Laporan Kinerja 2016 - Badan Standardisasi...

Laporan Kinerja 2016

Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan

Pusat Sistem Penerapan Standar

Badan Standardisasi Nasional

Gedung I BPPT, Lantai 10

Jl. MH. Thamrin, No. 8, Jakarta Pusat

i

Ringkasan Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan

Penanganan Pengaduan (Bidang SPSPP) Tahun 2016, pada hakekatnya merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan selama tahun anggaran

2016. Pada tahun 2016, Bidang SPSPP telah menetapkan Rencana Kinerja Bidang SPSPP

Tahun 2016 yang pada dasarnya merupakan wujud pelaksanaan dari Rencana Strategis

Pusat Sistem Penerapan Standar (PSPS) tahun 2015-2019.

Rencana Kinerja Bidang SPSPP Tahun 2016 telah menetapkan 7 (tujuh) Indikator

Kinerja. Rencana Kinerja tersebut telah dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%,

dengan rincian sebagai berikut:

1. capaian untuk indikator “Jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis” sebesar

100%, yaitu telah diadopsinya 203 SNI menjadi regulasi teknis,

2. capaian untuk indikator “Jumlah kebijakan penerapan standardisasi dan penilaian

kesesuaian” sebesar 100%, yaitu telah tersusunnya 3 kebijakan penerapan

standardisasi dan penilaian kesesuaian,

3. capaian untuk indikator “Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya” sebesar

100%, yaitu telah dilaksanakannya monitoring penerapan SNI terhadap 5 jenis produk,

4. capaian untuk indikator “Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam

penerapan standar” sebesar 100%, yaitu telah diselesaikannya 75 penanganan

pengaduan terkait penerapan standar,

5. capaian untuk indikator “Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang SPSPP yang

meningkat kompetensinya” sebesar 100%, yaitu telah dilaksanakannya peningkatan

kompetensi 17 ASN untuk mendukung pelaksanaan tugas Bidang SPSPP,

6. capaian untuk indikator “Realisasi anggaran” sebesar >95%” sebesar 100%, yaitu

tercapainya realisasi anggaran sebesar 99,8% dari pagu anggaran yang diberikan, dan

7. capaian untuk indikator “Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Bidang

SPSPP” sebesar 100%, yaitu tercapainya pemerliharaan dan pengembangan 3 sistem

e-governance.

ii

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan

(Bidang SPSPP), Pusat Sistem Penerapan Standar (PSPS), Kedeputian Bidang Penerapan

Standar dan Akreditasi (Kedeputian PSA), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Tahun

2016, disusun guna memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejak awal periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, Bidang

SPSPP sebagai bagian dari unit PSPS bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana

penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan

keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan Kinerja Bidang SPSPP Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi sumber

informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Bidang SPSPP secara

khusus dan PSPS secara umum di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan

kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2017

Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan

Badan Standardisasi Nasional

iii

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif ................................................................................................................. i

Kata Pengantar.... .................................................................................................................... ii

Daftar Isi............... ................................................................................................................... iii

Daftar Tabel.......... .................................................................................................................. iv

Daftar Gambar..... .................................................................................................................... v

Bab 1 Pendahuluan ................................................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ..................................................................................................... 1

1.2. Maksud dan Tujuan .............................................................................................. 1

1.3. Kelembagaan ....................................................................................................... 2

1.4. Sumber Daya Manusia ......................................................................................... 3

1.5. Peran Strategis Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan

Pengaduan .......................................................................................................... 5

Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ............................................................................. 6

2.1. Rencana Strategis ................................................................................................ 6

2.2. Arah Kebijakan Strategis ...................................................................................... 6

2.3. Kegiatan Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan ... 7

2.4. Penetapan Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan

Tahun 2016 ......................................................................................................... 7

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja ..................................................................................................... 8

3.1. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................................. 8

3.2. Realisasi Anggaran ............................................................................................ 19

Bab 4 Penutup ...................................................................................................................... 20

Lampiran....... ......................................................................................................................... 21

iv

Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah Personel Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Pengaduan, Pusat

Sistem Penerapan Standar (Desember 2016) .......................................................... 3

Tabel 2 Penetapan Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan

Pengaduan Tahun 2016 .......................................................................................... 7

Tabel 3 Capaian Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan

Pengaduan Tahun 2016 .......................................................................................... 8

Tabel 4 Program Nasional Penerapan Standar (PNRT) Tahun 2015-2016 ......................... 10

Tabel 5 Rekap SNI yang telah diberlakukan secara wajib berdasarkan Instansi Teknis

yang menetapkan (per Desember 2016) ................................................................ 10

v

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Standardisasi Nasional .............................................. 3

Gambar 2 Gambaran Personel Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan

Pengaduan, Pusat Sistem Penerapan Standar (Desember 2016) ....................... 4

1

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme

(KKN) merupakan syarat mutlak bagi setiap penyelenggara negara untuk mewujudkan

aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam upaya

mewujudkan good governance tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai salah satu lembaga pemerintah non

kementerian yang diberi tugas untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pemerintah

dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut.

Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan sistem penerapan standar dan penanganan pengaduan

dilaksanakan oleh Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan

(Bidang SPSPP), Pusat Sistem Penerapan Standar (PSPS), Kedeputian Bidang Penerapan

Standar dan Akreditasi (Kedeputian PSA). Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang SPSPP

berpedoman pada Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar kepada

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, yang dalam pendekatannya dilakukan

melalui pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta mengacu

kepada pencapaian perencanaan strategis PSPS, Kedeputian PSA dan BSN.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan oleh Bidang SPSPP, dengan

tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa

rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan

datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Bidang SPSPP.

