Laporan kinerja BIRO HUKUM DAN ... -...

Laporan kinerja

BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015

BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK

JAKARTA, januari 2016

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2015 Page i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah, maka perlu

mewujudkan tujuan pemerintahan yang baik (Good Governance), salah satu prinsip

yang dikembangkan “akuntabilitas” yaitu kewajiban menyampaikan

pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang

memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna,

bersih dan bertanggungjawab, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah ditindaklanjuti

dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Unit Kerja

Eselon II dan Unit Kerja Mandiri (UPT) setiap tahun wajib membuat Laporan Kinerja

hal ini sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui

pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2015 didasarkan pada

Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 dan Penetapan Kinerja tahun 2015 dengan

memuat sasaran, kegiatan, dan indikator kinerja.

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2015 Page ii

Atas dasar hal tersebut diatas dapat diketahui dan dipahami pentingnya Laporan

Kinerja, yang menggambarkan peran Biro Hukum dan Informasi Publik dalam

mendukung pembangunan pertanian semakin terarah dan akuntabel,

pelaksanaannya melalui pembinaan hukum dan pengelolaan Informasi Publik.

Plt. Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik,

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2015 Page iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2015 merupakan wujud

akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2015-

2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian

Kinerja Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 ini pada hakekatnya

merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai

akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2015.

Laporan Kinerja Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini

memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan

fungsi serta Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Pada Laporan Kinerja ini

dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam

pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015.

Dalam upaya merealisasikan good governance, Biro Hukum dan Informasi Publik

telah melaksanakan berbagai kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran,

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis

Tahun 2015-2019.

Visi Biro Hukum dan Informasi Publik adalah Terwujud dan berfungsinya sistem

hukum dan terkelolanya informasi publik yang kuat dan lengkap dalam mendukung

pembangunan pertanian. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus

dilaksanakan adalah : (1) Menginventarisasi, menelaah dan menyusun program

legislasi Peraturan Perundang-undangan Pertanian (Prolegtan); (2) Melaksanakan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); (3) Memberikan pertimbangan

dan bantuan hukum, penyusunan naskah perjanjian; (4) Menyampaikan dan

menyebarluaskan informasi melalui multi media atau media massa yang terbaru,

penerbitan bahan-bahan informasi pertanian serta melaksankan pameran dan

pengelolaan perpustakaan.

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2015 Page iv

Sesuai dengan visi dan misi, maka tujuan yang akan dilaksanakan adalah: (1) Menginventarisir bahan peraturan perundang-undangan bidang hukum pertanian yang lengkap, terhimpunnya bahan dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan serta tersusunnya konsep kebijakan yang ditetapkan dalam bentuk peraturan; (2) Berkembangnya dan terkelolanya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pertanian yang cepat, tepat dan lengkap serta pemahaman hukum pertanian; (3) Tersusunnya naskah perjanjian/Kontrak atau MoU bidang Pertanian; (4) Mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku usaha, dan pemangku kepentingan; (5) Terlayaninya Pertimbangan dan bantuan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Uji Materiil (judicial review); (6) Memfasilitasi berbagai kegiatan ketata usahaan dan urusan rumah tangga Biro; (7) Terhimpunnya dan mensosialisasikan informasi dan penerangan kepada masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis tahun 2015 adalah Terbentuknya peraturan perundang-undangan

dan terkelolanya informasi publik serta menurunnya permasalahan hukum bidang

pertanian. Dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2015 menetapkan

4 (empat) indikator kinerja, yaitu : (1) Prosentase Peraturan Perundang-undangan

yang diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan ; (2) Prosentase Layanan

Bantuan Hukum Lingkup Kementerian Pertanian yang terselesaikan; (3) Prosentase

Naskah Perjanjian yang dihasilkan; (4) Indeks Kepuasan Pemohon Layanan

Informasi Publik Bidang Pertanian (IKM).

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah dilaksanakan dalam Tahun

2015 telah sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan sasaran memperoleh nilai

capaian melebihi target yang ditetapkan (sangat berhasil 2 indikator dan kurang

berhasil 2 indikator). Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu : (1) Layanan

Bantuan Hukum Lingkup Kementerian Pertanian yang terselesaikan dengan target

70 %, dapat tercapai 93 %; (2) Indeks Kepuasan Pemohon Layanan Informasi Publik

Bidang Pertanian (IKM) dengan target 80 nilai IKM, telah tercapai 81 nilai IKM.

Sedangkan 2 (dua) indikator kinerja yang kurang berhasil yaitu Peraturan

Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan dari

target 70 %, dapat dicapai 40 %, dan Naskah Perjanjian yang dihasilkan dari target

80 %, dapat dicapai 65 %.

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2015 Page v

Pada tahun 2015, Satuan Kerja Biro Hukum dan Informasi Publik mendapatkan

alokasi anggaran sebesar Rp. 15.587.750.000,- yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi mencapai Rp.

14.201.689.207,- atau 91,11%. Untuk itu berupaya menyempurnakan dan

mengoptimalakan pencapaian sasaran, sehingga diharapkan di masa yang akan

datang capaian sasaran dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Tahun 2015 ini

diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai

dengan tujuan dan sasaran strategis pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2015 Page vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................. iii

DAFTAR ISI ........................................................................................................ vi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang.............................................................................. 1

1.2 Struktur Organisasi....................................................................... 2

1.3 Tugas dan Fungsi......................................................................... 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA……………………………………………… 3

2.1. Rencana Strategis........................................................................ 3

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015...................................................... 5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................. 6

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan......................................................... 6

3.2 Pencapaian Sasaran..................................................................... 6

3.3 Evaluasi Kinerja............................................................................. 7

3.4 Matrik Rencana Kinerja Jangka Menengah................................... 46

3.5 Akuntabilitas Keuangan................................................................. 47

BAB IV PENUTUP............................................................................................ 50

Lampiran.............................................................................................................. 51

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2015 Page 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pertanian sangat diperlukan adanya landasan kerja dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian pelaksanaan tugas dan fungsi. Peraturan perundang-undangan dimaksud harus dapat diinformasikan kepada publik sebagai upaya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai peranan penting dan strategis terutama dalam upaya pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik di bidang pertanian secara proporsional sebagai salah satu aspek yang sangat strategis dalam mewujudkan Good Governance pada penyelenggaraan pembangunan sistem dan mendukung program Swasembada Padi, Jagung, Kedelai, Tebu dan Daging. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, memposisikan pada kedudukan yang spesifik yaitu In House Consultant hukum dan pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa Menteri sampai dengan pejabat Eselon II setiap akhir tahun untuk membuat Laporan Kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban kepada atasan masing-masing. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja yang merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan salah satu sistem yang sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktik penyimpangan. Oleh karena itu, sudah menjadi komitmen Kementerian Pertanian dalam mendukung reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian termasuk perubahan dan peningkatan kualitas dibidang perencanaan dan penganggaran.


1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Biro Hukum dan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permetan/OT.140/5/2011, adalah sebagai berikut:

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Untuk Melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang pertanian; b. Pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi

hukum pertanian; c. Penyusunan naskah perjanjian, pertimbangan dan bantuan hukum; d. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi

publik bidang pertanian;dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha.

BAGIANPERJANJIAN DAN BANTUAN HUKUM

BIRO HUKUM DAN

INFORMASI PUBLIK

SUBBAGIANTATA USAHA

BIRO

SUBBAGIANPERTIMBANGAN DAN BANTUAN

HUKUM

SUBBAGIAN PERJANJIAN

BAGIANPENGELOLAAN

INFORMASI PUBLIK

SUBBAGIANMULTIMEDIA

SUBBAGIANPAMERAN DAN

PERAGAAN

SUBBAGIANPELAYANAN INFORMASI

BAGIANPERUNDANG-UNDANGAN I

SUBBAGIANPERUNDANG-UNDANGAN IA

BAGIANPERUNDANG-UNDANGAN II

SUBBAGIANDOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM

SUBBAGIANPERUNDANG-UNDANGAN IB

SUBBAGIANPERUNDANG-UNDANGAN IC

SUBBAGIANPERUNDANG-

UNDANGAN IIA

SUBBAGIANPERUNDANG-

UNDANGAN IIB


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil

yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana Strategis Tahun 2015 –

2019 merupakan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis

Sekretariat Jenderal Tahun 2015 – 2019, dengan memperhitungkan potensi,

peluang, tantangan dan hambatan yang ada dan/atau akan terjadi.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang

tertuang dalam Peraturan Menteri 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor

30/Permetan/OT.140/5/2011, Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai visi dan

misi, sebagai berikut:

2.1.1 Visi dan Misi Visi Biro Hukum dan Informasi Publik adalah sebagai berikut: “Terwujud dan berfungsinya sistem hukum dan terkelolanya informasi publik yang kuat dan lengkap dalam mendukung pembangunan pertanian”. Untuk mewujudkan Visi, maka Misi yang diemban meliputi: 1. Menginventarisasi, menelaah dan menyusun program legislasi Peraturan

Perundang-undangan Pertanian (Prolegtan); 2. Melaksanakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); 3. Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum, penyusunan naskahperjanjian; 4. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi melalui multi media atau media

massa yang terbaru, penerbitan bahan-bahan informasi pertanian serta melaksankan pameran dan pengelolaan perpustakaan.

2.1.2 Tujuan Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan yang akan dijalankan selama periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Menginventarisir bahan peraturan perundang-undangan bidang hukum pertanian

yang lengkap, terhimpunnya bahan dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan serta tersusunnya konsep kebijakan yang ditetapkan dalam bentuk peraturan;


2. Berkembangnya dan terkelolanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pertanian yang cepat, tepat dan lengkap serta pemahaman hukum pertanian;

3. Tersusunnya naskah perjanjian/Kontrak atau MoU bidang Pertanian; 4. Mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku usaha, dan

pemangku kepentingan; 5. Terlayaninya Pertimbangan dan bantuan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara,

serta Uji Materiil (judicial review); 6. Memfasilitasi berbagai kegiatan ketata usahaan dan urusan rumah tangga Biro; 7. Terhimpunnya dan mensosialisasikan informasi dan penerangan kepada

masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kementerian Pertanian serta pembangunan pertanian.

