lAPORAN KINERJA (LKj) 2015 BAG. ADM. …jombangkab.go.id/upload/1461739120_LKj 2015.docx · Web...

lAPORAN KINERJA (LKj) 2015 BAG. ADM. PEMERINTAHAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangBerdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai

penyempurnaan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia; bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan

antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan

keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global

dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pemban tuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar

yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah mempunyai kewenangan

membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta,

prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya dengan memperhatikan segala

potensi, adat istiadat, norma dan kepentingan masyarakat setempat.

Selain prinsip otonomi yang seluas-luasnya, undang-undang ini juga

mempunyai prinsip nyata dan bertanggungjawab. Hal ini dimaksudkan bahwa

pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban


yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan

berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah, serta dalam

penyelenggaraannya harus benar-banar sejalan dengan tujuan dan maksud

pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah

termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perubahan undang-undang tersebut juga berpengaruh pada

pemerintahan desa, dimana desa adalah merupakan kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system

pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/kota. Sebagai

konsekuensinya pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan

terdepan harus mampu mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan riil

masyarakat, tidak hanya sekedar melanjutkan garis kebijakan pemerintah.

Demikian juga pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa harus mampu

menyentuh kebutuhan subtantif dari pada sekedar kebutuhan normatif.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka desa memiliki posisi

sangat strategis yang memerlukan kebutuhan yang seimbang dalam

penyelenggaraan otonomi daerah. Apabila dipahami secara seksama, desa

merupakan tempat bertemunya kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat,

serta desa merupakan tempat terwujudnya kerjasama antara pemerintah dan

masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu tidaklah

berlebihan apabila desa dikatakan mempunyai posisi yang strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kondisi geografis Kabupaten Jombang yang terdiri 302 desa dan 4

kelurahan tidak semua mempunyai potensi dan sumber keuangan yang

memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama

desa-desa yang berada di daerah selingkar hutan, dimana memiliki tanah yang

kurang produktif. Hal ini sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Desa

(PAD). Demikian juga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

kabupaten, karena PAD terbesar Kabupaten Jombang berasal dari Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB).

Selain faktor tersebut di atas tidak kalah pentingnya permasalahan

yang dihadapi adalah kualitas sumber daya manusianya baik dari aparatur


pemerintah maupun dari anggota lembaga pemerintah desa dan lembaga

kemasyarakatannya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang karena

tuntutan masyarakat sekarang semakin tinggi serta lembaga-lembaga yang

ada di desa belum berfungsi seperti yang diharapkan.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, Bagian Administrasi

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur staf

yang berada di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

mempunyai kedudukan yang sangat strategis, sesuai dengan kewenangannya

diharapkan mampu mendukung, mengkoordinasikan dan memfasilitasi

terhadap kemantapan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan desa dalam

rangka perwujudan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab.

B. Tugas, Fungsi Organisasi dan Strukrur Organisasi

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHANSUGIYO,SE,M.Si

KASUBAG PENGENDALI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

M.SUPAKUN,SIP,M.SiKASUBAG PEMERINTAHAN DESA

HARI SANTOSO,SE

KASUBAG OTONOMI DAN KERJASAMA DAERAH

M.A.SARI ROHMAN,S.STP,M.Si


Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, maka

Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyusun,

menghimpun, menyiapkan data dan informasi dalam rangka penyusunan dan

penetapan kebijakan, perumusan pedoman dan petunjuk teknis,

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan di bidang administrasi pemerintahan yang meliputi urusan

Pengendalian Administrasi Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan, serta

Otonomi/ Kerjasama Daerah dan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,

Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di

bidang: pengawasan, kepegawaian, tugas pembantuan, ketentraman dan

ketertiban, Kesatuan Bangsa dan politik, Perlindungan Masyarakat,

pemberdayaan masyarakat, Penanggulangan Bencana, kependudukan,

Pertanahan, dan kerjasama;

b. Pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan,

koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan,

penyusunan perencanaan program dan penetapan pedoman pembinaan

prasarana fisik Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;

c. Pengumpulan bahan dan menganalisa data serta memberikan

pertimbangan dalam rangka pembinaan Perangkat Desa dan Desa;

d. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan dibidang Otonomi Daerah dan Desa;

e. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan di bidang kerjasama Daerah, Desa/Kelurahan dan Luar Negeri;

f. Pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan pedoman

dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

g. Pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan pedoman

dan petunjuk teknis pembinaan perangkat dan administrasi Pemerintahan

Umum dan Desa.


