Laporan Kinerja Dekon 07 Prov Lampung Tahun 2019Secure Site e-renggar.kemkes.go.id/file2018/e... ·...

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T ,

yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya, sehingga dapat diselesaikan

Laporan Kinerja Seksi Pelayanan Kefarmasian tahun 2019 sebagai

pertanggungjawaban pelaksana Dekonsentrasi Satker 129009 (07) Dinas

Kesehatan Provinsi Lampung.

Laporan kinerja Seksi Pelayanan Kefarmasian Tahun 2019

menyajikan gambaran atau memberikan informasi mengenai berbagai capaian

kinerja sesuai dengan sasaran indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana

Strategis (Renstra) Program Kefarmasian dan alkes Tahun 2015 – 2019 dan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung program obat

dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 - 2019. Laporan kinerja ini juga

merupakan hasil konkrit dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan di

Seksi Pelayanan Kefarmasian yang disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban atas Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang dalam

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

Menyadari bahwa Laporan Kinerja Seksi Pelayanan Kefarmasian Satker 129009

(07) Dinas Kesehatan provinsi Lampung Tahun 2019 belum seperti yang diharapkan.

Pada akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak

langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Seksi Pelayanan Kefarmasian Satker

129009 (07) Dinas Kesehatan provinsi Lampung diucapkan terima kasih.

Disamping itu diharapkan juga bahwa Laporan Kinerja ini dapat menjadi salah

satu acuan penting dalam penyusunan dan pengimplementasian dari Rencana Kerja,

Rencana Anggaran dan Rencana Strategis dimasa mendatang. Oleh karena itu sangat

diperlukan masukan-masukan positif untuk memacu peningkatan kinerja dalam

mencapai sasaran meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi alat

kesehatan di masa mendatang.

Bandar Lampung, Januari 2020

KEPALA SEKSI PELAYANAN

KEFARMASIAN

DARMAN ZAYADAN, SKM, MKM NIP. 19680101 199203 1 012

LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 2

DAFTARISI

Halaman

KATAPENGANTAR

DAFTARISI

DAFTARGAMBAR

DAFTARTABEL

DAFTARLAMPIRAN

I. PENDAHULUAN 5

II. TUJUANPROGRAM 11

III. KEBIJAKANPROGRAMOBATDANPERBEKALANKESEHATAN 13

IV. STRATEGIPROGRAMOBATDANPERBEKALANKESEHATAN 14

V. SASARANPROGRAM 15

VI. INDIKATORPROGRAM 16

VII. HASILPELAKSANAANPROGRAMTAHUN2019 17

VIII. PEMBAHASANHASIL 34

IX. HAMBATAN/MASALAH 46

X. RENCANATINDAKLANJUT 49

XI. PENUTUP 51

LAMPIRAN


DAFTARGAMBAR

Halaman

Gambar7.1 AnggaranObatper Kapita Kab./Kota Tahun2019 (APBD I, II dan

DAK)

22

Gambar7.2 AnggaranObatperKapitaProvinsiLampungtahun2015-2019 23

Gambar8.1 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan VaksinEsensialSe-ProvinsiLampung2019

37

Gambar8.2 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan VaksinEssensialTahun2015s/d2019

37

Gambar8.3 PersentasePenggunaanObatRasionaldiPuskesmastahun2019 39

Gambar8.4 PersentasePenggunaanObatRasionaldiPuskesmasTahun2015s/d2019

39

Gambar8.5 Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota Yang Melakukanmanajemen Pengelolaan Obat dan vaksin Sesuai Standar Tahun2019

41

Gambar8.6 Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota yang MelakukanManajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai StandarTahun2015-2019

41

Gambar9.1 Persentase Sarana Distribusi Alkes yang Menerapkan CDAKBTahun2019

43

Gambar9.2 Trend Persentase sarana Distribusi Alkes yang MenerapkanCDAKBdiProvinsiLampungTahun2015s/d2019

44

Gambar9.3 Trend Persentase Produk Alkes yang Memenuhi SyaratKeamanan,Mutu danManfaat di Provinsi Lampung Tahun 2016s/d2019

45


DAFTARTABEL

Halaman

Tabel6.1 IndikatorProgramObatdanPerbekalanKesehatan 16

Tabel7.1 AnggaranObat per Kapita Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran2019

19

Tabel7.2 Anggaran Pengadaan Obat Bersumber APBD II Kabupaten/Kotase-ProvinsiLampungTahun2019

22

Tabel8.1 Daftar Obat dan Vaksin Yang Dipantau Pada IndikatorKetersediaanObatdanVaksindiPuskesmas

36


PENDAHULUAN

SistemKesehatanNasionaladalahpengelolaankesehatanyangdiselenggarakan

olehsemuakomponenbangsa Indonesiasecaraterpadudansalingmendukung

guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya.

PembangunanKesehatanNasionalbertujuanmeningkatkankesadaran,kemauan

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat

kesehatanmasyarakatyangoptimaldenganterciptanyamasyarakat,bangsa,dan

Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduk hidup dalam lingkungan dan

perilakusehat,mempunyaikemampuanuntukmenjangkaupelayanankesehatan

yangbermutuadildanmerata,sertamemilikiderajatkesehatanyangoptimal.

Obat dan Perbekalan Kesehatan merupakan salah satu subsistem dari Sistem

Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2004 yang bertujuan agar tersedia obat dan

perbekalan kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat serta terjangkau oleh

masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna

meningkatkanderajatkesehatanyangsetinggi-tingginya

Penerapanotonomidaerahmengakibatkanbeberapaperan pemerintahpusat

dialihkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan wajib dan tugas

pembantuan, salah satunya adalah bidang pelayanan kesehatan. Hal ini

mengakibatkan penyediaan dan atau pengelolaan anggaran untuk pengadaan

obat esensial yang diperlukan masyarakat di sektor publik menjadi tanggung

jawab pemerintah daerah yang sebelumnya merupakan tanggung jawab

pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan

mendasaryangperludicermatiagarketersediaanobatesensialbagimasyarakat

tetap terjamin. Untuk daerah-daerah terpencil, perbatasan, kepulauan dan

daerahbencana,perludikembangkansistempengelolaanobatsecarakhusus.


Sasaranyangharusdicapaidalamupayapelayanankesehatanberkaitandengan

pengadaanobatadalahketersediaanobatdalamjenisyanglengkap,jumlahyang

cukup, terjamin khasiatnya, terjamin keamanannya, terjamin mutunya, serta

mudah diakses. Obat merupakan salah satu komponen yang tak tergantikan

dalampelayanankesehatan.

Akses terhadap obat terutama obat esensial merupakan salah satu hak asasi

manusia. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, diperkirakan 50-80% dari

masyarakat Indonesiamemilikiakses terhadapobatesensial.Aksesmasyarakat

terhadapobatesensialdipengaruhiolehempatfaktorutama,yaitupenggunaan

obatrasional,hargayangterjangkau,pembiayaanyangberkelanjutandansistem

pelayanankesehatanbeserta sistemsuplai yangdapatmenjaminketersediaan,

pemerataandanketerjangkauan.

Dari sudutketerjangkauansecaraekonomis,hargaobatdi Indonesiaumumnya

dinilai mahal. Penelitian WHO menunjukkan perbandingan harga antara satu

namadagangdengannamadagangyanglainuntukobatyangsamaberkisar1:2

sampai1 : 5.Penelitian ini jugamembandingkanhargaobatnamadagangdan

obat generik menunjukkan bahwa obat generik bukan yang termurah. Tetapi

secaraumumobatgeneriklebihmurahdariobatdengannamadagang

Upaya perlindungan masyarakat terhadap penggunaan sediaan farmasi, alat

kesehatan dan makanan telah dilakukan secara komprehensif. Sementara itu

pemerintahtelahberusahauntukmenurunkanhargaobat,namunmasihbanyak

kendalayangdihadapi.

Penggunaan obat rasional belum dilaksanakan di seluruh fasilitas pelayanan

kesehatan, masih banyak pengobatan yang dilakukan tidak sesuai dengan

formularium.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan perlu memperhatikan dan

mendayagunakan setiap subsistem yang terdapat dalam Sistem Kesehatan

Nasional.SalahsatunyaadalahSubsistemSediaanFarmasidanAlatKesehatan.


Ketersediaanalatkesehatansemakinmenjadituntutanmasyarakat.Tuntutanini

sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh

globalisasi. Dengan semakinmudahnya transportasi antarNegara,wilayah dan

antara kota dan desa,menyebabkan hilangnya entry barrier semua komoditas

termasukalkes,sehinggamengakibatkan jumlahdan jenisalatkesehatan yang

beredarsemakinmeningkat.

Untuk menjamin keamanan, mutu dan manfaat alat kesehatan yang beredar

maka perlu dilakukan pre-market dan post-market control,mulai dari proses

produksihinggaproduktersebutdigunakanolehmasyarakat,yaitupadatingkat

pengadaan,tingkatdistribusidantingkatpenggunaan.

Disamping alat kesehatan perlu dilakukan juga pengawasan, pembinaan dan

pengendalianterhadapmakanandimanadengandukungankemajuanteknologi

transportasi dalamperdagangan internasionalmaupun nasional,maka produk-

produk pangan dalamwaktu yang amat singkat dapatmenyebar ke berbagai

daerahsehinggakonsumsimasyarakatterhadapproduk-produkpangantersebut

cenderungterusmeningkat.

Keberadaan Industri pangan di Indonesia menunjang peranan strategis dalam

perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja di dalam

menunjangpertumbuhansektorperekonomianIndonesia.

Namun industri pangan nasional saat ini menghadapi tantangan pasar bebas

berupaiklimpersainganyangsemakinketatsertamembanjirnyaprodukpangan

impor. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perkembangan

industri pangan khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Kondisi ini

membuat semakinbanyakprodukpanganharusdapatbersaing, baikdari segi

kualitas pangan maupun dari segi penampilan. Kualitas pangan yang baik

haruslahmemenuhisyaratkeamananpangan.

Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat

memilihmakanansecaraaman,bergizisehinggalayakdikonsumsi.


Sementara banyak kita temui produk-produk makanan instan, baik yang

diproduksi oleh perusahaan atau yang dibuat oleh rumah tangga atau biasa

dikenaldengan“PanganIndustriRumahTangga”(PIRT).

Untukmelindungi kesehatanmasyarakatdari produkdanperedaranmakanan/

minuman yang tidak aman, pemerintahmelalui Kepala BPOMRImenetapkan

PeraturanBadanPOMNo.HK.03.1.23.04.12.2205Tahun2012tentangPedoman

Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan

HK.03.1.23.12.2206 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) untuk

Industri Rumah Tangga yang meliputi : persiapan bahan baku sampai produk

akhirmeliputi : lokasi dan lingkungan produksi, bangunan, peralatan produksi,

suplai air, fasilitas dan kegiatan higienis sanitasi, kesehatan dan higienis

karyawan, penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan pangan, pengawasan

oleh penanggung jawab penarikan produk, pencatatan dan dokumentasi serta

pelatihanpengolahanpangankepadakaryawan.

