LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Negeri Sarolangun dalam meningkatkan kinerja di masa...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Negeri Sarolangun dalam meningkatkan kinerja di masa...
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUNKomplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun
Telp/Fax : 0745 – 91006Website : www.pn-sarolangun.go.id
2018
LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
Halaman | i
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
KATA PENGANTARPuji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2018 ini dapat diselesaikan tepat waktu.
LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun
selama tahun 2018 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian
kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.
Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun beserta analisis
capaiannya selama tahun 2018. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun telah
berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat
tercapai. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan
langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.
Kami berharap agar LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan
Pengadilan Negeri Sarolangun dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Sarolangun, Februari 2019KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
PHILLIP MARK SOENTPIET, SH, MHNIP. 19741114 200012 1 002
ttd
Halaman | ii
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
RINGKASAN EKSEKUTIFDi dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sarolangun mengacu kepada tujuan,
sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan
4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2018. Keempat sasaran strategis tersebut diukur
dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan
kinerja tahun 2018, semuanya berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan nilai capaian 100% atau lebih. Dari
terdapat 14 (empat belas) indikator kinerja ada 6 (enam) yang nilai capaiannya dibawah 100%, dan 3 (tiga)
yang tidak dapat direalisasikan sehingga tidak ada nilai capaiannya.
Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel-
tabel berikut:
Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%100%100%
100%100%100%
100%100%100%
b. Persentase perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
yang diselesaikan tepat waktu
70%85%90%
70%85%90%
103%105%111%
c. Persentase penurunan sisa perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
38%10%3%
38%10%3%
34%180%3.333%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
Kasasi- Perdata- Pidana- Pidana Anak
PK- Perdata- Pidana- Pidana Anak
94%95%100%
70%93%100%
100%100%100%
94%95%100%
70%93%100%
100%100%100%
88%102%93%
134%106%93%
100%100%100%
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 5% 0% 0%f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 75% 75% 100%
Halaman | iii
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu 100% 100% 100%b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 5% 0% 0%c. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK
secara Lengkap dan Tepat Waktu 100% 100% 100%
d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yangDapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus 100% - -
Sasaran Strategis III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100% - -b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan - - -c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% 100% 100%
Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) 5% 12% 240%
Halaman | iv
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
DAFTAR ISIKATA PENGANTAR ........................................................................................................ iRINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………………..... ........................................... iiDAFTAR ISI ………………………………………………………………………….. ................................................. ivBAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………….. .............................................. 1
A. Latar Belakang ……………………………………………………………............................................ 1B. Tugas dan Fungsi ………………………………… .................................................................. 2C. Struktur Organisasi ………………………………………………………. ......................................... 3D. Isu Strategis …. ........................................................................................................ 7E. Sistematika Penyajian …………………………………………………… ........................................ 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA ………………………………………………. ............................................. 10A. Perencanaan Strategis 2015-2019 ………………………………………….. .............................. 10
1. Visi .. ................................................................................................................. 102. Misi …………………………………………………………......................................................... 103. Tujuan … ........................................................................................................... 104. Sasaran Strategis ………………………………………....................................................... 115. Program Utama dan Kegiatan ……………………………… ........................................... 15
B. Rencana Kinerja Tahun 2018 ……………………………………………...................................... 17C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ………………………………………... ..................................... 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………….…………………………….............................................. 22A. Capaian Kinerja Organisasi ……………………………………………......................................... 22
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 .................................... 322. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015 – 2018 ………………….. . 343. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 - 2018 dengan Target Jangka
Menengah … ..................................................................................................... 354. Analisis Penyebab Kerberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja serta Alternatif Solusi ……………………………………….................................... 365. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ……………………………… ...................... 376. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja …………………...................................................... 38B. Realisasi Anggaran ………………………………………………………........................................... 39
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………... ............................................... 44A. Kesimpulan ………………………………………………………………… ........................................... 44B. Rekomendasi ……………………………………………………………… ........................................... 44
LAMPIRAN1. Struktur Organisasi2. Reviu Indikator Kinerja Utama3. Reviu Matriks Rencana Strategis 2015-20194. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018, 2019, 20205. Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2018, 20196. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2018
Halaman | 1
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggara kekuasaan
kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum,
Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung. Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara
dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.
Di samping hal tersebut diatas Peradilan Umum adalah suatu lembaga public service dalam
suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat
yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.
Seiring dengan semarak Reformasi di tanah air yang ditandai dengan pembaharuan sistem
dan tatanan politik pemerintah RI secara berangsur-angsur mengamandemen UUD 1945 dan
Peraturan Perundang-undangan dibawahnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
(sekarang telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004) memberi peluang pembentukan Provinsi,
Kabupaten dan Kota di Indonesia.
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dalam
melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik
yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat
Mahkamah Agung RI.
Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara sesuai dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
Halaman | 2
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan
yang ada yang dipercayakan kepada publik.
Pengadilan Negeri Sarolangun yang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas
II dibawah Pengadilan Tinggi Jambi dalam naungan Direktorat Peradilan Umum di lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan untuk
mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
LKjIP Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2018, dalam rangka mencapai visi, misi,
tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Tahun 2018, serta sebagai umpan
balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun mendatang.
B. TUGAS DAN FUNGSI
Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan
kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa atau meyelesaikan suatu masalah hukum
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari
keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.
Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman
adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan”. Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan “Kekuasaan
Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.
Tugas
Sesuai dengan Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sarolangun mempunyai tugas dan wewenang memeriksa,
memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki fungsi sebagai berikut:
Melaksanakan penerapan/penegakan hukum yang mandiri dan berkualitas pada tingkat
pertama di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi masyarakat atau pencari keadilan
di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi
pemerintah di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
Halaman | 3
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial dan sarana
prasarana baik kepada instutusi internal maupun eksternal dalam hal ini baik kepada
masyarakat umum/perseorangan, institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam
dunia pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini setelah data dan informasi tersebut
diseleksi mengacu pada Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan
Negeri Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Berikut digambarkan struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun :
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun
Pengadilan Negeri Sarolangun dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit
kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan
Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil
Ketua masing-masing membawahi bagian fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat
tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda
Hukum, serta Kelompok Fungsional Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera Pengganti dan Jurusita /
Jurusita Pengganti. Sedangkan pada bagian struktural terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala
Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun sesuai struktur organisasi Pengadilan
Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :
Halaman | 4
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
1. Ketua
Sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi
perkara pada Pengadilan.
Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tingkat
Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua.
Menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang
hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua menyerahkan kepada Panitera.
2. Wakil Ketua
Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
Melaksanakan tugas yang diselenggarakan oleh Ketua kepadanya.
Sebagai koordinator pengawasan.
3. Panitera
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta
menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan di bidang teknis.
Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi
perkara.
Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan
keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
Pelaksanaan mediasi.
Pelaksanaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan.
4. Panitera Muda Perdata
Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak
hadir.
Halaman | 5
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak.
Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi dan peninjauan kembali.
Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada
para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung.
Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap.
Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada
Panitera Muda Hukum.
Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
5. Panitera Muda Pidana
Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada
termohon.
Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari
penyidik.
Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak
hadir.
Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak.
Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi dan peninjauan kembali.
Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada
para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung.
Halaman | 6
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa.
Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap.
Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada
Panitera Muda Hukum.
Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
6. Panitera Muda Hukum
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip
perkara serta pelaporan.
Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan
dengan transparansi perkara.
Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
7. Sekretaris
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan,
sumber daya manusia, serta sarana dan prasaranan di lingkungan Pengadilan Negeri
Kelas II.
Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
Pelaksanaan urusan kepegawaian.
Pelaksanaan urusan keuangan.
Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokalan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan.
Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan
di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.
Halaman | 7
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi
dan dokumentasi serta pelaporan.
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi
dan tata laksana.
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan,
rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta
pengelolaan keuangan.
D. ISU STRATEGIS
Pengadilan Negeri Sarolangun juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada
masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun
telah melakukan upaya-upaya perbaikan disegala unit. Menyikapi tuntutan tersebut Pengadilan
Negeri Sarolangun terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak
pada peningkatan efesiensi, efektifitas, serta produktivitas SDM aparatur yang transparan dan
akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang
dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima.
Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah
pembaruan dengan metode taktis sistematis.
Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri
Sarolangun, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan
Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan Tingkat Pertama dan sekaligus merupakan
Pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri
Sarolangun.
Pengadilan Negeri Sarolangun dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan
yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna
pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut maka Pengadilan Negeri Sarolangun, perlu memiliki
sistem manajemen mutu. Yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses
kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan
yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
sistem manajemen mutu adalah manual mutu. Hal yang menjadi salah satu dasar pembuatan
Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN
UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Sarolangun
Halaman | 8
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
Ruang Lingkup Implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI
PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Sarolangun meliputi seluruh
proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri
Sarolangun, meliputi:
1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan
4. Administrasi umum
5. Pelayanan publik
6. Pengelolaan Kas
7. Pengadaan Barang dan Jasa
8. Pengawasan
9. Penanganan dan pengaduan
Adapun Unit di Pengadilan Negeri Sarolangun yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah:
1. Pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua
2. Hakim/ Majelis Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Kepaniteraan yang terdiri dari:
a. Panitera Muda Perdata
b. Panitera Muda Pidana
c. Panitera Muda Hukum
6. Panitera Pengganti
7. Juru Sita pengganti
8. Kesekretariatan, yang terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisai dan Tatalaksana
c. Sub Bagian Perancanaan, TI dan Pelaporan
Pengadilan Negeri Sarolangun memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan
Peradilan Umum dan terakreditasi A (Excellent).
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja
Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2018, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan menjelaskan latar belakang penulisan LKjIP; kedudukan, tugas dan fungsi
Pengadilan Negeri Sarolangun; serta struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun.
Halaman | 9
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
BAB II Perencanaan Kinerja menjelaskan tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun
selama tahun 2015-2019, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan, serta
penetapan dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2019.
BAB III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis
pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2018, serta realisasi anggaran.
BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi, tinjauan secara umum mengenai permasalahan
dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun serta strategi
pemecahan masalah.
