LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun...
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH Jalan Pahlawan No. 19 Semarang – Jawa Tengah
Telp (024) 8311458 8311458, 8416858 Fax. 024-8416858 www.pt-semarang.go.id
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) Tahun 2017
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Tinggi Jawa TengahTahun 2017dapat diselesaikan dengan baik.
LKjIPPengadilan Tinggi Jawa TengahTahun 2017 merupakan salah satu wujud
pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kepada publik atas
pencapaian kinerjanya.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)disusun dalam
rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
1003A/SEK/OT.01.2/11/2017tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian LKjIP
Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
telah menetapkan visi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang
Agung”. Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah
menetapkan 3 (tiga) misi yaitu : Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
sistem peradilan, Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan,
Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 disusun
berdasarkanpada pencapaian kinerja setiap indikator dan realisasi anggaran yang
telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017.
Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2017 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan,
saran maupun kritik yang sifatnya konstruktif dari pihak lain dalam rangka
penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017ini
kedepan. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud
tata kelola pemerintahan (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat membantu meningkatkan kinerja pada
lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun LKjIP ini. Semoga
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] iii
RINGKASAN EKSEKUTIF Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempunyai kedudukan dan peran sebagai
kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI. Untuk itu seluruh program kerja
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah didasarkan pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis
dan target kinerja yang telah ditetapkan serta Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 secara konsisten, terus menerus
dan berkesinambungan.
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis
yang akan dicapai dalam tahun 2017. Kedua sasaran strategis tersebut selanjutnya
diukur dengan menerapkan 7 (tujuh) indikator kinerja dan 7 (tujuh) target kinerja.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) sasaran strategis yang
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 belum sepenuhnya dilaksanakan
dengan baik. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja masing-masing indikator pada
setiap sasaran strategis yang tingkat pencapaiannya di bawah 100%.
Secara keseluruhan, rata-rata tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah adalah sebesar 45,01%. Perincian capaian kinerja masing-masing
indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Sasaran Strategis I
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100 % 100% 100% Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 90 % 83,97% 93,30% Persentase penurunan sisa perkara 5 % -14,58% -291,67% Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali
50 % 95 %
49,37% 90,87%
98,75% 95,66%
Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
78% 75,87% 97,27%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I 32,22%
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] iv
Sasaran Strategis II
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
50 % 33,40% 66,79%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
100 % 100% 100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I 83,40%
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] v
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 4
C. Struktur Organisasi 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA 16
A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 16
1. Tujuan dan Sasaran Strategis 16
2. Program Utama dan Kegiatan Pokok 17
B. Perjanjian Kinerja 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
A. Capaian Kinerja Tahun 2017 19
B. Realisasi Anggaran 30
1. Pagu dan Realisasi DIPA (01) BUA 31
2. Pagu dan Realisasi DIPA (03) Badilum 36
BAB IV PENUTUP 38
LAMPIRAN
Indikator Kinerja Utama
Matriks Renstra Tahun 2015– 2019
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Rencana Kerja Tahun 2018
SK TIM Penyusun LkjIP
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] vi
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1.1 Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Tengah 4
Tabel 2.1 Perjanjian kinerja tahun 2017 18
Tabel 3.1 Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tahun
2017
Tabel 3.2 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel 21
Tabel 3.3 Persentase sisa perkara yang diselesaikan 21
Tabel 3.4 Data penyelesaian sisa perkara 21
Tabel 3.5 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 22
Tabel 3.6 Beban perkara tahun 2014 - 2017 23
Tabel 3.7 Rerata waktu memutus perkara tahun 2017 23
Tabel 3.8 Persentase penurunan perkara 24
Tabel 3.9 Data penurunan sisa perkara periode 2015 - 2017 24
Tabel 3.10 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 25
Tabel 3.11 Keadaan perkara Pengadilan Negeri di Jawa Tengah tahun
2017 26
Tabel 3.12 Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas
terhadap layanan pengadilan tinggi 26
Tabel 3.13 Kategori mutu layanan 27
Tabel 3.14 Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 28
Tabel 3.15 Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan
pengaju tepat waktu 28
Tabel 3.16 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1
hari setelah putus
29
Tabel 3.17 DIPA tahun 2017 31
Tabel 3.18 Pagu dan Realisasi DIPA 01 31
Tabel 3.19 Belanja Pegawai 32
Tabel 3.20 Belanja Barang 35
Tabel 3.21 Belanja Modal 35
Tabel 3.22 Pagu dan Realisasi DIPA 03 36
Tabel 3.23 Belanja Barang DIPA 03 37
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 1
A. LATAR BELAKANG
Pengadilan Tinggi selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan
Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 yang menyatakan :
Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara
perdata di tingkat banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili
di tingkat pertama dan terakhir, sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan
Negeri di daerah hukumnya.
Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas Pengadilan
Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum
kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 ayat 1 Undang-
Undang No. 8 Tahun 2004). Dan selain tugas dan kewenangan di atas, Pengadilan
dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang – Undang
(Pasal 52 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2004).
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat
No. 7 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang
dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar. Adapun
tujuan dibentuknya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah untuk meringankan beban
tugas dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan untuk mencegah banyaknya perkara-
perkara yang tidak mendapat keputusan dalam tingkat apel secepat mungkin.
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada awal dibentuk menempati kantor di Jalan
Raden Patah Semarang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum semua
Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah
Istimewa Jogyakarta.
Oleh karena semakin banyaknya volume perkara yang ditangani dan
membutuhkan tempat yang lebih reprsentatif untuk melayani kebutuhan masyarakat
pencari keadilan, akhirnya pada tahun 1977 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pindah
kantor ke Jalan Pahlawan No. 19 Semarang dan menempati tanah seluas + 3.441 m2
denganluas bangunan gedung + 2.757 m2.
