LAPORAN KEUANGAN 2018 - dlh.kulonprogokab.go.iddlh.kulonprogokab.go.id/files/LAP KEU DLH...

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Semester 2 Tahun Anggaran 2018

0

LAPORAN

KEUANGAN

2018

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN KULON PROGO

Neraca

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Aset

Laporan Persediaan




1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat karunianya sehingga dapat kami selesaikan Laporan

Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018. Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud

akuntabilitas keuangan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini memuat segala

transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam jangka

waktu satu tahun, juga memuat Laporan Asset, Laporan Persediaan, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Akhir kata, kami sadari bahwa laporan keuangan ini belumlah sempurna, sehingga kami mohon

saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan OPD kami.

Wates, 31 Desemberi 2018

Kepala Dinas

ARIF PRASTOWO, S.Sos., M.Si.

NIP. 19700514 199603 1 004




2

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Operasional, Laporan Peruahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, catatan atas laporan Aset, dan Laporan Persediaan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Wates, 31 Desember 2018,

Kepala Dinas

ARIF PRASTOWO, S.Sos., M.Si.

NIP. 19700514 199603 1 004




3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………. 1

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB …………………………………………………………………………… 2

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………. 3

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ………………………………………………………………………… I

B. LAPORAN OPERASIONAL …………………………………………………………………………………… II

C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS …………………………………………………………………………. III

D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ………………………………………………………………….. IV

BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………………. 4

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN & PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD .. 6

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD ………………………………………….. 8

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI …………………………………………………………………………….. 10

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN………………………………………………… 29

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN …………………………………………… 48

BAB VII .PENUTUP ……………………………………………………………………………………………….. 49

LAMPIRAN




4

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo

Maksud disusunnya Laporan Keuangan DLH Kulon Progo sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang

dilakukan oleh DLH Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2018.

2. Memperbandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah

ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan

anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan DLH Kulon Progo adalah:

a. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai

akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik,

b. Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bagi DLH

Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2018.

c. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi DLH Kulon Progo berkaitan

dengan sumber penerimaan pada Tahun Anggaran 2018.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut Laporan Keuangan DLH Kulon Progo

menyediakan Informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, kewajiban, ekuitas dana.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan DLH Kulon Progo

Laporan Keuangan DLH Kulon Progo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur Keuangan Daerah antara lain :

a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59

Tahun 2007 dan diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011

e. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah

f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Akuntansi Keuangan Daerah.

h. Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018

i. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

.

C. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Penulisan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo disajikan sebagai

berikut :

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB




5

DAFTAR ISI

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B. LAPORAN OPERASIONAL

C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET

KINERJA APBD

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII

E. LAMPIRAN

PENUTUP




6

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan

memperhatikan pada kondisi makro dalam Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Inflasi Tahun 2018 dari Januari hingga Desember (31 Desember 2018) :

No Triwulan I-II Tingkat (%) Keterangan

1

2

3

4

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

3,27

3,25

3,08

3,17

-

-

-

-

Sumber : www.bi.go.id

Tingkat Bunga (BI Rate) dari Januari s/d Desember 2018 sebagai berikut :

No Triwulan I-II Tingkat (%) Keterangan

1

2

Triwulan I

Triwulan II

4,25

4,70

-

-

3

4

Triwulan III

Triwulan IV

5,50

5,91

-

-

Sumber : www.bi.go.id

B. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kinerja OPD, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan belanja

diupayakan melalui :

- Perencanaan sesuai kebutuhan dan prioritas.

- Belanja diupayakan benar-benar mengenai sasaran untuk pencapaian Visi dan Misi Dinas Lingkungan

Hidup.

- Belanja selalu mengacu pada Standarisasi Harga Barang dan Jasa.terbaru yang sudah disahkan

Bupati Kulon Progo

- Pemanfaatan sumber daya (personil dan peralatan) yang ada seefektif mungkin.

C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja APBD Dinas

Lingkungan hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

No. Uraian Program / Kegiatan

Tolok ukur Satuan Target Realisasi

% Capaian s/d 31 Des 2018

A.

1.

2.

3.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan Rapat – rapat Konsultasi dan Koordinas

Bulan

Bulan

Bulan

12

12

12

12

12

12

99,31

97,80

95,12




7

No. Uraian Program / Kegiatan

Tolok ukur Satuan Target Realisasi

% Capaian s/d 31 Des 2018

B.

4.

5.

Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

unit

bulan

9

12

9

12

99,86

83,87

C.

6.

7.

8.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

buku

dokumen

dokumen

3 2

19

3 2

19

98,03

96,13

94,65

D.

9.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

orang

1

1

100,00

E. 10. 11. 12. 13.

14.

Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Pengendalian pencemaran & kerusakan LH Pemantauan Kualitas Lingkungan . Pengkajian Lingkungan. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LH

unit

titik kali

dokumen

kasus

laporan

2

20 2

10 1

2

20 2

11 1

99,26

94,96

99,69

97,17

99,31

F

15.

16.

17.

Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan LH Penyusunan Data dan Informasi Lingkungan Hidup

batang

orang

dokumen

150

160 1

150

160 1

96,94

97,97

96,33

Dilihat pencapaian indikator kinerja kegiatan dari 17 kegiatan hingga akhir TA 2018 (29 Des 2018), dengan

capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 97,54 % .




8

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan DLH KULON PROGO.

Kinerja keuangan sampai dengan akhir Semester II Tahun Anggaran 2018 (31 Desember 2018) untuk

masing-masing kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

No. Uraian Program / Kegiatan Target (Rp) Realiasi (Rp) Penyerapan (%)

A. Program Pelayanan Administrsi Perkantoran

139.466.500,00 135.019.153,00 96,8

1. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

38.418.000,00 38.151.800,00 99,30

2. Penyediaan jasa keuangan 27.876.500,00 27.262.900,00 97,79

3. Penyediaan Rapat – rapat Konsultasi dan Koordinasi

73.172.000,00 69.604.453,00 95,12

B. Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

783.515.300,00 728.208.915,00 89,51

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

444.220.000,00 443.620.000,00 99,86

5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

339.295.300,00 284.588.915,00 83,87

C. Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Kinerja

8.100.000,00 7.780.850,00 96,05

6. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

2.500.000,00 2.450.750,00 98,03

7. Penyusunan Laporan Keuangan

2.000.000,00 1.922.600,00 96,13

8. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

3.600.000,00 3.407.500,00 94,65

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

30.000.000,00 30.000.000,00 100,00

9. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

30.000.000,00 30.000.000,00 100,00

E. Program Penaatan & Pengendalian Pencemaran

1.894.402.050,00 1.865.128.213,00 98,45

10. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH

1.384.962.900,00 1.374.813.539,00 99,26

11. Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LH

59.769.250,00 59.359.374,00 99,31

12. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup

28.128.000,00 27.332.500,00 97,17

13. Pengkajian Lingkungan 70.000.000,00 69.785.650,00 99,69

14. Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingk.

351.541.900,00 333.837.150,00 94,96




9

No. Uraian Program / Kegiatan Target (Rp) Realiasi (Rp) Penyerapan (%)

F. Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup

823.712.000,00 801.263.576,00 97,27

15. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH

356.366.000,00 349.162.800,00 97,97

16. Peningkatan Konservasi LH 308.489.000,00 299.063.055,00 96,94

17. Penyusunan data & informasi LH

158.857.000,00 153.037.721,00 96,33

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah

sebagai berikut :

- Untuk belanja LS yang melibatkan pihak ketiga dalam pengadaan fisik, kadang-kadang pihak ketiga

belum bisa mematuhi jadwal pencairan seperti yang direncanakan dalam anggaran kas APBD.

- Untuk pengadaan perangkat laboratorium dan bahan-bahan kimia karena masih merupakan barang

impor, bila barang dengan spesifikasi yang dimaksud tidak ada dalam stok penyedia, maka penyedia

harus memesan dahulu secara inden kepada produsennya di luar negeri. Belum lagi waktu

pengirimannya melalui jalur laut yang bisa memerlukan waktu berbulan – bulan, dan transit di

pelabuhan di Singapura untuk beberapa lama, sehingga target waktu realisasi fisik dan keuangan

tidak sesuai..




10

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan

sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan

Keuangan SKPD/PPK-SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara

periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam

rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Produk dari entitas akuntansi adalah laporan keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. ditunjuk sebagai entitas akuntansi yang bertugas

menyusun Laporan Keuangan Tahun 2018 sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD

Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2018 adalah basis akrual,

untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan

mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan

demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh

pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas

pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih

telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis

kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas

Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran

pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian,

bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan

basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat

terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan

pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.




11

C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan entitas akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai

dengan satuan uang sehingga dapat dilakukan pengukuran dan analisis akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam

Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar

pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk

memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan

pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pos-pos dalam Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 diukur

dengan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing (jika ada) akan

dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank

Indonesia pertanggal neraca.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Pos – pos LRA

a. Pendapatan LRA :

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah dengan

interpretasi sebagai berikut :

a) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.

b) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan

daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan

ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

c) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke

RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD

untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.

d) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung yang berasal dari dalam/luar

negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas

penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui

sebagai pendapatan daerah.

e) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan

otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya

sebagai pendapatan.

Pendapatan yang tidak masuk pada interpretasi di atas diungkapkan dalam CALK.

Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang

mengatur mengenai BLUD.




12

b. Belanja :

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai

nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja diakui pada saat :

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

2. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara

Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan

oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan pada saat diterbitkannya SP2D.

3. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh SKPD/Unit

Kerja yang berbentuk BLUD, dimana pendapatan yang digunakan langsung untuk

pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan

syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

4. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah

langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas wajib melaporkannya kepada

BUD.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi

seluruh kriteria sebagai berikut :

a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak

dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika perolehan

barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga maka

penganggarannya melalui belanja barang dan jasa.

c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang

tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap yaitu sebesar

harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal SKPD, meliputi

biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor pejabat dan/atau panitia

pengadaan, honor panitia penerima barang, atk, penggandaan, biaya makan minum rapat,

biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan.

Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak menambah nilai

aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal

(dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :

a) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

b) Bertambah umur ekonomis, dan/atau

c) Bertambah volume, dan/atau

d) Bertambah kapasitas produksi.

2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut

material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.




13

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui

sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan.

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat

dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan.

Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.

Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai

belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa

atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya

yang sangat diperlukan atau hal yang sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan

kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan

Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Pos – pos Neraca

a. Kas dan Setara Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai

rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Kas Pemerintah Daerah mencakup :

(1) Uang daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah, yang meliputi rupiah dan

valuta asing.

Uang daerah terdiri dari :

(a) Kas di Kas Daerah;

(b) Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada

RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). RKUD ditujukan untuk menampung

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank

yang ditetapkan.

(c) Kas di Bendahara Penerimaan;

Saldo kas di bendahara penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening

penerimaan. Saldo kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat

uang masuk dari penerimaan pendapatan dan saldo kas di Bendahara Penerimaan

akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari penyetoran

penerimaan pendapatan ke RKUD.

(d) Kas di Bendahara Pengeluaran;

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari kas tunai dan kas di rekening

pengeluaran.

(2) Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah

(a) Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan merupakan

bagian dari BUD.




14

(b) Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan merupakan

bagian dari BUD

(c) Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan

(d) Saldo kas lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintah dipergunakan

untuk menampung sisa kas atas penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena

penyelenggaraan pemerintahan.

(e) Kas di BLUD

2) Pengakuan Kas dan Setara Kas

a) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas.

b) Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah Daerah, diakui pada

saat diterima dan/atau dikeluarkan oleh bendahara/rekening kas umum daerah

b. Piutang

Pengukuran Piutang

a) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum

dilunasi.

b) Untuk piutang pajak dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang pembayarannya

belum diterima, untuk piutang retribusi dicatat berdasarkan tagihan retribusi yang

tercantum dalam Surat ketetapan Retribusi Daerah yang sampai tanggal laporan keuangan

belum dilunasi oleh wajib retribusi, untuk bagian lancar pinjaman kepada BUMD/bagian

lancar tagihan penjualan angsuran/bagian lancar TP/TGR dicatat berdasarkan reklasifikasi

nilai bagian lancar nominal jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan, dan

untuk piutang lainnya dicatat berdasarkan nilai nominal surat tagihan/dokumen yang

diperlakukan sama yang belum dilunasi oleh pihak ketiga (informasi atas piutang lainnya

diperoleh dari satuan kerja yang berhubungan).

c) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah

dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal

pelaporan atas barang/jasa tersebut.

d) Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda,

commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode

pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada

periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan

Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau

akibat lainnya yang sah

Untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria :




15

(1) Diterbitkan surat ketetapan; atau

(2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau

(3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase

tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.

b) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama

dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul

diharapkan dapat ditagih.

c) Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman

masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.

d) Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang.

e) Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut :

No % Penyisihan berdasarkan umur piutang

1 s/d 2 thn

> 2 thn s/d 3 thn

> 3 thn s/d 4 thn

> 4 thn s/d 5 thn

> 5 thn

1. 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

2. 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

3. 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

c. Persediaan

Pengukuran persediaan

a) Persediaan disajikan sebesar :

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya

penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan

persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Biaya perolehan persediaan dianggarkan dalam rekening/akun belanja barang dan jasa.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir

diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti

karcis, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok

produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang

diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.




16

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai

wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban

antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Pengakuan persediaan

a) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah

daerah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan telah diterima atau

hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah

b) Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan sebagai dasar penilaian

persediaan

Beban Persediaan

(1) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

(2) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional

(pada akun beban barang).

(3) Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan

cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan, dikurangi

dengan saldo akhir persediaan, dikalikan harga pembelian terakhir.

(4) Penyesuaian beban persediaan dilakukan pada setiap akhir semester.

d. Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap

a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan maka nilai aset tetap

didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan

lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai

dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain :

(1) Biaya persiapan tempat;

(2) Biaya import;

(3) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat;

(4) Biaya pemasangan;

(5) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

(6) Biaya konstruksi;

(7) Biaya administrasi;

(8) Biaya kepanitiaan.

c) Setiap SKPD/unit kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang

berakibat :




17

(1) Memperoleh aset tetap hingga siap pakai;

(2) Meningkatkan kapasitas/efisiensi barang milik daerah; dan/atau

(3) Memperpanjang umur teknis barang milik daerah.

d) Adapun pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas :

(1) Perolehan awal aset tetap melalui pengeluaran belanja modal yang nilainya sama/lebih

dari batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan

pemerintah daerah serta tidak untuk dijual, meliputi :

(a) Pengadaan tanah;

(b) Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin;

(c) Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan;

(d) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau

(e) Pembelian/pembangunan aset tetap lainnya.

(2) Pengeluaran setelah perolehan awal jika mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas,

kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki dan bernilai sama/melebihi batasan

minimum nilai kapitalisasi aset tetap, dikapitalisasi sebagai aset tetap.

e) Adapun pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri atas :

(1) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin (rehabilitasi) yang bertujuan untuk

mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa

memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja, contohnya biaya pengecatan

bangunan/kendaraan/meubelair, penggantian suku cadang kendaraan (ban, accu, busi),

servis peralatan dan mesin rutin, penambahan assesoris kendaraan (kecuali AC, power

steering, audio dan audio visual), servis peralatan/perlengkapan kantor (komputer, mesin

tik, AC, TV, LCD, sound system, dll).

(2) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa

baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan, meliputi:

(a) Pengeluaran untuk membiayai proses produksi.

(b) Pembelian/pengadaan barang pakai habis seperti ATK.

(c) Pengeluaran langganan daya dan jasa.

(d) Lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara

langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan nilai tidak memenuhi

batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.

f) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan

ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan

perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Atribusi biaya

perolehan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan nilai barang.

Pengakuan aset Tetap

a) Semua biaya perolehan aset tetap dianggarkan dalam rekening/akun belanja modal.




18

b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria :

(1) Berwujud;

(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

(5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

(6) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi;

(7) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk :

pengadaan/pembelian tanah;

pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau

pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan,

barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.

c) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk

memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan

memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut. Kapitalisasi

memperhatikan batasan nilai minimum kapitalisasi aset.

d) Barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat

secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik daerah yang tidak memenuhi

batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap yang diperoleh dari belanja modal dengan nilai

dibawah satuan minimum kapitalisasi aset dicatat secara ekstrakomptabel dan disajikan

dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

d1) Apabila terjadi penambahan nilai aset karena pemeliharaan (di atas batas kapitalisasi) yang

mengakibatkan nilai aset tetap ekstrakomptabel menjadi diatas batas nilai kapitalisasi maka

pencatatannya direklas ke aset tetap intrakomptabel dan penilaian penyusutan atas aset ekstra

komptabel yang beralih menjadi intrakomptabel dihitung dari nilai buku.

e) Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan ekstrakomptabel dapat

dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna dalam hal aset tetap tersebut dimaksud

sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/ atau kuasa pengguna.

Perolehan aset tetap secara gabungan.

Jika aset tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang

diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Atribusi biaya

perolehan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan nilai barang

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.

a) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen

dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.

b) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.




19

c) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi

aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

d) Aset tetap yang masih dalam proses penghapusan, sepanjang SK Bupati tentang penghapusan

belum terbit, pencatatannya direklas ke aset lainnya.

Penyusutan.

a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan

(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk

masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan

beban penyusutan dalam laporan operasional.

b. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan

sifat dan karakteristik aset tersebut.

c. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan

penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya

tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

d. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat

sesuai tabel dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015

e. Penambahan masa manfaat akibat pemeliharaan, yang menyebabkan jumlah masa manfaat

baru melebihi masa manfaat awal, dianggap sama dengan masa manfaat awal.

f. Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut :

Nilai yang dapat disusutkan

Penyusutan per periode =

Masa manfaat

Keterangan :

(1) Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang

dihitung pada akhir tahun;

(2) Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 untuk Aset

Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, tanpa memperhitungkan

adanya penambahan masa manfaat pada tahun – tahun sebelumnya. Untuk Aset Tetap

yang diperoleh setelah 31 Desember 2015 menggunakan nilai perolehan;

(3) Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk

aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa

yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan

publik;

g. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan dapat ditinjau secara periodik dan jika

terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang

akan datang harus dilakukan penyesuaian.

h. Untuk Aset Tetap yang dicatat secara intra komptabel dilakukan penyusutan dan tetap dicatat

dalam catatan intra komptabel walaupun nilai akhir aset dibawah nilai kapitalisasi dan/atau




20

bernilai nol.

i. Untuk Aset Tetap yang dicatat secara ekstra komptabel dilakukan penyusutan, dan apabila

ada biaya pemeliharaan yang melebihi nilai kapitalisasi dan memenuhi kriteria aset intra

komptabel akan masuk ke aset intra komtabel.

j. Untuk pelaksanaan penyusutan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

(1) Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan.

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah

untuk tahun dimulainya penerapan penyusutan saja.

(2) Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum

dimulainya penerapan penyusutan.

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya terdiri

dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.

(3) Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal.

Untuk aset yang diperoleh lebih dari 1 (satu) tahun sebelum saat penyusunan neraca

awal maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal.

Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat

penyusunan neraca awal, selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat

penerapan penyusutan.

k. Nilai aset yang diperoleh pada semester I (satu) disusutkan satu tahun dan nilai aset yang

diperoleh pada semester II (dua) disusutkan setengah tahun.

e. Aset Lainnya

Pengukuran :

(a) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan

setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke

kas umum daerah.

