LAPORAn KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2017 · JL. RA. KARTINI NO. 03 MONJOK MATARAM . 35...
Transcript of LAPORAn KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2017 · JL. RA. KARTINI NO. 03 MONJOK MATARAM . 35...
34
LAPORAn KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2017
2017
NAS SOSIAl KOTA MATARAM
JL. RA. KARTINI NO. 03 MONJOK MATARAM
35
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa atas
rahmat dan hidayahNya telah menuntun dan memberikan kelancaran selama penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Mataram sehingga laporan ini
dapat kami selesaikan.
Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan Keleluasaan bagi
Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan 3 (tiga) fungsi utama pemerintahan yaitu :
Pelayanan Umum (Public Service), Pembangunan (Development) dan Pemberdayaan
(Emvowerment). Untuk itu Daerah dituntut untuk lebih realistis dalam menentukan program
kerja serta pengelolaan terhadap keuangan daerah sesuai dengan potensi, karakteristik dan
kebutuhan serta kemampuan keuangan Daerah guna mewujudkan penyelenggaraan
Pemerintahan yang visioner, transparan dan akuntabel, sehingga diwajibkan setiap Instansi
Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan segala kemampuan yang dimiliki berdasarkan tanggung jawab yang
dipercayakan kepada Dinas Sosial Kota Mataram sebagai institusi yang secara eksklusif
menangani masalah bidang sosial akhirnya konklusi data yang diterima dapat diolah dan
dianalisis sesuai dengan visi, misi dan program kerja Dinas yang diselaraskan dengan visi
dan misi Walikota Mataram dan RPJMD Kota Mataram.
Akhirnya, diharapkan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Sosial Kota Mataram ini dapat memberikan gambaran terhadap Kinerja Dinas Sosial
Kota Mataram dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2017.
Mataram, Desember 2017 Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MATARAM [[[[[[[[
. LALU MARTAWANG, SE., MSi Pembina Utama Muda ( IV/c ) NIP. 19710123 199703 1 002
36
KHTISAR EKSEKUTIF
Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap Dinas/Instansi
Pemerintah untuk mencapai tujuan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan
kegiatan Dinas dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tersebut, mengamanatkan
agar setiap unsur penyelenggara Negara / Pemerintah wajib menyusun laporan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban
kepada yang memberi mandat/stakeholder.
Sejalan dengan itu pada tahun 2017 Dinas Sosial Kota Mataram melakukan kewajiban
membuat LKIP 2017 yang salah satunya adalah memberikan pertanggung jawaban tugas pokok
dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang
dipercayakan kepada Dinas Sosial Kota Mataram berdasarkan perencanaan strategik yang
dirumuskan secara periodik terhadap segala kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan
pelaksanaan visi dan misi Dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan
menjawab serta menerangkan kinerja/tindakan Dinas kepada Walikota Mataram.
Penyelengaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Mataram sebagai unit
Pelayanan kepada masyarakat secara umum telah berjalan dengan baik, hal ini diindikasikan
dengan terselenggaranya, pembinaan, pelatihan, pelayanan dibadang Sosial.
Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2017, program/kegiatan yang telah dilaksanakan
dapat diuraikan secara garis besar sebagai berikut
1. Perumusan sasaran dan kegiatan beserta kualitas indikator kinerjanya akan terus
ditingkatkan dan penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih diselaraskan dengan
kemampuan sumber daya yang ada.
2. Meningkatkan Kinerja masing-masing bidang dan sub bidang yang ada di Dinas dan perlu
adanya perencanaan optimal dan penyusunan program dan kegiatan yang berpedoman pada
tupoksi masing-masing sehingga dapat meminimalkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan
kegiatan.
3. Sumber Daya Manusia aparatur juga perlu ditingkatkan untuk bisa lebih disiplin, professional,
produktif dan berdedikasi
Untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan tersebut diatas, Dinas Sosial Kota
Mataram, pada Tahun Anggaran 2017 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.
6.254.572.186,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.309.908.431,00 dan
Belanja Langsung sebesar Rp. 3.944.663.755,00
Secara umum pengelolaan aspek keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik
pencatatan, pelaporan maupun pertanggungjawabannya.
37
Dari hasil pengukuran kinerja sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Mataram sebanyak 6 (enam)
sasaran. Dari 6 (enam) sasaran telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 8
(delapan) IKU, dengan hasil pencapain sebagai berikut :
- 7 (tujuh) IKUtercapai sesuai target
- 1 (satu) IKU belum mencapai target
Demikian ringkasan ini disampaikan untuk dapat memberikan gambaran pelaksanaan
kinerja Dinas Sosial Kota MataramTahun 2017.
38
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Kelembagaan 2
1.3 Struktur Organisasi 23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 34
2.1 Rencana Strategik 34
2.2 Rencana Kerja Tahunan 36
2.3 Perjanjian Kinerja 37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
42
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
42
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
44
BAB IV PENUTUP 69 LAMPIRAN
39
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap
Dinas/Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan. Dalam rangka itu diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan
legitimate, sehingga penyelenggaraan kegiatan Dinas dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.
Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif.
Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan pada kemampuan instansi
tersebut dalam menyerap anggaran, meskipun hasil maupun dampak dari pelaksanaan
program tersebut masih jauh dibawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat
keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus
dapat diukur; dan pengukuran tersebut tidak semata-mata pada input (masukan) dari
program, melainkan lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat, dan dampaknya.
Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP), Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Negara mulai eselon II keatas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP)
LKIP atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang
dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dalam rangka
pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (stakeholder).
.Bentuk penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini melalui proses
penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana telah
diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 239/XI/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Bagi setiap Perangkat Daerah penyusunan LKIP merupakan penterjemahan atas
tugas pokok dan fungsi yang diembannya melalui pelaksanaan setiap program/kegiatan
sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian visi melalui
misi dan strategi organisasi berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
40
Dinas Sosial Kota Mataram melakukan kewajiban membuat LKIP 2017 yang salah
satunya adalah memberikan pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada
Dinas Sosial Kota Mataram berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan secara
periodik terhadap segala kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi
Dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan menjawab serta
menerangkan kinerja/tindakan Dinas kepada Walikota Mataram.
1.2. KELEMBAGAAN
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, yang diikuti dengan
dikeluarkannya Peraturan Walikota Mataram Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Mataram
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 dan Peraturan Walikota
Mataram Nomor 38 Tahun 2016, Dinas Sosial Kota Mataram merupakan Unsur Pelaksana
Pemerintah Kota Mataram yang membidangi urusan bidang Sosial bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kota Mataram dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan kebijaksanaan Walikota
Mataram dibidang Sosial.
Adapun tugas pokok Kepala Dinas Sosial sebagai Pembantu Walikota Mataram adalah
memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan
Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dibidang sosial.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Dinas.
b. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang sosial berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang–undangan yang berlaku;
c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan, Rencana Kerja Anggaran /
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA–DPA) dan penetapan kinerja Dinas;
d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta
bimbingan dibidang sosial;
e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas
dengan perangkat daerah dan Instansi terkait;
f. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain baik Insatansi Pemerintah, Lembaga
Organisasi Swadaya Masyarakat dan/ atau swasta;
41
g. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang
sosial;
h. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;
i. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;
j. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPTD;
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang sosial;
l. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
m. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang
tugasnya.
Untuk memperlancar penyelenggaraan tugas–tugas dinas maka Kepala Dinas dibantu
oleh 1 Unsur Pembantu Pimpinan sebagai Sekretaris Dinas dan 3 Unsur Pelaksana
sebagai Kepala Bidang,
I. SEKRETARIAT ( Unsur Pembantu Pimpinan )
Dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam
lingkungan Dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan
Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA / DPA) dan Program Kerja Dinas;
c. Pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran, keuangan dan
perlengkapan dan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan perbendaharaan,
akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP, perlengkapan, rumah tangga,
kepegawaian hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
d. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup
Dinas;
e. Perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
f. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur
Tetap Pelaksanaan Kegiatan lingkup Dinas;
g. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum,
perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
h. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen
pelayanan sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
j. Pelaksana koordinasi konsultasi dan singkronisasi penyelenggaraan tugas
kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait;
42
k. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan administrasi umum,
perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
kesekretariatan;
m. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Sekretariat Perangkat Daerah membawahi :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian
yang mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan dan mempersiapkan:
a. Penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Dinas;
b. Bahan kebijakan teknis perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan
rutin, urusan pembukuan;
c. Menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja
Dinas; dan
d. Pembinaan administrasi keuangan pembangunan, evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan di lingkungan Dinas.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan mempunyai Fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan
pelaporan;
c. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Dinas;
e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
sesuai peraturan perundang-undangan;
f. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur Tetap
Pelaksanaan Kegiatan lingkup Dinas;
g. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup
Dinas;
h. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup
Dinas sesuai ketentuan pereturan perundang-undangan;
43
i. Pelaksanaan penerapan dan pengembangan sitem informasi manajemen
Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program
kerja tahunan Dinas;
k. Menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan;
l. Melaksanakan penyusunan anggaran program kerja;
m. Pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuaan;
n. Menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendarahaan anggaran belanja
Dinas;
o. Pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas; dan
p. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan,
rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian
di lingkungan Dinas.
Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi
kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi
kepegawaian, rumah tangga, protokol, dan perlengkapan;
d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan
perlengkapan;
e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian
perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup
Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pegawai negeri
sipil lingkup Dinas;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub
Bagian; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
44
II. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN SOSIAL (Unsur Pelaksana)
Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan
administrasi di bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Kelembagaan Sosial mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan
bidang tugasnya;
b. Penyusunan perencanaan pemberdayaan dan kelembagaan sosial;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial perorangan,
masyarakat, kelembagaan, organisasi sosial, pengelolaan sumber dana bantuan
sosial, kepahlawanan dan penyuluhan sosial;
d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial perorangan,
masyarakat, kelembagaan, organisasi sosial, pengelolaan sumber dana bantuan
sosial, kepahlawanan dan penyuluhan sosial;
e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
penyelenggaraan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, masyarakat,
kelembagaan, organisasi sosial, pengelolaan sumber dana bantuan sosial,
kepahlawanan dan penyuluhan sosial;
f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pemberdayaan sosial perorangan, masyarakat, kelembagaan, organisasi sosial,
pengelolaan sumber dana bantuan sossial, kepahlawanan dan penyuluhan sosial;
g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial perorangan,
masyarakat, kelembagaan, organisasi sosial, pengelolaan sumber dana bantuan
sossial, kepahlawanan dan penyuluhan sosial;
h. Pengkordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelakasanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawahnya;
i. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah dan
instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program
sesuai dengan bidang tugasnya;
j. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai
dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan
bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan;
l. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan bidang tugasnya;
45
m. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;
o. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan
Sosial dibantu oleh :
a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat
Seksi Pemberdaayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial.
Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan
mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan
pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga, dan kelembagaan masyarakat.
Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
mempunyai fungsi
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan
pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pemberdayaan sosial
perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup
tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedomanan, norma, standar,
prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
46
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
b. Seksi Organisasi Sosial, Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
Seksi Organisasi Sosial, Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial.
Seksi Organisasi Sosial, Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai
tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan
penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasaan dan pengkoordinasiaan
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi sosial, pengelolaan sumber dana bantuan
sosial.
Seksi Organisasi Sosial, Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai
fungsi:
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan
pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi sosial, pengelolaan
sumber dana bantuan sosial;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup
tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;
47
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar,
prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
c. Seksi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial.
Seksi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial.
Seksi Kepahlawanan dan Peyuluhan Sosial mempunyai tugas pokok membantu
kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan,
pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan
Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial.
Seksi Kepahlawanan dan Peyuluhan Sosial mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan
pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Kepahawanan dan Penyuluh
Sosial;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup
tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;
48
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur
dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
III. BIDANG REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL (Unsur Pelaksana)
Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan
administrasi di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, kepala bidang rehabilitasi dan pelayanan
sosial mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan
bidangnya;
b. Penyusunan perencanaan rehabilitasi dan pelayanan sosial;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial
penyandang disabilitas dan korban NAPZA, rehabilitasi pelayanan sosial tunas
sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang serta rehabilitasi dan
pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan pelayanan
sosial penyandang disabilitas dan korban NAPZA, rehabilitasi pelayanan sosial
tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang serta rehabilitasi dan
pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
penyelenggaraan di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang
disabilitas dan korban NAPZA, rehabilitasi pelayanan sosial tunas sosial, korban
tindak kekerasan dan perdagangan orang serta rehabilitasi dan pelayanan sosial
anak dan lanjut usia;
49
f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi
dan pelayanan sosial penyandang disabilitas dan korban NAPZA, rehabilitasi
pelayanan sosial tunas sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang
serta rehabilitasi dan pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
g. Pemantauan, evualuasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial
penyandang disabilitas dan korban NAPZA, rehabilitasi pelayanan sosial tunas
sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang serta rehabilitasi dan
pelayanan sosial anak dan lanjut usia;
h. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi di bawahnya;
i. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah dan
instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program
sesuai bidangnya;
j. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai
dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan
bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan;
l. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan bidang tugasnya;
m. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
o. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya;
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
dibantu oleh :
a. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban
NAPZA;
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandangan Disabilitas dan Korban
NAPZA dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban
NAPZA mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan
dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan
pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial
penyandang disabilitas dan korban NAPZA.
50
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandangan Disabilitas dan Korban
NAPZA mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan
pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan rehabilitasi dan pelayanan
sosial penyandang disabilitas dan korban NAPZA;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan
lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedomanan, norma, standar,
prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
b. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak
Kekerasan dan Perdagangan Orang.
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan
dan Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggunjawab langsung kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Pelayanan Sosial.
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan
dan Perdagangan Orang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam
mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan,
51
pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan rehabilitasi dan
pelayanan sosial tuna sosial korban tindak kekerasan dan perdagangan orang.
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan
dan Perdagangan Orang mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan
pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Rehabilitasi dan Pelayanan
Sosial Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan
lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar,
prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;
dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
c. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang beradadi bawah dan bertanggungjawab langsung
kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas
pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan
penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian
52
pelaksanaan seluruh kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial tuna sosial korban
tindak kekerasan dan perdagangan orang.
Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan
pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Rehabilitasi dan Pelayanan
Sosial Anak dan Lanjut Usia;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan
lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedomanan, norma, standar,
prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undnagan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;
dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
IV. BIDANG PENANGANAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
(Unsur Pelaksana )
Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penanganan kemiskinan, perlindungan
dan jaminan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan,
Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan dan penetapan kinerja sesuai
dengan bidangnya;
b. Penyusunan perencanaan penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan
sosial;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan
perkotaan, perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial dan
jaminan sosial keluarga;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kemiskinan
perkotaan, perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial dan
jaminan sosial dan jaminan sosial keluarga;
e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraan di bidang penanganan kemiskinan perkotaan, perlindungan
sosial korban bencana alam dan bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan
kemiskinan perkotaan, perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana
sosial dan jaminan sosial keluarga;
g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan kemiskinan
perkotaan, perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial dan
jaminan sosial keluarga;
h. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawahnya;
i. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkornisasi dengan perangkat daerah dan
instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkornisasi pelaksanaan program
sesuai dengan bidang tugasnya;
j. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai
dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan
bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan;
l. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
m. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Bidang Penanganan Kemiskinan,
Perlindungan dan Jaminan Sosial dibantu oleh :
54
a. Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan
Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang
Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan mempunyai tugas pokok membantu
kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan
perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan
seluruh kegiatan penanganan kemiskinan perkotaan.
Seksi Penanganan Kemiskinan Perkotaan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan
pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Seksi Penanganan
Kemiskinan Perkotaan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan
lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar,
prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan
sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;
dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
55
b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan
Jaminan Sosial.
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai
tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan
penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian
pelaksanaan seluruh kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan
bencana sosial.
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan
Anggaran(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan
pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan perlindungan sosial korban
bencana alam dan bencana sosial;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan
lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
proram/kegiatan;
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar,
prosedur, dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program
sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
56
c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
Seksi Jaminan Sosial Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penanganan
Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang
dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan,
pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan jaminan sosial
keluarga.
Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan
pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Jaminan Sosial Keluarga;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan proram sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan
lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi
program/kegiatan;
f. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar,
prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai
dengan lingkup tugasnya kepada atasan’
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Sedangkan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Mataram dapat dilihat pada bagan berikut
57
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA MATARAM
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diemban, sumber daya yang digunakan oleh
Dinas Sosial Kota Mataram meliputi sumber daya aparatur serta sarana/prasarana sebagai
bagian dari aset daerah.
1. SUMBER DAYA APARATUR
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Mataram didukung
oleh 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 (enam) Orang Tenaga
Kontrak Pemerintah Kota Mataram, dengan rincian sebagai berikut :
1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kepangkatan dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
KEPALA DINAS
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
Sub.Bag.
Perencanaan
dan Keuangan
BIDANG REHABILITASI
DAN PELAYANAN SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN
DAN KELEMBAGAAN
SOSIAL
BIDANG PENANGANAN
KEMISKINAN,
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL
Sub.Bag. Umum
dan
Kepegawaiana
Seksi Rehabilitasi dan
Pelayanan Sosial
Penyandang Disabilitas
dan Korban NAPZA
Seksi Penanganan
Kemiskinan Perkotaan
Seksi Pemberdayaan
Sosial Perorangan,
Keluarga dan
Kelembagaan
Masyarakat
Seksi
Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam
dan Bencana Sosial
Seksi Organisasi Sosial,
Pengelolaan Sumber
Dana Bantuan Sosial
Seksi
Rehabilitasi dan
Pelayanan Sosial, Korban
Tindak Kekerasan dan
Perdaganagan Orang
Seksi Rehabilitasi dan
Pelayanan Sosial Anak dan
Usia Lanjut
Seksi Kepahlawanan
dan Penyuluhan Sosial Seksi Jaminan Sosial
Keluarga
58
Tabel 1.1 Komposisi PNS Dinas Sosial Kota Mataram
Berdasarkan Kepangkatan
No. Pangkat Jumlah Orang Keterangan
1. Gol. IV
3
2. Gol. III 16
3. Gol. II 8
J u m l a h 27
Sedangkan komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1.2 Komposisi PNS Dinas Sosial Kota Mataram
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Orang Keterangan
1. Pasca Sarjana (S-2) 3
2. Sarjana (S-1) 15
3. D-3 1
4. SLTA 8
J u m l a h 27
2. ASET
Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang berdampak pada kinerja dinas, tidak terlepas juga
oleh dukungan aset yang ada pada Dinas Sosial Kota Mataram. Adapun aset-aset tersebut
dapat digambarkan sebagai berikut :
5.1.1. ASET
U r a i a n Tahun 2017 Tahun 2016
ASET LANCAR 1. Kas di Bendaharawan Pengeluaran 0,00 0,00
Saldo Kas di Bendaharawan Pengeluaran sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan saldo kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian:
a. Sisa UUDP 0,00 0,00 b. Jasa bank belum di setor ke kasda 0,00 0,00 c. Uang PFK yang belum disetor 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00
2. Kas di Bendaharawan Penerimaan 0,00 0,00
Saldo Kas di Bendaharawan
59
U r a i a n Tahun 2017 Tahun 2016
Penerimaan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan saldo kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, atas uang penerimaan dari wajib pajak/wajib restibusi yang belum disetor ke kasda
3. Piutang Pajak 0,00 0,00
Saldo Piutang Pajak sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:
a. Pajak Hotel 0,00 0,00 b. Pajak Restoran 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00 Daftar rincian disajikan pada lampiran...
4. Piutang Restribusi 0,00 0,00 Saldo Piutang Restribusi sebesar
Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:
a. Restribusi..... 0,00 0,00 b. Restribusi...... 0,00 0,00 c. dst 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00
Daftar rincian disajikan pada lampiran...
5. Bagian Lancar dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
0,00
0,00
Saldo Bagian Lancar dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang berasal dari temuan kerugian kas daerah hasil audit dari aparat pengawasan yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut:
a. Temuan BPK 0,00 0,00 b. Temuan BPKP 0,00 0,00 c. Temuan dari Itjen Depdagri 0,00 0,00 d. Temuan dari Bawasda Provinsi 0,00 0,00 e. Temuan dari Bawasda Kabupaten 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00
Daftar rincian disajikan pada lampiran...
6. Persediaan 40.566.000,00 76.519.650,00
Saldo Persediaan sebesar Rp. 40.566.000,00 dan Rp. 76.519.650,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:
a. ATK 2.305.000,00 2..000.000,00 a. Barang Cetakan 0,00 710.000,00 b. Persediaan Lainnya (logistik) 35.861.000,00 37.389.650,00 c. Alat Kesehatan 2.400.000,00 36.420.000,00
Jumlah 40.566.000,00 76.519.650,00
60
U r a i a n Tahun 2017 Tahun 2016
ASET TETAP 7. Tanah 0,00 0,00
Saldo Aset Tetap - Tanah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:
a. Tanah untuk bangunan kantor 0,00 0,00 b. Tanah untuk kebun 0,00 0,00 c. Tanah untuk fasilitas umum 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00
Adapun mutasi aset tetap – tanah selama tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
Mutasi – Tambah: a. Tanah untuk bangunan kantor 0,00 0,00 b. Tanah untuk kebun 0,00 0,00 c. Tanah untuk fasilitas umum 0,00 0,00
Jumlah Penambahan 0,00 0,00
Mutasi – Kurang: a. Tanah untuk bangunan kantor 0,00 0,00 b. Tanah untuk kebun 0,00 0,00 c. Tanah untuk fasilitas umum 0,00 0,00 d. dst 0,00 0,00
Jumlah Pengurangan 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00
Catatan atas akun aset tetap – tanah adalah sebagai berikut:
..................... ...................dst
Daftar rincian aset tetap – tanah disajikan pada lampiran:.....
8. Peralatan dan Mesin 1.367.534.847,00 1.294.247.314,00
Saldo Aset tetap – Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.367.534.847,00 dan Rp. 1.294.247.314,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:
a. Alat-alat besar/berat 0,00 0,00 b. Alat Angkutan/Transportasi 673.418.821,00 746.433.821,00 c. Alat Bengkel dan Alat Ukur 0,00 3.450.000,00 d. Alat Pertanian 0,00 0,00 e. Alat Kantor dan Rumah Tangga 600.473.526,00 409.335.993,00 f. Alat Studio dan Komunikasi 75.505.000,00 73.850.000,00 g. Alat Kedokteran 0,00 0,00 h. Alat Laboratorium 18.137.500,00 61.177.500,00 i. Alat Keamanan/Persenjataan 0,00 0,00
Jumlah 1.367.534.847,00 1.294.247.314,00 Adapun mutasi aset tetap – Peralatan
dan Mesin selama tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
Mutasi – Tambah: a. Alat-alat besar/berat 0,00 0,00 b. Alat Angkutan/Transportasi 150.000.000,00 386.937.821,00 c. Alat Bengkel dan Alat Ukur 0,00 0,00 d. Alat Pertanian 0,00 0,00 e. Alat Kantor dan Rumah Tangga 258.289.000,00 50.000.000,00 f. Alat Studio dan Komunikasi 7.455.000,00 0,00 g. Alat Kedokteran 0,00 0,00 h. Alat Laboratorium 0,00 0,00 i. Alat Keamanan/Persenjataan 0,00 0,00
61
U r a i a n Tahun 2017 Tahun 2016
Jumlah Penambahan 415.744.000,00 436.937.821,00 Mutasi – Kurang: a. Alat-alat besar/berat 0,00 0,00 b. Alat Angkutan/Transportasi 223.015.000,00 77.142.000,00 c. Alat Bengkel dan Alat Ukur 0,00 0,00 d. Alat Pertanian 3.450.000,00 0,00 e. Alat Kantor dan Rumah Tangga 67.151.467,00 51.412.000,00 f. Alat Studio dan Komunikasi 5.800.000,00 10.000.000,00 g. Alat Kedokteran 43.040.000,00 0,00
h. Alat Laboratorium 0,00 0,00 i. Alat Keamanan/Persenjataan 0,00 0,00 Jumlah Pengurangan 342.456.467,00 138.554.000,00
Jumlah 73.287.533,00 84.940.000,00 Catatan atas akun aset tetap – Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:
Penambahan aset tetap dari peralatan dan mesin pada TA. 2017 dibandingkan dengan TA. 2016 adalah sebesar Rp. 73.287.533,00 berasal dari : 1. Penambahan belanja modal peralatan dan mesin yang berasal dari
pengadaan TA. 2017 yaitu sebesar Rp. 265.744.000,00 yaitu alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 258.289.000,00 ; alat studio dan komunikasi sebesar Rp. 7.455.000,00 dengan perincian barang sbb :
- Pengadaan AC (3 unit) : Rp. 24.000.000,00
- Pengadaan Tablet (60 unit) : Rp. 89.400.000,00
- Pengadaan Laptop (8 unit) : Rp. 63.800.000,00
- Pengadaan Server (1 unit) : Rp. 18.000.000,00
- Pengadaan UPS (1 unit) : Rp. 800.000,00
- Pengadaan Meubelair (5 unit) : Rp. 11.500.000,00 - Pengadaan Printer Dot Matriq (1 unit) : Rp. 8.500.000,00 - Pengadaan Printer (6 unit) : Rp. 11.600.000,00 - Pengadaan Scanner (1 unit) : Rp. 1.999.000,00 - Pengadaan PC Komputer (3 unit) : Rp. 28.590.000,00
- Pengadaan Kamera (1 unit) : Rp. 7.455.000,00
2. Penambahan aset alat angkutan / transportasi sebesar Rp. 150.000.000,00 berasal dari :
- Mutasi dari BPBD Kota Mataram berupa kendaraan roda 4 DR. 32 AK senilai Rp.150.000.000,00.
Pada TA. 2017 terdapat pengurangan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 342.456.467,00, yang berasal dari : a. Angkutan/transportasi sebesar Rp. 223.015.000,00 dengan perincian sbb
:
- mutasi keluar renovasi kendaraan roda 4 yang tidak diakui sebagai pembentuk aset tetap sejumlah Rp. 25.000.000,00.
- mutasi keluar ke BKD Kota Mataram senilai Rp. 74.750.000 berupa kendaraan roda 4 DR 45 AK.
- Mutasi kurang antar OPD (pemisahan dinas) ke Dinas Tenaga Kerja senilai Rp. 26.265.000,00 berupa kendaraan roda 2 DR. 3011 AK senilai Rp. 11.700.000,00 dan kendaraan roda 2 DR. 4821 AK senilai Rp. 14.565.000,00
- Mutasi keluar karena keliru pencatatan senilai Rp. 97.000.000 berupa kendaraan roda 4 DR. 1495 milik pemerintah provinsi.
b. Alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp. 3.450.000,00, karena adanya mutasi kurang antar OPD (pemisahan dinas) ke dinas Tenaga Kerja berupa air blower (2 unit) senilai Rp. 1.850.000,00 dan 2 unit air blower senilai Rp. 1.600.000,00
c. Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 67.151.467,00, karena adanya mutasi kurang antar OPD (pemisahan dinas) ke Dinas Tenaga Kerja (rincian terlampir)
a. Alat studio/komunikasi sebesar Rp. 5.800.000, karena adanya mutasi kurang antar OPD (pemisahan dinas) ke dinas Tenaga Kerja berupa kamera (1 unit)
62
U r a i a n Tahun 2017 Tahun 2016
senilai Rp. 3.950.000,00 dan unintemuptible power supply (UPS)-1 unit senilai Rp. 1.850.000,00.
b. Alat laboratorium sebesar Rp. 43.040.000,00, berupa alat peraga ketrampilan lain-lain (1 paket) senilai Rp. 6.400.000,00, alat peraga ketrampilan lain-lain (1 paket) senilai Rp. 15.140.000,00 dan alat peraga ketrampilan lain-lain senilai Rp. 21.500.000,00
Sehingga penambahan jumlah aset tetap – peralatan dan mesin TA. 2017 sebesar : (Rp. 150.000.000,00 + 258.289.000,00 + 7.455.000,00) – (Rp. 342.456.467,00) = Rp. 73.287.533,00 dibandingkan dengan nilai aset tetap – peralatan dan mesin TA. 2016.
................... dst
Daftar rincian aset tetap – Peralatan dan Mesin beserta perhitungan penyusutannya disajikan pada lampiran:.....
Catatan atas akun aset tetap – Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut: Penambahan aset tetap dari peralatan dan mesin pada TA. 2017 dibandingkan
dengan TA. 2016 adalah sebesar Rp. 73.287.533,00 berasal dari : 1. Penambahan belanja modal peralatan dan mesin yang berasal dari
pengadaan TA. 2017 yaitu sebesar Rp. 265.744.000,00 yaitu alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 258.289.000,00 ; alat studio dan komunikasi sebesar Rp. 7.455.000,00 dengan perincian barang sbb :
- Pengadaan AC (3 unit) : Rp. 24.000.000,00
- Pengadaan Tablet (60 unit) : Rp. 89.400.000,00
- Pengadaan Laptop (8 unit) : Rp. 63.800.000,00
- Pengadaan Server (1 unit) : Rp. 18.000.000,00
- Pengadaan UPS (1 unit) : Rp. 800.000,00
- Pengadaan Meubelair (5 unit) : Rp. 11.500.000,00 - Pengadaan Printer Dot Matriq (1 unit) : Rp. 8.500.000,00 - Pengadaan Printer (6 unit) : Rp. 11.600.000,00 - Pengadaan Scanner (1 unit) : Rp. 1.999.000,00 - Pengadaan PC Komputer (3 unit) : Rp. 28.590.000,00
- Pengadaan Kamera (1 unit) : Rp. 7.455.000,00 2. Penambahan aset alat angkutan / transportasi sebesar Rp. 150.000.000,00
berasal dari :
- Mutasi dari BPBD Kota Mataram berupa kendaraan roda 4 DR. 32 AK senilai Rp.150.000.000,00.
Pada TA. 2017 terdapat pengurangan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 342.456.467,00, yang berasal dari : d. Angkutan/transportasi sebesar Rp. 223.015.000,00 dengan perincian sbb
:
- mutasi keluar renovasi kendaraan roda 4 yang tidak diakui sebagai pembentuk aset tetap sejumlah Rp. 25.000.000,00.
- mutasi keluar ke BKD Kota Mataram senilai Rp. 74.750.000 berupa kendaraan roda 4 DR 45 AK.
- Mutasi kurang antar OPD (pemisahan dinas) ke Dinas Tenaga Kerja senilai Rp. 26.265.000,00 berupa kendaraan roda 2 DR. 3011 AK senilai Rp. 11.700.000,00 dan kendaraan roda 2 DR. 4821 AK senilai Rp. 14.565.000,00
- Mutasi keluar karena keliru pencatatan senilai Rp. 97.000.000 berupa kendaraan roda 4 DR. 1495 milik pemerintah provinsi.
e. Alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp. 3.450.000,00, karena adanya mutasi kurang antar OPD (pemisahan dinas) ke dinas Tenaga Kerja berupa air blower (2 unit) senilai Rp. 1.850.000,00 dan 2 unit air blower senilai Rp. 1.600.000,00
f. Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp. 67.151.467,00, karena adanya mutasi kurang antar OPD (pemisahan dinas) ke Dinas Tenaga Kerja (rincian terlampir)
c. Alat studio/komunikasi sebesar Rp. 5.800.000, karena adanya mutasi kurang
63
U r a i a n Tahun 2017 Tahun 2016
antar OPD (pemisahan dinas) ke dinas Tenaga Kerja berupa kamera (1 unit) senilai Rp. 3.950.000,00 dan unintemuptible power supply (UPS)-1 unit senilai Rp. 1.850.000,00.
d. Alat laboratorium sebesar Rp. 43.040.000,00, berupa alat peraga ketrampilan lain-lain (1 paket) senilai Rp. 6.400.000,00, alat peraga ketrampilan lain-lain (1 paket) senilai Rp. 15.140.000,00 dan alat peraga ketrampilan lain-lain senilai Rp. 21.500.000,00
Sehingga penambahan jumlah aset tetap – peralatan dan mesin TA. 2017 sebesar : (Rp. 150.000.000,00 + 258.289.000,00 + 7.455.000,00) – (Rp. 342.456.467,00) = Rp. 73.287.533,00 dibandingkan dengan nilai aset tetap – peralatan dan mesin TA. 2016.
