LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH (LKjIP) TAHUN 2017 SKPD... · Evaluasi atas pencapaian kinerja...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH (LKjIP) TAHUN 2017 SKPD... · Evaluasi atas pencapaian kinerja...
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH (LKjIP)
TAHUN 2017
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI JL. D.I PANJAITAN NITI MANDALA RENON DENPASAR
ii Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................ ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................ iii
BAB I Pendahuluan ......................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1
1.2 Tugas Pokok & Fungsi ................................................................................. 1
1.3 Struktur Organisasi ..................................................................................... 3
1.4 Sumber Daya Manusia ................................................................................ 5
1.5 Sarana dan Prasarana ................................................................................. 6
BAB II Perencanaan Kinerja ............................................................................................ 7
2.1 Tujuan dan Sasaran .................................................................................... 7
2.2 Strategi dan Kebijakan ............................................................................... 9
2.3 Rencana Kinerja tahun 2017 ...................................................................... 11
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2017 .................................................................. 13
BAB III Akuntabilitas Kinerja ............................................................................................. 14
3.1 Capaian Kinerja ........................................................................................... 14
3.2 Realisasi Anggaran ...................................................................................... 20
BAB IV Penutup .............................................................................................................. 21
4.1 Kesimpulan .................................................................................................. 21
4.2 Langkah-langkah ke depan .......................................................................... 22
Lampiran – Lampiran
Daftar Isi
iii Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari
sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2014-2018. Untuk mencapai sasaran tersebut,
ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah
dirumuskan dalam rencana strategis.
Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap
sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali ke depan yaitu :
1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengelola yang menyebabkan Koperasi tidak
mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya;
2. Rendahnya pertumbuhan Koperasi dan UKM sebagai akibat dari rendahnya jiwa
kewirausahaan masyarakat Bali yang masih beranggapan lebih baik mencari kerja daripada
menciptakan lapangan pekerjaan;
3. Kurangnya Koperasi dan UKM yang mendapat akses permodalan yang menyebabkan
kesulitan dalam pengembangan usaha;
4. Terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UKM sehingga peluang
pengembangan usaha dan inovasi produk menjadi kecil yang mengakibatkan koperasi dan
UKM jalan ditempat.
Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang telah
disusun dalam LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun2017, kinerja
Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali termasuk kategori baik dengan rata-rata capaian kinerja
sebesar 108,16%.
Ringkasan Eksekutif
1 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tahun 2017 dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)
di Indonesia.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Bali Tahun 2017 diharapkan dapat :
1. Mendorong Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali di dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan,
kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Bali di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas
Pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, maka Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai tugas pokok yaitu :
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi
BAB I PENDAHULUAN
BAB I terdiri dari :
1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Struktur Organisasi
4. Sumber Daya Manusia
5. Sarana dan Prasarana
2 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan
melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Bali mempunyai fungsi yaitu :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang
menjadi kewenangan Provinsi
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi
kewenangan Provinsi.
c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan penyelenggaraan fungsi lain yang
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya
3 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
1.3 Struktur Organisasi
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM, EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
BIDANG KELEMBAGAAN
KOPERASI
BIDANG PENGAWASAN
KOPERASI
BIDANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI
BIDANG PEMBERDAYAAN
USAHA,KECIL DAN MENENGAH
SEKSI PENYULUHAN, BADAN HUKUM DAN
PERIZINAN KOPERASI
SEKSI ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA KOPERASI
SEKSI DATA DAN PUBLIKASI
KOPERASI
SEKSI KEPATUHAN DAN
PENERAPAN SANKSI
SEKSI PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN
KOPERASI dan KSP/USP
SEKSI PENILAIAN KESEHATAN
KSP/USP KOPERASI
SEKSI PRODUKSI DAN ANEKA USAHA
KOPERASI
SEKSI PEMASARAN DAN JARINGAN
USAHA KOPERASI
SEKSI PERMODALAN KOPERASI
SEKSI PENUMBUHAN DAN
DATA USAHA KECIL
MENENGAH
SEKSIPENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN USAHA KECIL
MENENGAH
SEKSI PERLINDUNGAN DAN
PEMBINAAN USAHA KECIL
MENENGAH
UPT
4 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, adapun susunannya terdiri dari :
1) Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
c. Sub Bagian Keuangan
2) Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi:
a. Seksi Penyuluhan, Badan Hukum dan Perijinan Koperasi
b. Seksi Organisasi dan Tatalaksana
c. Seksi Data dan Publikasi Koperasi
3) Bidang Pengawasan Koperasi, membawahi :
a. Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi
b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan Koperasi simpan Pinjam (KSP) /
Unit Simpan Pinjam
c. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam
(USP) Koperasi
4) Bidang Pemberdayaan Koperasi , membawahi :
a. Seksi Produksi dan Aneka Usaha Koperasi
b. Seksi Permodalan Koperasi
c. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi
5) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) , membawahi :
a. Seksi Penumbuhan dan Data Usaha Kecil dan Menengah
b. Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil Menengah
c. Seksi Perlindungan dan Pembinaan Usaha Kecil Menengah
6) Dan UPT Diklat Koperasi yang membawahi :
a . Sub. Bagian Tata Usaha UPT Diklat Koperasi
b. Seksi Penyusunan Program Monev UPT Diklat Koperasi
c. Seksi Penyelenggaraan Diklat
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menjalankan kebijakan
pembangunan Koperasi dan UMKM pada tataran menengah mencakup peningkatan sistem
pendukung usaha yang mencakup lembaga atau sistem yang menyediakan dukungan bagi
5 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
peningkatan akses Koperasi dan UMKM ke sumber daya produktif dalam rangka perluasan
usaha dan perbaikan kinerja. Sumber daya produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga
kerja terampil, informasi dan teknologi. Perluasan usaha mencakup peningkatan tata
laksana kelembagaan, peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar . Sementara itu
kebijakan pembangunan koperasi dan UMKM pada tataran makro mencakup peningkatan
kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM serta perbaikan kapasitas dan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan teknis,
manajeman dan pemasaran.
