LAPORAN KINERJA INSTANSI...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI...
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DIREKTORAT SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2017
i LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Peraturan Presiden R.I Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Undang-Undang No. 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme dalam pasal 3 TAP MPR R.I tersebut dinyatakan
bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian
hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas
akuntabilitas serta dikuatkan dengan Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka Direktorat Sarana
Distribusi dan Logistik menyusun Laporan kinerja Tahun 2017.; bahwa setiap
Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Kementerian Perdagangan R.I
diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
kepada Pimpinan Kementerian Perdagangan, sebagai wujud
pertanggungjawaban atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewajiban Satker.
Pada hakekatnya, beberapa peraturan tersebut di atas merupakan salah
satu bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan
yang baik (good government), karena dalam peraturan tersebut
diamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib mengimplementasikan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setiap Satuan Kerja
(Satker) Unit Eselon I dan Unit Eselon II di lingkungan Kementerian
Perdagangan R.I diwajibkan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja
(LAK) kepada Menteri Perdagangan, sebagai wujud pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Laporan Kinerja ini disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis
internal dan eksternal Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik, berisi
informasi mengenai rencana kinerja yang akan dilaksanakan, pencapaian
ii LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
kinerja atau realisasi pencapaian sasaran dan analisis terhadap pencapaian
kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung arah kebijakan. Direktorat
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri periode 2017 sebagaimana yang
dititikberatkan pada Renstra tentang “Peningkatan penataan sistem
distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa,
kepastian berusaha dan peningkatan daya saing produk domestik” serta
mendukung peningkatan jaringan distribusi dalam rangka menunjang
pengembangan sistem logistik nasional yang menjadi salah satu fokus
prioritas.
Harapan kami, kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi salah
satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja sekaligus evaluasi
kinerja Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik serta sebagai informasi yang
bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.
Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan untuk periode
tahun 2017 serta evaluasi kinerja, Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
diharapkan dapat mencapai target kinerja secara lebih terarah, transparan,
dan akuntabel serta mampu menjawab tantangan- tantangan yang dihadapi
dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang.
Jakarta, Maret 2018
Direktur
Sarana Distribusi dan Logistik
Sihard Hadjopan Pohan
iii LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 8/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan, yang didalamnya mengatur tugas pokok dan
fungsi, peran strategis Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik yaitu
“Peningkatan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran
arus barang dan jasa, kepastian berusaha, dan peningkatan daya saing
produk domestik” serta mendukung peningkatan jaringan distribusi dalam
rangka menunjang pengembangan sistem logistik nasional yang menjadi
salah satu fokus prioritas. Untuk meningkatkan peran dan fungsi Direktorat
Sarana Distribusi dan Logistik dan dapat dicapai melalui kinerja yang
diuraikan berdasarkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Peningkatan jaringan
Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Pelaku Usaha di Bidang
Logistik Perdagangan Guna Mendukung Kelancaran Arus Barang”
Dalam penilaian capaian kinerja Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
tahun 2017 dapat dilihat dari outcome kegiatan pengembangan kapasitas
logistik perdagangan. Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan ini diukur
dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1. Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi;
2. Jumlah Pasar Rakyat yang mendapatkan Pemberdayaan Terpadu Nasional;
3. Jumlah Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang dilakukan pembinaan;
4. Jumlah Informasi Sarana Distribusi dan Logistik dibidang Perdagangan.
Dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi serta Surat Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka Direktorat Sarana
Distribusi dan Logistik menyusun Laporan kinerja Tahun 2017.
iv LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik Direktorat
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan tahun 2017
berisi indikator-indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian tujuan
dan sasaran strategis Direktorat Jenderal selama tahun berjalan. Pada tahun
2017, pengukuran indikator kinerja (IK) Direktorat Sarana Distribusi dan
Logistik berdasarkan Kontrak Kinerja. Secara keseluruhan terdapat 4 (empat)
IK dari 01 (satu) sasaran strategis Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Perdagangan yang diukur pada LKJ Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
(lihat Tabel 1). Dari keseluruhan 4 indikator kinerja tersebut, sebanyak 4 IK
dapat mencapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam Kontrak
Kinerja. Secara rata-rata, pencapaian realisasi untuk keseluruhan Indikator
Kinerja LKJ Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik adalah 91,29% . Apabila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016) prestasi pencapaian kinerja
IK secara keseluruhan mengalami perubahan dikarenakan beberapa
indikator kinerja mengalami perubahan di tahun 2016 rata-rata capaian
kinerja melebihi 100% yaitu 103,94 sedangkan rata-rata capaian kinerja
tahun 2017 sebesar 91,29%. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan
Indikator dan terjadinya penghematan anggaran dan pengurangan pada
kegiatan Berikut tabel yang menunjukkan ringkasan seluruh Indikator
Kinerja LKJ Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik tahun 2017.
v LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Tabel 1. Ringkasan Seluruh Indikator Kinerja LKJ
Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik Tahun 2016 dan 2017
NNo Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target Realisasi Capaian (%)
2016 2017 2016 2017 2016 2017
1. Jumlah Pasar Rakyat Tipe A
Unit 96 241
Pasar
76 157
79.17 65,15%
2. Jumlah Pasar Rakyat Tipe B
Unit 72 57 79.17
3. Jumlah Pasar Rakyat yang mendapatkan Pemberdayaan Terpadu Nasional
Pasar 100 100 100 100 100 100%
4. Jumlah Kerjasama Logistik
Kerjasama - 2 - 2 - 100%
5. Jumlah Rekomendasi kebijakan antarpulau dan perbatasan
Rekomendasi - 1 - 1 - 100%
6. Jumlah Pusat Distribusi Regional yang dibangun Unit 1 - 1 - 100 -
7. Pertumbuhan Omzet Pedagang Pasar Rakyat Tipe A yang telah di Revitalisasi
Persentase 20% - 27.14% - 135.7 -
8. Jumlah Pasar Rakyat yang di Identifikasi Untuk Mendapatkan Pemberdayaan Terpadu Nasional
Daerah 100 - 100 - 100 -
9. Jumlah Penyedia Jasa Logsitik Sektor Perdagangan yang dilakukan Pembinaan
Peserta 600 - 825 - 137.5 -
10. Jumlah Informasi Sarana Distribusi dan Logistik dibidang Perdagangan
Provinsi 34 34 34 - 100 -
Rata-rata Capaian 103,94 91.29%
vi LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................ iii
DAFTAR ISI ............................................................................ ….v
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.......................................... …vi
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi Direktorat Sarana
Distribusi dan Logistik…………………………………………….1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik…………………………4
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Direktorat
Sarana Distribusi dan Logistik…………………………………….7
BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA
A. Perencanaan Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik ………….13
B. Rencana Kerja Tahunan Direktorat Sarana Distribusi dan
Logistik …………………………………………………………...14
C. Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik …....15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Sarana Distribusi dan
Logistik……………………………………………………………16
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Sarana
Distribusi dan Logistik……………………………………………18
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017 Pada Direktorat Sarana
Distribusi dan Logistik…………………………………………....43
BAB IV PENUTUP
Penutup ….......................................................................................49
LAMPIRAN
vii LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
Halaman
Tabel 1 Ringkasan Seluruh Indikator Kinerja LAK Direktorat Sarana
Distribusi dan Logistik Tahun 2016 dan 2017 ............................. iv
Tabel 2 Kekuatan Pegawai Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik ........6
Tabel 3 Rencana Kinerja Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Tahun 2017 .................................................................................. 14
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Direktorat Sarana Distribusi dan
Logistik Tahun 2017 .................................................................... 16
Tabel 5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Logistik dan
Sarana Distribusi Tahun 2016 dan 2017 ....................................... 17
Tabel 6 Capaian target Jumlah Pasar Rakyat ............................................. 19
Tabel 7 Grafik Capaian Pasar yang Teridentifikasi ................................... 21
Tabel 8 Kriteria dan Indikator Penilaian Pasar Rakyat .............................. 22
Tabel 9 Pasar Rakyat yang Tersebar di Seluruh Indonesia ........................ 29
Tabel 10 Pasar Rakyat yang Belum 100 Persen .......................................... 34
Tabel 11 Pasar-Pasar yang Mengundurkan Diri .......................................... 35
Tabel 12 Pasar-Pasar yang Putus Kontrak ................................................... 36
Tabel 13 Capaian Indikator Jumlah Pasar Rakyat yang mendapatkan
Pemberdayaan Terpadu Nasional ................................................. 37
Tabel 14 Data Peserta Pelatihan Pengelolaan Pasar..................................... 39
Tabel 15 Capaian target Jumlah Kersama Logistik ..................................... 41
Tabel 16 Capaian target Jumlah Rekomendasi kebijakan antarpulau dan
perbatasan .................................................................................... 42
Tabel 17 Perbandingan Anggaran Tahun 2016 dan 2017 ............................ 43
Tabel 18 Grafik Perbandingan Anggaran Tahun 2016 dan 2017 ................. 44
Tabel 19 Grafik Capaian Anggaran setiap IKU ........................................... 44
Tabel 20 Realisasi IKU 1 ............................................................................ 45
Tabel 21 Realisasi IKU 2 ............................................................................ 45
Tabel 22 Realisasi IKU 3 ............................................................................ 46
Tabel 23 Realisasi IKU 4 ............................................................................ 46
Tabel 24 Realisasi Anggaran Seluruh Kegiatan .......................................... 48
Gambar 1 Bagan Struktur Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi ..............5
1 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Pengembangan
dan penerapan
sistem
pertanggung
jawaban yang
tepat, jelas terukur
dan akuntabel
serta
legitimatemaka
akan tercapai
suatu
pemerintahan
yang good
governance
Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggung
jawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan
yang tepat, jelas terukur dan akun tabel, dan terselenggaranya
pemerintah yang good governance diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia, pada umumnya
saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat
dinamis mempengaruhi paradigma kepemerintahan yang baik (good
governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang
seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-
prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional
serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan instrumen yang
mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggara
negara dan pemerintahan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan
dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas terukur
dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,
antara lain: (1) TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme; (2) Undang undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme dalam pasal 3 TAP MPRI XI tersebut
2 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelengaraan negara meliputi
asas kepastian hukum, asas tertib penyelengaraan negara, asas
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas
profesionalitas dan asas akuntabilitas; (3) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP); (4) INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan (5) Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I. Peraturan tersebut pada hakekatnya menyatakan bahwa
setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Tujuan mengimplementasikan SAKIP adalah untuk mendorong
terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu
prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang akuntabel dan terpercaya
(good governance).
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor
53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag)
Republik Indonesia Nomor 794/M-DAG/KEP/08/2015 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
Peran Strategis
Direktorat
SaranaDistribusi
dan Logistik
Sesuai amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, arah kebijakan
pembangunan perdagangan dalam negeri periode dimaksud
dititikberatkan kepada “Peningkatan Penataan Sistem Distribusi
Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian
berusaha dan peningkatan daya saing produk domestik”. Dalam
rangka mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, salah satu peran
dari Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik dalam menunjang arah
3 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
kebijakan Ditjen perdagangan Dalam Negeri yaitu Meningkatkan
Intergrasi perdagangan antar dan intra wilayah melalui pengembangan
jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong kelancaran arus
barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat
terjaga.