................... dst
Daftar rincian aset tetap – Peralatan dan Mesin beserta perhitungan penyusutannya disajikan pada lampiran:.....
9. Bangunan Gedung 837.196.100,00 837.196.100,00
Saldo Aset Tetap – Bangunan Gedung sebesar Rp. 837.196.100,00 dan Rp. 837.196.100,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:
a. Bangunan 837.196.100,00 837.196.100,00 Gedung b. Monumen 0,00 0,00
Jumlah 837.196.100,00 837.196.100,00
Adapun mutasi aset tetap – Bangunan Gedung selama tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
Mutasi – Tambah: a. Bangunan 0,00 0,00 Gedung b. Monumen 0,00 0,00
Jumlah Penambahan 0,00 0,00 Mutasi – Kurang: a. Bangunan 0,00 0,00 Gedung b. Monumen 0,00 0,00
Jumlah Pengurangan 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00
Catatan atas akun aset tetap – bangunan gedung adalah sebagai berikut:
Daftar rincian aset tetap – bangunan gedung beserta perhitungan penyusutannya disajikan pada lampiran:.....
10. Jalan, Irigasi dan Jaringan 103.883.000,00 103.883.000,00
Saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 103.883.000,00 dan Rp. 103.883.000,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:
a. Jalan 0,00 0,00 b. Jembatan 0,00 0,00 c. Bangunan Air 85.428.000,00 85.428.000,00 d. Jaringan 18.455.000,00 18.455.000,00 e. Instalasi 0,00 0,00
Jumlah 103.883.000,00 103.883.000,00 Adapun mutasi aset tetap – Jalan,
Irigasi dan Jaringan selama tahun
64
U r a i a n Tahun 2017 Tahun 2016
anggaran 2017 adalah sebagai berikut: Mutasi – Tambah: a. Jalan 0,00 0,00 b. Jembatan 0,00 0,00 c. Bangunan Air 0,00 0,00 d. Jaringan 0,00 0,00 e. Instalasi 0,00 0,00
Jumlah Penambahan 0,00 0,00 Mutasi – Kurang: a. Jalan 0,00 0,00 b. Jembatan 0,00 0,00 c. Bangunan Air 0,00 0,00 d. Jaringan Irigasi 0,00 0,00 e. Instalasi 0,00 0,00
Jumlah Pengurangan 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00
Catatan atas akun aset tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:
...... dst
Daftar rincian aset tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta perhitungan penyusutannya disajikan pada lampiran:.....
11. Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:
a. Buku Perpustakaan 0,00 0,00 b. Barang Bercorak Seni/Olah raga 0,00 0,00 c. Hewan/Tanaman 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00
Adapun mutasi aset tetap – Aset Tetap Lainnya selama tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
Mutasi – Tambah: a. Buku Perpustakaan 0,00 0,00 b. Barang Bercorak Seni/Olah raga 0,00 0,00 c. Hewan/Tanaman 0,00 0,00
Jumlah Penambahan 0,00 0,00
Mutasi – Kurang: a. Buku Perpustakaan 0,00 0,00 b. Barang Bercorak Seni/Olah raga 0,00 0,00 c. Hewan/Tanaman 0,00 0,00
Jumlah Pengurangan 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00
Catatan atas akun aset tetap – Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:
..................... ................... dst
Daftar rincian aset tetap – Aset Tetap Lainnya beserta perhitungan penyusutannya disajikan pada lampiran:.....
12. Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00
Saldo Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan aset tetap yang dalam proses pengerjaan, dengan rincian sebagai berikut:
65
U r a i a n Tahun 2017 Tahun 2016
a. Pengadaan ................. 0,00 0,00 b. Pembangunan ......... 0,00 0,00 c. dst 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00 Catatan atas akun aset tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:
..................... dst
Daftar rincian aset tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada lampiran:..... 13. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp. 780.609.527,00 dan Rp. 739.670.667,44 merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk tanah dan KDP.
ASET LAINNYA
780.609.527,00
739.670.667,44
14. Aset Lain-Lain 298.115.204,00 391.521.204,00
Saldo Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional sebesar Rp. 298.115.204,00 dan Rp. 391.521.204,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:
a. Peralatan dan Mesin 298.115.204,00 341.720.204,00 b. Bangunan Gedung 0,00 49.801.000,00 c. Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 d. Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 Jumlah 298.115.204,00 391.521.204,00 Catatan atas akun aset lainnya adalah sebagai berikut:
Pada TA. 2017 terjadi pengurangan nilai aset lain-lain sebesar Rp. 93.406.000,00 dibandingkan TA. 2016 yaitu berasal dari peralatan dan mesin sebesar Rp. 43.605.000,00 dan bangunan dan gedung sebesar Rp. 49.801.000,00, dengan perincian sbb : a. Mutasi keluar ke BKD Kota Mataram berupa kendaraan roda 2 DR 3219 AK
senilai Rp. 13.500.000,00. b. Mutasi kurang antar OPD (pemisahan dinas) ke dinas Tenaga Kerja Kota
Mataram sebesar Rp. 30.105.000,00 yaitu berupa sepeda motor DR.2633 AK senilai Rp. 9.145.000,00, sepeda motor DR. 2785 AK senilai Rp. 12.500.000,00, mesin jahit (12 unit) senilai Rp. 6.768.000,00, mesin jahit benang/mesin obras (3 unit) senilai Rp. 1.692.000,00.
c. Mutasi keluar berupa Tugu Bangunan yang dicatat di aset lain-lain karena adanya penyerahan kepada masyarakat senilai Rp. 49.801.000,00.
................ ..............dst
66
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1.RENCANA STRATEGIK
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Mataram, perencanaan strategis
merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja. Perencanaan strategik
memerlukan integrasi antara Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu
menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan Dinas baik
internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan
kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala
(threath) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar
sebagai perwujudan Visi dan Misi serta Strategi Dinas Sosial Kota Mataram
1. VISI DAN MISI
a. Visi
Banyaknya permasalahan yang timbul di masyarakat terutama pada pelayanan sosial,
Dinas Sosial secara terus menurus melakukan perubahan kearah perbaikan agar dapat
memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat,
untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di rumuskan Visi Dinas Sosial Kota Mataram,
Yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Secara Berkelanjutan”. Untuk
mencapai visi tersebut, Dinas Sosial menetapkan dua misi sebagai berikut :
b. Misi
Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Sosial menetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut :
a. Meningkatkan profesionalitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial;
b. Meningkatkan optimisme, kesadaran hidup, masyarakat yang harmonis.
c. Memperdayakan individu, keluarga dan kelompok sosial untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat;
d. Menggalang dan mengembangkan potensi sumber daya manusia serta memperkokoh sistem
perlindungan dan jaminan sosial pada masyarakat.
c. Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu (1
sampai dengan 5 tahun) yang dirumuskan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Mewujudkan kemandirian, rasa percaya diri, kemauan dan kemampuan sosial ekonomi
bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan kelangsungan hidup masyarakat.
67
4. Meningkatkan kualitas dan peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
d. Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Mataram, yang merupakan
penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS lanjut usia terlantar dan anak terlantar.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/sosial.
3. Meningkatnya kepercayaan diri penyandang disabilitas.
4. Meningkatnya perubahan prilaku pada PMKS (BWBLP) dan tumbuhnya kepercayaan diri
dan kemandirian pada Orang Dengan HIV/Aids (ODHA).
5. Meningkatnya kualitas hidup bagi keluarga miskin.
6. Meningkatnya partisipasi PSM dan Karang Taruna dalam penanganan PMKS.
TABEL 2.1 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
A. UTAMA Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS lanjut usia terlantar dan anak terlantar
Persentase penanganan lanjut usia terlantar luar panti dan dalam panti
5,61 %
Persentase penanganan anak terlantar luar panti dan dalam panti.
3,13 %
Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/sosial
Persentase respontime penanganan korban bencana alam/bencana sosial
100 %
Mewujudkan kemandirian rasa percaya diri, kemauan dan kemampuan sosial ekonomi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kepercayaan diri penyandang disabilitas
Persentase penyandang disabilitas yang tumbuh kepercayaan dirinya
13,53 %
Meningkatnya perubahan prilaku pada PMKS (BWBLP) dan tumbuhnya kepercayaan diri dan kemandirian pada Orang Dengan HIV/Aids (ODHA)
Persentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami perubahan prilaku
3,68 %
Persentase ODHA yang tumbuh kepercayaan dirinya dan mampu hidup mandiri
3,80 %
Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan kelangsungan hidup masyarakat
Meningkatnya kualitas hidup bagi masyarakat miskin.
Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya
0,19 %
Meningkatkan peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Meningkatnya partisipasi PSM dan Karang Taruna dalam penanganan PMKS.
Persentase PSM dan Karang Taruna yang berpartisipai dalam penanganan PMKS
50,95 %
68
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017
Sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2016-2021, maka
Dinas Sosial Kota Mataram menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas
Sosial Kota Mataram Tahun 2017. RKT Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2017 disusun dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan repormasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan perubahan sesuai dengan
pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya.
Secara Lengkap rencana kinerja tahunan (RKT) Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2017
terlampir.
2.3. PERJANJIAN KINERJA
Menindak lanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi,
Dinas Sosial Kota Mataram telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2017 sesuai dengan
kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangi oleh Kepala Dinas Sosial, Kota
Mataram. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Mataram tahun 2017 disusun berdasarkan
peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun
2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas
laporan kinerja instansi pemerintah. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi
akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Mataram tahun
2017 disusun sesuai DPA Dinas Sosial Kota Mataram tahun 2017 Perjanjian Kinerja memuat
program yang dilaksanakan, sasaran strategik yang akan di capai, indikator outcomes. Berikut
target kinerjanya, indikator output berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai
dengan DPA Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2017.
Perjanjian kinerja merupakan perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan
target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki setiap SKPD, maka diperlukan
sebuah dokumen penetapan kinerja.
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS lanjut usia terlantar dan anak terlantar
Persentase penanganan lanjut usia terlantar luar pati dan dalam panti
5,61 % Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
217.760.000,00
Persentase pnanganan anak terlantar luar panti dan dalam panti
3,13 % Program Pembinaan Anak Terlantar
683.400.000,00
2 Meningkatnya kualitas
pelayanan bagi korban
bencana alam/sosial
Persentase respontime
penanganan bencana
alam/social
100 % Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
284.320.000,00
Program Pencegahan
Dini dan
Penanggulangan
Korban Bencana
16.767.500,00
69
3
Meningkatnya
kepercayaan diri
penyandang disabilitas
Persentase penyandang
disabilitas yang tumbuh
kepercayaan dirinya
13,53 % Program Pembinaan
para Penyandang
Disabilitas dan Korban
Narkotika
117.425.000.00
4
Meningkatnya perubahan prilaku pada PMKS (BWBLP) dan tumbuhnya kepercayaan diri dan kemandirian pada Orang Dengan HIV/Aids (ODHA)
Persentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami perubahan prilaku
3,68 % Program Pembinaan
eks Penyandang
Penyakit Sosial (eks
narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit
sosial lainnya)
316.797.500,00
Persentase ODHA yang tumbuh kepercayaan dirinya dan mampu hidup mandiri
3,80 % Program Pembinaan
eks Penyandang
Penyakit Sosial (eks
narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit
sosial lainnya)
316.797.500,00
5 Meningkatnya
Kualitas hidup keluarga
miskin
Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya
0,19 % Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
254.875.000,00
6 Meningkatnya partisipasi
PSM dan Karang Taruna
dalam penanganan
PMKS
Persentase PSM dan Karang
Taruna yang aktif dalam
program pemberdayaan dan
penanganan PMKS
50,95 % Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
219.537.500,00
Penetapan Perjanjian Kinerja di atas berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas
Sosial Kota Mataram yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Tahun 2016 - 2021. Adapun
formulasi IKU pada Dinas Sosial Kota Mataram sebagai berikut :
70
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial
Kota Mataram Tahun 2016-2021
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
PENJELASAN
KETERANGAN ALASAN
FORMULASI/RUMUS
PERHITUNGAN
SUMBER DATA
1 Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS lanjut usia terlantar dan anak terlantar
Persentase penanganan lanjut
usia terlantar luar panti dan
dalam panti
% Lanjut usia terlantar perlu
mendapat perhatian oleh
pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah dan
diperhatikan pemenuhan
kebutuhan dasarnya dan
amanat Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.
Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan bimbingan dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya dengan jumlah lanjut usia terlantar yang ada
Dinas Sosial Kota
Mataram
Kriteria yang digunakan ialah
lanjut usia terlantar yang
memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan dalam
kriteria lanjut usia terlantar
Persentase penanganan anak
terlantar luar panti dan dalam
panti
% Anak terlantar merupakan
salah satu jenis PMKS yang
perlu mendapatkan perhatian
dan bimbingan agar terarah
menjadi generasi yang lebih
baik lagi dan amanat Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial.
Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan dengan jumlah anak terlantar yang ada
Dinas Sosial Kota
Mataram
Kriteria yang digunakan ialah
anak terlantar yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan
ketentuan dalam kriteria anak
terlantar.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/sosial
Persentase respontime penanganan korban bencana alam/sosial
% korban bencana merupakan
salah satu jenis PMKS yang
perlu mendapatkan perhatian
dan penanganan sebagai
bentuk pelayanan pemerintah
terhadap masyarakatnya yang
mengalami musibah/bencana
dan amanat Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.
Jumlah korban bencana
alam/sosial yang diberi
bantuan tepat waktu
berbanding dengan jumlah
korban bencana yang diberi
bantuan
Dinas Sosial Kota
Mataram
Kriteria yang digunakan ialah
korban bencana alam/sosial
yang mendapatkan bantuan
logistik secara tepat waktu.
71
3. Meningkatnya kepercayaan
diri bagi penyandang
disabilitas
Persentase penyandang
disabilitas yang tumbuh
kepercayaan dirinya
% Sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat dan
Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 6 Tahun 2016
tentang perlindungan dan
Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilias.
Jumlah penyandang cacat
yang tumbuh kepercayaan
dirinya berbanding dengan
jumlah penyandang cacat
yang ada
Dinas Sosial Kota
Mataram
Kriteria yang digunakan ialah
penyandang cacat yang mau
bermasyarakat dan ikut dalam
kegiatan pelatihan dan mau
berusaha memenuhi
kebutuhan hidupnya
4 Meningkatnya perubahan prilaku pada PMKS BWBLP dan tumbuhnya kepercayaan diri dan kemandirian bagi Orang Dengan HIV/Aids (ODHA)
Persentase Bekas Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan yang
mengalami perubahan prilaku
% BWBLP merupakan salah satu
PMKS yang perlu
mendapatkan perhatian dan
penanganan untuk
mengembalikan fungsi
sosialnya dan dapat diterima
dengan baik oleh masyarakat
di lingkungannya dan
diharapkan PMKS BWBLP
tidak kembali melakukan
perbuatan sebelumnya dan
dapat berubah prilakunya ke
arah yang lebih baik dan
amanat Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.
Jumlah BWBLP yang
mengalami perubahan
prillaku berbanding dengan
jumlah BWBLP yang ada
Dinas Sosial Kota
Mataram
Kriteria yang digunakan ialah
BWBLP yang mau kemmaubali
untuk bermasyarakat dan mau
ikut dalam kegiatan pelatihan
sebagai bentuk memotivasi
dirinya dan mempunyai
keinginan untuk berubah kea
rah yang lebih baik lagi.
Persentase ODHA yang tumbuh
kepercayaan dirinya dan mampu
hidup mandiri
% ODHA merupakan salah satu
PMKS yang perlu
mendapatkan perhatian dan
penanganan untuk
mengembalikan fungsi
sosialnya dan dapat diterima
dengan baik oleh masyarakat
di lingkungannya dan amanat
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.
Jumlah ODHA yang tumbuh
kepercayaan dirinya dan
mampu hidup mandiri
berbanding dengan jumlah
ODHA yang ada
Dinas Sosial Kota
Mataram
Kriteria yang digunakan ialah
ODHA yang mau
bermasyarakat dan ikut dalam
kegiatan pelatihan sebagai
bentuk memotivasi dirinya dan
mau berusaha untuk
memenuhi kebutuhan
hidupnya.
