LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP). LKjIP PA.POLEWALI 2017.pdf · Program Utama dan...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP). LKjIP PA.POLEWALI 2017.pdf · Program Utama dan...
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB
2017
PENGADILAN AGAMA POLEWALI JL. BUDI UNTOMO NO 23. POLEWALI – SULAWESI BARAT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
i
Kata Pengantar
KATA PENGANTAR
Segala Puji bagi Allah swt. dengan sebenar-benar pujian. Salam sejahtera semoga
tetap tercurah kepada sebaik-baik makhlukNya, Muhamad Rasulullah saw.
Atas kerjasama semua pihak terkait, akhirnya Pengadilan Agama Polewali dapat
menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017, PK
Tahun 2018 dan RKT 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tepat waktu.
Laporan ini kami susun dalam rangka menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November
2017, Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disajikan untuk memberikan gambaran
mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif
maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang
dipercayakan kepada setiap Satker berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
Laporan ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas
sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja dan menjadi sumber informasi yang
dibutuhkan.
Kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 ini
dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik untuk
perbaikan di masa yang akan datang.
Polewali, 22 Januari 2016
Ketua,
DRS. HASBI, M.H.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
ii
Kata Pengantar
DAFTAR ISI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Tahun 2017
U R A I A N Hal
KATA PENGANTAR i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas dan Fungsi 2
C. Sistematika Penyajian 4
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 7
A. Rencana Strategis 2015 - 2019 7
1. Visi dan Misi 8
2. Tujuan dan Sasaran Strategis 10
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 11
B. Rencana Kinerja Tahunan 2017 13
C. Penetapan Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi 23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
iii
Kata Pengantar
Kinerja)
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)
27
C. Akuntabilitas Keuangan 31
BAB IV PENUTUP 35
A. Kesimpulan 35
B. Saran-saran 36
LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Penetapan Kinerja Tahun 2017 3. Rencana Kinerja Tahun 2018 4. Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
iv
Kata Pengantar
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama
Polewali Tahun 2017 merupakan langkah lanjutan dalam menjalankan Rencana Strategis
(Renstra) lima tahunannya (2015-2019) dan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Laporan kinerja rnerupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja
adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah:
1. Mernberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinarnbungan bagi instansi pernerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.
Laporan kinerja juga merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah lembaga yang baik
(good governance). Untuk itu, Pengadilan Agama Polewali berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewajiban tersebut
dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara
tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkomunikasikan capaian kinerja Pengadilan Agama Polewali dalam satu tahun
anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan
keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
B. STRUKTUR ORGANISASI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
v
Kata Pengantar
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi
Pengadilan Agama Polewali terdiri dari:
1. Ketua Pengadilan Agama
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama (sementara kosong)
3. Hakim
4. Sekretaris
a) Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
b) Kasubbag Umum dan Keuangan
c) Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan
d) Kelompok Fungsional (Pranata Komputer, Pustakawan dan Arsiparis)
5. Panitera
a) Panmud Permohonan
b) Panmud Gugatan
c) Panmud Hukum
d) Panitera Pengganti
e) Jurusita
f) Jurusita Pengganti dan
g) Pranata Peradilan
C. Tugas dan Fungsi
Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep Satu Atap
dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
vi
Kata Pengantar
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 lahirlah Keputusan Presiden
RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan
lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah
Agung, yang ditindaklanjuti dengan :
1. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan
Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan HAM ke
Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.
2. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan
Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 30
Juni 2004.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2004 tersebut, maka Pengadilan
Agama mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
organisasinya di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya.
1. Kedudukan Pengadilan Agama Polewali
Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2004, maka peradilan
agama (termasuk Pengadilan Agama Polewali) bersama peradilan lainnya telah satu atap
di Mahkamah Agung RI, sehingga seluruh pembinaan teknis dan non teknis dilakukan oleh
Mahkamah Agung, termasuk pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Departemen
Agama (sekarang, Kementrian Agama) dalam bidang organisasi, administrasi dan finansial.
2. Tugas dan Fungsi
Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan meyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragma islam di bidang: (a)
perkawinan; (b) kewarisan; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) sadaqah
dan; (i) ekonomi syariah.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melengkapi kompetensi Peradilan Agama dengan
menambahkan beberapa kewenangan hukum diantaranya:
1. Pengangkatan anak
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
vii
Kata Pengantar
2. Zakat, infaq
3. Ekonomi Syariah
Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikatakan
bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha
yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi:
a. Bank syariah
b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
c. Asuransi Syariah
d. Reasuransi Syariah
e. Reksa Dana Syariah
f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangkau Menengah Syariah
g. Sekuritas Syariah
h. Pembiayaan Syariah
i. Pegadaian Syariah
j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
k. Bisnis Syariah
Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan
pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang
mayoritas beragama Islam.
Di samping itu, Pengadilan Agama Polewali dengan kekuatan yang dimiliki tersebut
dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara
yakni Negara Hukum (rechtstaats).
D. Isu-isu Strategis
Dengan berkembangnya harapan masyarakat dunia terhadap tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan clean governance, bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme, maka isu-isu strategis yang dihadapi Pengadilan Agama Polewali
adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
viii
Kata Pengantar
1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang terus
diupayakan dengan cara menjaga kualitas sistem pengendalian internal sebagai
tuntutan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempertahankan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2. Semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan atas
diberlakukannya transparansi sebagai implemetasi dari tuntutan masyarakat terhadap
penegakan hukum.