BAB I - PENDAHULUAN
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 2
Pada tanggal 29 Juli 1980 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengalami
perubahan wilayah hukum guna meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Dalam rangka pemerataan memperoleh keadilan dan untuk tercapainya penyelesaian
perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta perkembangan
ketatanegaraan dibentuklah Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagaimana disebutkan
dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan
Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
Setelah terbitnya PERMA No. 7 Tahun 2015 terdapat pemisahan antara
kepaniteraan dan kesekretariatan yang dulunya dipimpin oleh panitera/sekretaris,
kemudian dipisah dan dipimpin oleh panitera dan sekretaris. Selain itu terdapat
perubahan struktur pada kepaniteraan yang semula hanya kepaniteraan perdata,
kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum kemudian dengan terbitnya perma
tersebut kepaniteraan menjadi kepaniteraan perdata, pidana, hukum dan kepaniteraan
tipikor. Untuk bagian kesekretariatan yang tadinya tiga sub bagian yaitu umum,
keuangan dan kepegawaian berubah menjadi 4 sub bagian yaitu sub bagian rencana
program dan anggaran, kepegawaian dan IT, tata usaha dan rumah tangga, serta
keuangan dan perlaporan.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
didukung oleh pegawai teknis maupun non teknis dengan jumlah sebanyak 127
(seratus dua puluh tujuh ) orang dengan perincian sebagai berikut:
Ketua : 1 orang
Wakil Ketua : 1 orang
Hakim Tinggi : 33 orang
Hakim Adhoc Tipikor : 6 orang
Hakim Yustisial : 2 orang
Panitera : 1 orang
Sekretaris : 1 orang
Wakil Panitera : 1 orang
Ka.Bag. Perencanaan dan Kepegawaian : 1 orang
Ka.Bag. Umum dan Keuangan : 1 orang
Panitera Muda Pidana : 1 orang
Panitera Muda Perdata : 1 orang
Panitera Muda Tipikor : 1 orang
Panitera Muda Hukum : 1 orang
Kasub Bag. Perencanaan Program dan Anggaran : 1 orang
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 3
Kasub.Bag.Kepegawaian dan TI : 1 orang
Kasub.Bag.Tata Usaha dan Rumah Tangga : 1 orang
Kasub.Bag. Keuangan dan Pelaporan : 1 orang
Panitera Pengganti : 37 orang
Staf : 29 orang
Tenaga Honorer : 16 orang
Gambar 1.1 :
(Gedung Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Jalan Pahlawan No. 19 Semarang)
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada saat ini membawahi 35
(tiga puluh lima) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :
NO PENGADILAN NEGERI KLAS
1
2
3
4
5
6
Pengadilan Negeri Niaga/HI/Tipikor Semarang Pengadilan Negeri Ungaran
Pengadilan Negeri Demak
Pengadilan Negeri Purwodadi
Pengadilan Negeri Salatiga
Pengadilan Negeri Kendal
Klas IA Khusus
Klas IB
Klas IB
Klas IB
Klas IB
Klas IB
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Pengadilan Negeri Magelang
Pengadilan Negeri Mungkid
Pengadilan Negeri Temanggung
Pengadilan Negeri Wonosobo
Pengadilan Negeri Kebumen
Pengadilan Negeri Purworejo
Pengadilan Negeri Pati
Pengadilan Negeri Kudus
Pengadilan Negeri Jepara
Pengadilan Negeri Rembang
Pengadilan Negeri Blora
Pengadilan Negeri Pekalongan
Pengadilan Negeri Pemalang
Pengadilan Negeri Batang
Pengadilan Negeri Tegal
Pengadilan Negeri Slawi
Pengadilan Negeri Brebes
Pengadilan Negeri Surakarta
Pengadilan Negeri Boyolali
Pengadilan Negeri Sukoharjo
Pengadilan Negeri Klaten
Pengadilan Negeri Sragen
Pengadilan Negeri Wonogiri
Pengadilan Negeri Karanganyar
Pengadilan Negeri Purwokerto
Pengadilan Negeri Banyumas
Pengadilan Negeri Purbalingga
Pengadilan Negeri Banjarnegara
Pengadilan Negeri Cilacap
Klas IB
Klas IB
Klas IB
Klas IB
Klas IB
Klas IB
Klas IA
Klas IB
Klas IB
Klas II
Klas IB
Klas IB
Klas IB
Klas II
Klas IA
Klas IB
Klas IB
Klas IA Khusus
Klas IB
Klas IA
Klas IB
Klas IA
Klas IB
Klas II
Klas IB
Klas II
Klas IB
Klas II
Klas IA
Tabel 1.1 : Pengadilan Negeri di Wilayah Jawa Tengah
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah pelaksana kekuasaan kehakiman
yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan di Propinsi Jawa Tengah.Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempunyai
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 5
tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan dalam tingkat banding dan tugas lain yang diberikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan struktur organisasi sebagimana Perma Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan
Peradilan, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengahdiantaranya
sebagai berikut :
1. Ketua Pengadilan Tinggi
Merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal
melakukan pengawasan terhadap :
- penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan ;
- masalah-masalah hukum yang timbul ;
- masalah tingkah laku / perbuatan Hakim dan pejabat
Kepaniteraanyang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan
dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
Bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara.
Menerima laporan penanganan perkara, laporan tentang Penasihat
Hukum dari Pengadilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan
kepada Mahkamah Agung.
Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan.
Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan apabila
dipandang perlu.
Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara
pidana dan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus
perkara.
Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan
Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan
hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung.
Membuat / menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang
penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 6
Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di
Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu
oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.
Menunjuk Hakim sebagai sebagai juru bicara pengadilan untuk
memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan
pengadilan.
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
Membantu Ketua Pengadilan dalam melaksanakan Pengawasan.
Membagi dan menunjuk Majelis Hakimuntuk memeriksa dan memutus
perkara pidana.