Dari hasil tinjau lapangan masalah yang sering ditemui masih banyak sarana

produksipanganrumahtanggayangbelummemiliki sertifikatproduksipangan

IRT (SPP-IRT)dansaranaproduksipanganbelummemenuhi syaratdalam cara

poduksi pangan yang Baik (CPPB) seperti sarana produksi pangan dengan

fasilitashygienesanitasikurangbaik,penggunaanBahanTambahanPanganyang

tidak sesuai dosis dan peruntukan, kondisi penyimpanan bahan pangan dan

produk akhir belum terpisah dan pelabelan pangan yang belum memenuhi

persyaratan.

Masalah keamanan pangan yang disebutkan diatas adalah tanggung jawab

bersamaantarapemerintah,produsendankonsumen.Pemerintahbertanggung

jawab memberi dan mengawasi keamanan pangan yang beredar, produsen

pangan bertanggung jawab untuk menerapkan keamanan pangan yang ada

dilingkunganproduksinyadenganmenerapkanCaraProduksiPanganyangBaik

(CPPB)sedangkankonsumenharuskritisterhadappanganyangdibutuhkanyang

beredardipasaran.


Dalamrangkamelindungimasyarakatdariperedaranobattadisionalyangtidak

memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, maka

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 006

tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional dan Permenkes RI

nomor007tahun2012tentangRegistrasiObatTradisional.Diharapkandengan

adanyaperaturan ini,makaobat tradisionalyangberedardapat lebih tersaring

darisegimutudankeamanannya.

Untuk menjamin ketersediaan obat herbal di daerah, Pemerintah melalui

Kementerian Kesehatan telah mendirikan Pusat Pengolahan Pasca Panen

TanamanObat (P4TO)dibeberapadaerah.Pada tahun2014Provinsi Lampung

bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI melaksanakan pembangunan

P4TO di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan di tahun 2016 sudah

dilakukanpersiapanpembangunanP4TOdiKabupatenMesuji.

Kosmetikamerupakan salah satu sediaan farmasi yangberdasarkandefinisinya

adalahbahanatausediaanyangdimaksudkanuntukdigunakanpadabagianluar

tubuh manusia (epdermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar)

atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan,

mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau

melindungiataumemeliharatubuhpadakondisibaik.

Seiring kemajuan zaman, teknologi di bidang kesehatan dan kecantikan terus

berkembang mengikuti keinginan dari para penggunanya. Dari hari kehari

semakin banyak kosmetika yang beredar yang menawarkan konsumen untuk

dapatberwajahcantik.TidaksemuakosmetikayangberedardiIndonesiaaman

digunakan. Karena masih terdapat kosmetika yang belum terdaftar dan

mengandung bahan berbahaya (kosmetika “public warning”). Untuk

mengatasinya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

terhadapperedarankosmetika.


Di era desentralisasi ini menjadi sangat penting bagaimana pemerintah

kabupaten/kotadapatmemobilisasi sumberdayapotensial diwilayahkerjanya

untukmembiayai,merencanakan,menyelenggarakan danmenilai akuntabilitas

pembangunan kesehatan, termasuk didalamnya adalah pentingnya perhatian

pemerintah kabupaten/kota terhadap ketersediaan obat untuk pelayanan

kesehatan, Ketersediaan alat kesehatan yang aman, bermutu dan berkualitas,

Menjamin peredaran pangan yang aman, bermutu, higienis dan bergizi,

Melindungimasyarakat dari peredaran kosmetika yang aman, serta peredaran

obattradisionalyangamandanberkualitas.

Padatahun2019seksipelayanankefarmasianmemilikibeberapaprogramyang

harus dilaksanakan antara lain Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

menurut RENSTRA Kementerian Kesehatan RI 2015-2019 adalah persentase

puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sebesar 90%,

Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas sebesar 70%, Persentase

instalasifarmasikabupaten/kotayangmelakukanmanajemenpengelolaanobat

danvaksin sesuai standar sebesar75%.ProgramAlatKesehatan,Makanandan

MinumanadalahPersentaseSaranaDistribusiAlkesyangmemenuhiCDAKB70%,

Persentase Produk Alkes dan PKRT beredar yang memenuhi syarat kemanan,

mutudanmanfaat70%.


I. TUJUANPROGRAM

A. TUJUANUMUM

1. Tujuan umum program obat dan perbekalan kesehatan adalah

tersedianyaobatdanperbekalankesehatanyangaman,bermutudan

bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin

terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan

derajatkesehatanyangsetinggi-tingginya.

2. Tujuan umum program alat kesehatan, makanan dan minuman

adalah tersedia dan terjangkaunya alat kesehatan dan perbekalan

kesehatanrumahtangga(PKRT)yangberedardimasyarakatterjamin

keamanannya,bermutudanbermanfaat.

B. TUJUANKHUSUS

I. Tujuankhususprogramobatdanperbekalankesehatanadalah

1. Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan

obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional,

perbekalankesehatanrumahtanggadankosmetika

2. Terlindunginya masyarakat dari penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu,

kemanfaatan,keamanandankerasionalan

3. Meningkatnya mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi

rumahsakitdalamkerangkapelayanankesehatankomprehensif

yangdidukungolehtenagafarmasiyangprofesional

4. Terlindunginyamasyarakatdaripenyalahgunaandariobatkeras,

narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif dan bahan

berbahayalainnya

5. Terbinanya pernggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan

yangrasional.

6. Tersedianyaobatpubliksertaperbekalankesehatandalamjenis

yanglengkap,jumlahyangcukup,hargayangterjangkau,kualitas

yang baik, digunakan secara rasional, serta dapat diperoleh


setiap saatmelalui penerapan prinsip-prinsipGood Distribution

Practice(GDP)

7. Terlindunginyamasyarakatdaripenggunaansediaanfarmasidan

alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan

keamanan

8. Diterapkannya konsepsi obat esensial nasional sesuai Daftar

ObatEsensialNasional(DOEN)

9. Berkembang dan diterapkannya kebijakan dan manajemen

penggunaankosmetikayangamandanbermutu.

II. Tujuan khusus program alat kesehatan, makanan dan minuman

adalah

1. Terbinanya sarana distribusi alat kesehatan tentang penerapan

CaraDistribusiAlatKesehatanYangBaik(CDAKB).

2. Terlindungi masyarakat dari produk alkes dan PKRT yang tidak

memenuhisyaratkeamanan,mutudanmanfaat.


III. KEBIJAKANPROGRAM

I. Kebijakan program obat dan perbekalan kesehatan tersirat dalam arah

kebjakanstrategisyangmencakup:

1. Peningkatan kualitas sarana pelayanan kefarmasian sampai tingkat

desa

2. Peningkatan kualitas sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi

danalatkesehatan

3. Peningkatanpenyediaanobatdanperbekalankesehatankhususnyadi

sektorpublik yang lengkap jenis, jumlah cukupdanmudahdiperoleh

setiapsaatdenganhargaterjangkaudankualitasterjamin

4. Pelaksanaan perizinan dalam rangka perlindungan terhadap

penggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi

standarmutu,keamanandankemanfaatan

5. Penyelenggaraan pelayanan farmasi yang berkualitas melalui

penerapan jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker serta

pelaksanaanpendidikanberkelanjutan

6. Penyelenggaraanpembinaan,advokasidanpenggunaanobatrasional

7. Pelaksanaan harmonisasi standar bidang kefarmasian dan alat

kesehatandenganstandarregionalmaupuninternasional

II. Kebijakanprogramalatkesehatan,makanandanminuman tersiratdalam

arahkebjakanstrategisyangmencakup

1. Pelaksanaanperizinan tentang izin edar produk alkes danPKRT, izin

sarana produksi serta izin sarana distribusi dalam rangka menjaga

mutu,keamanandanmanfaatalkesdanPKRT,

2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan alkes ke sarana

distribusialkesdanPKRT,


IV. STRATEGIPROGRAM

I. Strategi yangdilakukandalampelaksanaanprogramobatdanperbekalan

kesehatanadalima,yaitu:

1. Melakukanregulasidibidangobatdanperbekalankesehatan:

2. Mengoptimalkan industri farmasi berbasis keanekaragaman sumber

dayaalamdankeunggulandaya

3. Meningkatkan penerapan standar mutu, kemanfaatan serta

kerasionalanpenggunaanobatdanperbekalankesehatan

4. Meningkatkanprofesionalitastenagafarmasi

5. Memberdayakan komite farmasi dan terapi serta pelaksanaan

komunikasi,informasidanedukasi

II. Strategi yang diambil dalam program kegiatan pengawasan/ pembinaan

danpengendaliankesehatanmakananadalah:

1. Melakukan promosi dan advokasi program kefarmasian dan alat

kesehatan ke masyarakat umumnya dan pemerintah/eksekutif

khususnya,

2. MembangunkemitraandenganPemerintahDaerah,DinasKesehatan

Kabupaten/KotadanInstansilintasprogramdanlintassektor,

3. Melakukan pemantauan produk alkes dan produk pangan baik dari

aspekmutumaupunaspekperundang-undangan,

4. Melakukan pembinaan ke sarana Distribusi Alat Kesehatan tentang

penerapanCaraDistribusiAlatKesehatanyangBaik(CDAKB).


V. SASARANPROGRAM

SasaranProgramObatdan PerbekalanKesehatanmencakup industri farmasi ,

PedagangBesarFarmasi(PBF),apotek,instalasifarmasikabupaten/kota,instalasi

farmasi rumah sakit kabupaten/kota serta masyarakat yang memerlukan

pelayanan kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan

swasta,jugagolonganyangberesikotinggiuntukpenyalahgunaanNAPZA.

Sasaran program ini sesuai dengan strategi pembangunan kesehatan Provinsi

Lampung yaitu peningkatan upaya penyediaan dan pemanfaatan obat esensial

melaluipenyediaanobatgenerikesensialdansangat-sangatesensialdiunit-unit

pelayanankesehatandasar terutamauntukpelayanankesehatanbagi keluarga

miskin yang terjamin mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan obat, obat

tradisional, kosmetika yang beredar serta mencegah masyarakat dari

penyalahgunaan dan penggunaan yang salah dari obat keras, narkotika,

psikotropika,prekusor,zatadiktifdanbahanberbahayalainnya.

Sasaran Program Alat Kesehatan danMakanan, Minuman mencakup Penyalur

AlatKesehatan(PAK),TokoAlatKesehatan,SaranaPKRT,SaranaPanganIndustri

Rumah Tangga . Sasaran program ini sesuai dengan strategi pembangunan

kesehatan Provinsi Lampung yaitu menjamin peredaran alat kesehatan yang

bermutu,amandanberkualitassertamenjaminpanganolahanyangberedardari

mutunya yang terjamin, bergizi dan berkualitas serta menjamin produk alat

kesehatanrumahtanggayangbermutudanberkualitas.


