Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana ...€¦ · bidang kesehatan. Peningkatan...
Transcript of Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana ...€¦ · bidang kesehatan. Peningkatan...
1
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
2
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Dinas Kesehatan Provinsi Jambi disusun untuk memenuhi Instruksi
Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan LAKIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN/RB no 12 Tahun
2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil
evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provonsi Jambi serta
hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2019.
Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.
Jambi, Februari 2020
Dr. SAMSIRAN HALIM
NIP. 19600517 198712 1 002
3
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja
tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang: pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama organisasi,
penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indicator
kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang
direncanakan.
Secara garis besar Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah berhasil
melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang di embannya dalam pencapaian kinerja
tahun 2019 dengan capaian rata-rata sasaran strategis sebesar 120,7 persen, meskipun
di satu sisi ada yang melebihi target dan ada yang tidak mencapai target yang
direncanakan. Dari 19 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun
2019 yang dijanjikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dengan Direktur
Jenderal P2P, terdapat 15 Indikator kinerja sasaran strategis yang memiliki kinerja yang
mencapai atau melebihi target yaitu:
a. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
tercapai 98% dari target 93%, dengan capaian kinerja 105,4%.
b. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar
biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota tercapai 100% dari
target 80%, dengan capaian kinerja 125%.
c. Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian
penyakit infeksi emerging tercapai 11 Kab/Kab dari target 11 Kab/Kota, dengan
capai kinerja 100%
d. Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah tercapai 1 Kabupaten
yaitu Kab. Tanjab Timur dari target 1 Kab/Kota dengan capaian kinerja 100%
e. Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati sesuai standar tercapai 100% dari
target 95%, dengan capai kinerja 105,3%
f. Jumlah Kab/Kota intervensi stunting yang melakukan POPM kecacingan dengan
cakupan ≥75 % dari sasaran minum obat tercapai 2 Kab/kota dari target 2 Kab/Kota
dengan capaian kinerja 100%
4
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
g. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar tercapai 100% dari target
79% dengan capaian kinerja 126,6%
h. Persentase kasus HIV yang diobati tecapai 105 dari target 55% dengan capaian
kinerja 190,9%
i. Persentase kab/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada
kelompok beresiko tercapai 100% dari target 80% dengan capaian kinerja 125%
j. Persentase kabupaten/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan tatalaksana
standar pneumonia tercapai 90,91% dari target 60% dengan capaian kinerjanya
151,5%
k. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu
(Posbindu) PTM tercapai 70,82% dari target 50% dengan capaian kinerjanya 141,6%
l. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu tercapai
65% dari target 50% dengan capaian kinerjanya 130%
m. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Deteksi Dini kanker payudara
dan leher rahim pada perempuan usia 30 – 50 tahun tercapai 100% dari target 50%
dengan capaian kinerjanya 200%
n. Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
tercapai 39,8% dari target 30% dengan capaian kinerja 132,7%
o. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
tercapai 100% dari target 100% dengan capaian kinerja 100%
Untuk kinerja keuangan pada tahun 2019, data per 25 Januari 2020 berdasarkan Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), realisasi anggaran semua jenis belanja
mencapai 97,48% atau sebesar Rp 6.619.182.326 dari total pagu sebesar Rp
6.790.237.000.
Walau pencapaian Penetapan Kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi sudah dianggap cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih dirasakan ada
beberapa hal belum sesuai dengan harapan. Perencanaan yang kurang matang dalam
mengimplementasikan rencana kerja merupakan salah satu permasalahan yang
mengakibatkan salah satu target penetapan kinerja tidak tercapai.
Pencapaian sasaran strategis Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jambi harus
ditingkatkan untuk tahun anggaran selanjutnya, sehingga beberapa perbaikan dan
tindaklanjut mutlak diperlukan. Keberhasilan pencapaian target sendiri disamping
ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan eksternal, seperti
kerjasama dengan unit-unit lain di lingkungan DInas Keseshatan Provinsi sera institusi
terkait lainnya. Semoga kedepannya, kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
5
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
yang sudah relative baik ini dapat terus dipertahankan dan dapat memberikan dampak
yang signifikan dalam rangka menurunnya angka kesakitan dan angka kematian penyakit
menular dan tidak menular serta meningkatkan kesehatan jiwa.
6
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... 1
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................ 3
DAFTAR ISI .................................................................................................................. 6 DAFTAR TABEL ............................................................ Error! Bookmark not defined. DAFTAR GAMBAR ........................................................ Error! Bookmark not defined. DAFTAR LAMPIRAN ..................................................... Error! Bookmark not defined. BAB 1 PENDAHULUAN............................................................................................... 7
1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 7 1.2 Visi dan Misi ...................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................................ 11
1.4 Sumber Daya Manusia ..................................................................................... 1
1.5 Sistematika Penulisan .................................................................................... 17 BAB 2 PERENCANAAN KINERJA ............................................................................ 18
2.1 Perencanaan Kinerja ...................................................................................... 18
2.2 Perjanjian Kinerja ........................................................................................... 22 BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 24
3.1 Capaian kinerja............................................................................................... 24 3.2 Realisasi Anggaran ........................................... Error! Bookmark not defined.
BAB 4 PENUTUP ....................................................................................................... 72
4.1 Kesimpulan ..................................................................................................... 72
4.2 Tindak Lanjut .................................................................................................. 72
7
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan kesehatantahun 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat
dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui
upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan
finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran yang akan dicapai dalam
Program Indonesia Sehat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019
(RPJMN 2015-2019) adalah: 1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2)
meningkatnya pengendalian penyakit; 3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4)
meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat
dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga
kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas system kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan melalui Pendekatan Keluarga dan GERMAS.
RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun
2015 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 melalui Keputusan Menteri
Kesehatan nomor HK.02.02/2015, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit (P2P) telah menyusun Rencana Aksi Program P2P tahun 2015 – 2019 yang
merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen P2P termasuk
langkah-langkah antisipasi tantangan program selama lima tahun mendatang. Dalam
perkembangannya Renstra yang telah disusun memerlukan penyesuaian terkait dengan
GERMAS, PIS PK dan SPM sehingga pada tahun 2018 dilakukan revisi Renstra
Kementerian Kesehatan dengan nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Sesuai amanat
Menteri Kesehatan, dengan diterbitkannya Renstra Revisi, maka unit utama harus
menjabarkan dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal P2P. Pada revisi RAP
Ditjen P2P Tahun 2018 terjadi perubahan indicator dan telah dituangkan dalam Perjanjian
Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi 2005-2025, yaitu JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL
DAN SEJAHTERA.
8
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Pembangunan kesehatan di Provinsi Jambi yang selama ini dilaksanakan telah
cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian derajat
kesehatan di Provinsi Jambi masih terhitung rendah apabila dibandingkan dengan
provinsi-provinsi tetangga. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas
kesehatan penduduk yang antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya angka
kematian bayi, anak balita dan ibu maternal serta tingginya proporsi balita yang menderita
gizi kurang, masih tingginya angka kematian akibat penyakit menular, kesenjangan
kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar
wilayah, belum meratanya pemenuhan tenaga kesehatan dan terbatasnya sumber
pembiayaan kesehatan serta belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan
Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jambi atas
pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2019. Disamping itu, laporan kinerja ini
merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Pemerintah. Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau bahan evaluasi
guna peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan di masa depan.
Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 mengikuti Visi dan Misi
Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong - royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini
dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera.
9
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang
ingin diwujudkan yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya
seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1)
meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap
(responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di
bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja,
kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.
Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impactatauoutcome)
dalam peningkatan status kesehatan masyarakat melalui indikator yang akan dicapai
yakni sebagai berikut:
10
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
1. 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 Menurunnya angka kematian
ibu dari menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran
hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
Peran Ditjen P2P dalam mendukung pencapaian indikator Kementerian
Kesehatan yakni menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian peyakit secara
berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina kesehatan,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan
pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.
Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yaitu Terwujudnya Provinsi Jambi
yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (JAMBI TUNTAS
2021) Upaya untuk mewujudkan visi ini dilaksanakan melalui 6 misi pembangunanya itu:
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel
dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan public
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya,
agamis dan berkesetaraan gender
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran
hukum masyarakat;
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi
kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi
(IPTEKIN) berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan aksebilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan
sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
11
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
B. Tugas Pokok, Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah , serta Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dinas kesehatan mempunyai fungsi:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan,
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebagaimana yang telah ditetapkan,
dijabarkan menjadi tugas dan fungsi mulai dari eselon III sampai dengan eselon IV, selanjutnya
dijabarkan lagi menjadi uraian tugas sesuai dengan program dan kegiatan.
Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut
1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat,
3. Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas),
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P),
5. Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes),
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK),
7. UPTD, dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Dari unsur-unsur organisasi maka tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat eselon III adalah
sbb :
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan koordinasi, pelaksanaan
dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
12
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional tugas administrasi dilingkungan Dinas Kesehatan
Daerah,
b. Pengkoordinasian pelaksana tugas dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan Daerah,
c. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi dilingkungan Dinas Kesehatan Daerah,
d. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah,
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Bidang Kesehatan Masyarakat
Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olahraga.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai
fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat,
promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga,
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat,
promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga,
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat,
promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga,
d. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor dibidang kesehatan keluarga, gizi
masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja
dan olahraga,
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi
dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga,
f. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya, dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang survailance dan
Imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit penular, pencegahan, pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa.
