LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum...

2017

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

KANTOR KECAMATAN PAMEUNGPEUK JL Raya banjaran No.544 Tlp. 5940002 Pameungpeuk 40376

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-

Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pameungpeuk

Kabupaten Bandung Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam

Instruksi Presuden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Kecamatan

Pameungpeuk dalam melayani masyarakat berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)

kecamatan pameungpeuk Tahun 2016-2021

Dengan tersusunnya LKIP Kecamatan Pameungpeuk tahun 2017 ini, kami

menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam

penyelesaian LKIP ini. Kami juga berterimakasih kepada pelaksana kegiatan yang

bekerja secara optimal dalam melaksanakan kegiatannya selama tahun 2017.

Penyusunan LKIP Kecamatan Pameungpeuk ini telah diupayakan sebaik-

baiknya, walaupun demikian LKIP Kecamatan Pameungpeuk tidak terlepas dari

kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi selama

penyusunan LKIP. Namun demikian kami mengupayakan untuk mengatasi kendala

tersebut dengan menjalin kerjasama melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran

serta keberhasilan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dalam upaya

mewujudkan visi dan misinya.

Pameungpeuk , Pebruari 2017

Camat Pameungpeuk,

Drs. Asep Suryadi NIP.19730804 199202 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG


ii LKIP Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu asas dalam penerapan tata kepemerintahan yang

baik adalah kinerja. Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban

dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu Pemerintahan.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017 ini disusun.

LKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Kecamatan Pameungpeuk selama tahun 2017 yang

merupakan amanah yang diemban oleh Pemerintah yang menyajikan berbagai keberhasilan

maupun kegagalan dalam bidang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan

Kecamatan Pameungpeuk.

Secara umum, sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017

telah dapat tercapai keseluruhannya. Dalam mencapai sasaran kinerja Kecamatan

Pameungpeuk menetapkan 3 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan.

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran, Kecamatan Pameungpeuk

menghadapi beberapa kendala yang dapat menghambat pencapaian kinerja diantaranya

adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Kecamatan Pameungpeuk sebagai SKPD dalam penyusunan program,

kegiatan dan penganggarannya masih terbatas pada program dan kegiatan tertentu

sehingga masih terdapat kewenangan, tugas dan fungsi Kecamatan Pameungpeuk yang

belum didukung dengan anggaran.

2. Keterbatasan sarana-prasarana kantor yang dimiliki Kecamatan Pameungpeuk.

3. Kualitas sumber daya aparatur Kecamatan Pameungpeuk masih perlu ditingkatkan guna

mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya.

Dalam melaksanakan roda kegiatan di Kecamatan Pameungpeuk tidak terlepas dari

masalah anggaran yang diterima oleh Kecamatan Pameungpeuk. Adapun anggaran berasal

dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 4.159.359.198,91 yang terdiri dari belanja tidak

langsung sebesar Rp. 2.555654.238,91 atau 61,44% dari total belanja daerah dan belanja



iii LKIP Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017

tidak langsung sebesar Rp. 1.603.704.960 atau 38,55% dari total belanja daerah yang

dijabarkan dalam 21 Program Kegiatan.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan agar tidak terjadi pada masa mendatang,

maka diusulkan untuk dilakukan penguatan kelembagaan kecamatan melalui penguatan

kewenangan, penyempurnaan tugas pokok dan fungsi, penyediaan sarana dan prasarana

yang memadai serta pendidikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan aparatur kecamatan.

Selanjutnya pencapaian keberhasilan maupun kendala yang muncul pada proses

pencapaian sasaran di tahun 2017 ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam

penyusunan dan pelaksaan rencana pada tahun 2017.

Pameungpeuk , Pebruari 2017

Camat Pameungpeuk,

Drs. Asep Suryadi NIP.19730804 199202 1 001



iv LKIP Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR .............................................................................................

DAFTAR ISIDAFTAR TABEL ...............................................................................

IKHTISAR EKSEKUTIF .........................................................................................

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum ...................................................................................

B. Permasalahan Utama /Isue Strategis .....................................................

C. Dasar Hukum .........................................................................................

D. Sistem Penyajian ...................................................................................

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ..............................

B. Perjanjian Kinerja .................................................................................

C. Perencanaan Anggaran .......................................................................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................

B. Realisasi Anggaran .............................................................................

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN LAMPIRAN .........................................................................................



v LKIP Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017



1 LKIP Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung

jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas

instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi

yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber

daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi

Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat

pendorong terwujudnya good goverrnance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka

LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu

memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan

daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2017–2021, Rencana Kerja

Kecamatan Pameungpeuk dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKIP Tahun 2017




berdasarkan pada indikator (input, Output, Outcomes dan Benefits), juga diatur

mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya.

Oleh karena itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan

Pameungpeuk yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh

Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang

berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun

2017.

A.1. Gambaran Umum Kecamatan Pameungpeuk

Berdasarkan kondisi geografis Kecamatan Pemeungpeuk terletak di sebelah

timur ibukota Kabupaten Bandung (Soreang), mempunyai Luas Wilayah 1.399,925

Ha, dengan jarak kurang lebihb 8 km dan berada di sebelah selatan jiwa yang

merupakan salah satu kecamatan dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung yang

terdiri dari 6 Desa, 24 Dusun, 75 RW dan 304 RT. Dengan angka pertumbuhan

penduduk rata-rata 2,95 % per tahun. Besarnya angka pertumbuhan penduduk terjadi

karena tingginya migrasi penduduk dari luar Negara dan luar daerah yang masuk ke

wilayah Kecamatan Pameungpeuk sebagai konsekuensi logis darib berbagai

kegiatan industri yang ada di wilayah Kecamatan Pameungpeuk.

Adapun batasan-batasan wilayah Kecamatan Pameungpeuk adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Baleendah dan Arjasari

- Sebelah Selatan : Kecamatan Banjaran dan Cangkuang

- Sebelah Timur : Kecamatan Baleendah

- Sebelah Barat : Kecamatan Katapang

Kecamatan Pameungpeuk mempunyai ketinggian 600 m di atas permukaan

laut ( dpl ) bertopografi datar dengan suhu maksimal 32 0 C dan suhu mininum 28 0

C Wilayah Kecamatan dengan curah hujan rata-rata 2.102 mm / Tahun adapun

bentuk wilayah Kecamatan Pameungpeuk adalah sebagai berikut :

Datar sampai berombak : 100 %

Berombak sampai berbukit : -

Berbukit dapat bergunung : -

Adapun Wilayah Kerja Kecamatan Pameungpeuk sebagai perangkat Daerah

meliputi 6 (enam) Desa yang terdiri dari :




1. Desa Sukasari

2. Desa Bojongmanggu

3. Desa Langonsari

4. Desa Rancamulya

5. Desa Rancatungku

6. Desa Bojongkunci

A.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan

Pameungpeuk Kabupaten Bandung ini dimaksudkan sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintahan Tahun Anggaran 2017.

Adapun tujuannya adalah :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan

dan evaluasi kinerja Kecamatan Pameungpeuk selama Tahun Anggaran

2017;

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan

yang telah dilaksanakan ;

3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Pameungpeuk pada

Tahun 2017, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam

rangka memperbaiki kinerja kecamatan di masa yang akan datang;

4. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan clean government

menuju good governance, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu

akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

A.3. Struktur Organisasi Kecamatan Pameungpeuk

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2016 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dilingkungan Kabupaten

Bandung, Struktur Organisasi Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

terdiri atas :

1. Camat;

2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :




a. Sub Bagian Program dan Keuangan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Seksi Pemerintahan;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5. Seksi Sosial Budaya;

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

7. Seksi Pembangunan;

8. Jabatan Fungsional.

Gambar 1

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Pameungpeuk

A.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2016 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung

dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas,

CAMAT

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN

PROGRAM DAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM

DAN

KEPEGAWAIAN

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI

PEMERINTAHAN

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI

PEMBANGUNAN

SEKSI

SOSIAL BUDAYA

SEKSI

KETENTRAMAN

DAN

KETERTIBAN

UMUM

LURAH




Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok

memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan

kegiatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok memimpin,

merumuskan,mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum

pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

menangani sebagian urusan pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (4) Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dan hasil penyesuaian kembali Keputusan Bupati Bandung

Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada

Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, maka telah diterbitkan

Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian

Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat sebanyak 356 kewenangan meliputi

aspek :

a. Perijinan

b. Rekomendasi

c. Koordinasi

d. Pembinaan

e. Fasilitasi

f. Penyelenggaraan

g. Pengawasan

h. Penetapan

i. Pengumpulan data dan informasi

Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah

untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya

sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat.




A.5. Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Pameungpeuk berjumlah 22

orang, terdiri dari 9 pejabat struktural, 13 staf pelaksana. Selain itu, terdapat pula 1

orang tenaga kontrak kerja, 4 orang sukwan, 5 orang Satpol PP dan 5 orang Linmas.

Adapun susunan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kecamatan Pameungpeuk

Kabupaten Bandung tahun 2017, sebagai berikut:

a. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :

1. Camat 1 Orang

2. Sekretaris Kecamatan 1 Orang

3. Kepala Seksi 5 Orang

4. Kepala Sub Bagian 2 Orang

5. Staf Pelaksana 13 Orang

b. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan :

1. Golongan IV/a 1 Orang

2. Golongan III/d 4 Orang

3. Golongan III/c 3 Orang

4. Golongan III/b 2 Orang

5. Golongan III/a 1 Orang

6. Golongan II/d 0 Orang

7. Golongan II/c 4 Orang

8. Golongan II/b 2 Orang

9. Golongan II/a 4 Orang

10. Golongan I/c 1 Orang




Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :

1. Sarjana/S-1 7 Orang

2. Diploma III 1 Orang

3. SMA/SLTA 13 Orang

4. SMP/SLTP 1 Orang

5. SD 0 Orang

Kondisi Tenaga Honorer/ Non PNS:

Nama Jabatan

1. Nia Susanti, SH Pelaksana PATEN

2. Irfan Gunawan, SE Operator KTP

3. Dikdik Moch. Sadikin Operator KTP

4. Hedi Risyandi, SH Operator KK

5. Taufik Suhandi Operator Simcan

6. Chandra Yudiana Effendi, S.IP Operator Website

7. Diki Mulyadi, A.Md Satpol PP

8. Syahrul Solehudin Satpol PP

9. Agus Susela Satpol PP

10. Dana Sudarna Satpol PP

11. Hanum Bintang Satpol PP

12. Jajang Penjaga Kebersihan

13. Dedi Sugianto Penjaga Kebersihan




Apabila dilihat dari data tersebut di atas, jumlah pegawai pada kantor

Kecamatan pameungpeuk dirasakan masih kurang, baik secara kuantitas maupun

kualitas, sehingga diperlukan penambahan personil maupun peningkatan kualitas

pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.

B. Permasalahan Utama (Strategis Isue ).

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan

Pameungpeuk dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi

perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan

pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang

mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan

pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan

perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai

dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu–isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi

diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju

good govermanceand clean government sehingga akan berdampak pada kualitas

pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan

dihadapi Kecamatan Pameungpeuk pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan

dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Bandung.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk

meningkatkan kemampuannya.

4. Rendahnya kualitas SDM perangkat Desa yang berimplikasi terhadap kinerja

Pemerintah Desa yang belum optimal.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif

melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang

mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan.




Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Pameungpeuk, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien,dan

transparan.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan

system pelayanan dan peningkatan kualitas SDM petugas layanan.

3. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk

mewujudkan akuntabilitas.

4. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan

Pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat.

5. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan

sesuai kebutuhan masyarakat

6. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan

potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten

Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan

kepentingan masyarakat.

7. Mengadakan pembinaan terhadap SDM perangkat Desa dalam peningkatan

kinerja Pemerintah Desa;

8. Melaksanakan langkah-langkah koordinasi untuk keselarasan dan kesepahaman

dalam pengambilan keputusan dengan SKPD.

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan

Pameungpeuk Tahun 2017 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam dalam Lingkungan Provinsi

Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan




Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;


53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor: 62 tahun 2016 Tentang Kedudukan dan

Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung;

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor: 99 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung.

