Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun … · 2020. 1. 22. ·...
Transcript of Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun … · 2020. 1. 22. ·...
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
1
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
2
KATA PENGANTAR
Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Permen PAN-RB) Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan
keluarnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerapan SAKIP di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, maka setiap tahun masing-masing
unit organisasi setingkat Eselon I dan II wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan
yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan
dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, tidak terkecuali Direktorat Jenderal
Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu) sebagai Unit Kerja Eselon I pada
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Laporan Kinerja Tahun 2018 disusun atas dasar kinerja pada Unit Kerja Eselon II
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu:
1. Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;
2. Unit Kerja Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan;
3. Unit Kerja Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan;
4. Unit Kerja Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana;
5. Unit Kerja Direktorat Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar;
6. Unit Kerja Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik.
dan merupakan hasil analisis pelaksanaan antara capaian kinerja yang terjadi dan
membandingkan dengan kinerja yang telah disepakati di awal tahun pada dokumen
Perjanjian Kinerja tahun 2018.
Hasil capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu ini akan
menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan, peningkatan efektivitas,
efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat, staf dan pelaksana pendukung
di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu pada tahun
berikutnya sehingga dapat mendukung capaian kinerja tingkat Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara keseluruhan dalam usaha
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
4
DAFTAR ISI
Halaman
COVER i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang
2
B. Tugas dan Fungsi
2
C. Struktur Organisasi
4
D. Maksud dan Tujuan
5
BAB II PERENCANAAN KINERJA 6
A. RPJMN 2015-2019
7
B. Renstra Ditjen PDTu 2015-2019
8
1. Tujuan Strategis
8
2. Sasaran Strategis
9
C Perjanijan Kinerja Tahun 2018
9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11
A. Capaian Kinerja Organisasi 12
1. Realisasi Kinerja Tahun 2018 12
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun
2018 dengan Tahun Sebelumnya (2017, 2016 dan 2015).
13
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target
Jangka Menengah (2015-2019) Yang Terdapat dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi.
15
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan
16
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 20
6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau
pun Kegagalan Pencapaian Kinerja
21
B. Realisasi Anggaran 21
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
5
BAB IV PENUTUP 23
A. Kesimpulan
24
B. Rekomendasi 24
Lampiran :
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 34
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
6
BAB I PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
7
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diharapkan dapat mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan keselarasan antara proses perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja yang terukur, obyektif dan akuntabel.
Pada tahap perencanaan, seluruh instansi pemerintah menyusun Rencana Strategis
(Renstra) setiap 5 tahun sekali sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar dicapai pencapaian tujuan yang tepat
sasaran. RPJMN tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) setiap satu tahun sekali guna menentukan dan melaksanakan prioritas
pembangunan yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004
mengamanatkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan berbasis kinerja. Oleh
karena itu, setiap penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah harus didasarkan
pada kinerja sasaran yang jelas dan terukur, serta dilaporkan pada setiap akhir tahun
anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja.
Laporan Kinerja merupakan laporan hasil pencapaian sasaran program yang
kemudian dievaluasi secara obyektif melalui penyusunan Laporan Kinerja. Dengan
demikian Laporan Kinerja ini merupakan bentuk kewajiban dari setiap instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu yang merupakan Unit
Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang mempunyai
tanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja tahun 2018.
B. TUGAS DAN FUNGSI
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu merupakan hasil reorganisasi
dari Deputi Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal (KPDT) bulan Mei Tahun 2015. Reorganisasi ini menghasilkan kementerian
baru yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
8
sebagai hasil penggabungan 3 (tiga) bagian unsur Kementerian, yaitu Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian
Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2014 sebagai
perwujudan implementasi dari reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2014.
Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu merupakan salah satu unsur
pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang
memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan salah satu program kementerian
di bidang pembangunan daerah tertinggal di daerah tertentu khususnya daerah
perbatasan dan pulau kecil terluar berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan
Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Direktorat
Jenderal PDTu memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
1. TUGAS
Sebagai unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi maka Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
sebagaimana Pasal 379 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah
perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan
terluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 380, Direktorat
Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu menyelenggarakan fungsi:
1) perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah
perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil
dan terluar;
2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah
perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil
dan terluar;
3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah
rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik,
serta daerah pulau kecil dan terluar;
4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah rawan
pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta
daerah pulau kecil dan terluar;
5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;
dan
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
9
6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pengembangan
Daerah Tertentu secara struktural terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5
(lima) Direktorat, yaitu:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian
pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.
2. Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah
rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,
Maluku, dan Papua.
3. Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah
perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,
Maluku, dan Papua.
4. Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah
rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,
Maluku, dan Papua.
5. Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah
pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,
Maluku, dan Papua.
6. Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa
Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Adapun struktur organisasi Ditjen PDTu berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri
Desa, PDT dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja, Direktorat Jenderal PDTu memiliki Tugas dan Fungsi sebagai terlihat pada Bagan
1.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
10
Gambar 1.