2

1.3 Kelembagaan

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 965/BSN-

1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala

BSN No. 965/BSN/HL.35/05/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN, Kedeputian

Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas pokok:

“Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi”

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan

Akreditasi terdiri dari Unit Kerja Eselon II sebagai berikut:

1. Pusat Sistem Penerapan Standar

2. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi

3. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Insepksi

Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan

kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem

pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan

standar dan sistem jaminan mutu, dan terdiri atas:

1. Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan;

2. Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu;

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan

perencanaan serta melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi sistem

pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan

Penanganan Pengaduan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur dan

program sistem penerapan standar wajib dan standar sukarela;

b. pelaksanaan penyusunan sistem penerapan standar wajib dan standar sukarela;

c. pelaksanaan penyusunan sistem penanganan pengaduan penerapan standar wajib dan

standar sukarela;

d. pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakukan standar dan penanganan pengaduan.

Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan terdiri dari :

1. Subbidang Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan;

2. Subbidang Penerapan Standar Sukarela dan Penanganan Pengaduan.

Organisasi dan Tata Kerja di atas, diuraikan sebagaimana Gambar 1 berikut.

3

Gambar 1 Struktur Organisasi Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan

Penanganan Pengaduan, dalam Organisasi Badan Standardisasi Nasional

1.4 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, Bidang SPSPP memiliki personil

sebanyak 17 orang PNS, dengan rincian sesuai Tabel 1 dan klasifikasi berdasarkan latar

belakang pendidikan, usia serta jenis kelamin sesuai Gambar 2 berikut.

Kepala BSN

Deputi Bidang Penelitian

dan Kerjasama

Standardisasi

Deputi Bidang Penerapan

dan Akreditasi

Deputi Bidang Informasi

dan Pemasyarakatan

Standardisasi

Pusat Sistem Penerapan

Standar

Sekretaris Utama

Pusat Akreditasi Lab. dan

Lembaga Inspeksi

Kepala Pusat

Pusat Akreditasi Lembaga

Sertifikasi

Bidang Sistem Pemberlakuan

Standar dan Penanganan

Pengaduan

Bidang Prasarana Penerapan

Standar dan Sistem Jaminan

Mutu

Subbidang Penerapan Standar

Wajib dan Penanganan

Pengaduan

Subbidang Penerapan Standar

Sukarela dan Penanganan

Pengaduan

Kelompok Jabatan Fungsional

4

Tabel 1 Jumlah Personal Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan

Pengaduan, Pusat Sistem Penerapan Standar (Desember 2016)

Unit Kerja Jumlah PNS

(orang)

Kepala Bidang Sistem Penerapan Standar dan Penanganan Pengaduan

1

Subbidang Sistem Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan

9

Subbidang Sistem Penerapan Standar Sukarela dan Penanganan Pengaduan

7

Jumlah 17

Gambar 2 Gambaran Personel Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan

Penanganan Pengaduan, Pusat Sistem Penerapan Standar (Desember 2016)

5

1.5 Peran Strategis Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan

Pengaduan

Globalisasi dan regionalisasi perdagangan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat

dihindari oleh seluruh bangsa di dunia. Globalisasi dan regionalisasi perdagangan telah

menghilangkan batas-batas antara negara, sehingga uang atau harga tidak hanya menjadi

satu-satunya pertimbangan dalam transaksi perdagangan. Namun, produk yang bermutu

dan memiliki kemampuan untuk diterima semua pihaklah yang memeagang peranan penting

dalam rantai produksi dan transaksi global dan regional. Dalam kondisi tersebut, bangsa

yang berdaya saing, yang mampu menghasilkan produk-produk bermutu yang diterima oleh

kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, adalah bangsa yang akan memperoleh manfaat

yang besar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sementara sebaliknya, bangsa yang

tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan menjadi korban dan hanya menjadi

penonton tanpa memperoleh keuntungan ekonomi dari segala potensi perdagangan global

dan regional tersebut.

Di sisi lain, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Community) pada 31

Desember 2015, sebagai langkah untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020, merupakan

tantangan bersama bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan wilayah geografis paling

luas dan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN, pada dasarnya terdapat potensi

besar bagi Indonesia untuk menjadi basis produksi terbesar di ASEAN yang tentunya akan

membawa dampak pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam

kontes ini, sertifikasi produk banyak dibicarakan sebagai piranti penting untuk membawa

bangsa Indonesia memperoleh keuntungan optimal dari komitmennya sebagai bagian dari

Masyarakat ASEAN.

Untuk itu, Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan, Badan

Standardisasi Nasional (BSN) sebagai bagian dari Unit Kerja Pemerintah yang bertanggung-

jawab terhadap infrastruktur mutu nasional, dituntut untuk mampu mengembangkan sebuah

sistem yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi berbagai pihak, baik untuk kepentingan

pemerintah dalam rangka memfasilitasi implementasi regulasi, maupun untuk kepentingan

pelaku usaha dalam rangka memfasilitasi pemenuhan regulasi di pasar domestik maupun

regulasi pasar tujuan ekspor.

6

Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Visi

Visi Pusat Sistem Penerapan Standar tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya sistem dan kapasitas infrastruktur penerapan standar yang

handal untuk meningkatkan daya saing produk dan kualitas hidup bangsa”.