VI. INDIKATORPROGRAM

Target program obat dan perbekalan kesehatan dan program alat kesehatan,

makanan dan minuman sesuai dengan program pembangunan nasional dan

standar pelayanan minimal bidang kefarmasian tergambar dalam indikator

kinerjaProvinsiLampungyangditetapkanTahun2019meliputi:

Tabel6.1IndikatorProgramObatdanPerbekalanKesehatan

No Indikator Target

1. Persentasepuskesmasdenganketersediaanobatdanvaksin

esensial

90%

2. Persentaseinstalasifarmasikabupaten/kotayangmelakukan

manajemenpengelolaanobatsesuaistandar

75%

3. Persentasepenggunaanobatrasionaldipuskesmas 70%

Tabel6.2IndikatorProgramAlatKesehatan,MakanandanMinuman

No Indikator Target

1. PersentaseprodukalkesdanPKRTberedaryangmemenuhi

syaratkeamanan,mutu,danmanfaat.

70%

2. PersentasesaranadistribusialkesyangmemenuhisyaratCara

DistribusiAlatKesehatanyangbaik(CDAKB)

70%


VII. HASILPELAKSANAANPROGRAMTAHUN2019

Pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan

KefarmasianTahun2019meliputikegiatan-kegiatansebagaiberikut:

1. PengadaanObatdanBahanMedisHabisPakaiuntukpelayanankesehatan

dasardiProvinsiLampungdilaksanakansecarafisik100%untukmendukung

ketersediaanobatdisaranapelayanankesehatandasaryangterdapatdi15

kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dalam jenis dan jumlah yang tepat

serta memenuhi standar mutu serta memenuhi fungsi Instalasi Farmasi

Provinsi untuk menyediakan buferr stok di Provinsi Lampung. Dukungan

pengadaan obat PKD (Pelayanan Kesehatan Dasar) Sangat-Sangat Esensial

dariAPBD I inidirasakansangatmembantupemenuhankebutuhanobatdi

sarana pelayanan kesehatan dasar yang tersebar di 15 kabupaten/kota

se-Provinsi Lampung namun tetap disarankan agar pemenuhan obat di

Kabupaten/KotaadalahtanggungjawabPemerintahdaerahtersebut.

2. Kegiatan monitoring pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung merupakan suatu

kegiatan pengamatan dan bimbingan teknis proses pelaksanaan kegiatan

pengadaan obat di Instalasi Farmasi kabupaten/kota. Kegiatan yang

bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun

2019 ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan sesuai dengan rencana kebutuhan obat dan proses

pengadaannya sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah di Kabupaten/kota. Informasi yang merupakan hasil dari

kegiatan monitoring pengadaan obat ini bermanfaat untuk perbaikan

pelaksanaanprogramyangsedangberjalandanyangakandatangsehingga

tujuanprogramdapattercapaisecaraefektifdanefisien.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret, April dan Mei 2019.

Beberapahasildarikegiatanmonitoringiniadalah

a) Tim Perencana Obat Terpadu seharusnya sudah terbentuk di 15

kabupaten/kota, namun masih ada kabupaten/kota yang belum

membentuk Tim Perencana Obat Terpadu seperti di Kabupaten

Tulang Bawang Barat, Pringsewu dan Kota Bandar Lampung.


Sedangkan yang sudah membentuk Tim Perencana Obat Terpadu

adalah Kabupaten Metro, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Timur,

Lampung Selatan, Lampung Tengah, LampungUtara, LampungBarat,

TulangBawang,MesujidanWayKanan.

b) PengadaanObatdanPerbekalanKesehatanpadaAPBDIdanDAKtidak

sepenuhnya sesuai dengan Rencana Kebutuhan Obat yang sudah

dibuatolehTimPerencanaObatTerpadukabupaten/kota.

c) Beberapaobat yangdibutuhkandi PelayananKesehatanDasar (PKD)

kabupaten/kotabelumtercantumdalamDaftarObatEsensialNasional

(DOEN)ataudiFORNAS.

d) Dalam proses pengadaan obat melaui e-katalog masih banyak

Kabupaten/Kota yang tidak mendaptkan kuota obat sesuai pesanan

daripenyedia

e) Kabupaten/KotakesulitanuntukmengadakanobatjikaobatPKDtidak

ada dalam list e-katalog namun dibutuhkan di puskesmas sehingga

merekamelakukanpembelianobatdenganpengadaancara lainyang

memerlukanacuanhargauntukpenentuanHPS

f) Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten/Kota, sehingga obat-obat dan perbekalan kesehatan yang

dibutuhkandiPKDkabupaten/kotatidakbisaterpenuhi.


Berikut adalah anggaran yang didapatkan oleh kabupaten/kota dalam

pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin di sarana PKD kabupaten/kota

(Tabel7.1).

Tabel7.1AnggaranObatperKapitase-ProvinsiLampungTahunAnggaran2019

3. KegiatanmonitoringpelayanankefarmasiandiApotekmerupakankegiatan

bersumber dana APBD. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan

pembinaanterkaitperizinanapotek,pelaksanaanpelayanankefarmasiandi

Apotek yang sesuai standar. Target wilayah pembinaan adalah di 15

kabupatenkota.Hasilpembinaansebagaiberikut:

Ø Dari beberapa apotek yang disampling untuk dilihat pelayanan

kefarmasiannya ternyata masih belum sesuai standar pelayanan

kefarmasian di apotek (Permenkes No.73 Tahun 2016 ) seperti

pelayanan obat resep bukan oleh tenaga farmasi baik oleh TTK

maupunApoteker.Ruangapotikbelum sesuai standar seperti tidak

punya ruang racik, ruang pelayanan resep, terbatasnya ruang

penyimpananobat,terbatasnyasaranapenunjangsepertipendingin

NO. KABUPATEN

/KOTAAPBD1 APBD2 DAK TOTAL JUMLAHPDDK ANGGARAN

OBATPER

KAPITA(Rp.)

1 L.BARAT233.434.088

212.488.979 3.313.791.000 3.759.714.067

302.828 12.4152 TANGGAMUS

365.462.433 0 2.384.400.000 2.749.862.433 598.299 4.5963 L.SELATAN

320.254.028 2.612.697.144 3.835.852.000 6.768.803.172 1.011.286 6.6934 L.TIMUR

471.704.447 200.000.000 3.891.490.000 4.563.194.447 1.044.320 4.3705 L.TENGAH

373.140.644 50.000.000 4.110.755.300 4.533.895.944 1.281.310 3.5386 L.UTARA

339.617.174 0 2.538.928.000 2.878.545.174 616.897 4.6667 WAYKANAN

276.104.321 500.000.000 3.711.847.180 4.487.951.501 450.109 9.9718 T.BAWANG

172.183.793 0 1.703.540.420 1.875.724.213 450.902 4.1609 PESAWARAN

445.852.671 400.000.000 3.229.637.000 4.075.489.671 444.380 9.17110 PRINGSEWU

437.039.721 137.000.000 1.901.526.000 2.475.565.721 400.187 6.18611 MESUJI

320.695.085 0 1.788.263.446 2.108.958.531 200.198 10.53412 TB.BARAT

219.383.640 0 2.975.260.000 3.194.643.640 273.215 11.69313 B.LAMPUNG

336.239.163 0 5.522.815.000 5.859.054.163 1.051.500 5.57214 METRO

130.890.097 21.000.000 1.587.980.720 1.739.870.817 167.411 10.39315 PESISIRBARAT

218.152.113 0 2.859.656.109 3.077.808.222 154.895 19.870

TOTAL

4.660.153.418

4.133.186.123

45.355.742.175

54.149.081.716

8.447.737

6.410


ruangan di ruang penyimpanan obat, termometer ruangan, lemari

pendingin(kulkas)khususobatyangmembutuhkanpenyimpanandi

suhu dingin. Administrasi di apotek seperti pencatatan obatmasuk

danobatkeluar,pelaporanobatNAPZAharusrutindilakukanmelalui

sistem SIPNAP online, pencatatan stok obatmelalui updating kartu

stok obat. Pemberian informasi obat ke pasien baik saat

menyerahkan obat resep maupun OWA. Apoteker yang sudah

mencantumkan jam praktek di apotek sebaiknya rutin melakukan

pelayanan kefarmasian seperti konselling dan pelayanan pharmacy

home care untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan

meningkatkankualitashiduppasien.

4. Kegiatan pembinaan sarana distribusi kosmetik yang dilaksanakan dengan

bersumber dana APBD. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi dan

melakukan pembinaan kepada distributor kosmetik baik toko kosmetik

ataupun sarana lainyangmenjual kosmetik .Pembinaandilakukandengan

melihatprodukkosmetikyangberedartidakada ijinedarBPOMatautidak

mencantumkan expired date . Penjualmaupun konsumen bisamenelusuri

keaslian produk kosmetik tersebutmelalui aplikasi cek KLIK BPOMdengan

memasukkannamaproduk ,namaprodusenataupunnomor ijinedaryang

adadiproduktersebut.Penjualyangmenerimabarangdariprodusenatau

distributor kosmetik harus lebih selektif dan berhati-hati terhadap produk

kosmetik yang akan diedarkan. Jika ditemukan barang tanpa ijin edar dan

barangyangexpiredmakadisarankanuntukdiamankandandipisahkanagar

tidakdijualkekonsumen.

5. Kegiatan monitoring dalam rangka keamanan pangan “Situasi Khusus”

dilakukan untuk melihat kondisi pangan olahan kemasan yang beredar di

masyarakat apakah sudahberijin PIRTdariDinasKesehatanKab/Kota atau

dari BPOM. Produk pangan olahan kemasan yang beredar harus sudah

terdaftardanmendapatijinedarsebagaipanganolahanrumahtanggaatau

ijinedarpanganolahandariBPOMjikapangantersebutmengandungsusu,

daging, air minum dalam kemasan , pangan beku. Produk pangan olahan


kemasanyangberedarmencantumkannomorijinedar,namaproduk,nama

produsen , tgl kadaluarsa, alamat produsen, komposisi makanan . Jika

ternyata masih ditemukan produk-produk tanpa kriteria diatas maka

disarankanuntukpenjualagartidakmenjualproduktersebut.

6. Kegiatan keamanan pangan untuk RI 1 maupun RI 2 dilakukan untuk

pengamanan VVIP dan dilaksanakan secara insidental sesuai jadwal dari

pusat atau dari kegiatan kunker. Di tahun 2019 telah dilaksananakn food

security untuk RI 1 ketika kunker peresmian jalan tol di Lampung. Food

SecuritydilaksanakandenganbekerjasamadenganLaboratoriumKesehatan

Daerah,BidokkesPoldaLampung,Denkesyah,danBPOMLampung.Ujiyang

dilakukan adalah uji organoleptis , uji kimia (kandungan unsur berahaya

sepertiarsen,sianida,timbaldll)harus0%.

7. Monitoring ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan di

kabupaten/kota terlaksana secara fisik 100%. Kegiatan ini bersumber dana

dekon/APBN. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan obat

publik dan perbekalan kesehatan yang ada di kabupaten/kota sehingga

kelangsunganketersediaanobatdanperbekalankesehatanuntukpelayanan

kesehatandasardipuskesmasyangadadikabupaten/kotadapat terjamin.