72
5 Meningkatnya
Kualitas hidup bagi
keluarga miskin
Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya
% Keluarga miskin perlu
mendapatkan perhatian agar
memiliki generasi atau
keturunan yang lebih baik dari
kepala keluarga itu sendiri
atau ada perubahan kualitas
hidup dan kepala keluarga
dapat menafkahi keluarganya
dan dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan keluarganya
dan amanat Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.
Jumlah keluarga miskin yang
meningkat kualitas hidupnya
berbanding jumlah keluarga
miskin yang ada
Dinas Sosial Kota
Mataram
Kriteria yang digunakan ialah
keluarga miskin sesuai dengan
persyaratan sebagai keluarga
miskin dan keluarga miskin
yang meningkat
kehidupaannya dengan
adanya pekerjaan dan
pendapatan melalui tambahan
ketrampilan dan modal
peralatan..
6. Meningkatnya partisipasi
PSM dan Karang Taruna
dalam penanganan PMKS
Persentase PSM dan Karang
Taruna yangaktif dalam program
pemberdayan dan penanganan
PMKS
% Partisipasi PSM dan Karang
Taruna sebagai PSKS sangat
diperlukan guna membantu
pemerintah dalam
penanganan PMKS yang
merupakan pilar
pembangunan kesejahteraan
sosial dan amanat Undang-
Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan
Sosial.
Jumlah PSM dan Karang Taruna yang telah berperan aktif dalam program pemberdayaan dan penanganan PMKS berbanding jumlah PSM dan Karang Taruna yang ada
Dinas Sosial Kota
Mataram
Kriteria yang digunakan ialah PSM dan Karang Taruna yang aktif serta proaktif dalam penanganan PMKS
73
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Dinas Sosial Kota Mataram tahun 2017 merupakan rangkaian
dan mekanisme dalam perencanaan dan pelaporan kinerja Pemerintah Kota Mataram yang di
awali dari rencana pembangunan jangka menegah RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021,
rencana kinerja atau RKT tahun 2017, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kota
Mataram tahun 2017 dan perjanjian kinerja yang harus di pertanggung jawabkan tingkat
pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kota Mataram
tersebut.
Dinas Sosial Kota Mataram berkewajiban mencapai target-target tersebut sebagai
bentuk pertanggungjawaban kinerja instansinya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan.dan
kegagalan dalam pencapaian rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja,
maka pengukuran kinerja adalah cara yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka kemajuan
program kearah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007, tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka diperlukan Indikator Kinerja
Utama bagi setiap Perangkat Daerah dalam rangka pengukuran kinerja.
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator capaian kinerja
sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja utama (IKU). Untuk itu pertama
kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama
terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis
dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Indikator kinerja utama yang menjadi pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :
1. Persentase penanganan lanjut usia terlantar luar panti dan dalam panti.
74
2. Persentase penanganan anak terlantar luar panti dan dalam panti.
3. Persentase respontime penanganan korban bencana alam/bencana sosial.
4. Persentase penyandang disabilitas yang tumbuh kepercayaan dirinya.
5. Persentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami
perubahan prilaku.
6. Persentase ODHA yang tumbuh kepercayaan dirinya dan mampu hidup mandiri.
7. Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya.
8. Persentase PSM dan Karang Taruna yang aktif dalam program pemberdayaan dan
penanganan PMKS.
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2017
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1 Persentase penanganan lanjut usia
terlantar luar panti dan dalam panti
% 5,61 5,61 100
2 Persentase penanganan anak
terlantar luar panti dan dalam panti
% 3,13 3,13 100
3 Persentase respontime penanganan
korban bencana alam/bencana sosial
% 100 100 100
4 Persentase penyandang disabilitas
yang tumbuh kepercayaan dirinya
% 13,53 12,34 91,20
5 Persentase Bekas Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan yang
mengalami perubahan prilaku
% 3,68 3,68 100
6 Persentase ODHA yang tumbuh
kepercayaan dirinya dan mampu
hidup mandiri
% 3,80 3,80 100
7 Persentase keluarga miskin yang
meningkat kualitas hidupnya
% 0,19 0,19 100
75
8 Persentase PSM dan Karang Taruna
yang aktif dalam program
pemberdayaan dan penanganan
PMKS
% 50,95 50,95 100
Rata-rata Capaian IKU 98,90 %
Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada Dinas Sosial Kota Mataram sebesar 98,90 %. Hal ini mencerminkan bahwa Dinas Sosial
Kota Mataram telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada Bidang
Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan target kinerja yang tercantum dalam Indikator
Kinerja Utama (IKU).
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.2.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi
dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan
capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya
masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja
sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan
pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai
berikut :
76
Tabel 3.2 Skala Pengukuran Kinerja
No Nilai Capaian Interpretasi
1.
2.
3.
> 100%
= 100%
< 100%
Tercapai Melebihi Target
Tercapai Sesuai Target
Tidak Tercapai
Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kota Mataram dapat memberikan gambaran penilaian
tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang
ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 - 2021 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi
instansi pemerintah, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja
(outcome).
3.2.2 . Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Secara umum Dinas Sosial Kota Mataram telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran
yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Sosial Kota Mataram sebanyak 6 (enam)
sasaran.
Pada tahun 2017 ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator
kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017. Dari 6 (enam) sasaran dengan
indikator kinerja sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja, yaitu :
Sasaran 1 :
Indikator 1 :
Indikator 2 :
Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS Lanjut Usia Terlantar dan
Anak Terlantar
Persentase penanganan lanjut usia terlantar luar panti dan dalam panti
Persentase penanganan anak terlantar luar panti dan dalam panti
77
Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS lanjut usia terlantar dan anak terlantar
memiliki 2 (dua) indikator yaitu :
- Persentase penanganan lanjut usia terlantar dalam panti dan luar panti
- Persentase penanganan anak terlantar dalam panti dan luar panti
Kriteria yang digunakan pada sasaran pertama untuk indikator ke-1 adalah jumlah lanjut usia
terlantar yang mendapatkan penanganan baik yang ada di dalam panti maupun luar panti berupa
bimbingan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar. Jumlah lanjut usia
terlantar pada tahun 2017 sebanyak 891 orang, jumlah yang mendapat penanganan baik berupa
bimbingan maupun bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya pada tahun 2017 sebanyak 50
orang.
3.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Penanganan Lanjut Usia Terlantar
No Sasaran/indikator
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1. Capaian sasaran
meningkatnya
kualitas pelayanan
bagi PMKS lanjut
usia terlantar.
Indikator :
Persentase
penanganan lanjut
usia terlantar luar
panti dan dalam
panti
5,61 % 5,61 % 100 % 5,61 % 5,61 % 100 %
Kriteria yang digunakan pada sasaran pertama untuk indikator ke-2 adalah jumlah anak terlantar
yang mendapatkan penanganan baik yang ada di dalam panti maupun luar panti berupa
bimbingan belajar untuk praktek kerja dan pemberian bantuan dan pemenuhan kebutuhan bagi
anak terlantar.
Yang dimaksud dengan anak terlantar ialah anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam)
tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah
dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang
tua/keluarga. Dengan kriteria sebagai berikut :
a. berasal dari keluarga fakir miskin;
78
b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Target pencapaian pada indikator persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
sebesar 3,13 % dari jumlah anak terlantar yang terdata di Kota Mataram pada Tahun 2017 yakni
sebanyak 4.767 orang. Pemenuhan kebutuhan dasar anak dilakukan melalui pemenuhan
kebutuhan pendidikan, pengasuhan, atau kebutuhan sandang dan pangan. Realisasi capaian
indikator persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 3,13 % atau
sebanyak 149 orang, terdiri dari 50 orang anak terlantar luar panti yang mendapat bimbingan dan
pemenuhan kebutuhan dasar berupa perlengkapan sekolah, petirahan anak asuh RPPSA
sebanyak 45 orang anak, 20 orang anak asuh PSBR, dan 34 orang pengurus panti diberikan
sosialisasi pembekalan dan pemberian sembako untuk panti anak.
3.4 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS Lanjut Usia
Terlantar dan Anak Terlantar
No Sasaran/indikator
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1. Capaian sasaran
meningkatnya
kualitas pelyanan
bagi PMKS lanjut
usia terlantar dan
anak terlantar
Indikator :
persentase
penanganan anak
terlantar luar panti
dan dalam panti
2,35 % 2,35 % 100 % 3,13 % 3,13 % 100 %
Sasaran ke-2 :
Indikator
Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/sosial
Persentase respontime penanganan bencana alam/sosial
79
:
Sasaran meningkatnya pelayanan bagi korban bencana alam/sosial memiliki satu indikator yaitu :
- Persentase respontime penanganan korban bencana alam/sosial.
Kriteria yang dipakai untuk indikator diatas adalah penyampaian bantuan logistik bagi korban
bencana alam/sosial kurang dari 2 (dua) hari sejak mendapatkan informasi kejadian bencana
alam/sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Jumlah korban bencana alam
dan bencana sosial yang terjadi selama tahun 2017 sebanyak 178 orang/KK terdiri dar i bencana
alam 101 orang/KK dan bencana sosial sebanyak 77 orang/KK. Selama terjadi bencana baik
bencana alam dan bencana sosial, Dinas Sosial Kota Mataram tetap sigap dalam penanganan
korban bencana terutama dalam penyampaian logistik untuk para korban bencana alam/sosial.
Sejak informasi kejadian bencana tersebut disampaikan/diperoleh oleh Dinas Sosial Kota
Mataram, aparat Dinas Sosial Kota Mataram dan dibantu oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
pada saat itu tanggap menangani kejadian bencana sesuai dengan prosedur dan
kewenangannya. Selama kejadian bencana alam/sosial yang terjadi di Kota Mataram semua
dapat tertangani dengan baik dan tepat waktu termasuk penyampaian bantuan logistik bencana
alam/sosial.
3.5 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi Korban
Bencana Alam/Sosial
No Sasaran/indikator
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1. Capaian Sasaran
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan bagi
Korban Bencana
Alam/Sosial
Indikator :
Persentase
respontime
penanganan
bencana
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
80
alam/social
Sasaran 2 :
Indikator :
Meningkatnya kepercayaan diri bagi Penyandang Disabilitas
Persentase penyandang disabilitas yang tumbuh kepercayaan dirinya
Sasaran meningkatnya kepercayaan diri bagi Penyandang Disabilitas memiliki satu indikator yaitu
:
- Persentase penyandang disabilitas yang tumbuh kepercayaan dirinya.
Kriteria yang digunakan ialah jumlah penyandang disabilitas yang dianggap sudah bisa
bermasyarakat, tidak rendah diri dan mau mengikuti kegiatan pelatihan serta berkeinginan untuk
berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota
Mataram pada tahun 2017 sebanyak 932 orang dan yang telah diberikan pelatihan dan bantuan
serta bimbingan sebanyak 115 orang, 15 orang diberikan pelatihan dan ketrampilan pembuatan
juice dan diberikan bantuan peralatan berupa rombong juice beserta bahan pembuatan juice,
sedangkan 100 orang diberikan bantuan sembako dan bimbingan sosial. Capaian sasaran ini
tidak mencapai 100 %, karena jumlah Penyandang Disabilitas pada tahun 2017 meningkat dari
850 orang menjadi 932 orang.
3.6 Capaian Sasaran Meningkatnya Kepercayaan Diri bagi Penyandang Disabilitas
No Sasaran/indikator
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1. Capaian sasaran
meningkatnya
kepercayaan diri
bagi penyandang
disabilitas
Indikator :
5,29 % 5,29 % 100 % 13,53 % 12,34 % 91,20 %
81
Persentase
penyandang
disabilitas yang
tumbuh
kepercayaan
dirinya
Sasaran ke-4
:
Indikator ke-1
:
Indikator ke-2
:
Meningkatnya perubahan prilaku pada PMKS BWBLP dan tumbuhnya
kepercayaan diri dan kemandirian pada Orang Dengan HIV/Aids
(ODHA)
Persentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang
mengalami perubahan prilaku
Persentase ODHA yang tumbuh kepercayaan dirinya dan mampu
hidup mandiri
Sasaran meningkatnya perubahan prilaku pada PMKS BWBLP dan tumbuhnya kepercayaan diri
dan kemandirian bagi Orang Dengan HIV/Aids (ODHA) memiliki dua indikator yaitu :
- Persentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami
perubahan prilaku.
- Persentase ODHA yang tumbuh kepercayaan dirinya dan mampu hidup mandiri
Kriteria untuk indikator ke-1 yang digunakan adalah jumlah penyandang BWBLP yang sudah
dapat bermasyarakat dan memperlihatkan perubahan prilaku yang lebih baik dari sebelumnya
dan tidak melakukan perbuatan yang melwan hukum / tindak pidana lagi.
Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) di Kota Mataram pada tahun
2017 sebanyak 408 orang sedangkan yang mendapat penanganan berupa bimbingan sosial,
ketrampilan dan bantuan peralatan berupa etalase dan sembako sebanyak 15 orang.
82
3.7 Capaian Sasaran meningkatnya perubahan prilaku pada PMKS BWBLP
dan
tumbuhnya kepercayaan diri dan kemandirian bagi ODHA
No Sasaran /
indikator
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1. Capaian
sasaran
Meningkatnya
perubahan
prilaku pada
PMKS BWBLP
dan tumbuhnya
kepercayaan diri
dan kemandirian
bagi ODHA
Indikator
persentase
Bekas Warga
Binaan
Lembaga
Pemasyarakatan
yang mengalami
perubahan
prilaku
- - - 3,68 % 3,68 % 100 %
Kriteria untuk indikator ke-2 yang digunakan ialah jumlah penyandang ODHA yang dianggap
sudah bisa bermasyarakat, tidak rendah diri dan mau mengikuti kegiatan pelatihan serta
berkeinginan untuk berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah ODHA di
Kota Mataram pada tahun 2017 sebanyak 395 orang, yang diberikan bimbingan sosial, pelatihan
ketrampilan dan bantuan peralatan sebanyak 15 orang. Jenis pelatihan yang diberikan adalah
pelatihan kewirausahaan dengan jenis bantuan untuk usaha warung yaitu etalase dan sembako
sebagai barang dagangan.
3.8 Capaian Sasaran Meningkatnya Kepercayaan Diri dan Kemandirian
bagi ODHA
No No. Sasaran/indikator Tahun 2016 Tahun 2017
83
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1. Capaian sasaran
meningkatnya
kepercayaan diri
dan kemandirian
bagi ODHA
Indikator :
Persentase ODHA
yang tumbuh
kepercayaan
dirinya dan
mampu hidup
mandiri
3,80 % 3,80 % 100 % 3,80 % 3,80 % 100 %
Sasaran ke-5 :
Indikator ke-1:
Meningkatnya kualitas hidup bagi keluarga miskin
Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya.
Sasaran meningkatnya kualitas hidup bagi keluarga miskin terdiri atas 1 (satu) indikator, yaitu:
- Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan
Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dengan keluarga miskin ialah orang yang sama sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi
tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya
dan/atau keluarganya. Kriteria yang digunakan dalam menentukan keluarga miskin ialah kriteria
yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) yaitu :
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang;
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbi kayu berkualitas rendah/tembok tanpa
diplester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hariadalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
84
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m2, buruh
tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan
pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan;
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD;
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti
sepeda motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya
*Jika minimal 9 variabel di atas terpenuhi maka dianggap rumah tangga miskin
Jumlah keluarga miskin di Kota Mataram berdasarkan data yang digunakan oleh Kementerian
Sosial RI ialah sebanyak 25.680 KK. Dalam mengukur peningkatan kualitas hidup keluarga
miskin, kriteria yang digunakan ialah keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya
melaluipemberian bantuan berupa bantuan pelatihan dan ketrampilan dan bantuan
peralatan/barang yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan pendapatannya. Nilai
capaian persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya mencapai 0,19 % atau
sebanyak 50 KK dari jumlah keluarga miskin sebesar 25.680 KK. Pencapaian sebesar 0,19 %
tersebut berasal dari pemberian pelatihan dan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) yang
bersumber dari APBD Kota Mataram sebanyak 50 KK dalam bentuk barang usaha untuk warung
berupa etalase dan sembako untuk barang dagangan yang diharapkan dapat meningkatkan
tingkat pendapatan keluarga miskin. Penanganan keluarga miskin juga mendapat dukungan baik
dari Dinas Sosial Provini NTB maupun dari Kementerian Sosial RI. Dimana pada tahun 2017 Kota
Mataram mendapat bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBe) untuk 30 kelompok dimana
masing-masing kelompok sebanyak 10 orang. Setiap kelompok mendapat bantuan modal usaha
sebesar Rp. 20.000.000, total bantuan sebesar Rp. 600.000.000.