3. Hakim Tinggi
Menetapkan hari sidang.
Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan
Negeri mengenai prosedur pemeriksaan dan permasalahan hukum yang
dianggap penting.
Dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk
mendengar sendiri terdakwa dan saksi, maka hakim bertanggung jawab
atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta
menandatanganinya.
Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.
Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam
persidangan.
Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum pidana tertentu
yang ditugaskan kepadanya.
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peradilan
di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya serta meneruskan
kepustakaan hukum.
4. Kepaniteraan
Tugas
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 7
“melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi
perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara”
Fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data
perkara, dan transparansi perkara;
f. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan
keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi
kepaniteraan;
g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Tipe A.
5. Panitera Muda Perdata
Tugas
“melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata”
Fungsi
a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas
perkara banding;
b. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas
perkara gugatan dan permohonan;
c. pelaksanaan registrasi perkara banding;
d. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
e. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk
diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan
Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 8
f. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan
Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus
dan diminutasi;
h. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A
beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
i. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;
j. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
k. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
6. Panitera Muda Pidana
Tugas
“melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata”
Fungsi
a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas
perkara banding;
b. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas
perkara pidana;
c. pelaksanaan registrasi perkara banding;
d. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
e. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk
diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan
Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
f. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan
Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
g. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan
penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 9
h. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus
dan diminutasi;
i. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A
beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;
k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
7. Panitera Muda Khusus
Tugas
“melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain
perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”
Fungsi :
a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas
perkara khusus;
b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
c. pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk
diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan
Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
d. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan
penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan
bagi perkara bidang pidana khusus;
e. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus
dan diminutasi;
f. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A
beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
g. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 10
h. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
i. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
8. Panitera Muda Hukum
Tugas
“melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara,
hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan”
Fungsi
a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip
perkara;
e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas
perkara;
f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan
yang berkaitan dengan transparansi perkara;
g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat;
dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera
9. Kesekretariatan
Tugas
“melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,
keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana”
Fungsi :
a. pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 11
f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan
perpustakaan; dan
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan
di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tipe A
10. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Tugas
“melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian,
organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi”
Fungsi :
a. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan
program dan anggaran;
b. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan
pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan
dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta
pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional,
dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan
laporan kepegawaian;
c. penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi
organisasi dan tata laksana;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan
statistik; dan
e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi,
dan pelaporan.
11. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran
Tugas
“melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran,
pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi,
dokumentasi, serta penyusunan laporan”
12. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
Tugas
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 12
“melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan
tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan,
evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan”
13. Bagian Umum dan Keuangan
Tugas
“melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat,
pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta
penyusunan laporan”
Fungsi
a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
b. pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana
dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
c. pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan
masyarakat;
d. pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan
verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan
keuangan; dan
e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan
laporan.
14. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Tugas
“melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan
hubungan masyarakat”
15. Subbagian Keuangan dan Pelaporan
Tugas
“melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan,
perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik
negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta
penyusunan laporan”
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 13
16. Panitera Pengganti
Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
dalam perkara Pidana, Perdata dan Tipikor.
Melaporkan perkara yang telah diputus ke Kepaniteraan Pidana, Perdata
dan Tipikor.
Membuat berita acara persidangan, mengetik putusan, minutasi.
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 14
C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Keterangan :
....................... = Koordinasi
= Tanggung jawab
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 15
Dari struktur organisasi di atas terlihat bahwa Pengadilan Tinggi Jawa
Tengahdipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit
kerjanya. Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan.
Di bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera dan
Sekretaris yang berada di bawah Ketua dan Wakil Ketua. Panitera membawahi
empat bagian Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda
Pidana, Panitera Muda Tipikor dan Panitera Muda Hukum. Sedangkankan
Sekretaris membawahi dua kepala bagian dan empat Kepala Sub Bagian, yaitu
Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Kepala Bagian Umum dan
Keuangan, Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran, Kepala
Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Kepala subbagian Tata
Usaha dan Rumah Tangga, serta Kepala subbagian keuangan dan pelaporan,
yang masing-masing membawahi staf. Sedangkankan Panitera Pengganti
mempunyai garis koordinasi dengan Panitera.
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 16
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
Rencana kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan titik awal dari
keseluruhan kegiatan kerja untuk mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah yaitu “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Yang Agung”.
Bahwa untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
menetapkan misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan
Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dianalisa untuk menunjang
perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong peningkatan kinerja
khususnya dari segi akuntabilitas.
1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
a. Tujuan Strategis
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan tujuan ditetapkan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
Adapun tujuan strategis yang termuat dalam Rencana Strategis 2015-
2019 adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
b. Sasaran Strategis
Bahwa untuk mendukung tercapainya tujuan dnegan terukur, maka
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menetapkan sasaran strategis sebagai
berikut :
BAB II – PERENCANAAN KINERJA
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 17
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
2. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
a. Program Utama
Kedua sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam tahun 2015-2019. Untuk
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah mempunyai program sebagai berikut :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
b. Kegiatan Pokok
1. Kepaniteraanmelaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan
administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan
dengan perkara. Dalam tugas dan fungsi bagian kepaniteraan ini
mempunyai indikator kinerja outcome : perkara yang diselesaikan di
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2. Kesekretariatanmelaksanakan pemberian dukungan di bidang
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta
sarana dan prasarana. Bagian ini mempunyai indikator kinerja outcome:
alokasi pengadaan maupun pemeliharaan perangkat teknologi
informasi untuk menunjang proses penyelesaian perkara
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017 berpedoman
pada kebijakan Mahkamah Agung dan arah kebijakan Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2017.
Hasil reviu Renstra 2015-2019 sudah disesuaikan dengan Indikator Kinerja
Utama sebagaimana ketentuan yang ditentukan oleh Mahkamah Agung serta
telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tahun 2017.