(b) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab

Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang

bersangkutan ke kas umum daerah.

(c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

(1) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen

untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset

dan/atau hak usaha yang dimiliki.

(2) Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

(a) Sewa.

− Pengakuan :

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian

kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi

aset lainnya kerjasama/kemitraan – sewa.

− Pengukuran :




21

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa.

(b) Kerjasama pemanfaatan.

− Pengakuan :

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa kerjasama pemanfaatan diakui pada saat

terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari

aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan – kerjasama pemanfaatan.

− Pengukuran :

Kerjasama pemanfaatan dinilai dari nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian

atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau yang paling

berdaya uji.

(c) Bangun, Kelola/Guna, Serah.

− Pengakuan :

Bangun, Kelola/Guna, Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh

Pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun,

Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah

ini disajikan terpisah dari aset tetap.

− Pengukuran :

Dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak

ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut.

(d) Bangun, Serah, Kelola/Guna.

− Pengakuan :

Bangun, Serah, Kelola/Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung

dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk

digunakan/dioperasikan.

− Pengukuran :

Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu

sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang

dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

f. Aset tidak berwujud

Pengukuran :

a) Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan, namun jika tidak dapat ditelusuri maka

dapat dicatat sebesar nilai wajar.

b) Pengeluaran atas aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban

tidak dapat dianggap sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud tersebut

dikemudian hari.

c) Penghitungan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software selama 5 tahun.

d) Penghitungan amortisasi menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

Pengakuan :

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika :

− Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan




22

atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir

kepada Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas ; dan

− Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

g. Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan

Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap

yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap dicatat sebesar nilai tercatat/nilai

bukunya.

Pengakuan :

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan

direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.

Penerapan penyusutan awal pada aset lain-lain adalah :

− Aset lain – lain per 31 Desember 2015 merupakan hasil reklas aset tetap yang dihentikan

penggunaannya karena rusak berat dan sebab lain, tidak dihitung penyusutannya.

− Reklas ke aset lainnya karena usulan penghapusan pada semester I 2016 dicatat sebesar nilai

perolehan dan akumulasi penyusutannya sampai dengan 31 Desember 2015. Sedangkan yang

berasal dari usulan penghapusan pada semester II 2016 dicatat sebesar nilai perolehan dan

akumulasi penyusutannya sampai dengan semester I 2016.

h. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah

Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan

kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus

disetorkan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan

dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan

perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan

andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Utang (Account Payable) pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang,

termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus

mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang jangka pendek lainnya :

a) Utang jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat




23

diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek.

b) Termasuk Utang Jangka Pendek Lainnya adalah pendapatan diterima dimuka, utang

biaya, utang belanja dan kewajiban kepada pihak lain.

c) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga

kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi

belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.

d) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa

yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal

neraca.

e) Utang biaya adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat

kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya dikemudian

hari. Utang biaya ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga memang

melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan

dibelakang, seperti penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-

masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada

entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

f) Utang biaya diakui pada saat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk

surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah terkait penerimaan, barang/jasa yang

belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah.

g) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum

dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca. 85

h) Utang belanja adalah utang pemerintah yang timbul karena kewajiban kepada pihak

ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan belum terpenuhi.

i) Kewajiban kepada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM LS kepada

Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak pada

akhir tahun misalnya : SPM LS di Bendara Pengeluaran yang belum seluruhnya

dibayarkan kepada yang berhak.

j) Kewajiban kepada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana

yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan

kepada yang berhak.

k) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum

diserahkan kepada yang berhak.

i. Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari

saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan

perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap dan lain-lain.




24

3. Penyajian kembali Neraca.

Penyajian kembali adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang

perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah daerah untuk pertama

kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju

akrual menjadi basis akrual penuh.

Penyajian kembali dilakukan antara lain untuk akun-akun sebagai berikut :

1) Piutang;

2) Beban dibayar dimuka;

3) Persediaan;

4) Investasi jangka panjang;

5) Aset tetap;

6) Aset tidak berwujud;

7) Utang bunga;

8) Pendapatan diterima dimuka;

9) Ekuitas.

Tahapan penyajian kembali :

1) Menyiapkan data-data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait.

2) Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan

cara menerapkan kebijakan akuntansi yang berlaku yaitu basis akrual.

4. Laporan Operasional.

a. Pendapatan – LO.

Pendapatan-LO diakui pada saat : (1) Timbulnya hak atas pendapatan;

(2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah :

(1) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang

ditetapkan Kepala Daerah (Official Assesment) diakui pada saat terbitnya surat ketetapan

pajak daerah. (Pajak Reklame, Air Tanah, PBB).

(2) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assesment) diakui pada saat kas diterima.

(3) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah diakui

pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Apabila pendapatan retribusi

daerah dipungut selain menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah maka

pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima.




25

(4) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Lain lain PAD yang Sah diakui

pada saat direalisasikannya pendapatan tersebut.

(5) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan untuk bagian laba atas penyertaan modal ke Badan Usaha Milik

Daerah diakui pada saat Laporan Keuangan atau Laporan Kinerja Tahunan telah diaudit

KAP, untuk pendapatan dari pengelolaan BUKP diakui pada saat diterbitkannya

Keputusan Gubernur DIY tentang Pembagian Laba Bersih BUKP.

(6) Pendapatan - LO berasal dari hibah berbentuk barang dan barang rampasan diakui pada

saat barang tersebut diterima, dan diukur dengan nilai wajar barang tersebut.

(7) Pendapatan - LO berbentuk jasa diterima diakui pada saat jasa diterima atau dinikmati

pemerintah, diukur dengan nilai wajar jasa tersebut.

Pengukuran Pendapatan – LO.

a) Akuntansi pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel

terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan

proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c) Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang

mengatur mengenai BLUD.

b. Beban.

Pengakuan Beban.

a) Beban diakui pada saat :

(1) timbulnya kewajiban;

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah

tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan

rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

(2) terjadinya konsumsi aset;

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak

lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset nonkas dalam

kegiatan operasional pemerintah.

(3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset

sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan

manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

b) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase

tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui

saat akhir tahun.




26

c) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap

yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud selama

masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan dan Amortisasi diakui dan disajikan pada saat periode pelaporan.

Pengakuan Beban Pada SKPD :

(1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau

barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai

yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan

atas pekerjaan yang telah ditugaskan.

Beban pegawai (gaji dan tunjangan) diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah

daerah.

Beban pegawai (selain gaji dan tunjangan) diakui pada saat terjadinya konsumsi aset

(pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti pembayaran pengeluaran telah

disahkan pengguna anggaran (bend 26 telah ditandatangani pengguna anggaran ).

(2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban.

Beban barang melalui mekanisme UP/GU diakui pada saat terjadinya konsumsi aset

(pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti pembayaran pengeluaran telah

disahkan pengguna anggaran (bend 26 telah ditandatangani pengguna anggaran ).

Beban barang melalui mekanisme LS diakui pada saat terjadinya kewajiban pemerintah

daerah, yaitu ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima.

Pengukuran Beban

a) Beban diukur berdasarkan besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset

dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

b) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan

yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

c) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual

price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah

membentuk harga.

d) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan

yang mengatur mengenai badan layanan umum.




27

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

1) Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama

satu periode pelaporan.

2) Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama

satu periode pelaporan.

3) Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat

dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

1) Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam

kegiatan non operasional.

2) Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit

penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan

surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

3) Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari

kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos Luar Biasa

1) Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau

transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi dan berada

diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

2) Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan

disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

3) Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

Surplus/Defisit-LO

1) Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan

operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

2) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan

Ekuitas.

D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kulon Progo

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun

2011.

Dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah




28

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

71 tahun 2010 tentang SAP, dan penyusunan laporan keuangan ini telah sesuai dengan amanat peraturan

pemerintah tersebut.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang dimulai pada tahun 2015, Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo telah mengawalinya dengan menetapkan kebijakan akuntansi keuangan daerah

yang berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan adanya dinamika perkembangan dlam

pelaksanaan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual sebagaimna diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,

maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi

Pemerintah Daerah telah disesuaikan denga terbitnya Peratuan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun

2015.

Untuk selanjutnya, juga telah diselenggarakan sosialisasi tentang penerapan akuntansi berbasis

akrual kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah,

diklat tentang penerapan akuntansi berbasis akrual, serta pelatihan penggunaan SIMDA Keuangan

berbasis akrual bagi seluruh pelaksana SIMDA di SKPD.

Dengan berubahnya kebijakan akuntansi ke basis akrual, atas Neraca per 31 Desember 2015 telah

dilakukan restatement atau penyajian kembali.




29

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan-LRA

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran (TA) 2018 tidak

menerima pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi maupun pajak. Dengan

demikian DLH Kulon Progo tidak membukukan penerimaan PAD dari retribusi maupun pajak.