Sejalan dengan itu, peran sektor perdagangan semakin penting dalam
perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan
yang lebih mengedepankan kegiatan usaha perdagangan untuk
mendukung sektor lain seperti sektor industri, telekomunikasi,
transportasi, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan,
dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang
positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam
pembangunan ekonomi secara nasional.
Logistik adalah bagian dari rantai pasok (supply chain) yang menangani
arus barang, arus informasi dan arus uang melalui proses pengadaan,
pengiriman, transportasi, distribusi dan pelayanan penghantaran sesuai
dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki
konsumen secara aman, efektif dan efisien mulai dari titik asal sampai
dengan titik tujuan.
Dengan demikian peranan jasa logistik sangat menentukan untuk
memperlancar arus distribusi barang untuk mewujudkan stabilitas harga
dan stok, meminimalisir disparitas harga baik antar daerah maupun
antar waktu, serta memperkuat daya saing komoditi nasional baik untuk
pasar dalam negeri maupun internasional.
Sejalan dengan itu, peran sektor perdagangan semakin penting dalam
perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan
yang lebih mengedepankan kegiatan usaha perdagangan untuk
mendukung sektor lain seperti sektor industri, telekomunikasi,
transportasi, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata,
pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan
4 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor
perdagangan dalam pembangunan ekonomi secara nasional. Kegiatan-
kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik,
peningkatan iklim usaha, pembangunan/revitalisasi pasar tradisional,
peningkatan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang
penting, penurunan disparitas harga antar provinsi serta stabilisasi
harga.
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Reformasi
Birokrasi
Direktorat
Sarana
Distribusi dan
Logsitk
merupakan
eselon II di
lingkungan
Direktorat
Jenderal
Perdagangan
Dalam Negeri
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 8/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan, Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
mempunyai struktur organisasi terdiri dari :
1. Sub Direktorat Pengembangan Sarana Distribusi dan dibagi dalam :
a. Seksi Pengembangan Pasar Rakyat
b. Seksi Pengembangan Pusat Distribusi dan Pergudangan
2. Sub Direktorat Pengelolaan Sarana Distribusi dan dibagi dalam:
a. Seksi Pemberdayaan dan Aktifasi Pasar Rakyat
b. Seksi Optimalisasi Pusat Distribusi dan Pergudangan
3. Sub Direktorat Kerjasama Logistik dan dibagi dalam:
a. Seksi Penyedia Jasa Logistik
b. Seksi Informasi Logistik
4. Sub Direktorat Perdagangan Antar Pulau dan Perbatasan dibagi
dalam:
a. Seksi Perdagangan Antar Pulau
b. Seksi Perdagangan Perbatasan
5. Sub Direktorat Pengawasan Sarana Distribusi Antar Pulau dan
Perbatasan dibagi dalam :
a. Pengawasan Sarana Distribusi
b. Pengawasan Perdagangan Antar pulau dan Perbatasan
5 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
6. Sub Bagian Tata Usaha
Gambar 1. Bagan Struktur Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi
Saat ini jumlah sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Logistik
dan Sarana Distribusi berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) orang yang
terdiri dari 1 (satu) orang eselon II, 5 (lima) orang eselon III, 11
(sebelas) orang Eselon IV, dan 28 (dua puluh delapan) orang staf
dengan jenjang pendidikan dari SMA sampai dengan Pasca Sarjana
tingkat Doktor.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan
Organisasi dimaksud Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria
serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
dibidang Logistik dan Sarana Distribusi perdagangan. Dalam
melaksananakan tugas dimaksud, berikut kekuatan personil Direktorat
Sarana Distribusi dan Logistik sebagai berikut :
DIREKTORAT SARANA DISTRIBUSI DAN
LOGISTIK
SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN
SARANA DISTRIBUSI
SEKSI PENGEMBANGAN PASAR RAKYAT
SEKSI PENGEMBANGAN PUSAT DISTRIBUSI
DAN PERGUDANGAN
SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN
SARANA DISTRIBUSI
SEKSI PEMBERDAYAAN DAN
AKTIFASI PASAR RAKYAT
SEKSI OPTIMALISASI PUSAT DISTRIBUSI
DAN PERDAGANGAN
SUBDIREKTORAT KERJA SAMA
LOGISTIK
SEKSI PENYEDIA JASA LOGISTIK
SEKSI INFORMASI LOGISTIK
SUBDIREKTORAT PERDAGANGAN
ANTARPULAU DAN PERBATASAN
SEKSI PERDAGANGAN ASNTARPULAU
SEKSI PERDAGANGAN PERBATASAN
SUBDIREKTORAT PENGAWASAN
SARANA DISTRIBUSI ANTARPULAU DAN
PERBATASAN
SEKSI PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI
SEKSI PENGAWASAN PERDAGANGAN
ANTARPULAU DAN PERBATASAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
6 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Tabel 2. Kekuatan Pegawai Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Uraian Posisi Awal Tambah Kurang Posisi Akhir MenurutJabatan
-Eselon II 1 - - 1 -Eselon III 5 - - 5 -Eselon IV 11 - - 11 -Fungsional 2 - - 2 -Pelaksana 26 - - 26
MenurutGolongan -Golongan IV 6 - - 6 -Golongan III 37 - - 37 -Golongan II 2 - - 2 -Golongan I 0 - - 0
MenurutPendidikan a.S3 1 - 1
a.S2 14 - - 14 b.S1 21 1 - 22 c.D3 2 - - 2
e.SLTA 5 - - 5 f. SLTP 1 - - 1 g.SD - - - -
Sumber : Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi
Tugas Pokok Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik adalah
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang logistik
dan sarana distribusi perdagangan, dan mempunyai fungsi debagai
berikut:
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sarana
distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerja sama logistik,
perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta pengawasan sarana
distribusi dan perdagangan antar pulau;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sarana
distribusi, pengelolaan saranadistribusi, kerja sama logistik,
perdagangan antar pulaudan perbatasan, serta pengawasan sarana
distribusi danperdagangan antar pulau;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana
distribusi, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau dan
perbatasan, serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan
Tugas Pokok dan
Fungsi Organisasi
Direktorat Sarana
Distribusi dan
Logistik
7 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
antar pulau;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana
distribusi, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau dan
perbatasan, serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan
antar pulau
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana
distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerja sama logistik,
perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta pengawasan sarana
distribusi dan perdagangan antar pulau; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Logistik
dan Sarana Distribusi.
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Peran dari Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik dalam menunjang
arah kebijakan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri yaitu meningkatkan
integrasi perdagangan antar dan intra wilayah melalui pengembangan
jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong kelancaran arus
barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat
terjaga. Peran tersebut diharapkan dapat mendorong kearah sistim
logistik nasional yang efektif dan efisien yang mampu mengintegrasikan
daratan dan lautan menjadi satu kesatuan yang utuh dan berdaulat,
sehingga dapat menjadi penggerak bagi terwujudnya Indonesia sebagai
negara maritim. Sistim Logistik juga memiliki peran strategis dalam
mensinkronkan dan menyelaraskan kemajuan antar sektor ekonomi dan
antar wilayah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif,
sekaligus menjadi benteng bagi kedaulatan dan ketahanan ekonomi
nasional.
8 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Tingginya biaya
logistik nasional
sebagai penyebab
disparitas harga di
kawasan Timur
Indonesia dengan
Kawasan Barat
Indonesia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Logistik dan
Sarana Distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 8/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan, terdapat beberapa isu strategis antara lain:
1. Terkait dengan Pengembangan Sistem Logistik Nasional
khususnya yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian
Perdagangan c.q Direktorat Sarana Distribusi dan Logisitk,
permasalahan strategis yang dihadapi adalah “Tingginya biaya
logistik nasional sehingga menyebabkan harga yang terbentuk di
tingkat konsumen menjadi kurang terjangkau dan terjadi disparitas
harga antara kawasan timur Indonesia dengan kawasan barat.”
Disamping itu, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam
pengembangan sistem logistik nasional adalah:
A. Gerai Maritim merupakan sebuah sistem distribusi logistik
bahan pokok antar pulau yang terintegrasi melalui jalur laut.
Tujuan strategis Kementerian Perdagangan RI meluncurkan
program ini adalah untuk menjamin ketersediaan dan
stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting di berbagai wilayah terpencil dan terluar Indonesia,
serta mengurangi disparitas harga antardaerah terutama di
wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.
B. Kapasitas dan kompetensi SDM yang masih kurang memadai
khususnya pemahaman tentang sistem logistik nasional dan
konektivitas baik dari segi kuantitas maupun dari kualitas. Hal
ini menyebabkan lambatnya pelaksanaan rencana aksi
sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan dan
jumlah rekomendasi dan masukan yang masih harus
ditingkatkan.
C. Data dan informasi terkait dengan logistik yang masih rendah
sehingga sulit untuk dapat memberikan analisa dan
rekomendasi yang tepat dan akurat.
9 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
2. Pengelolaan Pasar Rakyat :
Pengelolaan pasar rakyat yang ideal hendaknya meliputi
perencanaan, pengorganisasian, implementasi serta monitoring
dan evaluasi. Pengelolaan ini terkait dengan kinerja dari pasar
rakyat itu sendiri. Jika pasar rakyat tersebut dikelola secara baik
maka diharapkan penghasilan pedagang akan meningkat dan
kesejahteraan pun akan meningkat, kesejahteraan pedagang
meningkat, sehingga terwujudnya pasar rakyat yang bersih,
aman, nyaman, ramah, tertib, jujur, dan sehat serta melestarikan
nilai sosial budaya.