Misi

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Pusat Sistem Penerapan Standar adalah

memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar dan

akreditasi untuk mendukung pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Mengembangkan dan menguatkan sistem dan skema penilaian kesesuaian untuk

mendukung Penerapan Standar Nasional Indonesia;

2. Mengembangkan sistem dan pembinaan infrastuktur lembaga penilaian kesesuaian dan

organisasi dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia;

3. Mengembangkan dan menguatkan sistem pemantauan dan pengaduan Penerapan

Standar Nasional indonesia;

4. Menguatkan penanganan kesekretariatan CODEX, IEC, Designating Body dan CASCO

untuk mendukung penyiapan kebijakan di bidang sistem penerapan standar;

5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di

bidang sistem penerapan standar.

2.2 Arah Kebijakan Strategis

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada

dasarnya arah kebijakan Pusat Sistem Penerapan Standar adalah untuk:

1. Penguatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian dalam kegiatan penilaian

kesesuaian;

2. Peningkatan kapabilitas LPK dan organisasi dalam menerapkan SNI;

3. Pemastian terpeliharanya integritas tanda SNI dalam melindungi kepentingan publik dan

fungsi lingkungan hidup.

7

2.3 Kegiatan Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan

Pengaduan

Untuk mencapai visi dan misi Pusat Sistem Penerapan Standar yang telah ditetapkan, maka

sesuai dengan tugasnya, Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan

Pengaduan (Bidang SPSPP) melakukan:

1. penguatan sistem pemberlakukan SNI secara wajib,

2. penguatan sistem penerapan standar secara sukarela, melalui pengembangan sistem

dan skema penilaian kesesuaian, penanganan kesekretariatan CODEX dan Designating

Body dalam kerangka ASEAN EE MRA,

3. pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakukan standar, dan

4. penanganan pengaduan penerapan standar.

2.4 Penetapan Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan

Pengaduan Tahun 2016

Berpedoman pada Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar (Kapus SPS)

kepada Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Deputi PSA) Tahun 2016, maka

target kinerja yang ditetapkan kepada Bidang SPSPP adalah sesuai Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Penetapan Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan


Sasaran Indikator kinerja Target Capaian

Customer Perspectives

A. Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan

1. Jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis (kumulatif)

203 SNI

Internal Process Perspectives

B. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian

2. Jumlah kebijakan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian

3 kebijakan

3. Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya

5 jenis produk

4. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar

100%

Learning and Growth Perspectives

C. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional

5. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang SPSPP yang meningkat kompetensinya

100%

6. Realisasi anggaran >95%

7. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Bidang SPSPP

3 sistem e-governance

8

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan

dalam melakukan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Pencapaian target yang direncanakan Bidang SPSPP dalam tahun 2016 sesuai dengan

Penetapan Kinerja yang telah diurakan pada Tabel 2 diatas, adalah sebagai berikut.

Tabel 3 Capaian Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Pencapaian Target Tahun 2015

Target Realisasi %




203 SNI 203 SNI 100%



2. Jumlah kebijakan penerapan standardisas dan penilaian kesesuaian

3 kebijakan 3 kebijakan 100%


5 jenis produk 5 jenis produk 100%


100% 100% 100%


C. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sum-ber daya manu-sia, tata kelola dan organisasi yang profesional


100% 100% 100%

6. Realisasi anggaran >95% 99,8% 100%

9

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Pencapaian Target Tahun 2015

Target Realisasi %




100%

Berdasarkan Tabel 3 di atas, berikut diuraikan capaian kinerja masing-masing indikator

kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

A. Sasaran Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja 1

Jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis (kumulatif)

Pada prinsipnya SNI yang ditetapkan BSN bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pemangku

kepentingan. Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan,

kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan atau pertimbangan

(sosio-tekno-ekonomis, religi), instansi teknis dapat menerapkan sebagian atau keseluruhan

spesifikasi teknis dan/atau parameter dalam SNI menjadi regulasi teknis.

Penetapan regulasi teknis berbasis SNI oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh tidak

hanya terhadap perdagangan dalam negeri, tetapi juga terhadap perdagangan luar negeri.

Dalam hal ini SNI yang diterapkan menjadi regulasi teknis akan diberlakukan terhadap

barang dan/atau jasa produksi dalam negeri maupun impor sehingga regulasi dapat

menimbulkan dampak bagi perkembangan iklim usaha, persaingan dalam dunia usaha dan

menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu regulasi harus disusun

dengan mempertimbangkan kaidah transparansi, efisiensi, efektifitas, kejelasan dan tidak

diskriminatif, serta memperhatikan aspek kesiapan dunia usaha dan infrastruktur penilaian

kesesuaian.

Untuk mendukung penerapan SNI secara wajib atau yang diadopsi menjadi regulasi teknis

tersebut, BSN telah melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis yaitu pada saat

penyusunan Program Nasional Penerapan Standar (PNRT), penyusunan draft regulasi

teknis, persiapan notifikasi ke TBT-WTO, maupun menyusunan petunjuk teknis penerapan

peraturan pemberlakuan SNI secara wajib tersebut.

Pada tahun 2016, telah ditetapkan PNRT 2015-2016 yang berisi rencana pemberlakuan 57

SNI secara wajib, dengan rincian sebagai berikut.

10

Tabel 4 Program Nasional Penerapan Standar (PNRT) Tahun 2015-2016

No Instansi Teknis yang akan memberlakukan

SNI secara wajib Jumlah SNI yang akan

diberlakukan secara wajib

1. Kementerian Perindustrian 45

2. Kementerian Pertanian 2

3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 10

Jumlah 57

Berdasarkan PNRT 2015-2016 tersebut, telah dilakukan pembahasan draft regulasi teknis.

