LAPORAN KINERJA - e-arsip.bontangkota.go.ide-arsip.bontangkota.go.id/images/Laporan_Kinerja... ·...

LAPORAN KINERJA

Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lt. 1 Jl. Moh. Roem Bontang Lestari

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Kota Bontang

Tahun 2018

Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang

i

KATA PENGANTAR

Tahun 2018 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan,

Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang 2016-2021. Bapelitbang Kota Bontang

terus berupaya untuk meningkatkan perannya sebagai unsur penunjang penyelenggaraan

Pemerintah Kota Bontang dalam fungsinya sebagai perumus kebijakan bidang perencanaan, think

tank, koordinator, pengendali dan evaluator, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam

menyelesaikan permasalahan kota melalui kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan

kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang bersifat mendukung perencanaan pembangunan.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang dalam mengelola perencanaan pembangunan

daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Bapelitbang Kota Bontang Tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil pencapaian tugas dan fungsi Bapelitbang Kota Bontang, seluruh

kebijakan, program, dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta secara umum

mencapai sasaran strategis, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2018. Terdapat beberapa capaian yang masih di bawah target dan hal tersebut akan

dijadikan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan kinerja di masa yang akan datang. Selanjutnya

hasil pencapaian tersebut akan dijelaskan dalam Laporan Kinerja Bapelitbang Tahun 2018.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja

Bapelitbang Kota Bontang.

Bontang, Februari 2019

Plt. Kepala Bapelitbang,

Ir. Zulkifli, MT

NIP. 196207311993011001


ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai

pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota

Bontang selama tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) tahun 2018 tersebut

dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2018 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja

di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk

menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga

keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan

jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pada tahun 2018 Bapelitbang Kota Bontang menetapkan sebanyak empat (4) sasaran,

yaitu: 1) Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah yang berkualitas, 2) Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar

ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan, 3) Meningkatnya sistem pengendalian dan

evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, dan 4) Optimalisasi penelitian dan

pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dari empat sasaran

tersebut rata-rata capaian indikatornya sebesar 100 % atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa

secara umum capaian seluruh sasaran Bapelitbang Tahun 2018 telah cukup baik. Namun capaian

beberapa indikator masih berada di bawah target.

Beberapa capaian yang diraih selama tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Antusiasme masyarakat yang tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran telah cukup baik.


iii

Integrasi kegiatan CSR Perusahaan dengan rencana kerja pemerintah daerah melalui Forum

Koordinasi Multi Stakeholder CSR Perusahaan Kota Bontang telah berjalan baik.

Adanya rintisan penelitian dan pengembangan untuk dalam memperkuat perencanaan. Hasil

litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang

tepat dapat menjadi rekomendasi untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di daerah

dalam semua sektor pembangunan.

Namun dalam pelaksanaan selama 2018 masih terdapat beberapa kendala dan kelemahan-

kelemahan yang harus dibenahi, diantaranya :

Belum terintegrasinya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dengan penentuan arah

kebijakan serta monitoring dan evaluasi (monev) yang belum berjalan dengan maksimal dan

belum digunakan sebagai alat untuk pengambilan kebijakan. Hal ini telah menjadi isu strategis

selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 diupayakan agar aplikasi e-planning dapat

terintegrasi dengan aplikasi efinance dan Tepra.

Tingkat penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang masih belum mencapai target

walaupun capaiannya meningkat dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini memerlukan

penanganan serius untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penentuan prioritas dalam penganggaran masih belum baik. Selain itu, diperlukan upaya

menangkap peluang dari sumber pendanaan lain di luar APBD sehingga target kinerja daerah

tetap dapat tercapai.

Monitoring dan evaluasi harus diupayakan agar dapat memberikan umpan balik untuk

perbaikan perencanaan selanjutnya.


iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………....................................……………………………………….... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………................................………………………………................ ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................................. iv

DAFTAR TABEL ................................................................................................................ ............. v

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK .................................................................................................. vii

BAB I PENDAHULUAN …………................................………………………………………..... 1

A. Dasar Pembentukan Organisasi..............………………………………................... 1

B. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ................................................................... 2

C. Struktur Organisasi .............................................................................................. 2

D. Sumber Daya Manusia .......................................................................................... 4

E. Aspek Strategis Organisasi ................................................................................... 6

F. Permasalahan Utama (Strategic Issues) yang Dihadapi Organisasi .................... 7

G. Sarana dan Prasarana Kerja.................................................................................. 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..............................…………………………………............ 11

A. Perencanaan Strategis .......................................................................................... 11

B. Indikator Kinerja Utama ………… …………………………………………………….. 16

C. Rencana Kinerja Tahunan .............................................................................. ....... 19

D. Perjanjian Kinerja .................................................................................................. 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................... 21

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya....... 28

B. Capaian Kinerja …………………………………………………………..............……. 30

C. Analisis Capaian Kinerja ........................................................................................ 32

D. Realisasi Anggaran ........................................................................................ ....... 46

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………………….. 53

LAMPIRAN


v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan ...…………… 4

Tabel 1.2 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Eselon ..………………………………………………… 5

Tabel 1.3 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Status Kepegawaian .………………………………... 5

Tabel 1.4 Aset Perangkat Daerah…………………………………………………………………………. 10

Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dengan Tugas Fungsi Bapelitbang ……………………………………………………………………………………..

11

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Bapelitbang ……………...……………………………………………………...

12

Tabel 2.3 Program/Kegiatan untuk Mencapai Tujuan/Sasaran …………….…………………… 13

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang Tahun 2016-2021 ………………………. 16

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Bapelitbang 2018 ........................................................ 19

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2018………... ……………………………………………………… 26

Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ......................................................................... 27

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya …………………………………... 28

Tabel 3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut ……………………………………………………………... 28

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Bapelitbang Per Triwulan Tahun 2018………………………………... 30

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2018 ……………………………………………………………… 32

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 .………………………………………….. 33

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 dengan Tahun Tahun Sebelumnya…………………………………………………………………………...................

33

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra….……………………………...................................................................................

34

Tabel 3.8 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 1 …………………………………………….. 35

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 ............................................................ 35

Tabel 3.10 Kehadiran Komponen Masyarakat dalam Musrenbang …………………………………….. 37

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya …...................................................................................................................

37

Tabel 3.12 Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2015-2018 ............................................................. 38

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra ……………………………………………………………………………………………

39


Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018 .………………………………………….. 41

Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2018 ................................................................. 42

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya …...................................................................................................................

43


43


Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4Tahun 2018 .………………………………………….. 44

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2018 dengan Tahun-Tahun 45


vi

Sebelumnya …...................................................................................................................


45


Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ……………………… 47

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran per Program Kegiatan Tahun 2018 …………………………………… 48

Tabel 3.26 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 …………………………………………………… 51

Tabel 3.27 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan Bapelitbang 2018 ..................... 52


vii

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bapelitbang Kota Bontang ...…………………………………………… 3

Grafik 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Bapelitbang Kota Bontang ...………………………………… 5

Grafik 1.2 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Status Kepegawaian ..………………………………... 6

Grafik 3.1 Perbandingan capaian persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD …………………………………………………………………………………………….. 38


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang

dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan

memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta

memperhatikan perkembangan global. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap

daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2). Perencanaan Pembangunan

Daerah menghasilkan: a). rencana pembangunan jangka panjang daerah; b). rencana

pembangunan jangka menengah daerah; dan c). rencana pembangunan tahunan.

Sementara itu, penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan aktivitas inovatif yang

diselenggarakan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengembangkan produk dan layanan

baru atau menyempurnakan produk dan layanan yang sudah ada melalui prosedur yang dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemerintahan daerah, litbang berperan penting dalam

mendorong kemajuan daerah melalui fungsinya sebagai think tank dalam merumuskan kebijakan

pemerintah.

Pentingnya peran lembaga litbang tersebut terangkum pada UU No 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum pada Pasal 209 dan 219. Amanah tersebut

menyebutkan, pentingnya pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan, serta

pelatihan dan penelitian pengembangan. Pasal 373 dan Pasal 374 menyatakan litbang sebagai

salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan Pasal 388

menyebutkan peran litbang dalam penilaian inovasi daerah.