Permasalahan terkait pengelolaan pasar rakyat antara lain adalah:
A. Tumpah tindihnya kebijakan pengelolaan pasar rakyat baik
ditingkat pusat maupun daerah antar dinas terkait adanya
perbedaan pelaksanaan kebijakan pusat dan daerah;
B. Rendahnya penegakkan hukum atas pelanggaran
kebijakan/aturan yang telah dibuat sehingga banyak pedagang
yang berjualan hingga meluap ke bahu jalan atau
berjualan hingga barang dagangan menutupi lorong/koridor
pasar rakyat; sampah yang dibuang tidak pada tempatnya;
banyaknya kios atau los yang disewakan oleh pemilik sehingga
kios atau lapak tidak lagi menjadi milik pedagang melainkan
milik segelintir orang yang menguasai kios atau lapak dan
menguasai sewa kios atau los tersebut;
C. Kemampuan pengelola pasar rakyat yang rendah dalam
mengelola ketertiban pedagang dan melakukan pemberdayaan
terhadap pedagang;
D. Pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh beberapa
instansi pemerintah di daerah sehingga menyulitkan koordinasi
pengelolaan;
E. Tidak adanya sebuah lembaga pengelola pasar rakyat yang
diberi wewenang pengelolaan pasar rakyat secara utuh;
10 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
F. Sebagian besar pasar rakyat tidak mengalokasikan hasil
retribusinya untuk pemeliharaan pasar tradisional tersebut;
G. SDM pengelola yang tidak memahami manajemen pasar
rakyat. Yang dimaksudkan adalah kepala pasar rakyat tidak
memiliki visi dan misi mengenai pengembangan pasar rakyat
maupun pengelolaannya secara baik;
H. Jumlah SDM pengelola pasar rakyat tidak sesuai dengan
luasan pasar rakyat sehingga tidak memungkinkan pengelola
dapat melakukan tugasnya dengan baik;
I. Penghasilan yang kurang memadai bagi pengelola pasar
rakyat sehingga tidak memotivasi pengelola untuk bekerja
secara optimal;
J. Pengelolaan retribusi pasar rakyat, sewa maupun pendapatan
lainnya yang kurang transparan;
K. Tidak adanya pengelolaan keuangan pasar rakyat dengan
sistem pembukuan dan pencatatan yang baik dan
transparan serta tidak adanya sistem audit keuangan yang
akuntabel;
L. Sistem penarikan retribusi yang tidak optimal sehingga dapat
memberikan peluang kepada oknum untuk melakukan
penyelewengan retribusi;
M. Tidak adanya pengelolaan keamanan pasar rakyat sehingga
sebagai besar pasar dikuasai oleh preman pasar;
N. Tidak adanya pengaturan zonasi pedagang yang
akhirnya menyulitkan pengelola pasar rakyat dalam melakukan
pengelolaan yang baik dan tertata rapi;
O. Tidak adanya penanda zonasi yang membedakan produk atau
komoditas yang dijual dalam pasar rakyat sehingga hal ini
terkadang membingungkan pembeli maupun pengunjung;
P. Tidak adanya pengaturan lahan parkir, area bongkar muat,
11 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
MCK, dan fasilitas pendukung lainnya sehingga setiap fasilitas
pasar tidak dapat dimanfaatkan secara optimal;
Q. Tidak adanya pengecekan timbangan atau adanya bahan
berbahaya dalam komoditas yang diperdagangkan di pasar
rakyat;
R. Pengelolaan air bersih dan listrik yang kurang baik
sehingga mengakibatkan ketidaksediaan air bersih ataupun
tidak adanya hidran untuk mencegah kebakaran;
S. Pengelolaan sampah dan limbah pasar yang kurang baik
sehingga sering mengakibatkan pasar tradisional menjadi kotor
dan bau.
3. Permasalahan Disparitas harga dan kesenjangan perdagangan
antar wilayah (sebagaimana tercantum dalam renstra
Kemendag) :
Pengaruh musim terutama berpengaruh pada komoditi pertanian,
perkebunan dan hasil-hasil sumber daya alam lainnya yang tidak
tahan lama, sehingga pada musim panen harga cenderung turun
dan pasa musim tanam harga mengalami kenaikan. Pengaruh
musim ini pada gilirannya mempengaruhi kelancaran pasokan ke
daerah-daerah diluar sentra produksi dengan daerah luar. Biaya
logistik dalam negeri dan kualitas pelayanan merupakan
permasalahan utama menyebabkan belum optimalnya kinerja
logistik Indonesia. Permasalahan utama ini muncul sebagai akibat
beberapa kondisi sebagai berikut :
a. Rendahnya tingkat penyediaan insfrastruktur baik kuantitas
maupun kualitas;
b. Banyaknya pungutan tidak resmi dan biaya transaksi yang
menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
c. Tingginya waktu pelayanan ekspor dan impor yang disertai
dengan adanya hambatan operasional pelayanan pelabuhan;
12 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
d. Terbatasnya kapasitas dan jaringan pelayanan penyedia jasa
logistik nasional.
Isu strategis yang sudah dipaparkan di atas merupakan tantangan
yang perlu dihadapi oleh Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
agar dapat lebih berkembang dan sukses.
13 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Sesuai amanat yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah
Nasional, arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri
periode dimaksud dititikberatkan kepada “Peningkatan Penataan Sistem
Distribusi Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa,
kepastian berusaha dan peningkatan daya saing produk domestik”.
Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, salah
satu peran dari Direktorat Sarana Logistik dan Logistik dalam
menunjang arah kebijakan Ditjen perdagangan Dalam Negeri yaitu:
Meningkatkan Intergrasi perdagangan antar dan intra wilayah melalui
pengembangan jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong
kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan
harga dapat terjaga.
Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses
dalam usaha untuk mencapai tujuan. Berdasarkan Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri telah ditetapkan misi,
tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan.
Tujuan dari yang hendak dicapai Direktorat Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri yang ingin dicapai antara lain adalah:
1. Peningkatan pelayanan perizinan/non perizinan sektor perdagangan
dalam negeri terkait penyederhanaan prosedur dan waktu serta
harmonisasi kebijakan perdagangan dalam negeri;
2. Stabilitas harga bahan pokok yang terkendali, supaya
kemampuan/daya beli masyarakat terjaga;
14 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
3. Penurunan disparitas harga bahan pokok antar provinsi;
4. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran
terhadap produk domestik bruto;
5. Pengembangan sarana distribusi dan kapasitas penyedia jasa
logistik.
B. Rencana Kerja Tahunan Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Rencana Kinerja
Tahunan
Direktorat
Logistik dan
Sarana
Distribusi
Dalam rangka mendukung visi, misi, sasaran strategis dan program
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, maka telah disusun
Rencana Kerja Tahunan Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
sebagai berikut :
Tabel 3. Rencana Kinerja Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik Tahun 2017
Outcome
Sasaran Indikator Kinerja Target Satuan Target
Terbangunnya/
direvitalisasinya
Pasar Rakyat
Jumlah Pasar Rakyat 241 Pasar
Jumlah Pasar Rakyat yang Mendapatkan Pemberdayaan Terpadu Nasional
100 Pasar
Kerjasama Logistik
Jumlah Kerjasama Logistik 2 Kerjasama
Perdagangan antar pulau dan perbatasan
Jumlah Rekomendasi kebijakan antarpulau dan perbatasan 1 Rekomendasi
Secara detail kegiatan yang mendukung rencana kinerja tersebut di
atas, antara lain meliputi :
1. Penilaian dan Pengembangan Pasar;
2. Pemberdayaan Pasar Percontohan;
3. Pemberdayaan Pedagang Pasar;
4. Workshop Peningkatan Pemahaman Kebijakan Logistik dan Sarana
Distribusi Bagi Aparatur di Daerah;
5. Sosialiasasi Minuman Beralkohol;
6. Koordinasi Pengembangan Pasar Percontohan;
7. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Tradisional;
8. Pemantauan Pengelolaan Pasar Non Percontohan yang
direvitalisasi tahun 2017
15 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
9. Evaluasi Pembangunan dan Peresmian Pasar Percontohan
10. Persiapan revitalisasi dan relokasi pedagang
11. Sosialisasi revitalisasi pasar melalui media cetak dan elektronik
12. Penghimpunan Informasi Sarana Logistik di Daerah
13. Penyusunan Revisi Permendag tentang Pergudangan
14. Monitoring Perdagangan Antar Pulau Kelapa Sawit dan Produk
Turunannya
15. Identifikasi pelaksanaan kebijakan komoditas pokok dan strategis
16. Kajian lokasi strategis Pusat Distribusi Regional dan Pusat
Distribusi Provinsi
17. Kajian Pengembangan Pasar Tradisional
18. Pemantauan Minuman Beralkohol;
19. Pengembangan Konektivitas Sektor Perdagangan
20. Koordinasi Peningkatan Kelancaran Logistik Komoditas Pokok dan
Strategis
21. Partisipasi pada forum koordinasi/seminar/konferensi/workshop dan
sidang logistik.
C. Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Perjanjian
Kinerja
Direktorat
Sarana
Distribusi dan
LogistikTahun
2017
Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada RPJPN 2005-2025,
Rencana Strategis Kementerian Perdagangan serta Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Penjabaran dari
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
disusun secara sinergis, terintegrasi dan berkesinambungan dengan
kegiatan pada Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik yang
dituangkan pada Perjanjian Kinerja Per tahun. Tujuan khusus Perjanjian
kinerja adalah untuk : (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan
kinerja aparatur (2) wujud nyata komitmen antara penerima dengan
pemberi amanah (3) Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan (4) menciptakan tolak
ukur dasar evaluasi kinerja aparatur.
16 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Sarana Distribusi dan
Logistik
Capaian
Indikator
Kinerja
Direktorat
Sarana
Distribusi dan
Logstik pada
tahun 2017
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 53 tahun 2014 tentang
petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat Sarana
Distribusi dan Logistik telah menetapkan Indikator Kinerja (IK) Tahun
2017. Indikator kinerja utama di lingkungan Direktorat Sarana
Distribusi dan Logistik disusun dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Hasil pengukuran indikator
kinerja utama memperlihatkan gambaran capaian pelaksanaan kegiatan
selama 1 (satu) tahun anggaran 2017 sampai dengan bulan Desember
2017, sebagai berikut :
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik Tahun 2017
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Terbangunnya/
direvitalisasinya
Pasar Rakyat
Jumlah Pasar Rakyat 241 Pasar 157 65,15%
Jumlah Pasar Rakyat yang Mendapatkan Pemberdayaan Terpadu Nasional
100 Pasar 100 100
Kerjasama Logistik
Jumlah Kerjasama Logistik 2 Kerjasama 2 100
Perdagangan antar pulau dan perbatasan
Jumlah Rekomendasi kebijakan antarpulau dan perbatasan
1 Rekomendasi
1 100
Sumber : Direktorat Sarana Distribusi dan Logsitik
17 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Tabel 5. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi Tahun 2016 dan 2017
No Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target Realisasi Capaian (%)
2016 2017 2016 2017 2016 2017
1. Jumlah Pasar Rakyat Tipe A
Unit 96 241
Pasar
76 157
79.17 65,15%
2. Jumlah Pasar Rakyat Tipe B
Unit 72 57 79.17
3. Jumlah Pasar Rakyat yang mendapatkan Pemberdayaan Terpadu Nasional
Pasar 100 100 100 100 100 100%
4. Jumlah Kerjasama Logistik -
Kerjasama - 2 - 2 - 100%
5. Jumlah Rekomendasi kebijakan antarpulau dan perbatasan Rekomend
asi - - 1 - 1 - 100%
6. Jumlah Pusat Distribusi Regional yang dibangun
Unit 1 - 1 - 100 -
7. Pertumbuhan Omzet Pedagang Pasar Rakyat Tipe A yang telah di Revitalisasi
Persentase 20% - 27.14% - 135.7 -
8. Jumlah Pasar Rakyat yang di Identifikasi Untuk Mendapatkan Pemberdayaan Terpadu Nasional
Daerah 100 - 100 - 100 -
9. Jumlah Penyedia Jasa Logsitik Sektor Perdagangan yang dilakukan Pembinaan
Peserta 600 - 825 - 137.5 -
10. Jumlah Informasi Sarana Distribusi dan Logistik dibidang Perdagangan
Provinsi 34 - 34 - 100 -
Rata-rata Capaian 103,94 91.29%
Sumber: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
18 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik Tahun 2016
Analisis dan
evaluasi target
dan realisasi
pencapaian
Indikator Kinerja
Direktorat Sarana
Distribusi dan
Logistik Tahun
2017
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-
DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di
lingkungan Kementerian Perdagangan, evaluasi adalah rangkaian
kegiatan yang membandingkan realisasi masukan (input), keluaran
(output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
Analisis dan evaluasi akuntabilitas akan menjabarkan hasil evaluasi
capaian indikator kinerja Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
menurut sasaran yang tertuang dalam rencana strategis secara lebih
terperinci meliputi pengukuran target dan realisasi indikator-
indikator kinerja, membandingkan dengan pencapian tahun lalu,
serta mengulas kembali capian IKU. Dari empat indikator untuk
menggambarkan keberhasilan pencapaian kinerja Direktorat
Logistik dan Sarana Distribusi pada tahun 2017 telah mencapai
lebih dari 90 % berdasarkan perbandingan target dan realisasi.