D. Sistematika Penyajian

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan

Tatacara Reviu atas Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP

Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017 ini disusun dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan

utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum

penyusun LKIP dan sistem penyajian LKIP




Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2017 – 2021 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran,

indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun

yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2017

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

2017, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya

penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang




BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

A.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala atau hambatan

yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

Tahun 2016–2021 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Bandung dan merupakan landasan

dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada Kecamatan Pameungpeuk

dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu 5 (lima)

Tahun.

A.2. Visi

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta

kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan

Pameungpeuk Kabupaten Bandung, adalah :

”TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

DALAM RANGKA MENDUKUNG TERWUJUDNYA KECAMATAN

PAMEUNGPEUK YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING ”

Pernyataan visi di atas dapat dipahami mengandung makna sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik mengandung makna suatu

kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Pameungpeuk yang

dilakukan secara terpadu dan bertanggung jawab, dengan menjaga




sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif dan partisipatif antara

pemerintah, swasta dan masyarakat.

2. Maju mengandung makna suatu kondisi sumber daya manusia Kecamatan

Pameungpeuk yang memiliki kepribadian baik, berakhlak mulia dan

berkualitas.

3. Mandiri mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kecamatan

Pameungpeuk yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih maju

serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan kecamatan lain

yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.

4. Berdaya Saing mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kecamatan

Pameungpeuk yang memiliki kemampuan untuk bersaing dalam

meningkatkan pembangunan Kecamatan Pameungpeuk, baik dalam aspek

kesejahteraan masyarakat maupun aspek pelayanan umum.

A.3. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi

Kecamatan Pameungpeuk sebagai berikut :

“Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

A.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan

menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai

Kecamatan Pameungpeuk adalah :

1. Terwujudnya Kecamatan Pameungpeuk Yang Maju dan Mandiri.

2. Terwujudnya Kualitas dan Kapabilitas Internal

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.




Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Kecamatan.

3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

A.5. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara

konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam

kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan untuk mewujudkan

tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Pameungpeuk, strategi yang ditempuh

adalah dengan Kebijakan Sasaran Strategis.

Tujuan, Strategi serta Indikator yang ditetapkan pada renstra 2017-2021 telah

mengalami perubahan pada tahun 2017 setelah dilakukan kajian dan asistensi oleh

Inspektorat sehingga Tujuan, Strategi dan Indikator menjadi berubah, berikut inii

disajikan tabel yang memuat Tujuan, sasaran serta indikator sebelum dan sesudah

kajian sebagai berikut:



Tabel. 2.1 Tujuan Sasaran dan Indikator Kecamatan Pameungpeuk 2017-2021 setelah kajian

Tujuan Sasaran Indikator

Kondisi Awal

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-

Target Keberhasilan

Sebelum Kajian

Sesudah Kajian

Sebelum Kajian

Sesudah Kajian

Sebelum Kajian

Sesudah Kajian

2016

2017

2018

2019

2020

1. Mewujudkan

peningkatan

pembanguna

berkelanjutan

2. Meningkatkan

kualitas SDM

aparatur yang

mendukung

pelaksanaan

Terwujudnya

Kecamatan

Pameungpeuk

Yang Maju dan

Mandiri

Terlaksananya

Pembangunan yang

merata

Terwujudnya Kinerja

Pembangunan Desa

1. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

publik

2. Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraa

n tugas umum

pemerintahan

kecamatan

Prosentase

ketersediaan

sarana prasarana

pendukung

pelayanan publik

Prosentase

peningkatan

sistem

pengawasan dan

pengendalian

pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan

1. Indek Kepuasan

Masyarakat ( IKM)

1. Jumlah

Perkembangan

Desa menjadi

mandiri/swasemba

da

2. Jumlah

Pelaksanaan

pelimpahan

urusan

pemerintahaan

dari Bupati

Kepada Camat

(KDH)

-

-

-

-

-

-

78

1

85%

80

1

86%

82

2

90%

83

2

95%

83

6 Desa

95 %

LKIP Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017 15



1. Mewujudkan

lingkungan

yang tertib dan

bersih

2. Meningkatkan

kualitas aparat

professional

Terwujudnya

kualitas dan

kapabilitas

internal

1. Terwujudnya

lingkungan

yang tertrib

dan bersih

2. Terbinanya

aparat

Kecamatan

yang

professional

1. Meningkatnya

tatakelola

pemerintahan

Prosentase

ketersediaan

sarana dan

prasarana

yang

memadai

Prosentase

peningkatan

kualitas SDM

aparatur

1. Nilai Akip

Kecamatan

Pameungpeuk

2. Persentase

BMD/Aset dalam

kondisi baik

3. Rata-rata nilai

SKP

-

-

-

-

-

-

6.1

(B)

80%

79

6,2

(B)

85%

80

6,3

(B)

88%

81

6.4

(B)

90%

82

6,4 (B)

90 %

82

LKIP Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017

16




A.6. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Kecamatan Pameungpeuk telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

berdasarkan Ketetapan Camat Nomor 963/Kep-30/2017 Tanggal 15 Februari

2017. Indikator Kinerja Utama pada tahun sebelumnya telah dilakukan

kajian/asistensi oleh Inspektorat sehingga mengalami perubahan untuk IKU

pada LKIP Tahun 2017. Adapun IKU Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017

sebelum dan setelah reviu adalah sebagai berikut

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pameungpeuk tahun 2017 :

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017

Indikator Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke

-

Target

Keberh

asilan

Formula

Sebelum Kajian Sesudah Kajian 2016 2017 2018 2019 2020

Prosentase

ketersediaan

sarana

prasarana

pendukung

pelayanan

publik

Prosentase

peningkatan

sistem

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

1. Indek Kepuasan

Masyarakat (

IKM)

Jumlah

Perkembangan

Desa menjadi

mandiri/swasem

bada

-

-

78

1

80

1

82

2

83

2

83

6

Rata-rata

capaian

Jumlah

Desa

1. Sasaran Strategis Kesatu dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan

layanan dan membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat,




efisien,dan transparan. Selain itu meningkatkan kualitas pelayanan melalui

penataan ruang pelayanan, perbaikan system pelayanan dan peningkatan

kualitas SDM petugas layanan.

2. Sasaran Strategis Kedua dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan

komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat dengan menyusun kebijakan yang efektif dan

pola pembinaan yang sesuai, penyelenggaraan program kegiatan yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat sehingga berdampak pada pengembangan dan

kemandirian desa di wilayah kecamatan Pameungpeuk.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1)

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud

nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

(4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5)

sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Pameungpeuk telah membuat perjanjian kinerja tahun 2017

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanijan

kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pameungpeuk tahun 2017 disusun dengan

berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan. Secara

ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target

Kecamatan Pameungpeuk tahun 2017. Adapun Indikator Kinerja Utama yang

merupakan tolok ukur tercapainya ketiga Sasaran Strategis tersebut, diuraikan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan pada tanggal, 02

Nopember 2017.




Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

78

2

Meningkatkan Kinerja

Penyelenggaraan

Tugas Umum

Pemerintahan

Kecamatan

Jumlah Perkembangan Desa menjadi desa mandiri (swasembada)

1 desa

85%

Jumlah pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat (KDH)

Meningkatnya Tata

Kelola Pemerintahan

Nilai Akip Kecamatan Pameungpeuk Prosentase BMD/Asset dalam Keadaan Baik Rata-rata Nilai SKP

6,1 (B)

80%

79

No Sasaran Strategis Program Anggaran

1 2 3 4

1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Penataan Administrasi Kependudukan

37.300.000

2

Meningkatkan Kinerja

Penyelenggaraan

Tugas Umum

Pemerintahan

Kecamatan

Perencanaan Pembangunan Daerah

50.000.000

25.000.000

162.124.000.000

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan Peran serta dan kesetaraan jender

Program pendidikan usia dini

20.000.000




Program pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga

45.000.000

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

70.000.000

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

25.000.000

Program pengembangan wawasan kebangsaan

75.000.000

Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

183.075.920

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

25.000.000

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

25.000.000

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

40.000.000

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

30.000.000

Program lingkungan sehat perumahan

20.000.000

Program peningkatan peran serta kepemudaan

35.000.000

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

20.000.000

Program pendidikan dasar Sembilan tahun

20.000.000

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

50.000.000

Program pengelolaan ruang terbuka hijau

40.000.000

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

25.000.000

Meningkatnya Tata

Kelola Pemerintahan

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

71.800.000




C. PERENCANAAN ANGGARAN

C.1. Rencana Kinerja Tahun 2017

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Renstra

Kecamatan Pameungpeuk tahun 2016-2021 yang telah disusun, maka

Kecamatan Pameungpeuk telah menyusun target Rencana Kinerja Tahun

2017 yang dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Rencana Kinerja Unit Kerja sebagai dasar penyusunan rencana APBD

sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tanggal 10

Juni 2002, bahwa berdasarkan Rencana Satuan Kerja yang disampaikan oleh

setiap unit kerja, penyusunan anggaran terlebih dahulu harus mengevaluasi

dan menganalisa, diantaranya;

1. Kesesuaian antara rencana unit kerja dengan program dan kegiatan yang

direncanakan unit kerja;

2. Kesesuaian program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

unit kerja;

3. Kewajaran antara anggaran dan target kinerja berdasarkan satuan

Anggaran Belanja yang telah diperhitungkan

Rencana Kinerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017, terdiri dari

kegiatan-kegiatan yang meliputi :

Program perbaikan system

admnistrasi kearsipan 20.000.000

Program pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

10.000.000

Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi

15.000.000

Program Peningkatan

sarana dan Prasarana Aparatur

85.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

44.500.000

JUMLAH 1.301.150.000




1. PENDAPATAN

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1

tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016, dapat kami laporkan bahwa sumber pendapatan Kecamatan

Pameungpeuk tahun 2017 diperoleh dari :

1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB )

2. Retribusi Pemakaian Alat Berat

Berdasarkan perbandingan perolehan pendapatan tahun 2017 menurut

jenisnya dapat dilihat pada tabel pendapatan.

Tabel 2.4

Rencana Pendapatan dari Retribusi Daerah Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017

No Jenis Pendapatan Target Prosentase (%)

1 IMB Rp. 9.950.010

(1658 M) 100

2 Stoom Walls Rp. 5.000.000

(50 hari)

100

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan penggalian pendapatan sebagai berikut:

1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Hambatannya pada kewenangan Kecamatan terbatas pada ukuran luas kurang dari

250 m2, dan biaya masih dirasakan cukup berat bagi sebagian pemilik bangunan.

2. Retribusi Alat Berat (Stoom Walls)

Penggunaan stoomwalls masih terbatas kepada pekerjaan yang merupakan fasilitas

umum dan untuk tahun 2017 penggunaan stoomwalls sudah berkurang dikarenakan

perbaikan jalan sudah menggunakan sitem betonisasi sehingga mengurangi

pendapatan dari sewa alat berat.

2.BELANJA TIDAK LANGSUNG.

Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan




tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-

undang. Pada tahun anggaran 2017 Kecamatan Pameungpeuk menganggarkan

belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.555.654.238,91 atau 61,4% dari total

belanja daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.2.5.

Rencana Belanja Tidak Langsung Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017

No Uraian Pagu Prosentase %

1. Belanja Pegawai

1.1 - Gaji dan Tunjangan 1.664.015.000,00 65,11%

1.2 - Tambahan

Penghasilan PNS

887.717.231,00 34,73%

1.3 - Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah

3.922.007,91 0,15%

3. BELANJA LANGSUNG.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana dana tersebut

merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai

sasaran pembangunan. Pada tahun anggaran 2017 Kecamatan Pameungpeuk

menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 1.603.704.960,00 atau 38,55%

dari total belanja daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.6.