E. Sistematika Penyajian
Sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Anak
Lampiran II/1 sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Agama Polewali Tahun
2016 adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan ulmum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja.
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi, Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi
untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
tersebut dilakukan analisis capalan kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;
4. Mernbandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
ix
Kata Pengantar
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagal.an atau peningkatan/ penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyata.an kinerja).
B. Realisasi Anggaran, Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk rneningkatkan
kinerjanya.
Lampiran:
1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
x
Kata Pengantar
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015 – 2019.
Pengadilan Agama Polewali sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang
berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah berupaya pada
tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra 2015-2019) membuktikan dirinya benar-
benar dapat berkiprah sebagai aparatur Mahkamah Agung di daerah dalam memberikan
pelayanan keadilan dan menjembatani sengketa di tengah-tengah masyarakat atau
berupaya sebagai fasilitator kesepakatan antara pihak yang memerlukan mediasi
pengadilan.
Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan
masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan
informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Polewali untuk lebih berperan aktif
dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam
perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat.
Untuk menjawab tantangan tersebut dan pasca diberlakukannya Reformasi
Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (blue print) pada Rakernas di
Balikpapan, dan tindak lanjut Hasil Rakernas Mahkamah Agung di di Jakarta (Tahun 2011),
dan di Manado (Tahun 2012), diperlukan pandangan visioner, didukung kemampuan untuk
merumuskan langkah-langkah strategis, dimana langkah tersebut dikehendaki menjadi
keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju
pencapaian visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035.
Rencana Strategis 2015-2019 ini (selengkapnya pada Bundel Renstra 2015-2019
tersendiri) merupakan kelanjutan Rencana Strategis sebelumnya dan merupakan upaya
perbaikan secara kontinu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi. Renstra 2015-
2019 ini merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya yang terencana dan
sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan,
penataan, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem dan kebijakan
bidang aparatur peradilan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xi
Kata Pengantar
pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan
produktivitas dalam pelaksanaan fungsi yudikatif.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Polewali dijiwai oleh
semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dirinya pada sektor yang sangat
berkait erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan
perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Reformasi birokrasi dan Keterbukaan Informasi serta pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam menjalankan fungsi yudikatif pada hakekatnya merupakan tindakan atau
kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.
1. Visi Dan Misi
Visi Pengadilan Agama Polewali mengacu pada Visi Mahkamah Agung, Visi
Mahkamah Agung dirumuskan sebagai berikut:
MISI:
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG
AGUNG” (Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010 – 2035)
“Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang Bersih, Bermartabat dan
Berwibawa Menuju Pengadilan Agama yang Agung ”.
(Visi Pengadilan Agama Polewali 2015 – 2019)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xii
Kata Pengantar
2. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS
Tujuan
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
Seluruh aparatur Pengadilan Agama Polewali telah mengupayakan agar seluruh langkah
kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke
depan yang diformulasikannya dengan tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan
sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga
diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Polewali dapat mengukur sejauh mana
visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk
pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.
Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan
strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja
(performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
Misi Pengadilan Agama Polewali
2015 – 2019 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparan 2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang
efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xiii
Kata Pengantar
3. Publik percaya bahwa Pengadila Agama Polewali memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai
dengan tahun 2019, Sasaran Strategis Pengadilan Agama Polewali adalah sebagai
berikut:
1. Peningkatan kinerja penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice )
5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Peningkatan kualitas pengawasan.
7. Peningkatan kualitas SDM
8. Perningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan Tupoksi
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi
Pengadilan Agama Polewali
3. PROGRAM UTAMA dan KEGIATAN POKOK
Program utama pembangunan peradilan khususnya Pengadilan Agama Polewali
2015-2019 diupayakan fokus pada reformasi birokrasi yang mengacu pada rancangan
Cetak Biru (blue print) Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.
Enam sasaran strategis yang telah diuraikan di atas, merupakan arah bagi
Pengadilan Agama Polewali untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan
memuat rincian program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
1. Program Penyelesaian Perkara.
Tujuan : Terwujudnya implementasi Standar Operasional Prosedur dalam
Penyelesaian perkara secara konsisten.
Sasaran 1 : Meningkatnya kecepatan dan keakuratan penyelesaian perkara.
Sasaran 2: Meningkatnya kecepatan pembuatan Putusan Majelis
maksimal 7 hari setelah dibacakan putusan.
Sasaran 3 : Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara melalui Mediasi.
Sasaran 4 : Meningkatnya tertib administrasi perkara.
Kegiatan Pokok : Menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xiv
Kata Pengantar
Kegiatan 1 : Menyelenggarakan persidangan
Kegiatan 2 : Melaksanakan administrasi persidangan dan minutasi
Kegiata 3 : Melaksanakan pembuatan produk hasil persidangan (Salinan Putusan/
Penetapan, Akta Cerai) dan eksekusi
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Transparansi Informasi.