5.1.2 Belanja

Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Langsung dan Belanja

Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan Tunjangan Pegawai. Belanja Langsung

terdiri Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan komposisi belanja Tahun Anggaran 2018 sebagai

berikut :

Belanja Anggaran

sebelum

Perubahan (Rp)

Realisasi Sem. I

2018 (Rp)

Anggaran

setelah

Perubahan (Rp)

Realisasi Sem. II

2018 (Rp)

% Realisasi Realisasi 2017

(Rp)

Belanja

Operasi

3.882.881.966 1.139.638.274 4.030.976.416 3.875.493.820 96,14 2.696.940.671

Belanja

Modal

819.960.100 698.302.600 979.282.800 973.824.500 99,44 791.719.500

Jumlah 4.702.842.066 1.837.940.874 5.010.259.216 4.849.318.320 96,79 3.488.660.171

Realisasi belanja sampai dengan akhir Semester II TA 2018 (31 Des 2018) sebesar Rp

4.849.318.320 atau 96,79% dari anggaran sebesar Rp. 5.010.259.216

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Pegawai dan

Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi sampai dengan akhir semester II tahun anggaran 2018

(31 Desember 2018) adalah sebagai berikut :

Belanja

Operasi

Anggaran

sebelum

perubahan (Rp)

Realisasi

Sem. I 2018

(Rp)

Anggaran

Setelah

Perubahan (Rp)

Realisasi Sem. II

2018 (Rp)

%

Realisa

si

Realisasi 2017

(Rp)

Belanja

Pegawai

1.452.716.366 767.071.093 1.554.781.366 1.503.346.513 96,69 1.423.622.062

Belanja

Barang&

Jasa

2.430.165.600 372.567.181 2.476.195.050 2.372.147.307 95,80 1.273.318.609

Jumlah 3.882.881.966 1.139.638.274 4.030.976.416 3.875.493.820 96,14 2.696.940.671

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Des 2018 adalah Rp 3.875.493.820 atau 96,14 %

dari anggaran sebesar Rp. 4.030.976.416 dengan rincian :

a. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Des 2018 sebagai berikut :




30

Belanja pegawai Anggaran sebelum

perubahan (Rp)

Realisasi Sem.I 2018

(Rp)

Anggaran setelah

perubahan (Rp)

Realisasi Sem.II 2018

(Rp)

% Reali-sasi Realisasi 2017

(Rp)

Gaji & Tunjangan 1.227.498.366 564.044.50

0 1.331.034.441,10 1.281.903.899 96,31 1.223.672.264

Belanja Pembulatan Gaji

0 0 28.924,90 13.714 47,41 0

Uang Lembur PNS 7.068.000 410.000 7.068.000,00 6.954.000 98,39 21.424.000

Honorarium PNS 218.150.000 42.552.000 216.650.000,00 214.474.900 99,00 176.277.673

Honorarium non PNS

0 0 0 0 0,00 0

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

0 0 0 0

0,00 2.248.125

Jumlah 1.452.716.366 767.071.093 1.554.781.366 1.503.346.513 96,69 1.423.622.062

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan akhir Semester II (per 31 Desember 2018)

sebagai berikut :

KODE

REKENING Belanja Barang dan Jasa

Anggaran

sebelum

perubahan

(Rp)

Realisasi

Sem I 2018

Anggaran

setelah

Perubahan

(Rp)

Realisasi

Sem II

2018

Realisasi 2017

(Rp)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 20.099.200 9.289.0500 20.099.200 17.994.700 20.821.000

5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu

Pijar, Battery Kering)

1.136.500 610.000 1.136.500 1.136.500 122.000

5 . 2 . 2 . 01 . 04

5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos

Lainnya

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

225.000

1.237.300

90.000

627.400

225.000

2.237.300

225.000

2.232.300

0,00

0,00

5. 2. 2. 01 . 09 Belanja Peralatan Pendukung Kantor 810.000 810.000 810.000 810.000 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 20 Belanja Peralatan Penunjang Pemeriksaan 549.600 549.600 549.600 549.600 4.218.000

5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 0 0 18.211.000

5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan obat-obatan 335.000 335.000 335.000 335.000 35.000

5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 47.368.700 47.099.800 47.099.800 47.099.800 36.630.000

5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Percontohan 0 0 0

5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Peralatan

Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek 0 0 2.500.000 2.500.000 3.200.000

5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 3.600.000 846.892 3.600.000 1.862.357 2.498.660

5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 3.000.000 335.300 3.000.000 2.304.900 1.378.100

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 14.400.000 5.907.734 14.400.000 14.139.704 12.782.757

5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 900.000 375.000 900.000 900.000 900.000

5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat /Faksimili /Internet

/Intranet/TVKabel/TV Satelit

0 0 0 0 985.000

5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 0 0 0 0 21.935.000

5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Publikasi 350.000 0 1.050.000 1.050.000 5.815.000

5 . 2 . 2 . 03 . 23 Belanja Jasa Analisa/ Pemeriksaan

Laboratorium 87.250.000, 20.199.200 89.250.000 71.912.100 31.062.000

5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Event Organizer / Atrak-si

Kesenian

0 0 0 0 0

5 2 . 2 . 03 . 39 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/

Narasumber

5.300.000 1.750.000 0 0 6.100.000

5. 2..2. 03. 44 Belanja Upah Tenaga Kerja /Tenaga Lainnya 101.847.000 33.445.200 101.847.000 101.847.000 85.380.000




31

KODE

REKENING Belanja Barang dan Jasa

Anggaran

sebelum

perubahan

(Rp)

Realisasi

Sem I 2018

Anggaran

setelah

Perubahan

(Rp)

Realisasi

Sem II

2018

Realisasi 2017

(Rp)

5 . 2 . 2 . 03 . 45 Belanja Transportasi dan Akomodasi 8.000.000 2.000.000 15.500.000 15.500.000 8.700.000

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 5.160.000 0 5.160.000 1.851.901 5.159.000

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 27.200.000 300.000 27.200.000 10.581.000 23.657.500

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 75.424.000 26.474.205 75.424.000 72.172.253 77.603.031

5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 4.165.300 2.608.100 4.165.300 4.080.800 3.411.300

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 4.500.000 340.000 5.025.000 5.025.000 6.052.000

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 18.007.750 4.661.200 18.007.750 18.005.950 18.316.800

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.050.000 0 1.050.000 1.050.000 1.800.000

5. 2. 2. 10. 01 Belanja Sewa Meja Kursi 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0

5. 2. 2. 10. 05 Belanja Sewa Tenda 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0

5. 2. 2. 10. 07 Belanja Sewa sound System 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0

5. 2. 2. 10. 08 Belanja Sewa Panggung 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0

5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan & Minuman Harian Pegawai 5.360.000 400.000 5.360.000 4.720.000 10.580.000

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makan & Minum Rapat 99.728.000 40.452.000 104.628.000 104.416.000 95.228.000

5 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makan& Minum Tamu 0 0 980.000

5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makan& Minum Pelatihan 10.620.000 5.035.000 15.520.000 15.520.000 11.976.000

5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Harian

Umum

2.800.000 0 17.600.000 17.600.000 0

5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.745.600 1.745.600 1.745.600 1.745.600 1.962.600

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.750.000 9.225.000 39.750.000 36.170.000 42.930.000

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 133.645.000 27.386.800 133.645.000 133.375.987 137.887.671

5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 6.000.000

5 . 2 . 2 . 18 . 03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 63.696.650 63.146.000 63.146.000 63.146.000 0

5 . 2 . 2 . 18 . 08 Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kanto 27.600.000 600.000 27.600.000 13.200.000 0

5 . 2 . 2 . 18 . 19 Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Sarana

Prasarana RTH 33.472.000 16.500.000 33.472.000 33.468.000 0

5 . 2 . 2 . 19 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perenca-naan 0 0 0 0 0

5 . 2 . 2 . 20 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyaraka 761.303.500 34.423.100 0 0 190.923.000

5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 15.600.000 0 15.600.000 1.700.000 0

5 . 2 . 2 . 20 . 26

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat

Laboratorium

8.311.000 0 8.311.000 8.311.000 0

5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 86.216.000 0 86.216.000 81.994.000 69.894.000

5 . 2 . 2 . 27.01 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5.300.000 0 7.775.000 7.775.000 0

5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Hadiah Atas Prestasi 2.799.000 0 2.799.000 1.779.000 0

5 . 2 . 2 . 30 . 02 Upah Penyelenggaraan Kegiatan 4.000.000 0 7.000.000 7.000.000 0

5 . 2 . 2 . 34 . 01 Belanja Hibah Barang/Jasa yg Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

649.853.500 0 684.689.500 668.703.955 286.110.190

5 . 2 . 2 . 35 . 01 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan

kepada pihak ketiga/masyaraka

0 0 729.016.500 724.606.900 0

5 . 2 . 2 . 37 . 01 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

6.750.000 0 6.750.000 6.750.000 19.500.000

JUMLAH 2.384.745.600 372.567.181 2.476.195.050 2.372.147.307 1.273.318.609




32

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo terdiri dari Belanja Peralatan dan

Mesin; Belanja Gedung dan Bangunan; Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;serta Belanja Aset Tetap

Lainnya, dengan realisasi pada akhir Semester II Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Kode

Rekening Belanja Modal

Anggaran sebelum

perubahan (Rp)

Realisasi Sem.I 2018 (Rp)

Anggaran setelah

perubahan (Rp) Realisasi Sem.II

2018 (Rp) Realisasi 2017

5 . 2 . 3

.17. 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat

210.600.000,00 208.694.000

209.294.000,00

208.694.000,00 0,00

5 . 2 . 3

.17. 05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

38.000.000,00 32.900.000

32.900.000,00

32.900.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 26

. 03 Belanja Modal Peralatan & Mesin – Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

6.198.000,00 6.153.000 6.153.000,00 6.153.000,00 0,00

5 , 2 . 3 . 29

. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

71.010.000,00 70.665.000,00 70.665.000,00 70.665.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 29

. 05 Belanja Modal Peralatan & Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

11.200.000,00 11.062.000,00 11.062.000,00 11.062.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 31

. 01

Belanja Modal Peralatan & Mesin – Pengadaan PeralatanStudio Visual

10.900.000,00 10.870.000,00 10.870.000,00 10.870.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 26

. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman

0,00 0,00 0,00 0,00 5.150.000,00

5 . 2 . 3 . 27

. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor Lainnya

0,00 0,00 0,00 0,00 52.800.000,00

5 . 2 . 3 . 28

. 04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pendingin

0,00 0,00 0,00 0,00 44.425.000,00

5 . 2 . 3 . 28

. 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

0,00 0,00 0,00 0,00 24.900.000,00

5 . 2 . 3 . 30

. 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

0,00 0,00 0,00

0,00 15.125.000,00

5 . 2 . 3 . 36

. 12

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Laboratorium Umum

133.232.100,00 132.770.900,00 132.770.900,00 132.770.900,00 0,00

5 . 2 . 2 . 23

. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 3 . 36

. 63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya

0,00 0,00 0,00 0,00 186.435.000,00

5 . 2 . 3 . 49

. 01

Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

103.577.000,00 103.276.000,00 203.276.000,00 202.826.000,00 48.952.000,00

5 . 2 . 3 . 53

. 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Taman

108.043.500,00 244.300,00 108.043.500,00 107.604.300,00 178.729.500,00

5 . 2 . 3 . 71

. 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik

51.518.500,00 50.817.400,00 63.892.400,00 61.192.000,00 119.045.000,00

5 . 2 . 4 . 13

. 02

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik

0,00 0,00 32.400.000,00 32.076.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 88

. 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias

75.681.000,00 72.350.000,00 97.956.000,00 97.010.900,00 98.325.000,00

Jumlah 819.960.100,00 698.302.600,00 979.282.800,00 973.824.500,00 791.719.500,00




33

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1 Pendapatan-LO

Adapun Pendapatan – LO per 31 Des 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yaitu :

Sebelum Perubahan APBD Setelah Perubahan APBD

Uraian Target (Rp) Realisasi Sem.I 2018

(Rp)

Target (Rp)

Realisasi Sem II 2018 (Rp)

Lebih / Kurang

(Rp)

Realisasi 2017(Rp)

Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha / Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.962.500

Jumlah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.962.500

Realisasi capaian pendapatan sampai dengan 31 Des 2018 adalah Rp.0,00 atau 0,00 % dari target

pendapatan.

5.2.2 Beban

Beban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2018 rinciannya sebagai

berikut :

Kode

Rekening Beban-beban Sem. I 2018 (Rp)

Sem.II 2018 (Rp) 2017 (Rp)

9.1.1 Beban Pegawai - LO 743.021.898,00 1.503.346.513,00 1.423.622.062,00

9.1.2 Beban Persediaan 159.838.850,00 1.588.843.786,00 550.279.030,00

9.1.2 Beban Jasa 166.357.749,00 361.588.579,00 413.489.160,00

9.1.2 Beban Pemeliharaan 117.939.305,00 208.510.954,00 109.830.831,00

9.1.2 Beban Perjalanan Dinas 55.701.200,00 169.545.987,00 178.208.671,00

9.1.7

Beban Penyusutan &

Amortisasi 0,00

0,00

-9.788.890,00

Jumlah 1.242.859.002,00 3.831.835.819,00 2.665.460.864,00

5.2.2.1 Beban Pegawai-LO (fix)

Beban pegawai-LO pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per 31 Des 2018

dengan rincian sebagai berikut :

No.

Rekening Beban Pegawai – LO

Sem. I 2018 (Rp)

Sem II 2018 (Rp) 2017 (Rp)

9.1.1.01 Beban Gaji dan Tunjangan

- LO 727.320.898

1.281.904.872,00

1.373.274.937,00

9.1.1.07.01 Beban Uang Lembur PNS –

LO 1.901.000 6.954.000,00 21.424.000,00

9.1.1.11.01 Beban Honorarium PNS 13.800.000 27.000.000,00 26.675.000,00

9.1.1. 01.08 Beban Pembulatan Gaji-LO 0 12,741,00 0,00

9.1.1.15.01 Beban Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan-LO 0

187.474.900,00 0,00

9.1.1.06.29 Beban Insentif

Pemungutan Retribusi

Daerah – LO

0 0,00 2.248.125,00

Jumlah 743.021.898,00 1.503.346.513,00 1.423.622.062,00




34

5.2.2.2 Beban Persediaan (FIX)

Beban persediaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2018

rinciannya sebagai berikut :

No.

Rekening Beban Persediaan Sem. I 2018 (Rp)

Sem. II 2018 (Rp) 2017 (Rp)

9.1.2.01 Beban Bahan Pakai Habis 1.359.600,00 21.545.950,00 25.402.800,00

9.1.2.02 Beban Persediaan Bahan /

Material

59.728.450,00 7.165.231,00 59.665.000,00

9.1.2.06 Beban Cetak dan Penggandaan 7.334.300,00 23.014.950,00 24.368.800,00

9.1.2.11 Beban Makanan & Minuman 51.682.000,00 142.256.000,00 118.764.000,00

9.1.2.13 Beban Pakaian Kerja 1.745.600,00 1.550.800,00 1.962.600,00

9.1.2.20 Beban Barang untuk diserahkan

kepada Masyarakat / Pihak Ketiga

37.988.900,00 1.393.310.855,00 320.115.830,00

Jumlah 159.838.850,00 1.588.843.786,00 550.279.030,00

5.2.2.3 Beban Jasa (Fix)

Beban jasa pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Kode

Rekening

Beban Jasa Sem. I 2018

(Rp)

Sem. II 2018

(Rp) 2017 (Rp)

9.1.2.03 Beban jasa kantor 81.280.749,00 209.515.579,00 167.940.360,00

9.1.2.08 Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 1.050.000,00 1.800.000,00

9.1.2.10 Beban Sewa Tenda/meja

kursi/soundsystem/panggung

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

9.1.2.19 Beban Jasa Konsultansi Penelitian 0,00 81.994.000,00 69.894.000,00

9.1.2.23 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 0.00 30.000.000,00 6.000.000,00

9.1.2.27 Beban Uang untuk diberikan kepada

Pihak Ketiga

0,00 6.750.000,00 19.500.000,00

9.1.2.32 Beban Hadiah atas Prestasi 0,00 1.779.000,00 2.574.000,00

9.1.2.37 Beban Transportasi dan Akomodasi 4.000.000,00 15.500.000,00 8.700.000,00

Jumlah 166.357.749,00 361.588.579,00 413.489.160,00

5.2.2.4. Beban Pemeliharaan (Fix)

Beban pemeliharaan pada Dinas LH Kabupaten Kulon Progo per 31 Des 2018 sebagai berikut :

No. Rekening Beban Pemeliharaan - LO Sem. I 2018 (Rp) Sem. II 2018 (Rp)

2017 (Rp)

9.1.2.05.01 Beban Jasa Service 0,00 1.851.901,00 5.159.000,00

9.1.2.05.02 Beban Penggantian Suku Cadang 300.000,00 10.581.000,00 23.657.500,00

9.1.2.05.03 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 26.474.205,00 72.172.253,00 77.603.031,00

9.1.2.05.05 Beban Pajak Kendaraan Bermotor 2.608.100,00 4.080.800,00 3.411.300,00

9 .1.2.18.03 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan 63.146.000,00 63.146.000,00 0,00

9.1.2.18.08 Beban Pemeliharaan Peralatan Gedung

Kantor

600.000,00 13.200.000,00

0,00

9.1.2.18.06 Beban Pemeliharaan Perlengkapan Kantor9 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00

9.1.2.18.19 Beban Pemeliharaan Bangunan/ Sarana

Prasarana RTH

16.500.000,00 33.468.000,00

0,00

9.1.2.18.26 Beban Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium 8.311.000,00 8.311.000,00 0,00

Jumlah 119.639.305,00 208.510.954,00 109.830.831,00




35

5.2.2.5. Beban Perjalanan Dinas (fix)

Beban perjalanan dinas pada DLH Kabupaten Kulon Progo per 30 Juni 2018 sebagai berikut :

Kode

Rekening Beban Perjalanan Dinas

Sem. I 2018 (Rp)

Sem. I 2018 (Rp) 2017 (Rp)

9.1.2.15.01 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.100.000,00 36.170.000,00 42.930.000,00

9.1.2.15.02 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.601.200,00 133.375.987,00 135.278.671,00

Jumlah 55.701.200,00 169.545.987,00 178.208.671,00

5.2.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per 31 Des

2018 adalah sebesar Rp 0,00.

5.2.3Surplus/ Defisit-LO

Surplus/ defisit-LO padaDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per 31 Des 2018 adalah

sebesar Rp. (3.875.020.070,00)

5.3. NERACA

5.3.1. Aset

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar pada OPD Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan akhir TA 2018 (31 Des

2018) dapat dijelaskan sebagai berikut :.

Aset Lancar 30 Juni 2018 31 Des 2018 31 Des 2017

Kas di bendahara penerimaan 0,00 0,00 0,00

Kas di bendahara pengeluaran 1.274.375,00 0,00 7.075.339,00

Persediaan 0,00 44..868.769,00 486.250,00

Piutang Retribusi 0,00 0,00 0,00

Piutang Lain-lain 0,00 0,00 0,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-

Piutang Pajak

0,00 0,00 0,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-

Piutang Lainnya

0,00 0,00 0,00

Jumlah aset lancar 1.274.375,00 44.868.769,00 7.561.589,00

1. Kas

Akun ini menggambarkan saldo kas yang berada di Bendahara OPD Dinas Lingkungan Hidup,

baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran baik berbentuk uang tunai, dana yang

ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan maupun deposito. Pada neraca per 31 Des

2018 saldo kas tunai di bendahara penerimaan berjumlah nihil. Begitu pula pada bendahara

pengeluaran saldo kas berjumlah nihil. Aset lancar yang masih dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kulon Progo sampai dengan akhir 2018 adalah berupa persediaan barang/bahan senilai Rp

44.868.769. Saldo persediaan senilai tersebut setelah dikurangi dengan utang beban akan dicatat

sebagai saldo akhir 2018. Rincian lebih lanjut mengenai saldo persediaan yang dimiliki DLH Kulon

Progo akan diterangkan pada akun persediaan dibawah ini. Pada akhir tahun 2018 (Desember 2018)

terdapat beban berupa hutang jasa listrik (tagihan listrik bulan Desember 2018) sebesar Rp.724..518.