Struktur Organisasi
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
Sumber: Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2015 tentang SOTK
Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Ditjen PDTu secara organisatoris
idealnya terdiri atas ASN (PNS) sebanyak 296 orang. Sementara saat ini pegawai ASN
yang tersedia pada Ditjen PDTu hanya sebanyak 114 orang, yaitu terdiri dari pejabat
struktural sebanyak 96 orang dan pegawai fungsional umum sebanyak 18 orang. Untuk
itu guna mengisi kekurangan tersebut maka Ditjen PDTu didukung juga oleh Pegawai
Non PNS (PPNPN) berjumlah 136 orang yang tersebar di Setditjen (63 orang), 20 orang
di Direktorat PDP, 14 orang di Direktorat PDRP, 14 orang di Direktorat PDRB, 11 orang
di Direktorat PDPK, dan 14 orang di Direktorat PDPKT.
D. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LAPKIN) Ditjen
PDTu Tahun 2018 ini mencakup aspek berikut :
1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi kebutuhan eksternal organisasi, di mana Laporan
Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Ditjen PDTu atas capaian kinerjanya
Tahun 2018.
2. Aspek Manajemen Kinerja, bagi kebutuhan internal organisasi, sebagai sarana
evaluasi pencapaian kinerja oleh Pimpinan Organisasi/ Unit Kerja dalam upaya
perbaikan kinerjanya di masa mendatang.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan
akuntabel, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu berpedoman pada
dokumen perencanaan yang terdapat pada :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2018;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 559);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2018;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 22 Tahun 2017 Tentangan Penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
13
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun
Anggaran 2018, Nomor : SP DIPA- 067.05.1.350455/2018;
18. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun
Anggaran 2018, Nomor : SP DIPA-067.05.350455.5493/2018.
19. Keputusan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Nomor
001/DPDTT/PDTU/SK/01/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan
Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.
A. RPJMN TAHUN 2015-2019
Sebagai bagian integral dari Kemendesa, PDT dan Transmigrasi, maka penetapan
tujuan strategis Ditjen PDTu mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan lembaga
diatasnya. Berdasarkan alasan tersebut, rumusan tujuan strategis Ditjen PDTu 2015–
2019 mengacu dengan tujuan nasional yang terdapat dalam RPJMN 2015–2019
berdasarkan dengan perencanaan implementasi Nawacita yang difokuskan pada 7
(tujuh) isu strategis nasional yang memerlukan koordinasi dan sinergi
kementerian/lembaga, dimana dua point langsung berhubungan dengan Ditjen PDTu,
yaitu poin: 1) Kedaulatan pangan dan 7) Kawasan Perbatasan dan daerah tertinggal.
Salah satu sasaran strategisnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
(Nawacita ke-3). Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang
utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang
diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perbatasan/ pulau
kecil terluar/daerah tertinggal), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau
karakter aktivitas ekonomi (tradisional).
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
14
Dalam RPJMN 2015-2019 tertulis bahwa target jangka menengah di daerah
tertinggal adalah terentaskannya minimal 80 kabupaten tertinggal.
B. RENCANA STRATEGIS 2015-2019
Sebagai unit organisasi hasil restrukturisasi pada bulan Mei 2015, maka Ditjen PDTu
tidak memiliki Rencana Strategis sehingga diawal menggunakan Rencana Strategis
Kedeputian Pengembangan Daerah Khusus Tahun 2010-2014 sebelumnya. Namun
dalam rangka memudahkan penyusunan program kerja dan kegiatan serta mengikuti
dinamika yang berkembang, maka telah disusun Renstra Direktorat Jenderal
Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015-2019 dengan mencari format terbaik
dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Pokok-pokok Renstra Ditjen Tahun
2015-2019 dapat dijadikan rujukan untuk pihak-pihak yang memerlukan terutama
Direktorat di lingkungan Ditjen PDTu.
1. TUJUAN
Dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden RI dan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke
dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional dalam bentuk perumusan tujuan
strategis organisasi Ditjen PDTu.
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1–5 tahun. Untuk itu, agar dapat
diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan
strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Dengan
berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis
Ditjen PDTu sama dengan yang sudah tercantum dalam Tujuan Strategis Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi dirumuskan sebagai berikut :
Demikian juga dalam Rentra Ditjen PDTu Tahun 2015-2019 terkait bidang
Pembangunan Daerah Tertentu yang arah kebijakannya difokuskan pada:
1) Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; dan
2) Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh SDM yang
berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertentu dan
pusat pertumbuhan.
1. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PKT),
2. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
15
Sedangkan implementasi dari rumusan tujuan tersebut tergambar pada
pelaksanaan kebijakan Ditjen PDTu dengan memberikan fasilitasi bantuan pemerintah
kepada pemerintah daerah sehingga dapat melaksanakan target kinerja yang
ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan pemerintah tersebut, maka
diharapkan pemerintah daerah dapat mengikuti prioritas sasaran yang telah ditetapkan
dari awal oleh Ditjen PDTu.
Disamping itu, untuk menghindari tumpang-tindih pelaksanaan kebijakan secara
internal Kemendesa dan di lingkungan Ditjen PDTu agar pelaksanaannya dapat efektif
maka telah disusun Bisnis Proses Ditjen PDTu.