Pembagian tugas subbagian pada Bagian Administrasi Pemerintahan

adalah sebagai berikut :

(1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan dalam

rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat

kecamatan dan kelurahan;

b. Menerima, mengumpulkan, mensistematisasikan, menganalisa dan

mengevaluasi laporan-laporan tentang penyelenggaraan Pemerintahan

dari Kecamatan;

c. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan teknis tentang penyelenggaraan

Pemerintah Kecamatan;

d. Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan;

e. Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, yaitu:

1. Memfasilitasi tukar/menukar/pelepasan tanah desa untuk

kepentingan umum;

2. Melaksanakan pengadaan tanah untuk kantor Pemerintah

Kabupaten;

3. Memfasilitasi pengadaan tanah di atas 5 (lima) hektar untuk

kepentingan umum;

4. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah Pemerintah Desa/

Pemerintah Daerah;

5. Memfasilitasi penetapan subyek dan obyek retribusi tanah, ganti

rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah;

6. Menyusun Pedoman dan Petunjuk teknis pengelolaan tanah Desa.

(2) Sub Bagian Pemerintahan Desa, mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. Mempersiapkan bahan dan koordinasi kebijakan dalam rangka

pelaksanaan pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan

pemberhentian Kepala Desa dan Sekretaris Desa;


c. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tentang Perangkat Desa;

d. Mengadakan pembinaan tugas dan fungsi Perangkat Desa serta

mengevaluasi pelaksanaannya;

e. Menghimpun dan menelaah permasalahan yang berhubungan dengan

Kepala Desa;

f. Menyusun rencana dan melaksanakan program peningkatan

kemampuan dan ketrampilan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa;

g. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan

pembinaan tentang :

1. Pemilihan Kepala Desa dan pembentukan BPD;

2. Keamanan, ketentraman dan ketertiban desa;

3. Kelestarian adat yang hidup dan berkembang di desa.

h. Menganalisa data administrasi desa dalam rangka menyusun petunjuk

pelaksanaan administrasi keuangan dan Perangkat Desa;

i. Menyusun pedoman dan petunjuk serta mengadakan permbinaan

tentang penyelenggaraan register desa;

j. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas

pembantuankan kepada desa.

(3) Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Daerah, mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan, menyiapkan bahan dan data guna penyusunan

kebijakan dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Otonomi

Daerah;

b. Mengumpulkan, menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis

penyelenggaraan Otonomi Desa;

c. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan terhadap urusan

yang diserahkan kepada Daerah dan tugas Pembantuan;

d. Mengumpulkan bahan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan

Otonomi Daerah dan Desa;


e. Mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan/

pedoman dan petunjuk serta mengadakan pembinaan tentang

kerjasama dan penyelesaian permasalahan antar Daerah dan atau

antar Desa/ Kelurahan;

f. Monitoring dan evaluasi pembentukan, pemekaran, penggabungan

dan penghapusan desa dan kelurahan;

g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan

pembentukan, pemekaran, penghapusan, penggabungan desa dan

kelurahan;

h. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan

pembentukan pemekaran penggabungan dan penghapusan desa dan

kelurahan;

i. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga :

1. Penetapan kebijakan daerah di bidang kerjasama dengan pihak

ketiga.

2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan

pihak ketiga kepada provinsi.

C. Peran Strategis

Dalam pelaksanaan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten

Jombang Tahun 2014-2018, Bagian Administrasi Pemerintahan ingin

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung-jawab.

Untuk mewujudkan hal tersebut Bagian Administrasi Pemerintahan ingin

mewujudkan otonomi daerah yang luas dengan cara memfasilitasi kerjasama

Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain, melakukan penegasan batas daerah

Pemerintah Kabupaten dengan daerah lain dan melaporkan hasil

penyelenggaraan pemerintahan daerah ke tingkat provinsi dan pusat. Selain itu

juga meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan cara

memfasilitasi bantuan keuangan dari Provinsi dan penyerahan urusan dari

Kabupaten kepada desa, memfasilitasi pengadaan soal ujian pengisian

perangkat desa dan memfasilitasi pemilihan Kepala Desa dan anggota BPD.