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU
Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi kurang dari 100 %
dikarenakan terjadinya penghematan anggaran dan pengurangan
kegiatan di tahun 2017.
Sedangkan analisa meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja
kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan
sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam
perencanaan strategis. Dalam analisis ini dijelaskan proses
pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai
dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang
diperoleh secara lengkap dan rinci, sebagaimana uraian dibawah ini :
19 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
IK-1
Jumlah Pasar
Rakyat
Capaian target
pasar
Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
maka dalam menghadapi pertumbuhan pasar modern yang cukup
pesat, maka perlu dilakukan peningkatan citra dalam upaya
peningkatan kualitas dan daya saing pasar tradisional terhadap
perkembangan Toko Modern dan Pasar Modern, Kementerian
Perdagangan telah 4 tahun melaksanakan identifikasi calon kandidat
pasar rakyat dengan tujuan menciptakan pasar rakyat yang bersih,
sehat/higienes, aman, segar, nyaman, tertib, jujur dan ramah
lingkungan sehingga dapat meningkatkan kelancaran arus barang
serta dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok. Pada tahun 2017
calon kandidat pasar rakyat yang telah diseleksi, verifikasi, evaluasi
dan finalisasi berdasarkan survey ke lokasi pasar yang layak dijadikan
sebagai calon kandidat pasar percontohan sebanyak 63 pasar,dengan
target capaian sebagai berikut :
Tabel 6 : Capaian target Jumlah Pasar Rakyat
Indikator
Kinerja Satuan
Target Realisasi Capaian (%)
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Jumlah Pasar
Rakyat
unit
96
241
76
157
79,17% 65,15%
Sumber: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja
mengalami penurunan dari 79,17% pada tahun 2016 menjadi 65,15%
di tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang
mengakibatkan terjadinya penurunan pembangunan/revitalisasi pasar
rakyat antara lain gagal lelang, mengundurkan diri, dan belum
terbangunnya fisik pasar secara maksimal.
20 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
1. Kendala/Permasalahan pelaksanaan pembangunan Pasar Rakyat.
Permasalahan Teknis: a. Pemahaman Penerima Dana TP terhadap Detailed Engineering
Design (DED) masih kurang sehingga mengakibatkan pemanfaatan
Pasar yang telah dibangun terhambat terutama di daerah Timur
Indonesia.
b. Keramik yang digunakan untuk Los 20x20 cm kondisi saat ini banyak
pabrik tidak memproduksi lagi sehingga daerah melakukan
penambahan menjadi ukuran 30x30 cm atau 40x40 cm;
Atap jenis Alderon hanya di produksi di 2 (dua) tempat yaitu Jakarta
dan Surabaya sehingga terjadi antrian dalam pemesanan dan
pengiriman. Penggunaan merek-merek tertentu di dalam dokumen
Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebenarnya tidak
disarankan/diperkenankan sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP
No. 14 Tahun 2012 mengenai:
Kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi:
- Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan
pengguna/penerima akhir;
- Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk
pengadaan suku cadang;
- Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri;
- Memaksimalkan penggunaan SNI.
Sesuai dengan hal tersebut diatas, selain terdapat antrian pemesanan
dapat juga terjadi rawan monopoli (persaingan penyedia barang/jasa yang
tidak sehat) barang dimaksud dan hal ini berlaku terhadap barang-barang
lain yang tercantum dalam DED yang masih menggunakan suatu merek-
merek tertentu.
Dari hasil rekapitulasi data pelaporan pelaksanaan
Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana TP Tahun 2017
banyak ditemukan daerah yang dalam pelaksanaannya mengalami banyak
permasalahan yang mengakibatkan tidak selesainya Pasar yang dibangun
dan menjadi potensi beban Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di dalam
neraca BMN Kementerian Perdagangan di kemudian hari.
21 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Untuk meghadapi kendala-kendala tersebut yaitu merubah spesifikasi
bangunan tanpa merubah anggaran yang diajukan.
Tabel 7 : Grafik Capaian Pasar yang Teridentifikasi.
Sumber: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Untuk revitalisasi/ pembangunan pasar rakyat terdapat berapa kendala yang
dihadapi dalam pembangunan pasar rakyat adalah Bencana Alam,
Keterlambatan DIPA yang diterima sampai di Kab/Kota, Waktu pelaksanaan
pembangunan proyek yang pendek, Mengundurkan diri. Penilaian Pasar
9676 79.17
0
20
40
60
80
100
120
Target Realisasi Capaian (%)
Grafik Capaian Pasar yang Teridentifikasi 2016
0
50
100
150
200
250
300
Target Realisasi Capaian (%)
Grafik Capaian Pasar yang Teridentifikasi 2017
157
65,15
241
22 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Rakyat menggunakan metode analisis TEV (Tree diagram and expected
value). Metode ini untuk menilai sebuah obyek (yang manisfestasinya bias
sebagai barang, jasa, kegiatan maupun lainnya) yang hasil penilaiannya
adalah ukuran kualitas yang dikuantitaskan.
Metode ini juga dapat diterapkan untuk membandingkan antar dua obyek
atau lebih yang memiliki karakteristik yang sama. Metode TEV
menggunakan proses hirarki tree diagram; dimana perhitungan pada setiap
hirarki menggunakan formula expected value (EV) yang diawali dari ukuran
bobot dan nilai yang dihasilkan dari perhitungan pendapat responden
terhadap obyek paling bawah (turunan paling akhir / kenyataan di lapangan).
Pembangunan pasar rakyat TA 2017 yang menggunakan dana APBN
ditargetkan sebanyak 241 pasar, tetapi dalam perjalanan pembangunan
pasar tersebut terdapat 26 pasar yang mengundurkan diri, 8 pasar putus
kontrak, 49 pasar pembangunan kurang dari 100% dan 157 pasar yang
terbangun 100%.
Tabel 8. Kriteria dan indikator penilaian pasar rakyat
KRITERIA INDIKATOR UKURAN PENILAIAN (1-3)
PERSYARATAN
ADMINISTRATIF
A. KOMITMEN PEMDA 1. Surat Permohonan ke Kementerian Perdagangan
1 Tidak Ada
2 Ada, berupa surat salinan
(fotokopi)
3 Ada, berupa surat asli
2. Surat Rekomendasi Gubernur 1 Tidak Ada
2 Ada, berupa surat salinan
(fotokopi)
3 Ada, berupa surat asli
3. Surat Pernyataan Gubernur / Walikota / Bupati tentang Keabsahan Dokumen
1 Tidak Ada
2 Ada, berupa surat salinan
(fotokopi)
3 Ada, berupa surat asli
4. Surat Keputusan Gubernur / Walikota / Bupati tentang Terbentuknya Pasar
1 Tidak Ada
23 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
2 Ada, berupa surat salinan
(fotokopi)
3 Ada, berupa surat salinan
(fotokopi) yang telah dilegalisir
5. Sertifikat Kepemilikan Tanah 1 Tidak Ada
2 Ada, berupa surat salinan
(fotokopi)
3 Ada, berupa surat salinan
(fotokopi) yang telah dilegalisir
6. Surat Rekomendasi Dinas Perdagangan Tingkat Provinsi
1 Tidak Ada
2 Ada, berupa surat salinan
(fotokopi)
3 Ada, berupa surat asli
7. Surat Pernyataan Komitmen Pemda Mengenai Dana Pendamping
1 Tidak Ada
2 Ada, berupa surat salinan
(fotokopi)
3 Ada, berupa surat asli
8. Surat Pernyataan Komitmen Kepala Daerah untuk Perawatan dengan Dana APBD
1 Tidak Ada
2 Ada, berupa surat salinan
(fotokopi)
3 Ada, berupa surat asli
9. Surat Persetujuan Pedagang 1 Tidak Ada
2 Ada, berupa surat salinan
(fotokopi)
3 Ada, berupa surat asli
10. Data Perkembangan Jumlah Penduduk 3 Tahun Terakhir
1 Ada, untuk 1 tahun terakhir
2 Ada, untuk 2 tahun terakhir
3 Ada, untuk 3 tahun terakhir
11. Gambaran Kinerja Penerimaan Pajak dan Retribusi dari Pasar 3 Tahun Terakhir
1 Ada, untuk 1 tahun terakhir
2 Ada, untuk 2 tahun terakhir
3 Ada, untuk 3 tahun terakhir
B. PERKEMBANGAN PASAR DAN PEDAGANG
12. Jumlah Pedagang 1 Kurang dari 75 Orang
2 75 – 149 Orang
24 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
3 Lebih 150 Orang
13. Omset Pedagang per Bulan 1 Kurang dari Rp 100 Juta
2 Rp 100 Juta – 300 Juta
3 Lebih dari Rp 300 Juta
14. Data Perkembangan Jumlah Pedagang
1 Tersedia, kurang dari 1 tahun
2 Tersedia, antara 1 – 2 tahun
3 Tersedia, dalam waktu 3 tahun
atau lebih
15. Jumlah Kios / Lapak 1 Tidak ada
2 Ada, kurang lengkap
3 Ada, lengkap disertai denah
eksisting
16. Waktu Operasional Pasar 1 1-2 hari perminggu
2 3-5 hari per minggu
3 6-7 hari per minggu (setiap hari)
C. DATA KOMODITI 17. Data Potensi Komoditi Daerah 1 Tidak Ada
2 Ada, hanya data rekap / uraian
ringkas
3 Ada, lengkap dengan volume
produksi
18. Data Jenis Komoditi yang Diperdagangkan di Pasar
1 Tidak Ada
2 Ada, hanya data rekap / uraian
ringkas
3 Ada, lengkap dengan uraian yang
memadai kapasitas
perdagangannya
19. Data Asal Komoditi 1 Tidak ada
2 Ada, hanya data rekap / uraian
ringkas
3 Ada, lengkap dengan daftar asal
(suplier) komoditi
20. Kelancaran Pasokan 1 Tidak lancar
2 Cukup Lancar
3 Lancar, tersedia sepanjang tahun