13
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit mempunyai fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan Imunisasi, pencegahan,
pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa,
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan Imunisasi, pencegahan,
pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa,
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan Imunisasi, pencegahan,
pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa,
d. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang surveilans dan Imunisasi,
pencegahan, pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa,
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang survailans dan Imunisasi, pencegahan,
pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa,
f. Pelaksanaan bimbingan pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya, dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan
tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai
fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kesehatan primer dan tradisional,
pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan,
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan primer dan tradisional,
pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan,
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan primer dan tradisional,
pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan,
d. Pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor di bidang kesehatan primer dan
tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan,
14
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan tradisional, pelayanan
kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan,
f. Pelaksanaan bimbingan pembinaan dan penilaian terhadap staf dilingkungannya, dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan
Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai
fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional, dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
d. Koordinasi lintas program dan lintas sektor dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
f. Pelaksanaan bimbingan pembinaan dan penilaian terhadap staf ;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
15
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
C. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 08 Tahun 2016, Tanggal 07 November
2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Susunan Organisasi
Dinas Kesehatan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut;
D. Sumber Daya Manusia
Pada tahun 2019, jumlah pegawai di Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dengan
distribusi pegawai di seksi surveilans dan imunisasi 18 orang, seksi pengendalian penyakit
Menular 23 orang, dan seksi penyakit tidak menular dan keswa 16 orang.
a. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan pendidikan
3 2
11
1 10
5
10
15
SMA D III S1 S2 S3
Distribusi pegawai berdasarkan pendidikan di seksi Survailans dan Imunisasi Tahun
2019
16
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
34
6
3
00
5
10
SMA D III S1 S2 S3
Distribusi pegawai berdasarkan pendidikan di seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak MenularTahun 2019
1
4
14
4
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
SMA D III S1 S2 S3
Distribusi pegawai berdasarkan pendidikan di seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit MenularTahun 2019
b. Grafik Distribusi Pegawai berdasarkan jabatan fungsional
0
5
10
15
20
25
Seksi Survailansdan Imunisasi
Seksi P2PTM Seksi P2PM
Fungsional Umum
Fungsional tertentu
17
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
E. Sistematika Penulisan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Bidang P2P tahun 2019 ini menjelaskan
pencapaian kinerja selama Tahun 2019. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana
kinerja (penetapan kinerja) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas
capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja
bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka pikir seperti itu, sistimatika
penyajian Laporan Kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
a. Bab I : Pendahuluan
Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
b. Bab II : Perencanaan Kinerja
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
c. Bab III : Akuntabilitas Kinerja
1. Capaian Kinerja Organisasi
Menyajikan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap kinerja sasaran strategis sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja. Analisis capaian kinerja sbb:
a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir.
c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
e) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
f) Analisis atas efisensi penggunaan sumber daya.
g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
2. Realisasi Anggaran
Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
d. Bab IV : Penutup
Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
18
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang
mungkin timbul. Perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri atas tiga dokumen Perencanaan
yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Rencana Kerja (Renja),
dan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan perencanaan tahunan. Perencanaan 5 tahunan Dinas
Kesehatan Provinsi khususnya dana Dekonsentrasi berasal dari Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan, Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Rencana Aksi
Kegiatan Direktorat pada Ditjen P2P dan Rencana Kerja (Renja) Ditjen P2P. Sasaran dan indikator
kinerja sasaran kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi.
Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2015-2019 adalah
sebagai berikut:
1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate, sebesar 90% pada akhir tahun
2019.
2. Prevalensi HIV, sebesar <0,5% pada akhir tahun 2019.
3. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria sebesar 300 Kabupaten/Kota pada akhir
tahun 2019.
4. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebesar 34 Provinsi pada akhir tahun 2019.
5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis sebesar 35 Kabupaten Kota pada akhir tahun
2019.
6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu,
sebesar 40% pada akhir tahun 2019.
7. Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah, sebesar 100% pada akhir tahun 2019.
8. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal
50%, sebesar 50% pada akhir tahun 2019.
9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
dan/atau Napza, sebesar 280 Kab/Kota pada akhir tahun 2019.
Rencana Aksi Program tersebut selanjutnya diturunkan dalam indikator untuk Dinas Kesehatan
Provinsi dengan penjabaran sebagai berikut :
19
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Tabel 2.1.
Cascading Indikator RAP, RAK dan Dana Dekonsentrasi
Tahun 2019
Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P
Indikator Kinerja pada RAK Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi
1. Persentase cakupan keberhasilan pengobatan TB/Success Rate
1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
1. Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
2. Prevalensi HIV 2. Persentase kasus HIV yang diobati 2. Persentase kasus HIV yang diobati
3. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta 3. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
3. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
4. Jumlah kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1 per 1.000 penduduk
4. Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar
5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka Mikrofilaria menjadi 1%
5. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang melakukan POPM
6. Persentase Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu
6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
6. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
7. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan
7. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%
8. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
7. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
9. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
8. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan 9. Persentase Puskesmas yang
20
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P
Indikator Kinerja pada RAK Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi
kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
11. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
10. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
8. Persentase Kabupaten/ Kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
12. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
11. Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
13. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota
12. Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota
14. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
13. Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
9. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan / atau Napza
15. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan / atau Napza
14. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan / atau Napza
16. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
15. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
17. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan 16. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan
21
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Indikator Kinerja pada RAP Ditjen P2P
Indikator Kinerja pada RAK Direktorat/Setditjen P2P
Indikator Kinerja Dana Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi
upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat
- 18. Persentase Satker Program P2P yang memperoleh nilai SAKIP dengan hasil minimal AA
17. Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
2.2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan dokumen pernyataan dan kesepakatan
kinerja antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran Ditjen P2P pada
akhir Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi disusun berdasarkan pada
indikator yang tertuang dalam RAK dan Renjaserta telah mendapat persetujuan anggaran.
Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi dalam
dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel.2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Tahun 2019 No Sasaran Indikator Kinerja Target 1 Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
93%
2 Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB
Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota
80%
3 Kabupaten/ Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
11 Kab
4 Kabupaten/kota di pintu masuk Negara yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
1 Kab
5 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar
95%
6 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic
Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang melakukan POPM Cacingan dengan cakupan ≥75% dari sasaran minum obat
2 Kab
7 Menurunnya penyakit menular langsung Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
91%
8 Menurunnya penyakit menular langsung Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
79%
9 Menurunnya penyakit menular langsung Persentase kasus HIV yang diobati 55% 10 Menurunnya penyakit menular langsung Persentase Kab/Kota yang melaksanakan
deteksi dini Hepatitis B dan C pada Kelompok Beresiko
80%
11 Menurunnya penyakit menular langsung Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana standar pneumonia
60%
12 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular;
Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR)
50%
23
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
minimal 50% sekolah
13 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
50%
14 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
50%
15 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
50%
16 Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
30%
17 Meningkatnya kesehatan jiwa dan meningkatnya pencegahan penyalahgunaan napza
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
9 IPWL
18 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
100%
Pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp. 6.790.237,000,- (Enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh
tujuh ribu rupiah).
24
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian kinerja Pada bab ini disajikan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja per setiap indikator:
No Indikator Kinerja Target 2015 2016 2017 2018 2019
1 Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
91,5% 91,5% 95% 95% 93%
2 Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota
- - 80% 80% 80%
3 Jumlah Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging
- - - - 11 Kab
4 Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
- - - - 1 Kab
5 Persentase kasus malaria positif yang di obati sesuai standar
90% 90% 95% 95% 95%
6 Jumlah Kabupaten/Kota Intervensi Stunting yang melakukan POPM Cacingan dengan cakupan ≥75% dari sasaran minum obat
- - - - 2 Kab
7 Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
85 % 85 % 91% 91% 91%
8 Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
70 % 70 % 79% 79% 79%
9 Persentase kasus HIV yang diobati 47 % 47 % 52% 52% 55% 10 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan
deteksi dini Hepatitis B dan C pada Kelompok Beresiko
- - - - 80%
11 Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana standar pneumonia
- - - - 60%
12 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) minimal 50% sekolah
10,18 %
10,18 %
- - 50%
13 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
56 % 56 % 40% 40% 50%
14 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
- - 40% 40% 50%
15 Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
- - 35% 35% 50%
16 Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
- - - - 30%
17 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan - - 8 8 9 IPWL
25
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
18 Persentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
100% 100% 100% 100% 100%
1. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyebaran penyakit
menular dengan memberikan vaksin tertentu yang spesifik untuk
menimbulkan/meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit.
Pemberian vaksin ini akan melindungi dari penularan penyakit tertentu sehingga bila
suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami
sakit ringan.
Program imunisasi sudah menjadi kegiatan rutin dan terintegrasi dalam pelayanan
dasar di Puskesmas, Rumah Sakit dan unit – unit pelayanan terpadu (Posyandu)
serta telah memberikan kontribusi dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan
kematian pada bayi dan anak balita khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi. Hal ini akan cepat tercapai apabila cakupan imunisasi rutin (sasaran bayi,
ibu hamil dan anak sekolah) dapat dipertahankan tetap tinggi setiap tahun dan
merata sampai ketingkat desa/kelurahan (UCI Desa)
1) Definisi Operasional: Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi
dasar lengkap meliputi 1 dosis Hep B pada usia 0-7 hari, 1 dosis BCG, 4 dosis
Polio, 3 dosis DPT-HB (atau DPT-HB-Hib), serta 1 dosis campak selama kurun
waktu 1 tahun.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah bayi 0 -11 bulan yang mendapat imunisasi
dasar lengkap di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh
bayi yang bertahan hidup (surviving infant) di suatu wilayah pada kurun waktu
yang sama di kali 100%.
26
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
3) Capaian Indikator
Selama empat tahun terakhir imunisasi dasar lengkap anak 0-11 bulan
telah mencapai target diatas target nasional. Semua kegiatan yang
direncanakan pada APBN tahun 2019 dapat diselesaikan pada waktunya
dan sesuai dengan hasil (output) yang diharapkan. Capaian serapan
kegiatan untuk APBN 2019 dapat mencapai 98%
27
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian indikator merupakan hasil dari berbagai upaya
yang telah dilakukan, untuk mencapai target indikator anak usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap,yaitu :
- Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi : Konsultasi dan
Koordinasi ke Pusat
- Pelatihan Pelaksanaan Imunisasi Rutin : Orientasi Pelaksanaan Imunisasi
Rutin Tk. Provinsi, Orientasi Pelaksanaan Imunisasi Rutin Tk. Kab/Kota,
Workshop Petugas Imunisasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta di
Provinsi
- Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi : Supervisi
Supportif, Pelaksanaan Effective Vaccine Management Assessment,
Pelaksanaan Surveilans KIPI, Pelaksanaan DQS
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
Berdasarkan indikator yang ada, maka program imunisasi berjalan dengan cukup
baik, namun demikian masih ada penatalaksanaan program yang patut dibenahi
antara lain :
1. Cakupan imunisasi tinggi belum merata pada tingkat puskesmas, walau
secara kabupaten/kota hampir semua antigen di Provinsi Jambi sudah
mencapai target. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menyikapi hal ini dengan
melakukan peningkatan kualitas SDM baik di tingkat kabupaten/kota
maupun faskes terpilih melalui pertemuan monitoring dan evaluasi, rapat
koordinasi lintas program dan sektoral, supervisi supportif, kalakarya pada
faskes terpilih, dan peningkatan kapasitas petugas kabupaten/kota ataupun
desa..