85
Tabel 3.9 Capaian Indikator pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup
bagi Keluarga Miskin
No Sasaran/Indikator
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian
(%) Target
Realisasi Capaian
(%)
1. Capaiam sasaran
meningkatnya
kualitas hidup bagi
keluarga miskin
Indikator :
persentase
keluarga miskin
yang meningkat
kualitas hidupnya
0,25 % 0,25 % 100 % 0,19 % 0,19 % 100%
Pencapaian sasaran strategis ke-5 yaitu meningkatnya kualitas hidup bagi keluarga miskin telah
mencapai target tetapi dilihat dari persentase penanganannya masih dikatakan relatif kecil
dibanding dengan jumlah keluarga miskin yang ada di Kota Mataram. Diharapkan dalam
penanganan keluarga miskin ini juga baik masyarakat dan pihak swasta dapat bersama-sama
pemerintah ikut membantu penanganan masalah ini agar dapat meningkatkan kualitas keluarga
miskin.
Sasaran ke-6
:
Indikator
:
Meningkatnya partisipasi PSM dan Karang Taruna dalam
penanganan PMKS
Persentase PSM dan Karang Taruna yang aktif dalam program
pemberdayaan dan penanganan PMKS
Sasaran meningkatnya partisipasi PSM dan Karang Taruna dalam penanganan PMKS ini
memiliki satu indikator yaitu persentase PSM dan Karang Taruna yang aktif dalam program
pemberdayaan dan penanganan PMKS, dimana dalam menilai indikator tersebut kriteria yang
86
digunakan ialah tingkat keikutsertaan dan peran aktif setiap PSM dan Karang Taruna dalam
menunjang setiap program atau kegiatan Dinas Sosial Kota Mataram.
PSM dan Karang Taruna merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
yang secara sukarela turut membantu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSM
di Kota Mataram pada tahun 2017 sebanyak 107 orang sedangkan karang taruna sebanyak 50
karang taruna.
Dinas Sosial Kota Mataram selaku Perangkat Daerah yang memiliki kewenanganan dalam
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Mataram memiliki
kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PSM dan Karang Taruna
yang merupakan salah satu bagian dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Dalam rangka meningkatkan kinerja atau peran aktif para PSM dan Karang Taruna dalam
penanganan PMKS, Dinas Sosial Kota Mataram selama Tahun 2017 telah melaksanakan
berbagai kegiatan diantaranya kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
Masyarakat, dan PSKS tersebut diikutsertakan dalam kegiatan pemutakhiran data.
Tabel 3.10 Capaian Sasaran Meningkatnya Partisipasi PSM dan Karang Taruna
dalam penanganan PMKS
No Sasaran/indikator
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1. Capaian sasaran
meningkatnya
partisipasi PSM
dan Karang
Taruna dalam
Penanganan
PMKS
Indikator :
persentase PSM
dan Karang
Taruna yang aktif
dalam program
pemberdayaan
dan penanganan
47,77 % 47,77 % 100 % 50,95 % 50,95 % 100 %
87
PMKS
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kinerja PSM dan Karang Taruna selama tahun
2017 bahwa dari 107 orang PSM yang ada di Kota Mataram terdapat 50 orang PSM yang aktif
baik dalam kegiatan pendataan maupun kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
Masyarakat dan 30 Karang Taruna yang dapat berkembang dan aktif dalam kegiatan
kemasyarakatan.
50 PSM dan 30 Karang Taruna atau sebesar 50,95 % yang dianggap secara aktif dalam
menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Mataram dalam penanganan PMKS. Hal tersebut dinilai
berdasarkan keaktifan dan eksistensi dalam penanggulangan permasalahan sosial di Kota
Mataram.
Setelah memaparkan tentang berbagai capaian sasaran strategis pada Dinas Sosial Kota
Mataram dapat disimpulkan sebagai berikut :
Tabel 3.11 Capaian Kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2017
No. Sasaran Jumlah
Indikator
Ratarata
capaian < 100% = 100% >100%
A Misi 1
1 Meningkatnya
kualitas pelayanan
lanjut usia terlantar
dan anak terlantar
2 100,00 % Sesuai
target
2 Meningkatnya
kualitas pelayanan
bagi korban
bencana alam/sosial
1 100,00 % Sesuai
target
B Misi 2
1 Meningkatnya
kepercayaan diri
bagi penyandang
disabilitas
1 91,20 % Tidak
sesuai
target
88
2 Meningkatnya
perubahan prilaku
pada PMKS BWBLP
dan tumbuhnya
kepercayaan diri
dan kemandirian
bagi Orang Dengan
HIV/Aids (ODHA)
2 100,00 % Sesuai
target
B Misi 3
1 Meningkatnya
kualitas hidup
keluarga miskin
1 100,00 % Sesuai
target
D Misi 4
1 Meningkatnya
partisipasi PSM
dan Karang Taruna
dalam penanganan
PMKS
1 100,00 % Sesuai
target
Jumlah 8 98,90 %
Target kinerja pada Dinas Sosial Kota Mataram pada Tahun 2017 tentunya tidak terlepas dari
berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut :
1. Faktor Pendorong, antara lain :
- Koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif dengan Dinas Sosial Provinsi NTB dan
Kementerian Sosial RI..
- Adanya komitmen dan perhatian yang tinggi dari Kepala Daerah dan Badan Legislatif
dalam menuntaskan permasalahan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan di
Kota Mataram.
- Partisipasi aktif dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kota
Mataram dalam menanggulangi permasalahan PMKS di Kota Mataram.
2. Faktor Penghambat, antara lain :
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial bila dibandingkan
dengan jumlah dan kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- Belum tersedianya panti penampungan untuk optimalisasi pelayanan terhadap PMKS
- Masih belum tersebarluaskannya secara merata tentang penanganan masalah sosial
yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram.
89
3.2.3 Akuntabilitas Keuangan
Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok
dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Mataram dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Mataram melalui Belanja Langsung pada DPA Dinas Sosial Kota Mataram dengan
total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.944.663.755,00 sedangkan realisasi anggaran
mencapai Rp. 3.803.682.393,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,43 %.
Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri Nomor:
13 tahun 2006 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial
Kota Mataram.
Tabel 3.12 Anggaran Pada Dinas Sosial Kota Mataram
Tahun Anggaran 2017
No Uraian Anggaran
Anggaran
Setelah
Perubahan
Perubahan
1. Belanja Tidak Langsung 2.279.262.469 2.309.908.431 30.645.962
2. Belanja Langsung 3.477.228.755 3.944.663.755 467.435.000
Total 5.756.491.224 6.254.572.186 498.080.962
Realisasi masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Non Program
Digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai yang terdiri dari
belanja gaji dan tunjangan dan belanja tambahan penghasilan PNS, dengan jumlah
anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.309.908.431,00 terealisasi sebesar Rp.
2.155.922.961,00 atau 93,33 %.
2) Program Pelayanan Perkantoran
Tujuan program ini untuk mewujudkan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan
teratur serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung
dengan 12 kegiatan, yaitu :
1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
90
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
4. Penyediaan alat tulis kantor.
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
9. Penyediaan makanan dan minuman.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
11. Penyusunan dokumen perencanaan.
12. Penyediaan Administrasi Keuangan.
Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 522.207.255,00 terealisasi sebesar
Rp.491.384.938,00 atau 94,10 %
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tujuan program ini mewujudkan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai dalam
rangka menunjang tupoksi. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 3 kegiatan
yaitu :
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional.
3. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor.
dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 201.159.000,00 terealisasi sebesar Rp.
174.378.000,00 atau 86,69 %
4) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
Tujuan program ini untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan terhadap fakir
miskin/keluarga miskin. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 4 kegiatan yaitu :
a. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
b. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
c. Pemantapan dan Pendampingan e-Warong KUBe Jasa
d. Pemantauan Bantuan Pangan Non Tunai
Dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 956.795.000,00 terealisasi sebesar Rp.
944.945.000,00 atau 98,76 %.
5) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
Tujuan program ini untuk meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 3 kegiatan yaitu :
91
a. Peningkatan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
b. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa.
c. Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).
dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 266.305.000,00 terealisasi sebesar Rp.
284.320.000,00 atau 97,16 %.
6) Program Pembinaan Anak Terlantar
Tujuan program ini untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar serta
pembinaan terhadap anak terlantar. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2
kegiatan yaitu :
a. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar.
b. Penanganan Anak Jalanan (ANJAL)
dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 683.400.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 660.045.000,00 atau 96,58 %.
7) Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Tujuan program ini untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar lansia
serta pembinaan terhadap panti asuhan/panti jompo. Untuk mencapai tujuan tersebut
didukung dengan 1 kegiatan yaitu :
- Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia
Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 217.760.000,00 terealisasi sebesar Rp.
217.133.750,00 atau 99,71 %.
8) Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba
dan penyakit sosial lainnya)
Tujuan program ini untuk meningkatkan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya). Untuk mencapai tujuan tersebut
didukung dengan 1 kegiatan yaitu :
- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial ;
Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 316.797.500,00, terealisasi sebesar Rp.
314.062.500,00 atau 99,14 %.
9) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Tujuan program ini untuk meningkatkan pemberdayaann kelembagaan kesejahteraan sosial.
Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan yaitu :
- Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
92
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 219.537.500,00 terealisasi sebesar Rp.
216.387.500 atau 98,57 %.
10) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Tujuan program ini untuk terhindarnya dan tertanggulanginya masyarakat dari dampak
bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan yaitu:
- Pelatihan Teknik Penanggulangan Bencana dan Pengungsi bagi Satuan Linmas.
Jumlah anggaran pada program tsb sebesar Rp. 16.767.500,00 terealisasi sebesar Rp.
16.767.500,00 atau 100 %.
11) Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial
Tujuan program ini untuk memperkuat dan meningkatkan lembaga kesejahteraan sosial
sehingga dapat membantu masyarakat yang mempunyai permasalahan kesejahteraan sosial.
Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 4 kegiatan yaitu:
a. Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH)
b. Peningkatan Program Keserasian Sosial
c. Penguatan Nilai-Nilai Kepahlawanan
d. Peningkatan Corporate Social Responcibility
Jumlah anggaran pada program tsb sebesar Rp. 408.495.000,00 terealisasi sebesar Rp.
374.894.005,00 atau 91,77 %.
12) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika
Tujuan program ini untuk meningkatkan pembinaan terhadap penyandang disabilitas dan
korban narkotika. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan yaitu :
- Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika
Jumlah anggaran pada program tsb sebesar Rp. 117.425.000,00 terealisasi sebesar Rp.
117.425.000,00 atau 100,00 %.
Target dan realisasi keuangan Dinas Sosial Kota Mataram Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan
secara singkat sebagai berikut:
No Uraian Anggaran Semula
Anggaran Perubahan
Realisasi Anggaran
% dari Anggaran
I Pendapatan 0 0 0 0
Jumlah Pendapatan 0 0 0 0
II Belanja 5.756.491.224 6.254.572.186 5.959.605.354 95,28
1. Belanja Operasi: 5.583.691.224 5.984.172.186 5.693.861.354 95,15
1.1 Belanja Pegawai 3.549.867.469 3.613.903.431 3.425.897.961 94,80
1.2 Belanja Barang 893.873.755 1.098.608.755 1.003.054.643 91,30
93
No Uraian Anggaran Semula
Anggaran Perubahan
Realisasi Anggaran
% dari Anggaran
1.3 Belanja Hibah 1.139.950.000 1.271.660.000 1.264.908.750 99,47
2. Belanja Modal 172.800.000 270.400.000 265.744.000 98,28
2.1 Belanja Modal Tanah 0 0 0 0
2.2 Belanja Modal Peralatan Mesin
172.800.000 270.400.000 265.744.000 98,28
2.3 Belanja Modal Bangunan dan Gedung
0 0 0 0
2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan
0 0 0 0
2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
0 0 0 0
Jumlah Belanja 5.756.491.224 6.254.572.186 5.959.605.354 95,28
Realisasi belanja lebih rendah dari anggarannya sebesar Rp. 294.966.832,00 atau 4,72
% disebabkan karena adanya sisa anggaran dari beberapa program / kegiatan yang
mana belanja untuk kegiatan tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang
semestinya dan adanya negosiasi harga dari beberapa pengadaan, serta adanya sisa
anggaran dari belanja pegawai dari belanja tidak langsung.
Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota
Mataram atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun
anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:
No Uraian Program dan
Kegiatan Uraian Indikator Target Realisasi %
Capaian
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran : terpenuhinya layanan administrasi perkantoran
1 tahun 1 tahun 100 %
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input : dana Output : tersedianya bahan administrasi kantor Outcome: terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor
Rp.1. 950.000
1 tahun
1 tahun
Rp.1. 950.000
1 tahun
1 tahun
100 %
100 %
100 %
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input : dana Output : tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor
Rp. 58.000.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 42.918.526
1 tahun
1 tahun
74 %
100 %
100 %
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Input : Dana Output : Terpeliharanya kendaraan
Rp. 45.700.000
21 unit
Rp. 38.500.000
21 unit
84,25 %
100,00 %
94
Kendaraan Dinas/Operasional
dinas/operasional Outcome : lancarnya pelaksanaan tugas kantor/dinas
1 tahun
1 tahun
100,00 %
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input : dana Output : tersedianya ATK Outcome : terpenuhinya bahan administrasi kantor
Rp. 52.647.255
1 tahun
1 tahun
Rp. 52.647.255
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
100,00 %
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input : dana Output : tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : terpenuhinya bahan administrasi kantor
Rp. 17.500.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 17.493.100
1 tahun
1 tahun
99,96 %
100,00 %
100,00 %
6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input : dana Output : tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 10.200.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 10.200.000
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
100,00 %
7. Kegiatan Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input : dana Output : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 39.400.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 39.400.000
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
100,00 %
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Input : dana Output : tersedianya bahan bacaan surat kabar Outcome : terpenuhinya informasi dari bahan bacaan
Rp. 5.760.000
4 eksemplar
4 eksemplar
Rp. 5.760.000
4 eksemplar
4 eksemplar
100,00 %
100,00 %
100,00 %
9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Input : dana Output : tersedianya makanan dan minuman rapat Outcome : terlaksananya kegiatan rapat kantor
Rp. 6.000.000
1 tahun
1 tahun
Rp.6.000.000
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
100,00 %
10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Input : dana Output : terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome : terpenuhinya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rp. 145.000.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 136.466.112
1 tahun
1 tahun
99,42 %
100 %
100 %
11. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Input : dana Output : terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan
Rp .18.250.000
7 dokumen perencanaan
Rp. 18.250.000
7 dokumen perencanaan
100,00 %
100,00 %
95
Outcome : tersedianya dokumen perencanaan
7 dokumen perencanaan
7 dokumen perencanaan
100,00 %
12 Penyediaan Administrasi Keuangan
Input : dana Output : tersedianya penyediaan administrasi keuangan Outcome : terwujudnya program/kegiatan yang dapat dipertanggung- jawabkan
Rp. 121.800.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 121.800.000
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
100,00 %
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Sasaran : terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor
1 tahun 1 tahun 100,00 %
1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Input : dana Output : tersedianya peralatan gedung kantor Outcome : lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 97.600.000
9 unit
1 tahun
Rp. 93.744.000
9 unit
1 tahun
96,05 %
100,00 %
100,00 %
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Input : dana Output : terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 95.559.000
21 unit
1 tahun
Rp. 72.634.000
21 unit
1 tahun
76,01 %
100,00 %
100,00 %
3. Kegiatan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Input : dana Output : terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Outcome : lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 8.000.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 8.000.000
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
100,00 %
III Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Sasaran : terwujudnya penanganan fakir miskin / keluarga miskin dan PMKS lainnya.