Halaman | 10
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS 2015-2019
Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri
Sarolangun tahun 2015-2019. Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan dokumen
perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan
Negeri Sarolangun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
1. VISI
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka
panjang. Visi Pengadilan Negeri Sarolangun yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan
sebagai dasar acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau
target yang dituangkan pada rencana strategis mengacu pada visi Mahamah Agung RI, yaitu
sebagai berikut :
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung”
2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar
tujuan dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah
sebagai berikut :
Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun
3. TUJUAN
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun
tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun seperti termuat dalam reviu
rencana strategis adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses
peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya peningkatan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Halaman | 11
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
4. SASARAN STRATEGIS
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan
Negeri Sarolangun mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun
pada tahun 2015-2019. Sasaran tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis
dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Hubungan
antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan dalam tabel berikut:
Halaman | 12
2018LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
No. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB
SUMBERDATA
1. Terwujudnyaproses peradilanyang pasti,transparan danakuntabel
a. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
jumlah sisa perkara yang diselesaikan x 100%jumlah sisa perkara yang harus diselesaikanCatatan:- Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya
Panitera LaporanBulanan dan
LaporanTahunan
b. Persentase perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
yang diselesaikan tepatwaktu
jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan x 100%jumlah perkara yang adaCatatan:- Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal
tahun dan perkara yang masuk)- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara
tahun sebelumnya- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Panitera LaporanBulanan dan
LaporanTahunan
c. Persentase penurunansisa perkara:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
Tn.1 - Tn x 100%Tn.1Catatan:- Tn = sisa perkara tahun berjalan- Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya- Sisa perkara = perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
Panitera LaporanBulanan dan
LaporanTahunan
d. Persentase perkarayang tidak mengajukanupaya hukum:
Banding- Perdata- Pidana- Pidana Anak
Kasasi- Perdata- Pidana- Pidana Anak
PK
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum x 100%jumlah putusan perkaraCatatan:- Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan
pengadilan
Panitera LaporanBulanan dan
LaporanTahunan
Halaman | 13
2018LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
e. Persentase perkaraPidana Anak yangdiselesaikan denganDiversi
jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi x 100%jumlah perkara Pidana AnakCatatan:- Diversi = anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban
Panitera LaporanBulanan dan
LaporanTahunan
f. Index respon pencarikeadilan yang puasterhadap layananperadilan
Index Kepuasan Pencari KeadilanCatatan:PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman UmumPenyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan MenteriPAN dan RAB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat TerhadapPenyelenggaraan Pelayanan Publik
Panitera LaporanSemesterandan Laporan
Tahunan
2. Peningkatanefektivitaspengelolaanpenyelesaianperkara
a. Persentase isi putusanyang diterima olehpara pihak tepatwaktu
jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu x 100%jumlah putusanPanitera Laporan
Bulanan danLaporanTahunan
b. Persentase perkarayang diselesaikanmelalui mediasi
jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi x 100%jumlah perkara yang dilakukan mediasiCatatan:Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Panitera LaporanBulanan dan
LaporanTahunan
c. Persentase berkasperkara yang diajukanBanding, Kasasi dan PKsecara lengkap dantepat waktu
jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap x 100%jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK
Panitera LaporanBulanan dan
LaporanTahunan
d. Persentase putusanperkara yang menarikperhatian masyarakatyang dapat diaksessecara online dalamwaktu 1 hari setelahputus
jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website x 100%jumlah perkara Tipikor yang diputus
Panitera LaporanBulanan dan
LaporanTahunan
3. Meningkatnyaakses peradilanbagi masyarakat
a. Persentase perkaraprodeo yangdiselesaikan
jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan x 100%jumlah perkara ProdeoCatatan:
Panitera LaporanBulanan dan
Halaman | 14
2018LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
miskin danterpinggirkan
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampudi Pengadilan
LaporanTahunan
b. Persentase perkarayang diselesaikan diluar gedung pengadilan
jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan x 100%jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar pengadilanCatatan:- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan- Di luar gedung Pengadilan = di luar kantor pengadilan (zitting plaatz, sidang keliling maupun
gedung-gedung lainnya)
Panitera LaporanBulanan dan
LaporanTahunan
c. Persentase pencarikeadilan golongantertentu yangmendapat layananbantuan hukum(posbakum)
jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum x 100%jumlah pencari keadilan golongan tertentuCatatan:- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Pengadilan- Golongan tertentu = masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
Panitera LaporanBulanan dan
LaporanTahunan
4. Meningkatnyakepatuhanterhadapputusanpengadilan
Persentase putusanperkara perdata yangditindaklanjuti (dieksekusi)
jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti x 100%jumlah putusan perkara yang sudah BHTCatatan:- BHT = Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera LaporanBulanan dan
LaporanTahunan
Halaman | 15
2017LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUNLKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan
target selama kurun waktu tertentu. Program Utama merupakan unsur utama yang harus
ada demi tercapainya suatu kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Sarolangun, perlu
ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program utama dan kegiatan
tersebut adalah :
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Kegiatan Pokok adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dan sasaran
strategis yang dicapai yaitu :
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung
Kegiatan Pokok adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi, dan sasaran strategis yang dicapai yaitu :
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah
Agung, dan sasaran strategis yang dicapai yaitu :
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Hubungan antara program, kegiatan, sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Halaman | 16
2017LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUNLKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
Tabel 2. Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama
Program Utama Kegiatan Pokok Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama1. Program
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
2. ProgramDukunganManajemendanPelaksanaanTugas TeknisLainnyaMahkamahAgung
3. ProgamPeningkatanSarana danPrasaranaAparaturMahkamahAgung
PeningkatanManajemenPeradilan Umum
PembinaanAdministrasi danPengelolaanKeuangan BadanUrusanAdministrasi
PengadaanSarana danPrasarana diLingkunganMahkamah Agung
Terwujudnya prosesperadilan yang pasti,transparan danakuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
b. Persentase perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
yang diselesaikan tepat waktuc. Persentase penurunan sisa perkara:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
d. Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum: Banding
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
Kasasi- Perdata- Pidana- Pidana Anak
PK- Perdata- Pidana- Pidana Anak
e. Persentase perkara Pidana Anak yangdiselesaikan dengan Diversi
f. Index respon pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan
Peningkatan efektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara
a. Persentase isi putusan yang diterima olehpara pihak tepat waktu
b. Persentase perkara yang diselesaikanmelalui mediasi
c. Persentase berkas perkara yang diajukanBanding, Kasasi dan PK secara lengkap dantepat waktu
d. Persentase putusan perkara yang menarikperhatian masyarakat yang dapat diaksessecara online dalam waktu 1 hari setelahputus
Meningkatnya aksesperadilan bagimasyarakat miskin danterpinggirkan
a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
c. Persentase pencari keadilan golongantertentu yang mendapat layanan bantuanhukum (posbakum)
Meningkatnyakepatuhan terhadapputusan pengadilan
Persentase putusan perkara perdata yangditindaklanjuti (dieksekusi)
Halaman | 17
2017LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUNLKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2018
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018
Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2018 merupakan angka target kinerja
tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target
kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2018. Selain itu, dokumen
Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan
diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.
Halaman | 18
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017Tabel 3. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran (Rp)1. Terwujudnya
Proses Peradilanyang Pasti,Transparan danAkuntabel
a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%100%100%
1. ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilan Umum
1. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan diTingkat Pertama dan Banding secara tepatwaktu:- Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat
Pertama di wilayah Jambi: Pendaftaran Berkas Perkara
Penggandaan dan Penjilidan BerkasPerkara
Alat Tulis Kantor Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Konsumsi Makan Terdakwa Konsumsi Pengamanan dari
Kepolisian Pemeriksaan Setempat Perkara
Tertentu Minutasi
Penggandaan dan Penjilidan SalinanPutusan
Pengiriman Salinan Putusan kepada JPUdan Terdakwa Pengiriman Salinan Putusan
Pengiriman Surat Penahanan danPerpanjangan Penahanan Pengiriman Surat Penahanan dan
Perpanjangan Penahanan Penanganan Perkara Banding di
Pengadilan Tingkat Pertama Pengiriman Berkas Perkara Banding
di Pengadilan Tingkat Pertama Pemberitahuan Banding kepada
Jaksa/Terdakwa
200Perkara
124.920.000
b. Persentase perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
yang diselesaikan tepat waktu
70%85%90%
c. Persentase penurunan sisaperkara:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
38%10%3%
d. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum: Banding
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
Kasasi- Perdata- Pidana- Pidana Anak
PK- Perdata- Pidana- Pidana Anak
94%95%100%
70%93%100%
100%100%100%
e. Persentase perkara PidanaAnak yang diselesaikan denganDiversi
5%
Halaman | 19
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017f. Index respon pencari keadilan
yang puas terhadap layananperadilan
75%
1. ProgramDukunganManajemendanPelaksanaanTugas TeknisLainnyaMahkamahAgung
PembinaanAdministrasi danPengelolaanKeuangan BadanUrusanAdministrasi
Pemberitahuan Putusan Banding Penyerahan Memori Banding Penyerahan Kontra Memori Banding
Penanganan Perkara Kasasi danPeninjauan Kembali di PengadilanTingkat Pertama Pengiriman Berkas Perkara Kasasi
dan PK Pemberitahuan Kasasi dan PK
kepada Jaksa/Terdakwa Pemberitahuan Putusan Kasasi dan
PK Penyerahan Memori Kasasi dan PK Penyerahan Kontra Memori Kasasi
dan PK2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan
melalui pembebasan biaya perkara:- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan
melalui Pembebasan Biaya Perkara diWilayah Jambi: Biaya Perkara Biaya Eksekusi
3. Pos Bantuan Hukum: Pos Bantuan Hukum
Honor Advokat Piket
1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
2. Layanan Perkantoran
2 Perkara
240 JamLayanan
12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
1.500.000
24.000.000
93.138.000
2.753.255.000
2. PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaianPerkara
a. Persentase Isi Putusan yangDiterima oleh Para Pihak TepatWaktu
100%
b. Persentase Perkara yangDiselesaikan Melalui Mediasi
5%
c. Persentase Berkas Perkara yangDiajukan Banding, Kasasi danPK secara Lengkap dan TepatWaktu
100%
d. Persentase Putusan Perkarayang Menarik PerhatianMasyarakat yang Dapat Diaksessecara Online dalam waktu 1hari setelah putus
100%
3. MeningkatnyaAkses Peradilanbagi MasyarakatMiskin danTerpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeoyang Diselesaikan
100%
b. Persentase Perkara yangDiselesaikan di luar GedungPengadilan
-
c. Persentase Pencari KeadilanGolongan Tertentu yangMendapat Layanan BantuanHukum (Posbakum)
100%
4. MeningkatnyaKepatuhanTerhadap PutusanPengadilan
Persentase Putusan PerkaraPerdata yang Ditindaklanjuti(Dieksekusi)
5%
Halaman | 20
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 20172. Progam
PeningkatanSarana danPrasaranaAparaturMahkamahAgung
PengadaanSarana danPrasarana diLingkunganMahkamah Agung
1. Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 203.000.000
Halaman | 21
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2018 telah diselaraskan dengan sasaran-
sasaran dan target hasil Reviu Rencana Strategis yang akan dicapai pada tahun 2018 yang sepenuhnya
disesuaikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama.
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terwujudnya ProsesPeradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%100%100%
b. Persentase perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
yang diselesaikan tepat waktu
70%85%90%
c. Persentase penurunan sisa perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
38%10%3%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
Kasasi- Perdata- Pidana- Pidana Anak
PK- Perdata- Pidana- Pidana Anak
94%95%100%
70%93%100%
100%100%100%
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 5%f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan 75%
2. Peningkatan EfektivitasPengelolaan PenyelesaianPerkara
a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu 100%b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 5%c. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK
secara Lengkap dan Tepat Waktu 100%
d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakatyang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelahputus
100%
3. Meningkatnya AksesPeradilan bagi MasyarakatMiskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100%b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan -c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%
4. Meningkatnya KepatuhanTerhadap PutusanPengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) 5%
Halaman | 22
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJAA. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2018 merupakan pencapaian atas target
kinerja tahun kedua dari Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2015-2019. Pengukuran tingkat
capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara
target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah
sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian
terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Rincian tingkat capaian kinerja
masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian*
1. Terwujudnya Proses Peradilanyang Pasti, Transparan danAkuntabel
a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%100%100%
100%100%100%
100%100%100%
b. Persentase perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
yang diselesaikan tepat waktu
70%85%90%
70%85%90%
103%105%111%
c. Persentase penurunan sisa perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
38%10%3%
38%10%3%
34%180%3.333%
d. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum: Banding
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
Kasasi- Perdata- Pidana- Pidana Anak
PK- Perdata- Pidana- Pidana Anak
94%95%100%
70%93%100%
100%100%100%
94%95%100%
70%93%100%
100%100%100%
88%102%93%
134%106%93%
100%100%100%
e. Persentase perkara Pidana Anakyang diselesaikan dengan Diversi 5% 0% 0%
f. Index respon pencari keadilan yangpuas terhadap layanan peradilan 75% 75% 100%
2. Peningkatan EfektivitasPengelolaan PenyelesaianPerkara
a. Persentase Isi Putusan yang Diterimaoleh Para Pihak Tepat Waktu 100% 100% 100%
b. Persentase Perkara yangDiselesaikan Melalui Mediasi 5% 0% 0%
Halaman | 23
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017c. Persentase Berkas Perkara yang
Diajukan Banding, Kasasi dan PKsecara Lengkap dan Tepat Waktu
100% 100% 100%
d. Persentase Putusan Perkara yangMenarik Perhatian Masyarakat yangDapat Diakses secara Online dalamwaktu 1 hari setelah putus
100% - -
3. Meningkatnya AksesPeradilan bagi MasyarakatMiskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yangDiselesaikan 100% - -
b. Persentase Perkara yangDiselesaikan di luar GedungPengadilan
- - -
c. Persentase Pencari KeadilanGolongan Tertentu yang MendapatLayanan Bantuan Hukum(Posbakum)
100% 100% 100%
4. Meningkatnya KepatuhanTerhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdatayang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)
5% 12% 240%
*Capaian = Realisasi x 100%Target
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2018 secara
umum Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai
keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100% target indikator kinerja sasaran strategis
yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2018 mengacu pada indikator kinerja
utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Negeri
Sarolangun telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil
capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun
2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%100%100%
100%100%100%
100%100%100%
b. Persentase perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
yang diselesaikan tepat waktu
70%85%90%
72%89%100%
103%105%111%
c. Persentase penurunan sisa perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
38%10%3%
13%18%100%
34%180%3.333%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding
- Perdata- Pidana
94%95%
83%97%
88%102%
Halaman | 24
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017- Pidana Anak
Kasasi- Perdata- Pidana- Pidana Anak
PK- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%
70%93%100%
100%100%100%
93%
94%99%93%
100%100%100%
93%
134%106%93%
100%100%100%
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 5% 0% 0%f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 75% 70% 100%
Analisis ketujuh indikator kinerja dari sasaran pertama adalah sebagai berikut:
a. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan
Tabel 7. Indikator Kinerja a Sasaran I
Indikator Kinerja Target Realisasi CapaianPersentase sisa perkara yang diselesaikan:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%100%100%
100%100%100%
100%100%100%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah
perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus
diselesaikan, dimana sisa perkara merupakan sisa perkara pada tahun sebelumnnya. Sedangkan
ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase realisasi sisa perkara yang diselesaikan
dengan target yang ditetapkan.