Dengan demikian, jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis sampai akhir Desember

2016 adalah sebanyak 203 SNI, dengan rincian berdasarkan instansi teknis yang

menetapkannya sebagai berikut.

Tabel 5 Rekap SNI yang telah diberlakukan secara wajib

berdasarkan Instansi Teknis yang menetapkan (per Desember 2016)

No Instansi Teknis Jumlah SNI

1. Kementerian Perindustrian 105

2. Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral 25

3. Kementerian Pertanian 3

4. BPOM 1

5. Kementerian Perhubungan 14

6. Kementerian Pekerjaan Umum 55

Jumlah 203

Berdasarkan hasil tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan, yaitu Jumlah SNI yang

diadopsi menjadi regulasi teknis (kumulatif) sebesar 203 SNI, dapat dicapai sebesar 100%.

Capaian kinerja tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh konsumen (Customer

Perspectives) dalam penyediaan acuan/pedoman yang harus dipenuhi dalam produksi

barang/jasa baik produk nasional maupun impor, untuk memberikan perlindungan bagi

kesehatan, keamanan, keselamatan dan pelestarian lingkungan terhadap masyarakat.

Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis

meningkat sebesar 5 SNI. Pada tahun 2015, jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi

teknis adalah 198 SNI. Sementara pada akhir tahun 2014, jumlah SNI yang diadopsi menjadi

regulasi teknis adalah 274 SNI. Penurunan jumlah SNI wajib dibandingkan tahun 2014

disebabkan Kementerian Kelautan dan Perikanan mereview kembali pemberlakuan terhadap

80 SNI wajib, pada tahun 2015.

11

B. Sasaran Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan

penilaian kesesuaian

Indikator Kinerja 2

Jumlah kebijakan penerapan standardisas dan penilaian kesesuaian

Untuk mencapai peningkatan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian

kesesuaian, pada tahun 2016, Bidang SPSPP menetapkan target penyusunan kebijakan

pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian sebanyak 3 (tiga)

kebijakan. Target tersebut dapat direalisasikan dengan capaian kinerja sebesar 100%, yaitu

diperolehnya 3 kebijakan dengan rincian sebagai berikut.

1. Kebijakan sistem penerapan SNI

Penyusunan kebijakan sistem penerapan SNI dilaksanakan melalui Manajeman Teknis

Penerapan Standar (MTPrS), yang sesuai Peraturan Kepala Badan Standardisasi

Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Manajemen Teknis Penerapan Standar, MTPrS

merupakan manajemen teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang

membidangi kegiatan penerapan standar, serta mempunyai tugas memberikan

pertimbangan dan saran kepada Kepala BSN dalam rangka menetapkan kebijakan dan

strategi untuk mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan

meningkatkan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional

dan internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2016, MTPrS telah berhasil merumuskan

rekomendasi sebagai dasar penetapan kebijakan BSN di bidang penerapan standar dan

penilaian kesesuaian, yang dikelompokkan berdasarkan fungsi MTPrS, yaitu:

1. Rekomendasi terkait kebijakan penerapan SNI dan pengembangan kompetensi LPK

2. Rekomendasi terkait peningkatan penerapan SNI

3. Rekomendasi terkait peningkatan integritas tanda SNI

4. Rekomendasi terkait penelaahan prasarana teknis pendukung penerapan standar

5. Rekomendasi terkait Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) bidang penerapan

standar dan penilaian kesesuaian.

Disamping hal tersebut, untuk mendukung penerapan standar sesuai dengan good

practices yang berlaku sehingga dapat menjamin integritas penggunaan tanda SNI, telah

dilakukan inisiasi penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian (PK), yang berisi aturan, tata

cara, manajemen untuk menjamin kesesuaian Barang, Jasa, Sistem, Proses, dan/atau

Personal dengan persyaratan SNI. Selanjutnya, Skema PK ini akan menjadi acuan setiap

Lembaga Sertifikasi dalam melaksanakan penilaian kesesuaian.

Pada tahun 2016 ini, telah ditetapkan Skema Sertifikasi Produk melalui Peraturan Kepala

BSN, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala BSN nomor 7 Tahun 2016 tentang Skema Sertifikasi Alat Konversi

Bahan Bakar Gas yang mengacu kepada SNI EN 12806:2015;

2. Peraturan Kepala BSN nomor 8 Tahun 2016 tentang Skema Sertifikasi Ubin Keramik

yang mengacu kepada SNI ISO 13006:2010.

12

Selain itu, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014

mengenai penggunaan tanda SNI, telah disusun draft Peraturan Kepala BSN mengenai

Tata Cara Penggunaan Tanda SNI. Melalui peraturan tersebut, diharapkan tanda SNI

sebagai bukti kesesuaian barang, jasa, sistem, proses dan/atau personal terahadap

persyaratan acuan, dapat lebih mudah digunakan dan dipahami oleh masyarakat luas

untuk mendukung peningkatan daya saing nasional, namun tetap memenuhi good

practices yang berlaku.