2. Kualitas imunisasi masih menjadi perhatian, mengingat
a. Masih adanya faskes yang belum menggunakan kulkas standar,
b. Petugas desa memiliki angka mutasi cukup tinggi sehingga kemampuan
petugas imunisasi di lapangan masih bervariasi
c. Pelaporan KIPI belum rutin dilakukan oleh kabupaten/kota terutama
untuk laporan KIPI ringan
d. Perlu pemantauan kualitas pencatatan dan pelaporan imunisasi melalui
DQS ataupun EVM untuk pemantauan kulkas/rantai dingin.
28
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
6) Pemecahan Masalah
Solusi yang sudah diterapkan melalui kegiatan yang didanai baik APBN ataupun
APBD adalah pembinaan terhadap petugas kabupaten/kota ataupun faskes
melalui asistensi teknis, supervisi suportif, kalakarya atau on the job training, dan
refreshing pengetahuan dan keterampilan petugas imunisasi di lapangan pada
faskes bermasalah.
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 526.930.000,- Dari alokasi
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 509.481.280,- dengan perincian sebagai
berikut :
No Kegiatn Anggaran Realisasi %
1 Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi
11.580.000 11.245.400 97,1
2 Pelatihan Pelaksanaan Imunisasi Rutin 280.780.000 275.370.880 98,1
3Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi
234.570.000 222.865.000 95,0
2. Persentase respon terhadap sinyal kewaspadaan dini (Alert) penyakit potensial
kejadian luarbiasa (KLB) yang muncul dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) Sistim Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) merupakan sistem atau tools untuk
memantau terjadi atau tidaknya peningkatan kasus dari suatu penyakit terutama
penyakit yang berpotensial KLB (Kejadian Luar Biasa).
1) Definisi Operasional : Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal
kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB yaitu respon yang
dilakukan oleh petugas kabupaten/kota dan puskesmas terhadap sinyal KLB atau
alert yang muncul pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)
2) Rumus/Cara perhitungan : Jumlah Sinyal KLB yang dilakukan respon
penangulangan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh
Sinyak KLB di kali 100%.
29
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
3) Capaian Indikator
95%
100%
96,99%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
101%
Target Capaian Kinerja
Persentase Respon terhadap Sinyal KLB Tahun 2019
Pada tahun 2019, respon penanggulangan terhadap sinyal KLB mencapai 100%,
diatas target nasional 95%.
Persentase Sinyal KLB yang diresponTahun 2017 - 2019
80 8595100 100 100
020406080
100120
2017 2018 2019
Target Capaian
Selama tiga tahun terakhir capaian persentase sinyal KLB yang direspon selalu
mencapai 100%, ditas target nasional yang telah ditetapkan.
30
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian indikator merupakan hasil dari berbagai upaya
yang telah dilakukan, untuk mencapai target indikator respon terhadap sinyal
kewaspadaan dini (Alert) penyakit potensial kejadian luarbiasa (KLB) yang muncul
dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon), yaitu :
- Surveilans PD3I : Pelacakan Kasus Discarded Campak, AFP dan PD3I
lainnya, Pengambilan, pengiriman dan Pengembalian spesimen
Campak/Rubella, AFP dan PD3I lainnya ke lab. Nasional, Surveilans Aktif RS
dan Yankes Swasta, Kunjungan Ulang 60 hari Kasus AFP
- Pelatihan petugas dalam rangka kewaspadaan dini dan respon : Orientasi
petugas surveilans kab/kota dalam rangka kewaspadaan dini dan respon
penyakit berpotensi KLB, Orientasi Pengembangan SKDR berbasis
Laboratorium dan Rumah Sakit
- Verifikasi sinyal kewaspadaan dini : Verifikasi Sinyal Kewaspadaan Dini /
Verifikasi Rumor
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
Program SKDR pada tahun 2019 dapat dikatakan berjalan lancar, semua sinyal
KLB yang terjadi dapat direspon dan ditanggulangi denga baik berkat kerjasama
dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Beberapa hal yang harus diperhatikan
untuk masa mendatang adalah :
1. Masih ada petugas surveilans Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang belum
cakap melakukan kewajiban dalam melaporkan SKDR, sehingga dirasakan
perlu mengadakan pelatihan dan bimbingan yang terarah dan
berkesinambungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
2. Petugas yang sering berganti di tingkat puskesmas maupun kabupaten.
3. Pelaporan yang dikirim ke pusat belum semua diverifikasi dengan baik oleh
Dinkes Kabupaten/Kota sehingga masih ada dua kabupaten/kota dengan
verfikasi alerts < 24 jam di bawah rata-rata Provinsi.
4. Minimnya pendanaan yang ada di Kabupaten/kota dalam melakukan verifikasi
kasus ataupun Penyelidikan Epidemiologi bila ada kasus yang diperlukan.
6) Pemecahan Masalah
Adanya dukungan pendanaan di Kabupaten/kota dalam melakukan verifikasi kasus
ataupun Penyelidikan Epidemiologi bila ada kasus yang diperlukan.
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 303.091.000,- Dari alokasi
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 289.012.584,- dengan perincian sebagai
berikut :
No Kegiatn Anggaran Realisasi %1 Surveilans PD3I 128.400.000 123.119.000 95,9
2Pelatihan petugas dalam rangka kewaspadaan dini dan respon
150.491.000 141.943.584 94,3
3 Verifikasi sinyal kewaspadaan dini 24.200.000 23.950.000 99,0
3. Jumlah kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (PIE)
Penyakit infeksi emerging merupakan penyakit yang muncul dan menyerang suatu
populasi untuk pertama kalinya atau telah ada sebelumnya namun meningkat dengan
sangat cepat, baik dalam jumlah kasus baru di dalam satu populasi, ataupun
penyebarannya ke daerah geografis yang baru. Dalam 30 tahun terakhir, telah muncul
lebih dari 30 PIE yang disebabkan munculnya organisme baru. Riset ilmiah terhadap
335 penyakit baru yang ditemukan antara tahun 1940 dan 2004 mengindikasikan
bahwa negara-negara yang berhubungan dengan Dataran Indo-Gangga dan DAS
Mekong menjadi hotspot global kemunculan PIE. Virus Nipah, demam berdarah
Crimean-Congo, dan avian influenza A(H5N1) merupakan contoh penyakit yang telah
muncul baru-baru ini dan menyerang Kawasan Asia Tenggara WHO. Dampak yang
ditimbulkan dari sebuah penyakit baru sulit diprediksi namun diketahui bisa sangat
bermakna, karena pada saat penyakit baru itu menyerang manusia, mungkin hanya
sedikit kekebalan yang dimiliki manusia atau bahkan tidak ada sama sekali.
Indonesia memiliki kondisi yang mengundang munculnya PIE. Sirkulasi berbagai tipe
virus influenza di daerah yang memiliki peternakan unggas besar sekaligus peternakan
babi yang tidak dikelola sesuai standar kesehatan sehingga memungkinkan terjadinya percampuran/kontaminasi produk hewan, menjadi media (incubator) yang cocok untuk
terjadinya percampuran beberapa virus influenza dan berpotensi memunculkan strain
virus baru atau bahkan virus baru. Terdapat faktor yang mempercepat kemunculan
penyakit baru, yaitu yang memungkinkan agen infeksi berkembang menjadi bentuk
ekologis baru agar dapat menjangkau dan beradaptasi dengan inang yang baru, serta
agar dapat menyebar lebih mudah di antara inang-inang baru. Faktor-faktor itu antara
lain urbanisasi dan penghancuran habitat asli (memungkinkan manusia dan hewan
32
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
hidup lebih dekat); perubahan iklim dan ekosistem; perubahan dalam populasi inang
reservoir atau vektor serangga perantara; dan mutasi genetik mikroba.
Penyakit infeksi emerging mendapat perhatian khusus dan menjadi masalah
kesehatan masyarakat serius. Kekhawatiran akan PIE tidak hanya karena dapat
menimbulkan kematian, tetapi juga karena dapat membawa dampak sosial dan
ekonomi yang besar dalam era globalisasi, saat seluruh dunia saling terhubung.
Sebagai contoh, perkiraan biaya langsung yang ditimbulkan SARS di Kanada dan
negara-negara Asia adalah sekitar 50 miliar dolar AS. Dampak PIE semakin besar bila
terjadi di negara berkembang yang relative memiliki sumber daya lebih terbatas
dengan ketahanan sistem kesehatan masyarakat yang tidak sekuat negara maju.
Penanggulangan PIE memerlukan pendekatan kolektif karena fakta menunjukkan
bahwa PIE dapat dengan mudah menyeberangi perbatasan negara bahkan benua dan
bergerak tanpa hambatan dari satu populasi ke populasi lain. Komunikasi dan
manajemen risiko yang efektif berperan penting dalam menjamin bahwa PIE diketahui
secara dini, dilaporkan dengan cepat, dan dikelola dengan baik. Terbangunnya
kesiapsiagaan negara dalam bentuk kesadaran yang diikuti aksi nyata tentang
mengetahui, mencegah, dan mengendalikan PIE merupakan hal penting bagi semua
pihak yang terkait termasuk masyarakat, sehingga negara memiliki respon yang lebih
baik pada saat harus menghadapi kejadian luar biasa PIE.
Sistem kesehatan masyarakat yang kuat menjadi syarat dalam penanggulangan
kejadian luar biasa PIE. Namun demikian, perlu juga disadari bahwa kejadian luar
biasa PIE dapat melemahkan sistem tersebut secara bermakna. Antisipasi dapat
dilakukan dengan memperkuat layanan pengendalian penyakit infeksi emerging mulai
dari kesiapsiagaan, surveilans dalam rangka kewaspadaan dini deteksi dini penyakit
dan penilaian risiko, komunikasi risiko, kapasitas laboratorium, dan kapasitas respon.