2. SASARAN DAN TARGET
Berdasarkan dinamika pembangunan yang terjadi, dengan adanya regulasi dan
kebijakan yang baru dari Pemerintah dan/atau Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
maka dilakukan perubahan sasaran strategis pengembangan daerah tertentu mulai
Tahun 2017-2019 yaitu :
1) Meningkatnya ketahanan pangan di 54 kabupaten daerah rawan pangan
berdasarkan perhitungan prioritas 1 dan 2 dari Badan Ketahanan Pangan,
Kementerian Pertanian;
2) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan
masyarakat 23 kabupaten di perbatasan Direktorat Pengembangan Daerah
Perbatasan RPJMN 2015-2019;
3) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan
masyarakat di 58 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar
berdasarkan Podes 2014, Perpres 78/2015 Dan Kepres 6/2017;
4) Meningkatnya 90 kabupaten rawan bencana menjadi daerah tangguh bencana
berdasarkan IRBI;
5) Menurunnya dan tertanganinya daerah pasca konflik pada 41 Kabupaten Pasca
Konflik berdasarkan SNP, Kemenko PMK.
Dalam Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 tertulis
bahwa target jangka menengah bidang daerah tertinggal adalah terentaskannya minimal
80 kabupaten tertinggal. Sedangkan dalam Renstra Ditjen PDTu Tahun 2015-2019, target
sasaran PDTu dalam upaya mendukung realisasi dari sasaran target Renstra
Kementerian DPDTT bahwa sampai akhir periode 2019, minimal dapat mendukung
terentaskannya daerah tertinggal sebanyak 50 kabupaten daerah tertinggal di daerah
tertentu.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
16
C. PERJANJIAN KINERJA
Dokumen perencanaan yang merupakan perjanjian tertulis antara Menteri Desa
dengan Dirjen PDTu adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang harus dilaksanakan
untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018 ini.
Dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2018 memuat 2 (dua) sasaran
strategis yaitu pertama, “Terentaskannya Daerah Tertinggal di Daerah Tertentu” dengan
1 (satu) indikator kinerja dan kedua, “Terselesaikannya Tindak Lanjut Temuan Hasil
Pemeriksaan Eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)” dengan 1 (satu)
indikator kinerja.
Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1) 2) 3) 4)
1. Terentaskannya
Daerah Tertinggal
di Daerah Tertentu
Jumlah daerah tertinggal yang memiliki
karakteristik kewilayahan dan kondisi
situasional tertentu yang terentaskan
15 Kab
2. Terselesaikannya
Tindak Lanjut
Temuan Hasil
Pemeriksaan
Eksternal dan Aparat
Pengawas Internal
Pemerintah (APIP)
Persentase rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan eksternal dan APIP yang selesai
ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian
Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-Undangan)
100%
Adanya perubahan sasaran strategis Ditjen PDTu dari 2 (dua) sasaran strategis
tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2017 yang hanya 1 (satu) sasaran
strategis, sedangkan tahun 2015-2016 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis. Hal ini dengan
mempertimbangkan bahwa indikator kinerja UKE I ini sifatnya outcome (dampak) dan
adanya penyelesaian juga terhadap permasalahan tindaklanjut hasil audit yang selama
ini belum optimal penyelesaiannya sehingga diharapkan kedua sasaran strategis itu
menggerakan UKE II di lingkungan Ditjen PDTu untuk pencapaiannya.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2018
A.
1.
Capaian Kinerja
Mengenai realisasi pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mendukung
pencapaian indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan Ditjen PDTu yang
didasarkan pada kriteria ukuran keberhasilan dalam rangka pencapaian indikator
kinerja dan target yang ditetapkan PDTu berdasarkan metode scoring sebagai
berikut :
▪ Sangat Berhasil (SB) : ≥ 100%
▪ Berhasil (B) : 80-100%
▪ Cukup Berhasil (CB) : 60-79%
▪ Kurang Berhasil(KB) : < 60%.
Realisasi Kinerja Tahun 2018
Tingkat realisasi dari target kinerja sasaran strategis Ditjen PDTu berdasarkan
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018. Secara rinci tergambar pada tabel 3 berikut:
Tabel 3.
Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018
No Sasaran
Program Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
Terentaska
nnya
Daerah
Tertinggal
di Daerah
Tertentu
Jumlah daerah tertinggal
yang memiliki
karakteristik
kewilayahan dan kondisi
situasional tertentu yang
terentaskan
15 Kab 15 Kab 100%
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
19
2.
Terselesaik
annya
Tindak
Lanjut
Temuan
Hasil
Pemeriksaa
n Eksternal
dan Aparat
Pengawas
Internal
Pemerintah
(APIP)
Persentase rekomendasi
temuan hasil
pemeriksaan eksternal
dan APIP yang selesai
ditindaklanjuti (Sistem
Pengendalian Internal
dan Kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-
Undangan)
100% 50,07% 50%
Berdasarkan Hasil Evaluasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertinggal
pada Tahun 2018 dimana terdapat 15 calon daerah tertinggal terentaskan di
daerah tertentu. Adapun kelimabelas (15) calon kabupaten terentaskan tersebut
sebagaimana terdapat pada tabel 4 berikut ini.
Sedangkan berdasarkan indikator kinerja point ke 2, yaitu “Persentase
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dari APIP yang selesai
ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan)” dimana dari target terselesaikan dengan nilai Rp.
5.688.866514 baru dapat terealisir Rp. 2.848.180.942 atau 50,07%. Dengan rincian
sebagai berikut:
1) Setditjen PDTu: Total Rekomendasi Rp. 152.452.893,- Tindaklanjut Rp.
51.162.967,- Sisa Rp. 101.289926,
2) Direktorat PDP: Total Rekomendasi Rp. 4.015.472.297,- Tindaklanjut Rp.