2. Kebijakan standardisasi pangan di tingkat internasional

Penyusunan kebijakan pengembangan standar pangan internasional (Codex)

dilaksanakan untuk menfasilitasi agar kepentingan Indonesia dapat terakomodir dalam

perumusan standar Codex. Partisipasi Indonesia dalam forum Codex tersebut merupakan

hal yang penting mengingat standar pangan Codex telah menjadi acuan global, baik oleh

konsumen, produsen pangan, badan pengawasan pangan, maupun dalam perdagangan

pangan internasional. Standar Codex juga telah menjadi benchmark dalam penyusunan

standar dan regulasi pangan di banyak negara. Hal ini karena TBT-WTO Agreement dan

SPS Agreement merekomendasikan standar Codex sebagai referensi dalam melakukan

harmonisasi standar secara internasional untuk bidang pangan. Di sisi lain, Indonesia

merupakan negara agraris yang memiliki potensi sumber daya pangan dan pertanian

yang besar serta industri pangan yang terus berkembang, sehingga keterlibatan

Indonesia dalam proses perumusan standar pangan internasional di forum Codex mutlak

diperlukan untuk memberikan perlindungan kesehatan konsumen, pengembangan

industri pangan nasional serta meningkatkan keberterimaan dan harmonisasi SNI dalam

standar internasional.

Selama tahun 2016, Codex Alimentarius Commission (CAC) telah menyelenggarakan 11

sidang komite, 1 Sidang Regional, 1 Sidang Executive Committee, dan 1 Sidang Komisi.

Sementara khusus di kawasan ASEAN, telah dilaksanakan 1 kali Sidang ASEAN Task

Force on Codex (ATFC), sebagai forum untuk mendiskusikan isu-isu Codex yang penting

bagi ASEAN dan untuk mempromosikan sharing information and transparency dalam

pengambilan keputusan, serta untuk merumuskan posisi ASEAN terhadap isu-isu Codex

yang penting untuk ASEAN.

Delegasi Indonesia telah menghadiri 12 Sidang Codex dan secara keseluruhan Indonesia

telah memberikan tanggapan/usulan terhadap 96 draft standar pangan internasional,

termasuk yang sifatnya memberikan tanggapan terhadap adopsi standar pada step 5,

step 8, usulan standar baru (new work) dan withdrawal standar pada sidang Komite dan

Komisi Codex sebagaimana terlampir.

Delegasi Indonesia dari BSN telah menghadiri Sidang:

1. Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS) ke-37, di Budapest,

Hungaria, tanggal 21 – 25 Februari 2016.

2. Codex Committee on General Principles (CCGP) ke-30, di Paris, Perancis, tanggal 11

– 15 April 2016.

3. ASEAN Task Force on Codex (ATFC) ke-16, di Hanoi, Vietnam, tanggal 31 Mei – 2

Juni 2016

13

4. Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission (CCEXEC) ke-71, di

Roma, Italia, tanggal 20-23 Juni 2016

5. Codex Alimentarius Commission (CAC) ke-39, di Roma, Italia, tanggal 27 Juni – 1 Juli

2016.

6. the FAO/WHO Coordinating Committee for Asia (CCASIA) ke-20, di New Delhi, India,

tanggal 26 – 30 September 2016.

Beberapa hasil penting dari sidang Codex tahun 2016, yaitu :

1. Membentuk Ad Hoc Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance

(TFAMR), dengan republik Korea sebagai host.

2. Terpilihnya kembali Chair Ms. Awilo Ochieng Pernet (Swiss) dan 3 (tiga) vice chairs

dari Jepang, Brazil dan Mali.

3. Disetujuinya Standard for Aubergines untuk diadopsi pada step 5

4. Disetujuinya NRVs-R for Copper, Iron (dietary description and footnote), Magnesium,

Phosphorus, untuk diadopsi pada step 5/8.

5. Disetujuinya Maximum Levels for inorganic arsenic in husked rice pada step 8.

6. Disetujuinya Guidance for Monitoring the Performance of National Food Control

Systems untuk diadopsi pada step 5.

7. Disetujuinya New work on guidance for histamine control in the Code of Practice for

Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003) and sampling plans for histamine in

standards for fish and fishery products.

8. Penundaan keputusan mengenai Proposed Draft amendments to the Guidelines for the

Production, Processing, Labelling and Marketing of Organically Produced Foods:

organic aquaculture sampai pada sidang CAC ke-41 (2018) dan tidak akan menjadi

agenda CCFL.

9. Rekomendasi kepada CNFSDU untuk mengajukan secara formal permintaan saran

ilmiah kepada JEMNU

3. Kebijakan standardisasi sektor kelistrikan di tingkat ASEAN (Penguatan Fungsi

Designating Body dalam rangka ASEAN EE-MRA)

Dalam rangka mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) 2015, telah ditetapkan

12 sektor priontas ASEAN yang terdiri dari: electronics, healthcare, agro-based products,

rubber-based products, wood-based products, automotives, textiles and apparels e-

ASEAN, fisheries, air travel, tourism and logistics. Dari 12 sektor prioritas tersebut,

terdapat 6 sektor yang mencakup aspek standar dan penilaian kesesuaian yang berada di

bawah ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality (ACCSQ). Enam sektor

tersebut adalah electronics, healthcare, agro-based products, rubber-based products,

wood-based products and automotive.

Dalam hal ini, di sektor kelistrikan melalui EE-MRA telah disepakati perlunya harmonisasi

standar antar negara ASEAN, sehingga pada akhirnya tercapai ASEAN single mark.

Untuk memfasilitasi kegiatan ini, maka masing-masing negara ASEAN membentuk

Degination Body yang bertanggung jawab melakukan updating listed CAB’s (Product

14

certification bodies and Testing laboratories), untuk diinformasikan ke negara ASEAN

yang lain melalui Sekretariat ASEAN.