Ketersediaanobatpubliksangattergantungdaridukungandanayangadadi

setiap kabupaten/kota. Indikator ketersediaan obat sesuai kebutuhan

merupakansalahsatuaspekyangdipantauterhadapterwujudatautidaknya

arah kebijakan strategis ke-3 dari Kementerian Kesehatan RI yaitu

peningkatan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan khususnya di

sektorpublikyanglengkapjenis,jumlahcukupdanmudahdiperolehsetiap

saatdenganhargaterjangkaudankualitasterjamin.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan terhadap alokasi anggaran obat

tahun2019yangbersumberdariDAUkabupaten/kota setempat (APBD II),

sebanyak8kabupaten/kotamendapatalokasianggarandenganjumlahyang

berbeda-beda (tabel 7.2) 7 (Tujuh) kabupaten lainnya yaitu Tanggamus,

Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Bandar


Lampung dan Pesisir Barat tidak menganggarkan karena keterbatasan

kemampuandaerahdalampendanaan.

TABEL7.2ANGGARANPENGADAANOBATBERSUMBERAPBDII

KABUPATEN/KOTASE-PROVINSILAMPUNGTAHUN2019No. Kabupaten/Kota Anggaran(Rp.)

1. LampungBarat 212.488.9792. Tanggamus 03. LampungSelatan 2.612.697.1444. LampungTimur 200.000.0005. LampungTengah 50.000.0006. LampungUtara 07. WayKanan 500.000.0008. Tulangbawang 09. Pesawaran 400.000.00010. Pringsewu 137.000.00011. Mesuji 012. Tulangbawangbarat 013. BandarLampung 014. Metro 21.000.00015. PesisirBarat 0

AnggaranobatperkapitaprovinsiLampungTahun2019adalahRp.6.410,-.

Beberapakabupaten/kotayangsudahmencapaianggaranperkapitadiatas

1USDadalahkotaBandarLampungdanKabupatenPesisirBarat.

Gambar7.1AnggaranObatPerkapitaKab/KotaTahun2019(APBDI,APBDIIdanDAK)

02000400060008000100001200014000160001800020000

12415

45966693

437035384666

9971

4160

91716186

1053411693

5572

10393

19870

18,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,000

ANGGARANOBATPERKAPITATAHUN2019

AnggaranObatperkapitakab/kota TargetAnggaranObatperKapitaProvinsi


Sedangkan untuk trend anggaran obat perkapita dari tahun 2015 – 2019

adalahsebagaiberikut:

Gambar7.2TrenAnggaranObatPerKapitaProvinsiLampungTahun2015-2019

Dari gambar 7.2 diagram batang diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi

anggaranobatperkapitakitasecaraprovinsireratanyamasihdibawah1USD

dikarenakan masih ada beberapa kabupaten/kota yang tidak

menganggarkan untuk penyediaan obat . Padahal tanggung jawab

penyediaanobatdanbmhpadalahtanggungjawabdaripemerintahdaerah

dalam hal ini adalah kabupaten/kota . Sedangkan untuk provinsi hanya

bertugas sebagai buffer stok / cadangan jika ada kekurangan obat dalam

kondisi tertentu seperti kondisi kejadian luar biasa atau kondisi terjadinya

bencana. Selama 5 tahun kami program farmasi provinsi sudah

menyampaikan ke kabupaten/kota melalui bimtek maupun pertemuan

terkait pentingnya proporsi penganggaran obat di kabupaten/kota, namun

kembalikepadakondisikeuangansetiapdaerahuntukmenerapkannya.Hasil

evaluasi tersebut untuk penyediaan obat kabupaten/kota masih

mengandalkanDanaAlokasiKhusussubbidangpelayanankefarmasianyang

diberikanolehpemerintahpusatsetiaptahunnya.Sedangkanpemanfaatan

dana kapitasi JKN di puskesmas yang dialokasikan untuk penyediaan obat

juga belum dilakukan karena kurang pahamnya kabupaten/kota tentang

juknisJKNdanbelumadaperangkatpengadaanditingkatpuskesmasuntuk

-2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000

2015 2016 2017 2018 2019

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

4,450

6,5948,133

6,814 6,410

TrendAnggaranperKapitaProvinsiLampungTahun2015s/d2019

Target AnggaranObatperKapita


mengakomodir kegiatan pengadaan obat. Diharapkan untuk kedepannya

pemerintah daerah mampu menganggarkan untuk penyediaan obat dan

memaksimalkan dana kapitasi JKN yang diperuntukkan untuk penyediaan

obat di koordinir dan dipantau oleh penanggung jawab program

kefarmasianDinasKesehatanKabupaten/Kota.

8. Kegiatan Distribusi Obat dan Vaksin dilaksanakan pada bulan November

tahun 2019 dengan menggunakan anggaran APBN. Kegiatan ini bertujuan

mendistribusikan obat program ke 15 kabupaten/kota. Untuk obat-obat

programyangdikirimfrankoInstalasiFarmasiProvinsisepertiobatprogram

TB, Malaria, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Keswa, Kecacingan dll setiap

tahunnya harus di distribusikan ke Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.

KegiataninimelibatkanpihakketigasebagaiekspedisikeKabupaten/Kota.

9. Kegiatan bersumber dana dekon/APBN untuk program kefarmasian dan

alkes yaitu pertemuan pemutakhiran data kefarmasian, serta perencanaan

danevaluasi dana alokasi khusus (DAK) subbidangpelayanan kefarmasian

yangbertujuan:

a. Sosialisasikebijakanperencanaan,penganggarandanpelaksanaan

DAK untuk mencapai target RENSTRA Kemenkes RI 2015-2019

programkefarmasiandanalatkesehatan

b. SinkronisasikebijakandenganperencanaanDAK2020

c. EvaluasipelaksanaankegiatanbersumberDAKtahun2019untuk

kab/kota

d. Evaluasi SIMADA untuk pemutakhiran data bidang kefarmasian

danalkes

Kegiatan ini dilaksanakan di bulan April tahun 2019 dengan sasaran

pengeloladataprogramkefarmasianDinasKesehatan kabupaten/kotadan

penanggungjawabkegiatanyangbersumberDanaAlokasiKhusussubidang

PelayananKefarmasiandenganHasilkegiatansebagaiberikut:

a. Data Kefarmasian seperti data sarana pelayanan kefarmasian

(Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, IRTP, UKOT dan UMOT), data

sarana distribusi (PBF, PAK), data Instalasi Farmasi


kabupaten/kota, Data tenaga Farmasi di Sarana Pelayanan

Kesehatan Pemerintah nantinya harus di update di Sistem

Manajemen Data (SIMADA) oleh penanggung jawab data Dinas

Kesehatankab/kota.

b. Data progres pelaksanaan kegiatan yang bersumber DAK untuk

kab/kota juga wajib dilaporkan per tri wulan melalui aplikasi

SIMADAolehpetugasdatakab/kota.

c. PerencanaanDAKkab/kotaselainuntukpemenuhanketersediaan

obatdanvaksin jugabisadialokasikanuntukpemenuhanstandar

InstalasiFarmasibaiksaranamaupunprasaranaseperti(perluasan

gedung/rehab gedung Instalasi Farmasi, penyediaan alat-alat

pendukung pengelolaan obat di IF, penyediaan kendaraan

operasionalgudangdll).

d. KendalapemanfaatandanaDAKuntukpembelianobatdanBMHP

serta pemenuhan sarana dan prasarana farmasi di Instalasi

FarmasiKabupaten/Kotadiantaranya sistempencairandanaDAK

yang bertahap dan melalui APBD mengakibatkan terjadi

kekosongan dana di kas daerah dan berakibat pembelian obat

tidakbisadibayarkandiakhirtahun.

10. Kegiatan pertemuan Workshop Peningkatan Penggunaan Alat Kesehatan

Dalam Negeri Dalam Implementasi Instruksi Presiden. Kegiatan ini

bersumber dana dekonsentrasi/APBN. Pertemuan ini dilaksanakan pada

bulan Juni2019,dimana tujuanpertemuan ini adalahuntukmeningkatkan

implementasiInstruksiPresidententangpercepatanpengembanganindustri

alat kesehatan melalui peningkatan kerjasama dan kontribusi positif

fasyankesdanmasyarakatsertastakeholderterkaitagardapatmewujudkan

kemandirian dan meningkatkan daya saing industri alat kesehatan dalam

negeri. Kegiatan ini diikuti oleh Penanggung Jawa Program Alkes Dinas

KesehatanKabupten/KotadanperwakilandariGabunganPengusahaAlkes

Lampung(GAKESLAB).Hasildarikegiataniniadalahdiharapkanuntuksarana

produksi dan distribusi dapat meningkatkan produksi maupun distribusi

alkesdalamnegeribaikkualitasmaupunkuantitas.


11. Kegiatan pertemuanWorkshop e-monev Katalog Obat dalammendukung

Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk unit layanan.

Kegiataninibersumberdanadekonsentrasi.Kegiataninibertujuanuntuk:

a. MelakukanstandarisasiinformasiRencanaKebutuhanObat(RKO)

kab/kotamelaluisistemonlineMonevKatalogObat.

b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi ketersediaan obat publik di

pasaran.

c. ReviewdanevaluasipelaporanNarkotikadanPsikotropikauntuk

unitlayanan(Apotik,IFRS,IFKab/Kota).

d. MelakukanbimtekmekanismepurchasingsaranaswastaApotek,

Klinik dan Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS dan

melakukanpembelianobate-katalog.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari di bulan April dengan sasaran

pengelola data program kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se-

Provinsi Lampung serta beberapa unit layanan seperti Apotek dan Rumah

Sakit.Hasilkegiataniniadalahsebagaiberikut:

a. Pengiriman RKO dilakukan setiap awal tahun untuk memenuhi

penyediaanobattahunselanjutnya

b. UnitlayananyangtidakmengrimkanRKOtidakakandilayanioleh

distributorfarmasi

c. Unit Layanan swasta baik Apotik rujuk balik dan rumah sakit

swastayangbekerja samadenganBPJSwajibmembuatRKOdan

dilaporkanmelaluisisteme-monevRKO.

d. PelaporanNarkotikadanPSikotropikaolehUnit Layanan (Apotik,

RumahSakitdanKlinik)harusselaludilakukansetiapbulankarena

reportnya akan digunakan oleh Kemenkes untuk evaluasi dan

pemenuhan rencana kebutuhan bahan baku produksi narkotika

maupun psikotropika oleh produsen obat tersebut dan untuk

memonitor peredaran Narkotika dan Psikotropika di wilayah

ProvinsiLampung.


e. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan review

pelaporan SIPNAP unit layanan di wilayahnya dan mendorong

kepatuhanpelaporanSIPNAPunitlayanansetiapbulannya

f. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotawajibmendorong unit layanan

aru untuk mendaftar SIPNAP dan melaporkan ketersediaan

Narkotik/Psikotropika setiap bulannya dan dapat memberikan

sangsijikaunitlayanantidakmelaportigabulanberturut-turut.