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 18
Perjanjian kinerja tahun 2017 telah disinkronkan dengan indikator kinerja utama
tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tahun 2017 serta target yang ada pada
revisi Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci
sebagai berikut :
Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017
Sasaran Indikator kinerja Target
1. Terwujudnya
Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum - Kasasi - Peninjauan Kembali.
e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat Waktu b. Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
100 % 90 % 5 %
50 % 95 % 78 %
50 %
100 %
Tabel 2.1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2017
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 19
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan
dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target
kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang
disusun secara periodik. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk
memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tahun
2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian
indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah
sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, dengan perincian tingkat
pencapaian kinerja masing-masing indikator sebagaimana dapat dilihat pada
tabel berikut :
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
a b c = b/a
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100 % 100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90 % 83,97% 93,30%
c. Persentase penurunan sisa perkara
5 % -14,58% -291,67%
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 20
= X Capaian
Realisasi
Target
100%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali
50 % 95 %
49,37% 90,87%
98,75% 95,66%
e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
78 %
75,87%
97,27%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
50 %
33,40%
66,79%
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
100 %
100%
100%
Tabel 3.1 : Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017
Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap
sasaran strategis :
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti,
transparan, dan akuntabel
Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Sasaran ini terdiri dari lima indikator, sebagaimana tabel di bawah ini :
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
a b c = b/a
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100 % 100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90 % 83,97% 93,30%
c. Persentase penurunan 5 % -14,58% -291,67%
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 21
Akuntabel
sisa perkara
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali
50 % 95 %
49,37% 90,87%
98,75% 95,66%
e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
78 %
75,87%
97,27%
Tabel 3.2 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Analisa atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :
Sasaran strategis 1 dengan Indikator kinerja ke-1 : Persentase sisa
perkara yang diselesaikan
Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa
perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus
diselesaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan sisa perkara adalah sisa
perkara tahun sebelumnya.
Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di
tahun 2017.
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2017 2016 2015 Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% Tabel 3.3 : Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Adanya sisa perkara pada umumnya disebabkan karena perkara yang masuk
pada dua bulan terakhir pada akhir tahun akhir tahunbelum diputus pada
tahun berjalan sehingga menjadi beban yang harus diselesaikan pada tahun
berikutnya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :
Perkara Sisa Tahun 2016
Diselesaikan Tahun 2017 perkara yang diregister Tahun 2016
Perdata 100 100
Pidana Umum 40 40
Pidana Anak 2 2
Tipikor 2 2
Jumlah 144 144 Tabel 3.4 : Data Penyelesaian Sisa Perkara
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 22
Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 144 perkara telah diselesaikan seluruhnya
144 perkara (100%) pada tahun 2017, hal ini menunjukan bahwa Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah terus berupaya untuk meningkatkan penyelesaian sisa
perkara terutama pada 2 bulan pertama awal tahun.
Sasaran strategis 1 dengan Indikator kinerja ke-2 : Persentase perkara
yang diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan
jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang
ada.
Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah yang diputus
tepat waktu pada tahun berjalan.
Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan
ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.
Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan
SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan,
dimana penyelesaian perkara-perkara di Pengadilan harus sesua dengan
ketentuan sebagai berikut :
1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat
dalam waktu 5 (lima) bulan ;
2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat
dalam waktu 3 (tiga) bulan ;
3. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan 2 di atas termasuk
penyelesaian minutasi ;
4. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara
khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2017 2016 2015 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
90% 83,97% 93,30% 97,55% 95,10%
Tabel 3.5 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 23
Pada tahun 2015 capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu
sebesar 95,10% dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 97,55%
kemudian pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar
93,30%.
Beban perkara pada tahun 2017 sebanyak 1204 perkara dan yang dapat
diselesaikan tepat waktu sebanyak 1011 perkara (83,97%).
No Tahun Sisa Tahun Lalu
Masuk Tahun Berjalan
Jumlah Beban Perkara
1 2014 122 879 1001 2 2015 94 926 1020 3 2016 147 1033 1180 4 2017 144 1060 1204
Tabel 3.6 : Beban Perkara Tahun 2014 – 2017
Adapun rerata waktu memutus perkara pada masing-masing jenis perkara
dihitung sejak dari tanggal pendaftaran sampai dengan putusan, sebagaimana
tabel berikut ini:
No Jenis Perkara Hari Jumlah
1-30 31-60 61-90 Lebih dari 90
1 Perdata 19 270 259 28 576
2 Pidana Umum 172 219 31 - 422
3 Pidana Anak 18 2 - - 20
4 Tipikor - 21 - - 21
Jumlah 209 512 290 28 1039
Persentase 20,12% 49,28% 27,91% 2,69% Tabel 3.7 : Rerata Waktu Memutus Perkara Tahun 2017
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa waktu untuk memutus perkara pada
tahun 2017 dari 1 hari sampai lebih dari 90 hari sebanyak 1.039 perkara.
Sedangkan perkara yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan) sebagaimana
ketentuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara
di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan adalah sebanyak 1.011 perkara.
Sasaran strategis 1 dengan Indikator kinerja ke-3 : Persentase
penurunan sisa perkara
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 24
Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih jumlah sisa
perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa
perkara tahun sebelumnya.
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2017 2016 2015 Persentase penurunan sisa perkara
5% -14,58% -291,67% NA NA Tabel 3.8 : Persentase Penurunan Perkara
Beban perkara pada tahun 2017 sebanyak 1.204 perkara, kemudian jumlah
yang diputus sebanyak 1.039 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2017
sebanyak 165 perkara, bertambah sebanyak (14,58%) dari sisa perkara tahun
2016 yang berjumlah 144 perkara. Dengan demikian jumlah sisa perkara pada
tahun 2017 mengalami kenaikan dari sisa perkara tahun 2016.