36

. 2.Persediaan (fix)

Akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dengan

maksud untuk mendukung kegiatan operasional dinas. Sisa persedian dari tahun 2017 senilai

Rp.486.250,00 berupa alat tulis kantor telah habis digunakan pada bulan Januari 2018. Pada awal

tahun 2018 dilakukan belanja persediaan, dan digunakan untuk operasional dinas sehingga pada

akhir TA 2018 (31 Desi 2018) di DLH Kulon Progo masih terdapat sisa persediaan senilai Rp.

44.868.769,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis persediaan 31 Des 2018 (Rp) 2017

Persediaan Alat Tulis Kantor 278.800,00 486.250,00

Persediaan Bahan diklat / kursus 0,00 0,00

Persediaan Alat Listrik 0,00 0,00

Persediaan Alat Elektronik 250.000,00 0,00

Persediaan Bahan obat-obatan 45.500,00 0,00

Persediaan Bahan Kimia 44.083.669,00 0,00

Persediaan Bahan Pakaian Kerja 194.800,00 0,00

Persediaan meterai 0,00 0,00

Persediaan Barang yang akan

diserahkan kepada masyarakat

/pihak ketiga

0,00 0,00

Persediaan Barang Cetakan 16.000,00 0,00

Persediaan Alat kebersihan 0,00 0,00

Persediaan pendukung kantor 0,00 0,00

Persediaan penunjang pemeriksaan 0,00 0,00

Jumlah Persediaan 44.868.769,00 486.250,00

Penjelasan lebih rinci mengenai jenis barang dari masing-masing jenis persediaan dapat

dilihat pada lampiran : Hasil pemeriksaan fisik Stock Opname Persediaan Barang Pakai Habis.

5.3.1.2. ASET TETAP

Akun ini menggambarkan saldo aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan dinas atau dimanfaatkan oleh masyarakat

umum. Aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per 31 Des 2018

adalah sebagai berikut

No. Uraian 30 Juni 2018 31 Des 2018 2017

1. Tanah 0,00 0,00 0,00

2. Peralatan dan Mesin 473.114.000,00 2.667.745.951,00 2.138.205.041,00

3. Gedung dan Bangunan 103.520.300,00 1.645.088.776,00 1.360.879.971,00

4. Jalan, Irigasi & Jaringan 50.817.400,00 61.620.561,00 63.431.908,00

5. Aset Tetap Lainnya 72.350.000,00 678.267.541,00 634.001.457,00

6. Konstruksi dalam

pengerjaan 0,00

48.900.000,00 48.900.000,00

7. Akumulasi Penyusutan 0,00 (1.843.107.247,00) (250.672.192)

Jumlah 699.802.600,00 3.258.515.582,00 3.994.746.185




37

Adapun rincian aset tetap sebagai berikut :

1. Tanah

Aset berupa tanah per 31 Des 2018 mempunyai saldo Rp.0,00 karena lahan

perkantoran yang ditempati DLH Kulon Progo merupakan aset pemkab yang

pengelolaannya dilaksanakan oleh PemKab.

No. Kode Uraian 31 Des 2018 2017

01 Tanah 0,00 0,00

01 Tanah 0,00 0,00

Jumlah 0,00 0,00

2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin per 31 Des 2018 dengan perincian sebagai berikut :


02. Mesin & Peralatan

02 Alat-alat besar 0,00 0,00

03 Alat-alat angkutan 878.188.955,00 636.594.955,00

04 Alat bengkel dan alat ukur 1.250.000,00 1.250.000,00

05 Alat-Alat Pertanian /

Peternakan

5.150.000,00 5.150.000,00

06 Alat studio dan komunikasi 12.120.000,00 1.250.000,00

07 Alat-alat kantor & r.tangga 975.593.295,00 796.676.516,00

08 Alat-Alat Kedokteran 0,00 0,00

09 Alat-alat laboratorium 795.443.701,00 696.082.000,00

10 Alat-alat keamanan 0,00 0,00

Jumlah 2.667.745.951,00 2.138.205.041,00

Saldo peralatan dan mesin per 31 Des 2018 yang mengalami perubahan dari saldo 31

Des 2017 adalah : 1. Saldo alat-alat angkutan

2. Saldo alat-alat studio dan komunikasi

3. Saldo alat-alat kantor & rumah tangga

4. Saldo alat-alat laboratorium

Ad.1.Saldo alat-alat angkutan 2018 bertambah Rp. 241.594.000,00 dari saldo 2017

Rp.636.594.955,00 menjadi Rp. Rp.878.188.955,00 per 31 Des 2018 karena ada

penambahan aset berupa 1 unit kendaraan dinas roda empat dan 2 unit sepeda

motor, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

No

Uraian Jumlah (unit)

Harga satuan Nilai (Rp) Keterangan

I. Penambahan Asset

Pengadaan/Belanja Modal APBD

1. Kendaraan roda empat 1 208.694.000 208.694.000 Intrakomptab

el

2. Kkendaraan roda dua 2 16.450.000 32.900.000 Intrakomptab

el

Jumlah 241.594.000

Ad.2. Saldo alat-alat studio dan komunikasi mengalami perubahan dari per 31 Des

2017 Rp.1.250.000,00 menjadi Rp. 12.120.000,00 per 31 Des 2018 atau

bertambah saldonya sejumlah Rp. 10.870.000,00,00 berupa penambahan aset,

yaitu 1 unit kamera sebagai mana dijelaskan dalam tabel berikut :




38

No Uraian Jumlah (unit)

Harga satuan (Rp)

Nilai (Rp) Keterangan

Penambahan Asset


1. Kamera 1 10.870.000 10.870.000 Intrakomptabel

Jumlah 10.870.000

Ad. 3. Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga mengalami perubahan per 31 Des 2017

dari Rp. 797.878.086,00 menjadi Rp. 975.593.295,00 per 31 Des 2018 atau

bertambah saldonya sejumlah Rp.177.715.209,00 berupa penambahan maupun

pengurangan aset (lihat lampiran Catatan Atas Laporan Aset / catatan perubahan

data/nilai asset) dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian Jumlah

(unit) Harga satuan

(Rp) Nilai (Rp) Jumlah (Rp) Keterangan

I. Penambahan Asset

Pengadaan/Belanja Modal APBD 181.148.400

1. Filling cabinet 4 laci 3 2.051.000 6.153.000 Intrakomptabel

2. Komputer PC 3 6.615.000 19.845.000 Intrakomptabel

3. Laptop HP 14-bs007TX 6 8.470.000 50.820.000 Intrakomptabel

4. Printer HP Laserjet M130a 4 2.765.500 11.062.000 Intrakomptabel

5. Bak sampah 3R 34 960.964 32.672.776 Intrakomptabel

6. Bak sampah 3R 1 960.990 960.990 Intrakomptabel

7. Bak sampah taman 24 403.147 9.675.528 Intrakomptabel

8. Bak sampah taman 1 403.155 403.155 Intrakomptabel

9. Komposter 24 303.198 7.276.752 Intrakomptabel

10 Komposter 1 303.199 303.199 Intrakomptabel

11. Bak sampah pilah 36 891.000 32.076.000 Intrakomptabel

12. Komposter 18 550.000 9.900.000 Intrakomptabel

II. Reklas/Pindah buku dari

persediaan :

750.000

1. Tangga aluminium 1 750.000 750.000 Intrakomptabel

III. Pengurangan Asset

a. Usulan Penghapusan

Asset

Aset Intrakomptabel : 525.000

1. Kipas angin 1 250.000 250.000 Intrakomptabel

2. Kipas angin 1 275.000 275.000 Intrakomptabel

2.456.621

3. Papan nama Taman &

Penunjuk 1 2.456.621 2.456.621

intrakomptabel

Aset ekstrakomptabel 120.000

1. Meja tulis/kerja 1 120.000 120.000 ekstrakomptabel

Saldo alat kantor & r.tangga (intra) 2018 = Saldo 2017 (intra) +

(Penambahan aset 2018 (intra) - Pengurangan aset 2018 (intra)

– reaklas dari persediaan 2018)

= 797.878.086 + 750.000 -(181.148.400 – 525.000-2.456.621) = 797.878.086 + 177.916.779 = 975.294.865




39

Ad.4. Saldo alat-alat laboratorium berubah dari saldo per 31 Des 2017 Rp. 696.082.000,00 menjadi

Rp.794.651.700,00 per 31 Des 2018 atau bertambah Rp.98.569.700,00 karena ada penambahan

aset sebagai berikut : (fix)

No

Uraian Jumlah (unit)

Harga Nilai (Rp) Keterangan

Penambahan Asset


1. High Volume Air Sampler 1 34.355.352 34.355.352 intrakomptabel

2. Barometer 1 490.000 490.069 intrakomptabel

3. Thermohygrometer 1 674.982 674.982 intrakomptabel

4. Incubator 1 30.667.204 30.667.204 intrakomptabel

5. Anemometer 1 4.092.329 4.092.329 intrakomptabel

6. Vacuum pump 1 7.932.044 7.932.044 intrakomptabel

7. Water Bath 1 21.017.392 21.017.392 intrakomptabel

8. Desikator 1 1.010.452 1.010.452 intrakomptabel

9. Rol cable 1 732.577 732.576 intrakomptabel

10. Botol /BOD Iwaki 100 ml 10 422.000 4.220.000 intrakomptabel

11. Desiccator With Porselen Plate

dia. 30 cm 1 1.408.000 1.408.000 intrakomptabel

12. Tabung Ekstrak Corong

Pemisah 250 ml 4 581.900 2.327.600 intrakomptabel

13. Cagak Tabung Ekstraksi Statis

Masenes Ring 2 424.600 849.200 intrakomptabel

14. Buret Kaca Coklat 50 ml 1 1.705.000 1.705.000 intrakomptabel

15. Filtering Flask 1 L 1 643.500 643.500 intrakomptabel

16. Corong Bruncer dia 20 cm 1 510.000 510.000 intrakomptabel

17. Rak Pipet Ukur 2 1.017.000 2.034.000 intrakomptabel

Jumlah Penambahan Aset 114.669.700 intrakomptabel

Pengurangan aset

Sound level meter 1 3.600.000 intrakomptabel

GPS 1 12.500.000 intrakomptabel

Jumlah pengurangan aset 16.100.000 intrakomptabel

Saldo Alat lab 2018 =

Saldo alat lab 2017 + (Penambahan Aset 2018

– Pengurangan Aset 2018)

= 696.082.000,00 + (114.669.700 – 16.100.000)

= 696.082.000,00 + 98.569.700

= 794.651.700




40

5. Gedung dan Bangunan (fix)

Saldo gedung dan bangunan per 31 Des 2018 sebagai berikut:


03. Gedung dan bangunan

11 Bangunan gedung 1.645.088.776,00 1.360.879.971

12 Bangunan monumen 0,00 0,00

Jumlah 1.645.088.776,00 1.360.879.971

Saldo bangunan gedung per 31 Desember 2018 Rp. 1.645.088.776,00 mengalami

penambahan saldo sebesar Rp. 284.208.805,00 dari saldo 31 Desember 2017 Rp.