1.740.095.114,- Sisa Rp. 2.275.377.183,
3) Direktorat PDRP: Total Rekomendasi Rp. 804.600.980,- Tindaklanjut Rp.
445.294.044,- Sisa Rp. 359.306.936,
4) Direktorat PDRB: Total Rekomendasi Rp. 68.406.958,- Tindaklanjut Rp.
68.406.958,- Sisa Nihil;
5) Direktorat PDPKT: Total Rekomendasi Rp. 427.869.298,- Tindaklanjut Rp.
323.157.771,- Sisa Rp. 104.711.527,-
6) Direktorat PDPK: Total Rekomendasi Rp. 220.064.088,- Tindaklanjut Rp.
220.064.088,- Sisa Nihil.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
20
Tabel 4.
15 (Lima Belas) Calon Kabupaten Terentaskan di Daerah Tertentu
Tahun 2018
Kabupaten Keterangan
(1) (2)
1. Maluku Tengah, Daerah Rawan Bencana, Daerah Pasca Konflik
2. Pulau Morotai Daerah Rawan Bencana, Daerah Perbatasan, Daerah Pulau Kecil dan Terluar,
3. Donggala Daerah Rawan Bencana, Daerah Pasca Konflik, Daerah Pulau Kecil dan Terluar
4. Timur Tengah Utara Daerah Perbatasan
5. Kepulauan Sula Daerah Rawan Pangan, Daerah Pulau Kecil Terluar
6. Tojo Una-Una Daerah Rawan Pangan, Daerah Rawan Bencana, Daerah Pulau Kecil Terluar
7. Lembata Daerah Pulau Kecil Terluar
8. Sumbawa Daerah Rawan Bencana, Daerah Pasca Konflik, Daerah Pulau Kecil dan Terluar
9. Lombok Timur Daerah Rawan Pangan, Daerah Pasca Konflik, Daerah Pulau Kecil dan Terluar
10. Kupang Daerah Perbatasan, Daerah Pulau Kecil Terluar
11. Kapuas Hulu Daerah Rawan Bencana, Daerah Perbatasan
12. Banggai Kepulauan Daerah Pulau Kecil Terluar
13. Banggai Laut Daerah Pasca Konflik, Daerah Pulau Kecil Terluar
14. Konawe Kepulauan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
15. Pesisir Barat Daerah Rawan Bencana, Daerah Pulau Kecil dan Terluar
2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Yang Lalu
(2017, 2016 dan 2015)
Capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PDTu berdasarkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebesar 100%. Capaian ini lebih besar
dibandingkan capaian kinerja pada Tahun 2015 sebesar 20% dan capaian kinerja
Tahun 2016 sebesar 65,43% tetapi mengalami penurunan dari Tahun 2017
sebesar 84,52%.
Tabel 5.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
21
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya
(Tahun 2017, 2016 dan 2015)
No
Sasaran Program
Indikator Kinerja Tahun
2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2018
1. Terentaskannya Daerah Tertinggal
di Daerah Tertentu
Jumlah daerah tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu yang terentaskan
0 0 11 Kab
(84,5%) 15 Kab (100%)
2. Terselesaikannya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang selesai ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan)
0 0 0 50%
PK 2017
1. Terentaskannya Daerah Tertinggal
di Daerah Tertentu
Jumlah daerah tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu yang terentaskan
0 0 11 Kab
(84,5%)
PK 2015 dan PK 2016
1. Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Konektifitas dan Kesejahteraan Masyarakat di
1 % Peningkatan Sarana dan Prasarana dan di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.
120% 110%
2 % Peningkatan Sarana dan Prasarana Konektifitas di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
22
Daerah Tertentu
3 % Kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di Daerah perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.
2. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Dalam menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial.
1 % Penurunan Indeks Kerawanan di Daerah Rawan Pangan.
N.A 38%
2 % Penurunan Indeks Resiko Bencana di Rawan Bencana.
N.A
45%
3 % Penurunan % Konflik di Daerah Pasca Konflik. N.A 68,75%
TOTAL 20% 65,43% 84,52%
3
. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka
Menengah (2015-2019) Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan
Strategis Organisasi
Tabel 6.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka
Menengah (2015-2019)
No Indikator Kinerja
Program Target 5
Tahun Realisasi sd 2018
Prosen KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Jumlah daerah tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu yang terentaskan
50 Kab 42Kab 84%
Hasil Evaluasi Ditjen PDT,
terdapat calon kabupaten
terentaskan daerah
tertinggal di daerah tertentu
Tahun 2016 (16 Kab),
Tahun 2017 (11 Kab),
Tahun 2018 (15 Kab)
1) 1 Meningkatkan produksi, distribusi dan diversifikasi pangan utama/pokok
54 Kab 40 Kab 74,07%
2) 2 Berkembangkan daerah perbatasan melalui pembangunan dan pengembangan konektifitas dan
23 Kab 26 Kab 113%
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
23
penyediaan sarana prasarana dasar
3) 3 Berkembangkan mitigasi dan pembangunan serta rehabilitasi daerah rawan bencana
90 Kab 33 Kab 36,67%
4) 4 Meningkatkan konektifitas dan sarana prasarana dasar di kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar
58 Kab 48 Kab 82,76%
5) 5 Berkembangnya pembangunan dan rehabilitasi fisik dan sosial pada daerah rawan konflik
41 Kab 29 Kab 70,73%
Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi Tahun 2015-2019 tertulis bahwa target jangka menengah adalah
calon kabupaten terentaskannya di daerah tertinggal minimal 80 kabupaten.
Sedangkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
Tahun 2015-2019 dimana dalam target sasaran jangka menengah dibuatkan
secara jelas untuk mendukung realisasi dari sasaran target terentaskannya
daerah tertinggal di daerah tertentu sampai akhir Tahun 2019, dapat
mendukung sebanyak 50 kabupaten.
Adapun realisasi dari sasaran strategis dalam Renstra PDTu 2015-2019 dibuat
berdasarkan rencana strategis direktorat di lingkungan Ditjen PDTu.
4
.
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan
Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab berhasilnya pencapaian kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen PDTu Tahun 2018 ini, yaitu:
1) Adanya kebijakan Instruksi Menteri No 1 Tahun 2017 tentang Prioritas
Kegiatan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Pengembangan
Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, Pembentukan Bumdes/ Bumdes
Bersama, Pembangunan Embung dan Pembangunan Sarana Olah Raga
Desa) yang cukup mempengaruhi kondisi kerja karena perlu ada revisi
rencana kerja kegiatan di lingkungan Ditjen PDTu namun adanya
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
24
kebijakan baru ini segera dapat mendiskusikan, mengkoordinasikan
dengan lembaga terkait khususnya Bappenas dan Kementerian
Keuangan terkait perubahan focus dan locus akibat adanya perubahan
kebijakan Menteri tersebut;
2) Hasil capaian indikator pada Direktorat Pengembangan Daerah Rawan
Pangan yaitu “Jumlah daerah tertentu di daerah tertinggal yang Indeks
Ketahanan Pangannya meningkat” dari target 10 kabupaten, belum ada
data realisasinya. Hal ini dikarenakan data realisasinya membutuhkan
hasil pengukuran oleh kementerian/lembaga lain terkait Indeks Daerah
Rawan Pangan yang dikeluarkan Badan Ketahanan Panan/Kementerian
Pertanian, dimana pengukuran indeks ini dilakukan setiap 5 tahun sekali.
Pada awal kegiatan 2015 Pengukuran Indeks Daerah Rawan Pangan
didasarkan pada peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2009, dan
tahun 2015 didasarkan pada peta tahun 2015. Oleh karena itu, capaian
kinerja ini akan dapat tercapai apabila Badan Ketahanan
Panan/Kementerian Pertanian melaksanakan pengukuran Indeks
Daerah Rawan Pangan pada tahun 2019. Namun berdasarkan pelaksanaan bantuan pemerintah pada Direktorat
Pengembangan Daerah Rawan Pangan Tahun 2018 ini, dimana dari 22
paket Banpem di 10 kabupaten, tidak dapat terlaksana 20 paket
(90,90%) dikarenakan 2 paket Banpem Embung putus kontrak di
Kabupaten Nias Barat. Bantuan pemerintah berupa pembangunan
embung dan bangunan air lainnya, gudang pangan lokal dan lantai jemur.
3) Hasil capaian indikator pada Direktorat Pengembangan Daerah
Perbatasan yaitu:
a. Indikator “Jumlah daerah perbatasan di daerah tertinggal yang
prasarana dan sarana dasarnya terpenuhi sesuai SPM” dari target 10
kabupaten, dapat terealisasi sebanyak 11 Kabupaten (110%). Ditjen
PDTu memberikan fasilitasi bantuan pemerintah berupa
pembangunan embung, sarana air bersih dan PLTS 6 KWP di daerah
perbatasan ini.
b. Indikator “Jumlah kegiatan pembangunan konektivitas di daerah
perbatasan di daerah tertinggal yang diimplementasikan antar
K/L/D/M sesuai dengan hasil koordinasi” dari target 40 Km
pembangunan jalan sirip di daerah perbatasan, baru terealisasi 20
Km (50%) di 11 Kabupaten.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
25
4) Hasil capaian indikator pada Direktorat Pengembangan Daerah Rawan
Bencana yaitu “Jumlah daerah tertinggal di daerah tertentu yang Indeks
Resiko Bencananya menurun” dari target 8 kabupaten, belum ada data
realisasinya. Hal ini dikarenakan data realisasinya membutuhkan hasil
pengukuran oleh kementerian/lembaga lain terkait Indeks Rawan
Bencana Indonesia (IRBI) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
dimana pengukuran Indeks Rawan Bencana dilaksanakan pada tahun
2011, tahun 2013, dan tahun 2016 untuk pengukuran prosentase
penurunan indeks resiko bencana. Oleh karena itu, capaian kinerja ini
akan dapat tercapai apabila Badan Nasional Penanggulangan Bencana
melaksanakan pengukuran Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun
2018 dimana sampai saat ini belum dilakukan.
Namun berdasarkan pelaksanaan bantuan pemerintah pada Direktorat
Pengembangan Daerah Rawan Bencana Tahun 2018 ini, dimana dari 3
paket lelang untuk 8 kabupaten dapat terlaksana 100%. Bantuan
pemerintah tersebut berupa pembangunan early warning system (EWS).
Disamping itu, Ditjen PDTu dalam mendukung penurunan resiko
bencana juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya non phisik, berupa
Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat Daerah Rawan Bencana
di Daerah Tertinggal dengan Participatory Disaster Risk Assesment
(PDRA).