12. KegiatanPertemuanMeningkatkanKapasitasSDMdalampengelolaanvaksin

danpenerapane-logistikdiInstalasiFarmasiProvinsi/Kab/Kota.Kegiatanini

bersumber dana dekon / APBN. Kegiatan ini bertujuan untuk mereview

kegiatan pelaporan e-logistik serta pengembangan sistem informasi

e-logistik diharapkan user dapat memperoleh informasi terkini yang

mencakup tingkat kecukupan, ketersediaan dan kondisi obat di

Kabupaten/Kota dan Provinsi serta informasi untuk perencanaan obat dan

perbekalankesehatanditingkatKabupaten/Kota,ProvinsidanNasional.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April dan dengan sasaran pengelola

datakefarmasianDinasKesehatanKabupaten/Kota.Hasilkegiataniniadalah

a. Pengelolaan obat dan vaksin dengan konsep One Gate Policy

(OGP) akan memudahkan mengontrol ketersediaan obat dan

vaksindandifasilitasidengansoftwaree-logistiksystemdanwajib

dilakukanolehInstalasiFarmasikab/kota/provinsi.

b. Entri data ketersediaan obat dan vaksin melalui system

e-logistik secaraofflinedimasing-masingkab/kotanantinyaakan

diharapkanbisaterintegrasiketingkatProvinsidanPusat.

c. Data ketersediaan obat dan vaksin yang terintegrasi akan

memudahkan kontrol dan pemenuhan ketersediaan obat jika

suatu daerah terjadi kekosongan obat dan akan segera di suplai

olehdaerahlain.

d. Dari hasil evaluasi di Provinsi Lampung tahun 2018 ada

4 kabupaten yang sudah melakukan integrasi yaitu Kabupaten

Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar Lampung ,

Kabupaten Pesisir Barat dan Instalasi Farmasi Provinsi Lampung


sedangkan pada tahun 2019 dari bulan Januari sampai dengan

April2019hanyaduaKabupatenyangtelahmelaksanakanproses

integrasi yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Pesisir Barat.

Kendala yang dihadapi petugas Kabupaten/Kota adalah pada

proses entri data yang terlalu banyak, kekurangan SDM serta

dukunganteknisinstalasisoftware,Kurangnyainfrastruktursistem

infomrasi yaitu sarana/lomputer tidak memadai dan Jaringan

internet tidak tersedia, Kurang nya pemahaman petugas

Kabupaten/Kotaakanpentingnyalaporanpersediaanyangdiinput

ke dalam sistem e- logistik yang nantinya akan diintegrasikan ke

pusat.

e. Sistem e-logistik di Instalasi Farmasi kab/kota akan lebih efektif

jikaterhubungdenganpuskesmasdiwilayahnya.

13. Kegiatan Pertemuan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan

Obat (GEMA CERMAT) dan Optimalisasi AoC di kab/kota. Kegiatan ini

ersumberdanadekon/APBNdandilaksanakanpadabulanJunidiKabupaten

TulangBawang.Kegiataninibertujuanuntukmembentukjejaringkerjalintas

sektor dengan asosiasi profesi di Provinsi/Kab/Kota tentang Penggunaan

ObatRasionaldalamrangkaGerakanMasyarakatCerdasMenggunakanObat

(GEMA CERMAT) dimaksudkan juga untuk meningkatkan pemahaman

masyarakatdanstakeholders tentangGeMACerMatdanpenggunaanobat

secara benar dan rasional. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari di

bulan Juni dengan sasaran sebanyak 100 orang masyarakat dan 20 orang

Apoteker agent of Change yang terdiri dari Apoteker Penanggung Jawab

pelayanan kefarmasian di Puskesmas, Apotek, RS di wilayah Kabupaten

Tulang Bawang dan peserta stake holder seperti BAPEDDA Kabupaten

Pringsewu, Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, Kemenag Kabupaten

Pringsewu, Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, PDGI,IAKMI), Organisasi

Kemasyarakatan(PKK,KOWANI),KelompokPengajiandanKaderKesehatan.

Kegiatandilaksanakandenganmetodesosialisaidanedukasidenganmetode

CBIA(CaraBelajar InsanAktif)yangdipanduolehApotekersebagiAgentof

Change(AOC).Hasilkegiataninidiantaranya:


a. Stake holder terkait seperti Dinas Pendidikan, Kemenag dan

BAPEDDA akan aktif mendukung kegiatan ini di lingkungannya

masing-masingsepertipenyuluhan/sosialisasiGEMACERMATdi

sekolah,Sosialisasidikelompokpengajiandll.

b. Apotekersebagaiagenperubahanjugasecaraaktifakanmembuat

berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan

obatdimasyarakatsekitarwilayahkerjanya.

c. Report / hasil pelaksanaan kegiatan dapat di sampaikanmelalui

grup AoC Kabupaten dan di pantau oleh penanggung jawab

programfarmasiKabupaten.

d. Untuk kegiatan GEMA CERMAT di Puskesmas bisa didukung

denganmenggunakandanaBOKPuskesmas.

e. ApotekrAoCbisadibuatkansurat tugasmaupunSKKepalaDinas

Kesehatan.

Pada bulan November dilakukan pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Gema

Cermat di Provinsi Lampung dari tahun 2016 sampai 2018. Peserta yang

hadir adalah Kabupaten/kotayang telah mendapatkan

pembekalan/sosialisasi tahun sebelumnya yaitu Kota Metro tahun 2016 ,

Kota Bandar Lampung tahun 2017, Kabupaten Pringsewu tahun 2018.

Pertemuan ini dilaksanakan paparan evaluasi kegaitan GeMA CerMat dari

PenanggungjawabProgramDinasKesehatandanPerwakilandariIAImasing-

masingKabupaten.Padaevaluasitersebutdapatdisimpulkanbahwaperan

IAIdapat sangatmembantuApotekerAoCuntukmelakukansosialisasidan

edukasi dengan memberikan ruang dan waktu untuk kegiatan GeMa

CerMat. Dukungan untuk diberikannya SKP kegiatan pengabdian bagi

Apoteker yang aktif melakukan sosialisasi dan edukasi akan membantu

memberikanmotivasi bagiApotekerAoc tersebut. Evaluasi kegiatanGeMa

CerMat ini juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan adanya

program pemilihan Master AoC untuk setiap Provinsi dimana kriteria

pemilihanMaster AoC ini diantaranya adalah aktif melakukan sosialisasi /

edukasi baik secara berkelompok maupun secara mandiri dan aktif

melakukan kegiatan melalui metode yang inovatif. Di tahun 2018 sudah

dikukuhkanempatorangMAoCdariKotaMetrodanKotaBandarLampung,


sedangkan tahun 2019 dikukuhkan 3 orang MAoC dari Kota Bandar

Lampung,KabupatenPringsewudanKotaMetromasing-masingadalahdari

ApotekerpengelolaobatpuskesmasdanApotekerdisaranaApotek.

14. Kegiatan Pertemuan Meningkatkan Kemampuan SDM Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota Dalam Melakukan Pembinaan dan Monitoring Perizinan

Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian dilaksanakan pada bulan Juni

selama tiga hari. Kegiatan ini bersumber dana dekon/ APBN. Kegiatan ini

bertujuan meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan

pembinaandanpengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasain di

Kabupaten/Kota, khususnya kegiatan inspeksi sarana , surveilance produk

maupunpengendalianperizinan.Hasilkegiataniniadalah:

a. Sesuai PMKNO.26Tahun2018, dalamperizinan saranaproduksi

dan distribusi kefarmasain baik Industri Farmasi, Distributor

FarmasimaupunApoteksesuaidenganwewenangmasing-masing

daerahnya.

b. Memberikan sosialisasi tentang perizinan sarana produksi dan

distribusifarmasimelaluiOSS(OnlineSingleSubmission).

c. Dinkes Kab/Kota diharapkan dapat melakukan pembinaan dan

pengawasanterhadapsaranaproduksidandistribusikefarmasian

yang ada di wilayahnya masing-masing dan laporan hasil

pembinaan/pengawasanditembuskankeDinkesProvinsi.

d. Memberikanpembinaanterkaitstandarpelaksanaanproduksidan

distribusikefarmasinsesusaiCPOBdanCDOBsertauntukApotek

pelayanan kefarmasiannya harus sesuai standar pelayanan

kefarmasiandiApotek.

15. Kegiatan monitoring Perizinan dan Pembinaan Sarana Produksi dan

DistribusiKefarmasaindilakukandiwilayahkotabandar lampungdankota

metro terhadap sarana Distribusi Kefarmasian (PBF) terkait perizinan nya,

standar pelayanan sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik yang

ditetapkanBadanPOM.Kemudiansaranaproduksiobattradisonal(UKOT/

UMOT) di wilayah Lampung Selatan dan lampung Tengah. Kegiatan ini


dilaksanakan di bulan Agustus dan Oktober. Kegiatan ini ersumber dana

dekon/APBN. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan memberikan bimbingan

terhadap sarana Prodis Kefarmasian dan mencari solusi permasalahan

perizinan.Hasilkegiataniniditemukanuntuk4saranaUKOT/UMOThanya1

yangmasihbertahanyaitusaranaUKOTKaryatamadikabupatenLampung

Tengah dimana sarana tersebut memproduski kapsul temu putih tang no

registrasinyasedangdidaftarkandiBadanPOMsedangkansertifikatCPOTB

sudah jadi dari Badan POM namun terkendala di ijin sarana nya di mana

belum diperbarui melalui Online Single Submission (OSS) dan terkendala

Penanggung Jawabnya resign. Kita menyarankan agar ijin sarana nya

diperbarui jika tidak mendapatkan penanggung jawab Apoteker maka

produksi nya dialihkanmenjadi produksi obat tradisonal yang kategorinya

bukan produk kapsul dan cairan obat dalam, dimana penanggung jawab

sarananya bisa Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Untuk monitoring ke

sarana distribusi kefarmasian (PBF) ditemukanbahwamasih ada beberapa

PBF lokal maupun cabang yang belum memenuhi CDOB dimana sarana

penyimpananproduk farmasinya tidak sesuai standar . Kamimenyarankan

agar PBF tersebut segera memperbaiki sarana dan prasarananya dan

mengurus pemenuhan CDOB nya ke Badan POM. Ditargetkan pada tahun

2019 semua PBF pusat maupun cabang di Provinsi Lampung sudah

memenuhisertifikasiCDOB.

16. Kegiatan selanjutnya adalah sampling produk alkes dan PKRT yang

dilaksanakan pada bulan September s/d November 2019 di 4 (empat)

Kabupaten/Kota Kabupaten yaitu Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang

Bawang Barat, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Utara.

Kegiataninibersumberdanadekon/APBN.Samplingdilakukandibeberapa

toko alat kesehatan dan Apotek dan toko yang menjual PKRT. Dari 8

(delapan) produk alat kesehatan dan PKRT yang diuji diperoleh data

sebanyak87,5%produkMemenuhiSyarat(MS)dan12,5%TidakMemenuhi

Syarat(TMS)denganrinciansebagaiberikut:

- Sebanyak 4 (empat) produk alat kesehatan (80%) hasilnyaMemenuhiSyarat(MS).

- Sebanyak3(tiga)produkPKRThasilnyaMemenuhiSyarat(MS).


- Sebanyak 1 (satu) produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga(PKRT)hasilnyaTidakMemenuhiSyarat(TMS).

17. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sarana Produksi dan

DistribusiAlkesdanPKRTdilaksanakandenganmengunjungidanmelakukan

inspeksi serta pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Alat

Kesehatan & PKRT. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Sarana Produksi dan Distribusi Alkes dan PKRT Tahun Anggaran 2019

dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 di wilayah kota Bandar Lampung.