2.1.3 Sasaran Sesuai tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran kegiatan. Terbentuknya peraturan perundang-undangan dan menurunnya permasalahan hukum bidang pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Terbentuknya sistem hukum pertanian yang kuat dan lengkap melalui produk

peraturan perundang-undangan di bidang pertanian; 2. Terlaksananya pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, tersusunnya naskah

perjanjian; 3. Terkelolanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 4. Terkelolanya informasi publik melalui multimedia pameran dan peragaan; dan 5. Terselenggaranya layanan ketatausahaan Biro

2.1.4 Kebijakan Untuk terwujudnya sasaran dan tujuan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Kebijakan yang diambil adalah: 1. Penguatan peraturan perundang-undangan bidang Pertanian; 2. Peningkatan kualitas pelayanan hukum secara konsisten (cepat, tepat dan aman)

dengan memperhatikan pergeseran paradigma pembangunan hukum yaitu privatisasi, desentralisasi dan globalisasi untuk menghormati HAM, HKI dan lingkungan hidup serta menjamin terwujudnya supremasi hukum bagi masyarakat petanian;

3. Peningkatan kualitas ketersediaan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan

4. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel, mengembangkan pengelolaan informasi publik melalui multimedia serta pameran dan peragaan dan tersedianya perpustakaan digital dalam melaksanakan proses pembangunan pertanian.


2.1.5 Strategi Untuk terwujudnya sasaran dan tujuan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka strategi yang dijalankan adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan penyempurnaan, evaluasi, serta pengkajian produk hukum pertanian

sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat; 2. Peningkatan pengembangan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta

penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian; 3. Peningkatan profesionalisme dan semangat kerja SDM di bidang hukum; 4. Peningkatan kualitas ketersediaan informasi publik melalui multimedia, pameran

dan peragaan serta pengelolaan perpustakaan; 5. Peningkatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan, 6. Menyelenggarakan ketatausahaan yang profesional. 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Dari Rencana Strategis tersebut di atas, kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang selanjutnya berdasarkan RKT tersebut disusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai berikut:

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Terbentuknya peraturan perundang-undangan dan terkelolanya informasi publik serta menurunnya permasalahan hukum bidang pertanian

1. Prosentase Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan

70 persen

2. Prosentase Layanan Bantuan Hukum Lingkup Kementerian Pertanian yang terselesaikan

70 persen

3. Prosentase Naskah Perjanjian yang dihasilkan

80 persen

4. Indeks Kepuasan Pemohon Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian (IKM)

80 (nilai IKM)


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan kegiatan-kegiatan pada tahun 2015, ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, seperti berikut: (1) sangat berhasil (capaian > 100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3) cukup berhasil (capaian 60-79%); dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. 3.2. Pencapaian Sasaran Dalam hal ini memuat pencapain sasaran kegiatan Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik yang akan dicapai selama Tahun 2015, yaitu sebagai berikut: 3.2.1 Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan Kegiatan Prolegtan dilakukan untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2015 sebagai tindak lanjut amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan pertanian yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam kegiatan prolegtan tahun 2015 telah dirumuskan 59 (lima puluh sembilan) peraturan. Rumusan hasil prolegtan tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/HK.110/4/2015 tentang Program Legislasi Pertanian Tahun 2015. 3.2.2 Layanan Bantuan Hukum Lingkup Kementerian Pertanian yang terselesaikan Seperti kita ketahui Kementerian Pertanian sering dihadapkan pada permasalahan hukum dalam rangka memberikan bantuan dan pelayanan hukum terhadap Instansi maupun Pejabat pada Kementerian Pertanian yaitu penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Uji Materiil (judicial review) serta permasalahan aset lingkup Kementerian Pertanian. Selama Tahun 2015 kegiatan pertimbangan dan bantuan hukum menangani 15 (lima belas) perkara perdata, 1 (satu) perkara tata usaha negara dan


melaksanakan 6 (enam) uji materiil di Mahkamah Konstitusi, 1 (satu) uji materiil di Mahkamah Agung. 3.2.3 Naskah Perjanjian yang dihasilkan Selama tahun 2015 Kementerian Pertanian telah banyak melakukan perjanjian atau MoU dengan berbagai pihak baik dengan instansi pemerintah lain, Pemerintah Daerah, maupun pihak swasta. Perjanjian tersebut pada umumnya dilakukan dalam rangka pencapaian program pembangunan pertanian dan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian. Dari kegiatan penyusunan perjanjian bidang pertanian selama tahun 2015 mempunyai target 80 % naskah perjanjian dari rencana penyusunan sebanyak 40 (empat puluh) Naskah Perjanjian di Tahun 2015. 3.3.4 Indeks Kepuasan Pemohon Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian (IKM) Hasil evaluasi berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat untuk Periode I ( bulan Januari s.d Juni 2015) sebesar 87,27 dengan 48 responden, sedang untuk Periode II (bulan Juli s.d Desember 2015) sebesar 75,60. dengan 64 responden. Dari pengolahan dimaksud, maka IKM UKPP Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2015 sebesar 81,02 nilai IKM dengan total 112 responden. Rendahnya responden disebabkan telah dikembangkan sistem layanan online dan tersedianya berbagai saluran layanan, sehingga pemohon informasi tidak harus datang ke desk counter layanan informasi publik. Berdasarkan Panduan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Untuk Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Pertanian nilai pelayanan informasi publik untuk Tahun 2015 dengan rata rata waktu pemenuhan permohonan informasi publik 3 hari 10 jam. 3.3 Evaluasi Kinerja Dalam evaluasi kinerja ini mencakup penjabaran dari kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik selama Tahun 2015, penjabaran tersebut antara lain sebagai berikut:


3.3.1 Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan Pada akhir tahun 2015, Kementerian Pertanian telah menerbitkan 24 (dua puluh empat) peraturan atau sekitar 40 % yang masuk kedalam Program Legislasi Pertanian dari total target Prolegtan 2015 sebanyak 59 (lima puluh sembilan), sebagai berikut: a. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2015: 7 (tujuh) peraturan, sebagai berikut: (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang

Perubahan atas Permentan Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;

(2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PL.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;

(3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 356 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan, yang ditandatangani Dirjen Tanaman Pangan a/n Menteri Pertanian sebagai tindaklanjut Permentan Nomor 08/Permentas/SR.120/3/2015 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014;

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Hortikultura;

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2015 tentang Usaha Wisata Agrohortikultura;

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;

(7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;

b. Bidang Prasarana dan Saranan, Penelitian dan Pengembangan Pertanian, serta Ketahanan Pangan. Telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2015: 7 (tujuh) peraturan, sebagai berikut: (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang

Revisi Permentan Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;

(2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Asuransi Pertanian, Jenis Resiko-Resiko Lain, Pelaksanaan Fasilitasi Asuransi Pertanian;


(3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

(4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Tahun 2015;

(5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2015;

(6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015;

(7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KP.590/6/2015 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun Anggaran 2015;

c. Bidang Pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Kesekretariatan Jenderal, serta Pengawasan Internal. Telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2015: 3 (tiga) peraturan, sebagai berikut: (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2015 tentang

Perubahan atas Permentan Noomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices);

(2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Pedoman Cara Produksi Kopi Luwak Dengan Sistem Pengandangan Yang Memenuhi Kaidah Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare);

(3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2015: 3 (tiga) peraturan, sebagai berikut: (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/PK.320/4/2015 tentang

Persyaratan dan Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan;

(2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negaran Republik Indonesia;

(3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/PK.210/11/2015 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Dan/Atau Olahannya Ke Dalam Wilayan Negara Republik Indonesia.


e. Bidang Karantina Pertanian Telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2015: 4 (empat) peraturan, sebagai berikut: (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang

Pengawasan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;

(2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/4/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK dan OPTK Ditempat Pemerikasaan Kaarantina;

(3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Perubahan Lampiran Permentan Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;

(4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/KR.100/12/2015 tentang Instalasi Karantina Hewan.

3.3.1.1 Permasalahan dan Solusi/Tindaklanjut Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian, permasalahan yang masih dihadapi antara lain: 1. Penyusunan peraturan perundang-undangan memerlukan proses atau waktu yang

panjang dikarenakan perlu harmonisasi antar instansi terkait dalam rangka pembulatan materi dan pemahaman;

2. Pemrakarsa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan belum memprioritaskan apa yang sudah disepakati dan dituangkan dalam Program Legislasi Pertanian (Prolegtan);

3. Pemrakarsa dalam pengajuan konsep peraturan perundang-undangan masih dalam bentuk konsep/draft yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Permentan Nomor: 98/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan lingkup Kementerian Pertanian.

Adapun beberapa solusi/tindak lanjut antara lain: 1. Mendorong pemprakarsa untuk memprioritaskan penyusunan peraturan

perundang-undangan yang telah di sepakati bersama dalam Prolegtan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/HK.110/4/2015;

2. Perlunya evaluasi minimal persemester dalam rangka memprioritaskan dan mengkaji ulang Prolegtan;

3. Perlunya sosialisasi Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.


3.3.1.2 Dokumen Peraturan Perundangan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Prasarana dan Sarana, Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Kesekretariatan Jenderal, serta Pengawasan Internal.

3.3.1.2.1 Dokumen Perundangan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Kebijakan di bidang pertanian khususnya peraturan perundang-undangan di bidang tanaman telah banyak ditetapkan mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri sebagai pelaksanaannya. Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dimaksud, sesuai dengan program legislasi pertanian, peraturan perundang-undangan bidang tanaman yang dapat diterbitkan atau output yang dihasilkan dari kegiatan ini pada tahun 2015 adalah 3 (tiga) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Hortikultura; Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2015 tentang Usaha wisata Agrohortikultura; 1 (satu) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan dana Perkebunan Kelapa Sawit, serta 7 (tujuh) Peraturan Menteri Pertanian dan 50 (lima puluh) Keputusan Menteri Pertanian. Tabel 1. Peraturan perundang-undangan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan

Perkebunan yang diterbitkan Periode 2010-2015

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013 2014 2015

UU

PPP

Pepres

Kepres

Inpres

Permentan

Kepmentan


Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UU 1 - - - 1 - PP 1 - - - 1 3 Perpres - - - - - 1 Kepres - - - - - - Inpres - - - - - - Permentan 7 12 20 25 14 7 Kepmentan 6 23 50 83 73 50

3.3.1.2.2 Dokumen Perundangan Bidang Prasarana dan Sarana, Penelitian

dan Pengembangan Pertanian, serta Ketahanan Pangan. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional termasuk didalamnya pembangunan pertanian (Sarana dan Prasarana Pertanian dan Ketahanan Pangan) telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum, pemandu, rambu-rambu, dan piranti pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pertanian yang sekaligus sebagai pedoman perilaku masyarakat pertanian dalam penyelenggaraan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumberdaya pertanian. Kebijakan di Bidang Pertanian khususnya di bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana telah banyak ditetapkan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri sebagai pelaksanaannya. Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dimaksud, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana diperlukan keterlibatan semua pihak baik lingkup Kementerian Pertanian maupun antar Kementerian yang berkompeten untuk memperkaya substansi dan mempersamakan persepsi/pemahaman dan pembulatan materi terhadap substansi yang akan diatur. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini pada tahun 2015 adalah 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; 12 (dua belas) Peraturan Menteri Pertanian dan 46 (empat puluh enam) Keputusan Menteri Pertanian.