Pada tahun 2018 capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan pada Pengadilan
Negeri Sarolangun mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi
persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar
100%.
Persentase realisasi sisa perkara yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 8. Sisa Perkara yang Diselesaikan Tahun 2018
Data Perkara Perdata Pidana Pidana Anak Jumlah
Sisa Perkara tahun 2017 8 34 1 43
Sisa Perkara Diputus tahun 2018 8 34 1 43
Realisasi 100% 100% 100% 100%
b. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
Tabel 9. Indikator Kinerja b Sasaran I
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
yang diselesaikan tepat waktu
70%85%90%
72%89%100%
103%105%111%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah
perbandingan antara jumlah perkara yang harus diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah
Halaman | 25
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017perkara yang ada. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara
yang diselesaikan tepat waktu dengan target yang ditetapkan.
Pada tahun 2018 capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada
Pengadilan Negeri Sarolangun melebihi target yang telah ditetapkan.
Persentase realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 10. Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2018
Data Perkara Perdata Pidana Pidana Anak Jumlah
Sisa Perkara tahun 2017 8 34 1 43
Perkara Masuk tahun 2018 17 212 14 243
Perkara Diputus tahun 2018 18 218 15 251
Sisa Perkara tahun 2018 7 28 0 35
Realisasi 72% 89% 100% 88%
c. Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara
Tabel 11. Indikator Kinerja c Sasaran I
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase penurunan sisa perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
38%10%3%
13%18%100%
34%180%3.333%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan
antara sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara
tahun sebelumnya. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi
persentase penurunan sisa perkara dengan target yang ditetapkan.
Pada tahun 2018 capaian persentase penurunan sisa perkara pada Pengadilan Negeri
Sarolangun ada yang melebihi target yang telah ditetapkan dan ada yang kurang dari target.
Persentase realisasi penurunan sisa perkara dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 12. Penurunan Sisa Perkara Tahun 2018
Data Perkara Perdata Pidana Pidana Anak Jumlah
Sisa Perkara tahun 2017 8 34 1 43
Sisa Perkara tahun 2018 7 28 0 35
Realisasi 13% 18% 100% 19%
d. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Tabel 13. Indikator Kinerja d Sasaran I
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
Kasasi- Perdata- Pidana
94%95%100%
70%93%
83%97%93%
94%99%
88%102%93%
134%106%
Halaman | 26
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017- Pidana Anak
PK- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%
100%100%100%
93%
100%100%100%
93%
100%100%100%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah
perkara yang diputus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan target yang ditetapkan.
Pada tahun 2018 capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding, kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Sarolangun ada yang melebihi target yang telah
ditetapkan dan ada yang kurang dari target.
Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 14. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2018
Data Perkara Perdata Pidana Pidana Anak Jumlah
Perkara putus tahun 2018 18 218 15 251
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 15 212 14 241
Realisasi - tidak mengajukan upaya hukum banding 83% 97% 93% 96%
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 17 216 14 247
Realisasi - tidak mengajukan upaya hukum kasasi 94% 99% 93% 98%
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK 18 218 15 251
Realisasi - tidak mengajukan upaya hukum PK 100% 100% 100% 100%
e. Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
Tabel 15. Indikator Kinerja e Sasaran I
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 5% 0% 0%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan
dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara
diversi dengan jumlah perkara pidana anak. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan
antara realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan target
yang ditetapkan.
Pada tahun 2018 capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
pada Pengadilan Negeri Sarolangun tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan tidak ada perkara
pidana anak yang diselesaikan melalui diversi pada tahun 2018. Realisasi persentase perkara
pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dapat dilihat pada tabel berikut:
Halaman | 27
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017Tabel 16. Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2018
Data Perkara Pidana Anak
Jumlah Perkara Pidana Anak 15
Jumlah Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 0
Realisasi 0%
f. Indikator Kinerja Indeks Respon Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Tabel 17. Indikator Kinerja f Sasaran I
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layananperadilan 75% 75% 100%
Ukuran realisasi indikator kinerja indeks respon pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan adalah indeks kepuasan pencari keadilan yang diperoleh dari survey Indeks
Kepuasan Masyarakat. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi Indeks
Kepuasan Masyarakat dengan target yang ditetapkan.
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan
penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik
analisa statistic deskriptif. Data utama yang digunakan dalam survey adalah data primer yang
diperoleh dari responden dengan cara mengisi kuisioner berisikan pertanyaan-pertanyaan yang
dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi angka-angka yang
nantinya akan dianalisis.
Kuisioner pada survey ini disusun berdasarkan Permenpan dan RAB No. 16 Tahun 2014
tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik, dan terdiri dari
9 (sembilan) ruang lingkup, diantaranya: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif,
produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat
pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.
Populasi survey ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri
Sarolangun, diantaranya adalan masyarakat pencari keadilan, kepolisian, kejaksaan, rutan,
advokat, dan kelompok masyarakat lainnya. Jumlah sampel pada survey ini adalah sebanyak 60
(enam puluh) orang yang diambil dengan teknik simple random sampling.
Pengumpulan data untuk survey ini dilakukan dari minggu pertama bulan November 2017
sampai dengan minggu pertama bulan Desember 2017.
Berikut ini tabel perhitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat:
Tabel 18. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018
No. Ruang LingkupNilai Rata-Rata PerUnsur
Nilai Rata-RataTertimbang
Nilai IndeksKepuasanMasyarakat
1. Persyaratan 3,14 0,35
2. Prosedur 2,87 0,32
3. Waktu Pelayanan 2,90 0,32
4. Biaya/Tarif 2,80 0,31
Halaman | 28
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 20175. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 2,98 0,33
6. Kompetensi Pelaksana 3,23 0,36
7. Perilaku Pelaksana 3,23 0,36
8. Maklumat Pelaksana 3,00 0,33
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,00 0,33
NILAI 3,01 75,25
Nilai Rata-rata Tertimbang diperoleh dari Nilai Rata-rata per Unsur dikalikan 1/9.
Sedangkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari jumlah Nilai Rata-rata Tertimbang
dikalikan 25. Sehingga diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri
Sarolangun sebesar 75,25%, artinya nilai rata-rata dari seluruh ruang lingkup penilaian berada
pada kategori B dengan mutu kinerja BAIK.
Dapat diambil kesimpulan bahwa indeks respon pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Sarolangun mencapai target 100%.
Sasaran II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada Tahun 2018
adalah sebagai berikut :
Tabel 19. Sasaran II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu 100% 100% 100%b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 5% 0% 0%c. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK
secara Lengkap dan Tepat Waktu 100% 100% 100%
d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yangDapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus 100% - -
Analisis keempat indikator kinerja pada sasaran kedua ini adalah :
a. Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
Tabel 20. Indikator Kinerja a Sasaran II
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu 100% 100% 100%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak
tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan
jumlah putusan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisai persentase isi
putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dengan target yang ditetapkan.
Pada tahun 2018 semua putusan yang dikeluarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun telah
diterima oleh para pihak tepat waktu. Selain putusan yang langsung dibacakan di ruang sidang,
salinan putusan juga langsung dikirimkan ke rutan, dan dokumen elektronik putusan langsung
Halaman | 29
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017diupload ke aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dalam waktu maksimal 1 x 24 jam
sehingga dapat langsung diakses oleh para pihak melalui internet.
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian persentase isi putusan yang diterima
oleh para pihak tepat waktu mencapai target 100%.
b. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Tabel 21. Indikator Kinerja b Sasaran II
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 5% 0% 0%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
adalah perbandingan antara jumlah perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi
dengan jumlah perkara perdata gugatan yang dilakukan melalui mediasi. Sedangkan ukuran
capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui
mediasi dengan target yang ditetapkan.
Pada tahun 2018 capaian persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi
pada Pengadilan Negeri Sarolangun tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan tidak ada perkara
perdata gugatan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
Realisasi persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi dapat dilihat pada
table berikut:
Tabel 22. Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018
Data Perkara Perdata Gugatan
Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi 16
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 0
Realisasi 0%
c. Indikator Kinerja Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara
Lengkap dan Tepat Waktu
Tabel 23. Indikator Kinerja c Sasaran II
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi danPK secara Lengkap dan Tepat Waktu 100% 100% 100%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi
dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang
diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan banding,
kasasi dan PK. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase
berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan
target yang ditetapkan.
Pada tahun 2018 semua berkas perkara yang diajukan Banding dan Kasasi telah dilakukan
secara lengkap dan tepat waktu, sehingga capaian persentase berkas perkara yang diajukan
Halaman | 30
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Sarolangun
mencapai target 100%.
d. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat
Diakses secara Online dalam waktu 1 Hari Setelah Putus
Tabel 24. Indikator Kinerja d Sasaran II
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase Putusan Perkara yang Menarik PerhatianMasyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1hari setelah putus
100% - -
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah
perbandingan antara jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah
perkara Tipikor yang diputus. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi
persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online
dalam waktu 1 hari dengan target yang ditetapkan.
Pada Pengadilan Negeri Sarolangun tidak terdapat perkara pidana Tipikor, sehingga tidak
ada realisasi dan capaian terhadap target.
Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada
tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 25. Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100% - -b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan - - -c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% 100% 100%
Analisis keempat indikator kinerja pada sasaran ketiga ini adalah :
a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Tabel 26. Indikator Kinerja a Sasaran III
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100% - -
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah
perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.
Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara prodeo yang
diselesaikan dengan target yang ditetapkan.
Pada tahun 2018 tidak ada perkara yang masuk melalui pembebasan biaya/prodeo pada
Pengadilan Negeri Sarolangun, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target.
Halaman | 31
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017b. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
Tabel 27. Indikator Kinerja b Sasaran III
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar GedungPengadilan - - -
Di Pengadilan Negeri Sarolangun tidak ada sidang keliling dan zitting plaats, sehingga tidak
ada perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, dan tidak ada realisasi dan capaian
terhadap target.
c. Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
Tabel 28. Indikator Kinerja c Sasaran III
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang MendapatLayanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% 100% 100%
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari
keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari
keadilan golongan tertentu. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara
persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum
(posbakum) dengan target yang ditetapkan.
Pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun dimulai pada tanggal 26 Februari
2018 dan berakhir tanggal 11 Nopember 2018, dengan total 120 hari layanan dan 2 jam layanan
per hari. Jumlah pemohon pencari keadilan yang mendapat pelayanan Posbakum di Pengadilan
Negeri Sarolangun pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 29. Jumlah Pemohon Pelayanan Posbakum Tahun 2018
Bulan JumlahPemohon Layanan Hukum Yang Dimohonkan Durasi
Layanan Biaya
Februari - - - -Maret 2 orang 1.
2.Konsultasi perkara perdataKonsultasi perkara perdata
30 menit30 menit
-
April - - - -Mei 1 orang Konsultasi perkara perdata 60 menit -Juni 1 orang Konsultasi perkara perdata 60 menit -Juli - - - -Agustus - - - -September - - - -Oktober 2 orang 1.
2.Konsultasi perkara perdataKonsultasi perkara perdata
60 menit60 menit
--
November - - - -JUMLAH 6 orang
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua pemohon pencari keadilan golongan tertentu
yang datang ke Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)
Halaman | 32
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017sesuai dengan layanan hukum yang dimohonkannya. Sehingga pada tahun 2018, persentase
realisasi dan capaian terhadap target mencapai 100%.
Sasaran IV : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Pencapaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2018
adalah sebagai berikut :
Tabel 30. Sasaran IV : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) 5% 12% 240%
Analisis indikator kinerja pada sasaran keempat adalah sebagai berikut :
Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan
tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga
semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah
putusan perkara yang sudah BHT. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi
persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan target yang telah
ditetapkan.
Pada tahun 2018 capaian persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
pada Pengadilan Negeri Sarolangun melebihi target yang telah ditetapkan, yakni 240%.