Ketahanan ekonomi sangat ditentukan oleh kekokohan dan kemandirian sektor
Koperasi, dan UMKM. Untuk itu upaya pemberdayaan dan pengembangan kemampuan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bali harus terus dilaksanakan melalui
pembangunan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk
meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup
upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja usaha Koperasi dan UMKM, penguatan dan
perluasan peran sistem pendukung usaha, dan peningkatan dukungan iklim usaha, kebijakan
pembangunan Koperasi dan UMKM mencakup perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan
untuk mendukung perkembangan Koperasi dan UMKM, untuk menjadikan Koperasi dan
UMKM mampu menjadi Soko Guru Perekonomian Daerah, penggerak perjuangan Ekonomi
Rakyat, dan menjadi sarana untuk mengatasi masalah-masalah pokok pembangunan,
khususnya mengatasi masalah pengangguran, dan kemiskinan serta menjadi ketahanan
ekonomi daerah.
1.4 Sumber Daya Manusia
Dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Bali, maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang
memadai. SDM memegang peranan yang sangat penting bagi kesuksesan suatu organisasi.
Berikut ini jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan , jumlah
pejabat struktural dan fungsional per Tahun 2017 sebagai berikut :
1. Komposisi PNS berdasarkan pendidikan:
S2 = 13 orang
S1 = 25 orang
Diploma = 3 orang
SLTA = 19 orang
SMP = -
6 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :
a. Golongan IV = 13 orang
b. golongan III = 33 orang
c. golongan II = 14 orang
d. golongan I = -
3. Berdasarkan Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional :
Jumlah Pejabat Struktural yaitu Eselon II = 1, Eselon III = 6 orang, Eselon IV = 18
orang , Jumlah Pejabat Fungsional yaitu 3 orang , terdiri dari Arsiparis = 1 orang,
Pustakawan = 1 orang dan Widiyaswara = 1 orang
Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali
dengan jumlah SDM yang sedemikian, dirasakan kurang efektif dalam pelaksanaan program-
program dikarenakan kurangnya jumlah SDM yang dimiliki.
1.5 Sarana dan Prasarana
Gedung yang ditempati Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
sebagai gedung perkantoran merupakan bangunan gedung yang sudah sangat tua dan lama
yaitu gedung sejak berstatus Kantor Wilayah Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang
belum pernah sama sekali direnovasi kondisinya belum memadai terutama ruang kerja dan
ruangan rapat
Untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan di Sekretariat sarana mobilitas yang
tersedia belum memadai terutama pada saat kedatangan tamu kementerian , sebanyak 10
unit kendaraan roda empat dimana 6 unit kendaraan kondisi baik ( tahun 2017,2015 dan
2016 ) serta 3 unit kendaraan kondisi biasa (tahun 1993, 1997 dan 2012 ) , dan 1 unit
kendaraan kondisi rusak . 10 unit sepeda motor dengan 1 unit kondisi rusak . Dalam rangka
pembinaan maupun pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan
Koperasi dan UMKM sarana mobilitas yang tersedia dirasa sangat kurang, sehingga selama
ini diupayakan dengan memaksimalkan kendaraan yang ada, dan meminjam kendaraan yang
tersedia pada Sekretariat Daerah.
7 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
2.1 Tujuan dan Sasaran
Dalam upaya mendukung terwujudnya visi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala daerah Bali yang tertuang pada RPJMD
Provinsi Bali periode 2013-2018 yaitu : Bali yang Maju, Aman,
Damai dan Sejahtera (Bali Mandara) maka dtetapkan 3 (tiga)
misi yaitu :
1. Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju
dan Modern;
2. Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta Bebas dari Berbagai Ancaman;
3. Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bhatin.
Mengacu pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut diatas, maka
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mengacu pada misi ke 3 (tiga):
Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bhatin; dengan sasaran yang ke 1 (satu) yaitu
terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh. Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan
misi tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang melaksanakan bidang
urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Renstra Perangkat Daerah Periode 2013-
2018 menetapkan 4 (empat) Tujuan dan 4 (empat ) Sasaran Strategis yang terdiri dari :
2.1.1 Tujuan
1) Terwujudnya Koperasi dan UKM yang meningkat modal usahanya.