Tujuan : Meningkatkan transparansi dan informasi peradilan
Sasaran 1 : Terwujudnya transparansi dan informasi perkara bagi masyarakat
Sasaran 2 : Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan
Kegiatan Pokok : Menyelenggarakan Transparansi Informasi peradilan dan
Pengaduan Publik
Kegiatan 1 : Penginputan kondisi perkara yang diterima PA.Polewali
Kegiatan 2 : Uploding data perkara pada Website, Infoperkara.badilag dan
Direktori Putusan Kepaniteraan MA RI
Kegiatan 3 : Menyelenggarakan pelayanan meja informasi (Information Desk)
dan layanan pengaduan masyarakat
Kegiatan 4 : Penginputan data pengelolaan keuangan APBN, PNBP, profil
pegawai, data arsip perakara, asset BMN dan kegiatan pegawai
PA.Polewali pada WebSite
3. Optimalisasi Pelaksanaan Justice For All
Tujuan : Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjangkau
pengadilan
Sasaran 1 : Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu
Sasaran 2 : Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari akses
pengadilan.
Kegiatan Pokok : Menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat yang kurang
mampu atas pelayanan peradilan (Justice For All)
Kegiatan 1 : Pelayanan Perkara Prodeo
Kegiatan 2 : Pelaksanaan Sidang Keliling
4. Program Optimalisasi Anggaran Berbasis Kinerja
Tujuan : Mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xv
Kata Pengantar
Sasaran 1 : Tercapainya tugas pokok aparatur peradilan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat
Kegiatan Pokok : Pendistribusian kebutuhan belanja didasarkan pada sasasan
kinerja tahunan
Kegiatan 1 : Membuat dan menyusun perencanaan anggaran
Kegiatan 2 : Inventarisasi kebutuhan berdasarkan sasaran kinerja
Kegiatan 3 : Menyusun kebutuhan berdasarkan prioritas sasaran kinerja
Kegiatan 4 : Menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan anggaran berdasarkan
mekanisme yang telah ditetapkan
Kegiatan 5 : Mendistribusikan belanja APBN sesuai perencanaan dan program
prioritas utama perencanaan kinerja satker
B. PERJANJIAN KINERJA 2017
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
rnelaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Meialui pejanjian
kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan
pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang
serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelurnnya. Dengan demikian target
kinerja yang diperjanjikan juga rnencakup outcome yarrg dihasilkan dari kegiatan tahun-
tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain adalah:
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pernberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xvi
Kata Pengantar
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Pengadilan Agama Polewali telah membuat perjanjian/penetapan kinerja tahun
2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian
kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017.
Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Polewali tahun 2017 disusun berdasarkan
pada Evaluasi Rencana Kinerja Tahun 2017 / LKjIP 2016 yang telah ditetapkan sehingga
secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tidak ada perbedaan dengan Rencana
Kinerja Tahun 2017. Ringkasan Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2017 selengkapnya
sebagai berikut :
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2017
PENGADILAN AGAMA POLEWALI
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel
a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
99 %
c) Persentase penurunan sisa perkara 20%
d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a) Banding b) Kasasi c) PK
98% 99%
100%
e) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
99%
2. Peningkatan efektivitas
pengelolaan
penyelesaian perkara
a) Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
99%
b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
7%
c) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xvii
Kata Pengantar
tepat waktu
d) Persentase putusan yang menarik
perhatian masyarakat (Ekonomi Syari’ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
100%
3. Meningkatnya akses
peradilan bagi
masyarakat miskin dan
terpinggirkan
a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
100%
c) Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum
100%
d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
100%
4. Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan
Persentase putusan perkara perdata
yang ditindaklanjuti (diekseskusi)
90%
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018
Rencana Strategi lima tahunan (2015 – 2019) Pengadilan Agama Polewali sebagai
Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan
sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.
Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan
Agama Polewali telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2018 sebagaimana
dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) 2018 telah diupayakan seiring dan sejalan
pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak
birunya (blue print) dan sesuai dengan Rencana Startegis 2015-2019 PA. Polewali.
Rencana Kinerja Tahunan 2018, sebagai kelanjutan Pengadilan Agama Polewali
dalam menancapkan pondasi-pondasinya dalam membangun sebuah sistem pelayanan
berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan penerapkan Standar Operasional
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xviii
Kata Pengantar
Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai
upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.
Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 Pengadilan Agama Polewali,
sebagai berikut:
PEJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA POLEWALI
NO Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
99 %
c. Persentase penurunan sisa perkara
20%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
Banding
Kasasi
PK
99% 99%
100%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
99%
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
99%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
8%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
100%
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syari’ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
100%
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xix
Kata Pengantar
terpinggirkan
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
100%
c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum
100%
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
100%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
PePersentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (diekseskusi)
90%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xx
Kata Pengantar
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Tahun 2017
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Polewali Tahun 2017
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing
indikator kinerja sasaran. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat
digambarkan dalam tabel di bawah.
MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5
Peningkatan
Kinerja
Penyelesaian
Perkara
Persentase Mediasi yang diselesaikan (berhasil)
8% 3 dari 90 perkara 3,33 %
Persentase sisa perkara
yang diselesaikan 100% 61 dari 61 perkara 100 %
Persentase perkara yang
diselesaikan 100%
1480 dari 1509 perkara
98,08 %
Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan
100% 1495 dari 1509
perkara 99,07 %
Persentase perkara yang
diminutasi tepat waktu 100% 1480 dari 1480
perkara 100 %
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS PUTUSAN HAKIM
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xxi
Kata Pengantar
Peningkatan
Aksesibilitas
Putusan Hakim
Persentase perkara yang
tidak Banding 99 %
1503 dari
1509 perkara
99,60
%
Persentase perkara yang
tidak Kasasi 100 %
1506 dari
1509 perkara
99,80
%
Persentase perkara yang
tidak Peninjauan Kembali 100 %
1508 dari
1509 perkara
99, 99
%
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5
Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara
1. Persentase
penyelesaian
administrasi perkara 100 %
1509 dari
1509 berkas 100 %
2. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara
100 %
1509 dari
1509
perkara
100 %
3. Prosentase perkara
yang disidangkan 100%
1480 dari
1480
perkara
100 %
4. Persentase
penyampaian salinan
putusan pada para
pihak.