Realisasi persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 31. Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2018
Data Perkara Perdata Gugatan
Jumlah perkara perdata putus tahun 2018 17
Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2018 2
Realisasi 12%
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun capaian
kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2018 berdasarkan pengukurannya dapat dilihat pada
tabel berikut:
Halaman | 33
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017Tabel 32. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian*
1. Terwujudnya Proses Peradilanyang Pasti, Transparan danAkuntabel
a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%100%100%
100%100%100%
100%100%100%
b. Persentase perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
yang diselesaikan tepat waktu
70%85%90%
72%89%100%
100%100%100%
c. Persentase penurunan sisa perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
38%10%3%
13%18%100%
100%100%100%
d. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum: Banding
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
Kasasi- Perdata- Pidana- Pidana Anak
PK- Perdata- Pidana- Pidana Anak
94%95%100%
70%93%100%
100%100%100%
83%97%93%
94%99%93%
100%100%100%
100%100%100%
100%100%100%
100%100%100%
e. Persentase perkara Pidana Anakyang diselesaikan dengan Diversi 5% 0% 100%
f. Index respon pencari keadilan yangpuas terhadap layanan peradilan 75% 75% 100%
2. Peningkatan EfektivitasPengelolaan PenyelesaianPerkara
a. Persentase Isi Putusan yang Diterimaoleh Para Pihak Tepat Waktu 100% 100% 100%
b. Persentase Perkara yangDiselesaikan Melalui Mediasi 5% 0% 100%
c. Persentase Berkas Perkara yangDiajukan Banding, Kasasi dan PKsecara Lengkap dan Tepat Waktu
100% 100% 100%
d. Persentase Putusan Perkara yangMenarik Perhatian Masyarakat yangDapat Diakses secara Online dalamwaktu 1 hari setelah putus
100% - -
3. Meningkatnya AksesPeradilan bagi MasyarakatMiskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yangDiselesaikan 100% - -
b. Persentase Perkara yangDiselesaikan di luar GedungPengadilan
- - -
c. Persentase Pencari KeadilanGolongan Tertentu yang MendapatLayanan Bantuan Hukum(Posbakum)
100% 100% 100%
4. Meningkatnya KepatuhanTerhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdatayang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) 5% 7% 100%
Halaman | 34
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 20172. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015 – 2018
Keberhasilan program atas realisasi dan capaian dapat dilakukan dengan cara membandingkan
antara realisasi dan capaian tahun 2015 – 2018. Adapun perbandingan capaian dan realisasi
Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 33. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015 – 2018
No. SasaranStrategis Indikator Kinerja
2015 2016 2017 2018
Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
1. TerwujudnyaProsesPeradilan yangPasti,Transparandan Akuntabel
a. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%100%100%
100%100%100%
100%100%100%
100%100%100%
100%100%0%
100%100%0%
100%100%100%
100%100%100%
b. Persentase perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
yang diselesaikantepat waktu
82%78%83%
126%93%92%
86%86%100%
132%102%105%
68%86%95%
100%100%100%
70%85%90%
103%105%111%
c. Persentase penurunansisa perkara:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%115%0%
278%1.150%0%
25%19%100%
69%190%50%
166%0%0%
437%0%0%
38%10%3%
34%180%3.333%
d. Persentase perkarayang tidakmengajukan upayahukum: Banding
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
Kasasi- Perdata- Pidana- Pidana Anak
PK- Perdata- Pidana- Pidana Anak
67%95%60%
100%98%60%
100%100%100%
71%100%60%
143%106%60%
100%100%100%
67%85%100%
84%91%100%
100%100%100%
71%89%100%
120%99%100%
100%100%100%
94%95%95%
67%94%100%
100%100%100%
100%100%95%
96%100%100%
100%100%100%
94%95%100%
70%93%100%
100%100%100%
88%102%93%
134%106%93%
100%100%100%
e. Persentase perkaraPidana Anak yangdiselesaikan denganDiversi
17% 340% 17% 340% 5% 100% 0% 0%
f. Index respon pencarikeadilan yang puasterhadap layananperadilan
- - - - 70% 100% 75% 100%
2. PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaianPerkara
a. Persentase Isi Putusanyang Diterima olehPara Pihak TepatWaktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b. Persentase Perkarayang DiselesaikanMelalui Mediasi
13% 260% 31% 620% 0% 0% 0% 0%
c. Persentase BerkasPerkara yang DiajukanBanding, Kasasi dan PK
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Halaman | 35
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017secara Lengkap danTepat Waktu
d. Persentase PutusanPerkara yang MenarikPerhatian Masyarakatyang Dapat Diaksessecara Online dalamwaktu 1 hari setelahputus
- - - - - - - -
3. MeningkatnyaAksesPeradilan bagiMasyarakatMiskin danTerpinggirkan
a. Persentase PerkaraProdeo yangDiselesaikan
- - - - - - - -
b. Persentase Perkarayang Diselesaikan diluar GedungPengadilan
- - - - - - - -
c. Persentase PencariKeadilan GolonganTertentu yangMendapat LayananBantuan Hukum(Posbakum)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. MeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusanPengadilan
Persentase PutusanPerkara Perdata yangDitindaklanjuti(Dieksekusi)
0% 0% 6% 0% 12% 0% 12% 240%
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 – 2018 dengan Target Jangka Menengah
Keberhasilan program atas realisasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi
kinerja tahun 2015 – 2018 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan pada Reviu
Rencana Strategis. Perbandingan realisasi kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 – 2018dengan Target Jangka Menengah
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
RealisasiKinerjaTahun2015
RealisasiKinerjaTahun2016
RealisasiKinerjaTahun2017
RealisasiKinerjaTahun2018
TargetJangkaMenengah
1. Terwujudnya ProsesPeradilan yang Pasti,Transparan danAkuntabel
a. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%100%100%
100%100%100%
100%100%0%
100%100%100%
100%100%100%
b. Persentase perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
yang diselesaikantepat waktu
82%78%83%
86%86%100%
68%86%95%
70%85%90%
70%85%90%
c. Persentase penurunansisa perkara:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%115%0%
25%19%100%
166%0%0%
38%10%3%
35%10%5%
d. Persentase perkarayang tidakmengajukan upayahukum: Banding
Halaman | 36
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017- Perdata- Pidana- Pidana Anak
Kasasi- Perdata- Pidana- Pidana Anak
PK- Perdata- Pidana- Pidana Anak
67%95%60%
100%98%60%
100%100%100%
67%85%100%
84%91%100%
100%100%100%
94%95%95%
67%94%100%
100%100%100%
94%95%100%
70%93%100%
100%100%100%
95%95%
100%
75%95%
100%
100%100%100%
e. Persentase perkaraPidana Anak yangdiselesaikan denganDiversi
17% 17% 5% 0% 5%
f. Index respon pencarikeadilan yang puasterhadap layananperadilan
- - 70% 75% 80%
2. PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaian Perkara
a. Persentase Isi Putusanyang Diterima olehPara Pihak TepatWaktu
100% 100% 100% 100% 100%
b. Persentase Perkarayang DiselesaikanMelalui Mediasi
13% 31% 0% 0% 5%
c. Persentase BerkasPerkara yang DiajukanBanding, Kasasi dan PKsecara Lengkap danTepat Waktu
100% 100% 100% 100% 100%
d. Persentase PutusanPerkara yang MenarikPerhatian Masyarakatyang Dapat Diaksessecara Online dalamwaktu 1 hari setelahputus
- - - - 100%
3. Meningkatnya AksesPeradilan bagiMasyarakat Miskindan Terpinggirkan
a. Persentase PerkaraProdeo yangDiselesaikan
- - - - 100%
b. Persentase Perkarayang Diselesaikan diluar GedungPengadilan
- - - - -
c. Persentase PencariKeadilan GolonganTertentu yangMendapat LayananBantuan Hukum(Posbakum)
100% 100% 100% 100% 100%
4. MeningkatnyaKepatuhan TerhadapPutusan Pengadilan
Persentase PutusanPerkara Perdata yangDitindaklanjuti(Dieksekusi)
0% 6% 12% 12% 0%
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi
Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun merupakan gambaran capaian kinerja yang
akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus sebagai tolak ukur dalam menjalankan
tugas dan fungsi. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2018 telah
dapat memenuhi target sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan maupun
Halaman | 37
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 34. Analisis Penyebab Keberhasilan, Ketidakberhasilan,Hambatan dan Langkah Strategis Tahun 2018
Keberhasilan Ketidakberhasilan Kendala dan Hambatan Langkah Strategis
a. Persentase sisaperkara tahun laluyang diselesaikan
b. Persentase perkaratahun berjalan yangdiselesaikan tepatwaktu
c. Persentase perkarayang tidak mengajukanupaya hukum banding,kasasi dan PK
d. Index respon pencarikeadilan yang puasterhadap layananperadilan
e. Persentase isi putusanyang diterima olehpara pihak tepat waktu
f. Persentase berkasperkara yang diajukanbanding, kasasi dan PKsecara lengkap dantepat waktu
g. Persentase pencarikeadilan golongantertentu yangmendapat layananbantuan hukum
h. Persentase putusanperkara perdata yangdieksekusi
a. Persentase penurunansisa perkara
b. Persentase perkarapidana anak yangdiselesaikan dengandiversi
c. Persentase perkaraperdata gugatan yangdiselesaikan melaluimediasi
a. Tidak adanyapemanggilan Hakimuntuk mengikuti DiklatMediator
b. Kurangnya anggaranpada ProgramDukungan TeknisManajemen Peradilan
c. Kurangnya SDM,terutama Hakim,Panitera Penggantidan Jurusita Pengganti
d. Kurangnya sarana danprasarana padaPengadilan NegeriSarolangun yang layakbagi masyarakatpencari keadilan
a. Meningkatkan kualitaspengawasan terhadappengaduan ataslayanan padaPengadilan NegeriSarolangun
b. Mengusulkanpenambahan anggaranpada ProgramDukungan TeknisManajemen Peradilan
c. Mengusulkanpenambahan SDM,terutama di bidangkepaniteraan
d. Mengajukanpenambahan saranadan prasarana padaPengadilan NegeriSarolangun yang layakbagi masyarakatpencari keadilan
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2018 berjumlah 22
(dua puluh dua) orang, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 35. SDM Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2018
No. Jabatan Jumlah
1. Ketua 1
2. Wakil Ketua 1
3. Hakim 2
4. Panitera 1
5. Sekretaris 1
6. Panitera Muda 3
7. Panitera Pengganti 1
8. Jurusita Pengganti 1
9. Kepala Subbagian 2
10. Staf 5
Halaman | 38
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 201711. Calon Hakim 4
Jumlah 22
Pada tahun 2018 hanya ada 2 (dua) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Untuk
analisis jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2018 dibandingkan
dengan jumlah Majelis Hakim dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 36. Perbandingan Jumlah Perkara dengan Jumlah Majelis HakimTahun 2018
Perkara MasukPerkaraPutus
TingkatEfisiensi KriteriaSisa
2017Masuk2018
Jumlah
Jumlah Perkara 43 243 286 25187,41 % Kurang EfektifJumlah Perkara per
Majelis Hakim143 125
Dari data diatas dapat dilihat bahwa 1 (satu) Majelis Hakim dapat menangani kurang lebih 143
perkara per tahun dan memutus kurang lebih 125 perkara per tahun. Maka dapat dihitung tingkat
efisiensinya dengan membandingkan antara jumlah perkara yang putus dengan jumlah perkara yang
masuk yaitu (125 : 143) x 100% = 87,41%.
Hal ini dinilai kurang efektif karena masih banyak perkara yang belum diputus pada tahun 2018 dan
menjadi tunggakan di tahun 2019, sehingga menurunkan performa kinerja penyelesaian perkara
pada Pengadilan Negeri Sarolangun.