Penyusunan konsep kebijakan penerapan standar kelistrikan di tingkat ASEAN

didasarkan pada status listing LPK Indonesia yang akan dan telah berakhir pada tahun

2016 dan pembahasan atas pengusulan listing 7 (tujuh) LPK negara ASEAN ke

Indonesia. Untuk itu telah dilakukan koordinasi dengan LPK terkait untuk pengusulan

kembali listing LPK dalam kerangka ASEAN EE MRA, pembahasan posisi Indonesia

untuk pengusulan listing LPK oleh Tim Designating Body (DB) BSN, yang beranggotakan

Unit Kerja yang terkait dengan pengembangaan LPK bidang kelistrikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah disusun konsep kebijakan Indonesia untuk:

1. Mengajukan listing LPK dalam kerangka ASEAN EE MRA yaitu:

1) Laboratorium Uji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T), dengan negara

tujuan: Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina,

Singapore, Thailand dan VietNam

2) Lembaga Sertifikasi Produk Sucofindo International Certification Services

(SICS), dengan negara tujuan: Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR,

Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore, Thailand dan VietNam

3) Lembaga Sertifikasi Produk PT. TUV Nord, dengan negara tujuan: Brunei

Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore,

Thailand dan VietNam

4) Laboratorium Uji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), dengan negara tujuan:

Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina,


5) Lembaga Sertifikasi Produk Balai Sertifikasi Industri (BSI), dengan negara



6) Laboratorium Uji PT. Hartono Istana Teknologi (PT. HIT), dengan negara



7) Lembaga Sertifikasi Produk Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), dengan

negara tujuan: Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar,

Philippina, Singapore, Thailand dan VietNam

8) Laboratorium Uji PT. Qualis, dengan negara tujuan: Brunei Darussalam,

Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore, Thailand dan

VietNam

9) Laborato`rium Uji PT. Sucofindo Cibitung, dengan negara tujuan: Brunei

Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore,

Thailand dan VietNam

15

2. Memberi tanggapan atas pengusulan listing 7 LPK negara ASEAN ke Indonesia, yang

dilakukan berdasarkan kesesuaian ruang lingkup pengajuan dengan regulasi teknis

yang berlaku di Indonesia.

Posisi Indonesia tersebut telah dibahas pada Sidang JSC ke-20 dan ke-21, sehingga

sampai Desember 2016, LPK Indonesia yang telah terdaftar sebagai listed CAB dalam

kerangka ASEAN EE MRA sebanyak 9 (sembilan) LPK serta 1 (satu) LPK dalam masa

grace period dengan rincian sebagai berikut:

1. Laboratorium uji PT. HIT Indonesia (masa listing sampai dengan 1 Agustus 2017);

2. LSPro PT. TUV Rheinland Indonesia (masa listing sampai dengan 3 Mei 2017);

3. LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) (masa listing sampai dengan 17 januari 2019);

4. Laboratorium Uji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) (masa listing sampai

dengan 20 Oktober 2018);

5. Laboratorium uji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) (masa listing sampai dengan 9

Januari 2018);

6. LSPro SICS (masa listing sampai dengan 16 Oktober 2016);

7. Laboratorium uji PT. Panasonic Manufacturing Indonesia (masa listing sampai dengan

23 September 2017);

8. LSPro Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) (masa listing sampai dengan 11

November 2018);

9. Laboratorium uji PT. Qualis (masa listing sampai dengan 31 Maret 2017);

10. LSPro PT. TUV Nord (dalam masa grace period sampai dengan 31 Januari 2017)

Dengan diterimanya laboratorium Indonesia yang telah terakreditasi KAN tersebut dalam

lingkup ASEAN EE MRA, akan memudahkan keberterimaan produk elektronik yang akan

diekspor ke wilayah ASEAN, sehingga dapat meningkatkan efisiensi bagi industri dalam

melaksanakan penilaian kesesuaian.

Dengan diperolehnya 3 kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian

kesesuaian tersebut, maka capaian kinerja pada tahun 2016 tersebut diharapkan akan

memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar, yang pada akhirnya akan

berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI.

Capaian kinerja ini sama nilainya dengan capaian kinerja pada tahun 2015. Pada tahun

2015, target penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian

kesesuaian sebanyak 3 kebijakan, dan dapat direalisasikan dengan capaian kinerja sebesar

100%.

16

Indikator Kinerja 3

Jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian,

pembuktian penerapan SNI dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi. Barang dan

jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI

dapat diberikan sertifikat atau dibubuhi tanda SNI. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga

sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium. Dalam hal ini, integritas

tanda SNI pada produk dapat dipertanggungjawabkan apabila produk yang telah

mendapatkan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI tersebut terbukti secara konsisten

memenuhi persyaratan SNI.

Untuk memastikan apakah penggunaan tanda SNI pada barang yang beredar di pasar, baik

yang diberlakukan secara wajib atau sukarela, telah dilaksanakan sesuai ketentuan

akreditasi dan sertifikasi yang berlaku, maka diperlukan kegiatan monitoring integritas tanda

SNI atau uji petik kesesuaian terhadap SNI.

Pada tahun 2016, BSN telah melakukan kegiatan monitoring integritas tanda SNI, di 13 kota

yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Bandar Lampung,

Palangkaraya, Banjarmasin, Palu, Kupang, Manado dan Surabaya. Kegiatan tersebut telah

dilaksanakan dengan melibatkan wakil dari Kementerian Perdagangan, Kementerian

Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan

Makanan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Badan Standardisasi Nasional.