1) Definisi Operasional : Jumlah kabupaten/kota yang mampu melaksanakan
pencegahan dan pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (PIE)
2) Rumus/Cara perhitungan : Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan
pencegahan dan pengendalian Penyakit Infeksi Emerging dibagi jumlah seluruh
kabupaten/kota di provinsi Jambi
3) Capaian Indikator
33
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Jumlah kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan
pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (PIE) sudah mencapai target yaitu 11
kabupaten/kota. Namun pada tahun 2019 tidak tersedia dana yang bersumber
dekonsentrasi untuk pemetaan daerah risiko PIE.
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian indikator merupakan hasil dari berbagai upaya
yang telah dilakukan, untuk mencapai target indikator kabupaten/kota yang mampu
melaksanakan pencegahan dan pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (PIE),
yaitu :
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
Minimnya anggaran untuk pencegahan dan pengendalian Penyakit Infeksi Emerging
(PIE)
6) Pemecahan Masalah
Adanya dukungan pendanaan di Kabupaten/kota dalam melaksanakan pencegahan
dan pengendalian Penyakit Infeksi Emerging (PIE).
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, tidak adanya alokasi anggaran APBN dan realisasi
34
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
4. Jumlah Kab/kota yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penangulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
1) Definisi Operasional: Jumlah Kab/Kota yang menyusun kebijakan kesiapsiagaan
dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi
wabah berupa dokumen rencana kontijensi
2) Rumus/ Cara Perhitungan : Jumlah Kab/Kota yang menyusun kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang
berpotensi wabah berupa dokumen rencana kontijensi
3) Capaian Indikator
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian indikator merupakan hasil dari berbagai upaya
yang telah dilakukan, untuk mencapai target indikator Kab/kota yang mempunyai
kebijakan kesiapsiagaan dalam penangulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
yang berpotensi wabah, yaitu :
- Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Kab/Kota :
Persiapan Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan KKM di Wilayah,
Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Wilayah
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
Petugas yang sering berganti di tingkat puskesmas maupun kabupaten.
35
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
6) Pemecahan Masalah
Program kesiapsiagaan dalam penangulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
yang berpotensi wabah pada tahun 2019 dapat dikatakan berjalan lancar, semua
yang terjadi dapat direspon dan ditanggulangi denga baik berkat kerjasama dengan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 160.800.000,- Dari alokasi
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 160.098.000,- dengan perincian sebagai
berikut :
No Kegiatn Anggaran Realisasi %
1 Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan KKM di Kab/Kota
160.800.000 160.098.000 99,6
5. Persentase Kasus Malaria Positif yang diobati sesuai standart
1) Definisi Operasional: Persentase Pasien positif malaria yang mendapatkan
pengobatan sesuai standart tatalaksana malaria.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah pasien positif malaria yang mendapatkan
pengobatan sesuai standart tatalaksana malaria dibagi jumlah pasien positif
malaria dikali 100%
3) Capaian Indikator
a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
36
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Dari grafik diatas diketahui capaian indikator persentase malaria yang diobati sesuai
standar tahun 2019 sebesar 100%, capaian ini telah melebihi dari target yang diharapkan
yaitu 95% dengan kinerja 105%.
Grafik 1.7 Target dan capaian indikator persentase kasus malaria positif yang diobati
sesuai standar tahun 2016 - 2019
Dari grafik diatas diketahui capaian indikator persentase kasusmalaria positif yang diobati
sesuai standar tiga tahun terakhir telah mencapai target dimana pada tahun 2016 capaian
indikator sebesar 100%, ditahun 2017 capaian sebesar 100%, ditahun 2018 capaian
sebesar 100% dan di tahun 2019 capaian sebesar 100% Indikator ini telah mencapai
target yang diharapkan yaitu 95%
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Ada beberapa hal yang mempengaruhi tercapainya indikator ini antara lain ketersediaan
SDM yang cukup memadai, alur pelaporan bersifat online dan adanya dukungan dari
Pemerintah Daerah.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Adapun upaya-upaya lain untuk mencapai target indikator persentase kasus malaria
positif yang diobati sesuai standar melalui kegaiatn sebagai berikut:
37
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
- Diagnosa dan Tatalaksana pengobatan Malaria : Penguatan Diagnosis dan
tatalaksana pengobatan malaria, Penguatan Tenaga Mikroskopis dan Crosschecker
Malaria
- Penguatan Surveilans malaria : Pre Assesment Eliminasi Malaria, Reorientasi
Eliminasi Malaria
- Penguatan Pengendalian Faktor Risiko : Assessment Pengendalian Vektor Malaria
Terpadu
- Sediaan darah mikroskop yang diuji silang ( % sensitivitas, spesifitas, akurasi spesies
- Survei Darah Massal Malaria (angka parasite rate)
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
1. Kurangnya dukungan pemerintah daerah
2. Kurangnya Koordinasi lintas sektor dan lintas program
3. Masih tingginya mutasi petugas pada tingkat puskesmas
6) Pemecahan Masalah
1. Kabupaten/kota agar membuat Peraturan Bupati/Walikota sebagai dasar untuk
penguatan dukungan Pemda terhadap program malaria
2. Advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kebijakan, lintas sektor dan lintas
program yang terkait
3. Petugas yang baru dilatih diharapkan tidak dipindahkan pada program lainnya
minimal 3 tahun setelah mengikuti pelatihan
Efisiensipenggunaansumberdaya
Capaian indikator indikator persentase kasusmalaria positif yang diobati sesuai
standar adalah 100% (105%) dan dibandingkan dengan capaian realisasi
anggaran layanan malaria sebesar 93.65% yang berarti terdapat efisiensi sumber
pembiayaan sebesar 12%.
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 346.250.000,- Dari alokasi
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 330.581.400,- dengan perincian sebagai
berikut :
38
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
No Kegiatn Anggaran Realisasi %
1 Diagnosa dan Tatalaksana pengobatan Malaria
193.230.000 192.787.400 99,8
2 Penguatan Surveilans malaria 82.570.000 81.173.000 98,33 Penguatan Pengendalian Faktor Risiko 39.200.000 39.191.000 100,0
4Sediaan darah mikroskop yang diuji silang ( % sensitivitas, spesifitas, akurasi spesies)
5.000.000 - 0,0
5Survei Darah Massal Malaria (angka parasite rate)
26.250.000 26.250.000 100
6. Jumlah kabupaten/kota intervensi stunting yang melakukan POPM kecacingan
dengan Cakupan ≥75 % dari sasaran minum obat 1) Defenisi Operasinal: Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stunting yang
melaksanakan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat
usia 1-12 tahun dalam kurun waktu satu tahun
2) Rumus/Cara Perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota intervensi stunting yang
melaksanakan POPM Cacingan dengan cakupan ≥ 75% dari sasaran minum obat
dalam kurun waktu satu tahun
3) Capaian Indikator
Dari table diatas didapatkan data capaian Jumlah kabupaten/kota intervensi
stunting yang melakukan POPM kecacingan dengan Cakupan ≥75 % dari
sasaran minum obat sebanyak 2 kabupaten (100%) sudah mencapai target yaitu
2 kabupaten/kota
39
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian indikator merupakan hasil dari berbagai upaya
yang telah dilakukan, untuk mencapai target indikator kabupaten/kota intervensi
stunting yang melakukan POPM kecacingan dengan Cakupan ≥75 % dari
sasaran minum obat, yaitu :
- Sosialisasi dan Monev POPM Filariasis dan Kecacingan
- Pelaksanaan POPM Kecacingan daerah non Endemis Filariasis dan daerah
Pasca POPM Filariasis : Pendataan Sasaran POPM Kecacingan, Pelaksanaan
POPM Kecacingan, Sweeping cakupan POPM Kecacingan
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
Indikator Jumlah kabupaten/kota intervensi stunting yang melakukan POPM
kecacingan dengan Cakupan ≥75 % dari sasaran minum obat sudah tercapai target
akan tetapi ada beberapa hal yang masih menjadi masalah antara lain :
1. Masih ada petugas Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang belum terlatih untuk
penegakkan diagnosa, pemeriksaan mikroskopis filariasis dan kecacingan serta
tatalaksana kasus kronis filariasis, sehingga dirasakan perlu mengadakan
pelatihan dan bimbingan yang terarah dan berkesinambungan dari Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi.
2. Surveilans Pasca POPM Filariasis yang belum dilakukan oleh Kabupaten/ Kota
dikarenakan Rapid Diagnosa Tes (RDT) untuk tes cepat filariasis yang sangat
mahal dan belum dapat dipenuhi pemerintah pusat mengakibatkan untuk
pemeriksaan Filariasis masih menggunakan Survey darah jari pada malam hari
yang memerlukan waktu yang sangat lama.
3. Minimnya pendanaan yang ada di Kabupaten/kota dalam melakukan surveilans
penemuan kasus baru filariasis dan tatalaksana kasus kronis filariasis.
6) Pemecahan Masalah
1. Di adakan pelatihan dan bimbingan yang terarah dan berkesinambungan dari
Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
2. Perlu dilakukan Surveilans Pasca POPM Filariasis oleh Kabupaten/ Kota
40
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 458.000.000,- Dari alokasi
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 457.348.801,- dengan perincian sebagai
berikut :
No Kegiatn Anggaran Realisasi %
1 Sosialisasi dan Monev POPM Filariasis dan Kecacingan
222.575.000 222.572.001 100
2Pelaksanaan POPM Kecacingan daerah non Endemis Filariasis dan daerah Pasca POPM Filariasis
235.425.000 234.776.800 99,7
7. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat. Penyakit kusta merupakan salah satu penyakit terabaikan (necleted disease), sehingga
sering sekali memang benar-benar terabaikan penemuan kasusnya oleh petugas
kesehatan terutama di kabupaten/kota yang sudah mencapai eliminasi kusta
(prevalensi < 1 per 10.000 penduduk) dengan kata lain jumlah kasusnya rendah.
Akibatnya di kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, penemuan kasus secara intensif
tidak dilakukan. Kasus sebagian besar ditemukan oleh dokter praktek swasta dalam
keadaan sudah cacat akibat kusta.