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan
Kinerja
Program atau kegiatan pada tahun 2018 pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun ada
beberapa kendala dan hambatan yang ditemui. Analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 37. Analisis SWOT
No. SasaranStrategis
Kekuatan(Strengthness)
Kelemahan(Weakness)
Peluang(Opportunities)
Tantangan(Threats)
1. TerwujudnyaProses Peradilanyang Pasti,Transparan danAkuntabel
Ada payung hukumyang mengaturpenyelesaian perkaramaksimal dalam waktu5 bulan padaPengadilan TingkatPertama
Perkara masuk di akhirtahun sehingga tidakdapat diselesaikantepat waktu
Implementasi aplikasiSIPP dalam prosespenyelesaian perkara
Belum ada alatpengukur kepuasanatas jasapengadilan bagipencari keadilan
Tingkat kepuasanmasyarakat tinggiterhadap putusanPengadilan TingkatPertama
Perkara gugatan yangmelalui proses mediasimembutuhkan waktuyang lama dalamproses penyelesaianperkara
2. PeningkatanEfektivitasPengelolaan
Salinan putusandiarsipkan dalambentuk hard copy dansoft copy
Rendahnya tingkatkeberhasilan perkarayang diselesaikan
Para pencari keadilandapat mengakseswebsite resmiPengadilan Negeri
Perlunya diklatMediator bagiHakim untuk
Halaman | 39
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017PenyelesaianPerkara
melalui diversi danmediasi
Sarolangun untukmelihat jadwal sidangdan putusan
memiliki SertifikatMediator
3. MeningkatnyaAkses Peradilanbagi MasyarakatMiskin danTerpinggirkan
Informasi yangditerima olehmasyarakat kurangmampu
Perkara masuk di akhirtahun sehingga tidakdapat diselesaikantepat waktu
Tersedianya anggaranprodeo untukmasyarakat kurangmampu
Perlunyapeningkatananggaran programkegiatanmanajemenperadilan Umum
4. MeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusanPengadilan
Tingkat kepuasanmasyarakat tinggiterhadap putusanPengadilan TingkatPertama
Kurangnya SDM yangmemadai
Harus sering diadakanpenyuluhan hukumdengan instansi terkait
Sangat jarangperkara yangsampai pada tahapeksekusi
B. REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun,
pada awal tahun 2018 Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp.
3.213.693.000,- (Tiga milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
Anggaran tersebut mengalami revisi berupa pengurangan belanja barang untuk DIPA (03) dan
pengurangan belanja pegawai dan belanja barang untuk DIPA (01) sehingga jumlah anggaran menjadi Rp.
2.906.087.000,- (Dua milyar sembilan ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :
1. DIPA (03) Unit Ditjen Badan Peradilan Umum
Anggaran DIPA (03) berupa belanja Barang sebesar Rp. 150.420.000,- (seratus lima puluh juta
empat ratus dua puluh ribu rupiah).
DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum.
2. DIPA (01) Unit Badan Urusan Administrasi
Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 2.906.087.000,- (Dua milyar sembilan ratus enam juta delapan
puluh tujuh ribu rupiah), yang meliputi :
a. Belanja Pegawai : Rp. 2.028.869.000,-
b. Belanja Barang : Rp. 674.218.000,-
c. Belanja Modal : Rp. 203.000.000,-
DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja, yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung,
sebesar Rp. 2.703.087.000,- (Dua milyar tujuh ratus tiga juta delapan puluh tujuh ribu
rupiah);
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, sebesar Rp.
203.000.000,- (Dua ratus tiga juta rupiah).
Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2018 untuk DIPA (03) dan DIPA (01)
berdasarkan rincian belanja dan berdasarkan program kerja, dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini :
Halaman | 40
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017Tabel 38. Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2018
Jenis Belanja Pagu (Rp)Realisasi Sisa
Rp % Rp %
Belanja Barang 150.420.000 139.933.150 93,03 10.486.850 6,97
Tabel 39. Realisasi Anggaran BelanjaDIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2018
Jenis Belanja Pagu (Rp)Realisasi Sisa
Rp % Rp %
Belanja Pegawai 2.028.869.000 2.028.666.207 99,99 202.793 0,01
Belanja Barang 674.218.000 653.362.751 96,91 20.855.249 3,09
Belanja Modal 203.000.000 202.881.250 99,94 118.750 0,06
Total 2.906.087.000 2.884.910.208 94,60 21.176.792 0,73
Tabel 40. Realisasi Anggaran Per ProgramTahun 2018
No. Program Pagu (Rp)Realisasi Sisa
Rp % Rp %
1. Peningkatan manajemenperadilan umum 150.420.000 139.933.150 93,03 10.486.850 6,97
2. Dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknislainnya Mahkamah Agung
2.703.087.000 2.682.028.958 99,22 21.058.042 0,78
3. Peningkatan sarana danprasarana aparatur MahkamahAgung
203.000.000 202.881.250 99,94 118.750 0,06
Rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Unit Ditjen Badan Peradilan Umum dan DIPA
(01) Unit Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :
A. Pagu Dan Realisasi DIPA (03) Unit Ditjen Badan Peradilan Umum
Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditunjukan untuk menunjang
kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan
dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.
Tabel 41. Realisasi Belanja Barang DIPA (03) Tahun 2015 - 2018
BelanjaBarang
2015 2016 2017 2018
Rp % Rp % Rp % Rp %
Pagu 40.335.000 - 47.800.000 - 76.460.000 - 150.420.000 -
Realisasi 39.240.290 97,29 45.535.120 95,26 66.334.930 86,76 139.933.150 93,03
Sisa 1.094.710 2,71 2.264.880 4,74 10.125.070 13,24 10.486.850 6,97
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)
Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran
2018 di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun adalah Rp. 150.420.000,- (seratus lima
Halaman | 41
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), terdapat peningkatan sebesar 96,73%
dibandingkan dengan tahun 2017, peningkatan sebesar 214,68% dibandingkan dengan
tahun 2016, dan peningkatan sebesar 272,92% dibandingkan dengan tahun 2015. Dari
keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan
operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Sarolangun.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2018 anggaran belanja barang yang terserap atau
terealisasi adalah sebesar Rp. 139.933.150,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus
tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), terdapat peningkatan sebesar 6,27%
dibandingkan dengan tahun 2017, penurunan sebesar 2,23% dibandingkan dengan tahun
2016, dan penurunan sebesar 4,26% dibandingkan dengan tahun 2015.
c. Sisa pelaksanaan Anggaran
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang teralisasi, tercatat sisa
anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 10.486.850,- (sepuluh juta empat ratus
delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 6,97% dari pagu
yang tersedia. Adanya sisa anggaran pada pagu belanja barang disebabkan karena tidak
adanya perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun sehingga tidak ada
anggaran yang dikeluarkan sama sekali untuk mata anggaran yang berkaitan dengan perkara
prodeo, dan juga dikarenakan tidak adanya perkara yang menarik perhatian masyarakat
yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2018 sehingga anggaran untuk
konsumsi pengamanan persidangan dari kepolisian tidak dapat direalisasikan.
B. Pagu Dan Realisasi DIPA (01) Unit Badan Urusan Administrasi
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang
penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium
yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.
Tabel 42. Realisasi Belanja Pegawai DIPA (01) Tahun 2015 - 2018
BelanjaPegawai
2015 2016 2017 2018
Rp % Rp % Rp % Rp %
Pagu 2.148.584.000 - 2.129.832.000 - 2.013.604.000 - 2.028.869.000 -
Realisasi 2.099.789.706 97,73 2.042.805.744 95,91 1.912.086.723 94,96 2.028.666.207 99,99
Sisa 49.734.540 2,27 87.026.256 4,09 101.517.277 5,04 202.793 0,01
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 di lingkungan Pengadilan
Negeri Sarolangun sebesar Rp. 2.028.869.000,- (dua milyar dua puluh delapan juta
delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), terdapat peningkatan sebesar 0,76%
dibandingkan dengan tahun 2017, penurunan sebesar 4,74% dibandingkan dengan
tahun 2016, dan penurunan sebesar 55,72% dibandingkan dengan tahun 2015.
Halaman | 42
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2018, anggaran belanja pegawai yang
terserap atau terealisasi sebesar Rp. 2.028.666.207,- (dua milyar dua puluh delapan
juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh rupiah), terdapat peningkatan
sebesar 5,03% dibandingkan dengan tahun 2017, peningkatan sebesar 4,08%
dibandingkan dengan tahun 2016, dan peningkatan sebesar 2,26% dibandingkan
dengan tahun 2015.
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,
tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 202.793,- (dua ratus dua ribu tujuh
ratus sembilan puluh tiga rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai
sebesar 0,01% dari total pagu yang tersedia.
2. Belanja Barang
Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam
kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.
Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah
ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar
biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).
Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.
Tabel 43. Realisasi Belanja Barang DIPA (01) Tahun 2015 - 2018
BelanjaBarang
2015 2016 2017 2018
Rp % Rp % Rp % Rp %
Pagu 361.558.000 - 529.184.000 - 684.112.000 - 674.218.000 -
Realisasi 355.921.265 98,44 508.041.610 96,00 674.505.509 98,59 653.362.751 96,91
Sisa 5.636.735 1,56 21.142.390 4,00 9.606.491 1,41 20.855.249 3,09
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran
2018 di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun sebesar Rp. 674.218.000,- (enam
ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), terdapat
penurunan sebesar 1,45% dibandingkan dengan tahun 2017, peningkatan sebesar
27,41% dibandingkan dengan tahun 2016, dan peningkatan sebesar 86,47%
dibandingkan dengan tahun 2015.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2018, anggaran belanja barang yang
terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 653.362.751,- (enam ratus lima puluh tiga
juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), terdapat
penurunan sebesar 1,68% dibandingkan dengan tahun 2017, peningkatan sebesar
Halaman | 43
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 20170,91% dibandingkan dengan tahun 2016, dan penurunan sebesar 1,53% dibandingkan
dengan tahun 2015.
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,
tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 20.855.249,- (dua
puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah),
yakni 3,09% dari total pagu yang tersedia.
3. Belanja Modal
Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan
prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non
fisik yang mendukung untuk tupoksi.
Tabel 44. Realisasi Belanja Modal DIPA (01) Tahun 2015 - 2018
Belanja Modal2015 2016 2017 2018
Rp % Rp % Rp % Rp %
Pagu 40.000.000 - 159.500.000 - 409.000.000 - 203.000.000 -
Realisasi 39.582.500 98,96 158.200.000 99,18 408.271.150 99,82 202.881.250 99,94
Sisa 417.500 1,04 1.300.000 0,82 728.850 0,18 118.750 0,06
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan
Negeri Sarolangun sebesar Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah), terdapat
penurunan sebesar 51,12% dibandingkan dengan tahun 2017, peningkatan sebesar
27,27% dibandingkan dengan tahun 2016, dan peningkatan sebesar 407,5%
dibandingkan dengan tahun 2015.
b. Pelaksanaan Anggaran
Dari pagu belanja modal tahun anggaran 2017, anggaran belanja modal yang terserap
atau terealisasi sebesar Rp. 202.881.250,- (dua ratus dua juta delapan ratus delapan
puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdapat peningkatan sebesar 0,12%
dibandingkan dengan tahun 2017, peningkatan sebesar 0,76% dibandingkan dengan
tahun 2016, dan penurunan sebesar 0,98% dibandingkan dengan tahun 2015.
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi,
tercatat total sisa pagu belanja modal sebesar Rp. 118.750,- (seratus delapan belas
ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yaitu sebesar 0,06 % dari total pagu yang tersedia.
Halaman | 44
LKjIP PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 2017
BAB IVPENUTUPA. KESIMPULAN
Selama tahun 2018 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada umumnya sudah
terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah
dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal
pembinaan dan pengawasan.
Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik
dan sebagaimana mestinya
Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Sarolangun mengalami peningkatan
dibandingkan tahun sebelumnya
Pelaksaan pembinaan dan pengawasan Aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun baik yang
menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah
dilaksanakan dengan baik
Pengadilan Negeri Sarolangun berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi
informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Penyajian informasi
yang menggunakan medium website dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh
Pengadilan Negeri Sarolangun sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah Agung meliputi SIPP
dan Direktori Putusan
Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, pada tahun 2018 Pengadilan Negeri
Sarolangun masih mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan
sarana prasarana.
B. REKOMENDASI
Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja
di Pengadilan Negeri Sarolangun maka diperlukan :
Usulan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan sesuai dengan formasi yang
dibutuhkan;
Usulan Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana.
RAN
LAMPIRAN 1STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASIPENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
.
LAMPIRAN LAMPIRAN
LAMPIRAN 2REVIU IKU(INDIKATOR KINERJA UTAMA)
KEPUTUSANKETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUNNomor: W5-U9/ 1595 /SK/Kp.04.3/12/2017
TENTANG
TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMAPENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,
Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 hal Review Indikator KinerjaUtama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
b. bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja yang akurat, lengkap dantepat sasaran, maka dipandang perlu membentuk tim untuk meninjau kembali ataumelakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap danmampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Ligkungan InstansiPemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG TIM REVIUINDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Pertama : Membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun yangsusunan keanggotaannya seperti termuat dalam lampiran Keputusan ini;
Kedua : Tugas pokok Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangunadalah meninjau kembali atau melakukan penyempurnaan terhadap IndikatorKinerja Utama yang telah ada;
Ketiga
Keempat
Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan
hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini rnaka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya"
Tembusan:1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Rl di Jakarta
2. Yang bersangkutan untuk dijalankan sebagaimana mestinya
3. Arsip
s.H,
Ditetapkan di
NEGERT SARoLANGUN{.
Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor :W5-U911595 15K/Kp.A43112/2AfiTanggal : 29 Desember 2A17
Penanggung Jawab
Ketua Pelaksana Kegiatan
Koordinator I
Koordinator ll
Anggota
R, AGUNG ARIBOWO, S.H,
PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.
REPULIS, S.H., M.H.
lUL|ADl, S.Kom.
1. A. HAIRUN YULASNI,5.H.
2. ANDI MADDUMASE, S,H.
3. DEDET SYAHGITRA S.H.
4. FITRISIA,5.T.
5. SUPRIADI, S.H.
6. DEDEK MARINTA BARUS, S.H,
KEPUTUSANKETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Nomor: W5-U9/ 35 /SK/Kp.04.3/1/2018
TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMAPENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,
Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 hal Review Indikator KinerjaUtama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
b. bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja yang akurat, lengkap dantepat sasaran, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali atau melakukanpenyempurnaan Indikator Kinerja Utama.
.
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Ligkungan InstansiPemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah.
Memperhatikan: Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal4 Januari 2018 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama disinkronisasikandengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENETAPANREVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan inimerupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun untukmenetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, penetapan Perjanjian KinerjaTahunan, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan
Kedua
Ketiga
Tembusan:1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Rl di Jakarta2. Yang bersangkutan untuk dijalankan sebagaimana mestinya3. Arsip
Tahunan, dan menyusun Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana StrategisPengadilan Negeri Sarolangun;
Reviu lndikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategisdi lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun agar tetap memiliki indikator kinerjayang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwaapabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Sarolanguni 2018
NEGERI SAROLANGU4
sipa
lBowo, s.H.1996031005
Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri SarolangunNomor : W5-U9/ 35 /SK/Kp.04.3/1/2018Tanggal : 5 Januari 2018
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMAPENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
No. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB
SUMBERDATA
1. Terwujudnyaproses peradilanyang pasti,transparan danakuntabel
a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan:
- Perdata- Pidana
jumlah sisa perkara yang diselesaikanx 100%
jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
Catatan:- Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya
Panitera LaporanBulanan
danLaporanTahunan
b. Persentase perkara:- Perdata- Pidana
yang diselesaikan tepatwaktu
jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalanx 100%
jumlah perkara yang ada
Catatan:- Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun
dan perkara yang masuk)- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun
sebelumnya- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Panitera LaporanBulanan
danLaporanTahunan
c. Persentase penurunan sisaperkara:
- Perdata- Pidana
Tn.1 - Tnx 100%
Tn.1
Catatan:- Tn = sisa perkara tahun berjalan- Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya- Sisa perkara = perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
Panitera LaporanBulanan
danLaporanTahunan
d. Persentase perkara yangtidak mengajukan upayahukum:
- Banding- Kasasi
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukumx 100%
jumlah putusan perkara
Catatan:
Panitera LaporanBulanan
danLaporan
- PK - Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
Tahunan
e. Persentase perkara PidanaAnak yang diselesaikandengan Diversi
jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversix 100%
jumlah perkara Pidana Anak
Catatan:- Diversi = anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban
Panitera LaporanBulanan
danLaporanTahunan
f. Index respon pencari keadilanyang puas terhadap layananperadilan
Index Kepuasan Pencari Keadilan
Catatan:PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pedoman Umum PenyusunanIndex Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RAB Nomor16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Panitera LaporanSemestera
n danLaporanTahunan
2. Peningkatanefektivitaspengelolaanpenyelesaianperkara
a. Persentase isi putusan yangditerima oleh para pihaktepat waktu
jumlah isi putusan yang diterima tepat waktux 100%
jumlah putusan
Panitera LaporanBulanan
danLaporanTahunan
b. Persentase perkara yangdiselesaikan melalui mediasi
jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasix 100%
jumlah perkara yang dilakukan mediasi
Catatan:Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Panitera LaporanBulanan
danLaporanTahunan
c. Persentase berkas perkarayang diajukan Banding, Kasasidan PK secara lengkap dantepat waktu
jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkapx 100%
jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK
Panitera LaporanBulanan
danLaporanTahunan
d. Persentase putusan perkarayang menarik perhatianmasyarakat yang dapatdiakses secara online dalamwaktu 1 hari setelah putus
jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam websitex 100%
jumlah perkara Tipikor yang diputus
Panitera LaporanBulanan
danLaporanTahunan
:<"zfINzJoEtn
rn(}Or'ianOroOt
Cr)
tt1o3o
at]-l(,t!ZzJ
@i{C)
r\l't
(E(E
G.6
OE
roO=
O-=
E
O
-Cro-:{!(s
JUJF
.Ers_roq
o;(o0r^--^-frJico
iE
c6fEoco
L-CqC
O;.!O
=o-=
-E
, o--
ico iP
boc:f-(JE-0J=
uo-d!<vG
)G
b!
o-(B
JJ(B
.Soo
>o.=ro=
Joo
oo6F-na-_O
il F
if,P
mfL
-g
roruccG
+.
c.) J
'ilo"c-Lrgc(E
'-G
69bo
ccJc(sO
-OJ
(!trL6:nO
JtsIuo=6U
^'JG
-^
-:=P
-.]Lilt1!p-(J<
i-rg6d=
U:N
rEru
L
c-co-LAroF
:bo!CuC
-o-06;1-
Z
-- S
^16
-E
- I
T
; tr rS
q aoO
-O-L)i:
LJII
c:(EooCgbaC:f,-!,qJhoL3tC'6q.)
o,
EcrurcJgfEE5
-6=EItl=I(uLrBhts=fo-or:lf=c-(Er5J.gLO
J
3Eo_CauEoToJ4-o
u!O
Ca_.Ctg
6.
f,3e
:dU^
cLxiJ=tr-cJr_
ri'gO
(E;
z=*triiP
LL(o(JcJuq*
'6AJ
(JC()-5oa_rudJ
E:f,
-o=aEll-otr#(E-:afoL4(o
.60(5Ef-:z =
f-
-c:=p---G
r(g-:
uioP-L6.9',&boLb.o
=A
":
^rE6aut!:6
'-Y
n -!
U;
-:z Y
'6
u.iLO
-C
uboccroo)roJgci:-C
GJrE
fotra\]
IIC
---Jrp_ccloO
JF
Pr{
(U
"cpO
iEC
z.- fr
-E
o,0
..1-bn^rscJdO6
o-o_(,rE
tLJ
E==Cacf,oC(Efoqc(sJoc6cEaac{TfCoJc(gb!cqoooc=C
J
.CrgCfI,
E5
F-d(o-lf,= qo-bor0(gI.6E
c.]-o_
opoluP
-:Z
f,qJO
vL
Sco
E
.. I
q:r6coro(J
Eru
= {Ero= Ehoc(!(oL(6L(IJo.cr56f0"
{EE
(.,}-og(gLIGLY
CJ
dJ
P.=
0)-^LC0J(E6-
>-
b0
m
d,>
do6-
o--9J.o!c=C
4YoJ 0J
Lu^
a.2a)6- -t]
O-
ri
l: i!
E _-;
rl:3c
L-CC
5.1 nL
a--r
9+,>
XgLfiJ
-,0J- P
eF!U
9eilo-.lj
6 a-
c uo,u
troJ c-o:trocJvV
-)O
-aOC
*C
-vcal:
*GroC
^bO9
o'6:
>f
P6
--C
PU
ar 6
o
3 PE
(J 0r=
o. o-:
(6i!=^
e-m
-C
o C
I
L -
U
:Y
6cG
:foo
Cro
GfiJ
>.--
rc c
ts-Lt^Iu-g.E
iY >
; L
Jaroii'i.n
i Y
'ti; a
<-
I
1.666fo
UdIU
VJ
o:j E
o-c
sd -5S
ro(.1
(t
{gLvrE
ru(!LdJ.g-(g
sOar{x
;eO(}Elx
o\oc)Flx
LAMPIRAN LAMPIRAN
LAMPIRAN 3REVIUMATRIKS RENCANA STRATEGISTAHUN 2015-2019
KEPUTUSANKETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUNNomor: W5-U9/ 1596 /SK/Kp.04.3/12/2017
TENTANG
TIM REVIU RENCANA STRATEGISPENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,
Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor1004A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 hal PermintaanKelengkapan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017;
b. bahwa dalam rangka terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama maka dipandangperlu dibentuk tim untuk melakukan reviu terhadap Rencana Strategis PengadilanNegeri Sarolangun;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap danmampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Ligkungan InstansiPemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG TIM REVIURENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Pertama : Membentuk Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun yangsusunan keanggotaannya seperti termuat dalam lampiran Keputusan ini;
Kedua : Tugas pokok Tim Reviu Rencana Strategis Utama Pengadilan Negeri Sarolangunadalah meninjau kembali atau melakukan penyempurnaan terhadap RencanaStrategis Tahun 2015 - 2019 yang telah ada;
Ketiga
Keempat
Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan
hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini rnaka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya"
Tembusan:1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Rl di Jakarta
2. Yang bersangkutan untuk dijalankan sebagaimana mestinya
3. Arsip
s.H,
Ditetapkan di
NEGERT SARoLANGUN{.
Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan NegeriSarolangunNomor : W5-U9/1596/SK/Kp.04.3/1212017Tanggal : 29 Desember 2A17
Penanggung Jawab
Ketua Pelaksana Kegiatan
Koordinator I
Koordinator ll
Anggota
R. AGUNG ARIBOWO, S.H.
PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.
REPULIS, S,H^, M.H.JULIADI, S.Kom.
1". A. HAIRUN YULASNI, S.H.
2. ANDIMADDUMASE, S.H.
3. DEDET SYAHGITRA S.H-
4. FtTRtStA, S.T.
5, SUPRIADI, S.H.
6. DEDEK MARINTA BARUS,5,H.
2AL7
NEGERI SAROLANGUN{
KEPUTUSANKETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Nomor: W5-U9/ 36 /SK/Kp.04.3/1/2018
TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGISPENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,
Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor1004A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 hal PermintaanKelengkapan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017;
b. bahwa dalam rangka terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama maka dipandangperlu dibentuk tim untuk melakukan reviu terhadap Rencana Strategis PengadilanNegeri Sarolangun.
.
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Ligkungan InstansiPemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah.
Memperhatikan: Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 4Januari 2018 tentang Pembahasan Reviu Rencana Strategis Pengadilan NegeriSarolangun Tahun 2015 – 2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENETAPANREVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Pertama : Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan inimerupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun untukmenetapkan Rencana Kinerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan, dan
Kedua
Ketiga
Tembusan:1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Rl diJakarta2. Yang bersangkutan untuk dijalankan sebagaimana mestinya3. Arsip
menyusun Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah serta melakukan evaluasipencapaian kinerja;
Reviu Rencana Strategis bertujuan untuk lebih menyelaraskan tujuan dan sasaran
strategis dengan lndikator Kinerja Utama sehingga dapat dipergunakan untukmengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
n
i 2018
NEGERI SAROLANGUN I,.\
BOWO, S.H.