Tabel 2 Peraturan perundang-undangan bidang Prasarana dan Sarana, Penelitian dan Pengembangan Pertanian, serta Ketahanan Pangan yang diterbitkan Periode 2010-2015

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UU - - 1 1 - - PP - 1 3 - - 1 Perpres - - - - - - Kepres - - - - - - Inpres - - - - - - Permentan - 11 - - - 12 Kepmentan - - - - - 46

3.3.1.2.3 Dokumen Perundangan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Kesekretariatan Jenderal, serta Pengawasan Internal.

Untuk mendukung penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyuluhan serta pengembangan sumberdaya manusia telah diterbitkan Undang-undang. Undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian dalam suatu pengaturan yang lebih operasional sebagai acuan bagi aparatur dan pelaku usaha bidang pertanian. Dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat diterapkan sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini pada tahun 2015 adalah 25 (dua puluh lima) Peraturan Menteri, dan 32 (tiga puluh dua) Keputusan Menteri Pertanian.

0 5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

2010 2011 2012 2013 2014 2015

UU PP Perpres Keppres Inpres Permentan Kepmentan


Tabel 3 Peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Kesekretariatan Jenderal, serta Pengawasan Internal yang diterbitkan Periode 2010-2015

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UU - - - 1 - - PP - - - - - - Perpres - 1 - - 1 - Kepres - - - - - - Inpres - - - - - - Permentan 17 14 10 32 30 25 Kepmentan 6 30 - 33 21 32

3.3.1.3 Dokumen Peraturan Perundangan Bidang Ternak, Kesehatan Hewan, dan Karantina Pertanian yang Diterbitkan. Selama tahun 2015 kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang ternak dan kesehatan hewan, serta bidang karantina pertanian telah menerbitkan sebanyak 13 (tiga belas) Peraturan Menteri Pertanian dan 26 (dua puluh enam) Keputusan Menteri Pertanian.

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014 2015



3.3.1.3.1 Dokumen Perundangan Peternakan dan Kesehatan Hewan Sesuai dengan tugas dan fungsi, penyusunan peraturan perundang-undangan bidang peternakan melakukan penyiapan bahan evaluasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh Eselon I terkait berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri maupun bersifat Keputusan Menteri. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini pada tahun 2015 adalah 9 (sembilan) Peraturan Menteri Pertanian dan 21 (dua puluh satu) Keputusan Menteri Pertanian. Tabel 4 Peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan

yang diterbitkan Periode 2010-2015

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UU - - - - 1 - PP - 1 2 1 1 - Perpres - - - 1 - - Kepres - - - - - - Inpres - - - - - - Permentan 7 9 4 10 17 9 Kepmentan 4 26 17 19 23 21

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015



3.3.1.3.2 Dokumen Perundangan Bidang Karantina Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang karantina hewan dan tumbuhan. Pencegahan masuknya penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan (OPTK) ke dalam, dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan melalui pelaksanaan tindakan karantina. Untuk lebih meningkatkan pengawasan atas risiko masuk dan menyebarnya penyakit hewan dan OPTK maka output yang dihasilkan pada tahun 2015 adalah 4 (empat) Peraturan Menteri Pertanian dan 5 (lima) Keputusan Menteri Pertanian. Tabel 5 Peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian yang

diterbitkan Periode 2010-2015

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UU - - - - - - PP - - - - - - Perpres - - - - - - Kepres - - - - - - Inpres - - - - - - Permentan 5 5 5 3 7 4 Kepmentan 2 3 3 5 5 5

0

1

2

3

4

5

6

7

2010 2011 2012 2013 2014 2015

UU

PP

Perpres

Keppres

Inpres

Permentan

Kepmentan


3.3.2 Layanan Bantuan Hukum Lingkup Kementerian Pertanian yang Dilaksanakan

Dalam rangka pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik pada tahun 2015 telah menyelesaikan 15 (lima belas) perkara perdata, 1 (satu) perkara Tata Usaha Negara, serta melaksanakan uji materiil peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi sebanyak 6 (enam) peraturan dan 1 (satu) peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung. 3.3.2.1 Laporan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Pemberian pertimbangan dan bantuan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

A. Perkara Perdata

1. Perkara No. 34/Pdt.G/2011/PN.Sky. di PN Sekayu jo. Perkara No. 86/Pdt/2012/PT.Plg.di Pengadilan Tinggi Palembang jo. Perkara No. 1349/K/Pdt/2013di Mahkamah Agung. Obyek gugatan yaitutanah BPTU-HPT Sembawa seluas 155,45 Ha terletak di Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang ditanami Karet oleh Masyarakat setempat. Putusan Kasasi Mahkamah Agung amarnya menyatakan Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Burhanudin/Bujang Lempet bin Dahamin, Dkk. KementerianPertanian menang dan sudah dilakukan Eksekusi, namun Burhanudin/Lempet bin Dahamin, Dkk mengajukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

2. Perkara No. 469/Pdt.G/2012/PN.Mdn di PN Medan jo. Perkara No. 73/Pdt/2014/PT.Mdn di Pengadilan Tinggi Medan. Obyek gugatan yaitutanah seluas 99.559 M2 terletak di Jl. Brigjen Katamso, Kel. Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan diklaim milik Arun Sipayung. Tanah tersebut digunakan untuk Kantor dan Perumahan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Juni 2014 amarnya menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya. Kementerian Pertanian menang dan Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung.

3. Perkara No. 396/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel di PN Jaksel jo.Perkara No.94/PDT/2015/PT.DKI di Pengadilan TinggiJakarta. Obyek gugatan yaituProses Alih Status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III terletak di Jalan Tentara Pelajar No. 26D, 26E, dan 26G Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 April 2015, amarnya menyatakan gugatan


Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard/NO). Kementerian Pertanian menang.

4. Perkara No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel di PN Jaksel mengenai tender Pupuk BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA 2012 dengan tuntutan sebesar Rp.50.917.600.000,-. Putusan PN Jaksel tanggal 23 April 2015 amarnya menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Tergugat I & II mengajukan upaya hukum Banding di PT Jakarta yang didaftarkan pada tanggal 4 Mei 2015.

5. Perkara No. 64/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel di PN Jakseljo. Perkara No.130/PDT/2015/PT.DKI di PT Jakarta mengenai Wanprestasi dengan tuntutan sebesar Rp.5.000.000.000,- karena tidak diprosesnya Alih Status Rumah Negara Golongan II ke Golongan III terletak di Jl. Cimanggu Kecil Blok CC No. 24 dan No. 30 Kel. Ciwaringin, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor sesuai Kesepakatan Damai tanggal 3 Agustus 2012 antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan. Putusan PT Jakarta tanggal 13 April 2015 amarnya menyatakan memerintahkan Para Pembanding/Para Tergugat Rekonpensi agar segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Negara terhadap rumah negara/rumah dinas yang didiami/dihuninya yang terletak di Jalan Cimanggu Kecil Blok CC No. 24 dan 30, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Kementerian Pertanian menang.

6. Perkara No. 26/Pdt.Plw/2006/PN. Dpk tanggal 1 April 2014 di PN Depok, mengenai Tanah seluas 4671 m2 terletak di Desa Pondok Terong, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor yang digunakan untuk Kebun Percobaan Citayam. Putusan PN Depok tanggal 8 Januari 2015 dan dibacakan pada tanggal 22 Januari 2015 amarnya menyatakan menolak gugatan Pelawan (Kemenkeu cq. DJKN cq. BMN) untuk seluruhnya. Sekarang sedang dalam proses Banding di PT Bandung.

7. Perkara No. 415/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel di PN Jakseljo. Perkara No. 238/PDT/2015/PT.DKI di PT Jakarta. Pokok permasalahannya mengenai perbuatan melawan hukum karena terlambat menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bulan Januari-Juni 2013 dan Juli-Desember 2013 dengan tuntutan sebesar Rp. 31.000.000.000,- (Tiga puluh satu milyar rupiah). Putusan PT Jakarta tanggal 27 Juli 2015, amarnya menyatakan: Menghukum Tergugat/Terbanding untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian akibat tidak diterbitnya RIPH Penggugat/Pembanding periode kedua Juli-Desember 2013 yaitu:Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,-. Total sebesar Rp. 2.500. 000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sekarang sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.


8. Perkara No. 362/Pdt.G/2009/PN.Bks di PN Bekasijo.365/PDT/2011/PT.Bdg di PT Bandungjo.308 K/PDT/2013 di Mahkamah Agung, mengenai tanah seluas 25.565 m2 dengan Sertifikat Hak Pakai No. 2 Tahun 1991 atas nama Departemen Pertanian yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi.Bahwa penanganan perkara di Tingkat PN Bekasi s.d. Kasasi di Mahkamah Agung dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi karena adanya permintaan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui Surat Nomor 432/ PL.020/CI.2/04/09 tanggal 27 April 2009 perihal Penyerobotan Aset.Kementerian Pertanian melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan Tim Kuasa Hukum Kementerian Pertanian telah membuat, mendaftar dan menyerahkan Memori Peninjauan Kembali melalui Kepaniteraan PN Bekasi.