Secara umum, tujuan kegiatan adalah:

1. mendapatkan gambaran kondisi penerapan SNI di daerah lokasi monitoring;

2. melihat konsistensi atau kepatuhan produsen dalam menerapkan SNI yang telah

diberlakukan secara wajib ataupun diterapkan secara sukarela;

3. mengetahui tingkat integritas Tanda SNI pada produk yang beredar dan telah

menerapkan SNI yang diberlakukan secara wajib ataupun menerapkan SNI secara

sukarela, yaitu:

Produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, yaitu: (1) Kotak-Kontak; (2) Ban

Dalam Sepeda Motor; (3) Tepung Terigu.

Produk yang telah menerapkan SNI secara sukarela (telah mendapatkan sertifikat

atau tanda SNI), yaitu: (1) Beras; (2) Mikser.

Dengan demikian, target jumlah jenis produk yang dimonitor penerapannya pada tahun 2016

ini yaitu sebanyak 5 jenis produk, dapat dicapai dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Produk yang dimonitor adalah produk: (1) Kotak-Kontak; (2) Ban Dalam Sepeda Motor; (3)

Tepung Terigu, (4) Beras; (5) Mikser. Hasil capaiannya ini juga sama nilainya dengan

capaian realisasi untuk indikator 3 pada tahun 2015. Pada tahun 2015, target jumlah jenis

produk yang dimonitor penerapannya adalah 5 jenis produk, dan dapat direalisasikan

dengan capaian realisasi sebesar 100%.

17

Hasil monitoring tersebut telah menghasilkan beberapa rekomendasai bagi pihak-pihak yang

berkepentingan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan integritas tanda

SNI, sehingga akan memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar oleh

stakeholder, yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku

usaha yang menerapkan SNI.

Indikator Kinerja 4

Persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar

Penanganan pengaduan terkait penerapan standar, dilakukan terhadap keluhan dan

pengaduan yang diadukan secara langsung kepada BSN maupun melalui media lainnya,

seperti surat pembaca di media massa. Dalam menangani suatu permasalahan, dilakukan

kajian terhadap keluhan atau pengaduan tersebut, dan apabila diperlukan maka dilakukan

koordinasi dengan Unit Kerja atau pihak terkait untuk menyusun rekomendasi penanganan

pengaduan.

Selama tahun 2016 ini, BSN telah menerima 75 aduan yang diterima melalui telepon, surat,

faximile, e-mail, memo, dan keluhan langsung. Dalam hal ini, seluruh aduan tersebut (100%)

telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan informasi atau klarifikasi melalui surat atau

komunikasi langsung dengan pihak yang menyampaikan aduan tersebut.

Penanganan pengaduan terkait penerapan standar tersebut dapat dikelompokkan menjadi

sebagai berikut:

1. permintaan informasi mengenai ketersediaan standar dan status pemberlakuan standar

tersebut;

2. permintaan informasi mengenai cara menerapkan SNI, termasuk tata cara memperoleh

sertifikat SNI;

3. permintaan penjelasan/klarifikasi terkait isi/substansi standar;

4. masukan terkait isi standar.

Dengan terselesaikannya jumlah seluruh aduan yang diterima, maka target persentase

penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar pada tahun 2016 ini yaitu

sebesar 100%, dapat dicapai dengan capaian kinerja sebesar 100%. Hasil capaian ini juga

sama nilainya dengan capaian kinerja pada tahun 2015. Pada tahun 2015, target persentase

penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan standar adalah sebesar 100%, dan

dapat direalisasikan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan analisis terhadap aduan yang telah diterima tersebut, diperoleh informasi untuk

perbaikan standar dan infrastruktur penerapannya, sehingga akan memperkuat kapasitas

dan kualitas penerapan standar oleh stakeholder, yang pada akhirnya akan berdampak

kepada semakin bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI.

18

C. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata

kelola dan organisasi yang profesional

Untuk mendukung pencapaian kinerja di atas, maka telah dilakukan kegiatan pendukung

dengan indikator kinerja sebagai berikut.

Indikator Kinerja 5

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang SPSPP yang meningkat kompetensinya

Pada tahun 2016, telah dilakukan kegiatan peningkatan kompetesi personel Bidang SPSPP,

melalui pelatihan, workhsop, maupun menghadiri seminar yang terkait dengan pelaksanaan

tugas Bidang SPSPP. Kegiatan peningkatan kompetensi ini telah dilakukan terhadap 17

personel Bidang SPSPP atau 100% dari seluruh personel Bidang SPSPP. Daftar kegiatan

peningkatan kompetensi personel Bidang SPSPP diuraikan pada Lampiran 2.

Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator “Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bidang SPSPP yang meningkat kompetensinya” adalah sebesar 100%. Dengan capaian

kinerja tersebut, diharapkan akan memberikan dasar personal Bidang SPSPP bagi

efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja 6

Realisasi anggaran

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan Bidang SPSPP dalam rangka mencapai target kinerja

yang ditetapkan, Bidang SPSPP mengelola kegiatan dengan pagu anggaran tahun 2016

sebesar Rp. 1.319.973.000,-. Anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp

1.317.464.414,- atau 99,8% dari pagu anggaran. Dengan demikian capaian kinerja untuk

indikator “Realisasi anggaran” yaitu sebesar >95% dapat dicapai, dengan capaian kinerja

100%.

Indikator Kinerja 7

Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Bidang SPSPP

Kegitan pendukung lainnya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target

kinerja adalah pemeliharaan dan pengembangan e-governance dalam tata kelola Bidang

SPSPP. Pada tahun 2016 telah dilakukan pemeliharaan terhadap e-governance tata kelola:

1. kesekretariatan Codex Indonesia;

2. data-base SNI yang telah diberlakukan secara wajib.