100% 403 dari
575 perkara
70,09
%
5. Persentase akta cerai
yang diterbitkan 100%
497 dari
575 Akta
86,43
%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xxii
Kata Pengantar
PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN
(ACCES TO JUSTICE)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5
Peningkatan
aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan
(acces to justice)
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100 % 5 dari 5
perkara 100 %
2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
100 %
506 dari 506 perkara
100 %
3. Persentase pelayanan
meja informasi 100 %
200 dari
200 layanan 100 %
4. Persentase putusan
yang dapat di unggah
(Upload) di Website
99 %
1074 dari
1480
putusan
72,57
%
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5
Peningkatan Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan
Persentase permohonan
eksekusi atas putusan
perkara yang berkekuatan
hukum tetap dapat
ditindaklanjuti
100 % 5 dari 8
perkara
62,50
%
PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5
Peningkatan kualitas
pengawasan
1. Persentase
pengaduan yang 100% 0 0%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xxiii
Kata Pengantar
ditindak lanjuti
2. Persentase temuan
yang ditindak lanjuti
tepat waktu
95% 12 dari 12 100%
MENINGKATNYA KUALITAS SDM
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET
REALISA
SI %
1 2 3 4 5
Peningkatan kualitas SDM
1. Persentase
pembinaan teknis
yudisial.
100% 6 dari 6
kegiatan 100 %
2. Persentase
pembinaan non
teknis yustisial
100% 13 dari 13
kegiatan 100%
MENINGKATNYA MANAJEMEN PELAKSANAAN TUPOKSI
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5
Meningkatnya
dukungan
manajemen
Pelaksanaan
Tupoksi
1. Persentase realisasi
pelaksanaan
anggaran dalam 1
tahun anggaran
100%
Rp.
3.733.290.579
dari Rp.
3.788.257.000
98,5%
2. Persentase
ketetapan
penyelesaian laporan
keuangan
100% 18 dari 18
laporan 100%
3. Persentase 100% 26 dari 26 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xxiv
Kata Pengantar
ketetapan pelayanan
administrasi
kepegawaian
layanan
4. Persentase
ketepatan
penyelesaian laporan
BMN
100% 2 dari 2
laporan 100%
MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5
Meningkatnya
sarana dan
prasarana dalam
menunjang
pelaksanaan
tupoksi
Persentase realisasi
pelaksanaan anggaran
pengadaan dalam 1
tahun 100%
2 dari 2
kegiatan 100%
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja
Analisa akuntabilitas kinerja diperoleh dengan cara mengukur pencapaian sasaran-
sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengukur berhasil atau tidaknya pelaksanaan
kegiatan berdasarkan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
Visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis dan selanjutnya membandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya (2016-2017) untuk mengetahui keberhasilan dan
kegagalan dalam rangka mencapai Rencana Strategis lima tahunan (2015-2019).
Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama Polewali
pada 5 (lima) tahun mendatang dan progress report pada Tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xxv
Kata Pengantar
1. Peningkatan kinerja penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim
3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Peningkatan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
6. Peningkatan Kualitas Pengawasan
7. Meningkatnya kualitas SDM
8. Meningkatnya Manajemen Pelaksanaan Tupoksi
9. Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Selanjutnya untuk memberi gambaran yang ditail pada tiap-tiap indikator akan
dianalisa dari beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan-hambatan
yang menyertainya, sebagai berikut:
1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara
Hasil evaluasi dari sasaran ini, dengan 5 (lima) indikator kinerja ada 2 (empat)
indikator kinerja memenuhi target, bahkan pada sasaran persentase mediasi yang
diselesaikan dengan damai mencapai 3,33 % dari yang ditargetkan 8 %, yakni 3 perkara
berhasil damai dari 90 perkara yang mediasi
Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
yang diganti dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 yang telah menjadi Program Prioritas
Peradilan, tidak terkecuali untuk Peradilan Agama Polewali. Pimpinan Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dalam beberapa pertemuannya selalu
menggaungkan kata-kata “damai” sebagai program utama penyelesaian perkara. Para
pihak diajak untuk mencari solusi persoalan diantara mereka hingga mencapai kata
sepakat (win-win solution).
Disini diupayakan pemahaman penyelesaian sengketa melalui penelaahan secara
mendalam atas isi Perma No 1 Tahun 2016 dan aturan TataLaksannya atau tujuan
diharuskannya proses mediasi. Upaya telah dilakukan oleh Majelis Hakim ataupun mediator
untuk agar para pihak yang bersengketa merasa adanya kepuasan diantara mereka
manakala mediasi atau perdamaian dapat dilakukan, baik melalui mediasi ataupun
perdamaian dalam persidangan, dikarenakan hampir dapat dipastikan ada salah satu pihak
(terutama Tergugat/Termohon) menyatakan rasa tidak puas, manakala putusan dijatuhkan
oleh pengadilan (bersifat ajudikasi), sehingga langkah mediasi harus menjadi prioritas
kinerja peradilan. Adapun untuk Tahun 2016 mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xxvi
Kata Pengantar
dan berhasil 3 perkara, sehingga ada peningkatan secara kualitatif di tahun 2017 yang
berhasil 3 perkara.