Rencana Belanja Langsung Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017

No Program Anggaran Keterangan

1 Administrasi Program Pelayanan

Perkantoran 302.554.960,00

1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000,00

Tahun

Anggaran

2017




1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 37.500.000,00

Tahun

Anggaran

2017

1.3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

1.4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja 5.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 11.054.960,00

Tahun

Anggaran

2017

1.7 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

1.8 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 70.100.000,00

Tahun

Anggaran

2017

1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

1.10 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 10.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman 20.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah 25.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

1.13 Penyediaan Tenaga Pendukung

Teknis dan Administrasi Perkantoran 18.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

1.14 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi dalam daerah 50.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017




1.15 Penunjang Perayaan Hari-Hari

Bersejarah 5.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 85.000.000,00

2.1 Pengadaan meubeuler 30.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaran

dinas/operasional 40.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 15.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

3 Program peningkatan disiplin

aparatur 37.350.000,00

3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 11.100.000,00

Tahun

Anggaran

2017

3.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu 26.250.000,00

Tahun

Anggaran

2017

4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur 71.800.000,00

4.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan. 20.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

4.2 Bimbingan Teknis Implementasi

peraturan perundang-undangan 41.800.000.000

Tahun

Anggaran

2017

4.3 Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

5 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

44.500.000,00

5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ihtisar realisasi kinerja SKPD 27.500.000,00

Tahun

Anggaran

2017




5.2 Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran 5.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

5.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun 12.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

6 Program Penataan Adiministrasi

Kependudukan 37.300.000,00

6.1 Peningkatan pelayanan public dalam

bidang kependudukan. 12.300.000,00

Tahun

Anggaran

2017

6.2

Peningkatan Pelayanan Publik dalam

bidang kependudukan (pelayanan

KTP,KK, dan pelaksanaan penerapan

e KTP)

25.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

7 Program pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan 25.000.000,00

7.1 Bimbingan Teknis Persampahan 25.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

8 Program peningkatan keberdayaan

masyarakat pedesaan 25.000.000,00

8.1 Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat pedesaan 25.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

9 Program Pendidikan Anak Usia Dini 20.000.000,00

9.1 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan

anak usia dini 20.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

10 Program pemeliharaan

kantrantibnas dan pencegahan

tindak kriminal

70.000.000,00

10.1 Peningkatan kerjasama dengan

aparat keamanan dalam teknik

pencegahan kejahatan

30.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

10.2 Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksaan siskamswakarsa di

daerah

40.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

11 Program pengembangan wawasan

kebangsaan 75.000.000,00




11.1 Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama 35.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

11.2 Peningkatan kesadaran masyarakat

akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 40.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

12 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

20.000.000,00

12.1 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah 20.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

13 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintahan desa 50.000.000,00

13.1 Pelatihan aparatur pemerintahan desa

dalam bidang pengelolaan keuangan

daerah.

25.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

13.2 Pelatihan aparatur pemerintah desa

dalam bidang manajemen

pemeritahan desa

25.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

14 Program peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

162.124.080,00

14.1 Pembinaan organisasi perempuan 122.124.080,00

Tahun

Anggaran

2017

14.2 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga

dalam membangun keluarga

sejahtera

25.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

14.3 Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan 15.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

15 Program pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga 45.000.000,00

15.1 Pembinaan cabang olahraga prestasi

di tingkat daerah 20.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

15.2 Pembinaan olahraga yang

berkembang dimasyarakat. 25.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017




16

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

183.075.920,00

16.1 Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan KDH 183.075.920,00

Tahun

Anggaran

2017

17 Program perencanaan

pembangunan daerah 5.000.000,00

17.1 Pengembangan partisipasi

masyarakat dalam perumusan

program dan kebijakan layanan publik

5.000.00.000

Tahun

Anggaran

2017

18 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

20.000.000,00

18.1 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi dan potensi bencana alam. 10.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

18.2 Pengadaan sarana dan prasarana

evakuasi penduduk dari

ancaman/korban bencana alam

10.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

19 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi 15.000.000,00

19.1 Penyusunan system Informasi

terhadap layanan public 15.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

20 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) 40.000.000,00

20.1 Sosialisasi kebijakan, norma, standar,

prosedur dan manual pengelolaan

RTH

20.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

20.2 Pemeliharaan RTH 20.000.000,00

21 Program Lingkungan Sehat

Perumahan 20.000.000,00

21.1 Penyuluhan dan pengawasan Kualitas

Lingkungan Sehat Perumahan 20.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

22 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan 30.000.000,00




22.1 Pelatihan pengendalian keamanan

dan kenyamanan lingkungan 30.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

23 Program Pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan pra sarana

kearsipan

10.000.000,00

23.1 Pemeliharaan rutin/berkala arsip

daerah 10.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

24 Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan 20.000.000,00

24.1 Pengadaan sarana penyimpanan 20.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

25 Program peningkatan peran serta

kepemudaan 35.000.000,00

25.1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 15.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

25.2 Pameran Prestasi Hasil Karya

Pemuda 20.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

26 Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak 25.000.000,00

26.1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil

dari keluarga kurang mampu 25.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

27 Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba 25.000.000,00

27.1 Penyuluhan tentang bahaya narkoba

bagi pemuda 25.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

28 Program Wajib Belajar Dasar

Sembilan Tahun 20.000.000,00

28.1 Penyebarluasan dan sosialisasi

berbagai informasi pendidikan dasar 20.000.000,00

Tahun

Anggaran

2017

JUMLAH 1.603.704.960




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi

organisasi.

Akuntabilitas kinerja menjawab secara transparan mengenai keberhasilan/kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

laporan akuntabilitas Kecamatan Pameungpeuk selaku pengemban amanah masyarakat

melaksanakan kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Laporan ini memberikan gambaran

penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang

ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021.

Sebagai tolok ukur dalam menganalisa peningkatan dan pencapaian kinerja

organisasi serta akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap Instansi Pemerintah perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan

dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Analisa terhadap Capaian Kinerja Organisasi mengacu kepada Indikator Kinerja

Utama. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja kecamatan selengkapnya dapat

dillihat pada Bab II

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tolok ukur dalam menganalisa peningkatan dan pencapaian kinerja

organisasi serta akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap Instansi Pemerintah perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari

tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.




A.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek,

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran

dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana

kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes

atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang

diinginkan. Cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja, yang

dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk

pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah , sebagai berikut:

No Capaian Kinerja Interpretasi

1.

2.

3.

>100%

= 100%

< 100%

Melebihi/melampaui target

Sesuai Target

Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

A.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada

sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi

masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang

ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan

pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pameungpeuk. Dalam upaya meningkatkan

kinerja, Kecamatan Pameungpeuk telah menetapkan indikator Kinerja




Utama melalui Keputusan Camat Pameungpeuk Nomor: 963/Kep.30/2017 tentang

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017. Pengukuran kinerja

ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan

pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran

dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator

kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-

indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan

tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi,

sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana

keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja

yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-

masing kelompok indikator kegiatan;

2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-

masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan

dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran

didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu

indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana,

tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan

demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu

sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Ket

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) 78 81.17 104%

2

Jumlah

Perkembangan Desa

menjadi desa

mandiri/swasembada

1 1 100%




3

Jumlah Pelaksanaan

pelimpahan urusan

pemerintahan dari

Bupati kepada Camat

(KDH)

85% 90% 105%

4 Nilai Akip kecamatan

Pameungpeuk 61,00 60,19 98,67

5

Prosentase

BMD/asset dalam

keadaan baik

80% 98% 122%

6 Rata-rata nilai SKP 79 88.45 111%

Rata-rata Capaian Kinerja 105,11%

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja sebagai

berikut:

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks

kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 104%, pada Indikator Prosentase

BMD/Asset dalam kondisi baik dengan capaian kinerja 122%, pada indikator Jumlah

Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat (KDH) dengan

capaian kinerja 105% dan rata-rata nilai SKP capaian kinerja 111%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator

Jumlah Perkembangan Desa menjadi desa mandiri/swasembada dengan capaian

kinerjanya 100% . sedangkan untuk capaian kinerja pada indikator Nilai Akip kecamatan

Pameungpeuk belum mencapai target yang diperjanjikan yaitu 98,67%.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Pameungpeuk Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada table dibawah ini:




Capaian kinerja dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 81,17

dari target sebelumnya sebesar 78 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah

104,06% melebihi target yang telah ditetapkan

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

diperoleh dari kegiatan hasil survey SKM Kecamatan Pameungpeuk. Maksud

dilaksanakannya survey ini untuk melihat persepsi masyarakat terhadap kualitas

pelayanan publik yang diselenggarakan untuk setiap jenis layanan. Sedangkan

tujuan dari survey ini adalah untuk bahan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan

public yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pameungpeuk.

Survey kepuasan Masyarakat menurut PermenPANRB Nomor 16 Tahun

2014 bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagaipengguna layanan

dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sasaran

SKM adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat dan mendorong peningkatan

kualitas dan inovasi pelayanan publik.

Survei SKM terdiri dari beberapa jenis pelayanan yaitu:

a. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

b. Pelayanan Ahli Waris

c. Pelayanan SKCK

d. Pelayanan SKTM

Adapun unsur yang disurvei meliputi:

a. Persyaratan

b. Sistem,Mekanisme dan Prosedur

c. Waktu penyelesaian

d. Biaya/Tarif

e. Produk, spesifikasi jenis pelayanan

f. Kompetensi Pelaksana

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2017

Target Realisasi Capaian

%

1.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik


78 81.17

104%




g. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan

h. Sarana dan prasarana

Adapun hasil Survey SKM dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran IKM Tahun 2017

No Unsur Pelayanan Nilai

1 Persyaratan 3.15

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 2.98

3 Waktu Penyelesaian 2.90

4 Biaya/Tarif 3.84

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3.17

6 Kompetensi Pelaksana 3.13

7 Perilaku Pelaksana 3.19

8 Penanganan Pengaduan, saran dan

masukan

3.46

9 Sarana dan Prasarana 3.38

Tabel 3.3

Hasil Survey setiap Jenis Pelayanan Tahun 2017

No Jenis Pelayanan Nilai

1 Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

77,589

2 Pelayanan Ahli Waris 80,167

3 Pelayanan SKCK 83,052

4 Pelayanan SKTM 83,890

Jumlah 81.17

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian dengan Tahun Sebelumnya.

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2016 TAHUN 2017

Target Realisa

si Capaian

% Target Realisasi Capaian

%

1.


Indek Kepuasan Masyarakat

- - - 78 81,17 104,6%




Dalam melakukan evaluasi kinerja diperlukan pembanding dengan kinerja

tahun-tahun sebelumnya. Realisasi kinerja untuk Tahun 2017 tidak dapat dibandingkan

dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2016 dilakukan perbaikan/reviu

renstra oleh Inspektorat sehingga tujuan, sasaran dan indikator kinerja menjadi berubah.

Oleh sebab itu pelaporan untuk tahun 2017 tidak bisa membandingkan dengan capaian

kinerja tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 81,17 dengan

prosentase capaian kinerjanya 104% melebihi dari target yang diperjanjikan. Bila capaian

tahun ini di bandingkan dengan target jangka menengah maka capaian kinerjanya

mencapai 97,79%. Dengan demikian, hasil capaian untuk target jangka menengah harus

lebih ditingkatkan lagi agar pada akhir tahun renstra dapat mencapai target yang telah

ditetapkan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja perlu

dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dengan cara membandingkan

kinerja tahun lalu dengan tahun sekarang, akan tetapi dikarenakan renstra tahun 2016

telah mengalami perubahan maka ukuran keberhasilan tidak dapat dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Pada kesempatan ini akan disajikan analisis yang mengungkapkan

keberhasilan/kegagalan pada tahun 2017.

Kasi Pemerintahan

NO SASARAN

STRATEGIS


TAHUN 2017 Target Jangka

Menengah


%

1.


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 78 81,17 104,6%

83




No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Terselenggaranya kegiatan

sosialisasi bidang

Administrasi

Kependudukan

Jumlah sosialisasi tentang

Administrasi Kependudukan.

2 kegiatan

2 Terselenggaranya

pelayanan publik bidang

kependudukan

(pelayanan KK dan KTP)

Jumlah masyarakat yang terlayani

dalam administrasi kependudukan

(KK dan KTP)

1500 Orang

Sasaran 1 : Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dilaksanakan

dalam bentuk sosialisasi tentang Kebijakan Administrasi Kependudukan (Adminduk)

dan Pencatatan Sipil menuju tertib adminstrasi kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali

karena jumlah peserta yang banyak. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran peserta

adalah para perangkat desa dan para Ketua RW dan RT se wilayah Kecamatan

Pameungpeuk. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan wawasan kepada

masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan

yang berkenaan dengan administrasi kependudukan. Dalam sosialisasi ini dijelaskan

tentang ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi catatan sipil dan pendaftaran

penduduk. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan masyarakat lebih mengerti

tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Keberhasilan program ini

dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang membuat dokumen kependudukan untuk

kepentingan pribadi dan keluarganya. Capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 100%

karena kegiatan ini telah dilakukan 2 kali sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Sasaran 2: Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan (pelayanan KK dan

KTP) dengan indikator jumlah masyarakat yang terlayani pada administrasi

kependudukan.