9. Perkara No. 134/Pdt.G/2014/PN.PDG di PN Padangjo. Perkara No. 145/Pdt/2015/PT.PDG di PT Padang, mengenai Proses Alih Status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III terletak di Komplek Laboratorium Diseminasi Padang Jl. Khatib Sulaiman Kelurahan Flamboyan Baru, Padang Barat dengan tuntutan ganti rugi Sdr.Aljufri, SE sebesar Rp.275.765.280,-, Sdr. Eri Iswandi sebesar Rp.503.400.000,-, Sdr. Ir. Muir Jamalin sebesar Rp.202.402.000,- dan Sdr. Ir. H. Sjofjendi Noer sebesar Rp.158.776.500,-. Putusan PT Padangtanggal 20 November 2015 amar putusannya menyatakan: Dalam Konpensi “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, dan Dalam Rekonpensi “mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi (Kementerian Pertanian)”. KementerianPertanian menang. Penggugat/Pembanding mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung.

10. Perkara No.519/Pdt.G/2014/PN.BDG di PN Bandung. Obyek yang dipermasalahkan yaitu tanah seluas 4671 m2 terletak di Desa Pondok Terong, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor yang digunakan untuk Kebun Percobaan Citayam. Putusan Majelis Hakim tanggal 23 Juni 2015 amarnya menyatakan PN Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara dan gugatan Penggugat (Kementerian Keuangan c.q. DJKN) tidak dapat diterima. Sekarang sedang dalam proses Banding di PT Bandung.

11. Perkara No. 57/Pdt.G/2015/PN.PDG di PN Padang, mengenai Proses Alih Status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III terletak di Komplek Laboratorium Diseminasi Padang Jl. Khatib Sulaiman Kelurahan Flamboyan Baru, Padang Barat dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 164.523.888,-(seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Putusan PN Padang tanggal 17 Desember 2015 amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet


Onvantkelijk Verklaard/ NO). Kementerian Pertanian menang. Sekarang sedang dalam proses Banding di PT Padang.

12. Perkara No.92/Pdt.G/2015/PN.KPG di PN Kupang. Obyek yang dipermasalahkan yaitu Tanah seluas 27.419 m2 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 570 Tahun 2012, Surat ukur Nomor 201/Alak/2011 tanggal 21 Nopember 2011 terletak diKelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Putusan Majelis Hakim PN Kupang tanggal 26 Nopember 2015, amarnya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Kementerian Pertanian menang. Sekarang sedang dalam proses Banding di PT Kupang.

13. Perkara No. 149/Pdt.G/2015/PN.MDO di PN Manado. Obyek yang dipermasalahkan yaitu tanah seluas 270.000 M2 atau 27 Ha terletak di Tanah Bobo Moniaga, Kelurahan Bengkol Lingkungan IV Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Namun berdasarkan fakta dilapangan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 927.400 m2 dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1985 terletak di Desa Telawaan Bantik, Kecamatan Wori, Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa (sekarang MinahasaUtara) atas nama Balai Penelitian Tanaman Industri Manado. Sedang menunggu Putusan PN Manado.

14. Perkara No. 35/Pdt.G/2015/PN.Bkn. di PN Bangkinang, Riau. Obyek yang dipermasalahkan yaitutanah seluas 11.674.02 Ha yang didalamnya ditanami Kelapa Sawit milik PT. Subur Arum Makmur 2 (Tergugat) terletak di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. PT. Subur Arum Makmur 2 dianggap tidak pernah melakukan pengurusan izin perkebunan Kelapa Sawit seluas 11.674.02 Ha.Putusan Majelis Hakim PN Bangkinang pada Selasa, tanggal 15 Desember 2015 amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Kementerian Pertanian menang. Sekarang sedang dalam proses Banding di PT Pekanbaru.

15. Perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Siak. di PN Siak. Bahwa permasalahannya yaitu Tergugat I dan Turut Tergugat I-XI dianggap telah melakukan PMH karena telah merubah dan mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit seluas ± 8.000 Hektar di Provinsi Riau. Sedang dalam proses jawab menjawab di PN Siak.

B. Perkara Tata Usaha Negara

1. Perkara No. 82/G/2015/PTUN.JKT di PTUN Jakartajo. Perkara No. 302/B/2015/ PT.TUN.JKT. di PT TUN Jakarta. Obyek yang diperkarakan yaitu Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan R.I. Nomor 230/RT.010/C/03/2015 tanggal 12 Maret 2015 hal Konfirmasi Pengosongan/Kepindahan Penghuni


Rumah Negara/Dinas. Putusan Majelis Hakim amarnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya. Kementerian Pertanian menang.

3.3.2.2 Laporan Pengujian Materiil Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian di Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung Kementerian Pertanian sering dihadapkan pada permasalahan hukum khususnya pengujian materiil (judicial review dan constitutional review) peraturan perundang-undangan bidang pertanian di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Suatu peraturan dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka untuk memastikan keabsahannya bisa dilakukan melalui pengujian oleh lembaga yudikatif. Pengujian merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk legislatif (legislative acts) dan eksekutif (executiveacts) adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip ‘checks and balances’ berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power). Karena itu kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain. Pada tahun 2015, Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Biro Hukum dan Informasi Publik telah menyelesaiakan 6 (enam) perkara uji materiil di Mahkamah Konstitusi, dan 1 (satu) perkara uji materiil di Mahkamah Agung, sebagai berikut:

A. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (MK):

1. Perkara No. 20/PUU-XII/2014 tanggal 26 Februari 2014 mengenai pengujian Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2)Undang-Undang 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dibacakan tanggal 19 Maret 2015 amarnya menyatakan menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya.

2. Perkara No. 77/PUU-XIII/2015 tanggal 24 Juni 2015 mengenai pengujian Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 yang dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dibacakan tanggal 22 September 2015 amarnya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

3. Perkara No. 117/PUU-XIII/2015 tanggal 17 September 2015 mengenai pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi.

4. Perkara No. 122/PUU-XIII/2015 tanggal 5 Oktober 2015 mengenai pengujian Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 55 huruf a, c, d jo. Pasal 107 huruf a, c, d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dianggap Pemohon


bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi.

5. Perkara No. 129/PUU-XIII/2015 tanggal 29 Oktober 2015 mengenai pengujian Pasal 36C ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36D ayat (1) serta Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi.

6. Perkara No. 138/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian Pasal 12, Pasal 13, Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), Pasal 58 (2), Pasal 107 dan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi.

B. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung (MA):

1. Perkara No. 46 P/HUM/2014 tanggal 30 Juni 2014 mengenai pengujianPasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 18, Pasal 21 huruf e, huruf d, huruf g, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 59 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Sekarang sedang menunggu Putusan Mahkamah Agung.

3.3.2.3 Laporan Sosialisasi Bantuan Hukum Sosialisasi Tata Cara Beracara di Pengadilan Lingkup Kementerian Pertanian ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi para pejabat struktural, pejabat fungsional maupun pegawai Lingkup Kementerian Pertanian, karena setiap pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus mengetahui, memahami serta mampu menerapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan.Kekeliruan atau kelalaian dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Artinya akan terjadi indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat sebagai penanggung jawab. Melihat permasalahan tersebut perlu adanya perhatian khusus agar para pejabat mendapatkan pemahaman dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di lingkup Kementerian Pertanian. Pada tahun 2015, Biro Hukum dan Informasi Publik telah melaksanakan kegiatan Workshop Tata Cara Penyusunan Perjanjian dan Tata Cara Penanganan Perkara Lingkup Kementerian Pertanian hari tanggal 26 s.d. 29Agustus 2015 bertempat di Padjadjaran Suite Hotel & Conference, Jl. Raya Padjadjaran No. 17, Bogor yang


materinya antara lainAspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Kerja Sama Pemerintah,Sengketa Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata Lingkup Kementerian Pertanian dan dihadiri oleh peserta yang mewakili unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. 3.3.2.4 Permasalahan dan Solusi/Tindaklanjut

Layanan pertimbangan dan bantuan hukum bidang pertanian, adapun beberapa permasalahan antara lain:

1. Kurang koordinasi dari Instansi terkait ataupun pejabat yang bermasalah sehingga penyelesaian hukum tidak optimal;

2. Penyelesaian bantuan hukum memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang, ini terkait dengan pembuktian di pengadilan dan pencarian data sebagai alat bukti yang sah. Disamping itu, penyelesaian pelaksanaan eksekusi yang kerap kali masih terjadi benturan kepentingan dengan pihak yang kalah dalam putusan pengadilan.

Adapun beberapa solusi/tindak lanjut antara lain:

1. Laporan dari seluruh unit eselon I yang mempunyai permasalahan/sengketa, sehingga dapat ditentukan prioritas penyelesaiannya.

2. Koordinasi yang optimal dengan instansi terkait.

3.3.3 Naskah Perjanjian yang dihasilkan Dalam kurun waktu tahun 2015, kurang lebih ada 26 naskah perjanjian yang telah dihasilkan oleh Kementerian Pertanian, baik berupa Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerjasama. Perjanjian tersebut baik yang dilakukan dan ditandatangani oleh Menteri Pertanian atas nama Kementerian Pertanian, maupun oleh Pejabat Eselon I. Kerjasama tersebut dibuat oleh Kementerian Pertanian baik dengan Instansi Pemerintan/Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah maupun dengan pihak swasta. Kerjasama yang dilakukan tersebut diharapkan memberikan nilai kemanfaatan yang maksimal untuk kedua belah pihak pada umumnya, Kementerian Pertanian secara luas, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khusunya kesejahteraan petani. Selama Tahun 2015 Biro Hukum dan Informasi Publik telah menghasilkan 26 perjanjian bidang pertanian dari target pada awal Tahun sebanyak 40 perjanjian, antara lain sebagai berikut:


1. Kesepakatan Bersama Nomor 10/MoU.110/Mentan/11/2015, 31 Tahun 2015, 549/XI/PEMPROV/2015, 120.T/321/012/2015 antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsin Lampung, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kerjasama Pemasaran dan Pengadaan Komoditi Pangan Strategis;

2. Kesepakatan Bersama Nomor 690/2370/SJ, NKB 03/M.PPN/05/2015, 11/PKS/M/2015, 06/MOU/SR.110/5/2015, NK.2/MLHK-V/2015, 8/SKB/V/2015, 14/M-DPDTT/KB/V/2015 antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi tentang Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA);

3. MoU antara Kementerian Pertanian dengan Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan tentang Kerjasama Percepatan Pencapaian Kedaulatan Pangan;