Memfasilitasi Penyusunan LPPD Desa, Pembinaan terhadap Aparatur

Pemerintah Desa dan Penyusunan Peraturan Daerah terkait Pemerintahan

Desa. Disamping itu Bagian Administrasi Pemerintahan juga melakukan

pembinaan pengelelolaan aset desa dan memfasilitasi pengadaan tanah untuk

kepentingan umum baik yang dilakukan Instansi Vertikal yang dananya

bersumber dari APBN maupun SKPD Teknis yang bersumber dari APBD

Kabupaten Jombang. Juga melaksanakan Pengadaan Tanah untuk

Pengembangan Kantor Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Jombang.

V I S ISelaras dengan Visi Kabupaten Jombang, Bagian Administrasi

Pemerintahan menetapkan Visi untuk Periode 2014-2018 yaitu ” ”MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL”

M I S I

Dalam rangka pencapaian visi, maka disusun misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan kualitas aparatur penyelenggara pemerintahan yang professional ;

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.3. Mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang efektif/handal.

TUJUAN

Berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Bagian Administrasi Pemerintahan untuk masa tahun 2014-2018 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :1. Meningkatkan kualitas aparat penyelenggara pemerintahan;2. Meningkatkan koordinasi administrasi pemerintah daerah;3. Mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang efektif/handal.

SASARANDalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Bagian

Administrasi Pemerintahan Tahun 2014-2018, ditetapkan sasaran sebagai berikut :1. meningkatnya kualitas aparat penyelenggara pemerintahan


2. meningkatnya koordinasi administrasi pemerintah daerah3. terwujudnya sistem administrasi pemerintahan yang efektif/handal.

Untuk pencapaian kinerja sasaran di masing-masing tujuan dapat dijabarkan sebagai berikut :1. Untuk Tujuan 1 yaitu meningkatkan kualitas aparat penyelenggara

pemerintahan, ditetapkan sasaran : a. Meningkatnya kualitas aparat pemerintah daerah dan desa/kelurahan;b. Meningkatnya pemahaman aparat pemerintah daerah dan

desa/kelurahan terhadap tupoksi ;c. Meningkatnya ketrampilan aparat pemerintah daerah dan desa/kelurahan.

2. Untuk Tujuan 2 yaitu meningkatkan koordinasi administrasi pemerintah daerah, ditetapkan sasaran : a. Terlaksananya kegiatan studi banding dengan lancar ; b. Terlaksananya kunjungan kerja dengan lancar ;c. Terfasilitasinya kegiatan Kerjasama Daerah.

3. Untuk Tujuan 3 yaitu mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang efektif/handal, ditetapkan sasaran : a. Terlaksananya pengadaaan tanah untuk kepentingan umum ;b. Terlaksananya pembinaan administrasi Desa/Kelurahan dan Kecamatan;c. Tercukupinya laporan kegiatan dengan baik dan tertib.

Kebijakan program dalam tiap sasaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1 : a. Program pelayanan administrasi perkantoranb. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturc. Program peningkatan disiplin aparaturd. Program fasilitasi administrasi kesejahteraan rakyat

Tujuan 2 : a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaanb. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerahc. Pogram penataan daerah otonomi baru

Tujuan 3 : a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


D. Dasar HukumDasar hukum peyusunan LAKIP :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan

Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang

E. Sistematika LaporanLaporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Bagian Administrasi

Pemerintahan 2016 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

C. Peran Strategis

D. Dasar Hukum

E. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja 2015Perjanjian kinerja tahun 2015 di Bagian Administrasi Pemerintahan

dengan anggaran Rp.5.879.669.750,- dan setelah Perubahan APBD menjadi

Rp.6.029.669.750,- dengan rincian anggaran sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik.

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan .

c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

g. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

h. Penyediaan Makanan dan Minuman.

i. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah.

j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah.

Adapun indikator kinerjanya meliputi :

Input : Dana Rp.187.087.750,-

Sesudah PAK menjadi Rp. 276.037.750,-

Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran secara tertib,

Akuntabel dan Efisien

Outcome : Terwujudnya Aparat pemerintah mampu melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya.