Bahwa naiknya sisa perkara pada tahun 2017 disebabkan karena banyaknya
jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun serta rata-rata jumlah perkara
yang diputus setiap bulannya masih lebih rendah dibanding rata-rata jumlah
perkara yang masuk.
No Tahun Sisa Tahun Lalu
Masuk Tahun
Berjalan
Jumlah Beban
Perkara
Putus Sisa Akhir
Sisa vs Beban
1 2015 94 926 1020 873 147 14,41%
2 2016 147 1033 1180 1036 144 12,20%
3 2017 144 1060 1204 1039 165 13,70% Tabel 3.9 : Data Penurunan Sisa Perkara Periode 2015-2017
Sasaran strategis 1 dengan Indikator kinerja ke-4 : Persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah
perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
dengan jumlah putusan perkara.
Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan
pengadilan. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum,
maka semakin puas atas putusan pengadilan.
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2017 2016 2015
Persentase perkara yang tidak
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 25
mengajukan upaya hukum
Kasasi 50% 49,37% 98,75% 144,42% 114,67%
Peninjauan Kembali 95% 90,87% 95,66% 104,67% 101,79% Tabel 3.10 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Adapun analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Pada tahun 2015 capaian kinerja mencapai 114,67% kemudian naik pada
tahun 2016 menjadi 144,42%, akan tetapi pada tahun 2017 mengalami
penurunan yang cukup drastis sehingga capaian kinerja hanya mencapai
98,75%.
Menurunnya pencapaian kinerja ini menunjukkan bahwa para pencari
keadilan merasa kurang puas terhadap perkara yang diputus oleh
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tahun 2017, serta mudahnya para
pencari keadilan dalam mengajukan upaya hukum kasasi.
Perkara yang diputus Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tahun 2017
sebanyak 1.039 perkara, perkara yang diajukan upaya hukum kasasi
sebanyak 526 perkara atau 50,63%, maka yang tidak melakukan upaya
hukum kasasi sebanyak 513 perkara atau 49,37%, sehingga capaian
kinerja pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada
tahun 2017 adalah 98,75%.
2. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
Pada tahun 2015 capaian kinerja mencapai 101,79% kemudian naik pada
tahun 2016 menjadi 104,67%, akan tetapi mengalami penurunan pada
tahun 2017 sehingga capaiannya menjadi 95,66%. Hal ini menggambarkan
para pencari keadilan kurang puas terhadap putusan pada tingkat kasasi.
Perkara yang diajukan kasasi di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
pada tahun 2017 sebanyak 526 perkara, perkara yang mengajukan upaya
hukum peninjauan kembali sebanyak 48 perkara atau 9,13%, maka yang
tidak melakukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 478 perkara
atau 90,87%, sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah 95,66%.
Berikut ini keadaan perkara pengadilan negeri yang berada di wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tahun 2017
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 26
No Jenis Perkara Sisa Blm Putus Tahun 2016
Masuk Putus Dicabut Sisa
1 Perdata Gugatan 864 2.803 2.311 425 931
2 Perdata Permohonan 188 6.050 5.572 509 57
3 Pidana Umum 1.188 8.970 8.706 - 1.452
4 Pidana Anak 15 403 381 - 37
5 Pidana Singkat - 45 45 - -
6 Pidana Cepat - 4.846 4.827 - 19
7 Tipikor 43 10 18 - 35
8 Lalu Lintas - 1.224.642 1.224.642 - -
9 Kepailitan & PKPU 3 34 27 3 7
10 Hubungan Industrial 27 57 60 5 19
11 Hak Kekayaan
Intelektual
1 6 2 - 5
Total 2.329 1.247.966 1.246.691 942 2.662
Tabel 3.11 : Keadaan Perkara Pengadilan Negeri di Jawa Tengah Tahun 2017
Sasaran strategis 1 dengan Indikator kinerja ke-5 : Index responden
Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan
Tinggi
Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan
masyarakat (pengadilan tingkat pertama) atas penyelenggaraan layanan
pengadilan tinggi.
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2017 2016 2015 Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi
78% 75,87% 97,27% 101,33% NA
Tabel 3.12 : Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi
Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan
pengadilan tinggi diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 27
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.
Pada tahun 2017, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan survei terhadap
pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi.
Survei tersebut dilakukan pada bulan Agustus 2017, dengan jumlah
responden sebanyak 127 responden dan ruang lingkup : Persyaratan,
Prosedur, Waktu pelayanan, Biaya/tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan,
Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Maklumat pelayanan,
Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Terhadap ruang lingkup
tersebut ditentukan kategori mutu pelayanan sebagai berikut:
No Mutu Pelayanan Norma Skor
Skala 100 Skala 1-4
1. A (Sangat Baik) 81,26 – 100,00 3,26 – 4,00
2. B (Baik) 62,51 – 81,25 2,51 – 3,25
3. C (Kurang Baik) 43,76 – 62,50 1,76 – 2,50
4. D (Tidak Baik) 25,00 – 43,75 1,00 – 1,75
Tabel 3.13 : Kategori Mutu Layanan
Adapun hasil survei index kepuasan pengadilan tingkat pertama yang puas
atas layanan pengadilan tinggi pada tahun 2017 adalah 75,87% kategori Baik
dengan capaian kinerja 97,27%, meskipun capaian survei index kepuasan
masyarakat pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan capaian
pada tahun 2016 angka ini masih berada di atas ketentuan minimal yang
telah ditentukan dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 62,51%,
sehingga dapat disimpulkan masyarakat puas terhadap pelayanan peradilan.