Pemerintah Kota Bontang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menetapkan Badan Perencanaan,

Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang sebagai Perangkat Daerah Tipe B yang

melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan

pengembangan.


2

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang

berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan

Pengembangan Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas membantu

Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan,

penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;

b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan

pengembangan;

c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

perencanaan, penelitian, dan pengembangan;

d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penjunjang urusan pemerintahan

daerah bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan; dan

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor Nomor 40 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan,

Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang, susunan organisasi Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang terdiri dari:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;


3

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang

(Peraturan Wali Kota Bontang Nomor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan

Pengembangan Kota Bontang)

3. Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur, membawahi:

a. Sub Bidang Ekonomi;

b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

c. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi:

a. Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;

b. Sub Bidang Prasarana dan Infrastruktur;

c. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

5. Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, membawahi:

a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG

PEMERINTAHAN DAN

APARATUR

LINGKUNGAN HIDUP DAN

SUMBER DAYA ALAM

PENGENDALIAN DAN

EVALUASI

PEMBANGUNAN


PENGEMBANGAN SDMPRASARANA DAN

INFRASTRUKTUR

DATA, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN


EKONOMITATA RUANG DAN

PERTANAHAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG BIDANG BIDANG

EKONOMI,

PENGEMBANGAN SDM,

PEMERINTAHAN DAN

APARATUR

PRASARANA DAN

PENGEMBANGAN

WILAYAH

PENELITIAN,

PENGEMBANGAN,

PERENCANAAN DAN

EVALUASI

PEMBANGUNAN

KEPALA

SEKRETARIAT

JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

UPTD


4

b. Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan;

c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

6. Unit Pelaksana Teknis; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

melalui Sekretaris. Sub bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris. Sedangkan sub bidang-sub bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan,

Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci dan berpengaruh langsung terhadap

kinerja organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota

Bontang pada bulan Desember tahun 2018 tercatat sebanyak 48 orang pegawai yang terdiri dari

37 orang PNS dan 11 orang Non PNS.

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Bapelitbang terdiri dari 30 pria dan 18 wanita.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas adalah lulusan S1 (sebanyak 25 orang),

sisanya adalah S2 (11 orang), D3 (2 orang), SMA (10 orang). Data tersebut dapat dilihat dalam

tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

NO. JENIS KELAMIN TINGKAT PENDIDIKAN

TOTAL SD SMP SMA D1/D3 S1 S2

1 Pria 0 0 7 1 12 10 30

2 Wanita 0 0 3 1 13 1 18

Jumlah 0 0 10 2 25 11 48


5

Grafik 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Bapelitbang Kota Bontang

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bapelitbang Kota Bontang adalah: 1 (satu)

orang Eselon II; 4 (empat) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang

kepala bidang; 11 (sebelas) orang Eselon IV dan non eselon sebanyak 29 orang sebagaimana

disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Eselon

No Uraian Eselon II Eselon

III

Eselon

IV

Non

Eselon Jumlah

1 Kepala Badan 1 1

2 Sekretariat 1 2 9 12

3 Bidang Prasarana dan Pengembangan

Wilayah 1 3 7 11

4 Bidang Litbang, Perencanaan dan

Evaluasi Pembangunan 1 3 9 13

5 Bidang Ekonomi, Pengembangan

SDM, Pemerintahan dan Aparatur 1 3 6 10

6 Jabatan Fungsional 1 1

Jumlah 1 4 11 32 48

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota

Bontang, 2018

Sedangkan sebaran PNS berdasarkan pangkat/golongan dan status kepegawaian dapat

dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.3 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Status Kepegawaian

NO. GOLONGAN STATUS KEPEGAWAIAN

JUMLAH % PNS CPNS

1 Gol II 9 0 9 24,32

10; 21%

2; 4%

25; 52%

11; 23%

TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BAPELITBANG KOTA BONTANG TAHUN 2018

SD SMP SMA D1/D3 S1 S2


6

NO. GOLONGAN STATUS KEPEGAWAIAN

JUMLAH % PNS CPNS

2 Gol III 22 0 22 59,46

3 Gol IV 6 0 6 16,22

Jumlah 37 0 37 100

Grafik 1.2 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Status Kepegawaian

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pembangunan serta kualitas pelayanan yang

diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam semua sektor semakin meningkat mengingat

kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara semakin berkembang.

Konsekuensinya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah juga semakin besar.

Selain itu, otonomi daerah melimpahkan kewenangan dari pusat ke daerah dalam

memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal untuk tujuan kesejahteraan

masyarakat. Hal ini memberikan prospek dan peluang bagi daerah-daerah untuk

mengembangkan potensi wilayahnya, mengelola aset-aset yang dimiliki, sekaligus bisa

memperoleh hasil kekayaan secara penuh tanpa campur tangan pusat. Namun di sisi lain,

pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pengelolaan secara profesional dan akuntabel

dengan pengaturan melalui kebijakan-kebijakan yang konsisten dan tidak bertentangan dengan

sebagian besar aspirasi masyarakat dan stakeholder.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat dan tantangan pengelolaan otonomi daerah

tersebut, fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan menjadi semakin strategis

untuk mewujudkan perencanaan yang koordinatif, terarah, terpadu, serta partisipatif sehingga

0

5

10

15

20

25

Gol II Gol III Gol IV

PNS

CPNS


7

proses-proses perencanaan pembangunan secara kolektif dapat menyelesaian masalah dan

memenuhi harapan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, litbang berperan strategis dalam memperkuat

perencanaan. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan

kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul

di daerah dalam semua sektor pembangunan. Sehingga, litbang turut menentukan arah dan

strategi pembangunan melalui kebijakan yang didasari oleh kajian dan penelitian (research based

policy).

Pentingnya kelitbangan juga berdasarkan alasan teoretikal. Dalam konsep manajemen

strategis, litbang berperan dalam melakukan pemindaian (scanning) lingkungan internal dan

eksternal sebagai dasar perencanaan (planning by research), fungsi formulasi kebijakan

(formulating policy), dan fungsi kontrol (controlling).

F. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES) YANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang

menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota

Bontang adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan

Lembaga pemerintah senantiasa dituntut untuk melakukan penyesuaian peran seiring

dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi, baik dari lingkungan nasional

maupun global. Untuk mengantisipasi hal tersebut, peran penguatan kapasitas

kelembagaan menjadi unsur wajib yang harus diperhatikan.

Aspek-aspek yang harus menjadi perhatian terkait dengan penguatan kapasitas

kelembagaan di Bapelitbang adalah: pengembangan keterampilan dan kompetensi individu

(aparatur Perencana) sehingga masing-masing dapat melaksanakan tugas sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya; pengembangan budaya kerja, sistem, dan proses dalam


8

organisasi untuk mencapai tujuan; dan pengembangan serta penguatan jalinan keluar

dalam rangka menumbuhkembangkan kemitraan secara intensif, ekstensif, dan solid.

2. Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan berkualitas

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional pada pasal 31 : data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta

baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual yang diperoleh baik melalui

observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau

perangkat penyimpan lainnya. Hal ini berarti data yang diperoleh haruslah berupa fakta

bukan hasil manipulasi ataupun rekayasa. Dengan memiliki basis data dan informasi yang

valid dan terukur, maka proses perencanaan pembangunan yang baik dan komprehensif

akan menjadi titik penting untuk berhasilnya pembangunan.

Ketersediaan data yang aktual dan akurat amat dibutuhkan dan dapat digunakan

sebagai acuan dalam rangka menentukan perencanaan dan evaluasi program-program

pembangunan. Untuk mendapatkan data yang akurat ini pada level tertentu sangat sulit

diperoleh belum lagi ditambah dengan kesulitan mendapatkan data yang terbaru (up to

date). Tanpa data yang akurat dan up to date, hasil evaluasi dan perencanaan akan

menghasilkan data atau informasi yang keliru. Hal ini akan mengakibatkan salahnya

perencanaan maupun pengalokasian anggaran pembangunan untuk tahun berikutnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut terutama ditimbulkan karena kurangnya koordinasi

dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai institusi, diluar ketersediaan SDM maupun

biaya untuk proses pengumpulan dan pengolahan data yang terbatas.

3. Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk

mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain itu,

perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena

perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian,

pengarahan, pengendalian dan evaluasi.

Pendayagunaan informasi serta teknologi yang tepat juga akan sangat mempengaruhi

suatu proses pengambilan keputusan secara efektif serta akan mendukung proses

perencanaan secara keseluruhan. Optimalisasi sistem informasi perencanaan ditujukan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan kualitas perencanaan. Dan yang tidak kalah


9

pentingnya dalam proses perencanaan pembangunan adalah keterlibatan masyarakat

dalam perencanaan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Masyarakat

harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah baik dari tahap perencanaan,

tahap pelaksanaan, hingga tahap evaluasi.

Isu penting yang juga perlu diperhatikan adalah keterpaduan, konsistensi, dan

sinkronisasi antara aspek perencanaan dengan penganggaran, dan antar satuan unit kerja.

Hal ini sangat penting karena target capaian suatu program dan kegiatan dapat dicapai

melalui sinergi program dan kegiatan antar perangkat daerah. Idealnya, perencanaan dan

penganggaran harus terpadu, konsisten, dan sinkron antara tahap satu dengan yang lain,

karena penganggaran merupakan modal awal untuk mewujudkan target-target kinerja yang

direncanakan.

4. Efektivitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan

melalui kegiatan-kegiatan koreksi, evaluasi, dan penyesuaian selama pelaksanaan

program/kerja oleh Perangkat Daerah. Tidak efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi,

baik secara metodologi, pelaksanaan, maupun penggunaannya merupakan salah satu ciri

dari penyusunan perencanaan yang tidak tepat. Pengendalian dimaksudkan untuk

menjamin agar suatu program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan.

Sedangkan evaluasi merupakan tahapan membandingkan serangkaian kegiatan

antara realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana

dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan capaian perencanaan dalam pelaksanaan

setiap periode pembangunan daerah.

5. Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan

Penelitian dan pengembangan berperan strategis dalam memperkuat perencanaan.

Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan

yang tepat dapat menjadi rekomendasi untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di

daerah dalam semua sektor pembangunan. Sehingga, litbang turut menentukan arah dan

strategi pembangunan melalui kebijakan yang didasari oleh kajian dan penelitian (research

based policy).


10

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan,

Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dalam

bentuk aset sebagai berikut:

Tabel 1.4 Aset Bapelitbang Kota Bontang per 31 Desember 2018

Nama Bidang Barang Jumlah Barang Jumlah Harga

ASET TETAP

Tanah 0 0

Peralatan dan Mesin 861 5.119.545.573

- Alat-alat angkutan 20 2.013.061.300

- Alat-alat bengkel dan alat ukur 2 12.540.000

- Alat-alat kantor dan rumah tangga 815 2.758.969.003

- Alat-alat studio dan komunikasi 24 224.498.670

Gedung dan bangunan 0 0

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 0

Aset Tetap Lainnya 14 110.476.600

- Buku Perpustakaan 14 110.476.600

Konstruksi dalam pengerjaan 0 0

JUMLAH 875 4.501.833.573

ASET LAINNYA

Software/Aset Lainnya 8 2.866.693.522

Penghapusan/Aset Lain-Lain 113 232.327.385

JUMLAH 121 3.099.020.907

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Database Aset antara Bidang Kekayaan dan Aset BPKAD dan Bapelitbang Kota Bontang per 31 Desember 2018

Secara keseluruhan aset tersebut telah memadai dan mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Aset yang ada diupayakan maksimal

daya gunanya melalui pengecekan dan pemeliharaan. Selain itu, setiap tahun juga disusun

rencana kebutuhan barang dan aset kantor guna memastikan penyediaan yang efisien dan

pemanfaatan secara efektif.


11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih sebagaimana tercantum di dalam

RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 adalah: “Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim

Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan

Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya

manusia;

2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan

hidup; dan

3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan

perekonomian berbasis sektor maritim.

Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut di atas, serta urusan Penunjang yang

diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota

Bontang, maka fungsi dan tugas Bapelitbang terkait dengan misi 1, yaitu: “menjadikan Kota

Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia” Rumusan

tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2016-2021 untuk mendukung pencapaian Misi 1

dimaksud dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dengan Tugas Fungsi Bapelitbang

Misi Tujuan Sasaran

Misi 1: Menjadikan Kota Bontang

sebagai Smart City melalui

peningkatan kualitas sumber

daya manusia

Mengembangkan masyarakat dan

pemerintahan yang cerdas serta

kompetitif, berbasis informasi dan

teknologi

Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan yang

transparan, akuntabel, dan

partisipatif


12

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dan sasaran dalam Renstra Bapelitbang 2016-2021 (Reviu) disusun sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Bapelitbang

No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi

Kinerja

pada

awal

periode

RPJMD

Target Kinerja Sasaran pada Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Mewujudkan

perencanaan,

pengendalian, dan

evaluasi

pembangunan

daerah yang

berkualitas

Persentase

penjabaran Program

RPJMD ke dalam

Program RKPD

1. Terpenuhinya data

dan informasi

dalam penyusunan

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah yang

berkualitas

1. Persentase keterisian data

pembangunan dalam SIPD

90% 92% 94% 96% 98% 100%

Persentase capaian

kinerja sasaran

pembangunan

daerah/Sasaran

RPJMD

2. Persentase akurasi data SIPD 90% 90% 100% 100% 100% 100%

2. Terwujudnya

perencanaan yang

partisipatif,

akuntabel, sinergis

antar ruang, antar

waktu, dan antar

fungsi

pemerintahan

1. Persentase penjabaran Program

RPJMD ke dalam Program RKPD

79,9% 80% 85% 90% 100% 100%

2. Persentase penjabaran kegiatan

RKPD ke dalam APBD

80% 80% 85% 90% 95% 100%

3. Tingkat aspirasi masyarakat

melalui musrenbang yang

diakomodasi dalam RKPD

15% ≥ 25% ≥ 25% ≥ 25% ≥ 25% ≥ 25%

4. Tingkat partisipasi komponen

masyarakat dalam mengikuti

proses perencanaan

pembangunan

90% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Meningkatnya

sistem

pengendalian dan

1 Persentase capaian kinerja

sasaran pembangunan

daerah/Sasaran RPJMD

80% 80% 85% 90% 95% 100%


13

No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi

Kinerja

pada

awal

periode

RPJMD

Target Kinerja Sasaran pada Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

evaluasi kinerja

terhadap

pelaksanaan

rencana

pembangunan

2 Persentase Perangkat Daerah

yang berkinerja baik (realisasi

kinerja ≥ 76%)

80% 85% 90% 95% 100% 100%

4 Optimalisasi

penelitian dan

pengembangan

Tingkat aplikasi dokumen

penelitian dan pengembangan

dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

daerah

57% 60% 65% 67% 69% 70%

Tabel 2.3 Program/Kegiatan untuk Mencapai Tujuan/Sasaran

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Program Kegiatan

1 Mewujudkan

perencanaan,

pengendalian,

dan evaluasi

pembangunan

daerah yang

berkualitas

Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD

persen Program Pengembangan Data/Informasi

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Persentase akurasi data SIPD Persen


14


Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan

Persentase Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD persen Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD

persen Penetapan RKPD

Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD

persen Review RPJMD

Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan

persen Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi

Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-Kaltim

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan Kajian Potensi Bidang Ekonomi Kota Bontang

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat

Pemutakhiran Data Kemiskinan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah

Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Sistem Informasi Geospasial


15


Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum

Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan

Koordinasi Keterpaduan Wilayah Pesisir

Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air

Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD

persen Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Persentase PD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)

persen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Koordinasi TEPPA Kota Bontang

Optimalisasi penelitian dan pengembangan

Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

persen Program Pengembangan Data/Informasi

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan

Penunjang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran


16


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Kinerja Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Publikasi Kegiatan Pembangunan

Pelaksanaan Pameran Pembangunan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang tahun 2016-2021 sesuai dengan Keputusan

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang Nomor 014.1 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja

Utama Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:


17

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang Tahun 2016-2021

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN PENJELASAN

ALASAN FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6 7

1 Terpenuhinya data dan informasi

dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas


% Perencanaan pembangunan didasarkan

pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (UU No. 25 tahun 2014, pasal 31). Ketersediaan data yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan

perencanaan pembangunan

Tingkat keterisian data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) = jumlah elemen data

yang tersedia pada SIPD/jumlah elemen data yang seharusnya ada SIPD x 100%

Sistem Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD)

Persentase akurasi data SIPD % % = jumlah elemen data yang sesuai kondisi/jumlah elemen data yang tersedia x 100%

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

2 Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar

waktu, dan antar fungsi pemerintahan

Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD

% Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan; program-program dalam dokumen perencanaan jangka

panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah juga rencana tahunan (Permendagri 54 /2010)

% = jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan program RPJMD/jumlah total program RPJMD x 100%

Dokumen RPJMD dan RKPD


% Penjabaran kegiatan dalam RKPD ke dalam APBD menjamin

terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan

% = jumlah kegiatan yang dianggarkan dalam APBD/jumlah kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD x 100%

Dokumen RKPD dan Dokumen APBD


18

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN PENJELASAN

ALASAN FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN SUMBER DATA

1 2 3 4 5 6 7


% Aspiratif merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Bapelitbang sebagai lembaga perencana. Oleh

karenanya, dokumen perencanaan harus mencerminkan aspirasi masyarakat

% = jumlah aspirasi masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD/jumlah total aspirasi masyarakat x 100%

Data Musrenbang, e-planning


% Keterwakilan semua elemen masyarakat menjamin terpenuhinya aspek partisipatif dalam perencanaan

pembangunan.

% = jumlah komponen masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang/total jumlah komponen masryarakat yang harus hadir dalam Musrenbang x 100%

Data Musrenbang

3

Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan


% Pengendalian dan evaluasi diperlukan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah

% = jumlah indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target/jumlah total indikator kinerja sasaran pembangunan daerah

Dokumen LKPJ

Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi

kinerja ≥ 76%)

% Perangkat Daerah yang berkinerja baik akan

berkontribusi positif terhadap kinerja pembangunan daerah

% = jumlah Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)/total jumlah Perangkat

Daerah x 100%

Dokumen monitoring dan evaluasi

4 Optimalisasi penelitian dan pengembangan


% Penelitian dan pengembangan merupakan elemen kunci bagi organisasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya.

% = jumlah dokumen penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/jumlah total dokumen penelitian dan pengembangan x 100%

Monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan


19

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Bapelitbang 2018

Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target

Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas


persen 94% Program Pengembangan Data/Informasi

Tingkat akurasi data/informai

persen 100

Persentase akurasi data SIPD

Persen 100% Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Buku Database 8 Kelompok Data Informasi Pembangunan Daerah

dokumen 1


Persentase Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD

persen 85% Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Ketersediaan dokumen perencanaan

persen 100


persen 85% Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Laporan pelaksanaan kegiatan musrenbang tk kota

dokumen 1


persen 25% Penetapan RKPD Dokumen Peraturan Walikota tentang RKPD 2019

dokumen 1


persen 100% Review RPJMD Dokumen Review RPJMD

dokumen 1

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan

dokumen 1


20



Laporan Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan Pemprov Kaltim

dokumen 1

Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan

Laporan kegiatan koordinasi

dokumen 1


Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rakor Perencanaan Se-Kaltim

dokumen 1

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi

persen 100

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi

dokumen 1

Penyusunan Kajian Potensi Bidang Ekonomi Kota Bontang

Dokumen kajian potensi bidang ekonomi kota Bontang

dokumen 1


Laporan hasil monitoring

dokumen 1

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Meningkatnya efektivitas perencanaan sosial dan budaya

persen 100


Dokumen Monev Pengembangan SDM

dokumen 1


21


Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Laporan evaluasi penanggulangan kemiskinan

dokumen 1

Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat

Pelaksanaan Tatanan Kota Sehat

dokumen 8 tatanan

Pemutakhiran Data Kemiskinan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

dokumen 1


Laporan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur

dokumen 1

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Ketersediaan pranata tata ruang dan wilayah

persen 100

Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah

Laporan BKPRD Kota Bontang, bahan sosialisasi rencana tata ruang; dokumen Persetujuan Substansi Revisi RTRW Kota Bontang

dokumen 3

Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Sistem Informasi Geospasial

Pelatihan teknis, laporan

org,dokumen

60;1


22


Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Ketersediaan pranata perencanaan pengembangan infrastruktur prasarana wilayah dan sumber daya alam

Persen 100


Evaluasi Strategi Sanitasi Kota

dokumen 1


Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) bidang cipta karya

dokumen 1


Dokumen Pokja Urban LEDS

dokumen 1

Koordinasi Keterpaduan Wilayah Pesisir

ICM plice forum, baseline assessment report, risk/vulnerability assessment repport, state of cost report, ICM monitoring dan evaluasi report

orang, dokumen, dokumen, dokumen, dokumen

100;1;1;1;1


Dokumen Pokja GNKPA

dokumen 1



persen 85% Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan

persen 100

Persentase PD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)

persen 90% Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dokumen LKPJ

dokumen 1


23


Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Laporan Monev

dokumen 2

Koordinasi TEPPA Kota Bontang Informasi penyerapan penyelenggaraan APBD TEPRA Pusat

persen 100



persen 65% Program Pengembangan Data/Informasi

Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

persen 100

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

Laporan koordinasi penelitian dan pengembangan

dokumen 1

Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Dokumen roadmap sistem inovasi daerah ( SIDa )

dokumen 1

Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang difasilitasi

kegiatan 1

Penunjang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

persen 100


24


Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan yang memenuhi ketentuan perijinan dan perpajakan

unit 22

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor; kelengkapan printer

jenis; jenis

36;27

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan

jenis 15


Jenis peralatan kantor dan perlengkapan kantor

sewa mesin fotocopy; sewa bunga; AC; notebook; printer

1;2;3;1

Penyediaan Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman rapat dan tamu

bulan 12

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan

Perjalanan dinas

186

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran

Jumlah Non PNS orang 11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Persen 100

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan operasional

Unit mobil; unit motor

2;3


25


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara

Unit mobil; unit motor

12;15

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jenis peralatan gedung yang dipelihara

jenis 2

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kedisiplinan aparatur

persen 100

Peningkatan Kinerja Aparatur Jumlah aparatur yang menerima tunjangan kinerja

orang 37

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Pakaian Dinas Harian Waskat

pasang 52

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Persen 30

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal

orang 10

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Terpublikasinya informasi pembangunan

persen 100

Publikasi Kegiatan Pembangunan Publikasi di media massa

tahun 1

Pelaksanaan Pameran Pembangunan

Keikutsertaan dalam Bontang City Carnival 2018

event 1


26

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada prinsipnya adalah penugasan dari pimpinan instansi yang lebih

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai indikator kinerja. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, perjanjian

kinerja merupakan penugasan kepala daerah kepada kepala Perangkat Daerah untuk

melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Kepala Daerah) untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja (PK) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan tahun 2018

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (5)

1

Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas


94%

Persentase akurasi data SIPD 100%

2


Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD 85%

Persentase Penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD 85%

Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD 25%

Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan 100%

3



85%

Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)

90%

4


Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 65%

No Program Anggaran Ket

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.981.209.270 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 935.302.000 APBD


27

No Program Anggaran Ket

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 230.738.000 APBD

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp 50.000.000 APBD

5 Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Rp 85.000.000 APBD

6 Program Pengembangan Data/Informasi Rp 383.365.200 APBD

7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 747.825.000 APBD

8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 239.750.000 APBD

9 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp 404.210.500 APBD

10 Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Rp 321.507.500 APBD

11 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Rp 418.700.000 APBD

12 Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Rp 142.550.000 APBD

Total Anggaran Rp 5.940.157.470

Alokasi anggaran belanja Bapelitbang Kota Bontang sesuai Perubahan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA) 2018 sebesar Rp11.345.517.392,00 yang terdiri atas

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5.405.359.922,00 dan Belanja Langsung sebesar

Rp5.940.157.470,00.

Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Persentase 1 Terpenuhinya data dan informasi dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

19.750.000 0,33

2 Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan

1.953.035.500 32,88

3 Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

321.507.500 5,41

4 Optimalisasi penelitian dan pengembangan 363.615.200 6,12

Penunjang 3.282.249.270 55,26

Total 5.940.157.470 100,00


28

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2018 Inspektorat Kota Bontang telah melakukan evaluasi atas implementasi

sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya (2017) dengan hasil

sebagai berikut :

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya

No Komponen yang dinilai Bobot Nilai Hasil Evaluasi

Tahun 2016 Tahun 2017

a. Perencanaan Kinerja 30 24,45 24,66

b. Pengukuran Kinerja 25 19,38 20.63

c. Pelaporan kinerja 15 12,04 12,54

d. Evaluasi Internal 10 7,43 6,95

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

20 14,50 13,29

Nilai Hasil Evaluasi 100 77,80 78,06

Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB BB

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian, dan

Pengembangan termasuk dalam kategori BB (>70-80) dengan interpretasi sangat baik,

akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Bersama dengan

hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Kota Bontang memberikan rekomendasi yang kemudian

ditindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No Rekomendasi Tindak Lanjut

1 Melakukan perbaikan perencanaan kinerja

a melakukan perbaikan kualitas Renstra: melakukan reviu Sasaran Renstra yang bukan merupakan core business Perangkat Daerah dan belum berorientasi outcome beserta indikator kinerjanya.

Telah dilakukan reviu Renstra dengan memperbaiki rumusan Sasaran Renstra yang bukan merupakan core business Perangkat Daerah dan belum berorientasi outcome beserta indikator kinerjanya.

B Melakukan perbaikan implementasi dokumen Renstra dengan melakukan monitoring target jangka menengah dan

Telah disusun SOP dan dilakukan monitoring dan evaluasi atas


29

No Rekomendasi Tindak Lanjut

tindak lanjut hasil monitoringnya dan mendokumentasikannya

capaian target jangka menengah (untuk tahun berjalan) secara periodik (per triwulan)

c Melakukan perbaikan implementasi dokumen RKT, yaitu bahwa target kinerja yang diperjanjikan dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan serta dijadikan dasar penghargaan reward and punishment.

Target kinerja yang diperjanjikan telah dijadikan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan dan mengevaluasi kegagalan/permasalahan.

2

Melakukan perbaikan pengukuran kinerja:

a Melakukan perbaikan pengukuran kualitas: pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi beserta analisa capaiannya dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran).

Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi beserta analisis capaiannya telah dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, dan semesteran)

b Melakukan perbaikan implementasi pengukuran kinerja: hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan untuk dasar penilaian kinerja dan pemberian penghargaan (reward) serta hukuman (punishment), pengukuran kinerja atas Rencana Aksi dapat digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala, dan melakukan reviu IKU yang diselaraskan dengan hasil reviu Renstra Perangkat Daerah.

Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi telah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. Reviu IKU telah dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang Nomor 014.1 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2016-2021. Reviu ini sudah diselaraskan dengan reviu Renstra.

3 Melakukan perbaikan pelaporan kinerja

a Melakukan perbaikan penyajian informasi kinerja: Laporan Kinerja menyajikan realisasi atau capaian organisasi/instansi dibandingkan dengan realisasi atau capaian organisasi/instansi yang sejenis/setara/sekelas

Mengumpulkan informasi mengenai realisasi atas capaian organisasi/instansi sejenis

b Melakukan pemanfaatan informasi kinerja dalam pemberian reward and punishment

Mengintegrasikan informasi kinerja (PK Individu) ke dalam SKP Tahunan dan Bulanan yang capaian realisasinya dijadikan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja

4 Melakukan perbaikan evaluasi internal

a Melakukan pemantauan Rencana Aksi yang dilaksanakan secara periodik dengan menyajikan analisis capaiannya dan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan kinerja serta mendokumentasikan hasilnya

Telah dilakukan pemantauan atas Rencana Aksi secara periodik dan analisis capaiannya digunakan untuk perbaikan kinerja selanjutnya

b Melampirkan dokumentasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas rencana aksi

Melakukan dokumentasi atas tindak lanjut rekmendasi hasil evaluasi atas Rencana Aksi


30

B. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dan realisasinya. Pengukuran kinerja Bapelitbang per triwulan

tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Bapelitbang Per Triwulan Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan

Triwulanan Target Realisasi % Capaian

1 Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas


persen 94 Triwulan 1 - - -

Triwulan II - - -

Triwulan III 50 30 60

Triwulan IV 94 93,72 99,70

Persentase akurasi data SIPD persen 100 Triwulan 1 - - -

Triwulan II - - -


Triwulan IV 100 100 100

2 Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan



Triwulan II 85 70 81

Triwulan III - - -

Triwulan IV 85 75,47 88,79



Triwulan II - - -

Triwulan III 85 80 94,11


31

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan

Triwulanan Target Realisasi % Capaian

Triwulan IV 85 95,83 112,74


persen 25 Triwulan 1 25 15,5 62

Triwulan II 25 23,75 95

Triwulan III - - -

Triwulan IV - - -


persen 100 Triwulan 1 100 100 100

Triwulan II - - -

Triwulan III - - -

Triwulan IV - - -

3 Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan



Triwulan II 30 20 67


Triwulan IV 85 59,09 69,52



Triwulan II - - -

Triwulan III - - -

Triwulan IV 90 100 111,11




Triwulan II - - -

Triwulan III - - -

Triwulan IV 65 66,03 101,58


32

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 6 6

1



94% 93,72% 99,70%

Persentase akurasi data SIPD 100% 100% 100%

2


Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD 85% 75,47% 88,79%

Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD 85% 95,84% 112,75%


25% 23,75% 95%


100% 100% 100%

3



85% 59,09% 69,52%


90% 100% 111,11%



65% 66,03% 101,58%

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian atas sasaran-sasaran strategis dapat dijelaskan melalui pencapaian

indikator kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah

sebagai berikut :

Sasaran 1: Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola

dalam sistem informasi pembangunan daerah. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)


33

membantu penyediaan data dan informasi pembangunan daerah, penyusunan perencanaan,

pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara elektronik.

SIPD bertujuan untuk: 1) meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan

daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, 2) mengoptimalkan

pengumpulan, pengisian, dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan

daerah, serta 3) membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai

dasar input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah.

Capaian indikator sasaran 1 terkait data pembangunan adalah:

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Dari 3.106 item data dalam SIPD yang harus diisi, terdapat 2.911 item yang bisa

didapatkan datanya.

Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD dihitung sebagai berikut:

= 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑆𝐼𝑃𝐷

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑆𝐼𝑃𝐷 𝑥 100%

= 2911

3106 𝑥 100%

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase

Capaian

1 2 3 4 5=(4/3)*100%


persen 94 93,72 99,70

Persentase akurasi data SIPD persen 100 100 100

Indikator Kinerja Satuan Realisasi

2016 Realisasi

2017 Realisasi

2018

Persentase Peningkatan atau

(Penurunan) Tahun 2018

1 2 3 4 5 6=(5-4)/4*100%


persen 90 96 93,72 (2,38)


persen - - 100 -


34

= 93,72%

Sedangkan persentase akurasi SIPD dihitung sebagai berikut:

= 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑥 100%

= 2911

2911 𝑥 100%

= 100%

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh faktor:

a. Koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah selaku penyedia data.

b. Dukungan sistem dari Kemendagri melalui http://sipd.bangda.kemendagri.go.id

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah:

a. Pada tahun 2017 diterapkan SIPD dengan konsep baru dengan struktur elemen data yang

berbeda. Data tidak lagi berdasarkan kelompok namun dibagi berdasarkan urusan (wajib,

pilihan, dan data umum). Perubahan di atas juga terjadi pada banyak item data yang harus

dirinci per kecamatan sementara selama ini tidak pernah dilakukan. Perubahan OPD pada

Pemerintah Kota Bontang mengakibatkan pemetaan (mapping) data mengalami perubahan.

b. Beberapa elemen data tidak dapat disediakan oleh Perangkat Daerah karena ketiadaan

anggaran.

c. Kurangnya koordinasi internal pada beberapa Perangkat Daerah sehingga pengelola data

SIPD sulit mendapatkan data yang diperlukan.