Benefit : Penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar

Impact : Peningkatan pelayanan masyarakat

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :


a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

b. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan gedung Kantor

c. Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Adapun indikator kegiatannya meliputi :

Input : Dana Rp. 19.722.000,-

Output : Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor

Outcome : Pelaksanaan tugas Aparat pemerintah berjalan baik

Benefit : Penyelenggaraan pemerintahan kabupaten berjalan lancar

Impact : Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari

tertentu. Adapun indikator kinerjanya meliputi :

Input : Dana Rp. 4.500.000,-


Output : Tersedianya pakaian Olahraga yang memadai

Outcome : Kondisi fisik aparat pemerintah terjaga baik

Benefit : Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten lancar

Impact : Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

4. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD.Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

e. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

f. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

g. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Adapun indikator kinerjanyanya meliputi :

Input : Dana Rp. 15.000.000,-


Output : Tersusunnya Renja, Laporan Capaian Kinerja dan Laporan

Keuangan SKPD guna kelancaran pelaksanaan tugas aparat

pemerintah

Outcome : Meningkatnya konsistensi perencanaan penganggaran


program

Benefit : Urusan pemerintahan berjalan efektif dan efisien


5. Program Peningkatan Fasilitasi /Koordinasi Administrasi Pemerintahan Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Input : Dana Rp.5.249.415.500,-

Sesudah PAK menjadi Rp. 5.147.115.500,-

Output : Terfasilitasinya pengadaan tanah untuk kepentingan

umum

Outcome : Tersedianya tanah untuk Masjid Agung dan Islamic

Center, Kantor Kecamatan Bandarkedungmulyo dan

Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jombang

Benefit : Tertibnya administrasi pengadaan tanah


b. Fasilitasi kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik.

Input : Dana Rp.42.698.000,-

Output : Terfasilitasinya kegiatan kerjasama daerah

Outcome : Disepakatinya sejumlah 9 MoU antara Pemerintah

Kabupaten dengan Pihak ketiga

Benefit : Urusan pemerintahan berjalan efektif dan efesian


c. Koordinasi Penyusunan LPPD dan EKPPD.

Input : Dana Rp. 94.875.500,-


Output : Tersusunnya LPPD dan EKPPD Kabupaten

Outcome : Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Benefit : Tertibnya administrasi pemerintahan



d. Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Desa.

Input : Dana Rp.70.695.000,-

Output : Terlaksananya Bantuan keuangan Provinsi kepada desa

Outcome : Pelaksanaan pembangunan desa berjalan lancar

Benefit : Sarana dan prasarana desa terpenuhi


e. Percepatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Input : Dana Rp. 30.396.000,-


Output : Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Outcome : Peningkatan pelayanan administrasi kecamatan

Benefit : Pelayanan kecamatan terfasilitasi

Impact : Pelayanan kepada masyarakat meningkat

f. Fasilitasi Penilaian Kinerja Camat

Input : Dana Rp.20.465.000,-

Output : Terlaksananya penilaian kinerja Camat

Outcome : Peningkatan kinerja Camat

Benefit : Peningkatan sumberdaya aparatur negara


g. Fasilitasi Administrasi Pengisian Aparatur Pemerintahan Desa

Input : Dana Rp. 76.930.000,-

Sesudah PAK menjadi 106.930.000,-

Output : Terlaksananya pengisian perangkat desa

Outcome : Terisinya jabatan perangkat desa

Benefit : Peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa



h. Pengendalian penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan dan

Desa.

Input : Dana Rp. 67.885.000,-

Sesudah PAK menjadi 82.885.000,-

Output : Tersusunnnya LPPD Desa

Outcome : Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa

Benefit : Tertibnya administrasi Pemerintahan Desa


i. Fasilitasi Otonomi Daerah

Merupakan kegiatan baru yang dianggarkan pada PAK Tahun 2015

sehingga tidak termasuk dalam perjanjian kinerja tahun 2015

Input : Dana Rp. 30.000.000,-

Output : Terfasilitasinya Kegiatan Batas Daerah, Penamaan

Rupa Bumi dan Pembagian Urusan

Outcome : Dokumen Batas Daerah, Rupa Bumi dan Inventarisasi

Kewenangan Urusan

Benefit : Urusan Pemerintahan berjalan lancar


j. Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur

Bersumber dari Bantuan APBD Provinsi Jawa Timur sehingga tidak

termasuk dalam perjanjian kinerja tahun 2015

Input : Dana Rp. 50.000.000,-

Output : Terfasilitasinya penyelenggaraan peringatan hari Jadi

Provinsi Jawa Timur

Outcome : Terselenggaranya peringatan hari Jadi Provinsi Jawa

Timur di Kabupaten Jombang

Benefit : Pelaksanaan peringatan hari jadi berjalan lancar



Tabel II.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN JOMBANG

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target(1) (2) (3) (4)1. Meningkatnya