Berikut ini tabel tentang jumlah masyarakat dan jenis dokumen yang terlayani pada tahun

2017 adalah sebagai berikut:

No Jenis Layanan Jumlah Masyarakat yang terlayani

Keterangan

1 Kepemilikan KTP 4487

2 Kepemilikan KK 1700

Jumlah 6.187

Capaian kinerja untuk indikator jumlah masyarakat yang terlayani pada bidang




administrasi kependudukan mencapai 6.187 orang.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian nilai pada indikator Indeks Kepuasan

Masyarakat dapat dilihat dari capaian kinerja Kasi Pemerintahan. Hasil capaian kinerja

Kasi Pemerintahan pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 81.17%

yang berarti telah melebihi target yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Faktor Penyebab Menurunnya Kinerja pada kualitas pelayanan dapat dilihat pada

tabel 3.3 bahwa pada Sistem, Mekanisme dan Prosedur mendapat nilai IKM nya 2.98 ini

dikarenakan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan yang cepat tanpa

melihat system dan prosedur yang ditentukan sedangkan Sumber Daya Manusia yang

ada masih kurang sehingga waktu penyelesaiannya masih belum optimal. Selain itu

banyak masyarakat yang memilih jalur cepat dengan mendatangi petugas/operator

secara langsung tanpa melalui petugas pelayanan di depan sehingga mengabaikan

prosedur yang telah ada.

Solusi yang diambil untuk menangani hal ini adalah menambah tenaga pelayanan

untuk menangani masyarakat yang akan membuat dokumen kependudukan, tidak

melayani masyarakat yang langsung ke petugas/operator untuk mendapatkan pelayanan

yang cepat.

Selain itu Nilai SKM untuk Waktu Penyelesaikan adalah 2,90, hal ini disebabkan

karena pada tahun 2017 terdapat kelangkaan blangko e-KTP sehingga berimbas pada

waktu penyelesaian, hal ini menyebabkan respon masyarakat yang merasa tidak

dilayani dengan cepat. Selain itu jaringan internet sering terdapat gangguan dari

servernya di Kabupaten, hal ini mengakibatkan waktu pelayanan menjadi lama.

Sarana/fasilitas yang ada ternyata masih ada yang belum memenuhi kriteria yaitu

kurangnya tempat duduk, sarana khusus untuk pengguna yang berkebutuhan khusus,

Ruang ibu menyusui, Pojok baca dan pemeliharaan gedung kantor yang masih harus

ditingkatkan kembali.

Solusi yang diambil untuk menangani hal ini adalah menambah jatah blangko KTP

elektronik, mencetak blangko KTP elekronik di Kecamatan tanpa harus menunggu hasil

pencetakan dari Disdukcapil hal ini dapat mempercepat waktu pelayanan. Membuat

jaringan internet dengan bandwidth yang lebih besar agar memperlancar arus data yang

diminta.

Faktor Keberhasilan:

- Kecamatan Pameungpeuk Telah memiliki Standar pelayanan telah memiliki dasar

hukum yang jelas, persyaratan terpampang, kejelasan prosedur (SOP), sarana dan




prasarana yang menunjang seperti: ruang tunggu, AC, nomor antrian, TV untuk

pengunjung, leaflet, tempat duduk, toilet, tata tertib, kode etik, sarana parker, sarana

untuk kaum difabel.

- Sambungan internet sudah terpasang.

- Petugas pelayanan ramah dan sopan serta memiliki kompetensi yang baik dalam

melayani masyarakat..

- Pengaduan masyarakat direspon dengan baik dan cepat.

Fasilitas-fasilitas pendukung dalam meningkatkan target capaian kinerja pada Indikator

Meningkatkan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Ruang Informasi dan Pengaduan

Masyarakat

Ruang Pelayanan KTP, KK, dll

Papan Informasi




Jalan Khusus Untuk Penyandang

Disabilitas

Mesin Informasi Pelayanan

Ruang Tunggu Pelayanan

Kotak Kepuasan Masyarakat




Anjungan Informasi Profil Kecamatan

Papan Kebijakan Mutu

Papan Visi dan Misi Kecamatan

Papan Motto Pelayanan Kecamatan




Toilet Pria dan Wanita

Televisi Informasi dan mesin nomor

Antrian

Kecamatan Pameungpeuk selalu berusaha untuk menjalankan Sistem Manajemen

Mutu ISO 9001:2008 yang merupakan sebuah standar internasional untuk system

manajemen mutu/kualitas. Dalam menghadapi tuntutan peningkatan pelayanan publik,

peningkatan kebutuhan dan harapan pelanggan serta pemenuhan persyaratan dari

pihak-pihak terkait lainnya pada saat ini dan masa yang akan datang maka tidak ada

pilihan lain bagi Kecamatan Pameungpeuk untuk terus meningkatkan mutu pelayanan

yang diberikan kepada pelanggan.

Pelayanan Kantor Kecamatan Pameungpeuk memiliki komitmen untuk selalu

memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan, untuk itu Kecamatan

Pameungpeuk harus terus berupaya yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan

harapan pelanggan sehingga mampu meningkatkan kepuasan pelanggan.

Kecamatan Pameungpeuk juga berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi

Sumber Daya Manusia dan memelihara sarana dan infrastruktur yang ada agar dapat

memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dari hasil pengukuran kinerja IKM ini

memiliki nilai yang cukup tinggi hal ini dikarenakan Kecamatan Pameungpeuk telah

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini telah dibuktikan kalau

Kecamatan Pameungpeuk selalu menjadi tempat kunjungan para peserta studi banding

Kecamatan-kecamatan lain se Indonesia. Pada tahun 2017 Kecamatan Pameungpeuk

menerima peserta study banding dari Para Camat Kab. Minahasa, Kabupaten Sidoarja,




kecamatan Taman, Kecamatan Prambon dan peserta dari diklat Kepamongprajaan

Tingkat Nasional.

Kunjungan Para Camat Se-indonesia Keg. Kepamongprajaan

Study Banding Para Camat Minahasa




5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis terhadap efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia dimaksudkan

untuk mendapat informasi sejauhmana penggunaan Sumber Daya Manusia dalam

mendukung tercapainya Indikator Kinerja. Penggunaan SDM dan serapan anggaran

yang efektif dan efisien dalam setiap kegiatan yang dilakukan diharapkan mampu

meningkatkan prosentase capaian kinerja.

Analisis Pencapaian program kegiatan ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang

dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dan penggunaan sumber daya manusia serta

jumlah anggaran yang terserap. Jika sumber daya manusia dan anggaran dapat

diminimalisir dengan tidak mengurangi efektifitas kegiatan maka dikatakan kegiatan ini

efektif dan efisien. Capaian program ini telah memenuhi target dan resapan anggaran

untuk kegiatan ini mencapai 86,90% dari total anggaran yang ada. Berdasarkan hal

tersebut di atas bahwa telah terdapat efesiensi anggaran sebesar 13,10% dari total

anggaran yang disediakan

Sumber Daya Manusia yang mendukung capaian kinerja pada Indikator Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Kasi Pemerintahan dan didukung oleh staff yang

membawahinya serta operator dan petugas pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan Sumber Daya

Manusia dan anggaran yang disediakan dapat mencapai efektivitas program kegiatan

dan efisiensi dari segi anggaran dan Sumber Daya Manusia.

6. Analisis Program Kegiatan Yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian program kegiatan yang menujang keberhasilan kinerja

dilakukan dengan membandingkan hasil (realisasi) dengan target kinerja yang

direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh

pelaksanaan kegiatan yang diukur dengan tercapainya realisasi target kegiatan dalam

satu tahun dengan jumlah anggaran yang terserap.

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik ini didukung oleh

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran ke 1 ini adalah Program

N O

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Satuan

Anggaran %

Capaian %

SDM

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik


nilai 37.300.000 86,9% 5




Penataan Administrasi Kependudukan yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu: Kegiatan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan dan Peningkatan Pelayanan

Publik dalam bidang Kependudukan (Pelayanan KTP, KK dan Pelaksanaan penerapan e

KTP).

Capaian kinerja ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kepemilikan Dokumen

Kependudukan seperti KK, KTP, IMB, atau dokumen lainnya yang diperlukan oleh

masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka evaluasi dan upaya tindak lanjut, Kecamatan

Pameungpeuk telah menyusun kegiatan dalam rangka perbaikan layanan, antar lain:

a. Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan Pameungpeuk ,

b. Pelaksanaan Kegiatan Sipaten Saba Desa Kecamatan Pameungpeuk Kab.

Bandung.

c. Program pengadaan peralatan dan perlengkapan yang menunjang pada kegiatan

pelayanan Terpadu di Kecamatan Pameungpeuk.

Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan karena beberapa faktor pendukung

dan penghambat yaitu:

Faktor Pendukung capaian kinerja:

a. SOP Pelayanan dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan

b. Persyaratan dan prosedur telah dipublikasikan sehingga masyarakat dapat

mengontrol setiap pelayanan yang diberikan.

c. Sudah adanya motto pelayanan publik di kecamatan “Siap melayani dengan

PASTI” (Profesional, Akurat, Santun, Tanggung jawab dan Ikhlas) dan hasil

perhitungan yang berpedoman pada Permenpan.

d. Anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan pelayanan.

e. Peran aktif masyarakat di kecamatan Pameungpeuk.

f. Program dan kegiatan yang terarah dan berkesinambungan.




Faktor Penghambat Capaian Kinerja:

a. Kurang pahamnya warga masyarakat mengenai SOP pelayanan dan persyaratan

dalam pelayanan public.

b. Masih ada masyarakat yang menggunakan jasa perantara dalam mengurus

dokumen.

c. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis yang berubah-ubah.

d. Kurangnya Sumber Daya Manusia.

e. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik,

berdasarkan hasil evaluasi di atas maka di masa yang akan datang direkomendasikan untuk

melakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Mengajukan tambahan Sumber Daya Manusia,

b. Penetapan SOP lebih cepat agar prosedur mengenai pelayanan publik lebih cepat

dipublikasikan kepada masyarakat.

c. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti.

d. Koordinasi dengan SKPD dalam pelaksanaan tugas lebih ditingkatkan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Kecamatan.

Indikator Kinerja 1: Jumlah Perkembangan Desa menjadi Desa Mandiri/Swasembada


Capaian kinerja dari indikator Jumlah perkembangan desa menjadi desa

mandiri/swasembada mencapai target 100% artinya target desa mandiri di tahun 2017

sebanyak 1 desa telah dicapai oleh desa Langonsari.

TNO SASARAN


UTAMA

TAHUN 2017


%

1.

Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Jumlah Perkembangan Desa menjadi Desa Mandiri/Swasembada

1 1

100%




Desa mandiri mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju dan

berkembang dibidang ekonomi, sosial, dan budaya.. Pembangunan dan pemberdayaan

desa diharapkan mampu melahirkan pertumbuhan secara ekonomi yang berkualitas dan

berkelanjutan.

Berdasarkan Permendagri Nomor: 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan

Desa dan Keluarahan, evaluasi perkembangan desa meliputi:

a. Evaluasi bidang Pemerintahan, meliputi aspek:

- Pemerintahan

- Kinerja

- Inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat

- Desa yang berbasis teknologi informasi

- Pelestarian adat dan budaya

b. Evaluasi bidang kewilayahan desa meliputi aspek

- Identitas

- Batas

- Inovasi

- Tanggap siaga bencana

- Pengaturan investasi

c. Evaluasi bidang kemasyarakatan desa meliputi aspek:

- Partisipasi masyarakat

- Lembaga kemasyarakatan

- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Instrumen Evaluasi menurut Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Pasal 9 ayat 1

dikatakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi perkembangan desa ditetapkan instrument

evaluasi perkembangan desa. Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa menggunakan

instrument pengungkap data dan nilai perkembangan desa.

Penilaian hasil perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5

diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Nilai >= 451 dikategorikan sebagai desa cepat berkembang (desa

mandiri/swasembada)

b. 301 – 450 di kategorikan desa berkembang (desa swakarya)

c. > 300 dikategorikan desa kurang berkembang.