1 tahun 1 tahun 100 %
1. Kegiatan Pelatihan Berusaha bagi Keluarga Miskin
Input : dana Output : terlaksananya kegiatan pelatihan bagi keluarga miskin Outcome : terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup bagi keluarga miskin
Rp. 476.920.000
50 org
50 org
Rp. 471.695.000
50 org
50 org
98,90 %
100,00 %
100,00 %
2. Kegiatan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
Input : dana Output : Terlaksananya pendataan keluarga miskin di Kota Mataram Outcome : Terverifikasi dan
Rp. 295.000.000
1 tahun
Rp. 292.305.000
1 tahun
99,09 %
100,00 %
96
validasi data keluarga miskin di Kota Mataram yang akurat
100 %
100 %
100,00 %
3. Pemantapan dan Pendampingan e-Warong KUBe Jasa
Input : dana Output : terlaksananya pemantapan dan pendampingan e-Warong KUBe Jasa Outcome : terpenuhinya layanan e-Warong KUBe Jasa sesuai harapan
86.000.000
27 KUBe Jasa
27 KUBe Jasa
83.870.000
27 KUbe Jasa
27 KUbe Jasa
97,52 %
100,00 %
100,00 %
4. Pemantapan Bantuan Pangan Non Tunai
Input : dana Output : terlaksananya pemantauan bantuan pangan non tunai Outcome : tersalurnya dengan baik bantuan pangan non tunai
Rp. 98.875.000
1 tahun
1 tahun
97.075.000
1 tahun
1 tahun
98,18 %
100,00 %
100,00 %
IV. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Sasaran : meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
1 tahun 1 tahun 100 %
1. Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Input : dana Output : terlaksananya penyampaian informasi dan data PMKS Outcome : tersedianya informasi dan data yang akurat tentang PMKS
Rp.130.090.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 130.087.300
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
100,00 %
2. Kegiatan Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Input : dana Output : terlaksananya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Outcome : tertanganinya masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa secara optimal
Rp. 99.800.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 91.741.000
1 tahun
1 tahun
91,93 %
100,00 %
100,00 %
3. Kegiatan Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
Input : dana Output : terlaksananya bimbingan sosial bagi PRSE Outcome : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi PRSE
Rp. 54.430.000
30 org
30 org
Rp. 54.430.000
30 org
30 org
100,00 %
100,00 %
100,00 %
V. Program Pembinaan Sasaran : terwujudnya 1 tahun 1 tahun 100,00 %
97
Anak Terlantar penanganan bagi anak terlantar dan anak jalanan
1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
Input : dana Output : terlaksananya bimbingan sosial bagi anak terlantar Outcome : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi anak terlantar
Rp. 142.510.000
149 org
149 org
Rp. 131.370.000
149 org
149 org
92,18 %
100,00 %
100,00 %
2. Penanganan Anak Jalanan (ANJAL)
Input : Dana Output : terlaksananya penanganan Anak Jalanan (ANJAL) Outcome : Berkurangnya populasi ANJAL
Rp. 540.890.000
1 tahun
60 %
528.675.000
1 tahun
60 %
97,74 %
100,00 %
100,00 %
VI Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Sasaran : terpenuhinya layanan bagi lanjut usia
1 tahun 1 tahun 100,00 %
1. Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia
Input : dana Output : terlaksananya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia di dalam dan luar panti Outcome : terwujudnya kesejahteraan bagi lanjut usia
Rp. 217.760.000
50 orang
50 orang
Rp. 217.133.750
50 orang
50 orang
99,71 %
100,00 %
100,00%
VII Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Sasaran : terwujudnya peningkatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, dan penyakit sosial lainnya)
1 tahun 1 tahun 100,00 %
1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial
Input : dana Output : terlaksananya pendidikan dan keterampilan bagi eks penyandang penyakit sosial (pemulung, ODHA dan BWBLP) Outcome : meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi eks penyandang penyakit sosial (pemulung, ODHA dan BWBLP)
Rp. 316.797.500
45 org
45 org
Rp. 314.062.500
45 org
45 org
99,14 %
100,00 %
100,00 %
VIII Program Sasaran : terwujudnya 1 tahun 1 tahun 100,00 %
98
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Input : dana Output : terlaksananya peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat bagi PSKS Outcome : terwujudnya PSKS yang terampil dan mandiri
Rp. 219.537.500
60 PSKS
60 PSKS
Rp. 216.387.500
60 PSKS
60 PSKS
98,57 %
100,00 %
100,00%
IX Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana
Sasaran : terwujudnya penanganan dan penanggulangan masyarakat dan korban bencana
1 tahun 1 tahun 100,00 %
1. Pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas
Input : dana Output : terlaksananya pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi bagi petugas TAGANA Outcome : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi petugas TAGANA dalam menangani bencana alam/bencana sosial
Rp. 16.767.500
30 org
30 org
Rp. 16.767.500
30 org
30 org
100,00 %
100,00 %
100,00 %
X Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial
Sasaran : terwujudnya peningkatan kelembagaan dan kesejahteraan sosial
1 tahun 1 tahun 100,00 %
1. Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH)
Input : dana Output : terlaksananya program keluarga harapan Outcome : terciptanya keluarga harapan di lingkungan masyarakat
Rp. 218.220.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 185.721.505
1 tahun
1 tahun
85,11 %
100,00 %
100,00 %
2. Peningkatan Program Keserasian Sosial
Input : dana Output : terlaksananya program keserasian sosial Outcome : terlindunginya masyarakat dari rawan konflik sosial
Rp. 30.875.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 30.875.000
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
100,00 %
3. Penguatan Nilai-Nilai Kepahlawanan
Input : dana Output : terlaksananya penguatan nilai-nilai kepahlawanan Outcome :
122.425.000
50 orang
50 orang
122.425.000
50 orang
50 orang
100,00 %
100,00 %
100,00 %
4. Peningkatan Corporate Social
Input : dana Output : meningkatnya
36.975.000 35.872.500 97,02 %
99
Responcibility (CSR) peran serta perusahaan/pihak swasta dalam penanganan PMKS Outcome : terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui CSR/TSP
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
XI Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika
Sasaran : terwujudnya pembinaan para penyandang disabilitas dan korban narkotika
1 tahun 1 tahun 100,00 %
1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika
Input : dana
Output : terlaksananya pembinaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan korban narkotika
Outcome : terwujudnya kemandirian dan tumbuhnya kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas dan korban narkotika
Rp. 117.425.000
120 orang
120 orang
Rp. 117.425.000
120 orang
120 orang
100,00 %
100,00 %
100,00 %
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Dinas Sosial Kota Mataram tahun 2017 merupakan rangkaian
dan mekanisme dalam perencanaan dan pelaporan kinerja Pemerintah Kota Mataram yang di
awali dari rencana pembangunan jangka menegah RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021,
rencana kinerja atau RKT tahun 2017, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kota
Mataram tahun 2017 dan perjanjian kinerja yang harus di pertanggung jawabkan tingkat
pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kota Mataram
tersebut.
Dinas Sosial Kota Mataram berkewajiban mencapai target-target tersebut sebagai
bentuk pertanggungjawaban kinerja instansinya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan.dan
kegagalan dalam pencapaian rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja,
maka pengukuran kinerja adalah cara yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka kemajuan
program kearah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007, tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
100
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka diperlukan Indikator Kinerja
Utama bagi setiap Perangkat Daerah dalam rangka pengukuran kinerja.
3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator capaian kinerja
sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja utama (IKU). Untuk itu pertama
kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama
terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis
dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Indikator kinerja utama yang menjadi pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :
9. Persentase penanganan lanjut usia terlantar luar panti dan dalam panti.
10. Persentase penanganan anak terlantar luar panti dan dalam panti.
11. Persentase respontime penanganan korban bencana alam/bencana sosial.
12. Persentase penyandang disabilitas yang tumbuh kepercayaan dirinya.
13. Persentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami
perubahan prilaku.
14. Persentase ODHA yang tumbuh kepercayaan dirinya dan mampu hidup mandiri.
15. Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya.
16. Persentase PSM dan Karang Taruna yang aktif dalam program pemberdayaan dan
penanganan PMKS.
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2017
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1 Persentase penanganan lanjut usia
terlantar luar panti dan dalam panti
% 5,61 5,61 100
2 Persentase penanganan anak
terlantar luar panti dan dalam panti
% 3,13 3,13 100
101
3 Persentase respontime penanganan
korban bencana alam/bencana social
% 100 100 100
4 Persentase penyandang disabilitas
yang tumbuh kepercayaan dirinya
% 13,53 12,34 91,20
5 Persentase Bekas Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan yang
mengalami perubahan prilaku
% 3,68 3,68 100
6 Persentase ODHA yang tumbuh
kepercayaan dirinya dan mampu
hidup mandiri
% 3,80 3,80 100
7 Persentase keluarga miskin yang
meningkat kualitas hidupnya
% 0,19 0,19 100
8 Persentase PSM dan Karang Taruna
yang aktif dalam program
pemberdayaan dan penanganan
PMKS
% 50,95 50,95 100
Rata-rata Capaian IKU 98,90 %
Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada Dinas Sosial Kota Mataram sebesar 98,90 %. Hal ini mencerminkan bahwa Dinas Sosial
Kota Mataram telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada Bidang
Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan target kinerja yang tercantum dalam Indikator
Kinerja Utama (IKU).
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
3.2.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi
dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
102
Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan
capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya
masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja
sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan
pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai
berikut :
Tabel 3.2 Skala Pengukuran Kinerja
No Nilai Capaian Interpretasi
1.
2.
3.
> 100%
= 100%
< 100%
Tercapai Melebihi Target
Tercapai Sesuai Target
Tidak Tercapai
Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kota Mataram dapat memberikan gambaran penilaian
tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang
ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 - 2021 maupun Renja Tahun 2017. Sesuai ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi
instansi pemerintah, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja
(outcome).
3.2.2 . Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Secara umum Dinas Sosial Kota Mataram telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran
yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Sosial Kota Mataram sebanyak 6 (enam)
sasaran.
103
Pada tahun 2017 ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator
kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017. Dari 6 (enam) sasaran dengan
indikator kinerja sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja, yaitu :
Sasaran 1 :
Indikator 1 :
Indikator 2 :
Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS Lanjut Usia Terlantar dan Anak
Terlantar
Persentase penanganan lanjut usia terlantar luar panti dan dalam panti
Persentase penanganan anak terlantar luar panti dan dalam panti
Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS lanjut usia terlantar dan anak terlantar
memiliki 2 (dua) indikator yaitu :
- Persentase penanganan lanjut usia terlantar dalam panti dan luar panti
- Persentase penanganan anak terlantar dalam panti dan luar panti
Kriteria yang digunakan pada sasaran pertama untuk indikator ke-1 adalah jumlah lanjut usia
terlantar yang mendapatkan penanganan baik yang ada di dalam panti maupun luar panti berupa
bimbingan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar. Jumlah lanjut usia
terlantar pada tahun 2017 sebanyak 891 orang, jumlah yang mendapat penanganan baik berupa
bimbingan maupun bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya pada tahun 2017 sebanyak 50
orang.
3.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Penanganan Lanjut Usia Terlantar
No Sasaran/indikator
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1. Capaian sasaran
meningkatnya
kualitas pelayanan
bagi PMKS lanjut
usia terlantar.
Indikator :
Persentase
5,61 % 5,61 % 100 % 5,61 % 5,61 % 100 %
104
penanganan lanjut
usia terlantar luar
panti dan dalam
panti
Kriteria yang digunakan pada sasaran pertama untuk indikator ke-2 adalah jumlah anak terlantar
yang mendapatkan penanganan baik yang ada di dalam panti maupun luar panti berupa
bimbingan belajar untuk praktek kerja dan pemberian bantuan dan pemenuhan kebutuhan bagi
anak terlantar.
Yang dimaksud dengan anak terlantar ialah anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam)
tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah
dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang
tua/keluarga. Dengan kriteria sebagai berikut :
d. berasal dari keluarga fakir miskin;
e. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
f. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
Target pencapaian pada indikator persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
sebesar 3,13 % dari jumlah anak terlantar yang terdata di Kota Mataram pada Tahun 2017 yakni
sebanyak 4.767 orang. Pemenuhan kebutuhan dasar anak dilakukan melalui pemenuhan
kebutuhan pendidikan, pengasuhan, atau kebutuhan sandang dan pangan. Realisasi capaian
indikator persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 3,13 % atau
sebanyak 149 orang, terdiri dari 50 orang anak terlantar luar panti yang mendapat bimbingan dan
pemenuhan kebutuhan dasar berupa perlengkapan sekolah, petirahan anak asuh RPPSA
sebanyak 45 orang anak, 20 orang anak asuh PSBR, dan 34 orang pengurus panti diberikan
sosialisasi pembekalan dan pemberian sembako untuk panti anak.
3.4 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS Lanjut Usia
Terlantar dan Anak Terlantar
No Sasaran/indikator
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
105
1. Capaian sasaran
meningkatnya
kualitas pelyanan
bagi PMKS lanjut
usia terlantar dan
anak terlantar
Indikator :
persentase
penanganan anak
terlantar luar panti
dan dalam panti
2,35 % 2,35 % 100 % 3,13 % 3,13 % 100 %
Sasaran ke-2 :
Indikator :
Meningkatnya kualitas pelayanan bagi korban bencana alam/sosial
Persentase respontime penanganan bencana alam/sosial
Sasaran meningkatnya pelayanan bagi korban bencana alam/sosial memiliki satu indikator yaitu :
- Persentase respontime penanganan korban bencana alam/sosial.
Kriteria yang dipakai untuk indikator diatas adalah penyampaian bantuan logistik bagi korban
bencana alam/sosial kurang dari 2 (dua) hari sejak mendapatkan informasi kejadian bencana
alam/sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Jumlah korban bencana alam
dan bencana sosial yang terjadi selama tahun 2017 sebanyak 178 orang/KK terdiri dari bencana
alam 101 orang/KK dan bencana sosial sebanyak 77 orang/KK. Selama terjadi bencana baik
bencana alam dan bencana sosial, Dinas Sosial Kota Mataram tetap sigap dalam penanganan
korban bencana terutama dalam penyampaian logistik untuk para korban bencana alam/sosial.
Sejak informasi kejadian bencana tersebut disampaikan/diperoleh oleh Dinas Sosial Kota
Mataram, aparat Dinas Sosial Kota Mataram dan dibantu oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
pada saat itu tanggap menangani kejadian bencana sesuai dengan prosedur dan
kewenangannya. Selama kejadian bencana alam/sosial yang terjadi di Kota Mataram semua
dapat tertangani dengan baik dan tepat waktu termasuk penyampaian bantuan logistik bencana
alam/sosial.
3.5 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi Korban
Bencana Alam/Sosial
No Sasaran/indikator Tahun 2016 Tahun 2017
106
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1. Capaian Sasaran
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan bagi
Korban Bencana
Alam/Sosial
Indikator :
Persentase
respontime
penanganan
bencana
alam/sosial
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Sasaran 2 :
Indikator :
Meningkatnya kepercayaan diri bagi Penyandang Disabilitas
Persentase penyandang disabilitas yang tumbuh kepercayaan dirinya
Sasaran meningkatnya kepercayaan diri bagi Penyandang Disabilitas memiliki satu indikator yaitu
:
- Persentase penyandang disabilitas yang tumbuh kepercayaan dirinya.
Kriteria yang digunakan ialah jumlah penyandang disabilitas yang dianggap sudah bisa
bermasyarakat, tidak rendah diri dan mau mengikuti kegiatan pelatihan serta berkeinginan untuk
berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota
Mataram pada tahun 2017 sebanyak 932 orang dan yang telah diberikan pelatihan dan bantuan
serta bimbingan sebanyak 115 orang, 15 orang diberikan pelatihan dan ketrampilan pembuatan
juice dan diberikan bantuan peralatan berupa rombong juice beserta bahan pembuatan juice,
sedangkan 100 orang diberikan bantuan sembako dan bimbingan sosial. Capaian sasaran ini
tidak mencapai 100 %, karena jumlah Penyandang Disabilitas pada tahun 2017 meningkat dari
850 orang menjadi 932 orang.