2) Terwujudnya Koperasi yang berprestasi.
3) Terwujudnya pertumbuhan Koperasi.
4) Terwujudnya kemitraan KUKM dan SDM Pengelola Koperasi yang berkualitas
2.1.2 Sasaran
1) Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi Koperasi dan UKM.
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku Koperasi dan UMKM adalah
terbatasnya akses permodalan. Terlebih lagi pelaku usaha UMKM di sektor informal,
mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan penguatan modal untuk usahanya.
Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para pelaku
BAB II PERENCANAAN KINERJA
BAB II terdiri dari :
1. Tujuan dan Sasaran
2. Strategi dan Kebijakan
3. Rencana Kinerja Tahun
2017
4. Rencana Anggaran Tahun
2017
8 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
Koperasi dan UMKM untuk memfasilitasi dengan kalangan Perbankan dan Pengusaha
besar dan BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu
adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu
mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku koperasi dan UMKM.
2) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.
Kualitas Koperasi merupakan indikator keberhasilan dalam pemberdayaan koperasi.
Koperasi yang berkualitas dan sehat akan menambah kepercayaan masyarakat
terhadap koperasi dan akan meningkatkan perekonomian daerah. Pembinaan dan
pengawasan yang berkelanjutkan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalan
hal ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali.
3) Meningkatnya kuantitas kelembagaan koperasi.
Tumbuhnya wira usaha muda/baru diberbagai sektor diharapkan mampu
menumbuhkan koperasi dan UKM. Menumbuhkan jiwa wirausaha dikalangan pelajar,
mahasiswa dan masyarakat mempunyai nilai strategis dalam menghadapi dunia
usaha. Wirausaha dibidang koperasi dan UKM akan mampu memberikan kontribusi
terhadap pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian daerah.
4) Meningkatnya kualitas SDM pengelola dan kemitraan KUKM.
Perkembangan koperasi dan UKM membutuhkan adanya peningkatan kualitas SDM
pengelola dan jaringan kemitraan antar lembaga sehingga akses informasi mengenai
permodalan, pemasaran produk hasil koperasi dan UKM cepat bisa diketahui.
Membangun kemitraan antara koperasi dan UKM serta pengusaha besar akan
mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha koperasi dan UKM. Pengusaha besar
mempunyai kewajiban untuk menjadi mitra bagi para pelaku koperasi dan UKM.
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Bali
Tujuan Sasaran Strategis
Uraian Indikator
1 2 3
1. Terwujudnya Koperasi dan
UKM yang meningkat modal
usahanya
Meningkatnya fasilitasi
pembiayaan bagi Koperasi
dan UKM
Persentase Koperasi yang
mendapat pembiayaan
Persentase UKM yang
mendapat pembiayaan
2. Terwujudnya Koperasi yang
berprestasi
Meningkatnya kualitas
kelembagaan koperasi
Jumlah Peningkatan
Koperasi Berprestasi
9 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
3. Terwujudnya pertumbuhan
Koperasi
Meningkatnya kuantitas
kelembagaan koperasi
Jumlah Peningkatan
Koperasi
4. Terwujudnya kemitraan
KUKM dan SDM Pengelola
Koperasi yang berkualitas
Meningkatnya kualitas SDM
pengelola dan kemitraan
KUKM
Jumlah KUKM yang
bermitra dengan lembaga
bisnis lainnya
Jumlah Koperasi yang SDM
pengelolanya berkompeten
2.2 Strategi dan Kebijakan
2.2.1 Strategi
Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional mengandung pengertian
bahwa koperasi harus mampu berperan sebagai penopang utama sistem perekonomian.
Ada dua prinsip dasar pembangunan yang menjadi perhatian yaitu : mengenali dan
memahami potensi wilayah Bali, dan kemudian merumuskan manajemen pembangunan
daerah yang pro growt, pro job, pro poor, dan pro environment, dengan tetap berpijak
pada filosofi Tri Hita Karana. Dengan demikian Koperasi di Provinsi Bali harus mampu
memberikan kontribusi yang berarti terhadap perekonomian daerah, membuka lapangan
kerja, memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian dalam rangka
mewujudkan ketahanan ekonomi daerah. Sedangkan dalam mengembangkan Koperasi
dihadapkan pada masalah internal maupun eksternal, untuk masalah internal yaitu:
Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, inovasi Kreatif
masih terbatas, Koperasi dan UKM di Bali belum semuanya memiliki modal yang kuat
untuk berproduksi secara berkelanjutan dan lemahnya mengakses permodalan, Teknologi
yang dipergunakan dalam proses produksi masih sederhana dan tradisional serta
lemahnya bidang pemasaran produk, Pengetahuan dan pemahaman pegawai koperasi
dan UKM masih terbatas.
Adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali tentang dana penguatan modal bagi
KUKM Provinsi Bali dan penjaminan kredit merupakan peluang peningkatan kegiatan
dibidang permodalan. Sedangkan dalam mengembangkan Koperasi dan UKM dihadapkan
pada masalah eksternal antara lain belum optimalnya kordinasi antar instansi terkait dan
dunia usaha dalam Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta kemitraan usaha antara
Koperasi dan UKM dengan BUMN/BUMD dan perusahaan besar.