1.360.879.971,00 karena ada penambahan dan pengurangan aset dengan rincian

sebagai berikut :

No. Uraian / Keterangan Nilai (Rp) Jumlah

(Rp)

Jumlah (Rp) Keterangan

PENAMBAHAN ASET 310.430.301

1. Pengadaaan / Belanja Modal : 107.604.300

1. Taman Merokok Kec.

Kokap

53.805.303 Intrakomptabel

2. Taman Merokok DLH 53.798.997 Intrakomptabel

103.276.001

3. Paving block DLH 78.730.000 Intrakomptabel

4. Tempat parker DLH 24.546.001 Intrakomptabel

2. Rehab / Renovasi /

Pemeliharaan :

99.550.000

1. Gedung Kantor (rehab

interior ruang kepala

dinas & ruang rapat B)

99.550.000

Intrakomptabel

PENGURANGAN ASET 26.221.496

1. Usulan Penghapusan Barang

Khusus sudah dalam Proses

26.221.496

1. Taman Merokok KPT 26.221.496 Intrakomptabe

Saldo bangunan gedung =

Saldo 2017 + (Penambahan Aset

2018 – Pengurangan Aset 2018)

= 1.360.879.971 + (310.430.301 - 26.221.496)

= 1.360.879.971 + 284.208.805

= 1.645.088.776

6. Jalan, Irigasi dan Jaringan (fix)

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Des 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No Kode Uraian 31 Des 2018

(Rp) 2017 (Rp)

04 Jalan, Irigasi dan Jaringan

13 Jalan dan Jembatan 0,00 0,00

14 Bangunan Air / Irigasi 29.417.611,00 31.228.958,00




41

15 Instalasi 32.202.950 32.202.950,00

16 Jaringan 0,00 0,00

Jumlah 61.620.561,00 63.431.908,00

Saldo Bangunan Air / Irigasi per 31 Des 2018 (Rp.61.620.561,00) mengalami

pengurangan sebesar Rp.1.811.347,00 dari saldo 2017 (Rp. 63.431.908,00) karena

penghapusan aset sebagai berikut :

No. Uraian / Keterangan Nilai (Rp) Keterangan

PENAMBAHAN ASET

Jumlah Penambahan Aset 0,00

PENGURANGAN ASET

Usulan penghapusan barang (sudah

dalam proses):

1. Sanitasi Taman Merokok KPT 1.811.347,00 Intrakomptabel

Jumlah Pengurangan Aset 1.811.347,00

Saldo Bangunan Air/Irigasi 2018 = Saldo 2017 +

Penambahan Aset 2018 – Pengurangan Aset

2018

= 63.431.908,00 + 0 -1.811.347,00

= 61.620.561,00

7. Aset Tetap Lainnya (fix)

Saldo aset tetap lainnya pada Semester I (per 30 Juni 2018) sebagai berikut:

No Kode Uraian 31 Des 2018 2017

05 Aset Tetap Lainnya

17 Buku Perpustakaan 0,00 0,00

18 Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan

0,00 0,00

19 Hewan, Ternak dan Tumbuhan

678.267.541 634.003.027

Jumlah 678.267.541 634.003.027




42

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Des 2018 Rp.678.267.541,00 berupa tumbuhan yaitu

pohon perindang tepi jalan mengalami penambahan saldo sebesar Rp 44.264.514,- dari

saldo per 31 Desember 2017 Rp634.003.027,- karena ada penambahan aset maupun

pengurangan aset dengan rincian sebagai berikut :

8. Konstruksi dalam pengerjaan (fix)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Des 2018 tidak mengalami perubahan

dibandingkan saldo 2017 yaitu Rp. 48.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No Kode Uraian 31 Des 2018 2017 (Rp)

06 Konstruksi dalam pengerjaan

20 Konstruksi dalam pengerjaan 48.900.000,00 48.900.000,00

No. Uraian Jumlah Harga

satuan (Rp) Nilai (Rp)

Jumlah

(Rp)

Jumlah

(Rp)

PENAMBAHAN ASET

Pengadaan / Belanja Modal APBD : 97.010.900

1. Pohon Tabebuia chrysanta

(Perindang jalan) 36 batang

17.384.400

2. Tanaman dalam pot 15 unit 7.276.500


(Perindang jalan)

149

batang 71.867.617


(Perindang jalan) 1 batang 482.383

PENGURANGAN ASET 52.746.386

1 Usulan Penghapusan Barang

(Barang Fisik tidak ada) 39.371.496

1. Pohon bintaro,

2. pohon kelengkeng

3. Pohon sawo bludru

4. Pohon damar

5. Pohon manggis

6. Pohon matoa

7. Pohon kenari

8. Tanaman tabebuia

9. Tanaman bungur

191

batang

2. Usulan Penghapusan Barang

Khusus sudah dalam proses

1. Tanaman Taman Merokok KPT 1 unit 13.374.890

Saldo Aset Tetap lainnya 2018 =

Saldo aset tetap lainnya 2017 +

(Penambahan Aset tetap lainnya 2018 –

Pengurangan Aset tetap lainnya 2018)

= 634.003.027 + (97.010.900 – 52.746.386)

= 634.003.027 + 44.264.514

= 678.267.541




43

Aset konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki Dinas LH Kulon Progo adalah berupa 1

dokumen Detailed Enginer Design (DED) Taman Bermain Gerbosari, Samigaluh.

9. Akumulasi Penyusutan (fix)

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai

penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset

tetap dalam neraca. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 adalah Rp.

1.843.107.247,00.

No. Nama Golongan

Barang Nilai Perolehan

Penyusutan

periode ini

Akumulasi

Penyusutan

31 Des 2018

Nilai Buku

1 Tanah 0 0 0 0

2 Peralatan dan

Mesin 2.667.745.951 183.501.168 1.497.230.812 1.170.515.139

3 Gedung dan

Bangunan 1.645.088.776 15.966.975 345.045.539 1.300.043.237

4 Jalan, Irugasi dan

Jaringan 61.620.561 00 830.896 60.789.665

5 Asset tetap lainnya 583.189.357 0 0 583.189.357

6 Konstruksi dalam

pengerjaan 48.900.000 0 0 48.900.000

JUMLAH 5.006.544.645 199.468.143 1.843.107.247 3.163.437.398




44

Aset Tetap Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Total

1. Aset tetap Intrakomptabel

Saldo aset tetap per 31 Des 2018 yang dicatat dalam Neraca merupakan aset tetap intrakomptabel

(yaitu aset tetap yang mempunyai nilai Rupiah tidak kurang dari Rp.10.000.000,00/unit untuk tanah dan

atau gedung, atau tidak kurang dari Rp.250.000,00/unit untuk mesin dan atau peralatan). Saldo aAset

tetap intrakomptabel adalah sebesar Rp.,,00 dengan rincian berikut :

Gol Kode Bidang Uraian 31 Des 2018 2017

01 TANAH Rp. 0,00 Rp. 0,00

02 MESIN & PERALATAN Rp 2.667.745.951 ,00 Rp .2.138.203.471,00

02 Alat-alat besar Rp. 0,00 Rp. 0,00

03 Alat-alat angkutan Rp. 878.188.955 ,00 Rp. 636.594.955,00

04 Alat bengkel & alat ukur Rp. 1.250.000,00 Rp. 1.250.000,00

05 Alat Pertanian/Peternakan Rp. 5.150.000,00 Rp. 5.150.000,00

06 Alat-alat kantor & rm tangga Rp. 975.593.295,00 Rp. 797.876.516,00

07 Alat studio &komunikasi Rp. 12.120.000,00 Rp. 1.250.000,00

08 Alat-alat Kedokteran Rp. 0,00 Rp. 0,00

09 Alat-alat laboratorium Rp .794.651.700,00 Rp .696.082.000,00

10 Alat-alat Keamanan Rp. 0,00 Rp. 0,00

03 GEDUNG & BANGUNAN Rp 1.645.088.776,00 Rp 1.360.879.971,00

11 Bangunan gedung Rp. 1.645.088.776,00 Rp. 1.360.879.971,00

12 Bangunan Monumen Rp. 0,00 Rp. 0,00

04 JALAN, IRIGASI & JARINGAN

Rp. 61.620.561,00 Rp. 67.092.280,00

13 Jalan&Jembatan Rp. 0,00 Rp. 0,00

14 Bangunan Air / Irigasi Rp. 29.417.611,00 Rp. 31.228.958,00

15 Instalasi Rp. 32.202.950,00 Rp. 32.202.950,00

16 Jaringan Rp. 0,00 Rp. 0,00

05 ASET TETAP LAINNYA Rp. 678.267.541,00 Rp. 634.003.027,00

17 Buku Perpustakaan Rp. 0,00 Rp. 0,00

18 Barang bercorak kesenian Rp. 0,00 Rp. 0,00

19 Hewan ternak & Tumbuhan Rp. 678.267.541,00 Rp. 634.003.027,00

06

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Rp. 48.900.000,00 Rp. 48.900.000,00

Jumlah Rp .5.101.622.829,00 Rp .4.245.418.377,00

Aset intrakomptabel 2018 yang berubah saldonya dari saldo 2017 antara lain : 1. Alat-alat angkutan 2. Alat-alat kantor & rumah tangga 3. Alat-alat studio & komunikasi 4. Alat-alat laboratorium 5. Bangunan gedung 6. Bangunan air / irigasi 7. Hewan ternak dan Tumbuhan




45

2. Aset Tetap Ekstrakomptabel

Aset tetap ekstrakomptabel tidak dicatat dalam Neraca namun diinformasikan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yaitu untuk aset tetap yang tidak

memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset, yaitu Rp.10.000.000 untuk tanah

dan/atau gedung bangunan; serta Rp.250.000 untuk mesin dan peralatan.