Terhadap hasil survei tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah segera
menindaklanjuti kekurangan-kekurangan terutama dalam hal waktu pelayanan
dengan melakukan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian
perkara
Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 28
Sasaran ini terdiri dari dua indikator, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah
ini :
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
a b c = b/a
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
50 % 33,40% 66,79%
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
100 % 100% 100%
Tabel 3.14 : Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut adalah
sebagai berikut:
Sasaran strategis 2 dengan Indikator kinerja ke-1 : Persentase salinan
putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan
pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan.
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2017 2016 2015 Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
50% 33,40% 66,79% NA NA
Tabel 3.15 :Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
Ketentuan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju diatur dalam
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan
Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dimana disebutkan bahwa jangka waktu
pengiriman salinan putusan berikut berkas perkaranya dalam waktu 7 (tujuh)
hari sejak putusan diucapkan.
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 29
Pada tahun 2017 perkara yang sudah diputus sebanyak 1.039 perkara,
salinan putusan yang dikirim tidak tepat waktu ke pengadilan pengaju
sebanyak 692 perkara atau 66,60%, sedangkan yang tepat waktu hanya
sebanyak 347 perkara atau 33,40%, sehingga capaian kinerjanya adalah
66,79%.
Bahwa rendahnya capaian kinerja tersebut disebabkan karena banyaknya
perkara yang diminutasi secara bersamaan, sementara staf yang menangani
proses pengiriman salinan terbatas, sehingga mengakibatkan keterlambatan
pengiriman ke pengadilan negeri pengaju.
Sasaran strategis 2 dengan Indikator kinerja ke-2 : Persentase putusan
perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari setelah diputus
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah
perbandingan jumlah isi putusan yang menarik perhatian masyarakat yang
diupload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat
yang diputus.
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
2017 2016 2015
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
100% 100% 100% 100% 100%
Tabel 3.16 : Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
Pelayanan online informasi perkara merupakan salah satu cara dalam
meningkatkan pelayanan informasi publik. Salah satunya program “One Day
Publish” yang dicetuskan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah pemicu
untuk meningkatan kualitas pelayanan tersebut. Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah berupaya untuk menjalankan program tersebut dengan adanya
aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tinggi. Hal ini
sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor3/DJU/HM02.3/6/2014 tanggal
20 Juni 2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 30
Lingkungan Peradilan Umum salah satu poinnya mewajibkan untuk mengisi
data perkara dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara secara
akurat dan mutakhir dalam tenggat waktu 24 jam / 1 hari kerja. Bahwa
penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) semakin
dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Badilum
Nomor 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan
Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Lingkungan Peradilan
Umum.
Pada tahun 2017 perkara yang menarik perhatian masyarakat di wilayah Jawa
Tengah ada 15 perkara, yang sudah dipublish dalam tenggang waktu 1 hari
melalui aplikasi www.sipp-banding.mahkamahagung.go.idsetelah putus
sebanyak 15 perkara atau 100 %, sehingga capaian kinerjanya adalah 100 %.
Bahwa capaian kinerja indikator tersebut di atas sejak tahun 2015 – 2017
mencapai 100%, hal ini menunjukkan komitmen dari Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari
keadilan terutama mengenai informasi data putusan perkara.
B. Realisasi Anggaran
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai
target kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 yang terdiri dari :
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.
Pada tahun 2017 jumlah anggaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam
Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah sebesar
Rp.31,357,951,000,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta
Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) kemudian mengalamai perubahan/
revisi menjadi sebesar Rp. 33,587,951,000,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus
delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh sastu ribu rupiah), dengan
perincian sebagai berikut :
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 31
No DIPA PAGU AWAL PAGU REVISI
(Rp) (Rp)
1 (01) Badan Urusan Administrasi Rp 31,209,149,000,- Rp 33,389,149,000,-
2 (03) Badan Peradilan Umum Rp 148,802,000,- Rp 198,802,000,-
JUMLAH Rp 31,357,951,000,- Rp 33,587,951,000,-
Tabel 3.17 DIPA Tahun 2017
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2017, rincian pagu awal, pagu revisi dan realisasi anggaran untuk
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum
adalah sebagai berikut :
1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pagu DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dipakai untuk menunjang
kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA
(01) Badan Urusan Administrasi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :
No Jenis Belanja Pagu Revisi Realisasi Persentase
(Rp) (Rp) (%)
1 Belanja Pegawai Rp 30,332,138,000 Rp 30,232,130,321 99,67 %
2 Belanja Barang Rp 2,468,511,000 Rp 2,362,389,144 95,70 %
3 Belanja Modal Rp 588,500,000 Rp 586,870,240 99,72 %
Jumlah Rp 33,389,149,000 Rp 33,181,389,705 99,38 %
Tabel 3.18 Pagu dan Realisasi DIPA 01
I. Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat
yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium
dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak
termasuk dalam Belanja Pegawai.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu Belanja Pegawai mengalami perubahan/revisi dalam DIPA
Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa
Tengahdari pagu awal sebesar Rp. 28.282.138.000,- (dua puluh
delapan milyar dua ratus delapan puluh dua jua serratus tiga puluh
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 32
delapan ribu rupiah)direvisi menjadi sebesar Rp.30.332.138.000,- (tiga
puluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta serratus tiga puluh delapan
ribu rupiah).