107
3.6 Capaian Sasaran Meningkatnya Kepercayaan Diri bagi Penyandang Disabilitas
No Sasaran/indikator
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1. Capaian sasaran
meningkatnya
kepercayaan diri
bagi penyandang
disabilitas
Indikator :
Persentase
penyandang
disabilitas yang
tumbuh
kepercayaan
dirinya
5,29 % 5,29 % 100 % 13,53 % 12,34 % 91,20 %
Sasaran ke-4 :
Indikator ke-1 :
Indikator ke-2 :
Meningkatnya perubahan prilaku pada PMKS BWBLP dan tumbuhnya
kepercayaan diri dan kemandirian pada Orang Dengan HIV/Aids
(ODHA)
Persentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang
mengalami perubahan prilaku
Persentase ODHA yang tumbuh kepercayaan dirinya dan mampu hidup
mandiri
Sasaran meningkatnya perubahan prilaku pada PMKS BWBLP dan tumbuhnya kepercayaan diri
dan kemandirian bagi Orang Dengan HIV/Aids (ODHA) memiliki dua indikator yaitu :
- Persentase Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami
perubahan prilaku.
- Persentase ODHA yang tumbuh kepercayaan dirinya dan mampu hidup mandiri
Kriteria untuk indikator ke-1 yang digunakan adalah jumlah penyandang BWBLP yang sudah
dapat bermasyarakat dan memperlihatkan perubahan prilaku yang lebih baik dari sebelumnya
dan tidak melakukan perbuatan yang melwan hukum / tindak pidana lagi.
108
Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) di Kota Mataram pada tahun
2017 sebanyak 408 orang sedangkan yang mendapat penanganan berupa bimbingan sosial,
ketrampilan dan bantuan peralatan berupa etalase dan sembako sebanyak 15 orang.
3.7 Capaian Sasaran meningkatnya perubahan prilaku pada PMKS BWBLP
dan
tumbuhnya kepercayaan diri dan kemandirian bagi ODHA
No Sasaran /
indikator
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1. Capaian
sasaran
Meningkatnya
perubahan
prilaku pada
PMKS BWBLP
dan tumbuhnya
kepercayaan diri
dan kemandirian
bagi ODHA
Indikator
persentase
Bekas Warga
Binaan
Lembaga
Pemasyarakatan
yang mengalami
perubahan
prilaku
- - - 3,68 % 3,68 % 100 %
Kriteria untuk indikator ke-2 yang digunakan ialah jumlah penyandang ODHA yang dianggap
sudah bisa bermasyarakat, tidak rendah diri dan mau mengikuti kegiatan pelatihan serta
berkeinginan untuk berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah ODHA di
Kota Mataram pada tahun 2017 sebanyak 395 orang, yang diberikan bimbingan sosial, pelatihan
ketrampilan dan bantuan peralatan sebanyak 15 orang. Jenis pelatihan yang diberikan adalah
pelatihan kewirausahaan dengan jenis bantuan untuk usaha warung yaitu etalase dan sembako
sebagai barang dagangan.
109
3.9 Capaian Sasaran Meningkatnya Kepercayaan Diri dan Kemandirian
bagi ODHA
No No. Sasaran/indikator
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1. Capaian sasaran
meningkatnya
kepercayaan diri
dan kemandirian
bagi ODHA
Indikator :
Persentase ODHA
yang tumbuh
kepercayaan
dirinya dan
mampu hidup
mandiri
3,80 % 3,80 % 100 % 3,80 % 3,80 % 100 %
Sasaran ke-5 :
Indikator ke-1:
Meningkatnya kualitas hidup bagi keluarga miskin
Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya.
Sasaran meningkatnya kualitas hidup bagi keluarga miskin terdiri atas 1 (satu) indikator, yaitu:
- Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan
Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dengan keluarga miskin ialah orang yang sama sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi
tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya
dan/atau keluarganya. Kriteria yang digunakan dalam menentukan keluarga miskin ialah kriteria
yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) yaitu :
15. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang;
16. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
17. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbi kayu berkualitas rendah/tembok tanpa
diplester;
18. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
110
19. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
20. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
21. Bahan bakar untuk memasak sehari-hariadalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
22. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
23. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
24. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
25. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
26. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m2, buruh
tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan
pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan;
27. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD;
28. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti
sepeda motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya
*Jika minimal 9 variabel di atas terpenuhi maka dianggap rumah tangga miskin
Jumlah keluarga miskin di Kota Mataram berdasarkan data yang digunakan oleh Kementerian
Sosial RI ialah sebanyak 25.680 KK. Dalam mengukur peningkatan kualitas hidup keluarga
miskin, kriteria yang digunakan ialah keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya
melaluipemberian bantuan berupa bantuan pelatihan dan ketrampilan dan bantuan
peralatan/barang yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan pendapatannya. Nilai
capaian persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya mencapai 0,19 % atau
sebanyak 50 KK dari jumlah keluarga miskin sebesar 25.680 KK. Pencapaian sebesar 0,19 %
tersebut berasal dari pemberian pelatihan dan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) yang
bersumber dari APBD Kota Mataram sebanyak 50 KK dalam bentuk barang usaha untuk warung
berupa etalase dan sembako untuk barang dagangan yang diharapkan dapat meningkatkan
tingkat pendapatan keluarga miskin. Penanganan keluarga miskin juga mendapat dukungan baik
dari Dinas Sosial Provini NTB maupun dari Kementerian Sosial RI. Dimana pada tahun 2017 Kota
Mataram mendapat bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBe) untuk 30 kelompok dimana
masing-masing kelompok sebanyak 10 orang. Setiap kelompok mendapat bantuan modal usaha
sebesar Rp. 20.000.000, total bantuan sebesar Rp. 600.000.000.
111
Tabel 3.9 Capaian Indikator pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup
bagi Keluarga Miskin
No Sasaran/Indikator
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian
(%) Target
Realisasi Capaian
(%)
1. Capaiam sasaran
meningkatnya
kualitas hidup bagi
keluarga miskin
Indikator :
persentase
keluarga miskin
yang meningkat
kualitas hidupnya
0,25 % 0,25 % 100 % 0,19 % 0,19 % 100%
Pencapaian sasaran strategis ke-5 yaitu meningkatnya kualitas hidup bagi keluarga miskin telah
mencapai target tetapi dilihat dari persentase penanganannya masih dikatakan relatif kecil
dibanding dengan jumlah keluarga miskin yang ada di Kota Mataram. Diharapkan dalam
penanganan keluarga miskin ini juga baik masyarakat dan pihak swasta dapat bersama-sama
pemerintah ikut membantu penanganan masalah ini agar dapat meningkatkan kualitas keluarga
miskin.
Sasaran ke-6 :
Indikator :
Meningkatnya partisipasi PSM dan Karang Taruna dalam penanganan
PMKS
Persentase PSM dan Karang Taruna yang aktif dalam program
pemberdayaan dan penanganan PMKS
Sasaran meningkatnya partisipasi PSM dan Karang Taruna dalam penanganan PMKS ini
memiliki satu indikator yaitu persentase PSM dan Karang Taruna yang aktif dalam program
pemberdayaan dan penanganan PMKS, dimana dalam menilai indikator tersebut kriteria yang
digunakan ialah tingkat keikutsertaan dan peran aktif setiap PSM dan Karang Taruna dalam
menunjang setiap program atau kegiatan Dinas Sosial Kota Mataram.
112
PSM dan Karang Taruna merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
yang secara sukarela turut membantu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSM
di Kota Mataram pada tahun 2017 sebanyak 107 orang sedangkan karang taruna sebanyak 50
karang taruna.
Dinas Sosial Kota Mataram selaku Perangkat Daerah yang memiliki kewenanganan dalam
pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Mataram memiliki
kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PSM dan Karang Taruna
yang merupakan salah satu bagian dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Dalam rangka meningkatkan kinerja atau peran aktif para PSM dan Karang Taruna dalam
penanganan PMKS, Dinas Sosial Kota Mataram selama Tahun 2017 telah melaksanakan
berbagai kegiatan diantaranya kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
Masyarakat, dan PSKS tersebut diikutsertakan dalam kegiatan pemutakhiran data.
Tabel 3.10 Capaian Sasaran Meningkatnya Partisipasi PSM dan Karang Taruna
dalam penanganan PMKS
No Sasaran/indikator
Tahun 2016 Tahun 2017
Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi
Capaian
(%)
1. Capaian sasaran
meningkatnya
partisipasi PSM
dan Karang
Taruna dalam
Penanganan
PMKS
Indikator :
persentase PSM
dan Karang
Taruna yang aktif
dalam program
pemberdayaan
dan penanganan
PMKS
47,77 % 47,77 % 100 % 50,95 % 50,95 % 100 %
113
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kinerja PSM dan Karang Taruna selama tahun
2017 bahwa dari 107 orang PSM yang ada di Kota Mataram terdapat 50 orang PSM yang aktif
baik dalam kegiatan pendataan maupun kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
Masyarakat dan 30 Karang Taruna yang dapat berkembang dan aktif dalam kegiatan
kemasyarakatan.
50 PSM dan 30 Karang Taruna atau sebesar 50,95 % yang dianggap secara aktif dalam
menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Mataram dalam penanganan PMKS. Hal tersebut dinilai
berdasarkan keaktifan dan eksistensi dalam penanggulangan permasalahan sosial di Kota
Mataram.
Setelah memaparkan tentang berbagai capaian sasaran strategis pada Dinas Sosial Kota
Mataram dapat disimpulkan sebagai berikut :
Tabel 3.11 Capaian Kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Mataram Tahun 2017
No. Sasaran Jumlah
Indikator
Ratarata
capaian < 100% = 100% >100%
A Misi 1
1 Meningkatnya
kualitas pelayanan
lanjut usia terlantar
dan anak terlantar
2 100,00 % Sesuai
target
2 Meningkatnya
kualitas pelayanan
bagi korban
bencana alam/sosial
1 100,00 % Sesuai
target
B Misi 2
1 Meningkatnya
kepercayaan diri
bagi penyandang
disabilitas
1 91,20 % Tidak
sesuai
target
2 Meningkatnya
perubahan prilaku
pada PMKS BWBLP
dan tumbuhnya
kepercayaan diri
dan kemandirian
2 100,00 % Sesuai
target
114
bagi Orang Dengan
HIV/Aids (ODHA)
B Misi 3
1 Meningkatnya
kualitas hidup
keluarga miskin
1 100,00 % Sesuai
target
D Misi 4
1 Meningkatnya
partisipasi PSM
dan Karang Taruna
dalam penanganan
PMKS
1 100,00 % Sesuai
target
Jumlah 8 98,90 %
Target kinerja pada Dinas Sosial Kota Mataram pada Tahun 2017 tentunya tidak terlepas dari
berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut :
3. Faktor Pendorong, antara lain :
- Koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif dengan Dinas Sosial Provinsi NTB dan
Kementerian Sosial RI..
- Adanya komitmen dan perhatian yang tinggi dari Kepala Daerah dan Badan Legislatif
dalam menuntaskan permasalahan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan di
Kota Mataram.
- Partisipasi aktif dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kota
Mataram dalam menanggulangi permasalahan PMKS di Kota Mataram.
4. Faktor Penghambat, antara lain :
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial bila dibandingkan
dengan jumlah dan kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- Belum tersedianya panti penampungan untuk optimalisasi pelayanan terhadap PMKS
- Masih belum tersebarluaskannya secara merata tentang penanganan masalah sosial
yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram.
115
3.2.3 Akuntabilitas Keuangan
Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok
dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Mataram dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Mataram melalui Belanja Langsung pada DPA Dinas Sosial Kota Mataram dengan
total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.944.663.755,00 sedangkan realisasi anggaran
mencapai Rp. 3.803.682.393,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,43 %.
Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri Nomor:
13 tahun 2006 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial
Kota Mataram.
Tabel 3.12 Anggaran Pada Dinas Sosial Kota Mataram
Tahun Anggaran 2017
No Uraian Anggaran
Anggaran
Setelah
Perubahan
Perubahan
1. Belanja Tidak Langsung 2.279.262.469 2.309.908.431 30.645.962
2. Belanja Langsung 3.477.228.755 3.944.663.755 467.435.000
Total 5.756.491.224 6.254.572.186 498.080.962
Realisasi masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :
13) Non Program
Digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai yang terdiri dari
belanja gaji dan tunjangan dan belanja tambahan penghasilan PNS, dengan jumlah
anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.309.908.431,00 terealisasi sebesar Rp.
2.155.922.961,00 atau 93,33 %.
14) Program Pelayanan Perkantoran
Tujuan program ini untuk mewujudkan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan
teratur serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung
dengan 12 kegiatan, yaitu :
1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
116
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
4. Penyediaan alat tulis kantor.
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
9. Penyediaan makanan dan minuman.
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
11. Penyusunan dokumen perencanaan.
12. Penyediaan Administrasi Keuangan.
Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 522.207.255,00 terealisasi sebesar
Rp.491.384.938,00 atau 94,10 %
15) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tujuan program ini mewujudkan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai dalam
rangka menunjang tupoksi. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 3 kegiatan
yaitu :
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional.
3. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor.
dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 201.159.000,00 terealisasi sebesar Rp.
174.378.000,00 atau 86,69 %
16) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
Tujuan program ini untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan terhadap fakir
miskin/keluarga miskin. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 4 kegiatan yaitu :
a. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
b. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
c. Pemantapan dan Pendampingan e-Warong KUBe Jasa
d. Pemantauan Bantuan Pangan Non Tunai
Dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 956.795.000,00 terealisasi sebesar Rp.
944.945.000,00 atau 98,76 %.
17) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
Tujuan program ini untuk meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 3 kegiatan yaitu :
117
a. Peningkatan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
b. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa.
c. Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).
dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 266.305.000,00 terealisasi sebesar Rp.
284.320.000,00 atau 97,16 %.
18) Program Pembinaan Anak Terlantar
Tujuan program ini untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar serta
pembinaan terhadap anak terlantar. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2
kegiatan yaitu :
a. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar.
b. Penanganan Anak Jalanan (ANJAL)
dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 683.400.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 660.045.000,00 atau 96,58 %.
19) Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Tujuan program ini untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar lansia
serta pembinaan terhadap panti asuhan/panti jompo. Untuk mencapai tujuan tersebut
didukung dengan 1 kegiatan yaitu :
- Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia
Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 217.760.000,00 terealisasi sebesar Rp.
217.133.750,00 atau 99,71 %.
20) Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba
dan penyakit sosial lainnya)
Tujuan program ini untuk meningkatkan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya). Untuk mencapai tujuan tersebut
didukung dengan 1 kegiatan yaitu :
- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial ;
Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 316.797.500,00, terealisasi sebesar Rp.
314.062.500,00 atau 99,14 %.
21) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Tujuan program ini untuk meningkatkan pemberdayaann kelembagaan kesejahteraan sosial.
Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan yaitu :
- Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
118
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 219.537.500,00 terealisasi sebesar Rp.
216.387.500 atau 98,57 %.
22) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Tujuan program ini untuk terhindarnya dan tertanggulanginya masyarakat dari dampak
bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan yaitu:
- Pelatihan Teknik Penanggulangan Bencana dan Pengungsi bagi Satuan Linmas.
Jumlah anggaran pada program tsb sebesar Rp. 16.767.500,00 terealisasi sebesar Rp.
16.767.500,00 atau 100 %.
23) Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial
Tujuan program ini untuk memperkuat dan meningkatkan lembaga kesejahteraan sosial
sehingga dapat membantu masyarakat yang mempunyai permasalahan kesejahteraan sosial.
Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 4 kegiatan yaitu:
a. Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH)
b. Peningkatan Program Keserasian Sosial
c. Penguatan Nilai-Nilai Kepahlawanan
d. Peningkatan Corporate Social Responcibility
Jumlah anggaran pada program tsb sebesar Rp. 408.495.000,00 terealisasi sebesar Rp.
374.894.005,00 atau 91,77 %.
24) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika
Tujuan program ini untuk meningkatkan pembinaan terhadap penyandang disabilitas dan
korban narkotika. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan yaitu :
- Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika
Jumlah anggaran pada program tsb sebesar Rp. 117.425.000,00 terealisasi sebesar Rp.
117.425.000,00 atau 100,00 %.