Melalui pemeliharaan e-governance tersebut, memudahkan pendistribusian dokumen dan

informasi sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang SPSPP.

Disamping hal tersebut, untuk meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan yang terkait

dengan penerapan standar, maka telah disusun aplikasi sistem penanganan pengaduan.

19

Aplikasi ini berguna untuk mempercepat dan mempermudah penanganan pengaduan yang

dikelola oleh Bidang SPSPP dari/kepada stakeholder (masyarakat umum, instansi teknis,

industri, LPK).

Dengan terpeliharanya 2 e-governance dan pengembangan 1 e-governance, maka target

kinerja yang ditetapkan telah tercapai sebesar 100%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Seluruh kegiatan Bidang SPSPP pada Tahun 2016 dalam rangka mencapai target kinerja

sebagaimana diuraikan di atas dilaksanakan menggunakan anggaran DIPA BSN Nomor

DIPA-084.01.1.613104/2016 tanggal 7 Desember 2015, dengan realisasi anggaran Rp.

1.317.464.414,- atau 99,8% dari pagu anggaran Bidang SPSPP BSN sebesar Rp.

1.319.973.000,-.

20

Bab 4 Penutup

Melalui Laporan Kinerja Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan

Pengaduan (Bidang SPSPP), Pusat Sistem Penerapan Standar (PSPS), Badan

Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2016 ini telah disusun laporan sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

program/kegiatan Bidang SPSPP dalam rangka mencapai visi dan misi PSPS.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Bidang SPSPP dapat mencapai target

kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar

100%. Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut, menunjukkan bahwa Bidang SPSPP

telah memberikan kontribusi dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan

standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang penerapan

standar. Dan melalui kegiatan ini diharapkan tercipta keteraturan pelaksanaan penerapan

standar dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan, melalui penguatan kapasitas

dan kualitas penerapan standar sehingga pelaksanaan penerapan standar akan lebih efektif

sesuai aturan yang berlaku dan pada akhirnya akan berdampak kepada meningkatnya

kemampuan para pemangku kepentingan dalam menerapkan SNI.

Laporan Kinerja Bidang SPSPP Tahun 2016 ini diharapkan dapat memenuhi

kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan

keputusan guna peningkatan kinerja Bidang SPSPP di masa mendatang, melalui

pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih optimal.

21

Lampiran 1

PENETAPAN KINERJA

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Unit Organisasi Eselon III : Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Indikator kinerja Target Capaian




203 SNI



2. Jumlah kebijakan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian

3 kebijakan


5 jenis produk


100%


C. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional


100%

6. Realisasi anggaran >95%



Kegiatan Anggaran Peningkatan Sistem Penerapan Standar (3561) Rp 1.317.464.414,-

Jakarta, Januari 2016 Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar Kepala Bidang Sistem Pemberlakuan

Standar dan Penanganan Pengaduan Dr. Zakiyah, MM

Anna Melianawati, STP, MT

22

Lampiran 2

KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI PERSONEL BIDANG SPSPP TAHUN 2016

(Desember 2016)

No Nama Jabatan Kegiatan

1. Anna Melianawati Kepala Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan

In House Training Food Safety

2. Singgih Harjanto Kepala Subbidang Sistem Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan

- Pemahaman SNI ISO 9001:2015

- Capacity Building SNI Award 2016

3. Dini Apriori Kepala Subbidang Sistem Penerapan Standar Sukarela dan Penanganan Pengaduan


- In House Training Food Safety

- Workshop on Geographical Indications

- Workshop ISO 14001:2015

- Workshop SNI ISO 15189

4. Syaiful Penyiap Bahan Sistem Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan



- Implementasi ISO 13006:2012 dalam rangka mendukung pengembangan dan penerapan SNI, proses penilaian kesesuaian serta peningkatan daya saing industri keramik di Indonesia

5. Adin Danarto Penyiap Bahan Sistem Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan

Pemahaman SNI ISO 9001:2015

6. Mutia Ardhaneswari

Penyiap Bahan Sistem Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan


7. Latifa Dinar Penyiap Bahan Sistem Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan



8. Yudha Septi Prasaja

Penyiap Bahan Sistem Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan


23

No Nama Jabatan Kegiatan

9. Ari Nugraheni Penyiap Bahan Sistem Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan



10. Nuri Wulansari Penyiap Bahan Sistem Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan



11. Istiqomah Penyiap Bahan Sistem Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan


12. Yurridha Amarin M.

Penyiap Bahan Sistem Penerapan Standar Sukarela dan Penanganan Pengaduan


- Capacity Building SNI Award 2016


13. Aries Agus Budi H. Penyiap Bahan Sistem Penerapan Standar Sukarela dan Penanganan Pengaduan

- Canadian Standards and Food Safety System & Practices


14. Andri Gandhi Penyiap Bahan Sistem Penerapan Standar Sukarela dan Penanganan Pengaduan



15. Dhias Tanaya Penyiap Bahan Sistem Penerapan Standar Sukarela dan Penanganan Pengaduan



16. Nur Arti Permatasari


- Petugas Pengambil Contoh

- Workshop on Geographical Indications




17. Anthony Achmad Fathony


- Petugas Pengambil Contoh



Laporan Kinerja 2016 - Badan Standardisasi...

Documents

Transcript of Laporan Kinerja 2016 - Badan Standardisasi...