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017yang terserap atau
terealisasi sebesar Rp. 30.232.130.321,- (tiga puluh milyar dua ratus
tiga puluh dua juta serratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh satu
rupiah), dengan persentase sebesar 99,67%. sebagaimana terlihat
dalam tabel di bawah ini :
Kode Jenis
Belanja/MAK
Pagu Awal Pagu Setelah
Direvisi Realisasi Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%)
01.994.511111 Belanja Gaji Pokok PNS
5,442,354,000 7,048,900,000 7,048,899,300 100.00% 700 0.00%
01.994.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
77,000 80,000 77,772 97.22% 2,228 2.79%
01.994.511121 Belanja Tunj.Suami/Istri PNS
424,170,000 511,275,000 510,660,240 99.88% 614,760 0.12%
01.994.511122 Belanja Tunj.Anak PNS
78,812,000 99,812,000 97,967,928 98.15% 1,844,072 1.85%
01.994.511123 Belanja Tunj.Struktural PNS
86,710,000 94,710,000 93,010,000 98.21% 1,700,000 1.79%
01.994.511124 Belanja Tunj.Fungsional PNS
14,817,530,000 16,308,548,000 16,239,150,000 99.57% 69,398,000 0.43%
01.994.511125 Belanja Tunj.PPh PNS
4,088,780,000 3,010,780,000 3,010,750,711 100.00% 29,289 0.00%
01.994.511126 Belanja Tunj.Beras PNS
266,979,000 260,979,000 259,046,370 99.26% 1,932,630 0.74%
01.994..511129 Belanja Uang Makan PNS
1,022,208,000 940,896,000 920,753,000 97.86% 20,143,000 2.14%
01.994.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
104,518,000 76,518,000 73,315,000 95.81% 3,203,000 4.19%
01.994.511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc
1,950,000,000 1,979,640,000 1,978,500,000 99.94% 1,140,000 0.06%
JUMLAH 28,282,138,000 30,332,138,000 30,232,130,321 99.67% 100,007,679 0.33%
Tabel 3.19 Belanja Pegawai
c. Sisa anggaran pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang
telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai pada tahun
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 33
2017sebesar Rp.100.007.679,- (seratus juta tujuh ribu enam ratus
tujuh puluh sembilan rupiah).
II. Belanja Barang
Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa
yang habis pakai dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran termasuk di
dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian
Belanja Barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah
ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum
ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference
(TOR) dan Rincian Anggaran Belanja. Belanja Barang meliputi Belanja
Barang mengikat maupun Belanja Barang tidak mengikat.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu Belanja Barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
sebesar Rp. 2.468.511.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh
delapan juta lim ratus sebelas ribu rupiah).
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 yang terserap atau
terealisasi adalah sebesar Rp.2.362.389.144,- (dua milyar tiga ratus
enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu serratus
empat puluh emapat rupiah). Total persentase Belanja Barang yang
telah terealisasi di Tahun Anggaran 2017 sebesar 95,70 %
sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :
Kode Jenis
Belanja/MAK
Pagu Awal Pagu Setelah
Direvisi Realisasi Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%)
Belanja Barang Non Operasional
Jumlah 1066.006.001
Belanja Barang Non Operasional
46,741,000 46,741,000 43,314,400 92.67% 3,426,600 7.33%
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
01.051.521211 Belanja bahan 30,862,000 28,717,000 25,664,400 89.37% 3,052,600 10.63%
01.051.522191 Belanja Jasa Lainnya
599,000 19,000 0 0.00% 19,000 100.00%
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 34
Pembinaan/ konsultasi/ konsolidasi dan koordinasi
01.051.524111 Belanja Perjalanan Biasa
11,320,000 130,000 0 0.00% 130,000 100.00%
01.051.524113 Belanja Perjalanan dinas dalam kota
3,960,000 5,365,000 5,140,000 95.81% 225,000 4.19%
01.051.524119
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
0 12,510,000 12,510,000 100.00% 0 0.00%
Jumlah 1066.01.002
Belanja Barang Operasional
2,291,770,000 2,421,770,000 2,319,074,744 95.76% 102,695,256 4.24%
01.994.521111 Belanja Keperluan perkantoran
452,400,000 456,480,000 437,302,700 95.80% 19,177,300 4.20%
01.994.521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
8,640,000 360,000 0 0.00% 360,000 100.00%
01.994.521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat
48,000,000 89,400,000 75,713,230 84.69% 13,686,770 15.31%
01.994.521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
57,000,000 57,000,000 57,000,000 100.00% 0 0.00%
01.994.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
131,202,000 84,090,000 63,024,000 74.95% 21,066,000 25.05%
01.994.521811
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
120,000,000 120,000,000 119,989,300 99.99% 10,700 0.01%
01.994.521813
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai Materai Leges
1,299,000 1,299,000 852,000 65.59% 447,000 34.41%
01.994.522111 Belanja Langganan Listrik
403,200,000 307,200,000 304,945,329 99.27% 2,254,671 0.73%
01.994.522112 Belanja Langganan Telepon
48,000,000 24,960,000 23,807,080 95.38% 1,152,920 4.62%
01.994.522113 Belanja Langganan Air
12,000,000 49,260,000 46,763,560 94.93% 2,496,440 5.07%
01.994.522141 Belanja Sewa 125,000,000 125,000,000 125,000,000 100.00% 0 0.00%
01.994.523111
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
209,780,000 338,706,000 337,209,140 99.56% 1,496,860 0.44%
01.994.523119
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
31,999,000 90,480,000 90,373,850 99.88% 106,150 0.12%
01.994.523121
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
449,600,000 325,430,000 304,095,125 93.44% 21,334,875 6.56%
01.994.523133 Belanja biaya pemeliharaan jaringan
26,000,000 65,361,000 60,596,050 92.71% 4,764,950 7.29%
01.994.524111 Belanja Perjalanan Biasa
167,650,000 286,744,000 272,403,380 95.00% 14,340,620 5.00%
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 35
JUMLAH BELANJA BARANG 2,338,511,000 2,468,511,000 2,362,389,144 95.70% 106,121,856 4.30%
Tabel 3.20 Belanja Barang
c. Sisa anggaran pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang
terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu Belanja Barang
sebesar Rp. 106.121.856,- (seratus enam juta seratus dua puluh satu
ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 4.30 % dari
total pagu yang tersedia.
III. Belanja Modal
Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan,
peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung
tupoksi.
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja modal tidak mengalami perubahan/revisi dalam DIPA
Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
yakni sebesar Rp. 588.500.000,- (lima ratus delapan puluh delapan
juta lima ratus ribu rupiah).