10 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, perlu ditetapkan
strategi guna mencapai hal tersebut agar apa yang dicanangkan dapat tercapai secara
efektif dan efesien, yaitu melalui strategi :
1. Meningkatkan dukungan fasilitasi perkuatan dibidang permodalan, pemasaran kepada
pelaku UKM yang baru tumbuh dan berkembang
2. Mengembangkan, meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah.
3. Meningkatkan pelayanan pengurusan badan hukum dan perizinan koperasi
4. Meningkatkan Kemitraan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah
5. Meningkatkan SDM Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan melalui Diklat dan Non Diklat
2.2.2 Kebijakan
Untuk mencapai strategi diatas, perlu ditetapkan beberapa kebijakan dalam
pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UKM sebagai berikut;
1. Peningkatan akses koperasi dan UKM ke sumber daya produktif
2. Pengembangan Kelembagaan Koperasi sesuai dengan jati diri Koperasi
3. Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif
4. Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
5. Peningkatan Kualitas SDM pengelola Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2.2.3 Program
Program pembangunan koperasi dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
yang dilaksanakan secara konsisten dan bertahap setiap tahun. Program Pembangunan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2014 - 2018 dengan dukungan
dana APBD ditetapkan sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Pendukung Usaha bagi Koperasi Usaha Kecil Menengah
- Peningkatan penyediaan permodalan/pembiayaan dan sarana prasarana bagi
koperasi
- Pembinaan UKM akses sumber pembiayaan
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Penilaian kesehatan koperasi
- Pemantauan dan pengawasan koperasi
- Pemeriksaan kelembagaan koperasi
11 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
3. Program Peningkatan Kuantitas Kelembagaan Koperasi
- Penyusunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian
- Dukungan penguantan peran dekopinwil Provinsi Bali
- Pembinaan dan penghargaan koperasi yang berkinerja dengan baik
4. Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Usaha Kecil
Menengah
- Penumbuhan dan pengembangan usaha kecil menengah
- Penyelenggaraan promosi produk usaha kecil menengah
- Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah
- Kemitraan koperasi di bidang produksi dan aneka usaha
- Pengembangan jaringan usaha dan promosi produk unggulan Koperasi
- Pelatihan manajemen pengelola Koperasi/KUD
- Diklat peningktan Kapasitas SDM KUKM
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen tersebut
memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam
penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Tahun 2013-2018, Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2017, Indikator
Kinerja Utama (IKU), dan anggaran atau DPA. Penetapan/Perjanjian Kinerja pada tabel berikut
merupakan Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2017:
12 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target
1 2 3 1 Meningkatnya kualitas kelembagaan
koperasi 1 Jumlah peningkatan koperasi
berprestasi 18 Koperasi
2 Meningkatnya kuantitas kelembagaan koperasi
1 Jumlah peningkatan koperasi
100 Koperasi
3 Meningkatnya fasilitasi pembiayaan
bagi koperasi dan UKM 1 Persentase koperasi yang mendapat
pembiayaan 3,70%
2 Persentase UKM yang mendapat pembiayaan
8,00%
4 Meningkatnya kualitas SDM pengelola dan kemitraan KUKM
1 Jumlah KUKM yang bermitra dengan lembaga bisnis lainnya
56 KUKM
2 Jumlah koperasi yang SDM pengelolanya berkompeten
450 Koperasi
Tabel Lanjutan 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
No Program Anggaran Keterangan
1 Pengembangan Pendukung Usaha
bagi Koperasi Usaha Kecil Menengah
Rp. 165.462.700
2 Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Rp. 296.223.000
3 Peningkatan Kuantitas Kelembagaan
Koperasi
Rp. 660.148.660
4 Penciptaan Iklim Usaha dan
Pengembangan Kewirausahaan
Koperasi Usaha Kecil Menengah
Rp. 6.154.063.320
5 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 711.337.400 Pendukung
6 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rp. 1.730.551.040 Pendukung
TOTAL Rp. 9.803.786.120
13 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2017
Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali melaksanakan
kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 20.961.347.477,-. Dengan rincian Belanja Tidak
Langsung Rp. 11.157.561.357,- dan Belanja Langsung Rp. 9.803.786.120,-. Adapun realisasi
anggaran dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp. 6.014.098.896,- (53,90%) belanja
langsung sebesar Rp. 9.393.298.382,- (95,81%).
2.3.1 Target Belanja Dinas Koperasi dan UKM
Tabel 2.3 Target belanja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tahun 2017
Uraian Target Persentase
Belanja Tidak Langsung Rp. 11.157.561.357,- 100%
Belanja Langsung Rp. 9.803.786.120,- 100%
Jumlah Rp. 20.961.347.477,- 100%
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Anggaran belanja langsung Tahun 2017 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali
yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:
No Sasaran Anggaran
Rp. Persentase
Keterangan
1 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi 296.223.000
100%
2 Meningkatnya Kuantitas Kelembagaan Koperasi 660.148.660 100%
3 Meningkatnya Fasilitasi Pembiayaan bagi Koperasi dan UKM 165.462.700 100%
4 Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola dan Kemitraan KUKM
6.154.063.320 100%
Jumlah 7.275.897.680
14 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
3.1 Capaian Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud
nyata instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas
pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKIP).
Penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Bali Tahun 2017 ini didasarkan kepada pengukuran
dan evaluasi pelakasanaan atas Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Pengukuran kinerja ini dilakukan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2017, dengan cara
membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek input, output dan
outcome yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Selain itu pengukuran kinerja juga
dilakukan terhadap sasaran strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah
ditargetkan dibandingkan dengan realisasinya. Pengukuran terhadap kinerja kegiatan
dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melaksanakan 6 program dengan
29 kegiatan yang di dukung oleh dana sebesar Rp. 9.803.786.120,- terdiri dari: Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
Program Pengembangan Pendukung Usaha bagi Koperasi Usaha Kecil Menengah, Peningkatan
Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Peningkatan Kuantitas Kelembagaan Koperasi,
Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Usaha Kecil
Menengah.
Realisasi dana Tahun 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah Rp. 9.393.298.382,-
atau sebesar 95,81% sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Jadi dengan realisasi dana sebesar
95,81% dengan pencapaian target program 100% bisa dikatakan efektif dalam mencapai target
dari masing-masing program.
AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III terdiri dari :
1. Capaian Kinerja
a. Target dan realisasi
kinerja
b. Sasaran
2. Realisasi anggaran
BAB III
15 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja
Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun
2017 memuat capaian target-target yang terukur dari perolehan masing-masing
indikator-indikator kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur
dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil
pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai
dengan tingkat capaian kinerja yaitu:
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. Interval Nilai
Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja Kode
1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua
2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda
3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua
4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda
5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah
Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategi Indikator Kinerja Satuan Tahun Berjalan
Kriteria Kode Target Realisasi Capaian %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
1 Jumlah peningkatan koperasi berprestasi
Koperasi 18 36 200 Sangat
baik
2 Meningkatnya kuantitas kelembagaan koperasi
1 Jumlah peningkatan koperasi Koperasi 100 106 106
Sangat baik
16 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
3 Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi koperasi dan UKM
1 Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan
% 3,70% 3,80% 102,7 Sangat
baik
2 Persentase UKM yang mendapat pembiayaan
% 8,00% 8,00% 100 Sangat
Baik
4 Meningkatnya kualitas SDM pengelola dan kemitraan KUKM
1 Jumlah KUKM yang bermitra dengan lembaga bisnis lainnya
KUKM 56 63 112,5 Sangat
baik
2 Jumlah koperasi yang SDM pengelolanya berkompeten
Koperasi 450 550 122,2 Sangat
baik
3.1.2 Sasaran
1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi
Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Koperasi yang berprestasi terdiri dari 1
indikator yaitu: Jumlah Peningkatan Koperasi Berprestasi.
Tabel 3.3 Target dan realisasi Kinerja Jumlah Peningkatan Koperasi Berprestasi
Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2017 Target
Akhir
Renstra
2018
Capaian s/d
2017
terhadap
2018(%) Target Realisasi %
1 3 4 5 6 7
1. Jumlah Peningkatan Koperasi Berprestasi
18
36
200
75
48,00
Indikator kinerja jumlah peningkatan koperasi berprestasi dari target 18 unit sudah
terealisasi sebesar 36 unit atau 200% untuk tahun 2017. Capaian tersebut menunjukkan
kinerja yang baik karena sudah mencapai 48% dari target tahun terakhir Renstra. Koperasi
Berprestasi merupakan koperasi yang berkualitas dan sehat. Penilaian koperasi
berkualitas bertujuan untuk melihat performa dan mengukur kinerja koperasi. Beberapa
faktor pendukung yang menjadi dasar penilaian adalah dari segi kelembagaan dan segi
usahanya. Secara umum keadaan koperasi di Bali sudah memiliki kelembagaan yang kuat
dan usahanya meningkat. Kondisi tersebut adalah sebagai keberhasilan dalam melakukan
17 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
pembinaan-pembinaan yang optimal. Sedangkan penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi
bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan KSP/USP-Koperasi agar dalam
pengelolaan keuangannya berjalan sesuai dengan aturan. Penilaian kesehatan koperasi di
dasarkan pada beberapa kriteria yang salah satunya adalah hasil pelaksanaan RAT. Hasil
RAT koperasi tahun buku 2016 pada posisi desember 2017, dengan capaian 3.298 dari
4.112 koperasi atau 80,20% koperasi yang wajib RAT di Bali sudah melaksanakan RAT.