Inspeksi sarana berdasarkan hal-hal terkait pemenuhan CDAKB (Cara

DistribusiAlkesyangBaik)sebagaiberikut:

a. SistemManajemenMutu(Organisasi,administrasi,pelaporan)

b. Pengelolaan Sumber Daya (Personalia dan Pelatihan;

BangunandanFasilitas;Kebersihan;Bengkel/Workshop)

c. Penyimpanan dan Penanganan Persediaan (Penerimaan;

Penyimpanan;PengirimandanPenyerahan)

d. FSCA,retur,pemusnahanproduk,danpenanganankeluhan

e. Auditinternaldantinjauanmanajemen

f. Aktivitaspihakketiga(OutsourcingActivity)

Ø Dari3(tiga)saranaproduksiPKRTyangdikunjungihasilnyasbb:

- Sebanyak2(66,6%)saranayangMemenuhiSyarat(MS).- Sebanyak 1 (33,3%) sarana yang Tidak Memenuhi Syarat

(TMS)Mayor.Ø Dari 53 (lima puluh tiga) sarana penyalur alat kesehatan (PAK) terdiri

dariPAKpusatsebanyak32saranapenyaluralkesdan21saranacabang

penyaluralatkesehatan(CabangPAK)yangdikunjungihasilnyasbb:

1. Dari32(tigapuluhdua)saranaPenyalurAlatKesehatanyang

dikunjungihasilnyasbb:

- Sebanyak 18 sarana (56,3%) yang Memenuhi Sayrat

(MS)

- Sebanyak 7 sarana (21,8%) yang Tidak Memenuhi

Syarat(TMSMinor).

- Sebanyak7sarana(21,8%)yangTidakMemenuhiSyarat

(TMSMayor).


2. Dari 21 (dua puluh satu) sarana Cabang Penyalur Alat

Kesehatan(PAK)yangdikunjungihasilnyasebagaiberikut:

- Sebanyak14sarana(66,7%)yangmemenuhisyarat(MS)

- Seanyak7sarana(33,3%)yangTidakMemenuhiSayrat

(TMS)Minor

18. Kegiatankonsultasipusattentangprogramkefarmasiandanalatkesehatan,

dengan mengikuti kegiatan perencanaan Program Kefarmasian dan Alkes

bersumberdanaDekonsentrasiDirektoratKefarmasiandanAlatKesehatan

melalui sistem e-planning dan e-renggar di Jakarta. Sistem perencanaan

kegiatanbersumberdanaDekonsentrasidenganmelaluiusulandaridaerah

yang berhubungan dengan program Kefarmasian dan Alkes. Sistem

perencanaan bottom up., kemudian usulan akan diproses dan disusun

templatekegiatanyangakandijadikanmenuutamamaupun tambahandi

sistemRKAKL(RencanaKerjadanAnggarankementerian/Lembaga).

19. Kegiatan administrasi kegiatanmerupakan kegiatan untukmenunjang dan

mendukung pelaksanaan program obat dan perbekalan kesehatan guna

meningkatkankualitaspelayanankefarmasiandiProvinsiLampung.


VIII. PEMBAHASANHASIL

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakanpada

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, baik yang dananya bersumber dari

AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)maupunAnggaranPendapatan

dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 telah terlaksana sesuai dengan target

yang telah ditetapkan meskipun tidak terserap 100% anggaran namun secara

fisikdapatterlaksanasemuakegiatan.

Indikator ketersediaan obat sesuai kebutuhan merupakan salah satu bahan

pemantauanterhadapterwujudatautidaknyastrategipembangunankesehatan

2015-2019 yang ke-6 dari Kementerian Kesehatan RI yaitu meningkatkan

ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat

kesehatan. Saat ini sumber dana pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan

dasar adalah dari dana APBD II, APBD I dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang bersumber dari DAK

merupakan kebijakan Kementerian Kesehatan RI dalam rangka menjamin

ketersediaan,pemerataandanketerjangkauanobatdanperbekalankesehatandi

seluruh kabupaten / kota di Indonesia. Pengadaan obat untuk pelayanan

kesehatan dasar dihitung berdasarkan jumlah penduduk per kapita dan

disesuaikandengan paguanggaran yangdisediakanoleh pemerintahprovinsi

maupun pemerintah kabupaten / kota. Kementerian Kesehatan RI melalui

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah menetapkan

sasaran program obat dan perbekalan kesehatan yang salah satu sasarannya

adalah besarnya anggaran obat esensial generik di sektor publik Rp. 28.000,-

(setaradenganUS$2,00)perkapitapertahunsesuaidenganrekomedasiWHO

untuksemuakebutuhanobat-obatan(alldrugs).

a. AnggaranObatperKapitaTahun2019

Anggaranobatperkapitatahun2019dihitungberdasarkan3sumberdanayaitu

APBDI,APBDIIdanDAK,sebesarRp.6.410,-.Terjadipenurunananggaranobat

per kapita dibandingkan tahun 2018 yaitu Rp.6.814 dan pada tahun 2017

(Rp. 8.133 ,-). Terjadi penurunan anggaran obat per kapita tahun 2019 karena


kemungkinanKabupaten/KotatidakmenganggarkanAPBDIIuntukmembeliobat

dan hanya mengandalkan pemenuhan alokasi dana DAK bidang kefarmasian

namunnilainyamasihbelummencukupikebutuhanpenyediaanobat.Beberapa

Kabupaten/Kota yang tidak menganggarkan dana daerah untuk belanja obat

seperti pada Kabupaten Tanggamus, Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji,

TulangBawangBarat,BandarLampungdanPesisirBarat.

Besarnyaanggaranper kapitaobatdiProvinsi Lampung tidakberbanding lurus

denganterpenuhinyaseluruhjenisobatyangdirencanakanolehTimPerencana

Obat Terpadu kabupaten / kota, karena ada beberapa jenis obat yang

dibutuhkandi saranaPelayananKesehatanDasar (PKD) tidak tercantumdalam

DaftarObatEsensialNasional,DaftarObatPelayananKesehatanDasarmaupun

diFormulariumNasionalataupunadabeberapaobatyangdipesannamuntidak

tersedia oleh penyedia / gagal lelang . Untuk solusi kebutuhan obat yang

ternyata tidak tersediamelalui e-purchasing bisa dilakukan pengadaan dengan

caralainsesuaiPerpresno.16tahun2018.

b. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di Provinsi

Lampung

Sesuai sasaran program kefarmasian dan alat kesehatan yaitu meningkatnya

akses danmutu sediaan farmasi dan alat kesehatanmaka salah satu kegiatan

yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah peningkatan

ketersediaanobatpublikdanperbekalankesehatan,sasarankegiataniniadalah

tersedianyaobat, vaksin danperbekalan kesehatan yangbermutu,meratadan

terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah dan salah satu indikator

pencapaian sasaran tersebut adalah Persentase ketersediaan obat dan vaksin

dipuskesmas.Indikatortersebutdenganmengumpulkandataketersediaanobat

dan vaksin tertentu (ada 20 item obat dan vaksin yang dipantau) dan setiap

kabupaten/kotasemuapuskesmasyangdisamplinguntukmenghitungindikator

ketersediaanobatdanvaksintersebut.


Target persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas di Provinsi

Lampung sebesar 90% tahun 2019 sedangkan target yang ditetapkanmenurut

RENSTRA Kementerian Kesehatan 2015-2019 yaitu 95%. Capaian Persentase

ketersediaanobatdanvaksindipuskesmasdiProvinsiLampungpadatahun2019

adalah96%.Pencapaianketersediaanobatdanvaksintahun2019sudahdiatas

target persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas di Provinsi

Lampung dan target Renstra Nasional namun jika dipantau per bulan ternyata

ketersediaantersebutterpenuhipadatriwulanterakhir .Hal inibisadisebabkan

obat pada awal sampai pertengahan masih sisa tahun sebelumnya sedangkan

untukpengadaantahunberjalanakandikirimpadatriwulanakhir.

Tabel8.1DaftarObatdanVaksinyangDipantauPadaIndikatorKetersediaanObatdan

vaksindiPuskesmas

7,AT 36D34AT79 67 6A5A 7,AT 1 1aMaI 7MaHEO 2 7baO AnOE TPbAMcPHKNEN AnaG 3 7baO AnOE TPbAMcPHKNEN DAwaNa % 1HEbAnGHaIEd 5 5aCnANEPI SPHBaO EnFAGNE 20% 6 TabHAO TaIbaD DaMaD ( VaGNEn ,-1 ) VaGNEn TT 9 AIKREcEHHEn 500 IC Oab

10 AIKREcEHHEn NSMPp GAMEnC 11 8aMaNAOaIKH 500 IC Oab 12 AHbAndaTKH Oab 13 /pEnABMEn AdMAnaHEn) EnFAGNE 0,1% NAbaCaE 2-H) 1% 7GNEOKNEn 3nFAGNE 15 5AOEHAMCKIAOMEn 5aHAOaEnF 0,200IC-1IH 16 DEaTApaI 3FAGNE 5 IC/IH 1( 0PMKNAIEd Oab %0 IC 1) 0EOKIAnadEKn VEO 4) 3nFAGNE 19 4apOKpMEH 20 DAGNaIAOaNKn Oab


Gambar8.1PersentasePuskesmasdenganKetersediaanObatdanvaksinEssensial

Se-ProvinsiLampungTahun2019

Gambar8.2PersentasePuskesmasdenganKetersediaanObatdanvaksinEssensial

Tahun2015s/d2019

c. PersentasePenggunaanObatRasionaldiPuskesmas

Kebijakan penggunaan obat rasional merupakan salah satu upaya untuk

memberikanpelayanankesehatanyangbermutubagimasyarakat.Penggunaan

Obat Rasional merupakan salah satu tujuan dari Kebijakan Obat Nasional

(KONAS).Kebijakaninidimaksudkanuntukmenjaminkeamanan,efektifitasserta

harga yang terjangkaudari obat yang disediakandandigunakandi puskesmas,

0102030405060708090100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

92 100 100100 96 100100 100 98

72

97 93

82

99 100 95.3

PersentasePuskesmasdenganKetersediaanObatdanVaksinEsensialProvinsiLampungTahun2019

Target Capaian

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

77 80 83 86 9078 78 85 87 95

PERSENTASEPUSKESMASDENGANKETERSEDIAANOBAT&

VAKSINESSENSIALTAHUN2015S/D2019

Target Capaian


maupun dalam pengobatan sendiri (swamedikasi/self-medication)

oleh masyarakat. Dalam mendukung pelaksanaan jaminan Kesehatn Nasional

(JKN) yang dimulai pada tanggal 1 januari 2014, pada tahun 2013 telah

ditetapkan Formularium Nasional (FORNAS) melalui Surat KeputusanMenteri

Kesehatan Nomor 328/Menkes/IX/2013 yang merupakan daftar obat terpilih

yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan, sebagai

acuan dalam pelaksanaan JKN, khususnya pelayanan obat di setiap tingkat

pelayanan kesehtan baik primer, sekunder maupun tersier. Dengan adanya

FORNAS ini diharapkan dapat mendorong penggunaan obat rasional sesuai

standar, sehingga pelayanan kesehatan lebih bermutu dengan belanja obat

terkendali (cost effective); mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang efektif

dan efisien kepada masyarakat; serta memudahkan perencanaan dan

penyediaan obat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan

kebutuhan.