5) Hasil capaian indikator pada Direktorat Pengembangan Daerah Paska
Konflik yaitu “Jumlah daerah tertinggal di daerah tertentu yang Indeks
Ketahanan Konfliknya meningkat” dari target 8 kabupaten, belum ada
data realisasinya. Hal ini dikarenakan data realisasinya membutuhkan
hasil pengukuran oleh kementerian/lembaga lain terkait Indeks
Intensitas Kekerasan Indonesia oleh kementerian/lembaga lain terkait
melalui Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan oleh Kementerian
Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),
dimana pengukuran Indeks Intensitas Kekerasan telah dilaksanakan
pada tahun 2012, tahun 2014 sedangkan tahun 2017 belum dilakukan.
Oleh karena itu, capaian indikator kinerja ini akan dapat diketahui
apabila Menko PMK melaksanakan pengukuran kembali Indeks
Intensitas Kekerasan Indonesia selanjutnya. Ditjen PDTu telah menyusun Indeks Ketahanan Konflik Daerah
Tertinggal (IKKDTI) Tahun 2017 tapi sifatnya masih belum resmi.
Disamping itu, Ditjen PDTu sebagai mendukung penurunan dan/atau
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
26
penanganan daerah pasca konflik dengan melaksanakan kegiatan yang
sifatnya non phisik, berupa:
a. Pelaksanaan Festival Adat dan Budaya di 6 kabupaten;
b. Pelatihan Penilaian Kebutuhan Pasca Konflik (PCNA) dan Indeks
Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal (IKKDTI).
6) Hasil capaian indikator pada Direktorat Pengembangan Daerah Pulau
Kecil dan Terluar yaitu: a. Indikator “Jumlah daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal
yang Prasarana dan Sarana dasarnya terpenuhi sesuai SPM” dari
target 9 kabupaten, dapat terealisasi sebanyak 9 kabupaten (100%).
Ditjen PDTu memberikan fasilitasi bantuan pemerintah berupa
sarpras air bersih dan PLTS 4 Kwp di daerah pulau kecil dan terluar.
b. Indikator “jumlah kegiatan pembangunan konektivitas di daerah
pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal yang diimplementasikan
antar K/L/D/M sesuai dengan hasil koordinas” dari target 9
kabupaten, dapat terealisasi sebanyak 9 kabupaten (100%). Ditjen
PDTu memberikan fasilitasi bantuan pemerintah berupa kapal
barang 32 GT, kapal 20 dan 50 penumpang di daerah pulau kecil dan
terluar.
c. Indikator “Jumlah daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal
yang meningkat pendapatan masyarakatnya” dari target 11
kabupaten, belum ada data realisasinya. Hal ini dikarenakan belum
dilakukan studi evaluasinya. Namun Direktorat PDPKT memberikan
fasilitasi bantuan di 6 kabupaten berupa sarpras desa wisata, sarpras
budidaya rumput laut dan pengolahan pasca panen (kelapa, kemiri).
Tabel 7.
Realisasi Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Ditjen DPTu
Tahun 2018
Direktorat/ Kegiatan Jumlah
Kab Keterangan
(1) (2) (3)
1. PDRP
1) Embung dan Bangunan Air Lainnya 8 Kab
Sumba Barat, Sumba Tengah, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Maluku Tenggara Barat, Waropen, Nabire, Tambraw.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
27
2) Gudang Pangan Lokal dan Lantai
10 Kab
Nias Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Maluku Tenggara Barat, Waropen, Nabire, Tambraw, Sorong Selatan.
2. PDP
1) Jalan Sirip 11 Kab
Belu, Rote Ndau, Bengkayang, Nunukan, Sintang, Mahakam Ulu, Kepulauan Aru, Pulau Morotai, Maluku Barat Daya, Supiori.
2) Embung 2 Kab Timur Tengah Utara, Alor
3) Sarana Air Bersih 9 Kab Malaka, Sintang, Kapuas Hulu, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya.
4) PLTS 8 KWP 1 Kab Bovendigoel
5) Alat Pengelola Pasca Panen
5 Kab Alor, Kupang, Sambas, Maluku Tenggara Barat, Keerom, Merauke.
3. PDRB
Early Warning System 8 Kab
Aceh Singkil, Pasaman Barat, Lombok Timur, Tojo Una-Una, Janeponto, Buru Selatan, Pulau Morotai, Sarmi
4. PDPK
Festival Adat dan Budaya 7 Kab
Aceh Singkil, Bangkalan, Landak, Sigi, Maluku Tengah, Nabire, Timur Tengah Utara
5. PDPKT
1) Kapal Barang 32 GT 4 Kab Bombana, Sula, Rote Ndau, Manggarai
2) Kapal 20 dan 50 Penumpang 5 Kab
Lombok Timur, Banggai Laut, Konawe Kepulauan, Halmahera Barat dan Pulau Morotai.
3) PLTS Komunal 5 kWp 4 Kab Mentawai, Buru Selatan, Halmahera Selatan, Seram Bagian Barat
4) Sarana dan Prasarana Air bersih
5 Kab Nias Barat, Nunukan, Seram Bagian Timur, Teluk Bintuni, Lombok Timur
5) Sarana dan Prasarana Desa Wisata
1 Kab Tolitoli, Aceh Singkil, Alor, Tojo Una-Una, Pesisir Barat
6) Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut
3 Kab Pulau Morotai, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat
7) Sapras Pengelolahan Pasca Panen
2 Kab Konawe Kepulauan, Alor
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
28
7) Masih terdapat outsantanding kontrak, dimana 1 paket di Direktorat PDP
senilai Rp.5.778.849.860 dan 2 paket di Direktorat PDRP senilai
Rp.1.206.145.179.