1) Definisi Operasional: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang (cacat tingkat 0)
diantara total kasus baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu 1
(satu) tahun.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan
(cacat tingkat 0) dibagi jumlah kasus baru yang ditemukan dalam periode 1 tahun
di kali 100%.
3) Capaian Indikator
41
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Dari table diatas didapatkan data capaian persentase kasus kusta tanpa cacat sebesar
69,9 % masih belum mencapai target 91%.
Persentase penemuan kasus kusta tanpa cacat tahun 2017 – 2019
NO KABUPATEN TAHUN ( % )
2017 2018 2019
1 KOTA JAMBI 100 100 80
2 BATANG HATI 66.67 75 33,3
3 MUARO JAMBI 100 0 54,55
4 BUNGO 33 0 0
5 TEBO 100 0 77,8
6 MERANGIN 67 50 54,5
7 KERINCI 100 0 100
8 SAROLANGUN 100 0 0
9 TANJAB BARAT 0 92 80
10 TANJAB TIMUR 87.9 94 86,1
11 SUNGAI PENUH 0 100 0
12 PROVINSI JAMBI 90.2 80 69,9
42
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian indikator merupakan hasil dari berbagai upaya
yang telah dilakukan, untuk mencapai target indikator Persentase cakupan
penemuan kasus baru kusta tanpa cacat, yaitu :
- Pertemuan Advokasi, Sosialisasi dan Pelatihan Singkat Kegiatan Intensifikasi
Penemuan Kasus Kusta dan Frambusia Melalui Kampanye Eliminasi Kusta
dan Eradikasu Frambusia
- Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta dan Frambusia
Melalui Kampanye Eliminasi Kusta dan Eradikasi Frambusia
- Pelaksanaan Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta dan Frambusia
(Intensifikasi Tahap 2-icf2)
- Validasi Data Kohort Provinsi Program P2P Kusta dan Frambusia dan
Orientasi Teknis Kegiatan Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta dan Frambusia
- Deteksi Dini, Pengobatan dan Surveilans dalam Upaya Pencegahan dan
Pengobatan Penyakit Frambusia : Orientasi dan Koordinasi Teknis
Pelaksanaan Survi Serologi di Kabupaten Endemis/ Riwayat Frambusia
Provinsi Jambi, Distribusi Bahan Serologis Frambusia
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
1. Penemuan kasus baru kusta tanpa cacat masih dibawah target hal ini
dikarenakan kusta yang merupakan salah satu penyakit terabaikan sehingga
petugas kesehatan tidak melakukan kegiatan penemuan kasus kusta secara
intensif.
2. Ada stigma dan diskriminasi sehingga penderita tidak mau memeriksakan diri
ke faskes.
3. Penemuan Kasus secara aktif masih rendah
4. Akses ke faskes jauh (di beberapa Lokasi)
5. Tenaga kesehatan kusta sangat terbatas.dan tingginya mutasi petugas terlatih
di Kabupaten/Kota dan Puskesmas
6) Pemecahan Masalah
1. Perlu penemuan kasus secara aktif ( survey desa dan survey sekolah
intensifikasi penemuan kasus )
2. Perlunya sosialisasi kusta bagi masyarakat
3. Perlu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait kusta
43
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
4. Adanya komitmen dari pemegang kebijakan dalam melakukan mutasi pada
petugas terlatih dengan memperhatikan tersedianya petugas pengganti yang
terlatih (minimal on the job training).
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 560.000.000,- Dari alokasi
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 513.473.800,- dengan perincian sebagai
berikut :
No Kegiatn Anggaran Realisasi %
1Intensifikasi Penemuan Kasus dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta
450.000.000 410.679.800 91
2Deteksi Dini, Pengobatan dan Surveilans dalam Upaya Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Frambusia
110.000.000 102.794.000 93,4
8. Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan
kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya
penanggulangan. Penyelenggaraan Penanggulangan TBC perlu di dukung dengan
upaya mengembangkan dan memperkuat mekanisme koordinasi, serta kemitraan
antara pengelola program TB dengan instansi pemerintah lintas sektor dan lintas
program, para pemangku kepentingan, penyedia layanan, organisasi
kemasyarakatan, asuransi kesehatan, baik dipusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
TBC adalah penyakit menular yang wajib dilaporkan (Mandatory Notification). Setiap
fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan TBC wajib mencatat dan
melaporkan kasus TBC yang ditemukan dan atau diobati sesuai dengan format
pencatatan dan pelaporan yang ditentukan.
Program Pengendalian TB dalam strategi nasional diarahkan menuju akses universal
terhadap layanan TB yang berkualitas dengan upaya kegiatan Temukan Obati
Sampai Sembuh (TOSS) untuk semua pasien TB pasien TB yang sistematis dengan
pelibatan secara aktif seluruh penyedia layanan kesehatan melalui pendekatan Public
Private Mix (PPM) yang merupakan pelibatan semua fasilitas layanan kesehatan
dalam upaya ekspansi layanan pasien TB dan kesinambungan program
44
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
penanggulangan TB secara komprehensif di bawah koordinasi Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
1) DefinisiOperasional: Semua kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
(penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) diantara semua kasus TB
yang diobati dan dilaporkan.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlahkasus TB yang ditatalaksana sesuai standar
(penegakan diagnosis dan pengobatan sesuai standar) dibagi jumlah semua
kasus TB yang ditemukan dan diobati.
3) CapaianIndikator
Dari grafik diatas didapat data capaian persentase Kasus TB yang ditatalaksana
sesuai standar sudah mencapai target (100%) dengan target (79%).
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian indikator merupakan hasil dari berbagai upaya
yang telah dilakukan, untuk mencapai target indikator Persentase kasus TB yang
ditatalaksana sesuai standar, yaitu :
- Peningkatan Kapasitas SDM TBC : Workshop Peningkatan Kapasitas SDM TB
Tingkat Provinsi Jambi, Penguatan Surveilans, Monitoring dan Evaluasi
Program TB
45
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
- Deteksi dini TBC : Sosialisasi Terkait Deteksi Dini TB, Pertemuan Validasi
Data TB Terintegrasi Program P2ML, Pengiriman Distribusi Logistik ke
Provinsi
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
1. Sumber daya manusia yang ada di Dinas kesehatan Kabupaten/Kota masih sangat
terbatas, sehingga menyebabkan satu petugas bisa merangkap sampai 3 program.
2. Seringnya terjadi mutasi/roling staff di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Sehingga
mempengaruhi kinerja petugas.
3. Masih Minimnya anggaran APBD untuk kegiatan program P2TB di Dinas kesehatan
Kabupaten/kota
4. Sistem pelaporan yang sudah di sepakati Antara Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
dengan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota belum berjalan sesuai dengan
kesepakatan yang di buat
6) Pemecahan Masalah
1. Melakukan Advokasi Ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Agar Tidak memutasi
tenaga potensial pengelola Program ( Wasor TB ) yang Sudah dilatih Minimal 3
Tahun
2. Melakukan On Job Training ( OJT ) Secara Berjenjang mulai dari tingkat provinsi
sampai tingkat Puskesmas
3. Meadvokasi Dinas kabupaten/Kota untuk menganggarkan Dana untuk program TB.
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 349.050.000,- Dari alokasi
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 308.379.600,- dengan perincian sebagai
berikut :
No Kegiatn Anggaran Realisasi %1 Peningkatan Kapasitas SDM TBC 152.750.000 147.600.800 972 Deteksi dini TBC 196.300.000 160.778.800 81,9
46
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
9. Persentase kasus HIV yang diobati 1) Definisi Operasional: Orang dengan positif HIV dan masih dalam terapi
pengobatan ARV.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah orang positif HIV dan masih dalam terapi
pengobatan ARV dibandingkan dengan jumlah orang positif HIV dan memenuhi
syarat untuk memulai terapi pengobatan ARV.
3) Capaian Indikator
Dari Tabel diatas diketahui capaian persentase kasus HIV yang diobati sudah cukup
baik yaitu 105% karena sudah melebihi target yang ditentukan sebesar 55%. Hal ini
disebabkan karena :
- Penentuan target dilaksanakan pada bulan Januari 2019
- Adanya penambahan layanan PDP
NO KAB/KOTA PERSENTASI KASUS HIV YANG DIOBATI
2016 2017 2018 2019
1 Kota Jambi 49,77% 85,68% 82,68% 82,6%
2 Batang Hari 100% 100% 100% 99,5%
3 Muaro Jambi 46,15% 100% 30% 44,1%
4 Bungo 51.67% 43,97% 37,55% 35,6%
5 Tebo 72,58% 37,50% 39,65% 56,9%
6 Merangin 100% 97,59% 98,44% 97,8%
47
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
7 Sarolangun 46,15% 14,28% 10% 96,9%
8 Kerinci 42,85% 0% 56,12% 60,6%
9 Sungai Penuh 0% 0% 0% 0%
10 Tanjab Barat 30,51% 28,81% 27,50% 25,9%
11 Tanjab Timur 0% 0% 0% 0%
Provinsi Jambi 49,54% 77,14% 69,57% 70,6%
- Analisis :
Di Provinsi dari tahun 2016 s/d 2019 presentase kasus HIV yang diobati
cendrung fluktuatif, pada tahun 2016 kasus HIV yang diobati sebanyak (49,54%)
kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan (77,14%), pada tahun 2018
terjadi penurunan ( 69,57%) dan tahun 2019 terjadi peningkatan (105%) Tetapi
secara umum pada tahun 2017 dan 2019 sudah mencapai hasil yang baik,
karena sudah melampaui target yang ditetapkan secara nasional yaitu sebanyak
55%.
Kepatuhan atau adheren terhadap terapi antiretroviral ( ART ) adalah kunci
keberhasilan pengobatan infeksi HIV, karena ART berkelanjutan mampu
menekan HIV hingga tak terdeteksi, mengurangi risiko resistensi obat,
meningkatkan kualitas dan kelangsungan hidup, meningkatkan kesehatan secara
keseluruhan serta mengurangi risiko penularan HIV. Sebaliknya, ketidak patuhan
terhadap pengobatan merupakan penyebab utama kegagalan terapi .