koordinasi administrasi Pemerintah Daerah

Terfasilitasinya dan tersedianya pengadaan tanah untuk kepentingan umum

1. Tersedianya tanah untuk pembangunan Kantor Camat Bandarkedungmulyo

2. Tersedianya tanah untuk Pembangunan Masjid dan Islamic Center

3. Kepentingan umum lainnyaMeningkatnya kerjasama antar daerah

Penandatanganan 12 MOU

Terfasilitasinya pengisian aparatur pemerintah desa

Terisinya 259 lowongan perangkat Desa

Terfasilitasinnya Pelayanan terpadu Kecamatan

Penerapan PATEN di 21 Kecamatan

Terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Terpenuhinya LPPDesa dan LKPJ sebanyak 302 Desa

Terfasilitasinya penyusunan LPPD dan EKPPD Kabupaten

Tersusunnya LPPD dan EKPPD Kabupaten Jombang

Penilaian Sinergitas Camat

Terpilihnya Camat Berprestasi

No.

Program Anggaran Keterangan

(1) (2) (3) (4)1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 187.087.750,- APBD2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.722.000,- APBD3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4.500.000,- APBD4. Perencanaan Strategis dan Pelaporan

Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD15.000.000,- APBD

5. Peningkatan Fasilitasi/Koordinasi Administrasi Pemerintahan

5.563.360.000,- APBD


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Jombang tahun 2015 sebagaimana didasarkan pada tugas pokok dan

fungsi dalam rangka mendukung visi dan misi serta sasaran trategis yang ingin

dicapai pada tahun 2015 bisa dikatakan berhasil jika dilihat dari anggaran pada

tahun 2015 sebesar Rp.6.029.669.750,- terealisasi sebesar Rp. 5.321.385.381,-

atau sebesar 88,25 %.

Beberapa program utama Bagian Administrasi Pemerintahan tahun 2015

diantaranya :

1. Fasilitasi Pengadaan tanah untuk kepentingan umum Program ini dianggarkan sebesar Rp. 5.147.115.500,- terealisasi

sebesar Rp.4.534.049.900,- atau 88,09 % digunakan untuk pembelian tanah

untuk Pembangunan Masjid Agung dan Islamic Center di Desa Kayen

Kecamatan Bandarkedungmulyo seluas 3.196 m² , Kantor Camat

Bandarkedungmulyo 10.546 m², Aset Pemerintah Kabupaten di Desa

Jelakombo Kecamatan Jombang seluas 2.253 m². Untuk harga tanah

didasarkan pada penilaian lembaga independen guna menghindari adanya

mark up harga dalam hal ini oleh KJPP Hari Utomo dan Rekan. Kendala

yang dihadapi adalah sulitnya mencari lokasi pengganti untuk Kantor

Kecamatan Bandarkedungmulyo dikarenakan permintaan harga masyarakat

yang melebihi dari penetapan harga oleh Apraisal, sehingga harus ada

pendekatan secara persuasif kepada pemilik lahan.

Fasilitasi Pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya adalah

Pengadaan tanah Jaringan Irigasi PARITERONG dan Jalan Tol Kertosono-

Mojokerto yang masih menyisakan beberapa permasalahan tukar menukar

Tanah Kas Desa Walaupun anggaran tidak melekat di Bagian Administrasi

Pemerintahan tetapi tetap merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi

sehingga tetap harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung


jawab.

Kendala yang dihadapi adalah untuk Pengadaan tanah yang

bersumber dari pusat dan luasan diatas 5 Hektar dilaksanakan oleh Badan

Pertanahan Nasional (BPN) sehingga Pemerintah Kabupaten tidak berperan

secara langsung. Banyaknya Tukar Guling Tanah Kas Desa yang belum

mendapat ijin gubernur dan belum dilakukan sertifikasi.