5
.
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 8.
Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja
94,93% 100%
Berdasarkan hasil capaian kinerja (100%) dan capaian anggaran Direktorat
Jenderal PDTu Tahun 2018 sebesar Rp.249.456.802.298(94,93%) dari toal
pagu anggaran 2018 sebesar Rp. 262.792.792.000, maka capaian kinerja
program dan kegiatan PDTu pada tahun 2018 ini sudah masuk kriteria
Berhasil.
Kondisi ini masih wajar, dengan adanya hambatan dan kendala yang terjadi
dalam pelaksanaan program dan kegaitan pada Tahun 2018. Hal ini
termasuk juga yang terkait faktor pendukung (masukan, input) untuk
mendukung realisasi anggaran dan realisasi kinerja tersebut, antara lain:
1) Sumber daya manusia (SDM) dalam rangka mendukung pelaksanaan
program dan kegiatan Ditjen PDTu ini, dibutuhkan pegawai ASN
sebanyak 296 orang. Sementara saat ini, pegawai ASN yang tersedia
pada Ditjen PDTu baru 117 orang, terdiri dari pejabat struktural
sebanyak 100 orang dan fungsional umum sebanyak 17 orang,
2) Adanya dukungan Tenaga PPNPN berjumlah 136 orang yang tersebar di
Setditjen (63 orang), 20 orang di Direktorat PDP, 14 orang di Direktorat
PDRP, 14 orang di Direktorat PDRB, 11 orang di Direktorat PDPK, dan
14 orang di Direktorat PDPKT,
3) Pegawai yang ada di Ditjen PDTU, masih belum didukung dengan strata
pendidikan yang langsung terkait dengan menu kegiatan di setiap
direktorat sehingga menurunkan kinerja lembaga;
4) Adanya pergantian SDM di lingkungan Dijten PDTu mulai Staf, Unit Kerja
Eselon IV dan Eselon III ditengah pelaksanaan program dan kegiatan
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
29
PDTu sehingga SDM yang baru perlu melakukan penyesuaian dengan
posisi jabatan yang baru dipegangnya,
6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau
pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab berhasilnya pencapaian kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen PDTu, Tahun 2018 ini, yaitu:
1) Sosialisasi lebih awal pelaksanaan Bantuan Pemerintah Ditjen PDTu Tahun
2018,
2) Adanya Instruksi Menteri No 1 Tahun 2017 tentang Prioritas Kegiatan
Kementerian ini cukup memberikan masukan positif, yang berakibat
masing-masing Direktorat dapat fokus pada kegiatan yang sesuai dengan
tujuan dan sasaran strategis Ditjen PDTu,
3) Pelaksanaan Sosialisasi Program Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2018 untuk pembangunan Embung dan Prukades agar daerah dari awal
memahami kebijakan baru ini,
4) Koordinasi rutin pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
bantuan pemerintah di lingkungan Ditjen PDTu (antara Dirjen bersama
Sesditjen, Pokja dan Satker) melalui Rapat Pengendalian dan Weekly
Report.
B. Realisasi Anggaran
Adapun realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal PDTu Tahun
2018 sebesar Rp. 249.456.802.298(94,93%) dari pagu anggaran 2018
sebesar Rp. 262.792.792.000. Kondisi ini masih menempatkan Ditjen
PDTu urutan ke 3 (dari UKE I) di lingkungan Kemendesa, setelah Ditjen
PKP dan PKP2Trans.
Tabel 9.
Realisasi Anggaran Tahun 2018
No Kode
Satker Unit Satker Pagu
Realisasi
Keuangan %
# 350455 Ditjen PDTu 262.792.792.000 249.456.802.298 94,93%
1. 5493 Setditjen 57.089.109.000 51.813.424.463 90.76%
2. 5494 PDRP 33.800.000.000 32.458.085.656 96.03%
3. 5495 PDP 97.002.686.000 90.912.581.687 93.72%
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
30
4. 5496 PDRB 11.312.750.000 11.304.963.296 99.93%
5. 5497 PDPKT 56.621.567.000 56.062.907.649 99.01%
6. 5498 PDPK 6.966.680.000 6.899.499.547 99.04%
Sumber: Setditjen PDTu, Desember 2018
Gambar 2.
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2018
Sumber: Setditjen PDTu, Desember 2018
Realisasi penyerapan anggaran Ditjen PDTu Tahun 2018 sebesar Rp.
249.456.802.298(94,93%) dari total pagu anggaran 2018 sebesar Rp. 262.792.792.000
ini namun masih terdapat outstanding kontrak senilai Rp.6.984.995.039, dengan rincian
1 paket di Direktorat PDP senilai Rp.5.778.849.860 dan 2 paket di Direktorat PDRP
senilai Rp.1.206.145.179.
Capaian realiasasi anggaran Ditjen PDTu pada Tahun 2018 ini, lebih tinggi
dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp.195,341,641,047 (86,28%) dari pagu
anggaran 2017 sebesar Rp. 226.224.766.000 dan Tahun 2015 sebesar Rp
662,308,303,851 (44,28%) dari total pagu anggaran sebesar Rp 495,665,000,000.