Sementara ada 3 (tiga) indikator yang tidak memenuhi target, yaitu penyelesaian
perkara yang ditarget 100 % tercapai 98,08 % dan perkara yang diselesaikan lebih dari 5
bulan ditarget 100 % tercapai 99,07 % . Hal pertama karena penurunan jumlah perkara di
Pengadilan Agama Polewali dibanding Tahun 2016. Tahun 2016 memutus perkara = 1579,
sementara tahun 2017 memutus = 1480 perkara dengan jumlah hakim yamg hampir
sama. Untuk hal kedua karena tenggang waktu penyelesaian perkara maksimal 5 bulan
dikarenakan peningkatan perkara ghaib dan waris yang pemeriksaannya relatif lebih lama.
2. PENINGKATAN AKSESIBILITAS PUTUSAN HAKIM
Persentase penerimaan putusan hakim oleh pencari keadilan dari tahun ketahun,
naik-turunnya tidak signifikan, baik banding, kasasi maupun PK, tergantung perkara yang
diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim. Yang banyak melakukan upaya hukum adalah
yang terkait masalah sengketa harta: harta bersama, waris dan pembebanan uang/biaya
akibat perceraian.
Untuk perkara yang tidak banding melampui target, target 99 % yang tidak banding
99,60 %. Bila dilihat dari jumlah yang diputus tahun lalu dan tahun ini dan angka banding
tahun lalu 12 perkara tahun ini 6 perkara.
Disamping faktor jenis sengketa, upaya hukum juga dipengaruhi oleh pengetahuan
hukum pencari keadilan dan keterbukaan informasi publik. Semakin cerdas masyarakat
pencari keadilan upaya hukum tidak dapat dibendung, maka target perkara yang tidak
mengajukan kasasi dan PK 100% tidak relevan lagi. Tahun lalu kasasi 3 dan tahun ini 3,
tahun lalu 3, PK tahun ini 2 perkara.
3. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
Persentase berkas perkara yang disidangkan, diputus, diterbitkan salinan
putusannya dan akta cerainya tahun ini semua sesuai dengan target. Hal tersebut dapat
dimaklumi karena tahun ini proses persidangan dan penyelesaian adminstrasi perkara
sudah diberlakukan SIPP versi 3.20.2 dimana software ini memiliki menu-menu yang
semakin lengkap. SIPP disamping sebagai media pengolah data juga memilki jaringan
interkoneksi yang lebih kaya dibanding aplikasi sebelumnya.
Yang sering menjadi kendala dalam proses penyelesaian perkara biasanya karena
para pihak tidak segera mengambil salinan putusan/penetapan atau akta cerai di
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xxvii
Kata Pengantar
pengadilan, demikain pula untuk pengiriman ke KUA terkendala biaya pengiriman, namun
berkat kerja keras semua stakeholder hambatan-hambatan tersebut bisa teratasi.
4. PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES
TO JUSTICE)
Untuk layanan hukum bagi pihak yang tidak mampu dengan biaya DIPA yang pada
tahun 2017 tersedia 5 perkara telah terserap habis 100 % pada bulan September 2017.
Untuk pelayanan meja informasi selalu aktif sesuai jam kerja. Telah melayani
berbagai kebutuhan informasi pencarai keadilan, baik lisan maupun tertulis. Kegiatan yang
direkam dan dilaporkan adalah pelayanan yang terdokumen. Sementara untuk pengaduan
tertulis, sepanjang tahun 2017 adalah nihil. Hal tersebut terjadi sangat mungkin karena
pencari keadilan merasa terlayani dengan baik. Dalam hal pelayanan dan kepuasan
pencari keadilan Pengadilan Agama Polewali telah mengadakan surve kepuasan pencari
keadilan dalam rangka ISO 9001 2015 pada bulan November 2016 tahun lalu. Dari 100
responden dan 9 unsur pelayanan yang ditanyakan memperoleh nilai B (baik).
Adapun indikator terakhir peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan
ditahun 2017 ini adalah persentase putusan pengadilan yang dipublikasikan ke masyarakat
melaui web Mahkamah Agung. Jika tahun 2016 yang dapat dipublikasikan sebanyak 811
perkara, tahun 2017 ini naik menjadi 1074 perkara. Dilihat banyaknya yang dipublikasikan
mengalami kenaikan, namun dilihat dari jumlah perkara yang diputus mengalami
penurunan. Kendalanya tenaga admin yang terbatas. Upload putusan adalah bentuk
layanan keterbukaan informasi kepada publik sehingga masyarakat dapat memperoleh
informasi yang cepat dan akurat terhadap kebutuhan informasi pengadilan.
5. PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
Sebagai indikator utama dalam sasaran ini adalah tindak lanjut permohonan eksekusi
atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap. Dari jumlah perkara yang diputus bila
dikaitkan dengan yang dimohonkan eksekusi tidak banyak, pertahun sekitar empat perkara.
Tahun 2017 permohonan eksekusi ada 4 perkara.
Hambatan pelaksanaan eksekusi adalah pada faktor aparat keamanan (kepolisian).