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian indikator merupakan hasil dari berbagai upaya
yang telah dilakukan, untuk mencapai target indikator Persentase kasus HIV yang
diobati, yaitu :
- Validasi data Dinkes kab/Kota/Layanan terkait Capaian Deteksi Dini, Pengobatan,
Peningkatan Kapasitas SDM dan Logistik
- Distribusi logistik pusat ke Kab/Kota : Distribusi Logistik
- Peningkatan Kapasitas SDM : Workshop Peningkatan kapasitas SDM Program
HIV/AIDS IMS
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
Kendala yang dihadapi dalam mempertahan tingkat Kepatuhan terhadap terapi
antiretroviral ( ART ) adalah Kopetensi SDM belum merata baik kwantintas dan
48
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Kwalitasnya, mutasi petugas terlatih di kabupaten/kota yang cukup tinggi dan tidak
semua kabupaten kota mempunyai layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan
(PDP), seperti Tanjung Jabung Timur dan Sungai Penuh, serta belum optimalnya
kerjasama lintas program dan lintas sektor.
6) Pemecahan Masalah
Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Test HIV dan PDP
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 237.211.000,- Dari alokasi
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 234.017.633,- dengan perincian sebagai
berikut :
No Kegiatn Anggaran Realisasi %1 Validasi data 137.760.000 136.892.000 992 Distribusi logistik pusat ke Kab/Kota 11.000.000 11.000.000 100,03 Peningkatan Kapasitas SDM 88.451.000 86.125.633 97,4
10. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C
pada kelompok beresiko Program Hepatitis yaitu program yang melaksanakan kegiatan Deteksi Dini Hepatitis
B pada Ibu Hamil dan Kelompok beresiko. Deteksi Dini Hepatitis B pada ibu hamil di
laksanakan di puskesmas oleh petugasnya telah di latih.
Adapun tujuan pelaksanaan DDHB adalah untuk mencegah penularan penyakit
hepatitis B dari Ibu ke bayi yang dilahirkannya. Untuk kelancaran pelaksanaaan
Deteksi Dini Hepatitis B pada ibu hamil dan kelompok beresiko di butuhkan
kerjasama antara provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas.
1). Definisi Operasional : Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan
deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil dan kelompok berisiko lainnya dalam
kurun waktu satu tahun. Deteksi dini hepatitis B dilakukan dengan menggunakan
Rapid Diagnostic Test (RDT) HBsAg pada ibu hamil dan kelompok berisiko
lainnya
49
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
2) Rumus/ Cara Perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Deteksi
Dini Hepatitis B pada ibu hamil dan Kelompok Berisiko Tinggi lainnya di bagi
jumlah seluruh kab/ kota dikali 100 %
3). Capaian Kinerja
Dari table diatas didapat data capaian persentase kabupaten/kota yang melaksanakan
deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko tahun 2019 sudah sangat baik
dengan capaian 100% dari target 80% dengan capaian kinerja 125%.
No KABUPATEN/KOTA ESTIMASI
JUMLAH BUMIL JUMLAH BUMIL DIPERIKSA
R NR TOTAL 1 Kota Jambi 11.115 56 5473 5529
2 Batanghari 5.691 30 3194 3224
3 Tebo 7.296 60 4000 4060
4 Muaro Jambi 9.075 32 2803 2835
5 Tanjab Barat 6.988 22 2642 2664
6 Tanjab Timur 4.068 19 2361 2380
7 Sarolangun 6.581 12 1749 1761
8 Merangin 7.971 26 1393 1419
9 Bungo 8.019 31 1109 1140
10 Kerinci 3.919 52 803 855
11 Sungai Penuh 1.615 31 957 988
Jumlah 72.338 371 26.484 26.855
50
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Dari Tabel di atas tahun 2019, semua Kabupaten/kota telah melaporkan DDHB
walaupun belum semua puskesmas melaksanakan DDHB, dari 26.855 ibu hamil
yang di Deteksi Dini Hepatitis B, non reaktif 26.484 ( 98,6% ), dan 371 orang yang
reaktif (1,4%).
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian indikator merupakan hasil dari berbagai upaya
yang telah dilakukan, untuk mencapai target indikator Persentase Kabupaten/Kota
yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan C pada kelompok beresiko, yaitu :
- Pertemuan Peningkatan kapasitas SDM dalam P2 Hepatitis dan Penyakit ISP
Kab/Kota, Pertemuan Validasi Data Tingkat Provinsi Jambi
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
- Masih ada puskesmas yang belum di latih untuk pelaksanaan Deteksi Dini
Hepatitis B pada bumil dan kelompok beresiko
- Tidak semua kabupaten/kota bisa menyediakan BHP untuk pelaksanaan DDHB
- Belum semua puskesmas melaksanakan DDHB
- Ketepatan dan kelengkapan laporan DDHB dari Kabupaten/Kota masih kurang
6) Pemecahan Masalah
- Adanya dropping dari pusat ke kabupaten/kota untuk menyediakan BHP dalam
pelaksanaan DDHB
- Diadakannya monitoring dan evaluasi pelaporan DDHB untuk Kabupaten/Kota
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 272.202.000,- Dari alokasi
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 265.048.704,- dengan perincian sebagai
berikut :
No Kegiatn Anggaran Realisasi %1 Deteksi Dini dan Pencegahan Hepatitis 272.202.000 265.048.704 97,4
51
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
11. Persentase Kabupaten/Kota yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana standar pneumonia Pneumonia adalah Infeksi mendadak (akut) kurang dari 2 minggu yang mengenai
jaringan paru-paru pada anak usia di bawah 5 tahun, di sebabkan oleh kuman
(bakteri) dan virus.
Karena Pneumonia dapat berkembang menjadi berat sehingga menyebabkan
kematian pada bayi dan balita, jika tidak mendapat pertolongan yang cepat dan tepat.
Adapun Indikator program adalah Presentase kabupaten/kota yang 50%
Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Pneumonia melalui
Pendekatan MTBS
RUANG LINGKUP PROGRAM
1. Pneumonia Balita yang di fokuskan pada Penemuan & Tatalaksana kasus
2. INFLUENZA yang di fokuskan pada kesiap siagaan dan respons terhadap
pandemic influenza
3. Pengendalian faktor resiko ISPA dengan focus penanganan gangguan
pernapasaan akibat kuabut asap.
4. Penguatan dukungan manajemen
1) Defenisi Operasional : Angka persentase kasus pneumonia balita yang diberikan
tatalaksana standar yaitu dihitung napas dalam waktu satu menit penuh atau
dilihat ada tidaknya Tarikan Dinding Dada bagian bawah Kedalam (TDDK) minimal
60% dari seluruh kunjungan balita dengan keluhan batuk atau kesukaran
bernapas.
2) Rumusan/ Cara Perhitungan : Jumlah kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya
telah melaksanakan tatalaksana standar Pneumonia dibagi jumlah seluruh
kabupaten/kota yang ada dikali 100%
52
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
3) Capaian Indikator
Dari data diatas didapat capaian persentase kabupaten/kota yang 50%
puskesmasnya melakukan tatalaksana standar pneumonia sudah sangat baik
Dengan capaian 90,91% dari target 60% dan capaian kinerja 151,5%
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian indikator merupakan hasil dari berbagai upaya
yang telah dilakukan, untuk mencapai target indikator Persentase Kabupaten/Kota
yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana standar pneumonia, yaitu :
- Workshop dan Sosialisasi Tatalaksana ISPA
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
Belum Efektifnya Upaya “ Penemuan Kasus antara lain:
- Masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal gejala” pneumonia
sehingga tidak membawa ke fasyankes
- Petugas Kesehatan belum maximal melakukan sosialisasi tentang gejala”
pneumonia
- Keterampilan petugas yang belum standar dalam melakukan deteksi dini kasus
balita batuk& sesak napas
- Motivasi & Kepatuhan petugas dalam melaksanakan tatalaksana standar
- Sarana & prasarana yang belum memadai dalam pelaksanaan program
- Rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan Pneumonia.
53
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Tantangan Kendala P2 ISPA
- Provinsi yang masih tergantung anggaran dekonsentrasi
- Dana BOK belum optimal di manfaatkan daerah untuk mendukung program
P2ML (program ISPA)
- Kasus pneumonia balita yang under reported karena rendahnya pengetahuan
dan pemahaman petugas tentang ISPA atau pneumonia balita di fasyankes
primer
- Ketergantungan daerah kepada pusat dalam dukungan alat deteksi
pneumonia, buku pedoman, peningkatan kapasitas nakes dan media promotif-
preventif dan KIE
- Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM di fasyankes primer dalam deteksi
pneumonia secara tepat dan akurat, tatalaksana kasus, manajemen program
ISPA karena tingginya frekwensi mutasi pegawai di daerah
- Rendahnya kepatuhan petugas dalam menghitung napas/melihat tarikan
dinding dada bagian bawah kedalam
- Belum ada mekanisme kerjasama pelaporan dari dokter keluarga BPJS dalam
penanganan pneumonia ke puskesmas
6) Pemecahan Masalah
- Diadakan pelatihan Petugas Puskesmas dalam melakukan deteksi dini kasus
balita batuk& sesak napas
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 102.000.000,- Dari alokasi
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 94.153.800,- dengan perincian sebagai
berikut :
No Kegiatn Anggaran Realisasi %1 Advokasi Sosialisasi dan KIE P2 ISPA 102.000.000 94.153.800 92,3
54
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
12. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% Sekolah 1) Definisi Operasional : Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah adalah kabupaten/kota yang
telah melaksanakan kebijakan KTR yang dinilai dari minimal telah menerapkan
KTR di 50% sekolah/ madrasah sesuai dengan peraturan perundangan yang
mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok dibagi dengan jumlah kab/ kota di
Indonesia.