2. Fasilitasi kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik.

Program ini dianggarkan sebesar Rp.42.698.000,- terealisasi sebesar

Rp.31.733.000,- atau capaiannya sebesar 74,32 %. Indikator atau capaian

kinerjanya adalah terlaksananya perjanjian kerjasama atau MoU antara

Pemerintah Kabupaten Jombang baik dengan Instansi Vertikal, Perusahaan

ataupun Lembaga lainnya. Capaian kinerja pada tahun 2015 sejumlah 12 MoU

dari target kinerja yang ditetapkan 12 MoU telah ditanda tangani diantaranya :

1) Kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur bidang Pembiayaan Program

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

SKPD yang menangani : Dinas Kesehatan

2) Kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur bidang Peningkatan Program

Puskesmas


3) Kerjasama dengan PT PLN (Persero) bidang Pemungutan dan

Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik

Pemerintah Daerah

SKPD yang menangani : DPPKAD

4) Kerjasama dengan BPKP Provinsi Jawa Timur bidang Pengembangan

Manajemen Pemerintah Daerah

SKPD yang menangani : DPPKAD

5) Kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur bidang Pembangunan Daerah

SKPD yang menangani : Bagian Adm.Pemerintahan Sekretariat Daerah


6) Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jombang bidang Penyelesaian

Permasalahan Hukum yang melibatkan Pemerintah Kabupaten

SKPD yang menangani : Bagian Hukum

7) Kerjasama dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI bidang

Pelestarian Kawassan Cagar Budaya Trowulan

SKPD yang menangani : Pemprov.Jatim

8) Kerjasama dengan Polres dan Kodim Jombang bidang Sinergitas Peran 3

Pilar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

SKPD yang menangani :

9) Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang bidang

Penggunaan Kab.Jombang sebagai wahana bagi mahasiswa Universitas

Muhammadiyah Malang


10)Kerjasama dengan Universitas Airlangga bidang Pendidikan dan pelatihan

SDM serta pengabdian Kepada Masyarakat

SKPD yang menangani : Bagian Organisasi

11) Kerjasama dengan PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Perak Grati

bidang Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Jombang

SKPD yang menangani : BAPPEDA dan BLH

12)Kerjasama dengan Kantor Kementrian Agama Kab.Jombang bidang

Inmtegrasi Data Base Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

dengan data base sistem informasi manajemen nikah

SKPD yang menangani : Dispendukcapil

Kendala yang dihadapi adalah SKPD Pelaksana tidak memenuhi

prosedur kerjasama seperti tidak adanya Laporan realisasi kegiatan,

permasalahan dan solusi.


3. Koordinasi Penyusunan LPPD dan EKPPD Kabupaten Jombang

Program ini dianggarkan sebesar Rp.114.875.500,- terealisasi

sebesar Rp.109.230.500,- atau capaiannya sebesar 95,09 %. Indikator atau

capaian kinerjanya adalah tersusunnya Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang untuk Tahun 2014

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya perhatian SKPD terhadap

permintaan data guna penyusunan LPPD dan kegiatan EKPPD yang

dilakukan oleh Tim EPPD Provinsi maupun nasional dalam melaksanakan

evaluasi peutakhiran data dan uji lapang (common sense). Tersusunnya

ILLPD masih terbatas sehingga tidak sampai kepada masyarakat secara

langsung.

4. Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Desa


Rp.61.438.000,- atau capaiannya sebesar 86,91 %. Indikator atau capaian

kinerjanya adalah tersalurnya Bantuan keuangan provinsi kepada Desa yang

pada tahun 2015 masing-masing. Adapun total bantuan keuangan provinsi

sebagai berikut :

- Bantuan keuangan Provinsi sebesar Rp.3.840.000.000,- kepada 64

Desa yang tersebar di 21 kecamatan yang masing-masing nilainya

bervariasi,-

- Bantuan Keuangan Provinsi yang berupa JASMAS dari anggota Dewan

sebesar Rp.1.010.000.000,- kepada 9 Desa dari 10 kegiatan yang

nilainya bervariasi.

5. Percepatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 50.396.000,- terealisasi sebesar

Rp.38.073.400,- atau capaiannya sebesar 75.55 %. Indikator atau capaian

kinerjanya adalah ditetapkannya kecamatan sebagai penyelenggara PATEN.

Namun dari target ini masih belum bisa dilaksanakan karena masih dalam

tahap pemenuhan syarat subtantif sedangkan pemenuhan syarat

administrasi dan tekhnis belum bisa dipenuhi. Adapun pemenuhan syarat


subtantif yaitu : 1.Pembentukan Tim Tekhnis PATEN di Kabupaten Jombang

Nomor : 188.4.45/65A/415.10.10/2014, 2. Pelimpahan sebagian kewenangan

Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor ; 2 Tahun

2014. Sedangkan syarat administrasi meliputi Penetapan Standar Pelayanan

dan SOP serta uraian tugas Tim Pelaksana PATEN di kecamatan belum

dilaksanakan. Syarat lainnya yang belum bisa dipenuhi adalah syarat tekhnis

yaitu penyediaan sarana dan prasarana serta personil di Kecamatan sudah

ada namun belum ada surat Keputusan Camat.