Ketika Pengadilan Agama minta bantuan pengamanan eksekusi kepada kepolisian dalam
hal ini Polres Poleewali, Polres selalu minta salinan putusan. Kemudian setelah pihak
Polres memegang salinan putusan mereka memanggil Pemohon eksekusi dan Termohon
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xxviii
Kata Pengantar
eksekusi untuk dimediasi dan mediasi ini sering memakan waktu panjang karena berulang
kali dan biaya yang besar, pihak Polres menentukan sendiiri biaya mediasi dan eksekusi.
Pengadilan Agama Polewali berpendapat bahwa langkah Polres tersebut sudah
melebihi kewenangannya dan sudah beberapa kali menyatakan keberatan kepada pihak
Polres, namun pihak Polres berdalih langkah demikian atas petunjuk Polda setelah
terjadinya korban meninggal pada kasus eksekusi di Unasman beberapa tahun yang lalu.
Pada rapat pembinaan di PTA Makassar sudah sering disampaikan oleh para Ketua
PA agar PTA berkoordinasi dengan Polda Susel mengenai tindakan kepolisian terkait
dengan eksekusi, bahkan pada akhir tahun 2016 ketika ada pembinaan PA dan PN oleh
Ketua Mahkamah Agung hal tersebut juga telah disampaikan, namun sampai hari ini
kebijakan pihak kepolisian tersebut belum ada perubahan. Dengan demikian permohonan
eksekusi yang masih belum tuntas ditindaklanjuti semua faktor keamanan/non teknis.
6. PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN
Sasaran ini difokuskan pada peningkatan tindak lanjut dari hasil pengawasan
(temuan), khususnya pengawasan internal pada Pengadilan Agama Polewali yang
dilaksanakan oleh unsur pimpinan dan hakim pengawas bidang yang telah ditetapkan
dengan surat keputusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
Untuk sasaran ke enam ini, Pengadilan Agama Polewali menetapkan dua
indikator kinerja, yaitu :
1. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
Tahun 2017 ini tidak ada pengaduan yang disampaikan kepada Pengadilan Agama
Polewali, baik lisan maupun tertulis. Meja pelayanan informasi dan pengaduan selalu
dibuka sesuai jam kerja, juga pengaduan melalui SMS maupun melalui layanan online yang
mudah diakses namun pengaduan tetap nihil. Yang pernah diterima oleh Pengadilan
Agama Polewali adalah tembusan surat pengaduan yang langsung ditujukan kepada PTA
atau Mahkakamah Agung, tapi sampai laporan ini dibuat tidak ada tindak lanjutnya.
Hasil Pengawasan internal oleh hakim pengawas bidang yang dilakukan setiap
Triwulan semua hasil temuanya sudah ditindaklanjuti sesuai bidangnya masing-masing,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xxix
Kata Pengantar
kecuali yang terkait dengan kebijakan PTA maupun Mahkamah Agung, misalnya soal
penambahan tenaga Juru Sita Pengganti, tenaga staf dll. Demikian pula hasil temuan
Hakim Tinggi Pengawas, maksimal sudah ditindak lanjuti, kecuali yang mennyangkut
anggaran yang belum tersedia atau tenaga yang sangat kurang. Perpustakaan sudah mulai
dibenahi tapi belum maksimal karena tidak punya tenaga yang cukup, apalagi tenaga
profesional (pustakawan).
Pengadilan Agama Polewali tahun ini mengikuti program Akreditasi, dimulai
pembenahan manajemen sejak bulan Oktober 2016 di bawah bimbingan konsultan Hakim
Tinggi PTA Makassar Drs. Mame Sadafal ,M.H. dan Patahuddin Azis,S.Ag. sebagai
Pimpinan Tim Assesor, sehingga pada bulan Februari 2017 Pengadilan Agama Polewali
sukses mendapatkan Akreditasi dengan predikat A+. Sehingga semua temuan pada tahun
2017 telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
7. MENINGKATNYA KUALITAS SDM
Untuk meningkatkan kualitas SDM Pengadilan Agama Polewali semua pelatihan
teknis yang diadakan Mahkamah Agung dalam hal ini oleh Pusdiklat Balitbangkumdil selalu
dipenuhi oleh Pengadilan Agama Polewali, terakhir Pengadilan Agama Polewali mengikut
sertakan Ketua, H. A. Zahri, S.H, M.HI Pembinaan Manajemen Kepemimpinan /
Manajemen Perubahan. Kemudian Achmad Sarkowi, S.H.I mengikuti Bimtek ToT SIPP
Tahap II Badilag, bahkan Pengadilan Agama Polewali mengadakan DDTK (diklat ditempat
kerja) untuk para Panitera Pengganti dan Juru Sita tentang pembuatan BAS (berita acara
sidang) yang baik dan benar dan tata cara pemanggilan dan pemberitahuan yang benar.
Jadi 6 kali kegiatan telah terpenuhi sesui target.
Diklat non teknis yang diikuti pegawai pengadilan Agama Polewali lebih banyak, ada
13 kegiatan sesuai target. Diklat non teknis lebih sering diadakan, tidak hanya oleh PTA
dan Mahkamah Agung RI, tapi juga oleh lembaga terkait, misalnya Kementerian Keuangan,
Kementerian PAN dan RB dan lain-lain, masih ditambah DDTK aplikasi SIPP kepada
semua user oleh Tim SIPP Nasional MARI.