2) Rumus/ Cara Perhitungan : Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan kebijakan KTR
di minimal 50% sekolah dibagi Jumlah kab/ kota di Indonesia di kali 100%
3) Capai Indikator
Dari tabel diatas didapat data capaian persentase kabupaten/kota yang
melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) minimal 50% sekolah
belum mencapai target 50% capaian 39,84% dengan capaian kinerja 79,7%
55
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
NO KAB/KOTA JLH SEKOLAH
YANG MEMILIKI
KEBIJAKAN KTR
PERSENTASE %
1 Kota Jambi 168 100 59,52 2 Muaro Jambi 146 27 18,49 3 Tanjab Barat 128 23 17,97 4 Batanghari 153 76 49,67 5 Tanjab Timur 119 66 55,46 6 Sarolangun 118 66 55,93 7 Merangin 188 30 15,96 8 Tebo 168 83 49,40 9 Bungo 134 79 58,96
10 Kerinci 127 38 29,92 11 Sungai Penuh 37 4 10,81
JUMLAH 1486 592 39,84
JUMLAH SEKOLAH DI KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK MINIMAL 50% SEKOLAH
DI TAHUN 2019
Dari Grafik diatas diketahui capaian indicator persentase kabupaten/kota yang
melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) minimal 50% sekolah
belum mencapai target selama 3 tahun terakhir yaitu Tahun 2017 (1,16%),
Tahun 2018 (3,18%) dan Tahun 2019 (39,84%)
56
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Kegagalan dalam pencapaian indikator ini adalah kurangnya koordinasi Lintas
sektor dan lintas program yang terkait seperti Dinas Pendidkan, Biro Kesramas
Setda dan Promosi Kesehatan. Kurangnya sosialisasi ke Sekolah di Kabupaten/
Kota. untuk mencapai target indikator Persentase Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% Sekolah,
yaitu :
- Peningkatan Kapasitas SDM implementasi KTR dan Konseling UBM di
Puskesmas dan Sekolah : Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik dan Nakes dalam
Implementasi KTR dan UBM di Sekolah
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
1. Masih kurangnya dukungan dari Lintas Sektor
2. Masih banyak kabupaten/kota yang belum memiliki SK KTR di sekolah –
sekolah.
3. Tingginya tingkat perpindahan tenaga terlatih di daerah.
6) Pemecahan Masalah
1. Adanya dukungan dari Lintas Sektor dalam mencapai Indikator
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 233.660.000,- Dari alokasi
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 231.480.000,- dengan perincian sebagai
berikut :
No Kegiatn Anggaran Realisasi %
1Peningkatan Kapasitas SDM implementasi KTR dan Konseling UBM di Puskesmas dan Sekolah
233.660.000 231.480.000 99,1
57
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
13. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu.
1) Definisi Operasional: Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan minimal
tatalaksana penyakit Hipertensi dan DM dan atau telah melakukan pembinaan
Posbindu PTM di wilayahnya.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengendalian
PTM terpadu di bagi Jumlah seluruh Puskesmas di Indonesia di kali 100%.
3) Capaian Indikator
Dari Grafik diatas didapatkan data capaian persentase puskesmas yang
melaksanakan pengendalian PTM terpadu sudah tercapai dengan sangat baik
mencapai 64,82 % dari target yang ditetapkan sebesar 50% dengan capaian
kinerja 129,6%
58
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
TARGET KAB/KOTA (%)
REALISASI KAB/KOTA (%)
1. Kota Jambi 50 75
2. Muaro Jambi50 60
3. Batang Hari 50 704. Tanjab Timur 50 585. Tanjab Barat 50 646. Tebo 50 687. Bungo 50 758. Merangin 50 519. Sarolangun 50 6510. Kota Sungai Penuh 50 6711. Kerinci 50 60
JUMLAH 71364,82
INDIKATOR KEGIATAN KABUPATENCAPAIAN KINERJA
Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengendalian PTM
Terpadu
Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengendalian PTM Terpadu Tahun 2019
PROVINSI
Dari Grafik diatas diketahui capaian indicator persentase puskesmas yang
melaksanakan pengendalian PTM terpadu selama 4 tahun terakhir telah
mencapai target yaitu Tahun 2016 (42%), Tahun 2017 (43%), Tahun 2018
(43%) dan tahun 2019 (64,82%)
59
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian indikator merupakan hasil dari berbagai upaya
yang telah dilakukan, untuk mencapai target indikator Persentase Puskesmas
yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu, yaitu :
- Sosialisasi gerakan deteksi dini FR PTM di tingkat Kecamatan, Pembekalan
kader tingkat Kecamatan, Deteksi dini di desa
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
1. Sumber daya manusia yang ada di Dinas kesehatan Kabupaten/Kota dan
Puskesmas masih sangat terbatas, sehingga menyebabkan satu petugas
bisa merangkap sampai 3 program.
2. Seringnya terjadi mutasi/roling staff di daerah, Sehingga mempengaruhi
kinerja petugas.
3. Sampai saat ini masih banyak Petugas Puskemas yang belum dilatih tentang
Pandu PTM
4. Kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah
6) Pemecahan Masalah
1. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Nakes di FKTP
2. Melakukan Bintek dan Monev ke kab/Kota
Analisis Efisiensi Sumber Daya
Capaian persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu
adalah 64,82% (129,6%), dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran
pengendalian PTM terpadu sebesar 98,86% yang berarti terdapat efisiensi
sumber pembiayaan sebesar 1,2%.Anggaran
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.451.775.000,- Dari
alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 1.447.837.000,- dengan
perincian sebagai berikut :
No Kegiatn Anggaran Realisasi %
1 Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular di Daerah
1.451.775.000 1.447.837.000 99,7
60
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
14. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM.
1) DefinisiOperasional: Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos
PembinaanTerpadu (Posbindu) PTM.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan
Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM dibagi Jumlah Desa/Kelurahan di
Indonesia di kali 100%.
3) Capaian Indikator
Dari Grafik diatas diketahui capaian Persentase Desa/Kelurahan yang
melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM telah
tercapai dengan baik yaitu 70,82% dengan target 50%
Persentase Desa /kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu ( Posbindu )
PTM Tahun 2019
INDIKATOR KEGIATAN KABUPATEN
CAPAIAN KINERJA
TARGET
KAB/KOTA (%)
REALISASI
KAB/KOTA (%)
Persentase Desa /kelurahan 1. Kota Jambi 50 92,94
61
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
yang melaksanakan
kegiatan Pos Pembinaan
Terpadu ( Posbindu ) PTM
2. Muaro Jambi 50 68,39
3. Batang Hari 50 96,77
4. Tanjab Timur 50 74,19
5. Tanjab Barat 50 79,10
6. Tebo 50 97,32
7. Bungo 50 89,54
8. Merangin 50 92,31
9. Sarolangun 50 72,78
10. Kota Sungai Penuh 50 85,51
11. Kerinci 50 21,60
JUMLAH 870
PROVINSI 70,82
Dari Grafik diatas diketahui capaian indicator Persentase Desa/Kelurahan yang
melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM selama 3 tahun
terakhir telah mencapai target yaitu Tahun 2016 (43,97%), Tahun 2017 (47,28%)
dan Tahun 2018 (100%)
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian indikator merupakan hasil dari berbagai upaya
yang telah dilakukan, untuk mencapai target indikator Persentase desa/kelurahan
yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM, yaitu :
- Pelatihan Posbindu PTM dan SI PTM : Pelatihan Posbindu Institusi, Pelatihan
Teknis Pandu PTM di FKTP dalam Penguatan PIS PK, Pengadaan Bahan
Habis Pakai
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
1. Sarana dan Prasarana yang kurang dan mudah rusak
2. Minimnya Anggaran di Kabupaten Kota
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaukukan pemeriksaan ke
posbindu PTM
62
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
6) Pemecahan Masalah
1. Perlunya dukungan sarana dan prasarana
2. Melakukan Koordinasi dengan Lintas Sektor dan Lintas Program
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 555.722.000,- Dari alokasi
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 550.648.000,- dengan perincian
sebagai berikut :
No Kegiatn Anggaran Realisasi %1 Pelatihan Posbindu PTM dan SI PTM 555.722.000 550.648.000 99,1
15. Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30-50 tahun 1) Definisi Operasional: Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini
kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30-50 tahun.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan
deteksi dini kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30-50 tahun.
Dibagi Jumlah Puskesmas di suatu wilayah dikali 100%.
3) Capaian Indikator
Grafik…..target dan capaian Persentase Puskesmas yang melaksanakan
kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia
30-50 tahun di tahun 2018
63
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Dari grafik diatas diketahui capaian indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan
kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
di tahun 2018 sebesar 100%, capaian ini telah lebih tinggi dari target yang diharapkan
yaitu 35%.
Grafik…..target dan capaian Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan
deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun di
tahun 2018
Dari grafik diatas diketahui capaian indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan
kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
di tahun 2018 telah lebih dari target yan diharapkan yaitu sebesar sebesar
35%,sedangkan capaian yang didapat yaitu sebesar 100% dengan kinerja 284%.
64
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Grafik…..target, capaian dan kinerja indikator Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada
perempuan usia 30-50 tahun di tahun 2018
Dari grafik diatas diketahui capaian indikator Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada
perempuan usia 30-50 tahun dua tahun terakhir telah mencapai target dimana
pada tahun 2016 capaian indikator sebesar 100%, ditahun 2017 capaian
sebesar 100% dan ditahun 2018 capaian sebesar 100% Indikator ini telah
mencapai target yang diharapkan.
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
Ada beberapa hal yang mempengaruhi tercapainya indikator ini antara lain
ketersediaan SDM yang cukup memadai, alur pelaporan bersifat online dan
adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.
65
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Meskipun indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi
dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun ini
terdapat pada Indikator Perjanjian Kinerja (PK) Satker Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi (109002) namun tidak tersedia dana pada Anggaran Dekonsentrasi Satker
Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di Tahun Anggaran 2018. Indikator ini tercapai
dikarenakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada
perempuan usia 30-50 tahun ini dijadikan kegiatan rutin di Puskesmas dimana
setiap Perempuan usia 30-50 tahun yang pernah berhubungan sex dan yang telah
menikah, yang memeriksakan kesehatannya akan disarankan dan dilakukan
pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim.
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
1. Kurangnya Koordinasi lintas sektor dan lintas program
2. Masih tingginya mutasi petugas pada tingkat puskesmas
3. Tidak semua perempuan yang berusia 30-50 tahun yang pernah berhubungan
sex dan yang telah menikah memeriksakan diri ke puskesmas
6) Pemecahan Masalah
1. Advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kebijakan, lintas sektor dan lintas
program yang terkait serta pada masyarakat.