Keberhasilan program penggunaan obat rasional di Indonesia diukur dengan

menggunakan indikator Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas. Indikator

penggunaan obat rasional di puskesmas adalah persentase penggunaan

antibiotik pada penatalaksanaan kasus ISPA non-pneumonia, penggunaan

antibiotik pada penatalaksanaan kasus diare non-spesifik, penggunaan injeksi

pada penatalaksanaan kasus myalgia dan rerata jumlah item obat per lembar

resep di puskesmas. Sesuai dengan Indikator Rencana Strategis kementerian

Kesehatan tahun 2015-2019. Pada tahun 2019 target persentase Penggunaan

Obat Rasional (POR) di puskesmasmempunyai target 70% sedangkan capaian

penggunaanobatrasionaldipuskesmasdikabupaten/kotase-provinsiLampung

adalah 91 %. Target dan capaian persentase penggunaan obat rasional di

puskesmas pada tahun 2019 di kabupaten/kota se-provinsi Lampung dapat

dilihatpadagambar8.3


Gambar8.3PersentasePenggunaanObatRasionaldiPuskesmasTahun2019

Gambar8.4PersentasePenggunaanObatRasionalDiPuskesmasTahun2015-2019

Darihasilcapaianpadagambardiatasterlihatangkadibawah70%masihterlihat

dibeberapakabupaten/kota sepertiMesuji, LampungSelatandanPesisirBarat

masih tingginya angka penggunaan antibiotik pada kasus ISPA non penumonia

dankasusdiarenonspesifiksedangkankasuspenggunaaninjeksipadadiagnosa

0102030405060708090100

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7081

9098 97

7870

97 96

7760

77 72 65

87

60

PERSENTASE PENGGUNAN OBAT RASIONAL DI PUSKESMAS KAB/KOTA PROVINSI LAMPUNGTAHUN

2019

TARGET CAPAIAN

0102030405060708090

100

TAHUN2015 TAHUN2016 TAHUN2017 TAHUN2018 TAHUN2019TAGRGET 62 64 66 68 70

CAPAIAN 78 80 87 89 91

62 64 66 68 7078 80

87 89 91

PERSENTASE PENGGUNAAN OBAT RASIONAL DI PUSKESMAS

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 S/D 2019


myalgia sudahnoldan rerata resep jugasudahmencapaiangka3–4 itemper

resepdenganadanyaBPJS.

d. Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Yang Melakukan

manajemenPengelolaanObatdanVaksinSesuaiStandar

KebijakanObatNasional(KONAS)Tahun2006menyebutkanbahwakeberadaan

gudang farmasi kabupaten/kota diubah namanya menjadi Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota (IFK). Kebijakan tersebut bersinergi dan mendukung langsung

peningkatan kapasitas institusi pengelola obat kabupaten/kota. Pencapaian

kinerja bidangpengelolaanobat publik danperbekalan kesehatan tahun2010-

2014 diukur dengan indikator persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

sesuai standar dimana penilaianmencakup unsur Sumber dayaManusia (porsi

40%),SaranadanPrasarana(porsi40%),danAnggaranOperasional (porsi20%)

yang dioperasionalkan menjadi subkomponen dan pembobotan. Sedangkan di

renstra2015-2019dimanasasaranprogramkefarmasiandanalatkesehatandan

untukmendukungkegiatanpeningkatanketersediaanobatpublikdanperbekkes

maka indikator pencapaian sasaran tersebut salah satunya adalah persentase

Instalasi Farmasi Kab/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan

vaksin sesuai standar. Penilaian pengelolaan obat di kabupaten/kota meliputi

komponen:

1. Sumberdaya,meliputi:

Ø Struktur Organisasi IFK (PP No.41 tahun 2007 tentang

organisasiperangkatdaerahUPTD)

Ø PenanggungjawabIF(ApotekerpengelolaIFK)

Ø JumlahSumberDayaManusia

Ø BiayaOperasional

Ø Saranadanprasarana

2. PengelolaanObat

Tujuan:Memeliharamutuobat,menghindaripenggunaanyangtidak

bertanggungjawa, menjaga kelangsungan persediaan, memudahkan

pencariandanpengawasan.

Meliputi : Perncanaan, Penerimaan, Penyimpanan, distribusi,

Pencatatan,Supervisi,PemusnahandanPengembangankompetensi.


Penilaian / skoring terhadap dua aspek diatasmeliputi unsur sumer daya (60)

dan Pengelolaan (40). Pengertian IFK yang sesuai standar adalah IFK yang

memenuhisyaratdanmemilikiskoring≥70

Gambar8.6PersentaseInstalasiFarmasiKabupaten/KotaYangMelakukan

ManajemenPengelolaanObatDanVaksinSesuaiStandar

Tahun2015-2019

0102030405060708090

100

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

76.7 77.4 84.8391.6583.0395.05 87.7891.6576.8286.484.25 77.4367.881 76.82 78.8

SKORINGINSTALASIFARMASIKAB/KOTAYANGMELAKUKAN

MANAJEMENPENGELOLAANOBAT&VAKSINSESUAISTANDAR

TAHUN2019

TARGET CAPAIAN

Gambar8.5PersentaseInstalasiFarmasiKabupaten/KotaYangMelakukanManajemen

PengelolaanObatdanVaksinSesuaiStandarTahun2015-2019

TAHUN2015

0

50

100

TAHUN2015

TAHUN2016

TAHUN2017

TAHUN2018

TAHUN2019

55 60 65 70 7567 73 80 87 93

INSTALASI FARMASI KAB/KOTA SESUAI STANDAR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 S/D 2019

TAGRGET CAPAIAN


DarihasilskoringpenilaianduaunsuryaituSumberDayadanPengelolaan

Obatmakadapatterlihatmasihadakabupaten/kotayangdibawahstandaryaitu

Kabupaten Pesisir Barat. Dari Kabupaten tersebut masih kurang dalam aspek

pengelolaanobatataupundalamaspeksumberdayasepertikurangnyasarana

pengeloaan obat (rak obat, palet, forklift , troley obat dll) ataupun kurangnya

sumber dayamanusia yang berbasis tenaga farmasi ataupunmasih kurangnya

fasilitas pendukung seperti di gudang Pesisir Barat yang masih belum ada

listriknyasehinggasangatkuranguntukpengelolaanobatyangsesuaistandar.

Berdasarkanevaluasiterhadapkegiatan-kegiatanyangtelahdilaksanakan

pada Program Alat Kesehatan danMakanan , baik yang dana bersumber dari

AnggaranPendapatandanBelanjadaerah(APBD)maupunAnggaranPendapatan

danBelanjaNegara(APBN)Tahun2019.IndikatorkegiatanyangadadiProgram

AlatKesehatandanMakanansbb:

a. PersentaseSaranaDistribusiAlkesyangMemenuhiSyaratCDAKB

Sesuai sasaranprogramAlatKesehatandanMakananadalahmemastikan

alkes yang beredar memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan manfaat.

Sasarannyaadalahsaranadistribusialkes(PAK,Cab.PAK,Apotek,TokoAlkes).

Target Indikator kegiatan ini tahun 2019 adalah sebesar 70 %. Dari 38

saranaDistribusi Alkes yang dilakukan inspeksi didapat data 24 sarana (63,2%)

memenuhisyarat(MS),sebanyak4sarana(10,5%)saranayangtidakmemenuhi

syarat(TMSMinor),Sebanyak10sarana(26,3%)saranaTidakMemenuhiSyarat

(TMS Mayor). Capaian tahun 2018 sebesar 63,2 % dimana capaian masih

dibawah target indikator dimana masih ada sarana yang belum ada izin

penyaluran, ,menyalurkan alkes tanpa izin edar, menyalurkan produk alkes

kadaluarsa, menyalurkan produk alkes yang tidak sesuai peruntukannya,

menyalurkan produk invasif secara bebas tanpa menggunakan resep dokter,

membeliprodukalkesilegal,masihadapenyaluralkesyangmemilikibangunan/

tempat yang tidak layak. Hal ini tidak sesuai dengan Permenkes nomor

1191/Menkes/Per/VIII/2010tentangPenyalurAlkesdanPermenkesNo.4Tahun

2010tentangcaradistribusialkesyangbaik.


Diharapkan sarana distribusi alkes dapatmendistribusikan alkes sesuai dengan

permenkesdiatassehinggamasyarakatdapatmenggunakanalkesyangbermutu,

amandanbermanfaat.

Gambar9.1

PersentaseSaranaDistribusiAlkesyangMenerapkanCDAKB

Tahun2019diProvinsiLampung

Grafik9.2

PersentaseSaranaDistribusiAlkesyangMenerapkanCDAKB

Tahun2015-2019diProvinsiLampung

Dari grafik diatas terlihat dari kabupaten yang di sampling ternyata masih belum

memenuhi target , hal ini menunjukkan bahwa masih banyak sarana Distribusi Alat

Kesehatan(PAK,CabPAK)yangbelummemenuhisyaratCaraDistribusiAlatKesehatan

yang Baik (CDAKB) seperti diantaranya Ditemukan produk alat kesehatan yang

kadaluarsa,menjualalkestanpamemeilikiizinedar,sumberpembelianalkesyangtidak

dapatditelusuri/tidakjelas.

SardisalkesyangmdakmenerapkanCDAKB,40%

SardisAlkesyang

MenerapkanCDAKB,60%


Gambar9.2

TrendPersentaseSaranaDitribusiAlkesyangMenerapkanCDAKBdiProvinsi

LampungTahun2015–2019

Trend grafik terlihat bahwa persentase sarana distribusi alkes yangmenerapkan Cara

DistribusiAlkes yangBaik ( CDAKB ) 5 Tahun terkahir terlihatdi tahun2015dan2019

menunjukkannilaiyangfluktuatifnaummemangmasihdibawahstandar.Darihasil ini

dapat diamati bahwa adanya kesadaran pemilik sarana / penanggung jawab sarana

dapat mendistribusikan Alat Kesehatan melalui Cara Distribusi Alkes yang Baik

diharapkan meningkat dan nantinya alkes yang beredar akan bermutu, aman, dan

bermanfaatsehinggamasyarakatakansangatdiuntungkandalamhalpemakaianalkes.

b. Persentase Produk Alkes dan PKRT beredar yangMemenuhi Syarat Keamanan,

Mutu,danManfaat

Jaminan mutu (quality) dan jaminan keselamatan (safety) merupakan suatu

persyaratan yang sangatmendasar untuk dipenuhi agar suatu produk dapat bersaing

denganprodukdariluardanamanolehmasyarakatpengguna.

58

69

40

62 60.4

01020304050607080

2015 2016 2017 2018 2019

Realisasi

Target


Gambar9.3

TrendPersentaseProdukAlkesyangMemenuhiSyaratKeamanan,

MutudanManfaatdiProvinsiLampungTahun2016–2019

TargetIndikatorRenstrainimerupakansalahsatubentukpengamananalkesdanPKRT

yangberedardimasyarakatyaituPersentaseProduk

AlkesdanPKRTyangmemenuhisyaratkeamanan,mutudanmanfaat.