2. Meningkatnya Kuantitas Kelembagaan Koperasi
Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Kuantitas Kelembagaan Koperasi terdiri
dari 1 indikator yaitu: Jumlah Peningkatan Koperasi
Tabel 3.4 Target dan realisasi Kinerja Jumlah Peingkatan Koperasi
Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2017 Target
Akhir
Renstra
2018
Capaian s/d
2017
terhadap
2018(%) Target Realisasi %
1 3 4 5 6 7
1. Jumlah peningkatan Koperasi
100
106
106
500
21,2
Indikator Kinerja Jumlah Peningkatan Koperasi dari target 100 unit terealisasi 106
unit atau 106% untuk tahun 2017. Faktor pendukung capaian sasaran adalah karena
keinginan masyakat untuk berkoperasi masih tinggi dan didukung oleh pemerintah
melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang perkoperasian agar masyarakat memahami
18 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
tentang perkoperasian. Namun demikian pemerintah menginginkan tumbuh
kembangnya koperasi nantinya diikuti dengan adanya peningkatan dari kualitas koperasi
itu sendiri. Capaian indikator kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan Program
Peningkatan Kuantitas Kelembagaan Koperasi pada Kegiatan Penyusunan Sistem
Informasi Perencanaan pengembangan Perkoperasian.
3. Meningkatnya Fasilitasi Pembiayaan bagi Koperasi dan UKM
Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Fasilitasi Pembiayaan dan Penjaminan
bagi Koperasi dan UKM terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu: 1). Persentase Koperasi
yang mendapat pembiayaan dan 2). Persentase UKM yang mendapat pembiayaan.
Tabel 3.5 Target dan realisasi Kinerja Persentase Koperasi yang mendapat
Pembiayaan dan Persentase UMKM yang mendapat Pembiayaan
Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2017 Target
Akhir
Renstra
2018
Capaian s/d
2017
terhadap
2018(%) Target Realisasi %
1 3 4 5 6 7
1. Persentase Koperasi yang mendapat pembiayaan
2. Persentase UKM yang mendapat pembiayaan
3,70
8,00
3,8
8,00
102,7
100
4,00
10,00
95
80
a. Indikator Persentase Koperasi yang mendapat pembiayaan pada tahun 2017 dari
target 3,70% terealisasi 3,80% atau capaiannya 102,7%. Capaian tersebut
menunjukkan kinerja yang baik karena sudah melebihi target yang ditentukan.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra sudah tercapai 95%.
Faktor pendukung capaian indikator tersebut disebabkan oleh akses koperasi terhadap
skim kredit di bank sudah mulai meningkat. Disamping itu adanya dana penguatan
modal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali sudah mulai dimanfaatkan oleh
Koperasi sebagai sumber permodalannya dan adanya lembaga penjaminan kredit Bali
Mandara (Jamkrida) untuk menjamin kredit yang diajukan oleh Koperasi. Dukungan
pencapaian indikator kinerja tersebut melalui pelaksanaan Program
b. Indikator Kinerja Persentase UKM yang mendapat pembiayaan pada tahun 2017 dari
target 8,00% terealisasi 8,00% atau capaiannya mencapai 100%. Sedangkan jika
dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra sudah tercapai 80%. Capaian kinerja
tersebut sudah mecapai target yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi
capaian tersebut adalah karena pelaku UMKM dalam mengakses permodalan tersebut
19 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
memanfaatkan program yang diluncurkan Pemerintah Pusat yaitu Kredit Usaha Rakyat
(KUR). Pemanfaatan KUR tersebut oleh UMKM karena mendapat informasi secara
terus menerus oleh Pemerintah Daerah melalui sosialisasi dan bimbingan teknis
pengajuan proposal usaha. Dukungan capaian indikator kinerja tersebut melalui
pelaksanaan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif pada
kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.
4. Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola dan Kemitraan KUKM
Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola dan
Kemitraan KUKM terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu 1.) Jumlah KUKM yang bermitra
dengan lembaga bisnis lainya 2.) Jumlah Koperasi yang SDM Pengelolanya berkompeten.
Tabel 3.6 Target dan realisasi Kinerja Jumlah KUMKM yang bermitra dan
Produknya dikenal
Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2017 Target
Akhir
Renstra
2018
Capaian
s/d 2017
terhadap
2018 (%) Target Realisasi %
1 3 4 5 6 7
1. Jumlah KUMKM yang bermitra dengan lembaga bisnis lainnya
2. Jumlah Koperasi yang SDM Pengelolanya berkompeten
56
450
63
550
112,5
122,2
70
550
90
100
a. Indikator Kinerja Jumlah KUKM yang bermitra dan produknya dikenal pada tahun 2017
dari target 56 KUMKM terealisasi 63 KUKM atau mencapai 112,5%. Capaian kinerja
tersebut jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan
target akhir tahun Renstra sudah tercapai 90%. Faktor yang mempengaruhi
keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah dukungan dari berbagai
sektor, baik dari Pemerintah, dunia usaha, perbankan dan BUMN untuk menjadi mitra
kerja KUKM dari segi permodalan maupun pemasaran melalui Temu Kemitraan dan
promosi produk KUKM. Pemerintah melaksanakan kegiatan tersebut agar terjalin
kerjasama antara KUKM dengan dunia usaha, perbankan dan BUMN melalui
pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Jaringan/Kemitraan
Usaha dan Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah.