6. Fasilitasi Penilaian Kinerja Camat

Program ini dianggarkan sebesar Rp. 20.465.000,- terealisasi sebesar

Rp.14.911.800,- atau capaiannya sebesar 72.86 %. Adapun indikator atau

capaian kinerjanya adalah terpilihnya Camat berprestasi yang akan dikirim

untuk lomba Camat Berprestasi tingkat Provinsi. Camat berprestasi tingkat

Kabupaten Jombang tahun 2015 adalah Tembelang Dra.Wor Windari,M.Si

Kendala yang dihadapi adalah waktu pelaksanaan yang terbatus,

karena petunjuk teknis dari Pemerintah Provinsi baru ada pada bulan

Oktober akhir.

7. Fasilitasi Administrasi Pengisian Aparatur Pemerintah Desa


Rp.104.743.600 atau capaiannya sebesar 97,96 %. Adapun Indikator atau

Capaian kinerjanya adalah telah dilaksanakannya Ujian Perangkat Desa dan

telah terisi sebanyak 216 lowongan. Tugas pokok Bagian Administrasi

Pemerintahan dalam hal ini adalah menyiapkan jadwal dan soal Ujian.

Sedangkan kriteria kelulusan lainnya adalah sepenuhnya kewenangan

Panitia di tingkat Desa. Target yang belum terisi akan dilaksanakan pada

tahun 2016 adalah 64 lowongan.

Kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan pengisian perangkat

situasional oleh Desa sehingga bagian administrasi Pemerintahan

kekurangan personil dalam pengawalan ujian/bank soal.


8. Pengendalian penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa.


Rp.73.981.000,- atau capaiannya sebesar 89,26 %. Adapun indikator atau

capaian kinerjanya adalah dilaksanakannya sosialisasi dan pembekalan

Kepala Desa, BPD, LPMD dan Sekretaris Desa tentang penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) dan LKPJ Kepala Desa.

Disamping itu dilakukan pendampingan kepada kecamatan apabila terdapat

kendala yang terjadi di desa.

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya update data perangkat

desa karena tumpang tindih kewenangan dengan yang ada di Badan

Pemberdayaan Masyarakat (BPMPD)

9. Peringatan Hari Jadi Provinsi (APBD Provinsi)

Program ini dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.49.580.000,- atau capaiannya sebesar 99,16 %. Adapun Indikator atau capaian kinerjanya adalah dilaksanakannya peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur ke 70 di Kabupaten Jombang Tahun 2015. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

- Upacara Bendera

- Senam Masal

- Pentas Kesenian Tradisional

10.Fasilitasi Otonomi Daerah

Program ini merupakan kegiatan baru pada Perubahan Anggaran

(PAK) 2015 dan dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,- terealisasi sebesar

Rp.21.713.000,- atau capaiannya sebesar 72.38 %. Adapun Indikator atau

capaian kinerjanya fasilitasi Inventarisasi Personil, Pendanaan, Sarana dan

Prasarana serta Dokumen (P3D) terkait dengan subtansi kewenangan yang

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dengan rumusan dan subtansi dalam lampiran

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

B. Realisasi Anggaran


Untuk mewujudkan pelaksanaan program dan tujuan Organisasi agar

berjalan dengan baik dan sesuai terget yang telah ditetapkan, dapat

dicerminkan dalam target capaian dan realisasi anggaran di Bagian

Administrasi Pemerintahan Tahun 2015 dari pagu anggaran sebesar

6.029.669.750,- terserap sebesar Rp.5.321.385.381,- dengan prosentase

mencapai 88,25 %. . Hal ini tidak lepas dari komitmen untuk secara nyata dan

konkret melakdanakan program dan tujuan yang telah ditetapkan serta

koordinasi yang dilakukan Bagian Administrasi Pemerintahan dengan pihak-

pihak terkait guna mensukseskan kegiatan yang ada di Bagian Administrasi

Pemerintahan.