4. Nota Kesepahaman No 01/MoU/RC.120/M/2015 antara Menteri Pertanian dengan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Kerjasama Program Pembangunan Pertanian;

5. Nota Kesepahaman No. 04/MoU/OT.030/M/2/2015 antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pusat Statistik tentang Pengembangan Statistik Pertanian;

6. Nota Kesepahaman No 07/M-DPDTT/KB/III/2015 antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Kementerian Pertanian tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dalam Upaya Mewujudkan Swasembada Pangan;

7. Nota Kesepahaman No 07/MoU/RC.310/M/5/2015 antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pertanian tentang Pemberian Manfdaat Bagi Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;

8. Kesepakatan Bersama No 05/MoU/RC.120/M/1/2015 antara Kementerian Pertanian dengan Institur Pertanian Bogor tentang Pencapaian Swasembada Pangan;

9. Kesepakatan Bersama No 03/MoU/RC.120/M/2/2015 antara Kementerian Pertanian dengan Universitas Lampung tentang Pencapaian Swasembada Pangan;

10. Letter Of Intent Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Food and Agriculture Organization of The United Nation;

11. Perjanjian No 369/HK.230/I-9/3/2015 antara Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian dengan PT. Sarandi Karya Nugraha tentang Teknologi Rice Transplanter Jajar Legowo;

12. Perjanjian Kerjasama No 35/HK.220/I/01/15 antara Badan Litbang Pertanian dengan Fakultas Pertanian IPB tentang Kegiatan Verifikasi IPB 3S dan IPB 4S Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan (PADI);


13. Perjanjian Kerjasama No 213/HK.230/K/08/2015 antara Kepala Badan Ketahanan Pangan dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Bahan Pangan Pokok Melalui Kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI);

14. Perjanjian Kerjasama No 224/Set-PPHP/PPK/VII/2015 antara Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dengan Balai Besar Pelatihan Pertanian(BBPP) Lembang Jawa Barat tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Profesionalisme Jabfung PMHP Dalam Rangka Diklat Dasar Ahli Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pertanian;

15. Perjanjian Kerjasama No 03/TP.410/J/02/2015 antara BPPSDMP dengan Fakultas Pertanian Universitas Lampung tentang Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan Melalui Program Upaya Khusus (Padi, Jagung dan Kedelai)

16. Perjanjian Kerjasama antara BPPSDM dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Fakultas Pertanian IPB Nomor 1/PD.110/J/01/2015 tentang Kegiatan Demontrasi Farm (Defarm) Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan(Padi);

17. Perjanjian Kerjasama No 03/TP.410/J/02/2015 antara BPPSDMP dengan Fakultas Pertanian Universitas Lampung tentang Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan Melalui Program Upaya Khusus (Padi, Jagung dan Kedelai);

18. Nota Kesepahaman No 1943/HK.220/E/12/2015 antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan PT. Inhutani VV tentang Kerjasama Pemanfaatan Lahan Hutan Untuk Penanaman Tebu Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Gula Untuk Mendukung Swasembada Gula Nasional;

19. Nota Kesepahaman antara World Resources Institute Indonesia dengan Direktorat Jenderal Perkebunan tentang Pengembangan Peta Indikatif Alokasi Ruang Komoditas Perkebunan Prioritas Yang Lestari;

20. Kesepakatan Bersama No 1421/KB.320/E/10/2015 antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dewan Kakao Indonesia, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Asosiasi Kako Indonesia, Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Cokelat Indonesia, Asosiasi Industri Kako Indonesia, Asosiasi Petani Kakao Indonesia, Kemitraan Kakao Berkelanjutan Indonesia tentang Kerjasama Pelaksanaan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Kakao Melalui Kegiatan Pengembangan Kakao Berkelanjutan;

21. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan FKH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Hasanuddin, Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya No 3100/HK.210/F/05/2015 tentang Kerjasama Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;


22. Nota Kesepahaman No 08/MoU/HK.220/M/9/2015 antara Kementerian Pertanian dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

23. Perjanjian Kerjasama No 246/HK.230/C/04/2015 antara Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan Direktur Utama Perusahaan BULOG tentang Pemasaran Hasil Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi;

24. Perjanjian Kerjasama No 06/SR.120/B.1/01/2015 antara Direktu Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat tentang Program Kerjasama Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya;

25. Perjanjian Kerjasama No 1222/KS.0.03/8/2015 antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Badan Karantina Pertanian tentang Penyediaan Akses Internet Dalam Rangka Mendukung Pelayanan Karantina Pertanian;

26. Nota Kesepahaman No 6410/HK.220/L/7/2015 antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

3.3.3.1 Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian Tujuan dilaksanakannya pertemuan Monitoring Perjanjian Bidang Pertanian ini adalah untuk membahas, mengumpulkan data, bahan dan/atau masukan dalam rangka melakukan Monitoring perjanjian bidang pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan bidang pertanian dan efektivitas pelaksanaan perjanjian. Dari monitoring yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015 banyak disusun perjanjian kerjasama dan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Menteri Pertanian maupun Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan instansi pemerintah lainnya yang berfungsi untuk koordinasi dan mengakselerasi pencapaian program pemerintah. Namun demikian, masih terdapat kesepakatan bersama, nota kesepahaman maupun perjanjian kerjasama yang dibuat/ditandatangani oleh pejabat di UPT yang tidak diketahui/dilaporkan kepada Esolen I, atau masih kurangnya koordinasi antara Sekretariat Ditjen/Badan dengan Esellon II di lingkup masing-masing sehingga menyebabkan terputusnya informasi. Dari evaluasi yang dilaksanakan masih perlu sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah


Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian, untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan naskah perjanjian. 3.3.3.2 Permasalahan dan Solusi/Tindaklanjut Penyusunan naskah perjanjian bidang pertanian, beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain: 1. Kurangnya pemahaman atas substansi yang menjadi obyek perjanjian, sehingga

dalam merumuskan hak dan kewajiban tidak jelas; 2. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut naskah perjanjian yang telah

disepakati kedua belah pihak;

3. Kurangnya koordinasi antara kedua belah pihak dalam rangka penyusunan naskah perjanjian;

Adapun beberapa solusi/tindak lanjut antara lain: 1. Perlu adanya koordinasi yang intensif diantara para pihak dengan Biro Hukum

untuk dapat menindaklanjuti perjanjian tersebut (kesepakatan diserahkan/dikembalikan kepada para pihak Eselon I terkait);

2. Perlunya diselenggarakan Bimbingan Teknis tata cara penyusunan naskah perjanjian dan sosialisasi pemberian pemahaman atas substansi yang menjadi objek perjanjian;

3.3.4 Layanan Informasi Publik, Pameran, dan Perpustakaan Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan seperti strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah melalui mekanisme yang pelayanan informasi publik yang berlaku. Dalam menyiapkan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat di Kementerian Pertanian, maka perlu upaya menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik., Kementerian Pertanian telah


menindaklanjuti amanah tersebut dengan melakukan restrukturisasi organisasi unit kerja dengan menetapkan melaksanakan kegiatan Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik dibidang Pertanian, adapun indikator kinerja kegiatannya berupa Pengelolaan Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian. Pelaksanaan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik dilakukan melalui penyediaan literatur pendukung Informasi Publik, penyediaan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai, FGD dan pertemuan untuk Forum Komunikasi PPID, Rapat Kerja PPID, Pemeringkatan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kementan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 657/Kpts/TI.130/11/2015 tentang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Web Lingkup Kementerian Pertanian. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Web dilakukan melalui Penilaian KIP untuk UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian dengan Lomba Web yang dilaksanakan oleh Pusdatin, sehingga Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik sudah ada didalamnya komponen Penilaian Web UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian. 3.3.4.1 Informasi Publik Melalui Multimedia UU KIP menuntut Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan cepat, mudah dan murah seperti tertuang dalam pasal 7. Disisi lain, pasal 22 UU KIP memberikan batasan waktu sepuluh hari kerja dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja kepada Badan Publik melalui PPID untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon Informasi Publik. Selain kewajiban melayani permohonan Informasi Publik, PPID juga diwajibkan untuk mengumumkan rekapitulasi layanan Informasi Publik dan melaporkannya kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan ditembuskan kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat bulan ketiga setiap tahunnya. Untuk dapat memenuhi ketentuan peraturan perundangan tersebut, Kementan sejak tahun 2012 telah pengembangan empat sistem informasi publik berbasis web (online), yaitu, (i) Sistem Informasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik atau SILAYAN; (ii) Sistem Informasi Database Dokumen Informasi Publik atau SIDADO; (iii) Sistem Informasi Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik atau SIBERAT; dan (iv) Sistem Informasi Rekapitulasi Informasi Publik atau SIREKAP. Keempat aplikasi tersebut terintegrasi dengan portal PPID yang dapat diakses melalui alamat http://ppid.pertanian.go.id dan disebut dengan SILAYAN Online. Pengembangan aplikasi pendukung sistem informasi publik berbasis web oleh PPID Utama tersebut ditujukan untuk membantu 257 PPID, baik PPID Pelaksana Eselon I,


PPID Pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian dalam mengelola layanan informasi publik di instansi masing-masing kepada masyarakat secara aman, cepat, dan akurat. Selain itu aplikasi tersebut dapat diakses langsung oleh masyarakat dengan pembatasan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. SILAYAN Online merupakan transformasi mekanisme layanan permohonan informasi publik, dan pengajuan keberatan seperti tertuang dalam UU KIP dari bentuk form manual kedalam bentuk online dengan menghilangkan sekat ruang dan waktu, serta mempercepat pelaporan rekapitulasi layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI). SILAYAN Online dilengkapi pula menu eDokumen dimana masyarakat dapat melakukan penelusuran dokumen informasi publik sebelum melakukan permohonan informasi publik kepada PPID. Konten eDokumen tersebut berasal dari SIDADO. Dengan kata lain SILAYAN Online dapat disebut sebagai One Stop Services for Publik Information.