Namun, penyerapan tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi penyerapan
Tahun 2016 sebesar Rp 650,217,849,875 (95,24%) dari total pagu anggaran Tahun
2016 sebesar Rp1.289.864.440.000.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
31
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
32
BAB IV
PENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan capaian kinerja Tahun 2018 ini, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil capaian kinerja sebesar 100% berdasarkan realisasi jumlah calon daerah
tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu
yang terentaskan sebanyak 15 kabupaten dari 15 kabupaten yang ditargetkan dalam
Perjanjian Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2018. Kelima belas (15) kabupaten tersebut
yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Morotai, Donggala, Timur Tengah Utara,
Kepulauan Sula, Tojo Una-Una, Lembata, Sumbawa, Lombok Timur, Kupang, Kapuas
Hulu, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Gorontalo Utara, Pesisir Barat,
2. Pelaksanaan paket pekerjaan (keluaran program) dapat dilaksanakan dan
terselesaikan sampai 98%, yang meliputi: 2 pekerjaan terlaksana dan terselesaikan
pada Sekretariat Ditjen PDTu; 21 pekerjaan terlaksana dan terselesaikan pada
Direktorat PDRP; 28 pekerjaan terlaksana dan terselesaikan pada Direktorat PDP; 3
pekerjaan terlaksana dan terselesaikan pada Direktorat PDRB; 21 pekerjaan
terlaksana dan terselesaikan pada Direktorat PDPKT dan 7 Kegiatan Bina Damai
terlaksana dan terselesaikan pada Direktorat PDPK, Ada paket pekerjaan yang putus
kontrak terkait 2 paket pekerjaan pembangunan Embung di Nias Barat dan
pembangunan Jalan Non Status di Pegunungan Bintang.
3. Penyerapan anggaran cukup besar yaitu Rp.249.456.802.298(94,93%) sampai akhir
Desember 2018 dari total pagu anggaran Ditjen PDTu sebesar Rp.262.792.792.000.
4. Berdasarkan hasil capaian kinerja Ditjen PDTu pada Tahun 2018 sebesar 100% dan
capaian anggaran sebesar 94.93%, maka Capaian Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2018
masuk dalam kategori B atau Berhasil.
5. Masih adanya kekurangoptimalan proses kerja Satker dan Pokja dalam upaya
merealisasikan capaian keluaran program dan kegiatan terkait kualitas SDM,
kurangnya dukungan SDM teknis pendukung kerja Satker dan Pokja.
4.2. REKOMENDASI
Dalam upaya mendorong peningkatan capaian kinerja Ditjen PDTu, maka
beberapa upaya yang telah dilaksanakan antara lain:
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
33
1. Adanya sinergi dan harmonisasi antara sasaran dan target yang sudah tertuang
dalam RPJMN, RKP, Renstra, IKU, PK dan RKAKL nya agar memudahkan percepatan
pencapairan tujuan strategis Ditjen PDTu,
2. Memastikan target sasaran program Ditjen PDTu pada tahun 2019, Direktorat di
lingkungan Ditjen PDTu dapat melakukan intervensi bantuan pemerintah dan tidak
dilakukan perubahan,
3. Melakukan upaya strategis dan inovatif (manajemen perubahan) sehingga kegiatan
dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan
partisipatif didukung lingkungan kerja yang kondusif, perencanaan kerja matang dan
koordinasi mantap dalam pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Ditjen
PDTu;
4. Memperkuat konsolidasi dan berkomunikasi intensif antara Satker, Pokja, Direktorat
dan Sekretariat dalam proses upaya pencapaian target program dan kegiatan di
lingkungan Ditjen PDTu, dengan secara cermat dan tepat;
5. Melaksanakan lelang Pra DIPA di lingkungan Ditjen PDTu sebagai upaya peningkatan
penyerapan anggaran dan pelaksnaaan Banpem secara tepat waktu sesuai Kurva S
yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk merealiasikannya.
6. Terus meningkatkan intensitas komunikasi dengan daerah penerima bantuan
pemerintah untuk program/kegiatan Ditjen PDTu sehingga memudahkan setiap
penyelesaian permasalahan, implementasi, penyelesaian pekerjaan, serah terima
BMN dan keberlanjutan kegiatan,
7. Berupaya terus menyebarluaskan informasi capaian program dan implementasi
PDTu secara nyata berbagai kegiatan di daerah dengan dilakukan pemantauan dan
evaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat terus berkembang dan
meningkat sesuai target kinerja yang telah ditetapkan Ditjen PDTu,
8. Memperkuat dan peningkatan kapasitas SDM Satker dan Pokja dengan melakukan
perubahan bagi SDM yang kurang berkualitas,
9. Merekruit Tenaga Ahli untuk mendukung / pendampingan Pokja dan Satker sebagai
upaya memastikan kesiapan dokumen teknis dan administrasi daerah dan
melakukan pemantauan (supervisi) pelaksanaan pekerjaan Banpem di daerah,
10. Secara konsisten terus dibangun komitmen kuat seluruh jajaran di lingkungan Ditjen
PDTu mulai dari Eselon I, II, III, IV, Staf sampai tenaga pendukung serta pemerintah
daerah untuk meningkatkan kinerja baik secara phisik maupun penyerapan
anggaran.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
34
Lampiran:
Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018
35