D. TATA KELOLA PASAR
21. Pengelolaan Pasar 1 Tidak ada manajemen
pengelolaan pasar
2 Ada manajemen pengelolaan
pasar, tapi tidak resmi (misalnya
dikelola oleh perangkat desa)
3 Ada pengelola, merupakan
perangkat dinas / pemda
22. Pola Koordinasi Pengelolaan Pasar 1 Tidak terkoordinasi dengan
25 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
instansi teknis di daerah (misalnya
Disperindag)
2 Terkait dengan instansi teknis di
daerah, namun kurang koordinasi
3 Terkoordinasi dengan instansi
teknis di daerah
23. Personil Pengelolaan Pasar 1 Jumlahnya tidak memadai, tidak
sebanding dengan beban
tugasnya
2 Jumlahnya kurang memadai,
tetapi masih bisa melaksanakan
tugasnya dengan baik
3 Cukup memadai, dan dapat
melaksanakan tugasnya secara
optimal
24. Struktur Organisasi Pengelola 1 Tidak ada
2 Ada, tetapi tidak disertai deskripsi
kerja untuk mendukung fungsi
kerja pengelolaan pasar
3 Ada dan lengkap
25. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pasar
1 Tidak Ada
2 Ada beberapa, sebagian telah
diimpelemtasikan dan sebagian
belum diimplementasikan
3 Ada dan diimplementasikan
dengan baik
PERSYARATAN TEKNIS
E. DATA LAHAN 26. Luas Lahan 1 Kurang dari 1.500 m2
2 1.500 – 2.999 m2
3 Lebih dari 3.000 m2
27. Status Kepemilikan Lahan 1 Tidak jelas statusnya
2 Milik perorangan / swasta / ulayat
3 Milik negara / pemda
28. Dokumen Kepemilikan Lahan 1 Tidak Ada
2 Ada, berupa Girik/HGU/HGB
3 Ada, Sertifikat Hak Milik
29. Kesesuaian Lahan dengan RTRW 1 Tidak Sesuai
2 Kurang Sesuai
3 Sesuai
30. Perda RTRW 1 Tidak Ada
2 Masih dalam tahap penyusunan /
draft
26 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
3 Ada, sudah disahkan
31. Koordinat Lokasi Pasar 1 Tidak ada
2 Ada, tidak dilengkapi peta lokasi
3 Ada, dilengkapi peta lokasi
F. PERENCANAAN PENGEMBANGAN PASAR
32. TOR / KAK Pengembangan Pasar 1 Tidak Ada
2 Ada, tapi kurang jelas
3 Ada, uraian lengkap disertai dasar
pemikiran dan konsep
pengembangan
33. Dokumen Gambar Desain Arsitektur 1 Tidak Ada
2 Ada, tapi kurang lengkap
3 Ada, uraian lengkap disertai
konsep perencanaan arsitektural
dan peta
34. Estimasi Biaya (RAB) 1 Tidak Ada
2 Ada, tapi kurang lengkap
3 Ada, uraian lengkap disertai
lampiran rincian RAB
G. PERENCANAAN BANGUNAN UTAMA
35. Kantor Pengelola dan Kantor Fasilitas Pembiayaan
1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
36. Kios 1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
37. Ruang Serbaguna 1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
38. Toilet / WC 1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
39. Tempat Ibadah 1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
40. Pos Ukur Ulang 1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
41. Pos Kesehatan 1 Tidak Ada
27 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
42. Pos Keamanan 1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
43. Drainase 1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
44. Tempat Penampungan Sampah Sementara
1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
45. Gudang Tempat Penyimpanan Stok Barang
1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
46. Area Bongkar Muat 1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
47. Tempat Parkir 1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
48. Area Penghijauan 1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
49. Hidran / Alat Pemadam Kebakaran (Fire Extinguisher)
1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
50. Instalasi Air Bersih 1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
51. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
52. Jaringan Listrik 1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
53. Telekomunikasi 1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
28 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
3 Ada, dengan uraian lengkap
54. Sistem Informasi Harga dan Stok 1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
55. Papan Informasi Harga Harian 1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
56. CCTV 1 Tidak Ada
2 Ada, tidak ada uraian
3 Ada, dengan uraian lengkap
H. AKSESIBILITAS MENUJU LOKASI PASAR
57. Kedekatan Lokasi Pasar dengan Sentra Produksi
1 Jauh
2 Sedang
3 Dekat
58. Kedekatan Lokasi Pasar dengan Permukiman / Penduduk
1 Jauh
2 Sedang
3 Dekat
59. Akses Menuju Lokasi Pasar 1 Berupa desa / jalan lingkungan
2 Berupa jalan kabupaten
3 Berupa jalan negara
60. Sarana Transportasi Umum 1 Tidak ada angkutan umum / hanya
tersedia ojek dan sejenisnya
2 Ada sarana angkutan umum, tapi
beroperasi pada jam-jam tertentu
3 Ada sarana angkutan umum,
beroperasi setiap saat
I. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG (FASILITAS UMUM)
61. Kedekatan dengan Terminal Angkutan
1 Jauh
2 Cukup Dekat
3 Dekat
62. Kedekatan dengan Dermaga / Pelabuhan
1 Tidak
2 Cukup Dekat
3 Dekat
63. Kedekatan dengan Stasiun Kereta Api / Bandar Udara
1 Tidak
2 Cukup Dekat
3 Dekat
29 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
64. Kedekatan dengan Jalan Utama 1 Tidak
2 Cukup Dekat
3 Dekat
Hirarki di atas menunjukkan beberapa level yang menuju pada tujuan
penilaian pasar rakyat. Nilai pada hirarki tujuan di atas, dibentuk oleh hirarki-
hirarki di bawahnya, yang bermuara pada fakta / hasil penilaian di lapangan.
Dalam mendukung keberhasilan infrastruktur pada tahun 2017 telah
dilakukan identifikasi pasar rakyat sebanyak 158 (seratus lima puluh
delapan) dari target awal sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) yang
tersebar diseluruh Indonesia, antara lain :
Tabel 9. Pasar Rakyat yang Tersebar di Seluruh Indonesia
NO PROVINSI KAB/KOTA NAMA PASAR
1 ACEH
Kab. Pidie Padang Tijie
Kab. Aceh Tenggara Jongar
Kab. Aceh Barat Daya Kuala Batee
Kab. Bireuen Kota Juang
Kab. Pidie Jaya Tringgadeng
Kota Banda Aceh Lampulo 2
2 SUMATERA UTARA
Kab. Serdang Bedagai Baru Perbaungan
Sei Rampah
Kab. Tapanuli Utara Muara
Kab. Nias Barat Bukit Sion
Kab. Humbang Hasundutan Sigumpar
Kab. Labuhanbatu Utara Aek Kanopan III
Kab. Toba Samosir Lumban Julu
Kab. Labuhan Batu Sioldengan
3 SUMATERA BARAT
Kota Solok Selatan Muara Labuh
Kab. Pesisir Selatan Kambang
Kota Solok Pagi I Simpang Rumbio
Kab. Dharmasraya Abai Siat
4
SUMATERA SELATAN
Kab. Musi Rawas Utara
Sumber Makmur
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Serapat Serasan
Talang Ubi
30 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Matani Danau Rata
Kab. Ogan Komering Ulu Timur Batu Marta
Gumawang
5 RIAU
Kab. Siak Tuah Serumpun
Kab. Indragiri Hilir Kayu Jati
Kota Pekanbaru Tengku Kasim
6 Jambi Kab. Merangin Baru Kota Bangko
7 BENGKULU
Kab. Kepahiang Kepahiang
Kab. Bengkulu Selatan Kedurang
Kab. Bengkulu Utara KTM Lagita II
8 JAMBI Kab. Batang Hari Kramat Tinggi
Kab. Bungo Rantau Ikil
9 BANGKA BELITUNG Kab. Bangka Tengah Koba
Kab. Bangka Selatan Toboali
10 LAMPUNG
Kota Bandar Lampung Way Halim
Kab. Lampung Utara Pandawa Lima
Kab. Lampung Timur Rajabasa
Labuhan Maringgai
Kab. Pesawaran Roworejo
Kab. Mesuji Panggung Jaya
Kab. Pesisir Barat Way Batu
11 BANTEN Kota Cilegon Merak
12 JAWA BARAT
Kab. Bandung Baleendah
Kab. Bandung Barat Cisarua
Kab. Cirebon Pasalaran
Kota Cirebon Drajat
Kab. Kuningan Cibingbin
Kab. Cianjur Ciranjang
Kab. Indramayu Sukra
Kab. Tasikmalaya Taraju
Kab. Bogor Ciseeng
Kab. Ciamis Banjarsari
13 JAWA TENGAH
Kab Kendal Sukorejo
Kab. Kebumen Puring
Kab. Boyolali Kacangan
Kebon Agung
Kab. Jepara Keling
Kab. Blora Wulung
Kab. Rembang Wonokerto
Kab. Purbalingga Bukateja
Kab. Banjarnegara Wanadri
31 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Kab. Banyumas Sumpiuh
Kab. Purworejo Butuh
Kab. Grobogan Grobogan
Tegowanu
Kab. Batang Reban
Kab. Pekalongan Kedungwuni
Kab. Demak Wonopolo
Jebor
Kab. Pati Winong
Kab. Wonosobo Sapuran
14 DI YOGYAKARTA Kab. Sleman Gentan
15 JAWA TIMUR
Kab. Sidoarjo Wonoayu
Kab. Bangkalan Galis
Kab. Trenggalek Bendo
Wonocoyo 2
Kab. Ponorogo Bungkal
Kab. Mojokerto Lespadangan
Kab. Banyuwangi Benculuk
Kebon Dalem/Pedotan
Kab. Tulungagung Panjerejo
Kab. Bondowoso Kejayan
Kab. Sampang Lebak
Rongtengah
Kab. Situbondo Sumber Kolak
Kab. Lamongan
Kelurahan Sidoharjo
Glagah
Paciran
16 Bali
Kab. Klungkung Semarapura
Kab. Karangasem Pesangkan
Kab. Bangli Kayuambua
32 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Kota Denpasar Badung
17 Nusa Tenggara Barat
Kota Bima Dara
Kab. Lombok Timur Montong Beter
Kab. Sumbawa Induk
18 Nusa Tenggara Timur
Kab. Kupang Oesao
Kab. Sumba Barat Daya Rada Mata
19 Kalimantan Barat
Kab. Bengkayang Seluas
Kota Singkawang Benua Garantukng
Kab. Sanggau Jarai
20 Kalimantan Selatan Kab. Banjar Murung Keraton
Kab. Tanah Laut Jorong
21 Kalimantan Tengah
Kab. Lamandau Nanga Bulik
Kab. Barito Utara Karya I Dermaga Muara Teweh
Kab. Barito Selatan Bangkuang
Kab. Kotawaringin Timur EX Mentaya Sampit
Kota Palangkaraya Tangkiling
Kalampangan