Gambar 1 eRegistrasi dan eForm untuk pengajuan permohonan informasi publik merupakan salah satu transformasi dari bentuk form manual (formulir 2) menjadi bentuk elektronis/online

Pada tahun 2015, penyempurnaan aplikasi pendukung sistem informasi publik lebih ditekankan pada aplikasi SILAYAN, yaitu dengan (i) single sign-on untuk pengelola (petugas dan pejabat SILAYAN), dan (ii) multisite PPID. Penyempurnaan tersebut berdasarkan masukan dari PPID Pelaksana maupun Pembantu Pelaksana melalui uji coba ke beberapa PPID Pelaksana dengan datang langsung ke lokasi, maupun mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Publik yang diadakan sebanyak dua kali dengan jumlah peserta masing-masing bimtek sebanyak 30 orang. Peserta bimtek berasal dari beberapa PPID Pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Kementan. Hasil dari uji coba tersebut adalah bahwa aplikasi tersebut telah stabil, namun demikian pengelola SILAYAN Online merasa tampilan dashboard SILAYAN Online masih belum user-friendly bagi pengelola yang terbiasa dengan tampilan aplikasi keluaran Microsoft dan mengusulkan dilakukan redesain tampilan dashboard pengelola agar lebih user-friendly.. Permasalahan lain yang berpotensi timbul di daerah adalah koneksi internet di masing-masing UPT, khususnya yang diluar Jawa, dimana akses internet di daerah tersebut belum bagus. Selain itu, pengelola SILAYAN Online/PPID mengusulkan untuk dibuatkan panduan pemakaian SILAYAN Online dalam bentuk elektronis/multimedia. Pada tahun 2015, Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama menginisiasi pengembangan modul aplikasi survei Indeks Kepuasan Masyarakat berbasis web untuk mendapatkan respon kepuasan pelayanan dari pemohon informasi publik. Tujuan dikembangkan modul aplikasi ini adalah untuk mempermudah unit penyelenggara pelayanan publik di Kementerian Pertanian dalam mengumpulkan data dan informasi mengenai respon dan tingkat kepuasan masyarakat yang menggunakan layanan publik Kementerian Pertanian, khususnya layanan permohonan informasi publik.


Dalam pengembangannya, modul aplikasi tersebut mengacu pada Keputusan Menteri PAN RI Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permetan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian. Dengan menggunakan modul aplikasi tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mengisi kuesioner survei, sementara dari sisi pengelola dapat mempercepat proses pengelolaan penghitungan survei dalam bentuk statistik dan grafik. Modul aplikasi ini dapat pula dimodifikasi untuk survei lainnya, seperti Tingkat Kepuasan Pelayanan Infoguide Pameran.

Gambar 2 eForm Indeks Kepuasan Masyarakat (e-IKM) dan tampilan grafik hasil pengolahannya.


Implementasi keterbukaan informasi publik di Kementan tidak hanya dari sisi pelayanan dan pengelolaan dokumennya saja, tetapi juga dalam menyajikan dokumen kepada publik. Sesuai dengan arahan Komisi Informasi Publik bahwa informasi publik harus juga memanfaatkan media website. Untuk itu, pada tahun 2015, Biro Hukum dan Informasi Publik mendorong redesain website resmi Kementan maupun website UK/UPT lingkup Kementan untuk menjadi lebih terbuka sesuai dengan Pasal 9, 10 dan 11 UU KIP. Konsekuensinya adalah Portal PPID harus melakukan penyesuaian mengikuti perubahan pada website resmi Kementan, dimana sebagian besar menu-menu terkait Pasal 9, 10 dan 11 UU KIP yang tadinya ada di Portal PPID diakomodasi di website resmi Kementan. Pada pertengahan 2015, portal PPID lebih difokuskan pada pengelolaan layanan informasi publiknya. Untuk itu telah dilakukan redesain tampilan Portal PPID dan penyesuaian pemrogramannya. Untuk memaksimalkan fungsi penyediaan dokumen informasi publik di lingkup Kementan, pada tahun 2015 telah dikembangkan Sistem Modul API Hub untuk Pemerintahan Terbuka (SiMAPTA) sebagai modul integrasi database informasi bidang pertanian yang ada di lingkup Kementan. Modul SiMAPTA tersebut merupakan search engine untuk Sistem Informasi Pertanian atau SIMFORTA, sebuah gerbang (portal) informasi bidang pertanian.


Gambar 3. Portal Sistem Informasi Pertanian SIMFORTA yang diperkuat dengan

mesin pencarian SiMAPTA Sebagai pilot project, dilakukan integrasi dengan repository Pusat Perpustakan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Bogor. Dengan diimplementasikannya SiMAPTA tersebut, maka kedepan pengelola informasi dan dokumentasi tidak perlu meng-entry ulang dokumen yang telah disimpan dalam database masing-masing, cukup melakukan integrasi database maka dokumen sudah dapat diakses oleh publik melalui SIMFORTA dengan pembatasan yang telah ditetapkan. Dalam penyediaan dokumen informasi publik yang mudah, cepat dan akurat untuk diakses oleh masyarakat, telah dilakukan alih media dokumen informasi publik sebanyak ± 10.000.000 halaman dan di-entry kedalam database SIDADO. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui menu eDokumen dalam Portal PPID dan SIMFORTA. Beberapa informasi dalam eDokumen tersebut dapat diunduh, khususnya informasi publik yang berklasifikasi Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala. Adapun untuk menyebarluaskan tata cara dan perundangan keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan pembuatan leaflet dan penyediaan CD Interaktif Peraturan Perundangan bidang Informasi Publik. Media informasi tersebut dibagikan pada saat kegiatan yang diikuti oleh Bagian Pengelolaan Informasi Publik dan/atau Biro Hukum dan Informasi Publik, antara lain pameran pembangunan pertanian, temu koordinasi, rapat kerja, kunjungan pembinaan/koordinasi ke UK/UPT, dan tamu yang berkunjung ke PPID Utama Kementerian Pertanian.


Gambar 4. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015. Prioritas peningkatan layanan berdasarkan hasil pengolahan IKM diatas adalah sebagai berikut: a. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani; b. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam

waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; c. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; d. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan

dengan biaya yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk dukungan implementasi Keterbukaan Informasi Publik, upaya Kementerian Pertanian dalam mengimplementasikan komitmen mewujudkan penyelenggaraan badan publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka Komisi Informasi Pusat menganugerahi Kementerian Pertanian peringkat keenam dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2015. Pada Tahun 2011, Kementerian Pertanian Peringkat ke 7, Tahun 2012 Peringkat ke 16, Tahun 2013 tidak masuk nominasi dalam penerima penghargaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dan Tahun 2014 Peringkat ke 5. Penurunan peringkat pada Tahun 2015 menjadi ke enam disebabkan bahwa instrumen penilaian semakin komplek, disamping Badan Publik lainnya juga memacu diri menjadi lebih baik. Hal yang perlu dicermati, bahwa pada Tahun 2015


adanya kewajiban seluruh Badan Publik untuk mulai menggunakan tata persuratan elektronik dan monitoring pengelolaan anggaran secara online yang disajikan minimal tiap bulan.

Gambar 5. Sertifikat dari Komisi Informasi Pusat menunjukkan Kementerian Pertanian meraih peringkat keenam Keterbukaan Informasi Publik untuk Kategori Kementerian 3.3.4.2 Pelaksanaan Pameran dan Peragaan Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Pelaksanaan Pameran dan Peragaan, serta Pengelolaan Sumberdaya Informasi Perpustakaan dan Publikasi. Pameran diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan penyajian secara visual dengan benda-benda dua dan tiga dimensi, dengan maksud mengkomunikasikan ide atau informasi secara visual sehingga dapat di apresiasi oleh masyarakat luas. Pameran merupakan suatu usaha untuk memperlihatkan secara sistematis model, contoh, barang sesungguhnya, peta atau gambar pada suatu tempat tertentu dalam suatu urutan tertentu untuk menumbuhkan perhatian pengunjung. Dengan demikian, hampir segala jenis media dapat ditampilkan dalam pameran. Pameran juga dimaksudkan untuk mempekenalkan, menggelar, atau mempertunjukan jasa atau prestasi kepada khalayak umum. Media yang biasa dipakai dalam penyelenggaraan pameran adalah: a. Media visual dua dimensi pada bidang yang tidak transparan. Termasuk dalam

kelompok ini adalah gambar, peta, grafik, bagan, foto dan poster. b. Media visual tiga dimensi. Contoh dari kelompok ini adalah benda asli, model,

barang contoh atau spesimen, mock-up atau alat tiruan sederhana, diorama, bak pasir dan lain-lain.


c. Disamping penggunaan media visual, media audiovisual dapat dimanfaatkan dalam upaya menghidupkan suasana pameran. Misalnya dengan menampilkan film pendidikan tentang carapembibitan jamur merang, atau menampilkan penjelasan interaktif yang diprogram dan dioperasikan melalui komputer.

Ditinjau dari sasaran yang ingin dicapai, pameran termasuk jenis metode komunikasi visual yang menggunakan pendekatan massal. Melalui pendekatan pameran, manfaat yang dapat diperoleh antara lain: a. Menarik perhatian dan meningkatkan pengertian banyak orang b. Memberikan alternatif usahatani kepada pengunjung terhadap cara-cara baru c. Menumbuhkan daya tarik pada kegiatan-kegiatan pertanian d. Memperlihatkan program kebijakan termasuk prestasi pembangunan pertanian

dari masa ke masa

Komponen pameran yang disediakan dalam setiap pelaksanaan antara lain : a. Ruang/lahan untuk pameran, disebut juga stand atau booth, b. Design stand pameran (interior design dan landscape), serta c. Materi pameran.

Gambar 6. Stand Kementerian Pertanian pada Pameran Jakarta Food Security

Summit-3 (Jakarta Convention Center)

Selama tahun 2015, Kementerian Pertanian mendapat undangan permintaan mengikuti pameran sebanyak 30 kali. Namun demikian karena keterbatasan anggaran, waktu dan petugas maka selama tahun 2015 hanya ikut berpartisipasi


pada sebanyak 14 kali kegiatan pameran. Secara umum, kegiatan pelaksanaan pameran sudah semakin meningkat kualitasnya, namun demikian masih terus ditingkatkan untuk melengkapi konten/materi pameran sesuai dengan tema. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun konten yang sesuai. Namun demikian untuk tahun 2014, dari kegiatan pameran telah mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya: a. Juara 1 Stand Terbaik pada Pameran Jakarta Food Security Summit-3

(Gambar. 6). b. Juara Harapan II Stand Terbaik pada Pameran Soropada Agro Expo. c. Juara III Stand Terbaik pada Pameran Hari Koperasi Nasional. d. Juara I Infoguide Terbaik pada Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXV Tahun 2015.