Untuk mengatasi kendala di atas, Subbid Data, Penelitian, dan Pengembangan

melakukan hal-hal berikut ini:

a. Pemetaan ulang data SIPD dengan melibatkan seluruh bidang pada Perangkat Daerah (tidak

hanya pengelola SIPD).

Indikator Kinerja Satuan Realisasi s/d 2018

Target Akhir Renstra

Persentase Capaian

1 2 3 4 5=(3/4)*100%


persen 93,72 100 93,72

Persentase akurasi data SIPD persen 100 100 100


35

b. Memastikan agar Perangkat Daerah menganggarkan kegiatan apabila elemen data dimaksud

memerlukan anggaran tersendiri.

c. Merintis pemetaan ulang data SIPD yang terintegrasi dengan data geospasial dan data lain,

termasuk rencana pengembangan aplikasi data dan statistik terpadu (SIMPATIKU).

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan kegiata dan melalui Program Pengembangan

Data/Informasi dengan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Tabel 3.8 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 1

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Persentase

Capaian Kinerja

Persentase Capaian

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 (3-4)



99,70 94,94 4,76


100 94,94 5,06

Sasaran 2: Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar

ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018


Capaian

1 2 3 4 5=(4/3)*100%

Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD

Persen 85 75,47 88,79


Persen 85 95,84 112,75


Persen 25 23,75 95


Persen 100 100 100


36


Dalam dokumen RKPD Kota Bontang Tahun 2018 (Perubahan) terdapat 160 program.

Di luar program tersebut, terdapat beberapa program yang tidak sesuai dengan program yang

telah direncanakan pada tahun 2018 dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021. Program-program

ini merupakan respon atas dinamika pembangunan yang berkembang untuk lebih

mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan jangka pendek atau menyesuaikan dengan

perubahan kebijakan. Sedangkan jumlah program yang telah direncanakan pada tahun 2018

dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021 adalah 212.

Pengukuran persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dilakukan sebagai

berikut:

=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝐾𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑒𝑛𝑎𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑒𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑥 100%

= 160

212 𝑥 100%

= 75,47%


Indikator ini dihitung sebagai berikut:

= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑃𝐵𝐷

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝐾𝑃𝐷 𝑥 100%

= 1956

2041 𝑥 100%

= 95,84%



= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑘𝑜𝑚𝑜𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝐾𝑃𝐷

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑥 100%

= 95

400 𝑥 100%

= 23,75%


37



= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑀𝑢𝑠𝑟𝑒𝑛𝑏𝑎𝑛𝑔

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑀𝑢𝑠𝑟𝑒𝑛𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑥 100%

= 17

17 𝑥 100% = 100%

Untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pihak Bapelitbang mengundang

seluruh pemangku kepentingan. Komponen masyarakat yang diundang (17 komponen) dan

kehadirannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Kehadiran Komponen Masyarakat dalam Musrenbang

No Komponen Masyarakat Kehadiran

1 Unsur pimpinan daerah √

2 DPRD √ 3 Perangkat Daerah √ 4 Delegasi Kecamatan √ 5 Lembaga Hukum √ 6 Militer dan Kepolisian √ 7 Instansi vertikal terkait √ 8 Perusahaan √ 9 Perguruan tinggi dan himpunan mahasiswa √ 10 Perwakilan sekolah √ 11 Perbankan √ 12 Perusda √ 13 Perempuan √ 14 Forum Anak √ 15 Media √ 16 Kadin dan Gapensi √ 17 LPM √

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya


2016 Realisasi

2017 Realisasi

2018


(Penurunan)

1 2 3 4 5 6=(5-4)/4*100%


persen 79,9 65,84 75,47 14,63


38

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terjadi peningkatan pada

indikator “Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD” dan “Tingkat

aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD”. Indikator “Persentase

penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD” tidak dapat diperbandingkan karena merupakan

indikator baru.

Grafik 3.1 Perbandingan capaian persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD

Tahun 2017 merupakan titik terendah APBD dalam sejarah Kota Bontang sampai sejauh

ini sehingga dalam proses perencanaan terdapat program-program yang harus dihapus karena

keterbatasan anggaran. Pada tahun 2018, APBD mengalami peningkatan dan jumlah program

yang dapat diselenggarakan juga meningkat. Sebagai gambaran dapat dilihat dalam tabel

Rencana Belanja Daerah Tahun 2018:

Tabel 3.12 Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2015-2018

Uraian Realisasi Tahun

2015

Realisasi Tahun

2016

Penetapan Tahun

2017

Proyeksi Tahun

2018

Belanja 1.664.595.109.458 1.136.526.669.836 906.130.265.473 947.390.000.000

Belanja Tidak Langsung

436.074.019.636 425.060.488.148 337.588.231.030 330.975.000.000

Belanja Langsung

1.228.521.089.822 711.466.181.688 568.542.034.443 648.622.461.500

Sumber: Dokumen RKPD Kota Bontang Tahun 2018

87,6879,9

65,8475,47

0

20

40

60

80

100

2015 2016 2017 2018



persen - - 95,84 -


persen - 15,5 23,75 53,23


persen - 100 100 0


39

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target Renstra, capaian indikator kinerja sasaran 2 sampai

dengan tahun 2018 sudah cukup baik, kecuali indikator “Persentase penjabaran program RPJMD

ke dalam program RKPD” .

Faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah :

a. Proses perencanaan dari awal sampai dengan akhir telah dilaksanakan sesuai dengan

amanat perundang-undangan sehingga setiap tahap perencanaan telah dijalani sesuai

dengan template dan waktu yang diamanatkan.

b. Proses perencanaan dengan sistem bottom up telah dilaksanakan di tahap awal perencanaan

untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Hal ini dapat dilihat dalam

proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat RT, kelurahan,

kecamatan, sampai dengan tingkat kota sehingga aspirasi dari masyarakat dapat ditampung

dan diintegrasikan dalam proses perencanaan.

c. Sistem aplikasi perencanaan yang telah terbentuk secara sistematis, sederhana, dan akurat

sehingga mempermudah dalam pengolahan data. Hal ini ditunjang oleh adanya aplikasi

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (e-planning).

d. Faktor pendukung lainnya juga terkait dengan peran Bapelitbang dalam melakukan proses

asistensi dan verifikasi usulan Rencana Kerja (Renja) PD yang merupakan bagian dalam

proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sedangkan faktor yang menghambat pencapaian sasaran ini adalah:

a. Program-program yang direncanakan dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021 disusun pada

tahun 2016 sebelum pembentukan OPD baru. Pada pelaksanaannya, beberapa program



Persentase Capaian

1 2 3 4 5=(3/4)*100%


persen 75,47 100 75,47


persen 95,84 100 95,84


persen 23,75 ≥ 25% 95


persen 100 100 100


40

tidak lagi sesuai dengan tugas fungsi dan kebutuhan riil Perangkat Daerah. Hal seperti ini

terutama dialami oleh Perangkat Daerah yang mengalami pemecahan atau penggabungan.

b. Program-program dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021 disusun dengan asumsi nilai

APBD yang lebih tinggi daripada APBD pada tahun 2018 (setelah mengalami penurunan

drastis pada tahun 2017).

Solusi atas permasalahan tersebut adalah reviu terhadap RPJMD Kota Bontang 2016-

2021 untuk menata program-program yang ada agar lebih tepat sasaran. Selain itu, perencanaan

dan penganggaran dilakukan berdasarkan prioritas sehingga target kinerja daerah diharapkan

tetap tercapai.

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan

sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

b. Penetapan RKPD.

c. Review RPJMD.

d. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan.

e. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan

Keuangan Provinsi.

f. Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan.

g. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-

Kaltim.

2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

b. Penyusunan Kajian Potensi Bidang Ekonomi Kota Bontang.

c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi.

3) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

c. Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat.

d. Pemutakhiran Data Kemiskinan Kota Bontang.

e. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

4) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

a. Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah.


41

b. Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Sistem Informasi Geospasial.

5) Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

a. Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum.

b. Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

c. Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan.

d. Koordinasi Keterpaduan Wilayah Pesisir.

e. Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air.

Tabel 3.14

Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 2


Capaian Kinerja

Persentase Capaian

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 (3-4)



88,79 78,80 9,99


112,75 78,80 33,95


95 78,80 16,2


100 97,34 2,66

Sasaran 3: Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap

pelaksanaan rencana pembangunan



Capaian

1 2 3 4 5=(4/3)*100%

Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD Persen 85 59,09 69,52

Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%) Persen 90 100 111,11


42

Sedangkan capaian kinerja sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan untuk Semua

1 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas

Tahun 10,41 10,70 102,7 %

2 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 12,86 12,88 100,15 %

2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan untuk Semua

3 Angka Kematian Bayi Rasio 7 10 94 %

4 Angka Kematian Ibu Rasio 123 77 207,7 %

5 Prevalensi Balita Gizi Kurang Persen <2 0,14 193 %

6 Angka Harapan Hidup Tahun 73,95 73,69 99 %

3 Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial

7 Tingkat Kemiskinan Persen 4,62 16,23 54,41 %

8 Tingkat Pengangguran Persen 11,06 12,44 88,90 %

4 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

9 Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Nilai B (66,25)

B (65,81)

99,33 %

10 Nilai LPPD Nilai ST (3,1600)

ST (3,2736)

103,59 %

11 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 81,48 78,99 96,94 %

12 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks B

B (64,14)

100 %

13 Nilai Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi)

Poin/skor 3,3 3,68 111,51 %

5 Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi

14 Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik

Persen 96,35 99,51 103,28%

15 Cakupan Penanganan Sampah Persen 78,45 95 121,09 %

6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman

16 Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Ha 14,4 26,13 55,10 %

7 Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum

17 Cakupan Pelayanan Air Minum

Persen 98,04 99,52 101,50 %

8 Terselesaikannya Permasalahan Banjir

18 Luas Wilayah Tergenang Ha 28,83 29,19 98,76 %

9 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas

19 Pertumbuhan PDRB Non Migas

Persen 3 - 5 6,52 130,4 %

10 Tersedianya Infrastruktur Kota yang Memadai untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi Kota

20 Panjang Jalan Kondisi Baik Persen 90,63 99,35 109,62 %

21 Jumlah sarana perdagangan/pasar

Unit 3 1 33,33 %

22 Jaringan gas rumah tangga Kelurahan 14 14 100%

Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD dihitung

dengan:

= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%


43

= 13

22 𝑥 100%

= 59,09%

Sedangkan persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)

dihitung dengan :

= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑘 (𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 ≥76%)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%

=29

29 𝑥 100%

= 100%

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.18


Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini, antara lain:

a. Adanya peraturan baru terkait perencanaan termasuk monitoring dan evaluasi perencanaan

yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

b. Adanya faktor eksternal yang berpengaruh terhadap capaian beberapa indikator kinerja

daerah seperti: tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kawasan perumahan dan

permukiman kumuh, yaitu tingkat migrasi yang cukup tinggi namun tidak diimbangi dengan

keahlian.


2016 Realisasi

2017 Realisasi

2018


(Penurunan)

1 2 3 4 5 6=(5-4)/4*100%


Persen - 63 59,09 (6,21)


Persen - 89,66 100 11,53



Persentase Capaian

1 2 3 4 5=(3/4)*100%


Persen 59,09 100 59,09


Persen 100 100 100


44

c. Indikator jumah sarana perdagangan/pasar berhubungan dengan ketersediaan anggaran dan

hal-hal teknis terkait.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah:

a. Mempelajari secara paripurna peraturan baru terkait monitoring dan evaluasi perencanaan

pembangunan.

b. Memprioritaskan penanganan kemiskinan, pengangguran, dan penanganan kawasan kumuh.

c. Mencari sumber pendanaan baru secara kreatif, misalnya kolaborasi dengan perusahaan

melalui CSR.

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Evaluasi

Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan:

a. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

b. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

c. Koordinasi TEPPA Kota Bontang



Capaian Kinerja

Persentase Capaian

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 (3-4)



69,52 98,97 -29,45


111,11 98,97 12,14

Sasaran 4: Optimalisasi penelitian dan pengembangan



Capaian

1 2 3 4 5=(4/3)*100%


Persen 65 66,03 101,58


45

Selama ini Perangkat Daerah menyelenggarakan sendiri kegiatan penelitian dan

pengembangan melalui penyusunan kajian/naskah akademik bekerja sama dengan perguruan

tinggi/lembaga lain. Hasil kajian tersebut tidak seluruhnya ditindaklanjuti. Fungsi penelitian dan

pengembangan pada Bapelitbang diarahkan untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan

kelitbangan sehingga dapat diterapkan dan memberikan manfaat dalam perencanaan dan

pembangunan daerah. Sebagai fungsi baru, langkah awal yang dilakukan adalah inventarisasi

data kajian/litbang pada perangkat daerah untuk menghitung tingkat aplikasi dokumen penelitian

dan pengembangan.

Dari 418 dokumen, terdapat 276 yang ditindaklanjuti. Tingkat aplikasi dokumen penelitian

dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dihitung

sebagai berikut:

= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥 100%

= 276

418 𝑥 100%

= 66,03%

Tabel 3.21

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2018 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.22



2016 Realisasi

2017 Realisasi

2018


(Penurunan)

1 2 3 4 5 6=(5-4)/4*100%


persen - 65,07 66,03 1,48



Persentase Capaian

1 2 3 4 5=(3/4)*100%


persen 65,07 70 92,96


46

Permasalahan yang dihadapi terkait pencapaian indikator ini adalah:

a. Fungsi penelitian dan pengembangan masih baru sehingga masih banyak hal yang harus

disiapkan dan dipelajari.

b. Belum adanya roadmap/peta jalan/rencana induk yang dapat memberikan arah bagi kegiatan

kelitbangan di masa yang akan datang.

Solusi untuk permasalahan tersebut adalah:

a. Mengumpulkan informasi kelitbangan sebanyak-banyaknya lewat berbagai media baik

mengenai payung hukum, tata kelola, maupun best practices yang ada.

b. Berkoordinasi dengan Kemendagri pada Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP).

c. Merencanakan penyusunan roadmap/Rencana Induk Kelitbangan pada tahun 2019.

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui program Program Pengembangan

Data/Informasi dengan kegiatan:

a. Koordinasi Penelitian dan Pengembangan.

b. Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

c. Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan.



Capaian Kinerja

Persentase Capaian

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 (3-4)



101,58 91,89 9,69

D. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran belanja Bapelitbang Kota Bontang sesuai Perubahan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA) 2018 sebesar Rp11.345.517.392,00 yang terdiri atas

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5.405.359.922,00 dan Belanja Langsung sebesar

Rp5.940.157.470,00. Realisasi belanja sebesar Rp10.103.035.499,00 yang terdiri atas Belanja


47

Tidak Langsung sebesar Rp4.763.070.952,00 (88,12%) dan Belanja Langsung sebesar

Rp5.339.964.547,00 (89,90%).