Adapun rincian realisasi anggaran program dan kegiatan yang ada di Bagian Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran : Rp. 276.037.750,-Realisasi : Rp.255.007.181,-Capaian : 92,38 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.Anggaran : Rp. 19.722.000,-Realisasi : Rp.9.099.000,-Capaian : 46.14 %a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana gedung

kantorAnggaran : Rp. 9.800.000,-Realisasi : Rp.5.165.000,-Capaian : 52.70 %

b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasAnggaran : Rp. 9.922.000,-Realisasi : Rp.3.934.000,-Capaian : 39,65 %


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

Angaran : Rp.4.250.000,-

Realisasi : Rp.4.250.000,-

Capaian : 100 %

4. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD.Anggaran : Rp. 13.600.000,-


Capaian : 99,82 %

a. Kegiatan Penyusunan rencana kerja SKPD

Anggaran : Rp. 5.000.000,-


Capaian : 99,60 %

b. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Anggaran : Rp. 3.600.000,-

Realisasi : Rp. 3.595.000,-

Capaian : 99,86 %

c. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan SKPD

Anggaran : Rp. 5.000.000,-


Capaian : 100 %

4. Program Peningkatan Fasilitasi /Koordinasi Administrasi Pemerintahan Anggaran : Rp. 5.716.060.000,-

Realisasi : Rp.5.039.454.200,-

Capaian : 88,16 %

a. Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Anggaran : Rp. 5.147.115.500,-

Realisasi : Rp.4.534.049.900,-

Capaian : 88,09 %


b. Fasilitasi kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik.

Anggaran : Rp. 42.698.000,-


Capaian : Pelaksanaan Kerjasama daerah berjalan lancar

c. Koordinasi Penyusunan LPPD dan EKPPD.

Anggaran : Rp. 114.875.500,-

Realisasi : Rp. 109.230.500,-

Capaian : 95,09 %

d. Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Desa.

Anggaran : Rp. 70.695.000,-

Realisasi : Rp. 61.438.000,-

Capaian : 86,91 %

e. Percepatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Anggaran : Rp. 50.396.000,-

Realisasi : Rp. 38.073.400,-

Capaian : 75,55 %

f. Fasilitasi Penilaian Kinerja Camat

Anggaran : Rp.20.465.000,-

Realisasi : Rp. 14.911.800,-

Capaian : 72,86 %

g. Fasilitasi Administrasi Pengisian Aparatur Pemerintahan Desa

Anggaran : Rp. 106.930.000,-

Realisasi : Rp. 104.743.600,-

Capaian : 97,96 %

h. Pengendalian penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan dan Desa

Anggaran : Rp. 82.885.000,-

Realisasi : Rp. 73.981.000,-

Capaian : 89,26 %


i. Kegiatan Peringatan hari jadi Propinsi Jawa Timur

Anggaran : Rp. 50.000.000,-

Realisasi : Rp. 49.580.000,-

Capaian : 99,16 %

j. Kegiatan Fasilitasi Otonomi Daerah

Anggaran : Rp. 30.000.000,-

Realisasi : Rp. 21.713.000,-

Capaian : 72,38 %

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

ari evaluasi pelaksanaan program kerja yang bersifat rutin maupun

bersifat pembangunan pada Bagian Administrasi Pemerintahan

Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut di atas dapat diambil

kesimpulan, bahwa pada prinsipnya semua program/kegiatan telah berjalan

sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya baik dari segi

pendanaan maupun waktu pelaksanaan karena adanya efisiensi dalam

penggunaannya.

DB. Saran

una tewujudnya visi dan misi Kabupaten Jombang pada umumnya,

visi dan misi Bagian Administrasi Pemerintahan pada khususnya,

dapat kami sampaikan saran sebagai bahan pertimbangan yaitu

perlunya pelaksanaan program secara berkesinambungan sehinggga target

terhadap visi dan misi Bagian Administrasi Pemerintahan tercapai guna

mendukung visi dan misi Kabupaten Jombang.

GDemikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

Anggaran 2015 dari Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Jombang, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.

lAPORAN KINERJA (LKj) 2015 BAG. ADM. …jombangkab.go.id/upload/1461739120_LKj 2015.docx · Web...

Documents

Transcript of lAPORAN KINERJA (LKj) 2015 BAG. ADM. …jombangkab.go.id/upload/1461739120_LKj 2015.docx · Web...