22 Kalimantan Timur Kab. Kutai Timur Padang Raya
Kab. Bontang Loktuan
23 Kalimantan Utara Kab. Nunukan Tradisional Terpadu
24 Sulawesi Utara
Kota Manado Pinasungkulan Karombasan
Kab. Siau Tagulandang Biaro 66 Tagulandang
Kab. Minahasa Remboken
Kab. Minahasa Selatan Po'opo
Raanan Baru
25 Sulawesi Tengah Kab. Morowali Utara Sentral Kolonodale
26 Sulawesi Tenggara
Kab. Konawe Kepulauan Wawonii
Kab. Buton Lakimbou
Lawele
Kab. Muna Bone
Wasalongka
Kab. Kolaka Timur Ladongi
Kab. Buton Selatan Batauga
Kab. Buton Tengah Lasori
33 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Kab. Konawe Selatan Basala
Kab. Baubau Wameo
27 Sulawesi Selatan
Kab. Luwu Utara Bone Bone
Kota Pare-Pare Sumpang Minangae
Kab. Enrekang Sudu
Kab. Toraja Utara Balusu
Kab. Luwu Timur Margo Lembo
Malindungi
Kab. Gowa Sungguminasa
Tarowatang
Kota Palopo Andi Tada
Kab. Sidenreng Rappang Batu Lappa II
Baranti
Kab. Maros Marusu
Kab. Soppeng Lajoa
Kab. Bantaeng Simoko
Lonrong
Gilireng
Kab. Bulukumba Bontotangnga
Sampeang
Kab. Luwu Larompong
Kab. Barru Mattirowalie
Kab. Mamasa Malabo
28 Sulawesi Barat Kab. Mamuju Utara Pasangkayu
Kab. Mamuju Dayanginna
29 Maluku Utara
Kab. Halmahera Barat Sidangoli Dehe
Kab. Kepulauan Sula Basanohi
Kota Ternate Gamalama Bahari
30 Maluku Kota Tual Fiditan
Kab. Seram Bagian Barat Kota Piru
31 Papua Kab. Dogiyai Kumurkek
Kab. Mimika Sentral Timika
Sumber: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
34 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Tabel 10. Pasar Rakyat yang Belum 100 Persen
NO PROVINSI KAB/KOTA NAMA PASAR
1 ACEH
Kab. Aceh Selatan Sawang
Kab. Bener Meriah Simpang Tiga
Kab. Nagan Raya Simpang Peut
2 SUMATERA UTARA Kota Gunung Sitoli Gunung Sitoli Barat
3 SUMATERA SELATAN Kab. Ogan Komering Ulu Kedaton Peninjauan Raya
4 LAMPUNG Kab. Tulang Bawang Barat Daya Murni
5 JAWA TENGAH Kota Semarang Johar Baru
6 NUSA TENGGARA BARAT
Kota Mataram Mandalika
7 NUSA TENGGARA TIMUR
Kab. Manggarai Timur Ranaloba
8 KALIMANTAN SELATAN
Kota Banjarbaru Limbur Raya/Palam
9 KALIMANTAN UTARA Kab. Malinau Bilung Jou
10 SULAWESI UTARA
Kab. Bolaang Mongondow Timur
Modayag
Kota Bitung Winenet
11 SULAWESI TENGAH
Kab. Banggai Simpong
Kab. Tojo Una - Una Pusungi
Kab. Toli - Toli Tambun
Kab. Donggala Ogoamas I
12 SULAWESI TENGGARA
Kab. Kolaka Dawi-Dawi 2
13 SULAWESI SELATAN
Kab. Tana Toraja Rembon
Kab. Bone Pompanua
Lippujange
Kab. Wajo Salojampu
14 SULAWESI BARAT Kab. Mamuju Tengah Batuparigi
Pangale
15 MALUKU UTARA Kota Tidore Kepulauan Tugulufa
Kab. Pulau Morotai Gotalamo
16 MALUKU
Kab. Maluku Barat Daya Kalwedo Kidabela
Kab. Seram Bagian Timur Kepulauan Gorom
Kab. Buru Waegeren
Kota Ambon Nusaniwe
Air Kuning
17 PAPUA BARAT
Kab. Sorong Selatan Moswaren
Kab. Manokwari SP II
Kab. Teluk Bintuni Manimeri
18 PAPUA
Kab. Boven Digoel Mandobo
Kab. Mamberamo Raya Baromeso
Kab. Biak Numfor Darfuar
35 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Tabel 11. Pasar-Pasar yang Mengundurkan Diri
No Nama Pasar Lokasi Kendala
1 Pasar Carikan Kab. Sukoharjo Kurangnya syarat-syarat pendukung administrasi, anggaran pendamping dan syarat-syarat fisik yang diperlukan untuk melaksanakan Dana Tugas Pembantuan TA. 2017
2 Pasar Jatirogo Kab. Tuban Tidak sesuai persyaratan dari hasil Reviu untuk melaksanakan dana Tugas Pembantuan TA. 2017
3 Pasar Limboto Kab. Gorontalo Ketidaksiapan pelaksanaan
4 Pasar Pakis Kab. Malang Permasalahan dengan Paguyuban Pedagang
5 Pasar Centong Kab. Gayo Lues Tidak sesuai persyaratan dari hasil Reviu untuk melaksanakan dana Tugas Pembantuan TA. 2017
6 Pasar Desa Sukaraja
Kab. Kuantan Sengingi
Permasalahan dengan Paguyuban Pedagang
7 Pasar Atas Sarolangun
Kab. Sarolangun Ketidaksiapan lahan
8 Pasar Paduraksa Kab. Pemalang Gagal lelang dan tidak bisa melanjutkan
9 Pasar Suruh Kab. Semarang Mengundurkan diri karena tidak dapat terserap
10 Pasar Jumapolo Kab. Karanganyar
Gagal lelang dan tidak bisa melanjutkan 11 Pasar Malangjiwan
12 Pasar Made Kab. Sragen Keterbatasan waktu
13 Pasar Jatitengah
14 Pasar Kendal Kab. Kendal Keterbatasan waktu
15 Pasar Kreyongan Kab. Jember Gagal lelang dan tidak bisa melanjutkan
16 Pasar Manggelewa Kab. Dompu Lahan tidak siap
17 Pasar Senja Kab. Berau
Gagal lelang dan tidak bisa melanjutkan
18 Pasar Jemparing Kab. Paser Gagal lelang dan tidak bisa melanjutkan
19 Pasar Sindue Kab. Donggala Lahan tidak siap
20 Pasar Lalabata Kab. Soppeng Mengundurkan diri
21 Pasar Antingola Kab. Gorontalo Utara
Gagal lelang dan tidak bisa melanjutkan
22 Pasar Jargaria Kab. Kepulauan Aru
Mengundurkan diri
23 Baru Pangkalan Kab. Banyuasin Mengundurkan diri karena
36 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Balai keterbatasan waktu
24 Pasar Dawuhan Kab. Situbondo Lokasi tidak masuk RTRW, lahan persawahan (butuh proses pengeringan), Akses ke lokasi sulit
25 Pasar Klewer Bagian Timur
Kota Surakarta Keterbatasan waktu
26 Pasar Arkaco Kota Tanjung Balai
Keterbatasan waktu
Tabel 12. Pasar-Pasar yang Putus Kontrak
No Nama Pasar Lokasi Kendala
1 Pasar Sibolga Kota Sibolga Gagal lelang dan waktu tidak cukup
2 Pasar Sabbang Kab. Luwu Utara Tidak selesai dikarenakan material terlambat (kesalahan perhitungan waktu dari kontraktor)
3 Pasar Gaya Baru I Kab. Lampung Tengah
Tidak selesai dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan
4 Pasar Bandarjaya
5 Pasar Simpang Kiri Kab. Subulussalam
Tidak selesai dikarenakan material terlambat (kesalahan perhitungan waktu dari kontraktor)
6 Pasar Kotojaya Kab. Muko-Muko Ketidaksanggupan Kontraktor Fisik Menyelesaikan Pembangunan Pasar
7 Pasar Cibaliung Kab. Pandeglang Gagal Lelang dan Keterbatasan Waktu
8 Pasar Sukorame Kab. Kotabaru Tidak selesai dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan
37 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
IK-2
Jumlah Pasar Rakyat yang mendapatkan Pemberdayaan Terpadu Nasional
Tabel 13. Capaian Indikator Jumlah Pasar Rakyat yang mendapatkan Pemberdayaan Terpadu
Nasional
Indikator
Kinerja Satuan
Target Realisasi Capaian (%)
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Jumlah Pasar
Rakyat yang
mendapatkan
Pemberdayaa
n Terpadu
Nasional
Pasar
-
100
-
100
-
100
Pada tabel tersebut diatas tahun 2016 belum dapat dilaksanakan karena
terjadi penghematan.
Untuk tercapainya tujuan revitalisasi pasar rakyat, maka revitalisasi
terhadap aspek fisik pasar perlu didukung pembenahan aspek
manajemen yaitu untuk mengubah cara pandang/paradigma dalam
penyelenggaraan pasar rakyat menuju pengelolaan secara professional.
Selain itu perlu dilakukan pembinaan kepada pedagang pasar agar
mampu meningkatkan keterampilan mengelola usaha dan mampu
mengembangkan budaya kekeluargaan di lingkungan pasar.
Oleh karena itu Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik mempunyai
kegiatan Pemberdayaan Manajemen Pasar Rakyat yang diberikan
kepada pasar rakyat yang mendapatkan dana pembantuan dari
Kementerian Perdagangan. Kegiatan Pemberdayaan Manajemen Pasar
Rakyat merupakan suatu kegiatan pendampingan kepada pasar yang
mendapatkan dana pembantuan dari Kementerian Perdagangan untuk
meningkatkan kapasitas dari para pengelola dan pedagang di pasar
tersebut. Kegiatan ini juga mengacu kepada RPJM 2015-2019 pada
program Pemberdayaan Manajemen Terpadu Nasional yang dilakukan
sesuai dengan fungsi dan tugas instansi masing-masing.
Adapun tahapan kegiatan pemberdayaan manajemen meliputi pendataan
38 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
pedagang, rekruitment fasilitator, pelaksanaan Training of Facilitator,
FGD, bimbingan teknis, sekolah pasar, dan aktivasi pasar. Tujuan dari
kegiatan Pemberdayaan Manajemen Pasar Rakyat Terpadu Nasional ini
antara lain adalah :
1. Mendorong pasar rakyat untuk dapat bersaing dengan toko modern dan
maju bersama dalam menigkatkan perekonomian masyarakat dengan
dengan pengelolaan dan pemberdayaan pasar secara profesional;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak roda perekonomian
daerah;
Pemberdayaan dan Pendampingan Pasar Rakyat, terdiri dari :
a. Pendampingan kepada para pedagang pasar dalam hal pengelolaan
pasar yang baik, menata barang dagangan, menghitung omzet, dll.
b. Sosialisasi kepada pedagang dan Forum Komunikasi, merupakan
kegiatan sosialisasi dalam rangka relokasi kembali pedagang ke
pasar yang telah dibangun.
c. Focus Group Discussion (FGD), berupa pertemuan dengan seluruh
stake holder dalam rangka persiapan penempatan kembali pedagang
ke pasar yang telah dibangun.
d. Sekolah Pasar, berupa suatu media pembelajaran dalam bagi
pelaku pasar rakyat, terdiri dari :
Kelas Pasar, pertemuan rutin yang bersifat klasikal dan diskusi,
materi yang diberikan antara lain :
- Manajemen Pengelolaan Pasar
- Moral Dan Etika Berdagang
- Manajemen keuangan
- Manajemen Lingkungan Bersih
- Teknik Berjualan dan menata barang dagangan yang baik dll.