20 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
b. Sedangkan Indikator Jumlah Koperasi yang SDM pengelolanya berkompeten dari
target 450 koperasi pada tahun 2017 terealisasi 450 koperasi. Capaian tersebut sudah
melebihi dari target yang ditetapkan, sedangkan dari target akhir tahun Renstra sudah
tercapai 100%. Capaian Indikator Kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan Program
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
pada Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD.
3.2 Realisasi Anggaran
Pencapaian sasaran tersebut di atas didukung anggaran APBD Provinsi Bali Tahun 2017
sebesar Rp. 7.275.897.680 atau sekitar 74,21% dari dana keseluruhan Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Bali yaitu sebesar Rp. 9.803.786.120. Realisasi anggaran untuk pencapian sasaran
tersebut sebesar Rp. 7.031.334.722 atau 96,64% dari target Rp. 7.275.897.680 sedangkan
anggaran pendukung terealisasi sebesar Rp. 2.361.963.660 atau 93,44% dari target Rp.
2.257.888.440 Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran,
pencapaian sasaran yang sangat baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran 95,81%
menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun
2017 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan
untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan padat tabel berikut:
Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2017
No Sasaran Anggaran
Rp. Realisasi
Rp. % Realisasi
1 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi
296.223.000 291.084.015 98,27
2 Meningkatnya Kuantitas Kelembagaan Koperasi
660.148.660 629.059.664 95,29
3 Meningkatnya Fasilitasi Pembiayaan bagi Koperasi dan UKM
165.462.700 153.876.895 93,00
4 Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola dan Kemitraan KUKM
6.154.063.320 5.957.314.148 96,80
Jumlah 7.275.897.680 7.031.334.722 96,64
Belanja Langsung Pendukung 2.527.888.440 2.361.963.660 93,44
Total Belanja Langsung 9.803.786.120 9.393.298.382 95,81
21 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
4.1 Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan
wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan
tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good
governance.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian
sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap
4 (empat) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 6 (enam) indikator.
Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
pada Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2013-2018. Keberhasilan yang dicapai berkat
kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.
Hasil Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2017
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja
utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran,
sarana prasarana dan dukungan para stakeholder Koperasi, UKM.
2. Dari analisis 4 (empat) sasaran, terdapat 7 (tujuh) indikator sasaran seluruhnya
merupakan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur. Pada tahun 2017 ada 6 (enam)
indikator kinerja telah melebihi target yang ditetapkan dan hanya ada 1 (satu) indikator
yaitu persentase UKM yang mendapat pembiayaan yang sangat jauh dari target
dikarenakan terhalang oleh pendanaan yang kurang.
BAB IV PENUTUP
BAB VI terdiri dari :
1. Kesimpulan
2. Langkah-Langkah
Kedepan
22 Laporan Kinerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali Tahun 2017
4.2 Langkang-Langkah Kedepan
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang
dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LAKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut:
1. Dalam meningkatkan kinerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
leadership, sumberdaya manusia yang berkompetensi, manajemen, sarana prasarana
dan fungsi pengawasan. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis
dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya
pemerintahan yang akuntabel;
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar
tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi
pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian
Perjanjian Kinerja (PK).
3. Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Bali disamping faktor-faktor tersebut di atas kedepannya wajib mempertimbangkan
perencanaan kegiatan yang lebih berkualitas, sinergitas pembangunan dibidang
koperasi dan UMKM dengan Dinas Kabupaten/Kota serta dukungan anggaran dari APBD
yang proposional.
Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2017 ini
diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang
membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,
penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan
berbagai kebijakan yang diperlukan.
TARGET URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
3 4 6 7 8 9 10 11 12 15
1 1 4% 1 2,70% 3,00% 3,50% 3,70% 4,00% 1 -
2 10% 2 5,00% 5,50% 6,50% 8,00% 10,00%
2 -
2 1 75 unit 1 15 15 15 18 18 1 -
2 -
3 -
3 1 500 unit 1 100 100 100 100 100 1 -
-
-
2 -
3 Pembinaan dan
Penghargaan
Koperasi yang
berkinerja dengan
baik
Penyusunan Sistem
Informasi
Perencanaan
Pengembangan
Perkoperasian
Jumlah Buku
Informasi Data
Koperasi
Jumlah Koperasi Nivo
Provinsi yang datanya
dimutahirkan
Jumlah Data Kantor