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 yang terserap atau
terealisasi adalah sebesar Rp.586.870.240,- (lima ratus delapan puluh
enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh
rupiah). Total persentase Belanja Modal yang telah terealisasi di
Tahun Anggaran 2017 sebesar 99,72 % sebagaimana terlihat dalam
tabel di bawah ini :
KODE JENIS BELANJA
/ MAK PAGU AWAL
PAGU SETELAH DIREVISI
REALISASI SISA DANA
TOTAL % TOTAL %
02.996.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 458,500,000 458,500,000 457,361,280 99.75% 1,138,720 0.25%
02.997.534161
Belanja Penambahan Nilai Jaringan 125,000,000 125,000,000 124,608,960 99.69% 391,040 0.31%
02.998.536111 Belanja Modal Lainnya 5,000,000 5,000,000 4,900,000 98.00% 100,000 2.00%
Jumlah 588,500,000 588,500,000 586,870,240 99.72% 1,629,760 0.28%
Tabel 3.21 Belanja Modal
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 36
c. Sisa anggaran pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang
telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal
adalah sebesar Rp. 1.629.760,- (satu juta enam ratus dua puluh
sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 0,28 % dari
total pagu anggaran Belanja Modal.
2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM
Pagu DIPA (03) Badan Peradilan Umum dipakai untuk menunjang kegiatan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Pagu dan realisasi
anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum pada tahun 2017 adalah
sebagai berikut :
No Jenis Belanja Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Persentase
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
1 Belanja Barang
Rp 148.802.000,- Rp 198.802.000,- Rp 188.667.150,- 94,90%
Jumlah Rp 148.802.000,- Rp 198.802.000,- Rp 188.667.150,- 94,90%
Tabel 3.22 Pagu dan Realisasi DIPA 03
Belanja Barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk
menunjang kegiatan operasional Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum serta untuk meningkatkan kualitas aparatur teknis
peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi
Peradilan Umum.
a. Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Besarnya pagu Belanja Barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum
Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
adalah sebesar Rp. 148.802.000,- (seratus empat puluh delapan juta
delapan ratus dua ribu rupiah) kemudian mendapat tambahan anggaran
menjadi 198.802.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta delapan
ratus dua ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima
tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus
bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 yang terserap atau
terealisasi adalah sebesar Rp. 188.667.150,- (seratus delapan puluh
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 37
delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu serratus lima puluh
rupiah). Persentase total Belanja Barang yang telah terealisasi Tahun
Anggaran 2017 sebesar 94,90% sebagaimana terlihat dalam tabel di
bawah ini :
Kode Jenis
Belanja/MAK
Pagu Awal
Pagu Setelah Direvisi
Realisasi Sisa Dana
(Rp) (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%)
1049.005.521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
5,800,000 9,097,000 4,661,600 51.24% 4,435,400 48.76%
1049.005.521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
3,600,000 3,600,000 3,600,000 100.00% 0 0.00%
1049.005.521211 Belanja Bahan 20,606,000 11,971,000 7,580,300 63.32% 4,390,700 36.68%
1049.005.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
78,796,000 84,134,000 82,933,000 98.57% 1,201,000 1.43%
1049.005.524111 Belanja perjalanan biasa
40,000,000 90,000,000 89,892,250 99.88% 107,750 0.12%
JUMLAH 148,802,000 198,802,000 188,667,150 94.90% 10,134,850 5.10%
Tabel 3.23 Belanja Barang DIPA 03
c. Sisa anggaran pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang
telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang
adalah sebesar Rp. 10.134.850,- (sepuluh juta seratus tiga puluh empat
ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 5,10 % dari total pagu
anggaran.
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 38
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Tahun 2017 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat
dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi dalam melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berbagai kebijakan, program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tahun 2017, hal ini membuktikan bahwa
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bertekad untuk tetap menjaga kepercayaan publik
sebagai penegakan keadilan serta akuntabilitasnya sebagai lembagai yudikatif. Di
bidang teknis maupun administrasi peradilan ditunjukan dengan capaian kinerja
dalam penanganan perkara sejak pertama kali perkara diterima di Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah sampai dengan dikirimkan kembali ke pengadilan pengaju.
Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, hanya 2 (dua)
indikator yang memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu indikator
kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan dan persentase putusan perkara
yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1
hari setelah diputus. Sementara 5 (lima) indikator lainnya belum mencapai target
sebagaimana yang telah ditentukan dalam PKT tahun 2017. Belum tercapainya
target tersebut dikarenakan adanya penambahan perkara yang masuk pada akhir
tahun cukup banyak serta kekurangan tenaga pada bagian kepaniteraan.
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berpedoman pada hasil
rekomendasi dari Mahkamah Agung atas LKjIP tahun lalu dan Surat Sekretaris
Mahkamah Agung, sehingga penyajian berbagai keberhasilan maupun kegagalan
capaian dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan merupakan laporan atas
pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017 ini menggambarkan
BAB IV - PENUTUP
[ LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2017] 39
berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) mapupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
Kegiatan penyusunan LKjIP Tahun 2017 ini sebagai salah satu wujud
komitmen dan tekad yang kuat untuk melaporkan pelaksanaan manajemen kinerja
organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan
juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang
merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan
visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang
Agung “. Langkah strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai kawal depan
Mahkamah Agung telah melakukan reviu Rencana Strategis (Rentra) Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah 2015-2019 disesuaikan antara tujuan dan sasaran Indikator
Kinerja Utama (IKU).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan benar-benar menjadi
salah satu instrument objektif yang tidak berpihak dan juga mata rantai yang tidak
terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama,
perjanjian kinerja dan evaluasi LKjIP).
Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, informasi
capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi
bahan perbaikan di tahun berikutnya.