Pasar yang mendapatkan pemberdayaan terpadu nasional merupakan
pasar rakyat yang telah direvitalisasi di tahun sebelumnya dan telah
beroperasi melakukan transaksi ke pembeli, adapun tujuan dari pelatihan ini
adalah untuk membina para pengelola pasar/pedagang guna meningkatnya
pendapatan pedagang di pasar rakyat sebelum dan sesudah di revitalisasi,
Berikut adalah data Pasar Rakyat yang Mendapatkan Pelatihan Pengelolaan
Pasar:
39 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Tabel 14. Data Peserta Pelatihan Pengelolaan Pasar
No PROVINSI Kab./Kota NAMA PASAR
1 NAD Kota Sabang Induk Sabang
Kab. Aceh Tenggara Tanjung/Mbancang Lade
2 Sumatera Utara Kab. Toba Samosir Porsea
Kab. Serdang Bedagai Perbaungan
3 Sumatera Barat Kota Padang Inpres Blok IV
4 Riau Kota Pekanbaru Lima Puluh
5 Bengkulu Kab. Rejang Lebong Pasar Atas
Kab. Kepahiang Kepahiang
6 Jambi Kab. Kerinci Siulak
7 Sumatera Selatan
Kota Palembang 10 Ulu
Kota Palembang Talang Kelapa
Kab. Musi Rawas Utara Pasar Induk
8 Lampung Kab. Tulang Bawang Barat Dayamurni
Kab. Lampung Timur Pekalongan
9 Banten Kab. Serang Tirtayasa
10 Jawa Barat Kab. Cirebon Palimanan
Kab. Cianjur Pasar Cikalong Kulon
11 Jawa Tengah Kota Surakarta Tanggul
Kab. Banyumas Manis
12 DI Yogyakarta Kab. Kulonprogo Sentolo
13 Jawa Timur Kab Gresik Dukun
Kota Malang Oro Oro Dowo
14 Bali Kota Denpasar Agung
15 NTB Kota Bima Ama Hami
Kab. Bima Woha
16 NTT Kab. Sikka Alok
Kab. Manggarai Reo
17 Kalimantan Barat Kota Pontianak Tengah
Kab. Sintang Kapuas Raya
18 Kalimantan Tengah Kab. Sukamara Sukamara
19 Kalimantan Selatan Kab. Kotabaru Kemakmuran
Kab. Banjar Kayu Tangi
20 Kalimantan Timur Kota Samarinda Segiri
21 Sulawesi Utara Kab. Minahasa Selatan Motoling
Kab. Bolaang Mongondow Utara Boroko
22 Sulawesi Selatan Kota Makasar Pabaeng-baeng
Kab. Pinrang Bungi
23 Sulawesi Tengah Kab. Tojo Una-una Ampana
Kab. Morowali Bungku
24 Gorontalo Kota Gorontalo Liluwo
Kab. Bone Bolango Selasa Dluha Utara
25 Sulawesi Tenggara Kota Kendari Lapulu
Kab. Bombana Tandoha Mappacing II
26 Sulawesi Barat Kab. Mamuju Kalukku
Kab. Majene Sentral Majene
27 Maluku Kab. Buru Namlea
28 Maluku Utara Kota Ternate Bahari Berkesan
29 Papua Kab. Jayapura Doyo Baru
Kota Jayapura Entrop
30 Papua Barat Kota Sorong Rufei
Sumber: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
40 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Workshop Pengelola Pasar
Penyerahan Sertifikat Pelatihan Pengelolaan
Pasar Rakyat
Arahan Mendag terkait Pelatihan Pengelolaan Pasar
Rakyat
Peserta Pelatihan Pengelolaan Pasar Rakyat
Peserta pelatihan melakukan kunjungan ke pasar
rakyat di BSD City
Sekolah Pasar
Pembukaan Kegiatan Sekolah Pasar di Pasar Rakyat Soak Bato, Palembang
Pemberian Materi kepada peserta sekolah pasar
Para Peserta sekolah pasar adalah para pedagang di pasar rakyat Soak Bato, Palembang
Para Peserta sekolah pasar adalah para pedagang di pasar rakyat Soak Bato, Palembang
41 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
IK-3
Jumlah
Kerjasama
Logistik
Tabel 15. Capaian target Jumlah Kerjasama Logistik
Indikator
Kinerja Satuan
Target Realisasi Capaian (%)
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Jumlah
Kerjasama
Logistik
Kerjas
ama
-
1
-
1
-- 100
Sumber: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Terkait dengan Jumlah Kerjasama Logistik, merupakan salah satu bentuk
komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
dan Pelaku Usaha untuk tercapainya pemahaman dan
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait sarana distribusi dan
logistik
Adapun jenis kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 yang
dapat mendukung tercapainya kinerja yaitu : (1) Bimbingan Teknis
Pengelolaan Pasar Rakyat; (2) SNI Pasar dan SOP Pengelolaan Pasar
Rakyat; (3) Forum Pedagang Gerai Maritim; (4) Pembinaan Pengelola Pasar
Rakyat; (5) Pemberdayaan Pedagang Pasar Rakyat; dan (6) Implementasi
Kebutuhan Pergudangan didaerah (100 Peserta).
Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman pemerintah daerah
dan pelaku usaha untuk mengimpementasikan logistik nasional.Untuk itu di
tahun mendatang akan ditingkatkan lagi pelaksanaan workshop dan rapat
koordinasi ini dibeberapa daerah, agar lebih banyak lagi aparatur yang lebih
memahami dalam pengembangan logistik Nasional.
42 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
IK 4
Jumlah
Rekomendasi
kebijakan
antarpulau
dan
perbatasan
. Tabel 16. Capaian target Jumlah Rekomendasi kebijakan antarpulau dan perbatasan
Indikator
Kinerja Satuan
Target Realisasi Capaian (%)
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Jumlah
Rekomenda
si kebijakan
antarpulau
dan
perbatasan
Rekom
endasi
-
1
-
1
--
100
Sumber: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Di tahun 2017 telah terbit Permendag Nomor 29 tahun 2017 tentang
Perdagangan Antarpulau , dan di tahun 2016 Permendag tersebut belum
terbit dikarenakan adanya beberapa kendala diantaranya perbedaan visi dan
misi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholders.
43 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
C.
Penyerapan anggaran Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik tahun 2017 mencapai
40.34%
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017 pada Direktorat Sarana
Distribusi dan Logistik
Efektifitas pencapain indikator kinerja tidak terlepas dari penyerapan
anggaran yang digunakan oleh Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
tahun 2017 dengan jumlah pagu awal anggaran sebesar
Rp 1.571.541.986.000,- (Satu Trilyun lima ratus tujuh puluh satu milyar lima
ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah),
setelah adanya revisi mengenai anggaran, alokasi anggaran Direktorat
Logistik dan Sarana Distribusi menjadi sebesar Rp 56.590.023.000,- (Lima
puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh juta dua puluh tiga ribu rupiah),
dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar
Rp 23.166.770.231,- (Dua puluh tiga milyar seratus enam puluh enam juta
tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) atau sebesar
40.94% dengan sisa anggaran sebesar 33.423.252.769,- (Tiga puluh tiga
milyar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh
ratus enam puluh sembilan rupiah).
Penyerapan anggaran tahun 2017 dapat dikaji ulang berdasarkan bagian-
bagian pada indikator-indikator kegiatan dapat diuraikan dalam matriks dan
grafik dibawah ini:
Tabel 17: Perbandingan Anggaran Tahun 2016 dan 2017
2016 2017
PAGU REVISI 158.627.248.000 56.590.023.000
REALISASI 59.752.081.221 23.166.770.231
Sumber: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Penyerapan anggaran pada Direktorat Sarana Distribusi dan Logisitk hingga
31 Desember 2017 hanya 40.94% yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :
1. Kegiatan sarana distribusi
Ada beberapa daerah yang mengundurkan diri untuk revitalisasi pasar
dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan revitalisasi
pasar;
2. Kapasitas Logistik
Adanya pagu optimalisasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang tidak
dicairkan hal ini dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan.
44 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Realisasi anggaran per indikator kinerja utama.
Tabel 18: Grafik Perbandingan Anggaran Tahun 2016 dan 2017
Sumber: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Tabel 19: Grafik Capaian Anggaran setiap IKU
Sumber: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
0
20,000,000,000
40,000,000,000
60,000,000,000
80,000,000,000
100,000,000,000
120,000,000,000
140,000,000,000
160,000,000,000
PAGU REVISI
2016
2017
0
200,000,000,000
400,000,000,000
600,000,000,000
800,000,000,000
1,000,000,000,000
1,200,000,000,000
1,400,000,000,000
1,600,000,000,000
1,800,000,000,000
IKU1
IKU2
IKU3
IKU4
Target
Capaian
REALISASI
45 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Terkait dengan pelaksananaan 4 (empat) target capaian indikator kinerja
realisasi anggaran, sebagai berikut :
1. Realisasi Anggaran Revitalisasi Pasar Rakyat
Tabel 20: Realisasi IKU1
No.
Kegiatan
Realisasi s/d 31 Desember 2017
PAGU Realisasi % Sisa
1. Jumlah Pasar Rakyat 1.677.929.504.000 1.393.725.736.858 83,06 284.203.767.142
Sumber:Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Dari tabel diatas, pagu anggaran dan realisasi pada kegiatan pasar yang di
identifikasi penyerapan anggaran dapat dikatakan berhasil diatas 60 %,
adapun capaian tidak 100 % dikarenakan adanya pasar yang
mengundurkan diri, terjadinya bencana alam dan lain - lain. Dapat dilihat
pada tabel bahwa sisa anggaran 2017 untuk jumlah pasar rakyat yang
dibangun/di revitalisasi terbilang cukup besar yaitu sebesar
Rp 284.203.767.142,- angka tersebut diperoleh dari sisa anggaran dari
pasar yang mengundurkan diri yaitu sebesar Rp 30.171.957.000,- dan sisa
belanja pembangunan pasar TP sebesar Rp 254.031.810.142,-
2. Jumlah Aparatur dan pelaku usaha yang meningkat kapasitas
pemahaman di bidang logistik.
Tabel 21: Realisasi IKU 2
No.
Kegiatan
Realisasi s/d 31 Desember 2017
PAGU Realisasi % Sisa
1. Jumlah Pasar Rakyat yang medapatkan Pemberdayaan Terpadu Nasional
7.134.931.000
5.678.061.216
79,58
1.456.869.784
Sumber:Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Dari tabel diatas, pagu anggaran dan realisasi pada kegiatan Pasar Rakyat
yang mendapatkan Pemberdayaan Terpadu Nasional secara realisasi
keuangan kegiatan sudah sangat baik realisasi keuangan mencapai 94,11%
46 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
3. Realisasi Anggaran Kegiatan Penyedia Jasa Logistik Sektor
Perdagangan yang dilakukan Pembinaan
Tabel 22: Realisasi IKU 3
No.
Kegiatan
Realisasi s/d 31 Desember 2017
PAGU Realisasi %
Sisa
1. Jumlah Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang dilakukan pembinaan;
10.105.019.000
9.328.792.374
92,32
776.226.626
Sumber: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Dalam Realisasi anggaran tersebut dilakukan pembinaan terhadap pelaku
usaha di berbagai daerah, dalam hal ini kegiatan tersebut terlaksana
dengan baik dan total peserta yang hadir lebih dari 600 peserta.