1011996031005
Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri SarolangunNomor : W5-U9/ 36 /SK/Kp.04.3/1/2018Tanggal : 5 Januari 2018
MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang AgungMisi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Para Pencari Keadilan3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun
NoTUJUAN TARGET
JANGKAMENE-NGAH
SASARAN TARGET STRATEGIS
URAIAN INDIKATORKINERJA URAIAN INDIKATOR
KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 PROGRAM KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN
TAR-GET
ANGGARAN(Rp)
1. Terwujudnyakepercayaanmasyarakatterhadap sistemperadilan melaluiproses peradilanyang pasti,transparan danakuntabel
Persentasepenyelesaian sisaperkara
90% Terwujudnyaprosesperadilanyang pasti,transparandan akuntabel
a. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan:
- Perdata- Pidana
85% 85% 88% 88% 90% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara PeradilanUmum yangdiselesaikan diTingkat Pertama danBanding secara tepatwaktu
95% 694.000.000
Persentasepeyelesaian perkaratepat waktu
90% b. Persentaseperkara:
- Perdata- Pidana
yangdiselesaikantepat waktu
83% 83% 85% 85% 90% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara PeradilanUmum yangdiselesaikan diTingkat Pertama danBanding secara tepatwaktu
95% 694.000.000
Persentasepenurunantunggakan perkara
30% c. Persentasepenurunan sisaperkara:
- Perdata- Pidana
20% 20% 25% 25% 30% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara PeradilanUmum yangdiselesaikan diTingkat Pertama danBanding secara tepatwaktu
95% 694.000.000
Persentase perkarayang tidakmengajukan upayahukum
30% d. Persentaseperkara yangtidakmengajukan
20% 20% 25% 25% 30% ProgramPeningkatanManajemenPeradilan
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara PeradilanUmum yangdiselesaikan diTingkat Pertama dan
95% 694.000.000
upaya hukum:- Banding- Kasasi- PK
Umum Banding secara tepatwaktu
Persentase perkarapidana melaluiSistem PeradilanPidana Anak
30% e. Persentaseperkara PidanaAnak yangdiselesaikandengan Diversi
20% 20% 25% 25% 30% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara PeradilanUmum yangdiselesaikan diTingkat Pertama danBanding secara tepatwaktu
95% 694.000.000
Index kepuasanpencari keadilanterhadappenyelenggaraanpelayananperadilan
80% f. Index responpencarikeadilan yangpuas terhadaplayananperadilan
70% 70% 75% 75% 80% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara PeradilanUmum yangdiselesaikan diTingkat Pertama danBanding secara tepatwaktu
95% 694.000.000
2. Terwujudnyapenyederhanaanprosespenangananperkara melaluipemanfaatanTeknologiInformasi
Persentasepercepatanpenyelesaianperkara melaluipengaturandelegasi panggilan/pemberitahuan
90% Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara
a. Persentase isiputusan yangditerima olehpara pihaktepat waktu
85% 85% 88% 88% 90% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara PeradilanUmum yangdiselesaikan diTingkat Pertama danBanding secara tepatwaktu
95% 694.000.000
Persentasekeberhasilanpenyelesaianperkara melaluimediasi
30% b. Persentaseperkara yangdiselesaikanmelalui mediasi
20% 20% 25% 25% 30% - - - - -
Persentase berkasperkara yangdiajukan upayahukum secaralengkap dan tepatwaktu
90% c. Persentaseberkas perkarayang diajukanBanding, Kasasidan PK secaralengkap dantepat waktu
80% 80% 85% 85% 90% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara PeradilanUmum yangdiselesaikan diTingkat Pertama danBanding secara tepatwaktu
95% 694.000.000
Persentase putusanperkara yang telahdiunggah keDirektori Putusan
70% d. Persentaseputusanperkara yangmenarikperhatianmasyarakatyang dapat
60% 60% 65% 65% 70% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilanUmum
Perkara PeradilanUmum yangdiselesaikan diTingkat Pertama danBanding secara tepatwaktu
95% 694.000.000
=\_
Z3(,ZJo&utEIrJt,Lllz
co-l()f!L
#Ln-O{rOoe5roO
R!o=E
H(,=4rD
(}o(fu-1
F-
oGI
xo
'=_
c6>
i.|oc6i;O
EY
6^
>'a
! -
i:cooli:rc
L o.o
osJ;cluc-9d)0o-=
-(f e-o.
ot6-6:
_]! E
{)G
Cg
6 a,
6FL
!;G-6E!
.=-6f
o::0 c
c2L:
6 ..
emE
L.=
-df
u=:0
cL2o:)
CS
-iEtrc
ts; c
E P
FE
E
or.=
c 6:
Yd,:.,C
LLZL)
Cc
G
d,pX
_
a-6trL
: ol:
o c
LL2af
omo
>g
Lfira)
o\f)N
6\!o6
N
o\
oN
sm
P-e
uorol
d "'"
cqufsr.=
-90G
---Gri
ES
BH
EO
JYrc
G-.:
CLo
U
]Y
*^:
{r (J 4.9
d
-^.o-
cc bo-
H 9E
= h
si:oo:orc€)ui-!^l,-i<
6'!Yil6."!qa,
ri
E
cv^o
9-- :tr
q->i!=
ji.-c;:f,o--c:vs h+
!PE
* G q x
)Yu-=
0=LJ:-*
li 6s;;EIE
Ho- o-y
tr; el:-o5
c;jrcf9=JG
L#-6
q qr!
6.i-:-sY
3 .i uo+
L!CU
qJ O
CE
G
O. >
-:
q.ucilR
-Y
C:6C
F.-
q u
\-- =
;6-+
v 0J E
; fr
ZrcO
trtrn
sc_:Y:l;og
h ?i+ "i t
+onA
f(J
Cf,
o\ocf
ro*o=o
oolXE
rY 6
0 :
!n :Y:
tr >
o- >
c a--o
oCJGu=
=-
0OiP
:.i or ';
N):q\-=
-
U6
w:
_ 6
a->trvo
LCuFo
o-;>r
oiIaru
B qrG
q,G:
o- >.tr
19 c
u0 6
-IYP
OU
5Ea>
-qoqi:i:A
o-ia (J
G
i: I
X c
G;
ar6-!oi;yb!Jg6LLC
IQJ
0iClG
5==
L Q
>I-O
o
c:rc!L-LGT
GZ
S-r
:#le>:L
! m
;6-.:: -^
Ji: S
e
Yl
=5S
*c-9f<
.-4,.-j=
Ca:,
-c-OC
E
ir rc
a.lJ
:.:c,jm
LAMPIRAN LAMPIRAN
LAMPIRAN 4RENCANA KINERJATAHUN 2018, 2019, 2020
REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN
Pengadilan Negeri SarolangunTahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran (Rp)1. Terwujudnya
Proses Peradilanyang Pasti,Transparan danAkuntabel
a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%100%100%
1. ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
1. PeningkatanManajemenPeradilanUmum
1. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikandi Tingkat Pertama dan Banding secaratepat waktu:- Perkara Pidana yang diselesaikan di
Tingkat Pertama di wilayah Jambi: Pendaftaran Berkas Perkara
Penggandaan dan PenjilidanBerkas Perkara
Alat Tulis Kantor Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Konsumsi Makan Terdakwa Konsumsi Pengamanan dari
Kepolisian Pemeriksaan Setempat Perkara
Tertentu Minutasi
Penggandaan dan PenjilidanSalinan Putusan
Pengiriman Salinan Putusan kepadaJPU dan Terdakwa Pengiriman Salinan Putusan
Pengiriman Surat Penahanan danPerpanjangan Penahanan Pengiriman Surat Penahanan dan
Perpanjangan Penahanan Penanganan Perkara Banding di
Pengadilan Tingkat Pertama Pengiriman Berkas Perkara
Banding di Pengadilan TingkatPertama
200 Perkara
200 Perkara
138.800.000
138.800.000
b. Persentase perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
yang diselesaikan tepat waktu
70%85%90%
c. Persentase penurunan sisaperkara:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
38%10%3%
d. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum: Banding
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
Kasasi- Perdata- Pidana- Pidana Anak
PK- Perdata- Pidana- Pidana Anak
94%95%
100%
70%93%
100%
100%100%100%
e. Persentase perkara PidanaAnak yang diselesaikan denganDiversi
5%
f. Index respon pencari keadilanyang puas terhadap layananperadilan
75%
1. ProgramDukunganManajemendanPelaksanaanTugas TeknisLainnyaMahkamahAgung
1. PembinaanAdministrasidanPengelolaanKeuanganBadan UrusanAdministrasi
Pemberitahuan Banding kepadaJaksa/Terdakwa
Pemberitahuan Putusan Banding Penyerahan Memori Banding Penyerahan Kontra Memori
Banding Penanganan Perkara Kasasi dan
Peninjauan Kembali di PengadilanTingkat Pertama Pengiriman Berkas Perkara
Kasasi dan PK Pemberitahuan Kasasi dan PK
kepada Jaksa/Terdakwa Pemberitahuan Putusan Kasasi
dan PK Penyerahan Memori Kasasi dan
PK Penyerahan Kontra Memori
Kasasi dan PK2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan
melalui pembebasan biaya perkara:- Perkara Peradilan Umum yang
diselesaikan melalui Pembebasan BiayaPerkara di Wilayah Jambi: Biaya Perkara Biaya Eksekusi
3. Pos Bantuan Hukum: Pos Bantuan Hukum
Honor Advokat Piket
1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan2. Layanan Perkantoran
2 Perkara
240 Jam Layanan
12 Bulan Layanan12 Bulan Layanan
1.500.000
24.000.000
93.180.0002.753.255.000
2. PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaianPerkara
a. Persentase Isi Putusan yangDiterima oleh Para Pihak TepatWaktu
100%
b. Persentase Perkara yangDiselesaikan Melalui Mediasi
5%
c. Persentase Berkas Perkara yangDiajukan Banding, Kasasi danPK secara Lengkap dan TepatWaktu
100%
d. Persentase Putusan Perkarayang Menarik PerhatianMasyarakat yang Dapat Diaksessecara Online dalam waktu 1hari setelah putus
100%
3. MeningkatnyaAkses Peradilanbagi MasyarakatMiskin danTerpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeoyang Diselesaikan
100%
b. Persentase Perkara yangDiselesaikan di luar GedungPengadilan
-
c. Persentase Pencari KeadilanGolongan Tertentu yangMendapat Layanan BantuanHukum (Posbakum)
100%
4. MeningkatnyaKepatuhanTerhadap PutusanPengadilan
Persentase Putusan PerkaraPerdata yang Ditindaklanjuti(Dieksekusi)
5%
-: rn
torlaOd
^' rt1
=3
5ECo-l
Ex
<=
ooqooqfnor{.o(6oL(U
oEcL(usc(EC{orEJ"jc ct
c-cE
* E E
"EE
s95E*
H * lq -E
E A
o-(ro-)2.<.
c(oEg
HT
F.
F
EE
EH
*5eH
E H
E 3.5 il'
o-o-raL<e<
<r,z.:l(9ZJoE.
U1
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Pengadilan Negeri SarolangunTahun 2019
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran (Rp)1. Terwujudnya
Proses Peradilanyang Pasti,Transparan danAkuntabel
a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%100%100%
1. ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
1. PeningkatanManajemenPeradilanUmum
1. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikandi Tingkat Pertama dan Banding secaratepat waktu:- Perkara Pidana yang diselesaikan di
Tingkat Pertama di wilayah Jambi: Pendaftaran Berkas Perkara
Penggandaan dan PenjilidanBerkas Perkara
Alat Tulis Kantor Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Konsumsi Makan Terdakwa Konsumsi Pengamanan dari
Kepolisian Pemeriksaan Setempat Perkara
Tertentu Minutasi
Penggandaan dan PenjilidanSalinan Putusan
Pengiriman Salinan Putusan kepadaJPU dan Terdakwa Pengiriman Salinan Putusan
Pengiriman Surat Penahanan danPerpanjangan Penahanan Pengiriman Surat Penahanan dan
Perpanjangan Penahanan Penanganan Perkara Banding di
Pengadilan Tingkat Pertama Pengiriman Berkas Perkara
Banding di Pengadilan TingkatPertama
229 Perkara
229 Perkara
139.875.000
139.875.000
b. Persentase perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
yang diselesaikan tepat waktu
70%85%90%
c. Persentase penurunan sisaperkara:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
35%10%2%
d. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum: Banding
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
Kasasi- Perdata- Pidana- Pidana Anak
PK- Perdata- Pidana- Pidana Anak
95%95%
100%
75%95%
100%
100%100%100%
e. Persentase perkara PidanaAnak yang diselesaikan denganDiversi
5%
f. Index respon pencari keadilanyang puas terhadap layananperadilan
80%
1. ProgramDukunganManajemendanPelaksanaanTugas TeknisLainnyaMahkamahAgung
1. PembinaanAdministrasidanPengelolaanKeuanganBadan UrusanAdministrasi
Pemberitahuan Banding kepadaJaksa/Terdakwa
Pemberitahuan Putusan Banding Penyerahan Memori Banding Penyerahan Kontra Memori
Banding Penanganan Perkara Kasasi dan
Peninjauan Kembali di PengadilanTingkat Pertama Pengiriman Berkas Perkara
Kasasi dan PK Pemberitahuan Kasasi dan PK
kepada Jaksa/Terdakwa Pemberitahuan Putusan Kasasi
dan PK Penyerahan Memori Kasasi dan
PK Penyerahan Kontra Memori
Kasasi dan PK2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan
melalui pembebasan biaya perkara:- Perkara Peradilan Umum yang
diselesaikan melalui Pembebasan BiayaPerkara di Wilayah Jambi: Biaya Perkara Biaya Eksekusi
3. Pos Bantuan Hukum: Pos Bantuan Hukum
Honor Advokat Piket
1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan2. Layanan Perkantoran
2 Perkara
240 Jam Layanan
12 Bulan Layanan12 Bulan Layanan
1.500.000
24.000.000
93.180.0002.753.255.000
2. PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaianPerkara
a. Persentase Isi Putusan yangDiterima oleh Para Pihak TepatWaktu
100%
b. Persentase Perkara yangDiselesaikan Melalui Mediasi
5%
c. Persentase Berkas Perkara yangDiajukan Banding, Kasasi danPK secara Lengkap dan TepatWaktu
100%
d. Persentase Putusan Perkarayang Menarik PerhatianMasyarakat yang Dapat Diaksessecara Online dalam waktu 1hari setelah putus
100%
3. MeningkatnyaAkses Peradilanbagi MasyarakatMiskin danTerpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeoyang Diselesaikan
100%
b. Persentase Perkara yangDiselesaikan di luar GedungPengadilan
-
c. Persentase Pencari KeadilanGolongan Tertentu yangMendapat Layanan BantuanHukum (Posbakum)
100%
4. MeningkatnyaKepatuhanTerhadap PutusanPengadilan
Persentase Putusan PerkaraPerdata yang Ditindaklanjuti(Dieksekusi)
5%
rnooe{fnar.oO
rO
)F
Irl()-{eloo(o
-:I,J'
o= ogoc(,
- zf(5zsdO
Ef{<._
tt1L-(S
d
JIJ
()oqc)qrnor{EG'
4,Loo6cLll,cc(ocatt
(llJci*;T
e*lgE
= tsE
FE
$ gE E
ciE c
..cts-Q
F -
F-i
v =
=
c
EP
EH
E.T
pbO
'=
(! in =
S
=I b k g iis
6o-o-dao-<
z<
G4
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Pengadilan Negeri SarolangunTahun 2020
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran (Rp)1. Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,Transparan danAkuntabel
a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%100%100%
1. ProgramPeningkatanManajemenPeradilanUmum
PeningkatanManajemenPeradilan Umum
1. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan diTingkat Pertama dan Banding secara tepat waktu:- Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat
Pertama di wilayah Jambi: Pendaftaran Berkas Perkara
Penggandaan dan Penjilidan BerkasPerkara
Alat Tulis Kantor Penetapan Hari Sidang
Pengiriman Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Konsumsi Makan Terdakwa Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian Perjalanan Kimwasmat
Minutasi Penggandaan dan Penjilidan Berkas
Perkara Pengiriman Petikan/Salinan Putusan
kepada JPU dan Terdakwa Pengiriman Petikan/Salinan Putusan
Pengiriman Surat Penahanan danPerpanjangan Penahanan Pengiriman Surat Penahanan dan
Perpanjangan Penahanan Penanganan Perkara Banding di Pengadilan
Tingkat Pertama Pengiriman Salinan Putusan Pemberitahuan Proses Banding kepada
Jaksa/Terdakwa Pemberitahuan Putusan Banding
229Perkara
111.523.000
b. Persentase perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
yang diselesaikan tepat waktu
70%85%90%
c. Persentase penurunan sisaperkara:
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
50%50%50%
d. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum: Banding
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
Kasasi- Perdata- Pidana- Pidana Anak
PK- Perdata- Pidana- Pidana Anak
80%90%90%
85%95%90%
100%100%100%
e. Persentase perkara PidanaAnak yang diselesaikan denganDiversi
5%
OccC
OC
Z3(9zJoEv)
O)
r{ON.(o
dOOcdGI
-i ,;
!-r $qnri
a\r-.- oqa!
dOestN
-:Ef,
C(!(o(!JF{
(o (E
(o(E(E
(oJJF
{ s{
l.cE9
-(oL/
>.
Sro
c{J
-o(UOJ
0)0)
= (6(oroJ
Cco \z
fvo-.::@
dPLF
eYro
.E;:Z
;* E
C
qrt'o-E;.;rE
c-6E;P
6
E-O
- rg:
L q
^6*-ou^o
J9 &
E9;.9t
=
ceE
s;s E
3
nEe i;
3 6
E\Z
aoYzaY
-
eg.9ib i
Eo-
.AV
9
oJ o: ro
:, G
X
ELo^cojr!=
**:3H
=fs
f -i9 j=
;3EE
s :E
*t ;S
6.--=!:aai::
=-o.:.E
E=
;=.15
FE
db; H
E ii:
E -
c c :
6H
# s s g= P
; s ; ;
X5E
:3
oo-cllz...E
orcqo
gE\
co>
h e3
5sF{
a{
-.E.=
(o(ElI,qrtE
rtc,c99tr-t,-(oL=
F F
E g=
ry
sEiS
>S
CC
(E{g
EE
.-_GdL66
c 6
6* (E
g-t!E=
b
l: -ip O
1,"" - .9
E.=
s i b.s
-cw(uoq
cgc=:fL
sE8e5E-
c.9 F
. -E
=E
ES
E
HE
E=
EE
qB 5i:E
= e-eE
sEE
sg=
EE
f giEE
" gEfi#S
EF
sC)
00
Bs
oc)-l
o\If)
\oc)O?-|
\ooOrl
;soQOO-{
sL.
rgc
()!ere'c-(oOU
(0c-oO
JrEg!-hO
pO
.o-46L6Ja(O
aj 9P il
tsrgc.r:
>o.
I
o.0 c..)
CF
(Uv
>-6
c-c
f16o-
o_,-?0J=(U
roccf0)IeI
@4
&o=
d
'a.gseE;>o3hrE-:c
O,
b>o-c{,
c,oll
-qil0,!4{J6
.!2o-Ori
borDF
p>
-; rE
s"5 e16'A
FJ6-b*Eo- :z -oo-O
-(0
oD6
jzgy6JE
=
caciO
;JocijL-iu=3.=
gioJ.Y
>z<
o-Oo-5
L;
o6VH
L-:::,6nPvH
v
=cP
(!orofi3>a-'F
+ a
-GIU
FL-A
L
{ b qot 3io-kE
5^JJ
>q)
O.
0J66=?
ocvcl:(E
oJ6r-\oP
-LvuC
lZroG
0Jo)-^>
,Lo_w
oo._LC
6UL
3 It s -3
T;
OJ
Eoo-L.6LvdE
J6.i 0
E.E
C(]
9ooLCcJ
rga->
b,CoD
:f
=oJ
>. \,
(EL
LOL.-
6_-oJcc9*
rglU
^:
:O(g
Y:
ol
=q:.
o-Oo-
r;
roGro boE$E
#.8.?E
EoLL-,1fi.9 9ti
bif6JF
,- o
!2cisLF
bo(I, tr
I "'E
3E
Eg;
Li
o 'r]l
LJ(u-Y
LLt0o-Gg-o(E
c2'FP
lf^f,*_c:=0J6oo\f(!
-_lts -li
cro
rg Y
r"
rEE
oJ oJ ;-o-o-=
ro(g-v,LqJo-
-_cG
.^G.=
E6'!3
-:r .= O
ol
P.:6
?.=
5UO
>cJ ,J
oJ c.)
o-uo-o-
fr ._r
*E9'8, =
-HC
XP
taF
#d-
-=E
H f
'= !? >
r-
sssE
o-(oCE
(ulo=-c?
-L(Exg s.!atur!6d
-=P
o-6-E
r5zlzo-
an
rnC)
odeoo(o(tr!O
lr{r{,ori{
:z
-z
LAMPIRAN LAMPIRAN
LAMPIRAN 5PENETAPAN KINERJATAHUN 2018, 2019
PERNYATAAN PERJANJIAN KI NERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini :
R. AGUNG ARIBOWO, S.H.Nama
Jabatan
selanjutnya dise
Nama :
Jabatan l
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
but pihak pertamo,
Hj. IRAMA CHANDRA tUA, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihok keduo-
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Sarolangun, nuari 2018
Pihak Kedua, Pihak Perta
Hj. TRAMA CHANDRA tUA, S.H., M.H.N r P. 195208101983032004
R.
NI
'iNG ARIBOWO, S.H.
196811011996031005
n6fri;1-V!;w#l
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KER,A : PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
1. Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
- Perdata- Pidana
- Pidana Anak
100o/o
lAAo/o
tao%
b. Persentase perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
yang diselesaikan tepat waktu
7A%
85o/o
90%
c. Persentase penurunan sisa perkara:
- Perdata- Pidana' Pidana Anak
35%lOYo
3Yo
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:e Banding- Perdata- Pidana- Pidana Anak
r Kasasi
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
rPK- Perdata- Pidana- Pidana Anak
94Ya
95Y"
IAAYo
TOTo
93Yo
lAA%
tAAYo
100%IAOY"
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 5%
f. lndex respon pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan 750/o
2. Peningkatan EfektivitasPengelolaan PenyelesaianPerkara
a. Persentase lsi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktq 100%
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 5%
c. Persentase Berkas Perkara yang Diaiukan Banding Kasasi dan PK
secara Lengkap dan Tepat Waktu7AO%
d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses secara Online dalam waktu t hari setelah p!4qs!0AYo
3. Meningkatnya Akses
Peradilan bagi MasyarakatMiskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100%
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
C. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)100%
4. Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan
Peneadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) a%
Kegiatan
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
Anggaran
Rp. 164.300.000,-
Rp. 2.846.393.000,-
Rp. 203.000.000,-
Hj. IRAMA CHANDRA lUA, S.H., M.H.N r P. 195208101983032004
R. ARtBOWO, S.H.
NIP L1011996031005
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : R. AGUNG ARIBOWO, SH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
selanjutnya disebut pihak pertama,
Nama : Hj. IRAMA CHANDRA ILJA, SH, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.
Sarolangun, Januari 2019
Pihak Kedua,
Hj. IRAMA CHANDRA ILJA, SH, MHNIP. 195208101983032004
Pihak Pertama,
R. AGUNG ARIBOWO, SHNIP. 196811011996031005
ttdttd
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terwujudnya ProsesPeradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
100%100%100%
b. Persentase perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
yang diselesaikan tepat waktu
70%85%90%
c. Persentase penurunan sisa perkara:- Perdata- Pidana- Pidana Anak
35%10%5%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding
- Perdata- Pidana- Pidana Anak
Kasasi- Perdata- Pidana- Pidana Anak
PK- Perdata- Pidana- Pidana Anak
95%95%
100%
75%95%
100%
100%100%100%
e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 5%f. Index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 80%
2. Peningkatan EfektivitasPengelolaan PenyelesaianPerkara
a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu 100%b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 5%c. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK
secara Lengkap dan Tepat Waktu 100%
d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yangDapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putus 100%
3. Meningkatnya AksesPeradilan bagi MasyarakatMiskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100%b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan -c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%
4. Meningkatnya KepatuhanTerhadap PutusanPengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) 0%
Kegiatan Anggaran1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Rp. 135.523.000,-Rp. 2.974.055.000,-Rp. 28.000.000,-
Sarolangun, Januari 2019Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
Hj. IRAMA CHANDRA ILJA, S.H., M.H.NIP. 195208101983032004
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
R. AGUNG ARIBOWO, SHNIP. 196811011996031005
ttd ttd
LAMPIRAN LAMPIRAN
LAMPIRAN 6SK TIM PENYUSUN LKjIPTAHUN 2018
KEPUTUSANKETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Nomor: W5-U9/ 243 /SK/Kp.04.3/2/2019
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHPENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentukTim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap danmampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG TIM PENYUSUNLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI SAROLANGUNTAHUN 2018
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 yangsusunan keanggotaannya seperti termuat dalam lampiran Keputusan ini;
Kedua : Tugas pokok Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 adalahmenyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sarolangun untukTahun 2018;
Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkanhasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;
Keempat
Tembusan:1. Yth. Ketua Pengadilan TinggiJambi2. Yang bersangkutan untuk dijalankan sebagaimana mestinya3. Arsip
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
L Februari 2019
NEGERT SAR0LANGUNi|.
Ditetapkan di Sarolangun
ET, SH, MH1 002
Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan NegeriSarolangunNomor : W5-U9/24315K/Kp.A43l2[ZALgTanggal : 1Februari2019
Penanggung Jawab
Ketua Pelaksana Kegiatan
Koordinator I
Koordinator ll
Anggota
PHILLIP MARK SOENTPIET, SH, MH
NUNUNG KRISTIYANI, 5H, MH
REPULIS, SH, MHJULIADI, S.Kom.
1. ANDIMADDUMASE, SH
2. ANTONIUS RINGGOYUNANTO, SH
3. DEDET SYAHGITRA, SH
4. FITRISIA, ST
5. SUPRIADI, SH
6. DEDEK MARINTA BARUS, SH
NEGERT SARoLANGUNif.2019
ET, SH, MHL210A2