Gambar 7. Piala Penghargaan Prestasi Pameran Kementerian Pertanian

Sementara itu, menurut Undang-undang Perpustakaan pada Bab I pasal 1 menyatakan Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Perpustakaan Sekretariat Jenderal yang dikelola oleh Bagian Pengelolaan Informasi Publik operasionalisasinya belum optimal, yang secara umum hanya menyediakan informasi terbatas. Namun demikian secara keseluruhan untuk informasi pembangunan pertanian dan lainnya yang lebih lengkap untuk tingkat Kementerian Pertanian berada di unit kerja Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) di Bogor yang secara tugas pokok dan fungsi berada dalam tanggung jawab dan koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 3.3.4.3 Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Agrbisnis (PIA) Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4608/Permentan/OT.160/8/2013 tanggal 23 Agustus 2013 telah ditetapkan susunan Pengelola Pusat Informasi Agribisnis. Tim pengelola ini bertugas melaksanakan optimalisasi fungsi Gedung PIA sebagai tempat untuk melakukan berbagai jenis kegiatan penyebarluasan informasi. Gedung PIA merupakan bangunan yang bertujuan untuk dapat dimanfaatkan masyarakat/ publik. Gedung PIA adalah sebuah gedung Pusat Informasi Agribisnis yang letaknya di lingkungan perkantoran Kementerian Pertanian di Ragunan Jakarta.

http://www.pemustaka.com/standar-pengatalogan-perpustakaan.html


Gedung ini merupakan pusat promosi produk pertanian Indonesia, dan juga menjadisarana edukasi sertarekreasi bagi generasi muda. Terdapat tiga kegiatan utama yang diharapkan dapat berlangsung secara kesinambungan di dalam gedung PIA ini, yaitu: 1) kegiatan yang bersifat pembelajaran (edukasi), yaitu tersedianya informasi yang mendukung dalam mengedukasi masyarakat umum, khususnya di bidang pertanian, koleksi tanaman di area luar gedung (outdoor) dan beberapa program multimedia yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian; 2) kegiatan layanan informasi tentang pelaksanaan program pembangunan pertanian secara menyeluruh, diharapkan mampu memberikan gambaran iklim investasi yang kondusif dan prospektif, sehingga dapat memberikan semangat kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasinya di sektor pertanian; serta 3) kegiatan yang bersifatnya rekreatif, yaitu dengan tersedianya berbagai peragaan baik dalam bentuk pameran atau display, maupun kegiatan yang telah dikemas dalam bentuk program multimedia. Secara umum pemanfaatan Gedung PIA masih belum optimal sesuai sasaran yang ditetapkan. Hal ini karena belum semua ruangan dapat dimanfaatkan dengan baik terkait kondisi fisik dan aspek administrasi pendukung. 3.3.4.4 Permasalahan dan Solusi/Tindaklanjut

Pelaksanaan pelayanan informasi publik bidang pertanian, beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain: 1. Masih terdapat perbedaan pemahaman tentang pentingnya Keterbukaan

Informasi Publik terutama pada Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis. Hal ini berpengaruh pada Komitmen, Dana, Rencana Aksi dan Tanggung Jawab pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian.

2. Belum tersedianya dalam satu layanan/satu pintu bahan-bahan informasi publik

secara keseluruhan lingkup Kementerian Pertanian, pengelolaan dokumentasi sistem digital masih terbatas, maupun belum luasnya akses informasi dan sistem yang mengakomodasi keamanan dokumen.

3. Dokumen informasi publik dan agribisnis yang dikuasai di PPID Utama masih

terbatas, sehingga pemenuhan permohonan informasi memerlukan waktu lebih lama, karena informasi masih perlu diambil/dimintakan pada Unit Kerja/PPID Pelaksana Eselon I.


Adapun beberapa solusi/tindak lanjut antara lain: 1. Sosialisasi yang berkesinambungan disemua UK/UPT pada berbagai

event/kesempatan serta penguatan komitmen dan komunikasi masing-masing PPID Eselon I maupun PPID Pelaksana UPT/PPID Pembantu Pelaksana. Event-event tersebut termasuk pameran-pameran yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian.

2. Memaksimalkan fungsi penyediaan dokumen informasi publik di lingkup Kementerian Pertanian, dengan dikembangkan Sistem Modul API Hub untuk Pemerintahan Terbuka (SiMAPTA) sebagai modul integrasi database informasi bidang pertanian yang ada di lingkup Kementerian Pertanian dan SiMAPTA tersebut merupakan search engine untuk Sistem Informasi Pertanian atau SIMFORTA.

3. Penyempurnaan dan peningkatan pelayanan secara online (Silayan On Line), yaitu dengan (i) single sign-on untuk pengelola (petugas dan pejabat SILAYAN), dan (ii) multisite PPID sebagai langlah untuk mempercepat pemenuhan permohonan informasi publik

3.3.4.5 Keberhasilan lain

Selain kegiatan diatas, sesuai tugas dan fungsi Biro Hukum dan Informasi Publik juga melakasanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bidang pertanian. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut antara lain, adalah sebagai berikut:

Kompendium/Kodifikasi Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan Dalam Berita Negara Republik Indonesia 3.3.4.5.1 Penyusunan Kompendium/Kodifikasi Hukum Tahun 2015

Kegiatan Penyusunan Kompendium/Kodifikasi Hukum Tahun 2015 dilakukan dengan menginventarisasi, entry data, rapat penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian sesuai dengan relevansi dan tata urutan peraturan perundang-undangan/hierarkinya. Penyusunan Kompendium/Kodifikasi Hukum Bidang Pertanian ini dimaksudkan untuk mempermudah penemuan kembali/penelusuran peraturan perundang-undangan bidang pertanian. Indikator masukan/input meliputi anggaran yang tersedia dan pihak/personil yang terlibat di dalamnya, yaitu: (1) Pihak yang terlibat dalam penyusunan Kompendium/Kodifikasi Hukum Bidang

Pertanian Tahun 2015 ini meliputi Biro Hukum dan Informasi Publik dan Unit


Kerja Eselon I teknis sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum lingkup Kementerian Pertanian;

(2) Anggaran yang tersedia untuk Pencetakan Kompendium/Kodifikasi Hukum adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk setiap judulnya.

Sedangkan ditinjau dari Indikator keluaran (Output), penyusunan Kompendium/KodifikasiHukum Bidang Pertanian Tahun 2015 ini menghasilkan 1 (satu) laporan penyusunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selama tahun 2015 telah disusun dan disebarluaskan 5 (lima) Kompendium/Kodifikasi Hukum, dengan uraian sebagai berikut: No. Judul Jumlah Anggaran 1. Kompendium/Kodifikasi Hukum

Bidang Padi, Jagung, Kedelai, Tebu dan Daging

419 Eksemplar

Rp. 50.000.000

2. Kompendium/Kodifikasi Hukum Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak

278 Eksemplar

Rp. 50.000.000

3. Kompendium/Kodifikasi Hukum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

273 Eksemplar

Rp. 50.000.000

4. Kompendium/Kodifikasi Hukum Bidang Hukum Pertanian Bagian Pertama

282 Eksemplar

Rp. 50.000.000

5. Kompendium/Kodifikasi Hukum Bidang Hukum Pertanian Bagian Kedua

245 Eksemplar

Rp. 50.000.000

3.3.4.5.2 Abstrak Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanian Merupakan bagian dari kegiatan penyusunan Kompendium/Kodifikasi Hukum Tahun 2015. Pembuatan Abstrak dilakukan dengan menentukan dasar hukum, ketentuan menimbang/konsiderans, pokok pikiran/paragraph serta batang tubuh dari peraturan perundang-undangan pertanian yang akan dibuat abstraksinya. Susunan abstrak adalah sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan/hierarkinya, yang


dimaksudkan untuk mempermudah memahami/membaca suatu peraturan perundang-undangan secara singkat dan jelas. Indikator masukan/input meliputi anggaran yang tersedia dan pihak/personil yang terlibat di dalamnya, yaitu: (1) Pihak yang terlibat dalam pembuatan abstraksi/abstrak peraturan perundang-

undangan bidang pertanian ini meliputi Biro Hukum dan Informasi Publik dan Unit Kerja Eselon I teknis sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum lingkup Kementerian Pertanian;

(2) Anggaran yang tersedia untuk Pencetakan abstraksi/abstrak peraturan perundang-undangan bidang pertanian adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)/paket.

Sedangkan ditinjau dari Indikator keluaran (Output), pembuatan abstraksi/abstrak peraturan perundang-undangan bidang pertanian ini menghasilkan 1 (satu) laporan penyusunan. 3.3.4.5.3 Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Kegiatan Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian dilakukan dengan menginventarisasi, entry data, rapat penerbitan, penjilidan dan penggandaan peraturan perundang-undangan bidang pertanian sesuai dengan relevansi dan tata urutan peraturan perundang-undangan/hierarkinya. Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian ini dimaksudkan untuk mempermudah penemuan kembali/penelusuran peraturan perundang-undangan bidang pertanian. Indikator masukan/input meliputi anggaran yang tersedia dan pihak/personil yang terlibat di dalamnya, yaitu: (1) Pihak yang terlibat dalam Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian ini

meliputi Biro Hukum dan Informasi Publik dan Unit Kerja Eselon I teknis sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum lingkup Kementerian Pertanian;

(2) Anggaran yang tersedia untuk Penjilidan dan Penggandaan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian adalah sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)


Sedangkan ditinjau dari Indikator keluaran (Output), penyusunan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian ini menghasilkan 1 (satu) laporan penerbitan himpunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selama tahun 2015 telah diterbitkan dan disebarluaskan 3 (tiga) Himpunan Peraturan Menteri Pertanian dengan uraian sebagai berikut: No. Judul Jumlah Anggaran 1. Himpunan Peraturan Menteri