Tahun2019 target indikator 70%dengancapaian88% alkesdanPKRTyangberedar

memenuhisyaratkeamanan,mutudanmanfaat.

Tahun2017capaian indikator75% tahun2016capaian indikator 100%,dan ternyata

terjadipenurunancapaiansetiap tahundanartinyaperlupeningkatanpembinaandan

pengawasan terhadap produsen dan distributor alat kesehatan dan PKRT agar lebih

selektif dalammemproduksi dan mendistribusikn produk alkes dan PKRT serta selalu

memperhatikankaidahCPAKBdanCDAKB.

100

75 78

88

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018 2019

Realisasi

Target


IX. HAMBATAN/MASALAH

Hambatan/masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program obat dan

perbekalankesehatandiProvinsiLampungtahun2019adalah:

1. HambatanSumberDayaManusia

Latar belakang petugas pengelola program obat dan perbekalan

kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota yang berbeda

menyebabkan kesulitan dalam penyamaan persepsi tentang definisi

operasional suatu kegiatan. Hal ini menyebabkan hambatan

pengumpulandataprogramdarikabupaten/kotakeProvinsiLampung.

Bahkan persepsi yang tidak sama ini juga dapat berpengaruh pada

validitasdatayangdidapatkan.

Masalah tenaga farmasi yang jumlahnya kurang memadai di sarana

pelayanankesehatandasarjugamerupakanmasalahutamadipuskesmas

yang berada di kabupaten / kota. Beban kerja tenaga farmasi yang ada

pada jam operasional sudah cukup banyak, sehingga untuk melakukan

kompilasi data-data yang dibutuhkan tidak memungkinkan serta untuk

melaksanakan tugas lain selain pengelolaan logistik obat seperti untuk

pelaksanaan pemberian infomrasi obat dan konseling obat juga tidak

dimungkinkandenganjumlahtenagafarmasiyangterbatas.

Mutasi petugas pengelola program obat dan perbekalan kesehatan di

Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota menyebabkan terputusnya alur

informasi dan data tentang program itu sendiri sehingga menyulitkan

pengumpulandataditingkatProvinsi.

2. HambatanDana

DanayangadabaikyangbersumberdariAPBDmaupunAPBNbelumbisa

meng’cover’ seluruh kegiatan yang ada pada program obat dan

perbekalan kesehatan. Banyak kegiatan yang memiliki indikator pada

RENSTRA Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 yang belum bisa


dilaksanakan karena keterbatasan dana, contohnya adalah Program

Pembinaan Pelayanan Kefarmasian, seperti Penggunaan Obat Rasional

dan Pharmaceutical Care pada Sarana Farmasi Komunitas dan Klinik,

Program pemerdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan

tentangObatpadamasyarakat.

3. HambatandalamPencatatandanPelaporan

Pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu alat kontrol kegiatan

suatusaranadistribusipemerintahmaupunnonpemerintahyangsangat

penting.Beberapasaranayangdiwajibkandalampelaporanadalah

q Ketersediaan obat dan mutasi obat yang dilakukan oleh Instalasi

Farmasi Kabupaten/Kota yang sudah diakomodir oleh pihak

kemenkes RImelalui aplikasi e-logistic obat namun sampai saat ini

belum bisamaksimal terlaksana karena keterbatasan Sumber Daya

Manusiapengeloladataditingkatkabupaten/kota.

q Kompilasi Peresepan Penggunaan Obat Rasional dan Pelaporan

Penggunaan Obat Generik di Fasyankes yang merupakan laporan

yangberasal dari Puskesmas/RSUDdan kemudiandi kompilasi oleh

kabupaten/kotapertriwulan,sulitsekaliuntukdilaksanakankarena

minimnya jumlah dan kemampuan (pemahaman) Sumber Daya

Manusiapetugaspengelolalaporanini.

q Dinamika Obat yang seharusnya dilaporkan oleh PBF cabang dan

pusat ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan RI

secara elektronik belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sarana

distribusi obat karenapetugas administrasi PBFbanyak yangbelum

pahamdalampengoperasiansoftware(e-reportPBF).

q Sistem Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika dan

Psikotropika Nasional (SIPNAP) merupakan sistem pelaporan

narkotika dan psikotropika terpusat dalam bentuk electronic report

sulit untuk dilakukan karena data penyaluran narkotika dan

psikotropikayangberasaldarisaranadistribusisepertiapotek,rumah

sakitdanPBFbelumdikirimkansecararutin.


4. Hambatandalampengadaanobatdanvaksin

Prosespengadaanobatdanvaksinyangsebelumnyamelaluipenunjukan

langsung sejak Maret Tahun 2013 harus memalui e-purchasing

berdasarkane-katalog sesuaiPermenkesNomor48Tahun2013.Sejalan

denganberjalannyawaktudengansisteme-catalogobatdanalkesyang

diharapkan bisa mmepermudah proses pengadan obat dan alkes serta

lebihamandilakukanmakamunculberbagaikendaladilapanganseperti:

1. Kuota Obat di PBF yang terbatas sehingga Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota banyak yang tidak mendapatkan stok obat yang

dibutuhkan.

2. SeiringdengandiberlakukannyaBPJSyangmenyediakandanakapitasi

bagisaranapelayanankesehatanprimertermasukdidalamnyaadalah

kapitasiuntukpembelianobatternyatamasihbanyakkabupaten/kota

yang belum memanfaatkan dana kapitasi tersebut secara maksimal

karena keraguan proses pengadaan menggunakan dana kapitasi

tersebut yang belum memiliki juknis/juklak secara jelas dari

kementeriankesehatan.

5. Hambatandalampembinaandanpengawasansaranaproduksi,distribusi

farmasi dan alat kesehatan karena luasnya wilayah dan terbatasnya

sumber dayamanusia serta anggaran yang digunakan serta komunikasi

lintassektor.

6. TerbatasnyaSDMyangmenanganiprogrampembinaan,pengawasandan

pengendalian makanan minuman baik di Dinkes Provinsi maupun di

DinkesKabupaten/Kota.

7. Tidak adanya keseragamanprogramdan target yang harus dicapai oleh

DinasKesehatanProvinsidenganprogramdantargetyangharusdicapai

DinasKesehatanKab/KotasebagaiperpanjangantanganProvinsi

8. Masihkurangnyaadvokasikeeksekutiftentangpentingnyapengamanan

alkesdankeamananpangan.

9. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan pada post market

surveillance terhadap produk alat kesehatan dan PKRT dan terhadap

saranadistribusialkes.


10. Masih kurangnya petugas penyuluh dan petugas pengawas keamanan

pangandanpengamananalkes.

X. RENCANATINDAKLANJUT

Rencana tindak lanjut berdasarkan permasalahan yang ada pada pelaksanaan

programobatdanperbekalankesehatantahun2019,adalahsebagaiberikut:

1. Advokasi kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk menambah formasi tenaga

kefarmasian terutama apoteker / tenaga teknis kefarmasian dan juga

pemerataansebarannyakeseluruhpuskesmasdiseluruhkabupaten/kota

terlebihkarenakebutuhanApotekerdiPuskesmasmenjadisalahsatusyarat

untukpenilaianakreditasiPuskesmas.

2. Meningkatkanpembinaankepadasaranadistribusifarmasi(PBFdanapotek)

se-Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten /

Kotaagarsaranadistribusifarmasimelakukandistribusiobatsesuaidengan

peraturanperundang-undanganyangberlakudansecararutinmengirimkan

laporankegiatandistribusinyakeDinasKabupaten/KotadanProvinsi.

3. Melaksanakanpembinaanyang rutinkepadapetugaspengelolaobatDinas

Kesehatan/ InstalasiFarmasiKabupaten/Kotadalamhalpengelolaanobat

yang baik dan pelaporan rutin IFK dan pelaporan penggunaan obat

narkotika,psikotropikadangenerikdisaranadistribusiobatyangberadadi

wilayahkerjanya.

4. Melakukan pembinaan kepada Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota terkait

pelaksanaan One Gate Policy pengelolaan obat dan vaksin yang telah

disosialisasikanolehDirektoratJenderalKefarmasiandanAlkes.

5. Melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait

Implementasi Peraturan menteri Kesehatan No.31 Tahun 2016 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No.889 Tahun 2011 tentang

Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Implementasi

PermenkesNo.31initerkaitpemberianizinpraktekfarmasissertapetunjuk


pelaksanaannnya yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan

No.HK.02.02-Menkes-24-2017.

6. MemberikanmotivasikepadaDinasKesehatanKabupaten/Kotakhususnya

Tim Pengelola Obat Terpadu agar dapat melakukan advokasi kepada

pemerintah daerahnya untuk meningkatkan alokasi anggaran pengadaan

obat sehingga dapat memenuhi kebutuhan obat di kabupaten / kotanya

masing-masing.

7. MeningkatkankoordinasidenganTimPengelolaObatTerpadudiKabupaten

/Kotasehinggaobatyangdirencanakanuntukdiadakanefektifdanefisien.

Sehingga besarnya angka yang tercantum pada Rencana Kebutuhan Obat

(RKO) dari masing-masing kabupaten/kota bisa mencerminkan kebutuhan

sesungguhnyadanpihakparikandapatmenyediakanobatsesauikuotayang

dibutuhkan.

8. Aktif melakukan promosi penggunaan obat rasional bekerjasama dengan

lintas sektor dan stake holder terkait terutama mensukseskan program

GerakanMasyarakatCerdasMenggunakanObat.

9. Melakukan pembinaan terkait peredaran alat kesehatan dan PKRT yang

terstandardiwilayahProvinsiLampung.

10. Melakukan pembinaan terkait peredaran kosmetika dan obat tradisonal

yangamandikonsumsiolehmasyarakatberkerjasamadengan lintas sektor

terkait.

11. MeningkatkankoordinasidenganDinasKesehatanKab/Kotasebagaiinstitusi

yang terlibat langsung untuk lebihmeningkatkan pengawasan, pembinaan

dan pengendalian ke sarana produksi dan Distribusi alkes dan PKRT di

Kabupaten/Kota,dankesaranadistribusialkes(apotek,tokoalkes,PAK).


XI. PENUTUP

Demikian laporan Evaluasi ProgramObat dan Perbekalan Kesehatan Tahun

2019yangdilaksanakanolehSeksiPelayananKefarmasian,BidangPelayanan

Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Semoga dapatmemberikan

kontribusi yang cukup berarti bagi kemajuan bidang kesehatan di Provinsi

Lampung dan sebagai acuan untuk pelaksanaan Program Obat dan

PerbekalanKesehatandanProgramAlatKesehatan,MakanandanMinuman

ditahunselanjutnya.

BandarLampung,Januari2020

KepalaSeksiPelayananKefarmasian,

DarmanZayadan,SKM.,MKM

NIP.196801011992031012

Laporan Kinerja Dekon 07 Prov Lampung Tahun 2019Secure Site e-renggar.kemkes.go.id/file2018/e... ·...

Documents

Transcript of Laporan Kinerja Dekon 07 Prov Lampung Tahun 2019Secure Site e-renggar.kemkes.go.id/file2018/e... ·...