Hasil Evaluasi Tim Perkembangan Desa yang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan,

Kasi Pemerintahan, Kasi Sosbud, Kasi Pemberdayaan, Kasi Pembangunan dan Kasi Trantib




didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4 Evaluasi Bidang Pemerintahan

Tahun 2017

No Aspek Yang

dinilai

Desa

Langon

sari

Desa

Sukasari

Desa

Ranca

mulya

Desa

Ranca

tungku

Desa

Bojongm

anggu

Desa

Bojong

kunci

1 Bantuan

Keuangan

60 30 30 30 30 30

2

Pelaksanaan

Bintek/Sosialisa

si

60 50 40 30 40 30

3

Memiliki

Program

Unggulan

50 - - - - -

4

Memiliki Tupoksi

setiap perangkat

desa

70 70 60 50 50 50

5 Memiliki Profil

Desa

50 - - - - -

6

Melakukan

Pembinaan

kepada

Masyarakat

70 70 70 60 60 50

7 Mendapatkan

Penghargaan

40 20 20 - 50 30

8

Memberikan

Penghargaan

khusus kepada

masyarakat

30 20 - - - -

9

Mengakomodir

aspirasi

masyarakat

pada

Musrenbang

desa

60 60 60 60 60 60

10 Memiliki

RPJMDesa

60 50 50 50 50 50

12

Desa yang berbasis teknologi Informasi

60 50 50 50 50 40




13 Pelestarian adat dan budaya

60 50 30 20 30 30

Rata-rata 660 440 410 350 420 370

Tabel 3.5 Evaluasi Bidang Kewilayahan

No Aspek Yang

dinilai

Desa

Langon

sari

Desa

Sukasari

Desa

Ranca

mulya

Desa

Ranca

tungku

Desa

Bojong

kunci

Desa

Bojong

manggu

1 Memiliki monografi

desa

30 30 - - -

2 Memiliki Batas

Desa

20 - - - - -

3

Memiliki Peta

pengembangan

Wilayah

50 50 50 50 30 -

4 Memiliki Peta

Rawan Bencana

60 60 60 60 60 50

5

Memiliki Master

Plan tentang

perkembangan

ekonomi Desa

50 40 40 50 20 50

6 Memiliki Kebijakan

tentang UMKM

60 50 50 50 50 40

7

Memiliki Program

Pengembangan

Wisata Desa

50 50 30 - 40 40

8

Memiliki Program

Pelestarian

Lingkungan

60 50 60 40 50 50

9 Tanggap Siaga

Bencana

70 60 60 50 50 50

10

Memiliki

pengaturan

Investasi

- - - - - -

Rata-rata 560 390 320 300 300 280




Tabel 3.6 Evaluasi Bidang Kemasyarakatan Desa

No Aspek Yang

dinilai

Desa

Langon

sari

Desa

Sukasari

Desa

Ranca

mulya

Desa

Ranca

Tungku

Desa

Bojong

kunci

Desa

Bojong

manggu

1

Memiliki

Kebijakan

Peningkatan

Ketentraman dan

Ketertiban Desa

60 60 60 60 60 60

2

Pemberian

bantuan dalam

rangka

Ketentraman dan

Ketertiban Desa

50 50 20 20 20 20

3

Pemberdayaan

Kesejahteraan

Keluarga

70 60 60 60 60 60

4

Adanya program

keberpihakan

terhadap

masyarakat

kuarang mampu

60 60 60 50 50 50

5

Memiliki

Kebijakan untuk

mendorong

POSYANDU

70 70 60 40 50 50

6

Program yang

melibatkan peran

serta masyarakat

70 60 50 50 50 50

7

Memiliki

kebijakan

pengembangan

PKK

60 60 50 50 50 50

8

Memiliki

kebijakan

pelaksanaan

budaya

gotongroyong

60 60 60 50 50 50

9

Memiliki

perpustakaan

Desa

40 - - - - -

Rata-rata 540 480 420 380 390 350

T




abel 3.7

Hasil Penilaian Perkembangan Desa

No Desa

Bidang

Pemerint

ahan

Bidang Kewi

layahan

Bidang

Kemasyarak

atan

Rata-rata Kategori

1

Langonsari 660 560 540 586,6 Desa cepat

berkembang/

mandiri

2

Sukasari 440 390 480 436,6 Desa

berkembang/s

wakarya

3

Rancamulya 410 320 420 383,3 Desa

berkembang/s

wakarya

4

Rancatungku 350 300 380 343,3 Desa

berkembang/s

wakarya

5

Bojongkunci 370 300 390 353,3 Desa

berkembang/s

wakarya

6

Bojongmanggu 420 280 350 350 Desa

berkembang/s

wakarya

Dari hasil evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa 1 desa memiliki kategori cepat

berkembang/desa mandiri yaitu Desa Langonsari. Sementara desa lainnya memiliki

kategori desa swakarsa atau desa berkembang.


Dalam melakukan evaluasi kinerja diperlukan pembanding dengan kinerja tahun-

tahun sebelumnya. Realisasi kinerja untuk Tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan

tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2016 dilakukan perbaikan/reviu renstra oleh

Inspektorat sehingga tujuan, sasaran dan indikator kinerja menjadi berubah. Oleh sebab

itu pelaporan untuk tahun 2017 tidak bisa membandingkan dengan capaian kinerja tahun

sebelumnya.




Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Tingkat perkembangan desa menjadi desa mandiri untuk tahun 2017 hanya 1 desa

yaitu desa Langonsari. Perbandingan desa mandiri dengan tahun sebelumnya tidak bisa

dilakukan dikarenakan tahun 2016 dilakukan reviu renstra sehingga sasaran dan

indikator berubah.

Pada tahun 2016 belum terdapat kategori desa swasembada/mandiri dikarenakan

banyak desa yang belum bisa berkembang dikarenakan terbatasnya SDM yang ada di

desa, kurangnya respon masyarakat pada program-program yang dilaksanakan oleh

desa.

Bantuan-bantuan dana yang ada di desa sebagian besar hanya untuk sarana fisik

saja belum menyentuh kepada kebutuhan masyarakat secara utuh seperti pembinaan

atau pelatihan kepada masyakat di berbagai bidang sehingga dapat membekali

masyarakat dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan sehingga masyarakat

dapat mandiri secara ekonomi.


Capaian kinerja pada indikator Jumlah perkembangan desa menjadi desa

mandiri/swasembada adalah 1 desa atau 100% artinya memenuhi target sesuai dengan

yang diperjanjikan sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu

16,66%. Kriteria ini masih rendah, hal ini dikarenakan belum semua desa melakukan

pembenahan disemua bidang baik ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan , ketertiban

NO SASARAN

STRATEGIS



Target Realisa

si Capaian

% Target Realis

asi Capaian

%

1.


Jumlah Perkembangan Desa menjadi Desa Mandiri/Swa sembada

- - - 1 1 100%

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


Menengah

Target Realisasi

Capaian %

1.


Jumlah Perkembangan Desa menjadi Desa Mandiri/Swasembada

1 1 100% 6




dan pelayanan umum.


serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Camat


1. Terselenggaranya pembinaan,

pengawasan, serta pengendalian

pelaksanaan tugas dan kegiatan

lingkup pemerintahan umum,

pelayanan, pemberdayaan

masyarakat, ketentraman dan

ketertiban umum dan prasarana

dan sarana umum;

Prosentase kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Kasi dan Kasubag.

100%

2 Terselenggaranya pembinaan

dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan

desa

Jumlah pembinaan ke desa

6 desa

Sekretaris Camat


1 Terselenggaranya koordinasi perencanaan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja seksi.

Jumlah laporan dari setiap seksi.

5 laporan

Kasi Pemerintahan


1 Terselenggaranya Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapat pelatihan bidang pengelolaan keuangan desa

60 orang

2 Terselenggaranya Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Jumlah peserta pelatihan aparatur pemerintahan desa (orang)

60 orang

3 Tersusunnya Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

Jumlah Perdes/ APBDES yang memenuhi aturan

18 perdes

Kasi Pembangunan


1 Terselenggaranya Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah

Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD (Kegiatan)

120 Usulan

2 Terselenggaranya Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan

Jumlah peserta sosialiasi peaturan perundang-undangan perumahan

50 orang




3 Terselenggaranya bintek pengelolaan persampahan

Jumlah peserta bintek persampahan

80 orang

4 Terselenggaranya Sosialisasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan RTH

50 orang

Kasi Pemberdayaan Masyarakat


1 Terselenggaranya Penyuluhan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Jumlah penyuluhan pada lembaga organisasi masyarakat perdesaan

1 kegiatan

2 Terselenggaranya penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Jumlah penyuluhan kesehatanbagi ibu hamil

1 kegiatan

3 Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan

Jumlah organisasi perempuan yang dibina

6 kegiatan

Kasi Sosial Budaya


1 Terselenggaranya kegiatan sosialisasi Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah peserta yang

mengikuti sosialiasi

60 orang

2 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Jumlah peserta yang mengikuti sosialiasi

60 orang

3 Terselenggaranya pelatihan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Jumlah peserta pelatihan organisasi pemuda yang dibina

20 orang

4 Terselenggaranya Pameran prestasi hasil karya pemuda

Jumlah hasil karya pemuda yang dipamerkan (jenis)

20 jenis

5 Terselenggaranya Pembinaan cabang olah raga prestasi di tingkat daerah

Jumlah cabang oleh raga yang dibina

2 cabor

Kasi Trantib


1 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keamanan dan kenyamanan lingkungan

50 orang

2 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Jumlah personil linmas yang mendapat

pembinaan (Orang)

80 orang

Seluruh sasararan kerja dari setiap Eselon di atas mulai dari Camat, Sekcam, Kasi

Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan, Kasi Trantib dan Kasi Sosbud

mencapai sasaran kinerja 100% artinya setiap program yang dilaksanakan oleh setiap

esselon telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan. Setiap capaian

indikator kinerja berpengaruh besar pada perkembangan desa-desa di wilayah

Kecamatan Pameungpeuk. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya peserta




kunjungan kerja dari berbagai Kabupaten yang meninjau langsung ke desa-desa untuk

melihat perkembangan yang telah di capai.

Faktor Keberhasilan dari perkembangan desa bisa dilihat dari Tingkat

perkembangan desa yang menjadi lebih baik dan meningkat baik dari managemen

pemerintah desa, kinerja aparatur desa dan program-program yang telah dilaksanakan

oleh desa tersebut. Hal tersebut dikarenakan Pembinaan yang berkesinambungan dari

aparat Kecamatan terhadap pemerintahan desa, baik dalam bentuk pembinaan langsung

melalui monitoring dan evaluasi maupun melakukan sosialisasi/pelatihan bagi para

aparatur desa maupun masyarakat berdasarkan program-program Kecamatan yang telah

ditetapkan dalam DPA TA 2017.

Faktor kegagalan dilihat dari kurang antusiasnya aparat desa untuk berkembang,

minimnya tingkat pendidikan aparat desa sehingga kurang melakukan inovasi bagi

perkembangan desanya. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan belum

maksimal karena terbatasnya personil dan anggaran.


Dalam mendukung tercapainya indikator kinerja ini diperlukan sumber daya

manusia yang mencukupi. Personil atau Tim Pembina dari Kecamatan berjumlah 7 orang

terdiri dari, Camat, Sekcam, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi PM, Kasi

Sosbud dan Kasi Trantib. Tim Pembina membuat jadwal untuk melakukan fasilitasi dan

pembinaan kepada desa-desa di wilayah Kecamatan Pameungpeuk. Setiap Kasi memiliki

program kegiatan yang pada intinya adalah untuk mengembangkan potensi aparat desa

ataupun potensi yang ada di masyarakat.

Penyerapan anggaran untuk mendukung program yang berkaitan dengan capaian

kinerja berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran kecamatan Pameungpeuk tahun

2017 adalah sbb:

No Program Pagu Anggaran Realisasi

Anggaran Capaian

1

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

20.000.000 20.000.000 100%

2 Program pendidikan Anak Usia

Dini 20.000.000 20.000.000 100%

3 Program Peran serta

Kepemudaan 20.000.000 20.000.000 100%




4

Program pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

70.000.000 70.000.000 100%

5 Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaaan 75.000.000 73.950.000 98.60%

6.

Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan

dan anak

25.000.000 25.000.000 100%

7 Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba 25.000.000 25.000.000 100%

8

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

keuangan daerah

40.000.000 40.000.000 100%

9

Program Wajib belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

tahun

20.000.000 20.000.000 100%

10

Program peningkatan Peran

serta dan kesetaraan gender

dalam pembangunan

162.124.080 161.224.000 99,44%

11

Program peningkatan

kapasitas aparatur

Pemerintaha Desa

50.000.000 50.000.000 100%

12 Program pembinaan dan

pemasyarakatan olah raga 45.000.000 45.000.000 100%

13

Program peningkatan Sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

183.075.920 137.174.925 74,93%

14

Program peningkatan

keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

25.000.000 25.000.000 100%

15 Program lingkungan sehat

perumahan 20.000.000 15.200.000 76%

16 Program perencanaan

pembangunan daerah 50.000.000 47.900.000 95%




17

Program Pengembangan

Kinerja pengelolaan

persampahan

25.000.000 25.000.000 100%

18

Program peningkatan

keamanan dan kenyamanan

lingkungan

30.000.000 30.000.000 100%

19

Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban

bencana alam

20.000.000 20.000.000 100%

20 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) 40.000.000 40.000.000 100%

Program-program di atas merupakan program kegiatan Kecamatan Pameungpeuk

yang dilaksanakan dalam mendukung tercapainya sasaran Meningkatkan Kinerja

Penyelenggaraan Tugas Umum pemerintahan Kecamatan. Setiap program kegiatan

dilaksanakan dibawah tanggung jawab Camat dan Kasi yang sesuai dengan Tupoksinya.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan

tugas umum pemerintahan disebabkan beberapa faktor pendukung diantaranya adalah

anggaran yang disediakan cukup untuk melaksanakan program yang mendukung

capaian kinerja sasaran, sumber daya, Sumber daya yang terlibat dalam pencapaian

kinerja sasaran ini meskipun masih kurang tetapi mampu melaksanakan seluruh

tanggung jawabnya dengan baik. Dukungan dari berbagai pihak dari pimpinan,

karyawan/staff, masyarakat sangat membantu bagi pencapaian seluruh program kegiatan

yang dilaksanakan di Keamatan Pameungpeuk.


Pencapaian Kinerja.

Program kegiatan yang mendukung pada tercapainya kinerja sasaran dapat dilihat

pada tabel di atas, ada banyak program kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan

indikator-indikator pada sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan. Program kegiatan itu dilaksanakan menurut tupoksi dari Para Kasi yang

membidanginya dibantu oleh para staff dan didukung oleh Camat sebagai

penanggungjawab dari seluruh kegiatan. Outcame dari kegiatan yang dilaksanakan oleh

setiap Kasi ini diantaranya adalah untuk mendukung terwujudnya Wilayah Kecamatan

Pameungpeuk yang lebih maju dan kreatif dari berbagai bidang baik sosial, ekonomi, dan

kebudayaan. Selain itu dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat desa dan aparatur




pemerintah desa sehingga dapat mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.

A. Program Kegiatan Kasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelatihan kepada para

aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga para aparat memiliki

kemampuan dalam mengelola keuangan dengan baik.

Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya melatih para aparatur pemerintah desa

dalam bidang manajemen pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa.

B. Program Kegiatan Kasi Pembangunan adalah sebagai berikut:

Program lingkungan sehat perumahan

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pengawasan

Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan. Outcome dari kegiatan ini adalah

masyarakat dapat mengetahui kualitas rumah yang sehat sehingga berdampak

pada kesehatan secara keseluruhan.

Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan

Kegiatan ini memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya

pengelolaan sampah dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat secara

ekonomi bagi warga masyarakat.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan ini memberikan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan RTH

sehingga masyarakat dapat memelihara, memanfaatkan RTH dengan baik.

Program perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat melalui

Musrenbang tingkat Kecamatan. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam

perumusan program dan kebijakan layanan publik ini diharapkan dapat

memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan

daerah/PAD tingkat Kecamatan.




C. Program Kegiatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan penyuluhan kesehatan bagi

ibu hamil dan anak. Dengan kegiatan ini diharapka angka kematian ibu dan anak

dapat menurun dan derajat kesehatan ibu dan anak akan semakin meningkat.

Capaian lain dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah ibu yang melahirkan

ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih.

Program peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberdayakan masyarakat desa

melalui kegiatan bimbingan teknis dan pembinaan organisasi yang ada di

masyarakat, sehingga organisasi itu dapat berkembang dan dapat bermanfaat

bagi warga masyarakat masyarakat.

Program peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pembinaan kepada

organisasi perempuan yang ada di wilayah Kecamatan Pameungpeuk khususnya

PKK agar dapat bermanfaat bagi warga sekitanya di segala bidang.

D. Program Kegiatan Kasi Sosial Budaya adalah sebagai berikut:

Program pendidikan Anak Usia Dini untuk meningkatkan jumlah anak yang

mengikuti PAUD di wilayah Kecamatan Pameungpeuk. Kegiatan ini dilaksanakan

dalam bentuk sosialisasi PAUD. Pada kegiatan ini dideklarasikan Komitmen

Bersama tentang Penuntasan Ikut PAUD minimal Satu Tahun Pra SD.

Program Peran serta Kepemudaan

Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar meningkatnya anak yang

melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah. Dengan demikian dapat

mengurangi angka putus sekolah di usia sekolah.

Program Pencegahan Bahaya Narkoba bagi pemuda

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi

pemuda. Kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir jumlah pemuda yang

ketergantungan pada narkoba, sehingga para pemuda dapat hidup sehat tanpa

narkoba.




Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membina cabang olah raga prestasi dan

olah raga yang berkembang di masyarakat agar dapat meningkatkan prestasinya.

E. Program Kegiatan Kasi Trantib adalah sebagai berikut:

Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan bagi para

Linmas di wilayah kecamatan Pameungpeuk dalam rangka pengendalian

keamanan dan kenyamanan lingkungan

Seluruh program di atas dilaksanakan untuk mewujudkan desa-desa di wilayah

Kecamatan Pameungpeuk lebih berkembang sehingga berdampak pada meningkatnya

kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pameungpeuk.

Hambatan bagi terwujudnya kinerja sasaran ini adalah terbatasnya jumlah

personil/karyawan dibandingkan dengan kebutuhan ideal, anggaran masih dirasakan

kurang, masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan program yang dilaksanakan

oleh pihak Kecamatan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Kecamatan.

Indikator Kinerja 2: Jumlah Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari

Bupati kepada Camat (KDH).


NO SASARAN


UTAMA

TAHUN 2017


%

1.



85% 90%

105%




Capaian kinerja pada indikator Jumlah Pelaksanaan pelimpahan urusan

pemerintahan dari Bupati Kepada Camat sebesar 105% artinya melebihi capaian yang

telah diperjanjikan. Jumlah pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 terdiri dari:

a. Kegiatan Bandung Sehat yang terdiri dari Pemukiman Sehat, Ketahanan Pangan

dan gizi, Masyarakat Sehat Yang Mandiri) .

b. Kegiatan Forum Kecamatan Sehat.

c. Kegiatan Kerja bakti Kecamatan Sehat dengan Lokus dan Fokus Pengelolaan

Sampah dan Kali Bersih.

d. Kegiatan pencegahan Kecelakaan, pemukiman, sanitasi, posyandu gizi

e. Kegiatan pendidikan/sekolah

f. Kegiatan CTPS

g. Kegiatan Paten Saba Desa

h. Kegiatan Pelatihan Linmas

i. Kegiatan Monitoring ke desa-desa


Capaian kinerja untuk indikator Jumlah Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan

dari Bupati kepada Camat belum dapat dibandingkan dikarenakan pada tahun 2016 telah

dilakukan reviu renstra yang merubah tujuan, sasaran dan indikator.

NO SASARAN

STRATEGIS



Target Realisa

si Capaian

% Target Reali

sasi Capaian

%

1.



- - - 85% 90% 105%




3. Perbandingan realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Jumlah pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati

kepada Camat (KDH) adalah 105% artinya melampaui target sesuai dengan yang

diperjanjikan sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 94,7%.


serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Camat


1 Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, Pemberdayaan, sosial budaya, trantib di tingkat kecamatan

Jumlah program KDH yang dilaksanakan setiap kasi.

6 kegiatan

Kasi Pemerintahan


1 Terselenggaranya Sosialisasi Sistem Keuangan Desa

Jumlah peserta sosialisasi

75 orang

2 Terselenggaranya Sosialisasi SOTK Baru Desa


50 orang

Kas Pembangunan


1 Terselenggaranya Sosialisasi PSPM Raksa desa

Jumlah peserta Sosialisasi

100 orang



1 Terselenggaranya sosialisasi Dana Desa


50 orang

2 Terselenggaranya Penyuluhan Pemanfaatan pengendalian hama terpadu

Jumlah peserta penyuluhan

50 orang

3 Terselenggaranya kegiatan FKBS Jumlah kegiatan FKBS 7 kegiatan

Kasi Kasi Trantib


NO SASARAN

STRATEGIS



Menengah Target

Realisasi

Capaian %

1.



85% 90% 105% 95%




1 Terselenggaranya pelatihan Linmas Jumlah peserta pelatihan

100 orang

Program Kegiatan KDH yang dilaksanakan oleh para Kasi telah dilaksanakan

dengan capaian kinerja sasarannya mencapai 100%. Hal ini dikarenakan Pembinaan dari

Camat kepada setiap Kasi agar melaksanakan tupoksinya dengan baik.

Analisis penyebab keberhasilan pada indikator Jumlah pelaksanaan pelimpahan

urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat (KDH) adalah tersedianya anggaran

yang bagi pelaksanaan kegiatan KDH. Kegiatan ini didukung penuh oleh Bapak dan Ibu

Bupati bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kecamatan

Pameungpeuk. Komitmen Bapak dan Ibu Camat dalam mensejahterakan masyarakat

mendorong suksesnya capaian kinerja KDH ini.


Analisis terhadap efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia dimaksudkan untuk

mendapat informasi sejauhmana penggunaan Sumber Daya Manusia dalam mendukung

tercapainya Indikator Kinerja. Penggunaan SDM dan serapan anggaran yang efektif dan

efisien dalam setiap kegiatan yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan

prosentase capaian kinerja. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada

sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

ini yang terbagi menjadi 2 indikator, yaitu Indikator Jumlah Perkembangan Desa menjadi

desa mandiri dan indikator Jumlah pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari

Bupati Kepada Camat (KDH).

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan

tugas umum pemerintahan disebabkan beberapa faktor pendukung diantaranya adalah

anggaran yang disediakan cukup untuk melaksanakan program yang mendukung

capaian kinerja sasaran, sumber daya, Sumber daya yang terlibat dalam pencapaian

kinerja sasaran ini meskipun masih kurang tetapi mampu melaksanakan seluruh

tanggung jawabnya dengan baik. Dukungan dari berbagai pihak dari pimpinan,

karyawan/staff, masyarakat sangat membantu bagi pencapaian seluruh program kegiatan

yang dilaksanakan di Keamatan Pameungpeuk.


Pencapaian Kinerja.


pada tabel di atas, terdapat kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan indikator-

indikator pada sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum




pemerintahan. Program kegiatan itu dilaksanakan menurut tupoksi dari Para Kasi yang

membidanginya dibantu oleh para staff dan didukung oleh Camat sebagai

penanggungjawab dari seluruh kegiatan. Outcome dari kegiatan yang dilaksanakan oleh

setiap Kasi ini diantaranya adalah untuk mendukung terwujudnya Wilayah Kecamatan

Pameungpeuk yang lebih maju dan kreatif dari berbagai bidang baik sosial, ekonomi, dan

kebudayaan. Selain itu dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat desa dan aparatur

pemerintah desa sehingga dapat mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.

Hambatan bagi terwujudnya kinerja sasaran ini adalah terbatasnya jumlah

personil/karyawan dibandingkan dengan kebutuhan ideal, anggaran masih dirasakan

kurang, masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan program yang dilaksanakan

oleh pihak Kecamatan.