2. Petugas yang baru dilatih diharapkan tidak dipindahkan pada program lainnya
minimal 3 tahun setelah mengikuti pelatihan
Efisiens ipenggunaan sumber daya
capaian indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi
dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun adalah
100% yang tidak mana indikator ini tidak ada anggaran ditahun 2018 tapi kegiatan
tetap berjalan yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 286%.
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 182.701.000,- Dari alokasi
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 180.612.000,- dengan perincian
sebagai berikut :
No Kegiatn Anggaran Realisasi %
1 Pelatihan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim
182.701.000 180.612.000 98,9
66
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
16. Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak
1) Definisi Operasional : Puskesmas yang melakukan deteksi dini oleh tenaga
kesehatan terlatih di Puskesmas berupa tes fisik mata dengan menggunakan
senter dan ophthalmoscope, lalu pemeriksaan visus mata dengan menggunakan
Snelen Chart, dilanjutkan dengan tes bayangan (Shadow Test) menggunakan pen
light, serta mampu melakukan rujukan kasus katarak ke Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjut
2) Rumus/Cara perhitungan : Jumlah puskesmas yang melakukan deteksi dini dan
merujuk kasus katarak dibagi Jumlah seluruh puskesmas di Indonesia dikali 100%.
3) Capaian Indikator
T A R G E T C A P A I A N K I N E R J A
30 35,4
118,0
PER SENTAS E PUS KES MAS YA NG M ELA KSANAKAN DETEKSI DIN I DAN
R UJUKA N KA SUS KATARAKTA HUN 2 0 19
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Keberhasilan dalam pencapaian indikator merupakan hasil dari berbagai upaya yang
telah dilakukan, untuk mencapai target indikator Persentase Puskesmas yang
melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak, yaitu :
- Implementasi Layanan Kesehatan Inklusif untuk Disabilitas : Sosialisasi Peta
Layanan Kesehatan Inklusi Disabilitas
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
- Minimnya Anggaran di Kabupaten Kota
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaukukan pemeriksaan ke
posbindu PTM
67
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
6) Pemecahan Masalah
- Perlunya Dukungan dari Lintas sektor dan Lintas program terkait kegiatan ini
- Perlunya dukungan sarana dan prasarana
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.180.000,- Dari alokasi
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 7.180.000,- dengan perincian sebagai
berikut :
No Kegiatn Anggaran Realisasi %
1 Implementasi Layanan Kesehatan Inklusif untuk Disabilitas
7.180.000 7.180.000 100,0
17. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan
pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
1) Definisi Operasional: Jumlah Kab/Kota dengan IPWL aktif yakni IPWL yang
melakukan upaya promotif, preventif dan rehabilitasi dalam pencegahan
penyalahgunaan Napza serta melaporkan kegiatan terkait program wajib lapor
pecandu narkotika dan penyalahguna Napza lainnya (ada atau tidak ada pasien)
setiap 6 bulan sekali.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah kumulatif Kab/Kota dengan IPWL aktif.
3) Capaian Indikator
68
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Dari Grafik diketahui capaian indicator Jumlah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah
penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Kegagalan dalam pencapaian indikator adanya IPWL belum memiliki tenaga
Assesment dan tenaga verifikator, untuk mencapai target indikator Jumlah
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian
masalah penyalahgunaan Napza di lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), yaitu :
- SDM berkualitas bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan
jiwa dan napza
- Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Ganguan Jiwa bagi Nakes di
Puskesmas
- pelatihan bagi Nakes tentang pemberdayaan orang tua dalam pencegahan
penyalahgunaan napza
- Pelatihan Skrining Penyalahgunaan Napza dengan instrumen ASSIST
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
1. Kurangnya koordinasi antar program dan antar lintas sector dalam mengatasi
persoalan kesehatan , juga ada kerjasama tetapi seadanya.
2. Beberapa IPWL belum memiliki tenaga Assesment dan tenaga verifikator
6) Pemecahan Masalah
1. Perlu dilaksanakan Pelatihan Assesment dan Verifikator bagi petugas yang
ada di IPWL
2. Koordinasi antar program dan antar lintas sector
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 500.365.000,- Dari alokasi
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 497.973.934,- dengan perincian
sebagai berikut :
No Kegiatn Anggaran Realisasi %
1SDM berkualitas bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza
500.365.000 497.973.934 99,5
69
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
18. Persentase layanan dokumen dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi
1) Definisi Operasional: Jumlah layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker
dekonsentrasi terdiri dari capaian layanan RKAKL, e monev DJA, e monev
Bappenas dan e performance Bappenas.
2) Rumus/Cara perhitungan: Jumlah layanan dukungan manajemen dan pelaporan
satker dekonsentrasi terdiri dari capaian layanan RKAKL, e monev DJA 12
dokumen, e monev Bappenas 12 dokumen dan e performance 12 dokumen yang
tercapai dibagi dengan target.
3) Capaian Indikator
Grafik……Target, capaian dan kinerja indikator presentase layanan dukungan
manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi tahun 2019
Dari grafik diatas diketahui capaian indikator presentase layanan dukungan
manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi di tahun 2019 telah sama
dengan target yang diharapkan yaitu sebesar sebesar 100%,sedangkan capaian
yang didapat yaitu sebesar 100% dengan kinerja 100%.
4) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Ada beberapa hal yang mempengaruhi tercapainya indikator ini antara lain
ketersediaan SDM yang cukup memadai, alur pelaporan bersifat online dan
adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.
70
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Adapun upaya-upaya lain untuk mencapai target indikator presentase layanan
dukungan manajemen dan pelaporan satker dekonsentrasi antara lain yaitu:
- Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran :
Pembahasan, Penajaman dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan
dan Penganggaran, Penyusunan E-Planning, Penyusunan Dokumen RKAKL
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi : Penyusunan laporan pelaksanaan
program, Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran, Penyusunan Laporan
E-Monev Bappenas/ PP 39 tahun 2006, Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan
Program P2P
- Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan : Verifikasi dan Rekonsiliasi
Laporan Keuangan Satker, Penyusunan realisasi anggaran bulanan/ triwulan/
semester/ tahu, Rekonsiliasi LK UAPPA E-1 Laporan Keuangan Satker Pusat,
UPT, Dekon Tahun 2018 dan Semester 1 TA 2019, Honor Pejabat
Perbendaharaan dan Pengelola Keuangan, Penyusunan Dokumen
Perbendaharaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan, Dukungan
Pelaksanaan BMN
5) Masalah dan kendala yang di hadapi
1. Tidak adanya anggaran untuk pembuatan LAKIP
2. Belum terbentuknya tim pembuat LAKIP di satker Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi
3. Kurangnya petugas yang pada kegiatan Dukungan Manajemen
6) Pemecahan Masalah
1. Dianggarkan kegiatan pembuatan LAKIP
2. Dibentuknya tim pembuat LAKIP di satker Dinas KESEHATAN Provinsi Jambi
3. Penambahan staf pada kegiatan dukungan manajemen
Efisiensi penggunaan sumberdaya
Capaian indikator presentase layanan dukungan manajemen dan pelaporan satker
dekonsentrasi adalah 100% (100%) dan dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran
layanan imunisasi sebesar 99.28% yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan
sebesar 1%.
71
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
7) Realisasi Anggaran
Pada tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 426.320.000,- Dari alokasi
tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 421.103.791,- dengan perincian
sebagai berikut :
No Kegiatn Anggaran Realisasi %
1 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
104.410.000 100.808.430 97
2 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 122.160.000 121.986.942 100
3 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 199.750.000 198.308.419 99
.
BAB IV PENUTUP
1.1 Kesimpulan
1. Pencapaian kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2019
telah berjalan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan
rata –rata capaian kinerja sebesar 97,48 %
2. Berdasarkan pengukuran indicator kinerja Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi
Jambi dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dari 19 Indikator kinerja sasaran
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2019, sebanyak 19
indikator telah melebihi target yang ditetapkan (>100%), 15 Indicator telah
mencapai target yang ditetapkan (100%), sedangkan 4 Indicator tidak mencapai
target dengan pencapaian sebesar 35 %.
3. Berdasarkan penyerapan dan pengukuran kinerja anggaran Bidang P2P Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2019 diketahui bahwa kinerja anggaran Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 86,83 %, dengan realisasi
6.619.182.326 Dengan realisasi tertinggi pada Dinas Kesehatan sebesar 100 %
dan realisasi paling rendah pada dana dekonsentrasi yakni sebesar 97,48 %.
4. Berdasarkan pengukuran efisiensi sumber daya, dari 19 indikator, terdapat 19
Indicator telah berjalan dengan efisien dimana capaian kinerja dapat mencapai
atau melebihi target dengan anggaran yang lebih rendah dan semua kegiatan
telah dilaksanakan dengan baik.
5. Mengingat penyakit tidak mengenal batas wilayah administrasi, pemerintahan,
maupun negara, maka penyelenggaraan penanggulangan penyakit secara
nasional dilakukan dengan prinsip konkuren, yaitu dilakukan bersama-sama
antara unsur pemerintahan di pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian,
setiap permasalahan penyakit dan factor risikonya yang timbul di suatu wilayah
perlu ditangani secara bersama antara unsur pusat dan daerah, sedangkan untuk
pintu masuk Negara dilakukan upaya khusus melalui upaya kekarantinaan
kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit antar Negara sebagai bentuk
komitmen kesehatan dalam menjaga kedaulatan negara.
1.2 Tindak Lanjut
1. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan,
RAP P2P, dan RAK Dinas Kesehatan Provinsi Jambi periode tahun 2015 – 2019
73
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019
sehingga akan dilakukan review untuk mengevaluasi capaian target akhir tahun
perencanaan, menilai keberhasilan dan pembelajaran yang dihasilkan.
2. Akan dilakukan penyusunan dan pembahasan target RPJMN, Renstra
Kementerian Kesehatan, RAP P2P, RAK Dinas Kesehatan Provinsi Jambi periode
tahun 2020 – 2024. Penetapan target indicator mengacu pada tantangan dan
capaian indicator periode sebelumnya, isu strategis dan hasil mid term evaluation.
Demikian Laporan Kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Dinas
Kesehatan Provinsi Jambi (Dana Dekonsentrasi 05) Tahun 2019 disusun sebagai bahan
masukan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.