Pertanian Bagian Pertama A 378

Eksemplar Rp. 75.000.000

2. Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Bagian Pertama B

375 Eksemplar

Rp. 75.000.000

3. Himpunan Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian dengan Sistem Katalog

285 Eksemplar

Rp. 50.000.000

3.3.4.5.4 Penempatan/Pengundangan Peraturan Menteri dalam Berita

Negara Republik Indonesia Kegiatan Pengundangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penempatan Peraturan Menteri Pertanian dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dimana esensi perlunya pengundangan adalah untuk memenuhi asas publisitas agar setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan/Peraturan Menteri Pertanian atau ketidaktahuan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diterima. Indikator masukan/input meliputi anggaran yang tersedia dan pihak/personil yang terlibat di dalamnya, yaitu: (1) Pihak yang terlibat dalam Penempatan/Pengundangan Peraturan Menteri

dalam Berita Negara Republik Indonesia ini meliputi Biro Hukum dan Informasi Publik, Unit Kerja Eselon I teknis sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum lingkup Kementerian Pertanian serta Kementerian Hukum dan HAM;

(2) Anggaran yang tersedia untuk Penempatan/Pengundangan Peraturan Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 5.750.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)


Sedangkan ditinjau dari Indikator keluaran (Output), selama tahun 2015 kegiatan Penempatan/Pengundangan Peraturan Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia ini menghasilkan 1 (satu) laporan Penempatan dalam BN/TBN dan telah mengundangkan 45 (empat puluh lima) Peraturan Menteri Pertanian dalam BN/TBN. 3.3.4.5.5 Informasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Informasi Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan menginventarisasi, membuat abstrak dan catalog Peraturan Perundang-Undangan bidang pertanian yang terbaru untuk disebarluaskan ke unit jaringan (eselon I teknis), hal ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Indikator masukan/input meliputi anggaran yang tersedia dan pihak/personil yang terlibat di dalamnya, yaitu: (1) Pihak yang terlibat dalam Informasi Peraturan Perundang-Undangan ini meliputi

Biro Hukum dan Informasi Publik dan Unit Kerja Eselon I teknis sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum lingkup Kementerian Pertanian;

(2) Anggaran yang tersedia untuk kegiatan Informasi Peraturan Perundang-Undangan adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Sedangkan ditinjau dari Indikator keluaran (Output), selama tahun 2015 kegiatan Informasi Peraturan Perundang-Undangan ini menghasilkan 24 (dua puluh empat) edisi, yang diterbitkan 2 (dua) kali sebulan. 3.3.4.5.6 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan dengan mengkoordinasi dan mengembangkan JDI Hukum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Permenkumham Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Indikator masukan/input meliputi anggaran yang tersedia dan pihak/personil yang terlibat di dalamnya, yaitu: (1) Pihak yang terlibat dalam Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum ini meliputi Biro Hukum dan Informasi Publik, Unit Kerja Eselon I teknis sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan Ham serta Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai induk kerja dari JDIH Nasional;


(2) Anggaran yang tersedia untuk Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah sebesar Rp. 283.860.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Sedangkan ditinjau dari Indikator keluaran (Output), selama tahun 2015 Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini terdiri dari: 1. Kegiatan fumigasi dokumen dan literatur hukum (1 paket);

2. Pengadaan buku dan literature hukum dan informasi publik (2 paket);Kegiatan

koordinasi, evaluasi dan pengembangan JDI Hukum dan menghadiri undangan


3.3.4 Matrik Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Jangka Menengah 5 Tahun 2015 – 2019

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Biro Hukum dan Informasi Publik telah menetapkan target dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut:

Pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik bidang pertanian Terbentuknya peraturan perundang-undangan dan terkelolanya informasi

publik serta menurunnya permasalahan hukum bidang pertanian 2015 2016 2017 2018 2019

Persentase peraturan perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan (persen)

70 % 75 % 80 % 85 % 90 %

Persentase layanan bantuan hukum lingkup Kementerian Pertanian yang terselesaikan (persen)

70 % 72 % 75 % 78 % 80 %

Persentase naskah perjanjian yang dihasilkan (persen) 80 % 82 % 84 % 86 % 88 % Indeks kepuasan pemohon layanan informasi publik bidang pertanian

(IKM) 80 nilai

IKM 83 nilai

IKM 85 nilai

IKM 88 nilai

IKM 90 nilai

IKM


3.3.5 Akuntabilitas Keuangan Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk Biro Hukum dan Informasi Publik sebesar Rp.15.587.750.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan posisi 31 Desember 2014 sebesar Rp. 14.201.689.207,- (91,11%). Rincian realisasi anggaran dapat dilihat sebagai berikut:

NO KEGIATAN OUTPUT KINERJA VOL PAGU (Rp)

RESLISASI (Rp)

1. Kegiatan dan Pembinaan Laporan Pembinaan Mental dan Karakter

1 Laporan

282.000.000 276.740.000

2. Kompendium Menteri, dan Penempatan Dalam Berita Negara

1. Laporan Penyusunan Kompendium Hukum Bidang Pertanian

2. Laporan Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian

3. Laporan Penempatan Peraturan Menteri dalam Berita Negara (BN)

4. Laporan Penyusunan Informasi Hukum Bidang Pertanian

5. Laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

6. Laporan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

6 Laporan

1.094.050.000 1.026.730.920



RESLISASI (Rp)

3. Dokumen peraturan perundangan bidang tanaman, pengolahan pemasaran hasil pertanian, SDM dan sumber daya sarana prasarana yang diterbitkan

1. Program Legislasi Pertanian (Prolegtan)

2. Dokumen Perundangan Bidang Tanaman

3. Dokumen Perundangan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM

4. Dokumen Perundangan Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana, Penelitian

4 Dokumen

2.346.512.000 1.911.125.132

4. Dokumen peraturan perundangan bidang ternak, Kesehatan hewan, dan karantina pertanian yang diterbitkan

1. Dokumen Perundangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

2. Dokumen Perundangan Bidang Karantina Pertanian

2 Dokumen

962.516.000 822.816.510

5. Laporan naskah perjanjian dan layanan bantuan hukum yang dilaksanakan

1. Laporan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian

2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian

3. Laporan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum

4. Laporan Pengujian Materiil Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanian di MA dan MK

5 Laporan

1.070.721.000 997.192.300



RESLISASI (Rp)

5. Laporan Sosialisasi Batuan Hukum

6. Layanan informasi publik, pameran, dan perpustakaan

1. Laporan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik

3. Laporan Informasi Publik Melalui Multimedia

4. Pelaksanaan Pameran dan Peragaan

5. Laporan Pengelolaan Sumberdaya Informasi Perpustakaan

6. Laporan Dukungan Pengelolaan Pusat Agribisnis (PIA)

6 Laporan

4.732.455.000 4.548.878.726

7. Laporan Kegiatan Pendukung di biro Hukum dan Informasi Publik

1. Laporan Pengelolaan Ketatausahaan Biro

2. Laporan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

2 Laporan

3.387.371.000 3.021.554.500

8. Layanan Perkantoran 1. Terlaksananya Layanan Operasional Perkantoran

12 Bulan Layanan

890.075.000 784.061.919

9. Belanja Modal 1. Kendaraan 2. Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

5 Unit

85 Unit

822.200.000 812.589.200

10. Jumlah 15.587.900.000 14.201.689.207


BAB IV PENUTUP

Pembinaan Hukum dan Informasi Publik merupakan fungsi yang strategis dalam upaya pembangunan suatu manajemen pembangunan pertanian modern dan mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan secara berkesinambungan serta perlu komitmen yang kuat dan keseragaman pemahaman terhadap peran, tugas dan fungsi unit Hukum dan Informasi Publik dari level top manager sampai dengan lower manager. Biro Hukum dan Informasi Publik dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi terutama pelaksanaan otonomi daerah telah berupaya melakukan pembenahan terhadap manajemen pembangunan pertanian, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang sesuai dengan peraturan pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2015 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Informasi Publik, dan telah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang menonjol dalam tahun pelaporan ini antara lain menyangkut penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian, penyusunan perjanjian dan pemberian layanan bantuan hukum serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberian motivasi kerja kepada unit kerja, serta pemberian aksestensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanian. Dari hasil evaluasi kinerja baik kegiatan maupun program yang dilakukan diketahui capaian kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik antara 80 - 100% yang artinya baik. Kegiatan-kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik lebih banyak bersifat non fisik (penyusunan peraturan perudang-undangan, analisa hukum, layanan bantuan hukum dan penyusunan perjanjian serta pengelolaan informasi publik). Selain itu terdapat kegiatan yang masih memerlukan proses tindak lanjut agar output kegiatan tersebut dapat bermanfaat, seperti misalnya sosialisasi, monitoring dan evaluasi baik kedalam maupun keluar. Disadari bahwa berbagai kelemahan pelaksanaan masih terjadi sehingga target-target yang telah ditentukan belum dapat dicapai sesuai dengan rencana. Selain itu beberapa kegiatan tidak serta merta menghasilkan outcome yang kemudian akan memberikan indikasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Diperlukan usaha yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan suatu bentuk perwujudan sasaran yang akhirnya bermuara pada pencapaian tujuan, misi, dan visi Biro Hukum dan Informasi Publik.


Lampiran

Foto Kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2015


Gambar 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Yogyakarta, 27 - 29 Agustus 2015

Gambar 2. Program Legislasi Pertanian, Ciawi, 23 – 25 April 2015.


Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Mendukung

Swasembada Padi, Jagung, Kedelai, Tebu dan Daging. Makasar, 26 – 28 November 2015.

Gambar 4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Mendukung Swasembada Padi, Jagung, Kedelai, Tebu dan Daging. Bali, 7 – 9 Desember 2015.


Gambar 5. Workshop Tata Cara Penyusunan Perjanjian dan Tata Cara Penanganan Perkara. Bogor, 27 – 29 Agustus 2015.

Gambar 6. Pertemuan/Konsinyasi Penyelesaian Permasalahan Aset Kementan. Bogor, 6 - 7 April 2015.


Gambar 7. Advokasi Hukum dan Penanganan Perkara, Bogor 2 – 3 Oktober 2015.

Gambar 8. Pertemuan Monitoring dan evaluasi permasalahan hukum lingkup

Kementerian Pertanian, Bogor 11 – 12 Desember 2015.


Gambar 9. Diklat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan,

PPMKP Ciawi, 30 Agustus – 13 November 2015.

Gambar 10. Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai, Banten 11 – 13 Juni 2015.

Laporan kinerja BIRO HUKUM DAN ... -...

Documents

Transcript of Laporan kinerja BIRO HUKUM DAN ... -...