Realisasi anggaran (berdasarkan DPA Perubahan) yang di gunakan untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan data pada tabel berikut ini:

Tabel 3.24

Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Anggaran

Pagu Anggaran Realisasi %

1 2 3 8 9 10 11

1



PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

19.750.000 18.750.000 94,94

2



PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

681.675.000 323.766.370 47,50

PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

239.750.000 230.679.250 96,22

PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

404.210.500 397.633.634 98,37

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

142.550.000 137.087.500 96,17

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

418.700.000 397.633.634 94,35



66.150.000 58.000.000 97,34


3



PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

321.507.500 318.187.500 98,97



48

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Anggaran


1 2 3 8 9 10 11




363.615.200 334.123.845 91,89

Penunjang PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.981.209.270 1.539.920.528 97,14

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

935.302.000 870.580.166 93,08

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

230.738.000 228.146.100

98,88

PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

85.000.000 73.900.000 86,94

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

50.000.000 25.100.000 50,20

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Per Program Kegiatan Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran


1 2 3 8 9 10 11

1




19.750.000 18.750.000 94,94

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

19.750.000 18.750.000 94,94

2




681.675.000 323.766.370 47,50

Penetapan RKPD 59.575.000 49.475.000 83,05

Review RPJMD 385.750.000 58.875.000 15,26

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

58.300.000 42.900.000 73,58


19.000.000 18.062.500 95,07

Koordinasi Forum Multi Stake

Holder CSR Perusahaan 15.950.000 15.400.000 96,55


49



1 2 3 8 9 10 11


143.100.000 139.053.870 97,17

PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

239.750.000 230.679.250 96,22

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Ekonomi 8.000.000 5.197.500 64,97

Penyusunan Kajian Potensi

Bidang Ekonomi Kota Bontang 206.625.000 206.625.000 100,00


25.125.000 18.856.750 75,05

PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

404.210.500 397.633.634 98,37


41.755.000 41.089.750 98,41

Koordinasi Pelaksanaan Forum

Kota Sehat 217.878.000 214.182.134 98,30

Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah 12.850.000 10.837.500 84,34

Pemutakhiran Data Kemiskinan 121.080.000 121.080.000 100,00


10.647.500 10.444.250 98,09

PROGRAM PERENCANAAN

PENGEMBANGAN WILAYAH 418.700.000 397.633.634 94,35

Koordinasi Penyusunan

Jaringan Informasi Geospasial 91.020.000 82.100.000 90,20

Koordinasi Penataan Ruang dan

Tanah 327.680.000 312.945.000 95,50

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

142.550.000 137.087.500 96,17


45.625.000 45.625.000 100,00


17.550.000 17.550.000 100,00


25.275.000 24.600.000 97,33

Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir

32.875.000 28.875.000 87,83


21.225.000 20.437.500 96,29


66.150.000 58.000.000 97,34


Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

66.150.000 64.389.750 97,34


50



1 2 3 8 9 10 11


3



PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

321.507.500 318.187.500 98,97


Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

26.950.000 26.900.000 99,81

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

38.270.000 37.550.000 98,12

Koordinasi TEPPA Kota Bontang

256.287.500 253.737.500 99,01




363.615.200 334.123.845 91,89

Koordinasi Penelitian dan

Pengembangan

17.225.000 12.877.500 74,76

Penyusunan Road Map Sistem

Inovasi Daerah (SIDa) 243.265.000 233.731.145 96,08

Fasilitasi Penelitian dan

Pengembangan 103.125.200 87.515.200 84,86

Penunjang PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.981.209.270 1.539.920.528 97,14

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Perizinan Kendaraan Bermotor 31.130.000 13.462.720 43,25

Penyediaan Alat Tulis Kantor 47.585.400 46.650.100 98,03

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan 48.952.500 47.629.950 97,30


141.020.000

137.137.000

97,25

Penyediaan Makanan dan

Minuman 104.482.500 104.272.500 99,80

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 1.325.441.870 1.297.732.162 97,91

Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi /Teknis Perkantoran

282.597.000 277.691.000 98,26

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

935.302.000 870.580.166 93,08

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional 561.920.000 522.575.000 93,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 358.382.000 333.205.166 92,97


51



1 2 3 8 9 10 11

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor 15.000.000 14.800.000 98,67

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

230.738.000 228.146.100

98,88

Peningkatan Kinerja Aparatur 196.218.000 196.218.000

100,00

Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

34.520.000 31.928.100 92,49

PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

85.000.000 73.900.000 86,94

Pelaksanaan Pameran

Pembangunan 25.000.000 24.000.000 96,00

Publikasi Kegiatan

Pembangunan 60.000.000 49.900.000 83,17

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

50.000.000 25.100.000 50,20

Pendidikan dan Pelatihan Formal

50.000.000 25.100.000 50,20

Tabel 3.26 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

Kode Rekening

Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

Rp %

1 2 3 8 9

5 BELANJA DAERAH 11.345.517.392 10.103.035.499 89,05

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.405.359.922 4.763.070.952 88,12

5.1.1 Belanja Pegawai 5.405.359.922 4.763.070.952 88,12

5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 2.286.760.428 2.127.472.340 93,03

5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 3.118.599.494 2.635.598.612 84,51

5.2 BELANJA LANGSUNG 5.940.157.470 5.339.964.547 89,90

5.2.1 Belanja Pegawai 356.703.000 349.153.000 97,88

5.2.1.01 Honorarium PNS 10.285.000 6.485.000 63,05

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 150.200.000 146.450.000 97,50

5.2.1.06 Tunjangan Kinerja 196.218.000 196.218.000 100,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.722.874.470 4.174.509.547 88,39

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 83.235.400 77.100.100 92,63

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 60.490.000 58.468.870 96,66

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 438.762.200 416.720.626 94,98

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 224.092.000 206.236.686 92,03

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 208.075.600 168.402.950 80,93

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000 0 0

5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

48.500.000 47.000.000 96,91

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 721.427.500 663.875.725 92,02


52

Kode Rekening

Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018

Rp %

1 2 3 8 9

5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 33.800.000 31.208.100 92,33

5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 10.000.000 9.817.500 98,17

5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

9.000.000 9.000.000 100,00

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.467.551.770 1.427.712.790 97,29

5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS

99.000.000 68.000.000 68.69

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 179.400.000 154.211.200 85,96

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1.065.040.000 764.255.000 71,76

5.2.2.23 Belanja Kepesertaan 17.500.000 17.500.000 100,00

5.2.2.35 Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat

55.000.000 55.000.000 100,00

5.2.3 Belanja Modal 860.580.000 816.302.000 94,85

5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor

561.920.0000 522.575.000 93,00

5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

12.000.000 12.000.000 100,00

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 85.520.000 83.137.000 97,21

5.2.3.13 Belanja Modal Aset Tak Berwujud 201.140.000 198.590.000 98,73

Tabel 3.27 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan Bapelitbang 2018

Tahun Anggaran Belanja

Realisasi Nilai Efisiensi Persentase Total APBD Non Gaji

Belanja Pegawai Belanja Gaji dan

Tunjangan

2017 6.857.601.957 6.299.073.988 558.527.969 91,86 3.520.243.658 2.460.838.658

2018 11.345.517.392 10.103.035.499 1.242.481.893 89,05 5.405.359.922 2.286.760.428

Tahun Total Program Kegiatan yg dilakukan

Program Kegiatan

2017 12 26

2018 12 44


53

BAB IV

PENUTUP

Dari keseluruhan sasaran strategis pada umumnya telah memenuhi capaian target sasaran

pada tahun 2018. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan visi dan misi

organisasi. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas telah memberikan

pelajaran yang sangat berharga bagi Bapelitbang Kota Bontang untuk meningkatkan kinerja di masa-

masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi

pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat

memacu program pembangunan di Kota Bontang. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja

Bapelitbang Kota Bontang dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 hasil capaian kinerja sasaran

yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bapelitbang Kota

Bontang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen

aparatur, masyarakat, serta dunia usaha sebagai bagian integral dari sistem perencanaan

pembangunan.

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan

tantangan bagi Bapelitbang Kota Bontang dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang

akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bapelitbang Kota

Bontang, sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah

untuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:

a. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencana serta

menambah aparatur fungsional khusus di bidang perencanaan;

b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan

profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;

c. Mengupayakan penerapan reward and punishment secara proporsional;

d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisis pembangunan untuk mendukung kualitas

perencanaan;


54

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan.

2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan di dalam

dokumen perencanaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan

Perangkat Daerah pada tahun mendatang.

3. Melakukan sinkronisasi dan komitmen yang kuat dalam penyusunan program kerja/anggaran

antara pola top down dengan bottom up sehingga mencerminkan semua kebutuhan organisasi

yaitu kebutuhan Pemerintah Kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan serta aspirasi

dari masyarakat luas dapat terpenuhi.

4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di propinsi

maupun dengan Perangkat Daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai

pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan

segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan

target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan akan lebih ditingkatkan.

LAPORAN KINERJA - e-arsip.bontangkota.go.ide-arsip.bontangkota.go.id/images/Laporan_Kinerja... ·...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA - e-arsip.bontangkota.go.ide-arsip.bontangkota.go.id/images/Laporan_Kinerja... ·...