Gol Kode Bidang

Uraian 31 Des 2018 2017

01 TANAH Rp. 0,00 Rp. 0,00

02 MESIN & PERALATAN Rp. 57.875.550,00 Rp. 40.085.750,00

02 Alat-alatbesar Rp. 0,00 Rp. 0,00

03 Alat-alat angkutan Rp. 0,00 Rp. 0,00

04 Alat bengkel & alat ukur Rp. 125.000,00 Rp. 125.000,00

05 Alat Pertanian/Peternakan Rp. 0,00 Rp. 0,00

06 Alat-alat kantor & rm tangga Rp. 39.710.750,00 Rp. 39.830.750,00

07 Alat studio &komunikasi Rp. 130.000,00 Rp. 130.000,00


09 Alat-alat laboratorium Rp. 17.909.800,00 Rp. 0,00


03 GEDUNG & BANGUNAN Rp. 0,00 Rp. 0,00

11 Bangunan gedung Rp. 0,00 Rp. 0,00



Rp. 0,00 Rp. 0,00


14 Bangunan Air / Irigasi Rp. 0,00. Rp. 0,00.

15 Instalasi Rp. 0,00 Rp. 0,00


05 ASET TETAP LAINNYA Rp. 0,00 Rp. 0,00


18 Barang bercorak kesenian Rp. 0,00 Rp. 0,00

19 Hewan ternak & Tumbuhan Rp. 0,00 Rp. 0,00

06

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Rp. 0,00 Rp. 0,00

Jumlah Rp. 57.875.550,00 Rp. 40.085.750,00

Aset tetap ekstrakomptabel per 31 Des 2018 yang mengalami perubahan saldo a.l :

1. Alat-alat kantor dan rumah tangga

2. Alat-alat laboratorium

Ad.1. Alat-alat kantor dan rumah tangga

Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga 2018 Rp. 39.710.750 mengalami

perubahan dari saldo alat kantor dan rumah tangga 2017 Rp. 39.830.750,00, atau




46

berkurang Rp.120.000 karena adanya pengurangan asset berupa penghapusan 1

unit meja tulis/kerja senilai Rp.120.000,-.

Ad.2. Alat-alat laboratorium. Saldo alat-alat laboratorium tahun 2018 mengalami

penambahan saldo sebesar Rp. 17.909.800 dari saldo 2017 karena adanya

penambahan asset berupa alat-alat laboratorium yang bersifat ekstrakomptabel

(nilai kurang dari Rp.250.000 per unit). Adapun penambahan alat-alat lab tersebut

sebagai berikut :

NO NAMA BARANG SATUAN JML

UNIT HARGA/UNIT JML HARGA

1 Cawan Petri 100 x 20 mm buah 10 30.800,00 308.000,00

2 Ose Jarum Kaca buah 3 8.800,00 26.400,00

3 Ose Jarum Stainless buah 1 221.100,00 221.100,00

4 Ose Bulat Stainless buah 1 221.100,00 221.100,00

5 Ose Bulat Kaca buah 3 5.500,00 16.500,00

6 Bunsen Kaca 250 ml bauh 3 34.100,00 102.300,00

7 Penjepit Tabung Kayu buah 3 5.500,00 16.500,00

8 Botol Reagen Screw Cap 100 ml buah 50 64.900,00 3.245.000,00

9 Botol Reagen Screw Cap 250 ml buah 10 72.600,00 726.000,00

10 Botol Reagen Screw Cap 500 ml buah 10 81.400,00 814.000,00

11 Tabung Durham pak 2 198.000,00 396.000,00

12 Sendok Penyu buah 3 9.900,00 29.700,00

13 Krustang buah 4 88.000,00 352.000,00

14 Batang Pengaduk 30 cm buah 4 9.900,00 39.600,00

15 Pinset Anatomi 14 cm buah 4 16.000,00 64.000,00

16 Magnet String/magnetic stirrer bar 2 cm buah 2 38.000,00 76.000,00

17 Magnet String/magnetic stirrer bar 3 cm buah 2 45.100,00 90.200,00

18 Magnet String/magnetic stirrer bar 4 cm buah 2 49.500,00 99.000

19 Botol Gelap 100 ml buah 25 31.700,00 792.500,00

20 Botol Gelap 250 ml buah 50 39.600,00 1.980.000,00

21 Botol Gelap 500 ml buah 25 59.400,00 1.485.000,00

22 Pipet Gondok Iwaki 1 ml buah 5 53.900,00 269.500,00




26 Pipet Ukur Iwaki 1 ml buah 5 45.100,00 225.500,00

27 Pipet Ukur Iwaki 2 ml buah 5 49.500,00 247.500,00

28 Pipet Iwaki 5 ml buah 5 52.800,00 264.000,00

29 Gelas Ukur Pyrex 5 ml buah 3 90.000,00 270.000,00

30 Gelas Ukur Herma 10 ml buah 3 90.000,00 270.000,00

31 Gelas Ukur Herma 25 ml buah 3 99.000,00 297.000,00

32 Labu Ukur Iwaki 5 ml buah 3 133.100,00 399.300,00

33 Labu Ukur Iwaki 10 ml buah 5 133.100,00 665.500,00

34 Corong Bruncer dia 10 cm buah 1 103.000,00 103.000,00

35 Corong Bruncer dia 15 cm buah 1 245.000,00 245.000,00

36 Botol Timbang 25 x 40 cm buah 1 30.000,00 30.000,00



39 Tabung Centrifudge Kaca 10 ml buah 12 88.000,00 1.056.000,00

40 Labu Ukur Kaca 10 ml buah 10 133.100,00 1.331.000,00

JUMLAH 17.909.800,00




47

3. Aset Tetap Total

Aset tetap total merupakan penggabungan antara jumlah aset tetap

intrakomptabel dan jumlah aset tetap ekstrakomptabel.

Gol Kode Bidang

Uraian 31 Des 2018 2017

01 TANAH Rp. 0,00 Rp. 0,00

02 MESIN & PERALATAN Rp. 2.725.621501,00 Rp. 2.178.290.791,00

02 Alat-alatbesar Rp. 0,00 Rp. 0,00

03 Alat-alatangkutan Rp. 878.188.955,00 Rp. 636.594.955,00

04 Alat bengkel & alat ukur Rp. 1.375.000,00 Rp. 1.375.000,00

05 Alat Pertanian/Peternakan Rp. 5.150.000,00 Rp. 5.150.000,00

06 Alat-alat kantor & rumah

tangga Rp. 1.015.304.045,00 Rp. 837.708.836,00

07 Alat studio &komunikasi Rp. 12.250.000,00 Rp. 1.380.000,00


09 Alat-alatlaboratorium Rp. 813.353.501,00 Rp. 696.082.000,00


03 GEDUNG & BANGUNAN Rp.1.645.088.776,00 Rp.1.360.879.971,00

11 Bangunan gedung Rp1.645.088.776.,00 Rp. 1.360.879.971,00



Rp. 61.620.561,00 Rp. 63.431.908,00


14 Bangunan Air / Irigasi Rp. 29.417.611,00 Rp. 31.228.958,00

15 Instalasi Rp. 32.202.950,00 Rp. 32.202.950,00


05 ASET TETAP LAINNYA Rp. 634.001.457,00 Rp. 634.001.457,00


18 Barang bercorak

kesenian Rp. 0,00 Rp. 0,00

19 Hewan ternak & Tumbuhan

Rp. 678.267.541,00 Rp. 634.001.457,00

06 KONSTRUKSI DALAM

PENGERJAAN Rp. 48.900.000,00 Rp. 48.900.000,00

Jumlah Rp. 5.159.498.379,00 Rp. 4.285.504.127,00




48

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Lingkungan Hidup atau disingkat DLH mempunyai fungsi perumusan

kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan

Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan tugas di

bidang lingkungan hidup, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang

lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan. Peraturan

Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan

Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, susunan organisasi Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris Dinas

3. Bidang Tata Lingkungan

4. Bidang Penaatan dan Pengendalian Pencemaran




49

BAB VII

P E N U T U P

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 2018

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.010.259.216. Dari jumlah tersebut sampai

dengan akhir Semester II (31 Desember 2018) telah direalisasikan sebesar Rp.

4.849.318.320,00 atau 96,79 % dari anggaran yang tersedia. Dana tersebut untuk

menunjang pelaksanaan 6 program dan 17 kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, guna menunjang pelaksanaan Stándar

Pelayanan Minimal di bidang Lingkungan Hidup.

Demikian Laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat menjadikan periksa dan dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 31 Desember 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo

Arif Prastowo, S.Sos., MSi. NIP. 19700514 199603 1 004




50

LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN 2018 - dlh.kulonprogokab.go.iddlh.kulonprogokab.go.id/files/LAP KEU DLH...

Documents

Transcript of LAPORAN KEUANGAN 2018 - dlh.kulonprogokab.go.iddlh.kulonprogokab.go.id/files/LAP KEU DLH...