Dengan Diklat formal tersebut di atas ditambah motivasi dan pembinaan dari MARI,
PTA dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali kualiats SDM semakin meningkat,
terbukti telah mendapat apresiasi dari Ketua dan Wakil Ketua PTA serta meraih sertifikat
ISO 9001 2015 dan Akreditasi predikat A+.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xxx
Kata Pengantar
8. MENINGKATNYA MANAJEMEN PELAKSANAAN TUPOKSI
Indikator pada bagian ini adalah terserapnya 98,50% anggaran keuangan yang
diharapkan mampu menunjang seluruh kegiatan pada pengadilan, baik berupa
penanganan perkara, administrasi dan laporan perkara, keuangan maupun BMN yang tepat
waktu dan bisa dipertanggung jawabkan. Seluruh indikator ini hampr terealisasikan 100%
dari semua yang ditargetkan pada penetapan/perjanjian kinerja tahun 2017.
9. MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA
Pada sasaran ini ditetapkan indikator yang harus dilaksanakan yakni; persentase
realisasi pelaksanaan anggaran dalam bentuk pengadaan barang sebanyak 2 kegiatan.
Pada indikator ini telah terealisasi 100% atau sebanyak 2 kegiatan berupa penambahan
alat prasarana kantor berupa meubelair, peralatan mesin pengolah data dan beberapa
pengadaan ruang informasi dan pengaduan.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Ditahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Polewali Kelas I.B mengelola 2 DIPA
yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi (BUA) dan Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama (BADILAG).
Untuk DIPA 01 (BUA) mendapat Anggaran (PAGU) sebesar Rp. 3.788.257.000,-
(tiga miliyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
dimana pada akhir tahun per tanggal 31 Desember 2017 realisasi belanja sebesar
Rp.3.707.201.501,- (tiga miliyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus seribu lima ratus satu
rupiah) atau 97,86% dari anggaran PAGU, sehingga sisa anggaran sampai dengan
tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 81.055.499,- (delapan puluh satu juta lima puluh
lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
Untuk DIPA 04 (BADILAG) mendapat Anggaran (PAGU) sebesar Rp. 37.500.000,-
(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana pada akhir tahun per tanggal 31
Desember 2017 realisasi belanja sebesar Rp.37.265.000,- (tiga puluh tujuh dua ratus
enam puluh lima ribu rupiah) atau 99,99% dari anggaran PAGU, sehingga sisa anggaran
sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh
lima ribu rupiah). Rincian penjelasan tiap bagian belanja tersebut dapat dirincikan sebagai
berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xxxi
Kata Pengantar
1. BELANJA PEGAWAI
Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Polewali Tahun
Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.977.481.000,- (Dua Milyar Sembilan ratus tujuh puluh
tujuh jua empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:
Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan Rupiah)
Uraian TA 2017 TA 2016 Naik(Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS 1.105.980.600 1.212.659.040 (106.678.440) (10%)
Beban Pembulatan Gaji PNS 13.902 19.090 (5) (37%)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS 69.297.050 75.462.510 (6.165.460) (9%)
Beban Tunj. Anak PNS 20.540.844 22.606.700 (2.065.856) (10%)
Beban Tunj. Struktural PNS 33.210.000 32.170.000 1.040.000 3%
Beban Tunj. Fungsional PNS 1.161.395.000 1.032.295.000 129.100.000 11%
Beban Tunj. PPh PNS 179.465.709 135.093.970 44.371.739 25%
Beban Tunj. Beras PNS 53.156.280 57.680.300 (4.524.020) (9%)
Beban Uang Makan PNS 204.552.000 169.346.000 35.206.000 17%
Beban Tunjangan Umum PNS 3.345.000 4.560.000 (1.215.000) (36%)
Beban Uang Kemahalan Hakim 95.850.000 0 95.850.000 100
Total Belanja Brutto 2.926.792.496 2.741.873.539 184.918.958 6%
Pengembalian Belanja 0 0 0 0%
Total Belanja Netto 2.926.792.496 2.741.873.539 184.918.958 6%
2. BELANJA OPERASIONAL
Belanja Barang pada Satker Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran
2017 sebesar Rp 696.784.194,- (Enam ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus
delapan puluh epat ribu serratus Sembilan puluh empat rupiah) atau 99,89% dari
anggaran belanja barang, dengan rincian sebagai berikut:
Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)
Uraian TA 2017 TA 2016 Perubahan
Realisasi Realisasi Rp %
Belanja Barang Operasional 154.586.850 213.400.600 (58.813.750) (38.05%)
Belanja Barang Non Operasional 31.240.000 31.237.000 3.000 0,01
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xxxii
Kata Pengantar
Belanja Jasa 98.633.811 60.135.993 38.497.818 39.03%
Belanja Pemeliharaan 250.079.433 184.443.403 65.636.030 26.25%
Total Belanja Brutto 696.784.194 489.216.996 45.323.098 8.48%
Pengembalian Belanja 0 0 0 0
Total Belanja Netto 696.784.194 489.216.996 45.323.098 8.48%
3. BELANJA BARANG
Realisasi belanja modal pada Satker Pengadilan Agama Polewali TA.2017 sebesar
Rp 109.700.000,- (Seratus sembilan juta ratus ribu rupiah) atau 99,7 % dari pagu
anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)
Uraian
TA 2016 TA 2015 Perubahan
Rp %
Belanja Modal Peralatan & Mesin 109.700.000 143.000.000 (33.300.000) 30,36%
Belanja Modal Gedung & Bangunan 0 49.920.000 (49.920.000) (100%)
Total Belanja Brutto 109.700.000 192.920.000 (82.330.000) (75,86)
Pengembalian Belanja 0 0 0 0
Total Belanja Netto 109.700.000 192.920.000 (82.330.000) (75,86)
4. Prodeo dan Sidang Keliling
Realisasi belanja modal pada Satker Pengadilan Agama Polewali TA.2017 sebesar
Rp 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau 100 % dari pagu
anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
Uraian TA 2017 TA 2016 Perubahan
Realisasi Realisasi Rp %
Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) 1.500.000 1.500.000 0 100%
Sidang di luar Kantor Pengadilan
(Sidang Keliling)
36.000.000 36.000.000 0 100%
Total Belanja Brutto 37.500.000 37.500.000 0 100%
Pengembalian Belanja 0 0 0 0
Total Belanja Netto 37.500.000 37.500.000 0 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xxxiii
Kata Pengantar
BAB IV
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Polewali Tahun
2017 dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, di bidang pelayanan
publik yang menyangkut pelaksanaan kekuasaan kehakiman.