Sasaran 3 :Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan

Indikator Kinerja 1: Nilai Akip Kecamatan Pameungpeuk


Capaian kinerja pada indikator Nilai AKIP Kecamatan Pameungpeuk pada tahun

2017 adalah 60,19 atau capaian kinerjanya sebesar 98% artinya masih dibawah target

yang telah diperjanjikan. Hal ini berarti masih perlu perbaikan baik dalam perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi dan capaian sasaran kinerja

organisasi.


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2017


%

1.

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan

Nilai AKIP Kecamatan Pameungpeuk

61,00 60,19 98%

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


Target Realisasi

Capaian %

Target Realisasi

Capaian %

1.


Nilai Akip Kecamatan Pameungpeuk

- - - 61,00 60,19 98%




Capaian kinerja pada indikator Nilai Akip Kecamatan Pameungpeuk untuk tahun

2017 capaiannya adalah 98% artinya belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Capaian kinerja tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan

pada tahun tersebut telah dilakukan asistensi terhadap renstra sehingga merubah

sasaran dan indikator.


Capaian kinerja tahun 2017 sebesar 98% belum dapat tercapai sesuai dengan target yang

diperjanjikan. Jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah capaian Nilai Akip

Kecamatan adalah 95%.



Kasubag Program dan Keuangan


1 Terselenggaranya peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Jumlah Laporan kinerja (LKIP)

1 dokumen

Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan

1 Menganalisis dan mengolah data

kebutuhan pelaksanaan penyusunan

rencana anggaran sesuai dengan

dokumen perencanaan

Jumlah Laporan kinerja 1 dokumen

Pejabat yang berwenang menangani atau menyusun dokumen laporan kinerja dan

perencanaan akan berpengaruh pada pencapaian Nilai Akip Kecamatan Pameungpeuk,

kerjasama antara kasubag dan staf penyusun program serta bimbingan dari Sekretaris

Camat akan sangat mendukung bagi tercapainya nilai Akip yang lebih baik lagi.

Hambatan yang terjadi pada penyusunan Dokumen Sakip ini diantaranya adalah:

a. Kurangnya anggaran yang tersedia untuk menyusunan dokumen Sakip.

b. Kurangnya kerjasama para Kasi dan Kasubag untuk mendapatkan data yang

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


Menengah Target Realis

asi Capaian

%

1.


Nilai Akip Kecamatan Pameungpeuk

61,00 60,19 98% 63




diperlukan untuk penyusunan Laporan Kinerja.

Solusi yang diambil adalah:

a. Menambah jumlah anggaran bagi penyusunan laporan dokumen Sakip.

b. Kerjasama lebih ditingkatkan antara seluruh karyawan dalam memberikan data atau

bahan untuk pelaporan.


Capaian kinerja untuk Nilai Sakip Kecamatan perlu ditingkatkan lagi karena belum

dapat memenuhi target yang telah diperjanjikan. Penyusunan dokumen Sakip ini

memerlukan sumber daya yang cukup dikarenakan banyak data yang dibutuhkan untuk

mendukung penyusunan dokumen Sakip. Anggaran yang disediakan untuk Program

peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja sebanyak Rp.

44.500.000,- .


Pencapaian Kinerja.

Program kegiatan yang mendukung pada tercapainya kinerja sasaran adalah

program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja .Program atau

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Pameungpeuk berdampak pada

meningkatnya kinerja dalam penyusunan Laporan kinerja.

Faktor Keberhasilan yang menunjang tercapainya kinerja sasaran adalah sebagai

berikut:

a) Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program yang menunjang sasaran.

b) Fasilitas yang tersedia cukup menunjang pelaksanaan tugas.

c) Kebijakan pimpinan yang cukup baik dalam pelaksanaan tugas.

d) Loyalitas para karyawan pada setiap tugas dan fungsinya.

e) Kerjasama yang terjalin cukup baik sehingga menciptakan iklim kerja yang kondusif.





Indikator Kinerja 2: Persentasi BMD/Aset dalam keadaan Baik.


Capaian kinerja pada indikator Presentasi BMD/Asset dalam keadaan baik

dengan capaian kinerjanya adalah 112% artinya melampaui target yang telah

diperjanjikan. Hal ini berarti semua Asset yang ada di Kecamatan Pameungpeuk dapat

dikelola dengan baik.

Kondisi akhir dari keadaan Asset Kecamatan Pameungpeuk berdasarkan Berita

Acara Rekonsiliasi Asset adalah sebagai berikut:

Total Asset Tetap dengan kondisi baik = Rp. 4.212.663.704,00

Total Asset lain lain dengan kondisi rusak = Rp. 20.059.263,00

Total Aset Tetap + Asset lainnya = Rp. 4.232.722.967,00

Prosentase barang/asset yang baik sebesar 98%.


Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah 122% artinya telah melampaui target

dengan yang diperjanjikan akan tetapi tidak dapat dibandingkan dengan tahun

sebelumnya dikarenakan pada tahun sebelumnya telah dilakukan kajian/asistensi

terhadap renstra sehingga merubah sasaran dan indikator kinerjanya.

NO SASARAN

STRATEGIS


TAHUN 2017


%

1.


Presentasi BMD /asset dalam keadaan baik

80% 98% 122%

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


Target Realisasi

Capaian %

Target Realisasi

Capaian %

1.



- - - 85% 98% 122%





Capaian kinerja untuk indikator Presentasi BMD dalam keadaan baik adalah

122% melebihi target yang diperjanjikan sedangkan jika dibandingkan dengan target

akhir renstra yaitu sebesar 80,35%.



Kasubag Umum dan Kepegawaian


1 Terselenggaranya peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

Jumlah mebeuler kantor (jenis) jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua(unit) jumlah pemeliharaan gedung dan dan halaman kantor

1 paket

8 unit

1 paket

Bendahara Barang


1 Tersusunnya laporan barang Pengguna Barang dan Laporan Barang Milik Daerah

Jumlah laporan barang milik daerah

2 laporan

Capaian kinerja untuk Kasubag Umpeg sebesar 100% artinya jumlah mebelair 1

paket telah terealisasi, Jumlah pemeliharaan kendaraan roda 2 dan roda 4 telah

direalisasikan seluruhnya, pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 paket telah

direalisasikan.

Capaian kinerja Bendahara Barang telah terealisasikan dengan tercapainya 2

laporan barang Pengguna Barang dan laporan Barang milik Daerah semesteran dan

tahunan.

Faktor penyebab keberhasilan pada indikator Presentasi BMD/Asset dalam keadaan

baik adalah jumlah anggaran yang tersedia dalam upaya mempertahankan asset dalam

keadaan baik. Sumber daya/petugas yang menangani asset sudah cukup kompeten

dalam melakukan pengawasan dan menginventarisir seluruh asset yang ada di


NO SASARAN

STRATEGIS



Menengah Target Realis

asi Capaian

%

1.



85% 98% 122% 90%




Faktor hambatan dalam hal prosentase BMD/asset dalam keadaan baik adalah:

- Jumlah personil yang kurang.

- Lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan terhadap pengelolaan

barang milik daerah.

- Karyawan yang tidak peduli terhadap pemeliharaan asset pemerintah yang ada di


- Kurangnya koordinasi dengan SKPD yang menangani BMD.

- Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-ubah.

Capaian kinerja pada indikator ini, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut

di atas, maka di masa yang akan datang diharapkan ada perbaikan sebagai berikut:

- Camat selaku pimpinan agar melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

pengelolaan barang milik daerah.

- Penetapan peraturan dan penganggaran yang mengatur pelaksanaan teknis secara

pasti dan lebih awal.

- Koordinasi dengan SKPD terkait lebih ditingkatkan.

- Permohonan jumlah personil yang menangani masalah tersebut.

- Memberikan pelatihan kepada karyawan pengurus/pengelola BMD sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.






meningkatkan prosentase capaian kinerja.

Efesiensi pada penggunaan sumberdaya pada indikator kinerja Prosentase BMD

/asset dalam keadaan baik menunjukan pada jumlah anggaran yang digunakan dalam

menunjang capaian kinerja ini. Adapun besarnya anggaran yang disediakan untuk

kegiatan ini dirasakan cukup untuk pencapaian kenerja ini. Sumber Daya Manusia yang

melaksanakan tugas ini berjumlah 2 orang yaitu Kasubag Umum dan kepegawaian serta

Bendahara Barang.


Anggaran Capaian

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 302.554.960 290.037.688 95,86%




2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 85.000.000 79.718.100 93,79%

Anggaran yang digunakan untuk pencapaian target indikator ini adalah Rp.

387.554.960,- dengan realisasi sebesar Rp.369.755.788 atau 94% dari pagu anggaran.


Indikator Kinerja 3: Rata-rata Nilai SKP


Capaian kinerja pada indikator Rata-rata nilai SKP adalah 111% artinya capaian

kinerja melampaui target yang telah diperjanjikan. Hal ini berarti nilai SKP karyawan di

Kecamatan Pameungpeuk memiliki nilai yang baik atau capaian kinerjanya sudah baik.


Perbandingan Capaian kinerja untuk indikator Rata-rata Nilai SKP dengan capaian tahun

sebelumnya belum dapat dihitung dikarenakan pada tahun sebelumnya telah dilakukan

asistensi/kajian terhadap renstra sehingga merubah sasaran dan indikator.


Capaian kinerja untuk indikator melebihi target yang diperjanjikan sedangkan jika

NO SASARAN


TAHUN 2017


%

1.


Rata-rata Nilai SKP

79 88.45

111%

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


Target Realisa

si Capaian

% Target Realisa

si Capaian

%

1.


Rata-rata Nilai SKP - - - 79 88,45 112%

NO SASARAN

STRATEGIS



Menengah

Target Realis

asi Capaia

n %

1.


Rata-rata Nilai SKP 79 88,45 111% 82




dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu sebesar 73,87%.



Camat


1. Terselenggaranya evaluasi

pelaksanaan tugas staff melalui

penilaian SKP untu mengetahui

prestasi kerjanya dan sebagai

bahan pembinaan serta upaya

tindak lanjut.

Jumlah sekcam dan kasi yang di evaluasi

6 orang

Sekretaris Camat


1 Terselenggaranya evaluasi





tindak lanjut.

Jumlah kasubag yang dievaluasi

2 orang

Kasi Pemerintahan







tindak lanjut.

Jumlah staff yang dievaluasi

2 orang

Kasi Pembangunan







tindak lanjut.


1 orang



1 Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan tugas staff melalui penilaian SKP untu mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut


1 orang

Kasi Sosial Budaya






Jumlah Staff yang

dievaluasi

1 orang

Kasi Trantib


1 Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan tugas staff melalui penilaian SKP untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut


2 orang

Kasubag Umum dan Kepegawaian


1 Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan tugas staff melalui penilaian SKP untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut


3 orang

Kasubag Program dan Keuangan




3 orang

Sesuai dengan Tupoksinya, para pejabat penilai telah melaksanakan evaluasi

terhadap para staff nya, hal ini dilakukan setiap tahun sebagai bukti capaian kinerja

setiap karyawan di instansi pemerintah Kecamatan Pameungpeuk.

Analisis penyebab keberhasilan pada indikator Rata-rata nilai SKP adalah Komitmen

para karyawan di lingkungan Kecamatan Pameungpeuk pada tugasnya cukup baik,

loyalitas pada atasan dan instansi dinilai cukup baik sehingga berpengaruh pada rata-

rata capaian SKP.

Faktor keberhasilan yang menunjang keberhasilan sasaran kinerja adalah :

1) Loyalitas karyawan terhadap tugas dan fungsinya cukup tinggi.

2) Komitmen untuk melaksanakan visi dan missi kecamatan cukup baik.

3) Perhatian dan dukungan dari atasan cukup baik.

4) Iklim kerjasama yang kondusif sehingga terjalin kekeluargaan antara seluruh

karyawan.

5) Faktor hambatan dalam menunjang keberhasilan sasaran kinerja adalah adalah:

6) Kurangnya reward dari atasan atas prestasi kinerja karyawan.

7) Kurangnya pelatihan yang diadakan oleh Kecamatan untuk peningkatan kapasitas

karyawan di kecamatan Pameungpeuk.




8) Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait dengan peningkatan kinerja personil

Kecamatan.






meningkatkan sasaran kinerja meningkatnya tatakelola pemerintahan.