4. Realisasi Kegiatan Informasi Sarana Distribusi dan Logistik dibidang
Perdagangan
Tabel 23: Realisasi IKU 4
No.
Kegiatan
Realisasi s/d 31 Desember 2017
PAGU Realisasi % Sisa
1. Jumlah Informasi Sarana Distribusi dan Logistik dibidang Perdagangan
6.709.698.000 5.989.852.654 89,27 719.845.346
Sumber: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
Realisasi Anggaran tersebut terserap dengan baik, dan tersedianya data
gudang di 34 Provinsi dengan cara melalui mendatangi daerah daerah di
Provinsi, Kabupaten/Kota.
47 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT SARANA DISTRIBUSI DAN
LOGISTIK TAHUN 2017
Sejalan dengan reformasi penyusunan progam dan kegiatan yang
berbasis kinerja, dimana setiap kegiatan eselon I pada
Kementerian/Lembaga hanya boleh melaksanakan 1 (satu) program dan 1
(satu) kegiatan untuk unit eselon II dalam rangka mewujudakan visi, misi,
tujuan dan sasaran. Dalam melaksanakan tugas Ditjen PDN
melaksanakan program pengembangan perdagangan Dalam Negeri.
Adapun hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai oleh Direktorat
Sarana Distribusi dan Logistik dengan realisasi keuangan, sebagai berikut:
48 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Tabel 24: Realisasi Anggaran Seluruh Kegiatan
No.
OUTPUT
Realisasi s/d 31 Desember 2017
PAGU
Realisasi
%
Sisa
1.
Jumlah Pasar Rakyat
1.677.929.504.000
1.393.725.736.858
83,06
284.203.767.142
2.
Jumlah Pasar Rakyat yang mendapatkan Pemberdayaan Terpadu Nasional
7.134.931.000 5.678.061.216 79,58 1.456.869.784
3.
Jumlah Penyedia Jasa
Logistik Sektor
Perdagangan yang
dilakukan pembinaan
10.105.019.000 9.328.792.374 92,32 776.226.626
4.
Jumlah Informasi Sarana
Distribusi dan Logistik
dibidang Perdagangan
6.709.698.000 5.989.852.654 89,27 719.845.346
Sumber: Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
49 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
BAB IV PENUTUP
Capaian yang baik dalam kegiatan ini perlu dipertahankan
Indikator Kinerja kegiatan Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi mencapai 91,29 %
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang good governance
untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan
fungsi Kementerian Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia nomor: 8/M-DAG/PER/2/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat
Logistik dan Sarana Distribusi yang melakukan tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma,
standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Logistik dan Sarana
Distribusi telah melaksanakan Tugas dan Fungsinya dengan kinerja
yang baik dapat dipertahankan sesuai dengan capaian kinerja yang
dijelaskan pada bab sebelumnya.
Seluruh kegiatan yang mendukung indikator kinerja maupun kinerja
sasaran telah mencapai 91,29% bahkan melampaui target yang telah
ditentukan didalam kontrak kinerja dan renstra Kementerian
Perdagangan. Dari ke 4 (empat) Selanjutnya, kegiatan lain yang
melampaui target indikator kinerja berupa aparatur dan pelaku usaha
yang meningkat kapasitas pemahaman di bidang logistik dengan yang
ditargetkan sebanyak 600 orang dengan capaian sebesar 825 orang.
Hasil baik ini menunjukan memberikan gambaran betapa pentingnya
pemahaman aparatur dan pelaku usaha tentang logistik khusus untuk
pengembangan daerah masing-masing. Kemudian seluruh kegiatan
Indikator Kinerja yang ada untuk mendukung pencapaian target Logistic
perfomance index hanya ada 2 (dua) indikator yang masuk kedalam
penilaian dari 6 (enam) kunci Logistic Perfomance Index yaitu:
50 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
Simpulan Laporan Kinerja Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik
a) Insfrastruktur dengan kegiatan indikator yang telah dilaksanakan
penilaian calon kanidat pasar rakyat yang telah ditentukan sesuai
target;
b) Kualitas dan kompentesi logistik dengan indikator kegiatan indikator
aparatur dan pelaku di sektor perdagangan yang dilakukan pembinaan
dengan target sebanyak 600 orang capaian kinerja sebanyak 825
orang dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.105.019.000,- dengan
realisasi Rp 9.328.792.374,- atau 92,32%.
Ada korelasi positif antara semakin tingginya penyerapan anggaran
dengan semakin tinggi hasil capaian kinerja, menunjukan bahwa
Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik telah optimal dan efektif
dalam mencapai target sesuai dengan indikator kinerja walaupun
adanya penghematan anggaran tetapi tidak mengurangi kinerja yang
telah dicapai.
Pada tahun 2017 Laporan Kinerja Direktorat Sarana Distribusi dan
Logistik merupakan dokumen yang mengambarkan capaian kinerja
yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan merupakan perwujudan
transpaaransi dan akuntabilitas dari Direktorat Sarana Distribusi dan
Logisitk dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mendukung visi
dan misi Kementerian Perdagangan. Kesimpulan penting dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. Dari seluruh kegiatan tahun Anggaran 2017 pada Satker Direktorat
Sarana Distribusi dan Logistik telah dilakukan dengan maksimal
sesuai biaya anggaran yang ada berdasarkan DIPA Menteri
Keuangan Nomor 090.02.1.447724/2016 tanggal 7 Desember
2016 telah terealisasi sampai dengan akhir Desember 2017 sesuai
pelaksanaan DIPA pada Satker Direktorat Sarana Distribusi dan
Logistik mencapai Rp 23.166.770.231,- atau sekitar 40,94% dari
jumlah pagu anggaran sebesar Rp 56.590.944.023.000,- Dengan
sisa anggaran Rp 33.423.252.769,-. Adapun rincian sisa
anggaran sebesar Rp 33.423.252.769,- diantaranya sisa
realisasi Rp 33.423.252.769,- terdiri dari:
51 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT LOGISTIK DAN SARANA DISTRIBUSI 2017
a. Pagu Dana Tugas Pembantuan sebesar RP
30.171.957.000,- masih melekat di DIPA Direktorat Sarana
Distribusi dan Logistik yaitu belum terbit DIPA untuk 5 unit
pasar (mengundurkan diri) terdiri dari:
1. Kab. Sukoharjo (Pasar Carikan),
2. Kab. Kuantan Singingi (Pasar Desa Sukaraja),
3. Kab. Pali (Pasar Harapan Jaya),
4. Kab. Mamasa (Pasar Sumarorong),
5. Kab. Tuban (Pasar Jatirejo).
b. Sisa Pagu Anggaran Rp 3.251.295.769 (Dana efisiensi
Sisa Kegiatan)
2. Dengan dibangun/revitalisasi pasar rakyat yang meningkat,
pengelola dan pedagang pasar diharapkan juga menigkatnya
pendapatan pedagang pasar.
Rekomendasi
Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Sarana Distribusi dan
Logistik ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak yang
berkepentingan mengenai hasil capaian kinerja tahun 2017 dan juga
sebagai langkah komitmen dalam pertanggung jawaban kegiatan dan
anggaran selama tahun 2017 dan penyusunan ini relatif masih belum
memuat tentang kinerja secara menyeluruh, namun berfungsi sebagai
langkah untuk penyusunan rencana kerja yang akan datang.
52 LAMPIRAN
SASARAN
REALISASI PERSENTASE PENCAPAIAN
TARGET
ANGGARAN
KET
Pagu REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Terbangunnya Sarana Perdagangan Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok di Wilayah Indonesia Termasuk Wilayah Perbatasan.
- Jumlah pasar rakyat 241 157
1.677.929.504.000 1.393.725.736.858
- Jumlah Pasar Rakyat yang mendapatkan Pemberdayaan Terpadu Nasional
600 825 137,5% 17.239.950.000 15.006.853.590
- Jumlah Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang dilakukan pembinaan
- Jumlah Rekomendasi kebijakan antarpulau dan perbatasan
5 5 100% 6.709.698.000 5.989.852.654
LAMPIRAN
A. Lembar Kontrak Kinerja
(Terlampir)
Outcome
Sasaran Indikator Kinerja Target Satuan Target
Terbangunnya/
direvitalisasinya
Pasar Rakyat
Jumlah Pasar Rakyat 241 Pasar
Jumlah Pasar Rakyat yang Mendapatkan Pemberdayaan Terpadu Nasional
100 Pasar
Kerjasama Logistik
Jumlah Kerjasama Logistik 2 Kerjasama
Perdagangan antar pulau dan perbatasan
Jumlah Rekomendasi kebijakan antarpulau dan perbatasan 1 Rekomendasi
B. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN (TARGET)
65,15%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2017
53 LAMPIRAN
C. Formulir Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 (Terlampir)
Unit Organisasi : Direktorat Sarana DIstribusi dan Logistik
Tugas dan fungsi : Melakukan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar,
prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Logistik dan
Sarana Distribusi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2017
54 LAMPIRAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2017
55 LAMPIRAN
1. KeterkaitanProgram,Visi,Misi,Tujuandan Sasaran
Program
VIISIisi
Miisi
Tujuan SasarnnnaNn
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAMNEGERI
Perdagangan sebagai Sektor penggerak
Pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta pencipta kemakmuran rakyat yang berkeadilan.
1. MisiKemendag: 1. Meningkatkan kinerja
Ekspor non migas secara berkualitas;
2. Menguatkan pasar dalam negeri
3. Menjagaketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi
a. Tujuan Ditjen PDN: Pengembangan Sarana Distribusi dan kapasitas penyedia jasa logistik
a
. Sasaran Ditjen PDN: Penciptaan Jaringan Distribusi
Perdagangan yang efisien
2. MisiDitjenPDN: 1. Perbaikan Iklim usaha
perdagangan dalam negeri
2. Peningkatan kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, serta penggunaan produk dalam negeri
3. Stabilitasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok
4. Penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien.
b. Tujuan Dit. Sarana
Distribusi dan Logistik
Pengembangan sarana
distribusi perdagangan dan
kapasitas pelaku/penyedia
jasa logistik
b
.. Sasaran Dit.Sarana Distribusi dan
Logistik :
Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok dan meningkatnya kapasitas perilaku usaha penyedia jasa logistik:
Visi Misi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2017
56 LAMPIRAN
3. Rencana Strategis Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2017
No
Program
Output/outcome
Indikator
Tahun
KET
2015 2016
2017
1 2 4 5 1 2 3 10
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Pengembangan kapasitas logistik perdagangan
Jumlah pasar rakyat yang dibangun/di revitalisasi
26 168 241
Jumlah pasar rakyat yang mendapatkan pemberdayaan terpadu nasional
30 100 100
Jumlah Kerjasama Logistik - - 2
Jumlah Rekomendasi
kebijakan antarpulau dan
perbatasan
6 - 1
Jumlah Informasi Sarana
Distribusi dan Logistik
dibidang Perdagangan
34 34 34
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2017
57 LAMPIRAN