Laporan akuntabilitas ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas
Pengadilan Agama Polewali dalam melaksanakan kewenangan atau tugas pokok dan
fungsinya sebagai lembaga yudikatif. Sangat disadari bahwa laporan ini masih jauh dari
kesempurnaan dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang
diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat
memperoleh gambaran tentang hasil kinerja dan pelayanan publik yang telah dilakukan
oleh aparatur Pengadilan Agama Polewali tahun 2017.
Di masa mendatang Pengadilan Agama Polewali masih perlu melakukan berbagai
langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan
akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.
Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi
sebagai implementasi cetak biru Mahkamah Agung RI jilid II. Pengadilan Agama Polewali
sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah telah berusaha dengan
berbagai upaya agar terwujud lembaga peradilan yang efektif, efisien, bersih serta
berorientasi kepada rasa keadilan masyarakat menuju Pengadilan Agama yang Agung.
Salah satu prestasi yang membanggakan Pengadilan Agama Polewali telah memperoleh
pengakuan internasional dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan dari TCL
sebagai peraih ISO 9001 2017. Penghargaan ini meniscayakan komitmen semua warga
pengadilan Agama Polewali untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan di tahun-
tahun mendatang.
Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun
setidaknya upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh aparatur Pengadilan
Agama Polewali dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui penyusunan birokrasi
yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xxxiv
Kata Pengantar
ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan
sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu
mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Pengadilan Agama Polewali
akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait
untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan
Program Prioritas Peradilan Agama dalam pelaksanaan Justice For All.
Kiranya LKjIP Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan
sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan
kinerja dan pula khususnya bagi Pimpinan dan seluruh komponen organisasi Pengadilan
Agama Polewali, LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam
penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja
(Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic
Plan) pada masa-masa mendatang menuju akhir Rencana Strategis pada Tahun 2019
B. Saran
Pemaparan LKjIP 2017 Pengadilan Agama Polewali berupaya untuk menyajikan
semua kinerja yang telah dilakukan sebagai bentuk transparansi akuntabilitas kinerja,
sehingga Pengadilan Agama Polewali berharap kajian dan analisa yang dilakukan dapat
bermanfaat.
Setelah dilakukan analisa dan kajian atas Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahunan
2017, saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:
- Sangat penting adanya pelatihan/bintek penyusunan LKjIP, serta perlu adanya kerja
sama yang baik antara hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun
LKjIP, sehingga ke depan tersusunlah LKjIP yang benar-benar mencerminkan capaian
kinerja pada suatu satker, tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban pelaporan.
- Seluruh personil sebuah organisasi dioptimalkan untuk mengetahui sasaran yang telah
ditetapkan sebagai perwujudan komitmen dalam melaksanakan kinerja dalam satu
tahun anggaran
- Penerapan fungsi kontrol lebih dioptmalkan secara periodik, agar keberjalanan
rencana organisasi dapat ditempuh dengan upaya maksimal
- Optimalisasi pengawasan yang lebih difokuskan pada capaian indikator kinerja utama
sebagai bahan untuk beberapa kepentingan organisasi, diantaranya:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 PENGADILAN AGAMA POLEWALI|
xxxv
Kata Pengantar
a. Perencanaan jangka menengah
b. Perencanaan tahunan
c. Penyusunan dokumen penetapan/perjanjian kinerja
d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
e. Evaluasi kinerja instansi/organisasi
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-
kegiatan.
- Program Prioritas instansi peradilan, khususnya Peradilan Agama lebih difokuskan
pada beberapa item, diantaranya:
a. Penataan dan penguatan organisasi dalam penyelesaian perkara.
b. Penataan tata laksana, dalam bidang pengelolaan website, implementasi SIPP.
c. Penataan manajemen SDM aparatur, dalam bidang pelayanan publik dan meja
informasi
d. Penguatan pengawasan intern, diantaranya pengawasan justice for all
e. Penguatan akuntabilitas kinerja, diantaranya penguatan supporting unit instansi
f. Mekanisme monitoring
g. Evaluasi dan pelaporan
h. Manajemen perubahan serta penataan peraturan-peraturan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi peradilan
- Keberhasilan pelaksanaan pencapaian sasaran sebagai modal awal untuk melangkah
lebih baik dalam mencapai visi dan misi peradilan yang ditetapkan Mahkamah Agung,
sedangkan kegagalan pencapaian sasaran sebagai bahan perencanaan kinerja
lanjutan bagi instansi untuk melakukan penataan dan pengaturan manajemen
organisasi menuju visi dan misi organisasi.