cabang koperasi yang
valid
Dukungan
Penguatan Peran
Dekopinwil Provinsi
Bali
Jumlah Koperasi
binaan Dekopinwil
yang terbina
Terwujudnya
Pertumbuhan
Koperasi dan UKM
Jumlah Pertumbuhan Koperasi Meningkatnya
Kuantitas
Kelembagaan
Koperasi
Jumlah Peningkatan
Koperasi
Pengembangan
Lingkungan Usaha
yang Kondusif
Peningkatan
Kuantitas
Kelembagaan
Koperasi
Penilaian
Kesehatan Koperasi
Jumlah KSP/USP
Koperasi yang dinilai
kesehatannya
Pemantauan dan
Pengawasan
Koperasi
Jumlah Koperasi yang
diawasi
Pemeriksaan
Kelembagaan
Koperasi
Jumlah Koperasi yang
mematuhi peraturan
koperasi
Terwujudnya
Koperasi yang
Berprestasi
Jumlah Koperasi Berprestasi Meningkatnya
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Jumlah Peningkatan
Koperasi Berprestasi
Pengembangan
Kelembagaan
Koperasi sesuai jati
diri koperasi
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
1 2 5 13 14
Peningkatan
Penyediaan
Permodalan/Pembi
ayaan dan Sarana
Prasarana Bagi
Koperasi
Persentase UKM yang
mendapat pembiayaan
Persentase UKM yang
mendapat pembiayaanPembinaan UKM
Akses sumber
Pembiayaan
Jumlah UKM yang
mendapat
pembiayaan
Terwujudnya
Koperasi dan UKM
yang meningkat
modal usahanya
Persentase Koperasi yang
mendapat pembiayaan
Meningkatnya
fasilitasi
pembiayaan bagi
Koperasi dan UKM
Persentase Koperasi yang
mendapat pembiayaan
Peningkatan akses
KUKM ke
sumberdaya
produktif
Pengembangan
Pendukung Usaha
bagi Koperasi Usaha
Kecil Menengah
Jumlah Koperasi yang
mendapat
Pembiayaan
RENCANA STRATEGISDINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI TAHUN 2013-2018
TUJUAN SASARAN/CAPAIAN PROGRAM TARGET
KEBIJAKAN PROGRAM
KEGIATAN
KETURAIAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR URAIAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
3 4 6 7 8 9 10 11 12 15
4 1 70 1 14 28 42 56 70 1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
2 550 2 150 250 350 450 550 6 -
7 -
1 100 100 100 100 100 1 -
2 -
3 -Penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah bulan
penyediaan alat tulis
kantor
Diklat Peningkatan
Kapasitas SDM
KUKM
Jumlah Pengelola
KUKM yang mengikuti
Diklat
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase administrasi
perkantoran yang
diselesaikan tepat waktu
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Surat menyurat
Jumlah bulan
penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah bulan
penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kemitraan Koperasi
di Bidang Produksi
dan Aneka Usaha
Jumlah Koperasi yang
bermitra dengan
BUMN/BUMD/
Swasta
Pengembangan
Jaringan Usaha dan
Promosi Produk
Unggulan Koperasi
Jumlah Produk
unggulan
koperasi/anggota
koperasi yang dikenal
ditingkat nasional
Jumlah Koperasi yang SDM
pengelolanya berkompeten
Jumlah Koperasi yang SDM
pengelolanya berkompeten
Peningkatan
Kualitas SDM
KUKM
Pelatihan
Manajemen
Pengelola
Koperasi/KUD
Jumlah Pengelola
Koperasi yang
mengikuti Diklat
Penciptaan Iklim
Usaha dan
Pengembangan
Kewirausahaan
Koperasi Usaha
Kecil Menengah
Penumbuhan dan
Pengembangan
Usaha Kecil
Menengah
Jumlah Penumbuhan
UKM
Penyelenggaraan
Promosi Produk
Usaha Kecil
Menengah
Jumlah UKM yang
melakukan promosi
Peningkatan
Kemitraan Usaha
Bagi Usaha Kecil
Menengah
Jumlah UKM yang
bermitra dengan
Perusahaan
Menengah/Besar dan
tersosialisasinya
HCPMHKI
1 2 5 13 14
Terwujudnya
kemitraan KUKM
dan SDM Pengelola
Koperasi yang
berkualitas
Jumlah KUKM yang bermitra
dan produknya dikenal
Meningkatnya
Kualitas SDM
Pengelola dan
Kemitraan KUKM
Jumlah KUKM yang
bermitra dengan lembaga
bisnis lainnya
Perlindungan,
Pemberdayaan dan
Pembinaan KUKM
KETURAIAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KINERJA
TUJUAN SASARAN/CAPAIAN PROGRAM TARGETKEBIJAKAN PROGRAM
KEGIATAN
TARGET URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
3 4 6 7 8 9 10 11 12 154 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
1 100 100 100 100 100 1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Jumlah bulan
pemeliharaan
peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan
kantor
Jumlah bulan
pemeliharaan
peralatan kantor
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah bulan
penyediaan peralatan
kebersihan kantor
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung
kantor
Jumlah bulan
penyediaan jasa
kebersihan kantor
Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan
dinas
Jumlah bulan
penyediaan
operasional kendaraan
dinas
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar dan
dalam daerah
Jumlah bulan
pelaksanaan rakor
keluar dan dalam
daerah
Upacara keagamaan Jumlah bulan
terlaksananya upacara
agama
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur dalam
kondisi baik
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Jumlah bulan
penyediaan
perlengkapan gedung
kantor
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
Jumlah bulan
penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Jumlah bulan
penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan
dan minuman
Jumlah penyediaan
makanan dan minuman
1 2 5 13 14
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah bulan
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
KETURAIAN INDIKATOR TUJUAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR KINERJA
TUJUAN SASARAN/CAPAIAN PROGRAM TARGETKEBIJAKAN PROGRAM
KEGIATAN