Target dan realisasi keuangan Dinas Sosial Kota Mataram Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan
secara singkat sebagai berikut:
No Uraian Anggaran Semula
Anggaran Perubahan
Realisasi Anggaran
% dari Anggaran
I Pendapatan 0 0 0 0
Jumlah Pendapatan 0 0 0 0
II Belanja 5.756.491.224 6.254.572.186 5.959.605.354 95,28
1. Belanja Operasi: 5.583.691.224 5.984.172.186 5.693.861.354 95,15
1.1 Belanja Pegawai 3.549.867.469 3.613.903.431 3.425.897.961 94,80
1.2 Belanja Barang 893.873.755 1.098.608.755 1.003.054.643 91,30
119
No Uraian Anggaran Semula
Anggaran Perubahan
Realisasi Anggaran
% dari Anggaran
1.3 Belanja Hibah 1.139.950.000 1.271.660.000 1.264.908.750 99,47
2. Belanja Modal 172.800.000 270.400.000 265.744.000 98,28
2.1 Belanja Modal Tanah 0 0 0 0
2.2 Belanja Modal Peralatan Mesin
172.800.000 270.400.000 265.744.000 98,28
2.3 Belanja Modal Bangunan dan Gedung
0 0 0 0
2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan
0 0 0 0
2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
0 0 0 0
Jumlah Belanja 5.756.491.224 6.254.572.186 5.959.605.354 95,28
Realisasi belanja lebih rendah dari anggarannya sebesar Rp. 294.966.832,00 atau 4,72
% disebabkan karena adanya sisa anggaran dari beberapa program / kegiatan yang
mana belanja untuk kegiatan tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang
semestinya dan adanya negosiasi harga dari beberapa pengadaan, serta adanya sisa
anggaran dari belanja pegawai dari belanja tidak langsung.
Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota
Mataram atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun
anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:
No Uraian Program dan
Kegiatan Uraian Indikator Target Realisasi %
Capaian
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran : terpenuhinya layanan administrasi perkantoran
1 tahun 1 tahun 100 %
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Input : dana Output : tersedianya bahan administrasi kantor Outcome: terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor
Rp.1. 950.000
1 tahun
1 tahun
Rp.1. 950.000
1 tahun
1 tahun
100 %
100 %
100 %
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input : dana Output : tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor
Rp. 58.000.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 42.918.526
1 tahun
1 tahun
74 %
100 %
100 %
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Input : Dana Output : Terpeliharanya kendaraan
Rp. 45.700.000
21 unit
Rp. 38.500.000
21 unit
84,25 %
100,00 %
120
Kendaraan Dinas/Operasional
dinas/operasional Outcome : lancarnya pelaksanaan tugas kantor/dinas
1 tahun
1 tahun
100,00 %
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Input : dana Output : tersedianya ATK Outcome : terpenuhinya bahan administrasi kantor
Rp. 52.647.255
1 tahun
1 tahun
Rp. 52.647.255
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
100,00 %
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input : dana Output : tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : terpenuhinya bahan administrasi kantor
Rp. 17.500.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 17.493.100
1 tahun
1 tahun
99,96 %
100,00 %
100,00 %
6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input : dana Output : tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 10.200.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 10.200.000
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
100,00 %
7. Kegiatan Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input : dana Output : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 39.400.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 39.400.000
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
100,00 %
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Input : dana Output : tersedianya bahan bacaan surat kabar Outcome : terpenuhinya informasi dari bahan bacaan
Rp. 5.760.000
4 eksemplar
4 eksemplar
Rp. 5.760.000
4 eksemplar
4 eksemplar
100,00 %
100,00 %
100,00 %
9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Input : dana Output : tersedianya makanan dan minuman rapat Outcome : terlaksananya kegiatan rapat kantor
Rp. 6.000.000
2 tahun
1 tahun
Rp.6.000.000
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
100,00 %
10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Input : dana Output : terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome : terpenuhinya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rp. 145.000.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 136.466.112
1 tahun
1 tahun
99,42 %
100 %
100 %
11. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Input : dana Output : terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan
Rp .18.250.000
7 dokumen perencanaan
Rp. 18.250.000
7 dokumen perencanaan
100,00 %
100,00 %
121
Outcome : tersedianya dokumen perencanaan
7 dokumen perencanaan
7 dokumen perencanaan
100,00 %
12 Penyediaan Administrasi Keuangan
Input : dana Output : tersedianya penyediaan administrasi keuangan Outcome : terwujudnya program/kegiatan yang dapat dipertanggung- jawabkan
Rp. 121.800.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 121.800.000
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
100,00 %
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Sasaran : terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor
1 tahun 1 tahun 100,00 %
1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Input : dana Output : tersedianya peralatan gedung kantor Outcome : lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 97.600.000
9 unit
1 tahun
Rp. 93.744.000
9 unit
1 tahun
96,05 %
100,00 %
100,00 %
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Input : dana Output : terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 95.559.000
21 unit
1 tahun
Rp. 72.634.000
21 unit
1 tahun
76,01 %
100,00 %
100,00 %
3. Kegiatan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Input : dana Output : terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Outcome : lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 8.000.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 8.000.000
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
100,00 %
III Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Sasaran : terwujudnya penanganan fakir miskin / keluarga miskin dan PMKS lainnya.
1 tahun 1 tahun 100 %
1. Kegiatan Pelatihan Berusaha bagi Keluarga Miskin
Input : dana Output : terlaksananya kegiatan pelatihan bagi keluarga miskin Outcome : terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup bagi keluarga miskin
Rp. 476.920.000
50 org
50 org
Rp. 471.695.000
50 org
50 org
98,90 %
100,00 %
100,00 %
2. Kegiatan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
Input : dana Output : Terlaksananya pendataan keluarga miskin di Kota Mataram Outcome : Terverifikasi dan
Rp. 295.000.000
1 tahun
Rp. 292.305.000
1 tahun
99,09 %
100,00 %
122
validasi data keluarga miskin di Kota Mataram yang akurat
100 %
100 %
100,00 %
3. Pemantapan dan Pendampingan e-Warong KUBe Jasa
Input : dana Output : terlaksananya pemantapan dan pendampingan e-Warong KUBe Jasa Outcome : terpenuhinya layanan e-Warong KUBe Jasa sesuai harapan
86.000.000
27 KUBe Jasa
27 KUBe Jasa
83.870.000
27 KUbe Jasa
27 KUbe Jasa
97,52 %
100,00 %
100,00 %
4. Pemantapan Bantuan Pangan Non Tunai
Input : dana Output : terlaksananya pemantauan bantuan pangan non tunai Outcome : tersalurnya dengan baik bantuan pangan non tunai
Rp. 98.875.000
1 tahun
1 tahun
97.075.000
1 tahun
1 tahun
98,18 %
100,00 %
100,00 %
IV. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Sasaran : meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
1 tahun 1 tahun 100 %
1. Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Input : dana Output : terlaksananya penyampaian informasi dan data PMKS Outcome : tersedianya informasi dan data yang akurat tentang PMKS
Rp.130.090.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 130.087.300
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
100,00 %
2. Kegiatan Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Input : dana Output : terlaksananya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Outcome : tertanganinya masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa secara optimal
Rp. 99.800.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 91.741.000
1 tahun
1 tahun
91,93 %
100,00 %
100,00 %
3. Kegiatan Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
Input : dana Output : terlaksananya bimbingan sosial bagi PRSE Outcome : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi PRSE
Rp. 54.430.000
30 org
30 org
Rp. 54.430.000
30 org
30 org
100,00 %
100,00 %
100,00 %
V. Program Pembinaan Sasaran : terwujudnya 1 tahun 1 tahun 100,00 %
123
Anak Terlantar penanganan bagi anak terlantar dan anak jalanan
1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
Input : dana Output : terlaksananya bimbingan sosial bagi anak terlantar Outcome : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi anak terlantar
Rp. 142.510.000
149 org
149 org
Rp. 131.370.000
149 org
149 org
92,18 %
100,00 %
100,00 %
2. Penanganan Anak Jalanan (ANJAL)
Input : Dana Output : terlaksananya penanganan Anak Jalanan (ANJAL) Outcome : Berkurangnya populasi ANJAL
Rp. 540.890.000
1 tahun
60 %
528.675.000
1 tahun
60 %
97,74 %
100,00 %
100,00 %
VI Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Sasaran : terpenuhinya layanan bagi lanjut usia
1 tahun 1 tahun 100,00 %
1. Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia
Input : dana Output : terlaksananya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia di dalam dan luar panti Outcome : terwujudnya kesejahteraan bagi lanjut usia
Rp. 217.760.000
50 orang
50 orang
Rp. 217.133.750
50 orang
50 orang
99,71 %
100,00 %
100,00%
VII Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Sasaran : terwujudnya peningkatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, dan penyakit sosial lainnya)
1 tahun 1 tahun 100,00 %
1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial
Input : dana Output : terlaksananya pendidikan dan keterampilan bagi eks penyandang penyakit sosial (pemulung, ODHA dan BWBLP) Outcome : meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi eks penyandang penyakit sosial (pemulung, ODHA dan BWBLP)
Rp. 316.797.500
45 org
45 org
Rp. 314.062.500
45 org
45 org
99,14 %
100,00 %
100,00 %
VIII Program Sasaran : terwujudnya 1 tahun 1 tahun 100,00 %
124
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Input : dana Output : terlaksananya peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat bagi PSKS Outcome : terwujudnya PSKS yang terampil dan mandiri
Rp. 219.537.500
60 PSKS
60 PSKS
Rp. 216.387.500
60 PSKS
60 PSKS
98,57 %
100,00 %
100,00%
IX Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana
Sasaran : terwujudnya penanganan dan penanggulangan masyarakat dan korban bencana
1 tahun 1 tahun 100,00 %
1. Pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas
Input : dana Output : terlaksananya pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi bagi petugas TAGANA Outcome : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi petugas TAGANA dalam menangani bencana alam/bencana sosial
Rp. 16.767.500
30 org
30 org
Rp. 16.767.500
30 org
30 org
100,00 %
100,00 %
100,00 %
X Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial
Sasaran : terwujudnya peningkatan kelembagaan dan kesejahteraan sosial
1 tahun 1 tahun 100,00 %
1. Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH)
Input : dana Output : terlaksananya program keluarga harapan Outcome : terciptanya keluarga harapan di lingkungan masyarakat
Rp. 218.220.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 185.721.505
1 tahun
1 tahun
85,11 %
100,00 %
100,00 %
2. Peningkatan Program Keserasian Sosial
Input : dana Output : terlaksananya program keserasian sosial Outcome : terlindunginya masyarakat dari rawan konflik sosial
Rp. 30.875.000
1 tahun
1 tahun
Rp. 30.875.000
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
100,00 %
3. Penguatan Nilai-Nilai Kepahlawanan
Input : dana Output : terlaksananya penguatan nilai-nilai kepahlawanan Outcome :
122.425.000
50 orang
50 orang
122.425.000
50 orang
50 orang
100,00 %
100,00 %
100,00 %
4. Peningkatan Corporate Social
Input : dana Output : meningkatnya
36.975.000 35.872.500 97,02 %
125
Responcibility (CSR) peran serta perusahaan/pihak swasta dalam penanganan PMKS Outcome : terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui CSR/TSP
1 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100,00 %
100,00 %
XI Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika
Sasaran : terwujudnya pembinaan para penyandang disabilitas dan korban narkotika
1 tahun 1 tahun 100,00 %
1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika
Input : dana
Output : terlaksananya pembinaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan korban narkotika
Outcome : terwujudnya kemandirian dan tumbuhnya kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas dan korban narkotika
Rp. 117.425.000
120 orang
120 orang
Rp. 117.425.000
120 orang
120 orang
100,00 %
100,00 %
100,00 %
126
BAB IV
P E N U T U P
Dalam rangka menindaklanjuti amanat perundang-undangan sebagaimana tertuang
dalam INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
sebagai bentuk pertangunggungjawaban lembaga penyelanggara Negara baik Pemerintah Pusat
maupun di Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan setiap tahun untuk
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Mataram 2017 merupakan salah satu
kewajiban sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menyampaikan informasi tentang
peyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan kewenangan yang diemban. Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dimanfaatkan sebagai :
a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.
b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan
Berdasarkan hasil pengukuran dan parameter yang digunakan, maka kinerja DinasSosial
Kota Mataram tahun 2017 dapat dikategorikan “Sangat baik”.
Terkait dengan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
serapan dari target yang direncanakan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis
Dinas Sosial Kota Mataram dapat dikategorikan “Sangat baik” yang mencapai rata-rata capaian
sasaran sebesar 98,20 %.
Berdasarkan hasil kajian pada BAB III diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial
Kota Mataram tahun anggran 2017, telah berjalan dengan baik.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Mataram yang dapat
disusun sebagai bahan penilaian kinerja dinas untuk tahun 2017.
Mataram, Desember 2017 Plt.Kepala Dinas Sosial
Kota Mataram,
LALU MARTAWANG, SE., M.Si Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710123 199703 1 002
127
.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
( I K U )
DINAS SOSIAL KOTA MATARAM
128
PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS SOSIAL Jl. RA. Kartini No. 3 Mataram Telp. ( 0370 ) 623037
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KOTA MATARAM
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MATARAM,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Mataram tentang
Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas
Sosial Kota Mataram;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembagunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun
2016 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menegah
Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Mataram;
Memperhatikan : Keputusan Walikota Mataram Nomor: 675/VIII/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Mataram.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas
Sosial Kota Mataram, sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini;
KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Sosial Kota Mataram, sebagaimana dimaksud diktum
KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan oleh Dinas Sosial Kota Mataram untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan
Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen
Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja;
KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan
oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan
kepada Walikota Mataram;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mataram
pada tanggal Januari 2017
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MATARAM
H. LALU INDRA BANGSAWAN, SH NIP. 19571011 199008 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MATARAM
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA MATARAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KOTA MATARAM TAHUN 2016-2021
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
Keterangan
FORMULASI PERHITUNGAN
SUMBER DATA
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5
Meningkatnya kualitas pelayanan bagi
PMKS lanjut usia terlantar dan anak
terlantar
Persentase penanganan lanjut
usia terlantar luar panti dan
dalam panti
∑Jumlah Lanjut Usia Terlantar
yang diberi bimbingan dan bantuan
x 100%
∑ Jumlah Lanjut Usia Terlantar
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Persentase penanganan anak
terlantar luar panti dan dalam
panti
∑Jumlah Anak Terlantar yang diberi
bimbingan dan bantuan
x 100%
∑ Jumlah Anak Terlantar
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Meningkatnya kualitas pelayanan bagi
korban bencana alam/sosial
Persentase respontime
penanganan korban bencana
alam/sosial
∑ Jumlah korban bencana yang
mendapat bantuan tepat waktu
(respontime)
x 100%
∑ Jumlah korban bencana yang
Dinas Sosial
Dinas Sosial
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
Keterangan
FORMULASI PERHITUNGAN
SUMBER DATA
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5
ditangani
Meningkatkan kepercayaan diri bagi
penyandang disabilitas
Persentase penyandang
disabilitas yang tumbuh
kepercayaan dirinya
∑ Jumlah Penyandang disabilitas
yang tumbuh kepercayaan dirinya
x 100%
∑ Jumlah Penyandang Disabilitas
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Meningkatnya perubahan prilaku pada
PMKS BWBLP dan tumbuhnya
kepercayaan diri dan kemandirian bagi
Orang Dengan HIV/Aids (ODHA)
Persentase Bekas Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan yang
mengalami perubahan prilaku
∑ Jumlah BWBLP yang
mengalami perubahan prilaku
x 100%
∑ Jumlah BWBLP
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Persentase ODHA yang tumbuh
kepercayaan dirinya dan mampu
hidup mandiri
∑ Jumlah ODHA yang tumbuh
kepercayaan dirinya dan mampu
hidup mandiri
x 100%
∑ Jumlah ODHA
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Meningkatnya kualitas hidup bagi
keluarga miskin
Persentase keluarga miskin yang
meningkat kualitas hidupnya
∑ Jumlah keluarga miskin yang
meningkat kualitas hidupnya
x 100%
Dinas Sosal
Dinas Sosial
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
Keterangan
FORMULASI PERHITUNGAN
SUMBER DATA
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5
∑ Jumlah keluarga miskin
Meningkatnya partisipasi PSM dan
Karang Taruna dalam penanganan PMKS
Persentase PSM dan Karang
Taruna yang berpartisipasi dalam
penanganan PMKS
∑ Jumlah PSM dan Karang Taruna
yang aktif dalam penanganan PMKS
x 100%
∑ Jumlah PSM dan Karang Taruna
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Kepala Dinas Sosial
Kota Mataram
H. LALU INDRA BANGSAWAN, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19571011 199008 1 001