Penyerapan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran kecamatan

Pameungpeuk tahun 2017 dan realisasi penyerapan anggaran adalah sbb:


Anggaran Capaian

1.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

44.500.000 44.500.000 100%

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan

disebabkan beberapa faktor pendukung diantaranya adalah anggaran yang disediakan

cukup untuk melaksanakan program yang mendukung capaian kinerja sasaran,fasilitas

yang tersedia cukup memadai, pengawasan dari pimpinan cukup baik, iklim kerja yang

baik antara karyawan, kerjasama yang baik sehingga meningkatkan capaian kinerja



Pencapaian Kinerja.


pada tabel di atas, banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan capaian indikator Rata-rata nilai SKP. Program atau kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Kecamatan Pameungpeuk berdampak pada meningkatnya kapasitas

aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Fasilitas yang ada sangat

menunjang bagi terlaksananya pelaksanaan tugas sehari-hari. Semuanya berdampak

pada meningkatnya capaian kinerja karyawan Kecamatan Pameungpeuk.

Faktor Keberhasilan yang menunjang tercapainya kinerja sasaran adalah sebagai




berikut:

f) Anggaran yang cukup untuk melaksanakan program yang menunjang sasaran.

g) Fasilitas yang tersedia cukup menunjang pelaksanaan tugas.

h) Kebijakan pimpinan yang cukup baik dalam pelaksanaan tugas.

i) Loyalitas para karyawan pada setiap tugas dan fungsinya.

j) Kerjasama yang terjalin cukup baik sehingga menciptakan iklim kerja yang kondusif.

Faktor yang menjadi hambatan dalam capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya program/kegiatan bagi peningkatan kapasitas aparatur dalam

pelaksanaan tupoksinya.

b) Fasilitas kantor perlu banyak perbaikan sehingga tidak menghambat pekerjaan

sehari-hari.

c) Pengawasan dari pimpinan hendaknya lebih ditingkatkan.

d) Lebih banyak memberikan sosialisasi terhadap kebijakan baru sehingga dapat

meningkatkan pengetahuan bagi apara karyawan kecamatan.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan

pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat

berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi

kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber

pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Pada tahun 2017 belanja Kecamatan Pameungpeuk terdiri atas belanja tidak

langsung dan belanja langsung dilaksanakan bedasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 serta Peraturan

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah, untuk melihat pembiayaan selama tahun 2017 dapat di

uraikan sebagai berikut :

B.1. PENDAPATAN

Pada Tahun 2017 Kecamatan Pameungpeuk mempunyai target pendapatan




yang berasal dari retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sewa Alat Berat

sebesar Rp. 19.450.010,00 terrealisasi Rp. 10.156.000,00 Secara rinci kegiatan

tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Rencana Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Tahun 2017

No

Jenis PAD

Target ( Rp )

Realisasi ( Rp )

%

1.

Retribusi IMB

9.950.010,00

8.656.000,00

87%

3. Sewa Alat Berat (Stoom

Walls) 5.000.000,00 1.500.000,00 30%

J u m l a h 14.950.010,00 10.156.000,00 67.93%

B.2. BELANJA

Pada tahun anggaran 2017 Kecamatan Pameungpeuk mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 4.159.359.198,91 Anggaran tersebut terdiri atas Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp. 2.555.654.238,91 dan Belanja Langsung sebesar

Rp. 1.603.704.960,00 yang dijabarkan kedalam 28 Program. Untuk penjelasan lebih

rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

B.2.1 Belanja Tidak Langsung

Tabel 3.9

Rencana target dan realisasi belanja tidak langsung Tahun 2017

No Uraian Pagu Realisasi %

1. Belanja Pegawai

1.1 - Gaji dan Tunjangan 1.664.015.000,00 1.283.457.264,00 77,13

1.2 - Tambahan Penghasilan

PNS

887.717.231,00 615.171.131,00 69,30

1.3 - Insentip Pemungutan

Retribusi Daerah

3.922.007,91 3.922.007,91 100




B.2.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

lansung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana dana tersebut

merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran

pembangunan. Pada tahun anggaran 2017 Kecamatan Pameungpeuk

menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 1.603.704.960,00 dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 1.520.593.763,00 atau 94,82 % yang secara rinci dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10

Anggaran Dan Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Pameungpeuk

Tahun 2017

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp) REALISASI

(Rp) % KET

1 2 3 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

302.554.950 290.037.685 95,86

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

900.000 900.000 100

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

37.500.000 31.659.000 84,42

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

20.000.000 20.000.000 100

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

5.000.000 5.000.000 100

Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.000.000 19.937.464 99,69

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

11.054.960 10.884.960 98,46

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.000.000 4.000.000 80

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

70.100.000 69.976.000 99,82

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5.000.000 5.000.000 100

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10.000.000 7.630.000 76,30

Penyediaan Makanan dan Minuman

20.000.000 16.500.000 92,50

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

25.000.000 25.000.000 100




Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

18.000.000 18.000.000 100

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

50.000.000 48.550.000 97,10

Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah

5000.000 5000.000 100

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

85.000.000 79.718.100 93,79

Pengadaan mebeuleair 30.000.000 30.000.000 100

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15.000.000 15.000.000 100

Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional

40.000.000 34.718.100 86,80

3 Program peningkatan disiplin aparatur

37.350.000 37.350.000 100

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

11.100.000 11.100.000 100

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

26.250.000 26.250.00 100

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

71.800.000 68.750.000 95,75

Pendidikan dan pelatihan formal

10.000.000 6.950.000 69,50

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

20.000.000 20.000.000 100

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

41.800.000 41.800.000 100

5

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

44.500.000 44.500.000 100

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

27.500.000 25.000.000 90,91

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

5.000.000 5.000.000 100

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

12.000.000 11.874.900 98,96

BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM

6 Program penataan administrasi kependudukan

37.300.000 32.414.975 86,90

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

12.300.000 7.415.000 60,28




Peningkatan pelayanan public dalam kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan E-KTP)

25.000.000 24.999.975 100

7 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

25.000.000 24.999.875 100

Bimbingan Teknis Persampahan

25.000.000 24.999.875 100

8 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

25.000.000 24.999.875 100

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

25.000.000 24.999.875 100

9 Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal

70.000.000 70.000.000 100

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

30.000.000 30.000.000 100

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksaan siskamswakarsa di daerah

40.000.000 40.000.000 100

10 Program pengembangan wawasan kebangsaan

75.000.000 73.950.000 98,60

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

35.000.000 34.750.000 99,29

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

40.000.000 39.200.000 98

11 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

20.000.000 20.000.000 100

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

20.000.000 20.000.000 100

12 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

50.000.000 49.999.850 100

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemeritahan desa

25.000.000 24.999.875 100

Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangandaerah

25.000.000 24.999.975 100




13 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

162.124.080 161.224.00 99,44

Pembinaan organisasi perempuan

122.124.080 121.224.000 99,26

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

25.000.000 25.000.000 100

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

15.000.000 15.000.000 100

14 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

45.000.000 45.000.000 100

Pembinaan cabang olah raga yang berkembang di masyarakat

25.000.000 25.000.000 100

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

20.000.000 20.000.000 100

15 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

20.000.000 20.000.000 100

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

10.000.000 10.000.000 100

Pemantuan dan penyebarluasan informasi dan potensi bencana alam

10.000.000 10.000.000 100

16 Program Peningkatan Peran serta kepemudaan

35.000.000 34.999.925 100

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

15.000.000 14.999.925 100

Pameran prestasi hasil karya pemuda

20.000.000 20.000.000 100

17 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

25.000.000 25.000.000 100

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

25.000.000 25.000.000 100

18 Program Pendidikan Anak Usia Dini

20.000.000 20.000.000 100

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

20.000.000 20.000.000 100

19 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

20.000.000 20.000.000 100

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

20.000.000 20.000.000 100

20 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

25.000.000 25.000.000 100

Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

25.000.000 25.000.000 100




21 Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

40.000.000 39.999.950 100

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes

40.000.000 39.999.950 100

22 Program Perbaikan Sistem adminiatrasi Kearsipan

20.000.000 20.000.000 100

Pengadaan sarana pentimpanan arsip

20.000.000 20.000.000 100

23 Program Lingkungan Sehat Perumahan

20.000.000 15.200.000 76

Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

20.000.000 15.200.000 76

24 Program Perencanaan Pemmbangunan Daerah

50.000.000 47.900.000 95,80

Pemgembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public

50.000.000 47.900.000 95,80

25 Program Peningkatan Kemanan Dan Kenyamanan Lingkungan

30.000.000 29.999.850 100

Pelatihan pengedalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

30.000.000 29.999.850 100

26 Program Pemeliharaan Rutin/berkala Saraana dan Prasarana Kearsipan

10.000.000 10.000.000 100

Pemeliharaan rutin/berkala sarana kearsipan

10.000.000 10.000.000 100

27 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

15.000.000 15.000.000 100

Penyusunan sitem informasi terhadapa layanan public

15.000.000 15.000.000 100

28 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

40.000.000 39.999.850 100

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

20.000.000 19.999.850 100

Pemeliharaan RTH 20.000.000 20.000.000 100

Jumlah 1.603.704.960 1.520.593.763 94,82

Dari hasil evaluasi dalam pencapaian target kinerja tahun 2017 masih terdapat

beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi antara lain :

a. Terbatasnya personil yang ada dibandingkan dengan kebutuhan ideal yang diperlukan

sehingga membutuhkan waktu dalam penyelesaian suatu program/kegiatan.




b. Terbatasnya keterampilan dan pengetahuan SDM yang ada.

c. Terbatasnya fasilitas yang ada sehingga membutuhkan waktu dalam penyelesaian

suatu kegiatan.




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pameungpeuk Tahun

2017 disusun sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang

dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun sekaligus sebagai bahan dalam

penyusunan LKIP Kabupaten Bandung Tahun 2017.

Dilain pihak bagi Kecamatan Pameungpeuk selain sebagai media

pertanggungjawaban, LKIP ini dapat digunakan sebagai umpan balik untuk mengetahui

seberapa jauh prestasi keberhasilan yang diraih, sehingga dapat membantu

stakeholders yang ada dalam pengambilan keputusan serta untuk keperluan lain dalam

peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pada tahun 2017 Kecamatan Pameungpeuk menetapkan 3 sasaran dengan 6

indikator kinerja utama. Rata-rata capaian sasaran kinerja Kecamatan Pameungpeuk

pada tahun 2017 mencapai 106,4% yang artinya dari hasil pengukuran dan evaluasi

secara umum telah melebihi target dari yang telah diperjanjikan, kecuali pada indikator

Nilai AKIP Kecamatan belum bisa dihitung karena Laporan Hasil Evaluasi belum kami

terima dari pihak Kabupaten sebagai Tim Penilai.

Pada anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan

Pameungpeuk dalam rangka pencapaian target kinerja dianggarkan melalui APBD

sebesar Rp. 1.603.704.960 dengan realisasi sebesar Rp.1.520.593.763 atau dengan

serapan anggaran 94,82%. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam

perencanaan Kecamatan pameungpeuk masih belum optimal dan berusaha untuk lebih

efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung visi dan misi

Kecamatan Pameungpeuk yaitu” Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang

Baik Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Kecamatan Pameungpeuk Yang Maju,

Mandiri Dan Berdaya Saing ”

B. Saran

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan

Pameungpeuk ini diharapkan dapat menjadikan komitmen bagi seluruh stakeholders

yang ada untuk bersama-sama mewujudkan visi, misi dan tujuan yang diharapkan.

Adapun saran yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah:

1. LKIP Kecamatan Pameungpeuk merupakan hasil pertanggungjawaban instansi




pemerintah atas kinerja yang telah dicapai,oleh karena itu penyusun berharap

adanya dukungan dan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Kecamatan

Pameungpeuk agar terjalin komunikasi yang baik sehingga mendapatkan data yang

akurat sebagai bahan laporan LKIP Kecamatan Pameungpeuk.

2. Dalam penyusunan LKIP untuk yang akan datang diharapkan ada pembinaan yang

lebih intensif dari pihak Kabupaten dalam hal ini bagian organisasi agar dihasilkan

dokumen LKIP lebih baik lagi.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 ini dapat

bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang. Semoga

Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan dalam tugas

dan pengabdian kita. Amin.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) · 2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum...