LAPORAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PERSEORANGAN...perdagangan manusia (human trafficking), pencurian...
Transcript of LAPORAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PERSEORANGAN...perdagangan manusia (human trafficking), pencurian...
LAPORAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PERSEORANGAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) KE REPUBLIK KROASIA
DALAM RANGKA PENINGKATAN PERAN DIPLOMASI DPR RI
26 JULI s/d 1 AGUSTUS 2018
Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc NOMOR ANGGOTA A – 290
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA
2018
1 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah salah satu lembaga tinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR
RI terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan
umum. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) atau UU MD3 pasal 69 disebutkan bahwa DPR RI mempunyai fungsi
legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka
representasi rakyat dan harus diimplementasikan secara profesional, proporsional, dan seefektif
mungkin guna mewujudkan ketertiban umum dan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan
negara Republik Indonesia.
Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar yang dimiliki oleh sebuah lembaga
legislatif. Fungsi legislasi ini bertujuan agar DPR RI dapat membentuk peraturan perundang-
undangan yang baik. Melalui DPR RI aspirasi masyarakat ditampung, kemudian dari kehendak
rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang yang dianggap sebagai representasi
rakyat banyak. Selain fungsi membuat undang-undang, DPR RI juga memiliki fungsi menyusun
anggaran negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). DPR RI
bersama pemerintah menyusun anggaran negara (APBN) dalam setiap tahunnya. Anggaran
dalam RAPBN yang disusun oleh DPR RI bersama pemerintah tersebut nantinya akan dijadikan
undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (UU APBN). Fungsi berikutnya
dari DPR RI adalah mengawasi jalannya pemerintahan (lembaga eksekutif), baik kementerian
maupun lembaga non kementerian. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR terkait dengan
kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai pelaksana undang-undang. Dalam hal
melakukan pengawasan terhadap eksekutif, DPR RI mempunyai wewenang untuk melakukan hak
angket dan hak interpelasi.
Selain tiga fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sebagaimana dijelaskan di atas, DPR
RI juga diberi tugas khusus dalam UU MD3 yakni mengaktualisasikan aspirasi rakyat dalam
produk-produk legislasi yang dibahas dan dibuat oleh DPR RI. Tugas itu salah satunya tertuang
2 | P a g e
dalam pasal 72 huruf g bahwa tugas DPR RI adalah menyerap, menghimpun, menampung dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Kemudian dalam pasal 81 huruf I, huruf j, huruf k mengatur tentang Kewajiban Anggota
DPR RI, yang antara lain adalah menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui
kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen
di daerah pemilihannya.
Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan penguatan dan eksistensi
negara Indonesia dalam pencaturan politik global, DPR RI tidak hanya berkewajiban
melaksanakan fungsi-fungsi (seperti fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran) dan tugas-tugas
(seperti menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat)
konstitusional semata. Lebih dari itu DPR RI juga diharapkan menjadi agen diplomasi dalam
konteks implementasi hubungan luar negeri Negara Indonesia yang bebas aktif demi
terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Sudah banyak peran-peran diplomasi yang telah dilakukan oleh anggota DPR RI
pascareformasi. Semenjak menjalankan peran diplomasi sampai saat ini, DPR RI telah berhasil
membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Setidaknya ada 49 GKSB yang sudah eksis dan
menjalin kerjasama antara DPR dengan Parlemen negara-negara sahabat. Misalnya, GKSB DPR RI
melakukan pertemuan dengan Parliamentary Friendship Group with the Republic of Indonesia
pada National Council of the Slovac Republic (Parlemen Slovakia) pada 11-12 September 2017.
Pertemuan membahas isu nasional kedua negara antara lain tentang demokrasi, kehidupan
bernegara dan bermasyarakat hingga isu lingkungan hidup, ancaman ektrimisme dan terorisme
serta isu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kedua negara juga sepakat bahwa kerja sama
kedua negara dalam segala bidang, khususnya bidang ekonomi dan perdagangan harus terus
ditingkatkan dan dibina dengan baik.
Sementara dalam konteks diplomasi multilateral, DPR RI telah banyak berperan forum-
forum seperti ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), Inter-Parliamentary Union (IPU), Asia
Europe Parliamentary Partnership (ASEPP), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asian
Parliamentary Assembly (APA), Parliamentary Union of the OIC Members States (PUIC), Asia
Pacific Parliamentary Forum (APPF), dan forum-forum parlemen lainnya. Keterlibatan DPR RI
3 | P a g e
dalam forum-forum tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama dan persahabahan
antar parlemen.
Selain itu juga dimaksudkan untuk merumuskan sebuah agenda besar dan solusi terbaik
atas kasus-kasus yang sedang hangat di dunia, maupun untuk mengangkat citra Indonesia di
mata dunia.
DPR RI juga beberapa kali menghadiri pertemuan dan sidang/konferensi organisasi
parlemen internasional dan regional. Pertama, delegasi DPR RI ikut berpartisipasi dalam Sidang
Parliamentary Meeting on The Occasion of The United Nations Climate Change Conference
Marrakesh (Morocco), 13 November 2016. Dalam forum ini, DPR RI meminta PBB untuk memberi
perhatian lebih besar kepada negara-negara berkembang karena masalah climate change
(perubahan iklim) di negara berkembang termasuk Indonesia dalam keadaan yang sangat
mengkhawatirkan. Kedua, delegasi DPR RI dalam rangka Kunjungan Panitia Kerja Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) BKSAP DPR RI ke United
Kingdom dan Wales, tanggal 27 November - 3 Desember 2016. Delegasi ini bertujuan untuk
memastikan bagaimana kebijakan perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, hewan, dan
pertanian di negara tersebut.
Ketiga, DPR RI terlibat aktif dalam Sidang Parliamentary Forum at the Second High Level
Meeting of Global Partnership for Effective Development Cooperation yang digagas oleh Inter-
Parliamentary Union (IPU) dan Global Partnership pada 29 November 2016 di Nairobi, Kenya.
Dalam forum ini DPR RI mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, dan menekankan
pentingnya kerja sama seluruh pihak, mulai dari parlemen, pemerintah, dan Civil Society
Organization (CSO), hingga aktor-aktor internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
dan lembaga donor untuk mensukseskan agenda tersebut.
Keempat, DPR RI juga berpartisipasi aktif dalam sidang 17th International Anti-Corruption
Conference 2016, yang dilaksanakan pada 15 Desember 2016 di Panama City, Panama. Delegasi
DPR RI mendukung pengembalian aset-aset rekoveri, dan pentingnya menyamakan pandangan
antar negara terkait kerangka hukum yang berbeda antara negara yang satu dengan negara
lainnya. Selain itu, DPR RI juga menekankan pentingnya political will dan trust antara negara serta
memperkuat SDM di masing-masing untuk mendukung program pengembalian aset rekoveri
tersebut.
Kelima, DPR RI berpartisipasi aktif dalam forum The 9th Plenary Session of Asian
Parliamentary Assembly (APA) yang dilaksanakan pada tangal 27 November - 2 Desember 2016
4 | P a g e
di Siem Reap Kamboja. Forum ini bertujuan untuk berpartispasi aktif dan sekaligus mempererat
kerja sama di antara Parlemen negara-negara anggota APA.
Peran diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI ini bukanlah hal yang baru, tetapi sudah
dilakukan sejak periode pertama DPR pascareformasi 1998, yakni periode tahun 1999-2004.
Peran diplomasi yang dilakukan oleh DPR itu kian menonjol dan semakin intensif dimainkan pada
periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. Pada periode tersebut, peran diplomasi DPR RI
dalam berbagai organisasi parlemen tingkat dunia, Asia, Asia Pasifik, maupun Asia Tenggara,
sangat diperhitungkan, seperti dalam forum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), Asian
Parliamentary Assembly (APA), dan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), dan juga forum-
forum kerjasama antar parlemen lainnya, baik yang diadakan di negara lain mapun di negara kita
sendiri.
Hingga saat ini, DPR RI terus memperkuat eksistensinya dalam konteks diplomasi
internasional, baik dilakukan secara personal masing-masing anggota DPR yang memiliki akses
ke forum-forum internasional maupun melalui lembaga-lembaga formal, yakni melalui forum-
forum kerjasama antarparlemen yang telah disebutkan di atas. Bahkan Indonesia berkali-kali
ditunjuk sebagai tuan rumah untuk mengadakan forum pertemuan baik dalam bentuk sidang
maupun konfrensi antarparlemen dunia. Misalnya Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah
penyelenggaraan Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus ke-9 pada 17-20 Juli 2017
di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta. Banyak isu yang dibahas dalam forum ini seperti
perdagangan manusia (human trafficking), pencurian ikan (illegal fishing), narkoba,
penyelendupan hewan dan binatang yang dilindungi serta pentingnya menjaga perdamain di
kawasan ASEAN.
Selain itu, Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum World
Parliamentary Forum on Sustainable Development yang mengusung tema “Achieving the 2030
Agenda Through Inclusive Development” di Bali Nusa Dua Convention Center pada 6-7 September
2017. Ada tiga isu penting yang dibahas dalam forum ini terkait Sustainable Development Gols
(SDGs), yakni pentingnya perhatian yang lebih serius terhadap perubahan iklim, mengakhiri
kekerasan dan merawat perdamaian, serta mempromosikan pembangunan yang iklusif dan
berkeadilan.
Legal standing dari pelaksanaan diplomasi parlemen adalah UU No. 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa pelaksanaan Hubungan
Luar Negeri terdiri dari pemerintah dan non pemerintah. Non pemerintah yang dimaksud
5 | P a g e
termasuk pula DPR RI sebagai pelaksana eksplisit dalam penjelasannya. Selain itu, peran
diplomasi DPR RI juga diatur dalam Pasal 69 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah atau yang dikenal dengan UU MD3, dijelaskan bahwa fungsi DPR RI
dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya pemerintah dalam
melaksanakan politik luar negeri. Begitu pula Pasal 116 UU MD3 memberi mandat BKSAP dalam
hal terkait aktivitas internasional DPR baik bilateral, maupun multilateral. Keterlibatan DPR
dalam diplomasi luar negeri memang sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam
memperkuat posisi strategis di mata dunia dan juga memperkuat kepentingan nasional
Indonesia.
Dengan demikian, keterlibatan perlemen dalam diplomasi internasional tidak
dimaksudkan untuk mengambil alih peran pemerintah, tetapi justru membantu dan memperkuat
pemerintah. Misalnya pada isu yang sensitif antara Indonesia negara-negara sahabat, dimana
tidak mungkin disampaikan secara fulgar oleh Presiden, maka DPR bisa melakukan lobi
counterpart-nya di negara tersebut dengan gaya parlemen yang lebih lentur. Begitu juga terkait
isu-isu menyangkut nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, parlemen bisa memainkan
perannya untuk melakukan lobi di negara-negara tersebut.
Setidaknya ada banyak manfaat yang diperoleh dari diplomasi parlemen. Di antaranya
adalah memperkuat wawasan dan pengetahuan yang dibutuhkan parlemen dalam mengawasi
pelaksanaan politik luar negeri yang dilakukan pemerintah. Kemudian sebagai sarana aspirasi
beragam pandangan ketika perwakilan pemerintah tidak dapat menyampaikan kehendaknya
secara langsung karena terkait isu sensitif. Manfaat lainnya adalah memperkuat komunikasi
pribadi antar anggota parlemen dari berbagai negara guna memperkuat kesepahaman bersama
dan menjadi saluran alternatif yang bermanfaat untuk hubungan bilateral, multilateral antar
negara.
1.2 Dasar Pelaksanaan
Titik tekan fungsi DPR adalah legislasi karena hal ini akan menentukan nasib masyarakat
dan bangsa ke depan. Sehingga DPR punya kewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Namun demikian, peran DPR tidak sekadar menyerap, menghimpun, menampung dan
menindaklanjuti aspirasi rakyat untuk kemudian diartikulasikan dalam sebuah kebijakan
dan/atau rumusan regulasi dalam bentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3,
6 | P a g e
tetapi juga menjadi lembaga penting dalam menentukan masa depan bangsa dan nasib rakyat
Indonesia.
Di tengah situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang masih mengalami stagnasi
pertumbuhan ekonomi, degradasi moral, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan,
tingginya tingkat ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, lemahnya penegakan hukum,
hilangnya trust di kalangan masyarakat, tingginya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, masih
banyaknya konflik antar masyarakat, ancaman radikalisme dan terorisme, ancaman narkoba dan
obat-obatan terlarang, DPR RI diharapkan mampu menjadi lembaga yang dapat memainkan
peran dan fungsinya dengan baik dan profesional. Dalam konteks fungsi legislasi misalnya, DPR
RI diharapkan mampu membuat undang-undang yang baik, yakni undang-undang yang benar-
benar berpihak pada kehendak rakyat bukan berpihak pada kepentingan sekelompok orang atau
golongan tertentu.
Oleh karena itu, anggota DPR RI selalu dituntut untuk responsif dan peka terhadap
berbagai problem yang terjadi di negara tercinta ini. Responsif tidak hanya mengawasi kinerja
pemerintah sebagai lembaga eksekutif sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang
MD3. Tetapi juga responsif dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di
negara ini. Sebagai lembaga legislatif, DPR dituntut untuk bekerja sama secara profesional dan
sinergis dengan pemerintah. Sehingga program-program yang dicanangkan oleh pemerintah
berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Sejalan dengan hal itu, masyarakat
juga menuntut anggota DPR RI untuk terus meningkatkan kinerjnya supaya produk-produk
hukum (legislasi) yang dibuat memberikan manfaat buat bangsa dan negara tercinta ini.
Dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 setelah direvisi dan ditetapkan dalam Rapat
Paripurna DPR RI tanggal 20 Juni 2016 ditegaskan bahwa untuk meningkatkan peran dan kinerja
lembaga perwakilan rakyat, setiap anggota DPR harus melaksanakan kegiatan dan aktivitas
penunjang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya dengan
melakukan kunjungan kerja, baik ke daerah pemilihan (Dapil) maupun kunjungan kerja ke luar
negeri. Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dilakukan
untuk menyerap aspirasi, transparansi, pelaksanaan fungsi dan pertanggungajawaban kerja DPR
kepada masyarakat di daerah pemilihan anggota masing-masing. Sebagai wujud pelaksanaan
peningkatan peran dan kinerja anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi utamanya dibutuhkan
perbandingan dengan negara lain.
7 | P a g e
Sejalan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja
anggota DPR RI adalah dengan terus-menerus belajar, meng-update diri, sekaligus meningkatkan
kapasitas SDM, skill dan pengetahuan personal masing-masing anggota. Dengan langkah
tersebut, maka dapat dipastikan bahwa DPR RI akan mudah dalam merumuskan produk-produk
legislasi dan juga kebijakan-kebijakan strategis dan konstuktif bagi kepentingan masyarakat,
bangsa dan negara.
Sebab, makin kuat dan tinggi kapasitas SDM anggota, makin kuat dan tinggi pula kualitas
produk legislasi dan kebijakan yang dibuat oleh DPR RI. Sebaliknya makin lemah kapasitas SDM
yang dimiliki anggota, makin lemah pula kualitas produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR.
Cara lain untuk meningkatkan kinerja anggota DPR adalah dengan melakukan kunjungan
kerja untuk belajar atau studi banding dari parlemen negara-negara lain di dunia. Selaku
pemegang kekuasaan undang-undang untuk memenuhi fungsi anggaran dan pengawasan, DPR
RI perlu mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai bagaimana undang-undang dibuat,
anggaran dirumuskan, dan pengawasan diterapkan di negara lain. Dalam konteks inilah
pentingnya anggota DPR RI melakukan studi banding untuk belajar dengan dan atau kepada
negara-negara lain di dunia yang berhasil dalam menjalankan tiga fungsinya. Dengan harapan
hasil dari studi banding itu nantinya dapat dijadikan contoh sekaligus diterapkan di Indonesia
ketika akan menggodok, merumuskan atau membuat undang-undang. Dengan demikian,
rumusan undang-undang yang nantinya akan dibuat tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan
masyarakat dan kemajuan bangsa.
DPR juga memiliki tugas menyebarluaskan program legislasi nasional dan rancangan
undang-undang. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR bertugas untuk
melakukan pengawasan terhadap pelasanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan yang
dijalankan oleh pemerintah selaku lembaga eksekutif, baik di dalam maupun di luar negeri,
termasuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, anggota DPR wajib memiliki pengetahuan yang
memadai mengenai posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara dalam
pencaturan politik dunia dan negara Indonesia sebagai komunitas internasional. Anggota DPR
juga wajib memiliki pengatahuan yang memadai mengenai politik luar negeri Indonesia, serta
memiliki kemampuan diplomasi yang memadai demi terciptanya hubungan internasional yang
harmonis tanpa mengesampingkan kepentingan nasional dan kedaulatan negara dalam
kerangkan NKRI.
8 | P a g e
Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri tidak saja dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja
dan pengetahuan anggota DPR, tetapi juga sekaligus sebagai salah satu langkah diplomasi yang
dapat dilakukan anggota DPR untuk mendukung tugas-tugas pemerintah untuk mempererat
hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Tugas diplomasi yang selama ini dilakukan
pemerintah melalui para diplomat di Kementerian Luar Negeri tentunya akan semakin mudah
dan produktif jika juga dilakukan atau dibantu oleh anggota DPR. Sehingga hubungan bilateral
dan multilateral antara Indonesia dengan negara-negara sahabat dan negara-negara lain di dunia
berjalan harmonis, terutama kerja sama dalam hal peningkatan di bidang perdagangan, investasi,
ekspor dan impor, serta politik luar negeri.
Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri ini diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan DPR RI
Nomor: 2/PIM/IV/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kunjungan Kerja Luar Negeri Anggota DPR
RI Dalam Rangka Pelaksanaan Peran Diplomasi. Kemudian Surat Tugas Nomor: 10/D/ST-
PD.LN/BKSAP-MINLUNA/2018 tertanggal 30 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Dra.
Damayanti, M.Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dewan untuk melaksanakan
perjalanan dinas Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri ke Republik Ceko.
Selain itu perjalanan Kunjungan Kerja Luar Negeri mengacu pada beberapa peraturan di
antaranya adalah: Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Kepres Nomor 38 Tahun 1980
tentang Uang Representasi Bagi Misi/Delegasi; PMK Nomor 164/PMK.05/2015 tentang
Perubahan Ketiga PMK Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perjalanan Dina Luar Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Negeri Tidak Tetap; PMK Nomor 33/PMK.02/2016
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
1.3 Maksud Dan Tujuan Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri
Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri ke Republik Kroasia ini adalah
sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan kapasitas anggota DPR RI dalam rangka
meningkatkan kinerja sehingga produk-produk legislasi yang digagas, dirancang, dibuat,
dan dihasilkan memiliki kualitas tinggi sehingga menjadi payung hukum yang baik serta
dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa.
b. Menyebarluaskan prioritas Program Legislasi Nasional dan rancangan undang-undang
kepada Warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri sekaligus menyerap aspirasi
9 | P a g e
mereka untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah melalui masing-masing
Komisi terkait supaya dirumuskan dan diaktualisasikan dalam kebijakan-kebijakan
strategis.
c. Membangun kerja sama bilateral antara dua negara, yaitu Indonesia dengan Republik
Kroasia, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, perdagangan, pendidikan,
pertanian, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, dan bidang-bidang penting lainnya.
d. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan
kebijakan Pemerintah oleh perwakilan Indonesia di negara Republik Kroasia, serta
melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
e. Menjalin komunikasi dengan stakeholders strategis di Republik Kroasia untuk
kepentingan nasional Indonesia, serta untuk mendapatkan masukan dan pandangan
bagi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kaitannya hubungan diplomasi
antara pemerintah Indonesia dengan pemerirtah Republik Kroasia.
1.4 Persiapan Kunjungan Kerja
Sebelum melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Republik Kroasia terlebih dahulu
dibuat rapat persiapan dengan anggota DPR RI yang akan ikut kunjungan, antara lain adalah:
a. Merumuskan maksud dan tujuan kunjungan, alasan dan dasar memilih Republik Kroasia
sebagai tujuan kunjungan, serta menentukan pihak-pihak mana saja yang akan ditemui
selama berada di Republik Kroasia.
b. Berkoordinasi dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (BKSAP DPR RI), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Republik Kroasia, untuk memperoleh
masukan dan informsi terkini tentang negara tujuan.
c. Melakukan koordinasi dan izin secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR
RI dan juga surat tugas dari Pimpinan DPR RI.
d. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Minluna DPR RI terkait dengan persiapan teknis
penganggaran, surat perjalanan dinas dan lain sebagainya.
1.5 Alasan Kunjungan Kerja ke Republik Kroasia
Pertimbangan yang menjadi dasar pemilihan Republik Kroasia sebagai negara tujuan dari
Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri ini adalah kedua negara (Indonesia-Kroasia) memiliki
10 | P a g e
hubungan bilateral yang baik sejak peresmian hubungan diplomatik tahun 1992. Pembukaan
hubungan diplomatik itu sekaligus ditandai dengan pengakuan Indonesia terhadap Republik
Kroasia setelah resmi menjadi negara mandiri sejak 25 Juni 1991.
Sebelumnya, Kroasia diketahui merupakan salah satu negara bagian dari Republik Federal
Sosialisis Yugoslavia. Yugoslavia didirikan sebagai negara federal yang terdiri dari enam republik,
yang mana dipisahkan berdasarkan latar belakang sejarah dan etnis, di
antaranya Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro serta Makedonia.
Akibat konflik antar etnis sejak 1989, maka Republik Yugoslavia akhirnya mengalami
kehancuran dan perpecahan. Pada tahun 1991, satu demi satu republik anggota federal
memproklamasikan kemerdekaan, kecuali Serbia dan Montengero, tetapi masalah status etnis
minoritas Serbia yang berada di luar Serbia tetap tidak terselesaikan.
Setelah beberapa peristiwa konflik antaretnis, Perang Yugoslavia pun meletus, pertama-
tama di Kroasia, yang kemudian merambat dan berdampak paling parah di Bosnia dan
Herzegovina. Perang Yugoslavia di Bosnia dan Herzegovina yang multi-etnis meninggalkan jejak
berupa krisis politik dan ekonomi yang berkepanjangan.
Hubungan diplomatik secara formal antara Republik Indonesia dan Republik Kroasia
diresmikan pada tanggal 2 September 1992. Hal ini ditandai dengan dibukanya dua kantor
perwakilan pemerintah di kedua negara. Yaitu, pembukaan Kantor Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) di Zagreb, Republik Kroasia pada tahun 2010 serta pembukaan Kedutaan Besar
Republik Kroasia di Jakarta, Indonesia, pada 2013.
Seperti diketahui, saat ini Duta Besar Kroasia untuk Indonesia adalah Y.M. Dražen
Margeta, yang ditugaskan sejak 19 November 2013. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Republik
Kroasia berkedudukan di Zagreb adalah Y.M. Sjachroedin Zainal Pagaralam yang resmi bertugas
sejak 31 Mei 2017.
Hubungan Diplomatik Republik Indonesia dan Republik Kroasia salah satu momentum
yang cukup strategis adalah untuk pertama kalinya Presiden Kroasia Stijepan Mesic berkunjung
ke Jakarta atas undangan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2002. Stijepan Mesic
merupakan negarawan senior yang masih sangat dikenal dan dihormati di Kroasia, maupun di
kawasan. Ia telah menjabat berbagai posisi penting, diantaranya sebagai Presiden Kroasia selama
2 periode (2000-2010), Perdana Menteri (tahun 1990), Sekjen Gerakan Non-blok (1991) –saat
menjabat sebagai Presiden terakhir Federasi Yugoslavia—, dan Ketua Parlemen Kroasia (1992-
1994).
11 | P a g e
Hingga tahun 2018 ini, belum ada lagi Presiden Kroasia yang berkunjung ke Indonesia.
Begitupun sebaliknya, Presiden RI juga belum pernah mengadakan kunjungan resmi kenegaraan
ke Republik Kroasia sampai saat ini.
Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Kroasia yang terjalin sejak
1992 hingga saat ini telah mengalami kemajuan secara signifikan dalam berbagai bidang. Mulai
dari hubungan ekonomi (perdagangan dan industry), budaya, pendidikan, pariwisata, hingga
kerjasama dialok antara-agama yang berlangsung sangat baik.
Kerja sama perdagangan yang telah terjalin antara perusahaan Indonesia dengan
perusahaan Kroasia, antara lain PT. Busana Apparel, PT. Prima Inreksa Industries dan PT. Sepatu
Mas Idaman dengan perusahaan Consule Kroasia, berupa produksi sepatu dan pakaian senilai 14
juta Euro, serta perusahaan Indonesia PT Indorama Synthetics dengan perusahaan Kroasia
Jacquard Zagreb dalam bidang garmen. Di bidang kesehatan, PT. Bio Farma dari Indonesia dan
Institut Imunologi Zavod dari Kroasia telah melakukan kerja sama di bidang penjualan serum yang
dikembangkan dari preparat jenis hewan kuda.
Indonesia dan Kroasia telah menyelenggarakan Joint Cooperation on Economic
and Technical Cooperation (SKB) Indonesia-Kroasia ke-2 di Jakarta pada tanggal 23 April
2013 back-to-back dengan Business Forum Indonesia-Kroasia pada tanggal 24 April 2013.
Pada SKB RI-Kroasia Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian
Luar Negeri RI. Delegasi Kroasia dipimpin oleh Mr. Denis Čajo, Head of the State Office for Trade
Policy RepublikKroasia. Sedangkan dalam Business Forum, delegasi Indonesia dipimpin oleh
KADIN Indonesia dan Delegasi Kroasia dipimpin oleh Kroasian Chamber of Commerce (CCE). Pada
kesempatan forum bisnis tersebut juga akan dibentuk Joint Business Council Indonesia-
Kroasia atas usulan KADIN Indonesia.
Dalam SKB tersebut, kedua pihak sepakat untuk mengoptimalisasi upaya-upaya promosi
dagang melalui partisipasi pada berbagai pameran dagang dan pengiriman trade mission;
mendorong pembentukan joint business council; menjajaki pembuatan MoU kerja sama ekspor
antara Trade Promotion Office (TPO); mendorong investor dari kedua negara untuk
menggunakan jasa perbankan untuk membiayai proyek investasi bersama. Kedua pihak juga
sepakat untuk memanfaatkan posisi strategis kedua negara di masing-masing kawasan untuk
peningkatan kerja sama perdagangan.
12 | P a g e
Pada tanggal 8-9 Maret 2013, George Marantika, Ketua Komite Bilateral RI-Kroasia,
KADIN, telah berkunjung ke Kroasia dalam rangka persiapan kegiatan Business Forum RI-Kroasia
yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 24 April 2013.
Ketua KADIN RI, Suryo Bambang Sulisto, bersama Ketua Komite Bilateral RI-Kroasia KADIN
Indonesia telah berkunjung ke Zagreb pada tanggal 22-24 Juni 2015. Pada kunjungan ini
ditandatangani MoU antara KADIN Indonesia dengan Kroasian Chamber ofEconomy,
dengan Kroasian Chamber of Trades and Crafts, dan dengan Kroasian Employers' Association.
Pada kunjungan tersebut juga telah dijajaki berbagai peluang kerja sama, antara lain:
a. Kemungkinan Kroasia sebagai pintu masuk produk Indonesia, termasuk pelabuhan Ploce
sebagai pintu masuk produk CPO Indonesia ke Eropa;
b. Kemungkinan investasi Indonesia di pelabuhan Rijeka;
c. Penjajakan suplai batubara Indonesia ke Kroasia, mengingat Kroasia sedang berencana
untuk membangun power plant tenaga batubara di Plomin;
d. Penjajakan kerja sama infrastruktur, seperti shipbuilding, sharing expertise khususnya di
bidang jalan tol, pelabuhan dan hydro power.
Perusahaan Kroasia, INSig2 menjajaki kerja sama dibidang digital forensic dengan
Indonesia. Pada kunjungan ke Indonesia bulan April 2015, perusahaan tersebut telah bertemu
dengan Kemendagri, Interpol dan KPK. Pada tanggal 21 – 25 Februari 2017 perusahaan Kroasia
IN2 (perusahaan software terbesar di Kroasia) dan INSig2 (perusahaan digital forensics dan cyber
crime) kembali melakukan kunjungan ke Indonesia.
Kedatangan perusahaan IT Kroasia ke Indonesia kali ini dengan agenda utama untuk
menawarkan jasa teknologi IT untuk sistem keamanan perusahaan, dan meminta dapat
dihubungkan dengan perusahaan dan K/L terkait. Perusahaan INSig2 pernah mendapatkan
tender dari NATO untuk mengembangkan sistem keamanan digital pada tahun 2013. Jasa yang
ditawarkan antara lain Integrated Security, Technical Protection, Active Analysis for Total Control,
Integrated System, System Segments, IT Security, dan Maintenance.
Perusahaan Indonesia (melalui Apotek K-24) telah menjajaki kerja sama di bidang obat-
obatan herbal, obat regeneratif, coklat sehat dan bahan-bahan baku (feedstock) untuk
pengolahan bio-fuel dengan beberapa perusahaan obatan-obatan Kroasia, pada Mei 2015.
Beberapa komitmen yang muncul dari penjajakan ini, antara lain komitmen untuk mengimpor
ekstrak kulik manggis dan ramuan kebugaran wanita oleh perusahaan MI. D.o.o. Perusahaan ini
juga menyampaikan minatnya untuk mengimpor gula aren.
13 | P a g e
Sebagai tindak lanjut partisipasi pada TEI 2014, salah satu perusahaan Kroasia telah
menjajaki untuk mengimpor hydro power dari salah satu produsen di Bandung. Namun, hal ini
juga belum terealisasi dengan baik.
Perusahaan FAMI Grup yang bergerak di bidang makanan olahan dan minuman juga
sedang mempelajari dan mempersiapkan strategi untuk kerja sama bisnis di Indonesia. Dalam
kaitan itu, perusahaan Kutjevo, salah satu perusahaan wine terbesar di Kroasia berencana untuk
bekerja sama dengan PT. Hatten Wines dengan mengirimkan produk jus anggur yang akan diolah
menjadi wine di Bali. Pihak Kutjevo juga telah mendaftarkan keinginannya kepada BNP2TKI untuk
dapat mendatangkan TKI ke Kroasia sebanyak 150 orang (tahap awal) guna dipekerjakan di
perkebunan anggur.
Untuk meningkatkan pasar produk kopi di Kroasia dan sekitarnya, KBRI Zagreb bekerja
sama dengan Tanamera menyelenggarakan promosi kopi bertema “Indonesian Specialty Coffee:
From Crop to Cup", pada 8-10 Juni 2016 menghadirkan roaster, pengusaha kafe,dan importir kopi
di Kroasia. Meskipun jumlah penduduk Kroasia relatif kecil, namun memiliki budaya minum kopi
yang terus tinggi. Pada tahun 2014, menurut Euromonitor rata-rata warga Kroasia meminum kopi
sekitar 3,8 kg/tahun dan diperkirakan akan terus meningkat.
Dari segi ekonomi, Indonesia dapat memanfaatkan posisi strategis Kroasia yang
dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan laut dan infrastruktur yang modern serta koneksi yang baik
ke negara-negara anggota Uni Eropa di wilayah Eropa Barat dan Tengah sebagai pintu masuk
alternatif dan juga hub pemasaran produk-produk Indonesia ke negara Uni Eropa. Di samping itu,
Kroasia memiliki koneksi jalan bebas hambatan yang baik ke wilayah Eropa Barat dan Tengah.
Kroasia menawarkan pelabuhan–pelabuhannya seperti: Ploce, Rijeka dan Zadar untuk
pemasaran produk ekspor Indonesia ke negara-negara Eropa karena waktu perjalanan yang lebih
singkat dibandingkan melalui pelabuhan negara Eropa lainnya.
1.6 Agenda Pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Republik Kroasia
Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri ke Republik Kroasia dilaksanakan pada tanggal 26
Juli s/d 1 Agustus 2018. Selama berada di Zagreb, Ibu Kota Republik Kroasia diadakan beberapa
pertemuan, di antaranya adalah:
a. Pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia dan Staf KBRI di Zagreb, Rep. Kroasia
b. Pertemuan dengan pelaku Industri Pertahanan di Zagreb, Republik Kroasia.
c. Pertemuan dengan pelaku Industri Teknologi Informasi di Zagreb, Republik Kroasia
14 | P a g e
d. Pertemuan dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Kroasia dan masyarakat Indonesia
(WNI) di Zagreb, Republik Ceko.
Pertemuan dengan Duta Besar dan staf Kedutaan Besar Republik Indonessia (KBRI) untuk
Republik Kroasia serta pertemuan dengan pelaku industri pertahanan Republik Kroasia dilakukan
secara formal dengan standar protokoler yang berlaku. Sedangkan pertemuan dengan
perwakilan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dan masyarakat Indonesia di Republik Kroasia
dilakukan secara informal. Meski demikian, tidak mengurangi keseriusan rombongan anggota
DPR RI untuk berdialog dan berdiskusi serta menyerap dan menampung berbagai informasi serta
aspirasi yang mereka (PPI dan masyarakat) sampaikan.
15 | P a g e
BAB II
PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA
2.1 Gambaran Umum Republik Kroasia
Republik Kroasia adalah negara berbentuk bulan sabit di Eropa berbatasan dengan Laut
Tengah di sebelah selatan, Eropa Tengah di utara dan Balkan di tenggara. Ibu kotanya
adalah Zagreb. Dalam sejarahnya, negara ini merupakan bagian dari Republik Sosialis
Federal Yugoslavia. Negara ini melepaskan diri dan memperoleh kemerdekaan pada 1991 .
Kroasia adalah anggota dari PBB, yang Organisasi untuk Keamanan dan Co-operasi di
Eropa, di Dewan Eropa dan merupakannon-anggota tetap dari Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk istilah 2008-2009. Negara ini juga calon untuk keanggotaan dari Uni
Eropa dan calon anggota NATO. Kroasia diharapkan resmi bergabung NATO pada April
2009, sehingga kedua Republik Sosialis Federal Yugoslavia bangsa untuk bergabung dengan
aliansi militer berikut Slovenia. Selain itu, Kroasia juga merupakan anggota dari Uni untuk
Mediterania setelah didirikan pada 2008.
Di daerah yang kini telah dikenal dengan Kroasia sejak periode pra-sejah ini diketahui
telah dihuni sejak zaman Batu. Fosil Neandertal yang berasal dari zaman Paleolitik Pertengahan,
telah ditemukan di bagian utara Kroasia, dengan situs yang terkenal dan terbaik di Krapina. Sisa-
sisa beberapa budaya Neolitik dan Kalkolitik telah ditemukan di seluruh negeri. Proporsi terbesar
16 | P a g e
dari situs ini adalah di lembah sungai Kroasia bagian utara, dan budaya yang paling signifikan
terlihat adalah Starčevo, Vučedol dan Hvar. Peradaban Logam meninggalkan jejak dari
peradaban awal budaya Halstatt (awal Illyrians) dan La Tène budaya (Celt).
Banyak kedua daerah itu dihuni oleh Liburnians dan Illyrians, dan koloni Yunani didirikan
di pulau Vis (oleh Dionysius I dari Syracuse) dan Hvar. Kroasia dulunya merupakan bagian
dari Kekaisaran Romawi. Bahkan, Kaisar Romawi Diocletian membangun istana megah
di Split akhir abad ke-5. Kroasia lahir akibat invasi besar-besaran di Kota Roma, yang
menyebabkan ribuan warganya melarikan diri ke kota-kota pesisir dan pulau-pulau sekitarnya
yang lebih aman dan strategis. Kota Dubrovnik yang merupakan bagian pesisir Kroasia menjadi
cikal bakal berdirinya Kroasia oleh orang-orang yang menyelamatkan diri dari Kota Roma.
Kroasia adalah sebuah negara di Eropa bagian tenggara. Negara ini berbatasan
dengan Bosnia-Herzegovinadi selatan dan timur, Laut Adriatik di sebelah barat, Slovenia dan
Hungaria di utara, Serbia di timur laut, dan Montenegro di tenggara.
Zagreb adalah ibukota dan kota terbesar Kroasia sekaligus pusat kehidupan budaya dan
politik di negara itu. Kota-kota penting lainnya di Kroasia adalah Dubrovnik, Osijek, Rijeka, dan
Split. Mengenai penduduk Kroasia.
Pada tahun 1918, Kroasia menjadi bagian dari Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia, yang
kemudian berganti nama menjadi Yugoslavia. Pada tahun 1946, Yugoslavia menjadi negara
federal yang terdiri atas enam republik, salah satunya adalah Kroasia.
Dari tahun 1945 sampai 1990, kaum Komunis melakukan monopoli kekuasaan di seluruh
Yugoslavia. Pada tahun 1960, beberapa orang Kroasia mulai menyerukan kemerdekaan bagi
Kroasia. Tuntutan itu semakin meluas pada tahun 1980-an,. Pada tahun 1990, Kroasia akhirnya
mengadakan pemilihan umum multipartai pertama, dan kelompok non-komunis memenangkan
mayoritas kursi di legislatif.
Pada tahun 1991, Kroasia mendeklarasikan kemerdekaannya. Kroasia telah diakui secara
internasional pada 15 Januari 1992, oleh Uni Eropa dan PBB, di saat ketika ia tidak memiliki
kedaulatan penuh dari 1/3 wilayah-nya.
Perang kemudian pecah di Kroasia antara Kroasia dan Serbia. Sebuah gencatan senjata
pada awal tahun 1992 mengakhiri sebagian besar pertempuran. Namun, beberapa pertempuran
terus berlanjut. Pada akhir tahun 1995, pemerintah Kroasia dan para pemimpin Serbia di Kroasia
membuat kesepakatan untuk mengakhiri perang.
17 | P a g e
Kroasia mengadopsi konstitusi demokratis pertama pada bulan Desember 1990 ketika
negara itu masih menjadi republik bagian dari Yugoslavia. Konstitusi Kroasia telah mengalami
beberapa kali perubahan sejak saat itu. Konstitusi ini menjamin kebebasan berbicara, berkumpul,
pers, dan agama. Konstitusi juga menjanjikan hak untuk membentuk partai politik dan menjamin
hak kelompok minoritas untuk mendapatkan kemerdekaan kultural.
Para pemilih memilih presiden untuk masa jabatan lima tahun. Sebuah parlemen satu
majelis membuat hukum-hukum negara. Rakyat memilih anggota parlemen untuk masa jabatan
empat tahun. Seorang perdana menteri mengepalai parlemen. Mahkamah Agung adalah
pengadilan tertinggi Kroasia. Kroasia juga memiliki mahkamah konstitusi. Sebuah komite khusus
yang dipilih oleh parlemen menunjuk anggota dari kedua pengadilan untuk masa jabatan delapan
tahun.
Nama resmi : Republika Hrvatska (Republik Kroasia)
Ibu kota : Zagreb
Bahasa Resmi : Bahasa Kroasia
Area : 56.594 km2. Jarak terjauh, utara-selatan, 465 km; timur-barat, 465 km.
Elevasi : Tertinggi – Mount Dinara, 1.831 m di atas permukaan laut.
Populasi : Perkiraan 4.385.000; kepadatan, 77 per km2; distribusi, 58% di perkotaan, 42% di pedesaan.
Produk Utama: : Pertanian dan peternakan – apel, sapi, jagung, anggur, babi, kentang, unggas, kedelai, gula bit, gandum. Manufaktur – bahan kimia, produk makanan, produk minyak bumi, kapal, baja. Pertambangan – tanah liat, gas alam, minyak bumi.
Lagu Kebangsaan : Lijepa nasa domovino.
Mata Uang : Kuna
Pemerintahan : Demokrasi Presidensial/Parlementer.
Kepala Negara : Presiden Y.M. Kolinda Grabar-Kitarović (2015)
Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri Y.M. Andrej Plenković (Oktober 2016)
Menteri Luar Negeri : Y.M. Marija Pejčinović Burić (Juni 2017)
Parlemen Kroasia : Sabor, Unikameral, terdiri dari 151 anggota yang dipilih langsung setiap 4 tahun sekali (masa transisi)
Partai yang Memerintah : Social Democratic Party (SDP)
PDB (current price) : USD 48,73 milyar (World Bank, 2016)
PDB (current price) perkapita : USD 12,091 (World Bank, 2016)
Cadangan Devisa : USD 14,96 milyar (World Bank, 2015)
Pertumbuhan Ekonomi : 2,9 % (World Bank, 2016)
Komoditas Ekspor Utama : Peralatan transportasi, mesin, tekstil, bahan kimia, bahan makanan, bahan bakar, obat-obatan/farmasi, kayu, besi dan baja.
Komoditas Impor Utama : Mesin, peralatan transportasi dan listrik, bahan kimia, minyak dan pelumas, bahan makanan, mesin dan alatlistrik, kendaraan, dan obat-obatan farmasi.
18 | P a g e
Keikutsertaan dalam Organisasi Internasional
:
CE, CEI, EAPC, EBRD, ECE, FAO, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Inmarsat, Intelsat, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, ITUC, NATO, NAM (observer), OAS (observer), OPCW, OSCE, PCA, PFP, SECI, UN, UNAMSIL, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMEE, UNMOGIP, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, World Tourism Organization, World Trade Organization.
2.2 Kondisi Astronomis & Geografis Kroasia
Astronomis Kroasia terletak dititik koordinat 13° dan 20° BT – 42° dan 47° LU. Kroasia
terletak antara Eropa Selatan dan Eropa Timur. Jika diamati dengan seksama, maka posisi
Kroasia menyerupai sebuah bulan sabit atau ladam, berdekatan dengan negara
tetangga Serbia, Bosnia-Herzegovina dan Montenegro. Kroasia juga terletak di sebelah
utara Slovenia dan Hungaria. Berseberangan dengan Italia yang dipisahkan oleh Laut Adriatik.
Letak geografis Kroasia berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah selatan, Eropa bagian
tengah di sebelah utara, dan Balkan di bagian tenggara.
Seperti diketahui, bahwa iklim di Kroasia memiliki iklim campuran. Di sebelah utara dan
timur adalah kontinental, Mediterania di sepanjang pantai dan semi-tinggi dan tinggi iklim di
selatan pusat-daerah. Istra memiliki sedang iklim, sementara Palagruža kepulauan adalah rumah
ke subtropis iklim. Kroasia terletak di zona iklim śródziemnomorksiego di pantai dan sedang di
pedalaman negara tersebut.
Jarang terjadi di pantai sepanjang hari dengan suhu negatif. Di Dubrovnik dari
pertengahan Juni sampai pertengahan September, matahari bersinar selama 10 jam sehari.
Jumlah curah hujan tahunan berkisar:
- 700-1300 mm di pantai, terutama di musim dingin.
- 1000-1500 mm di pedalaman.
- 3000 mm di daerah pegunungan seperti di Biokovo, Velebit
19 | P a g e
Bentang alam lepas pantai Kroasia terdiri dari lebih dari seribu satu pulau dalam berbagai
ukuran. Pulau terbesar di Kroasia adalah Cres dan Krk yang terletak di Laut Adriatik.
Danau Danube, sungai lama kedua Eropa, berjalan melalui kota Vukovar. Dinara, singkatan yang
terkenal dari Dinaric Alps, adalah puncak tertinggi di Kroasia, dengan mempunyai tinggi 1831
meter di atas permukaan laut.
Tempat-tempat wisata terkenal di Kroasia antara lain di Pulau Mljet, Teluk Lučice terletak
di dekat Milna, Brač. Danau Plitvice, merupakan salah satu UNESCO World Heritage Site,
Istana Trakošćan serta kota tua Dubrovnik, yang merupakan warisan budaya. Terdapat 49 pits
lebih dari 250 m di Kroasia, 14 di antaranya adalah lebih dari 500 m dan tiga lebih dari 1000m
(Goa sistem Lukina jama-Trojama, Slovacka dan jama Gua sistem Velebita). The deepest pits
Kroasia sebagian besar ditemukan di dua daerah - Gunung Velebit dan Gunung Biokovo.
Bangsa Kroasia (bahasa Kroasia: Hrvati) adalah suku bangsa yang tinggal di Kroasia, Bosnia
dan Herzegovina, dan wilayah sekitarnya. Terdapat sekitar 9 juta penduduk berkebangsaan
Kroasia di seluruh dunia. Karena alasan politik, sosial dan ekonomi, banyak bangsa Kroasia yang
bermigrasi ke seluruh dunia.
Mereka pindah ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Chili, Argentina, Jerman,
Austria, Australia, Kanada, Serbia, Selandia Baru dan Afrika Selatan. Budaya bangsa Kroasia
sendiri dipengaruhi oleh baik budaya Barat maupun Timur.
Populasi Republik Kroasia berjumlah 4,22 juta jiwa (data World Bank 2016). Yang terdiri
dari 90,45% etnis Kroasia; 4,36% etnis Serbia; 0,73% etnis Bosnia, lain-lain 4,45%. Sementara itu,
penduduk Kroasia juga dikenal taat beragama. Berdasarkan populasi penduduk, penganut agama
Katholik Roma 87,8% yang merupakan mayoritas, kemudian penganut Ortodoks sebesar 4,4%;
serta agama Islam mencapai 1,5%. Tidak beragama atau dikenal dengan sebutan Atheis sebesar
3,8% dan pemeluk agama lainnya sekitar 2,9%.
2.3 Hubungan Bilateral Republik Indonesia – Republik Kroasia
Hubungan diplomatik secara formal antara Republik Indonesia dan Republik Kroasia
diresmikan pada tanggal 2 September 1992. Hal ini ditandai dengan dibukanya dua kantor
perwakilan pemerintah di kedua negara. Yaitu, pembukaan Kantor Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) di Zagreb, Republik Kroasia pada tahun 2010 serta pembukaan Kedutaan Besar
Republik Kroasia di Jakarta, Indonesia, pada 2013.
Seperti diketahui, saat ini Duta Besar Kroasia untuk Indonesia adalah Y.M. Dražen
Margeta, yang ditugaskan sejak 19 November 2013. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Republik
20 | P a g e
Kroasia berkedudukan di Zagreb adalah Y.M. Sjachroedin Zainal Pagaralam yang resmi bertugas
sejak 31 Mei 2017. Hubungan Diplomatik Republik Indonesia dan Republik Kroasia salah satu
momentum yang cukup strategis adalah untuk pertama kalinya Presiden Kroasia Stijepan Mesic
berkunjung ke Jakarta atas undangan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2002.
Stijepan Mesic merupakan negarawan senior yang masih sangat dikenal dan dihormati di Kroasia,
maupun di kawasan. Ia telah menjabat berbagai posisi penting, diantaranya sebagai Presiden
Kroasia selama 2 periode (2000-2010), Perdana Menteri (tahun 1990), Sekjen Gerakan Non-blok
(1991) –saat menjabat sebagai Presiden terakhir Federasi Yugoslavia—, dan Ketua Parlemen
Kroasia (1992-1994).
Hingga tahun 2018 ini, belum ada lagi Presiden Kroasia yang berkunjung ke Indonesia.
Begitupun sebaliknya, Presiden RI juga belum pernah mengadakan kunjungan resmi kenegaraan
ke Republik Kroasia sampai saat ini.
Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Kroasia yang terjalin sejak
1992 hingga saat ini telah mengalami kemajuan secara signifikan dalam berbagai bidang. Mulai
dari hubungan ekonomi (perdagangan dan industry), budaya, pendidikan, pariwisata, hingga
kerjasama dialok antara-agama yang berlangsung sangat baik.
a. Kerjasama Bidang Ekonomi Perdagangan RI-Kroasia
Indonesia dan Kroasia memiliki instrumen hubungan kerja sama bidang ekonomi dan
perdagangan yaitu:
(1) Persetujuan Kerja Sama Ekonomi dan Teknik, 1997
(2) MoU Pembentukan Komisi Bersama Kerja Sama Ekonomi dan Teknik, 1998
(3) Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal (P4M), 2002
(4) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, 2002.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari 2012 hingga 2016, Indonesia selalu
menikmati surplus. Pada tahun 2016, total perdagangan mengalami peningkatan yaitu USD 62,88
juta dari USD 46,01 juta pada tahun 2015. Pada periode Januari-Mei 2017, total perdagangan
bilateral naik sebesar 33,41% dari periode yang sama tahun 2016 yaitu dari USD 21,37 juta
menjadi USD 28,52 juta.
21 | P a g e
Neraca Perdagangan RI – Kroasia
Periode 2012 s/d 2017
Perdagangan Republik Kroasia dengan Negara ASEAN Tahun 2016 (dalam USD)
22 | P a g e
Kerja sama perdagangan yang telah terjalin antara perusahaan Indonesia dengan
perusahaan Kroasia, antara lain PT. Busana Apparel, PT. Prima Inreksa Industries dan PT. Sepatu
Mas Idaman dengan perusahaan Consule Kroasia, berupa produksi sepatu dan pakaian senilai 14
juta Euro, serta perusahaan Indonesia PT Indorama Synthetics dengan perusahaan Kroasia
Jacquard Zagreb dalam bidang garmen. Di bidang kesehatan, PT. Bio Farma dari Indonesia dan
Institut Imunologi Zavod dari Kroasia telah melakukan kerja sama di bidang penjualan serum yang
dikembangkan dari preparat jenis hewan kuda.
Indonesia dan Kroasia telah menyelenggarakan Joint Cooperation on Economic
and Technical Cooperation (SKB) Indonesia-Kroasia ke-2 di Jakarta pada tanggal 23 April
2013 back-to-back dengan Business Forum Indonesia-Kroasia pada tanggal 24 April 2013.
Pada SKB RI-Kroasia Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian
Luar Negeri RI. Delegasi Kroasia dipimpin oleh Mr. Denis Čajo, Head of the State Office for Trade
Policy RepublikKroasia. Sedangkan dalam Business Forum, delegasi Indonesia dipimpin oleh
KADIN Indonesia dan Delegasi Kroasia dipimpin oleh Kroasian Chamber of Commerce (CCE). Pada
kesempatan forum bisnis tersebut juga akan dibentuk Joint Business Council Indonesia-
Kroasia atas usulan KADIN Indonesia.
Dalam SKB tersebut, kedua pihak sepakat untuk mengoptimalisasi upaya-upaya promosi
dagang melalui partisipasi pada berbagai pameran dagang dan pengiriman trade mission;
mendorong pembentukan joint business council; menjajaki pembuatan MoU kerja sama ekspor
antara Trade Promotion Office (TPO); mendorong investor dari kedua negara untuk
menggunakan jasa perbankan untuk membiayai proyek investasi bersama. Kedua pihak juga
sepakat untuk memanfaatkan posisi strategis kedua negara di masing-masing kawasan untuk
peningkatan kerja sama perdagangan.
Pada tanggal 8-9 Maret 2013, George Marantika, Ketua Komite Bilateral RI-Kroasia,
KADIN, telah berkunjung ke Kroasia dalam rangka persiapan kegiatan Business Forum RI-Kroasia
yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 24 April 2013.
Ketua KADIN RI, Suryo Bambang Sulisto, bersama Ketua Komite Bilateral RI-Kroasia KADIN
Indonesia telah berkunjung ke Zagreb pada tanggal 22-24 Juni 2015. Pada kunjungan ini
ditandatangani MoU antara KADIN Indonesia dengan Kroasian Chamber ofEconomy,
23 | P a g e
dengan Kroasian Chamber of Trades and Crafts, dan dengan Kroasian Employers' Association.
Pada kunjungan tersebut juga telah dijajaki berbagai peluang kerja sama, antara lain:
a. Kemungkinan Kroasia sebagai pintu masuk produk Indonesia, termasuk pelabuhan
Ploce sebagai pintu masuk produk CPO Indonesia ke Eropa;
b. Kemungkinan investasi Indonesia di pelabuhan Rijeka;
c. Penjajakan suplai batubara Indonesia ke Kroasia, mengingat Kroasia sedang
berencana untuk membangun power plant tenaga batubara di Plomin;
d. Penjajakan kerja sama infrastruktur, seperti shipbuilding, sharing expertise khususnya
di bidang jalan tol, pelabuhan dan hydro power.
Perusahaan Kroasia, INSig2 menjajaki kerja sama dibidang digital forensic dengan
Indonesia. Pada kunjungan ke Indonesia bulan April 2015, perusahaan tersebut telah bertemu
dengan Kemendagri, Interpol dan KPK. Pada tanggal 21 – 25 Februari 2017 perusahaan Kroasia
IN2 (perusahaan software terbesar di Kroasia) dan INSig2 (perusahaan digital forensics dan cyber
crime) kembali melakukan kunjungan ke Indonesia.
Kedatangan perusahaan IT Kroasia ke Indonesia kali ini dengan agenda utama untuk
menawarkan jasa teknologi IT untuk sistem keamanan perusahaan, dan meminta dapat
dihubungkan dengan perusahaan dan K/L terkait. Perusahaan INSig2 pernah mendapatkan
tender dari NATO untuk mengembangkan sistem keamanan digital pada tahun 2013. Jasa yang
ditawarkan antara lain Integrated Security, Technical Protection, Active Analysis for Total Control,
Integrated System, System Segments, IT Security, dan Maintenance.
Perusahaan Indonesia (melalui Apotek K-24) telah menjajaki kerja sama di bidang obat-
obatan herbal, obat regeneratif, coklat sehat dan bahan-bahan baku (feedstock) untuk
pengolahan bio-fuel dengan beberapa perusahaan obatan-obatan Kroasia, pada Mei 2015.
Beberapa komitmen yang muncul dari penjajakan ini, antara lain komitmen untuk mengimpor
ekstrak kulit manggis dan ramuan kebugaran wanita oleh perusahaan MI. D.o.o. Perusahaan ini
juga menyampaikan minatnya untuk mengimpor gula aren.
Sebagai tindak lanjut partisipasi pada TEI 2014, salah satu perusahaan Kroasia telah
menjajaki untuk mengimpor hydro power dari salah satu produsen di Bandung. Namun, hal ini
juga belum terealisasi dengan baik.
Perusahaan FAMI Grup yang bergerak di bidang makanan olahan dan minuman juga
sedang mempelajari dan mempersiapkan strategi untuk kerja sama bisnis di Indonesia. Dalam
kaitan itu, perusahaan Kutjevo, salah satu perusahaan wine terbesar di Kroasia berencana untuk
24 | P a g e
bekerja sama dengan PT. Hatten Wines dengan mengirimkan produk jus anggur yang akan diolah
menjadi wine di Bali. Pihak Kutjevo juga telah mendaftarkan keinginannya kepada BNP2TKI untuk
dapat mendatangkan TKI ke Kroasia sebanyak 150 orang (tahap awal) guna dipekerjakan di
perkebunan anggur.
Untuk meningkatkan pasar produk kopi di Kroasia dan sekitarnya, KBRI Zagreb bekerja
sama dengan Tanamera menyelenggarakan promosi kopi bertema “Indonesian Specialty Coffee:
From Crop to Cup", pada 8-10 Juni 2016 menghadirkan roaster, pengusaha kafe,dan importir kopi
di Kroasia. Meskipun jumlah penduduk Kroasia relatif kecil, namun memiliki budaya minum kopi
yang terus tinggi. Pada tahun 2014, menurut Euromonitor rata-rata warga Kroasia meminum kopi
sekitar 3,8kg/tahun dan diperkirakan akan terus meningkat.
Dari segi ekonomi, Indonesia dapat memanfaatkan posisi strategis Kroasia yang
dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan laut dan infrastruktur yang modern serta koneksi yang baik
ke negara-negara anggota Uni Eropa di wilayah Eropa Barat dan Tengah sebagai pintu masuk
alternatif dan juga hub pemasaran produk-produk Indonesia ke negara Uni Eropa. Di samping itu,
Kroasia memiliki koneksi jalan bebas hambatan yang baik ke wilayah Eropa Barat dan Tengah.
Kroasia menawarkan pelabuhan–pelabuhannya seperti:
Ploce, Rijeka dan Zadar untuk pemasaran produk ekspor Indonesia ke negara-negara Eropa
karena waktu perjalanan yang lebih singkat dibandingkan melalui pelabuhan negara Eropa
lainnya.
b. Kerjasama Sister City
Untuk menjajaki peluang kerja sama sister-city atau kota kembar antara Yogyakarta dan
kota Zagreb, Walikota Yogyakarta Hariyadi Suyuti di dampingi oleh Direktur Bank DIY, Direktur
Eksekutif Badan Promosi Pariwisata DIY serta Kepala Bagian Kerjasama Ekonomi Kota Yogyakarta,
telah berkunjung ke Zagreb pada tanggal 2-3 Juni 2013.
Selama kunjungan tersebut, telah dilakukan pertemuan dan diskusi yang cukup hangat
dengan sebuah perusahaan energi baru terbarukan yaitu Energospektar d.o.o yang tertarik
untuk mengimpor minyak Jarak dari Indonesia. Sedangkan dalam pertemuan dengan Walikota
Kalnik, Mr. Mladen Keser, telah dibahas peluang Kerja sama di bidang kesehatan, dengan
mendatangkan tenaga dokter dari Yogyakarta ke daerah Kalnik dan kerja sama dalam teknologi
pengolahan anggur dari buah salak dan pengolahan coklat serta pengolahan susu menjadi keju.
25 | P a g e
Pada tanggal 8 September 2014, KBRI Zagreb telah memfasilitasi kunjungan delegasi
Walikota Semarang didampingi Ketua KADINDA Semarang, untuk melakukan pertemuan
dengan Split-Dalmatian County Chamber of Economy (SDC-CE) guna menjajaki peluang
kerjasama ekonomi dan investasi kedua kota yakni Semarang dan Split.
c. Kerjasama Dialog Lintas Agama
Pada tanggal 12 – 16 April 2014, telah diselenggarakan pertemuan Dialog Lintas Agama
yang pertama di Zagreb, Kroasia. Dalam kesempatan tersebut, Delegasi RI yang dipimpin oleh
Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA dengan membawa berbagai
unsur seperti tokoh agama dan pendidikan, di antaranya yaitu Pastur Agus Ulahayanan, Prof Dr.
Faisal Ismail dan Prof. Dr. Azyumardi Azra, juga telah melakukan serangkaian pertemuan dengan
berbagai pemimpin dan komunitas agama, unsur pemerintah di Kroasia, seperti Presiden, Wakil
Menteri dan Walikota dan anggota Parlemen.
d. Kerjasama Bidang Pariwisata
KBRI Zagreb telah berpartisipasi pada pameran Place2Go, pada 17-19 Maret 2017.
Pameran tersebut diikuti oleh 11 tour operator dari Indonesia dan dari negara sekitar yang
menjadi mitra KBRI Zagreb.
e. Kerjasama Bidang Budaya
Pada tanggal 3-7 Juni 2017 KBRI Zagreb bekerja sama dengan Pusat Pengembangan
Film Indonesia (Pusbang Film), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
telah menyelenggarakan Indonesian Movie Week (IMW) yang berlangsung di Zagreb (3-4 Juni)
dan Split (5-7 Juni).
Pekan film tersebut menayangkan 4 film Indonesia yatu; Gending Sriwijaya, Kisah 3 Titik,
Sunya, dan Labuan Hat. Kegiatan yang baru pertama kalinya dilaksanakan ini merupakan bagian
untuk memperingati 25 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia-Kroasia.
Delegasi IMW yang hadir di Kroasia terdiri atas sejumlah produser, artis, jurnalis, tokoh
masyarakat, dan perwakilan dari Pusbang Film. Kegiatan tersebut mendapatkan sambutan yang
hangat dari warga Kroasia baik yang di Zagreb maupun di Split. Selain pemutaran film Delegasi
juga telah melakukan forum diskusi dengan pelaku industri perfilman di Kroasia guna menjajaki
kemungkinan kerja sama di bidang perfilman.
26 | P a g e
2.4 Republik Kroasia Resmi Menjadi Anggota Uni Eropa
Republik Kroasia secara resmi menjadi anggota baru Uni Eropa (UE) mulai Senin 1 Juli
2013. Dengan masuknya Kroasia maka UE kini beranggota 28 negara dan jumlah penduduk UE
naik menjadi 507 juta jiwa setelah mendapat tambahan 4,3 juta penduduk negara Balkan yang
terletak di dekat Laut Adriatik itu. Untuk menandai peristiwa tersebut, berbagai perayaan digelar
di Kroasia dan di Eropa bahkan di perwakilan EU di seluruh dunia.
Di Jakarta misalnya, bergabungnya Kroasia dengan UE juga dirayakan dengan pertukaran
bendera antara Duta Besar Kroasia dan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia. Bendera Kroasia
dikibarkan di delegasi UE berdampingan dengan bendera 27 negara anggota UE lainnya. Bendera
UE akan dikibarkan di Kedutaan Besar Kroasia bersama bendera Kroasia.
Tanggal 1 Juli 2013 membawa babak baru dalam sejarah Kroasia. Ini merupakan momen
bersejarah bagi negara dan masyarakat Kroasia yang merupakan cita-cita dan aspirasi jangka
panjang mereka untuk menjadi anggota Uni Eropa. Keanggotaan Kroasia tersebut merupakan
keberhasilan kebijakan perluasan UE.
Bergabungnya Kroasia akan memperkuat Eropa dalam menghadapi tantangan global.
Perluasan UE membawa manfaat bagi negara-negara anggota bukan hanya karena menjadikan
UE pemain yang lebih besar di kancah dunia, tetapi juga karena memberikan kontribusi terhadap
perdamaian, keamanan, dan kemakmuran jangka panjang di seluruh benua Eropa. Ini merupakan
proses yang sama-sama menguntungkan baik bagi Kroasia maupun bagi negara-negara anggota
lainnya.
Kroasia mengajukan permohonan menjadi anggota UE tahun 2003, dan memulai
perundingan resmi untuk mendapat persetujuan tahun 2005. Desember 2011, para pemimpin
UE dan Kroasia menandatangani perjanjian tentang persetujuan itu. Kroasia merupakan negara
kedua dari pecahan Yugoslavia yang bergabung dalam UE, setelah Slovenia yang masuk UE tahun
2004. Dengan menjadi anggota UE, Kroasia tidak hanya turut menikmati manfaat dari
keanggotaan UE, tetapi juga turut memikul tanggung jawab yang menyertai keanggotaannya.
April 2013, warga Kroasia berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam pemilihan
Parlemen Eropa guna menentukan 12 anggota yang akan mewakili negara tersebut. Kroasia juga
telah menunjuk Komisioner UE, dan akan mengambil peran yang setara dalam pengambilan
keputusan dengan 27 negara anggota UE lainnya. Untuk menjadi anggota UE, suatu negara harus
punya demokrasi yang stabil yang menjamin supremasi hukum, hak asasi manusia serta
perlindungan terhadap kaum minoritas. Negara tersebut juga harus memiliki ekonomi pasar yang
27 | P a g e
berfungsi serta administrasi publik yang mampu menerapkan dan menjalankan undang-undang
UE.
UE awal diprakarsai enam negara, yaitu Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luksemburg dan
Belanda. Sejak itu, UE berkembang menjadi 28 negara anggota melalui serangkaian perluasan.
Denmark, Irlandia dan Inggris Raya bergabung tahun 1973, Yunani tahun 1981, Spanyol dan
Portugal tahun 1986. UE Eropa semakin berkembang tahun 1995 dengan bergabungnya Austria,
Finlandia dan Swedia. Bergabungnya Kroasia dalam UE mengikuti jejak sejumlah negara Eropa
tengah dan timur, yaitu Bulgaria dan Romania tahun 2007; serta Siprus, Republik Ceko, Estonia,
Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Slowakia, dan Slovenia tahun 2004.
BAB III
HASIL KUNJUNGAN KERJA
3.1 Delegasi Kunjungan Kerja ke Republik Kroasia
Kegiatan Kunjungan Individu Luar Negeri ke Republik Kroasia dilaksanakan di Masa
Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018, di luar masa reses DPR RI. Kunjungan kerja individu luar
negeri ini diikuti oleh anggota DPR RI dari lintas Fraksi dan lintas Komisi berdasarkan Surat Tugas
BKSAP DPR RI Nomor: 78/D/ST-PD.LN/BKSAP-MINLUNA/2018 tertanggal 20 Juli 2018.
Berikut Anggota Delegasi Kunjungan Kerja Individu DPR RI ke Republik Kroasia :
(1) Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc
Nomor Anggota A – 290
Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Fraksi Partai Golkar
Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IX.
(2) DR. H. Abdul Kharis Al Masyari
Nomor Anggota A - 111
Ketua Komisi I DPR RI
Fraksi PKS
Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V
(3) Drh. H. Slamet
Nomor Anggota A – 101
28 | P a g e
Anggota Komisi VI DPR RI
Fraksi PKS
Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat IV
Para Anggota Delegasi DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri ke
Republik Kroasia tersebut juga didampingi oleh para Tenaga Ahli, yaitu sebagai berikut:
a. Tri Soekarno Agung, S.IP., M.Si (Tenaga Ahli A – 290, Fraksi Partai Golkar)
b. Widodo, S.H., M.H (Tenaga Ahli A – 111, Fraksi PKS)
c. Adin Komaedin, S.Sos Tenaga Ahli A – 101, Fraksi PKS)
3.2 Pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Republik Kroasia
Berikut sekilas profil Dubes RI untuk Republik Kroasia Y.M Bapak Sjachroedin Zainal
Pagaralam. Komjen (Purn.) Drs. H. Sjachroedin Z.P. atau bernama lengkap Sjachroedin Zainal
Pagaralam. Beliau lahir di Tanjung Karang, Lampung, 7 Februari 1947. Sebelum ditugaskan
menjadi perwakilan resmi RI di Kroasia menggantikan DR. Alexandre Littay (meninggal dunia),
Bapak Sjachroedin Zainal Pagaralam adalah Gubernur Lampung selama dua periode (2004-2009
dan 2009 – 2014).
Pendidikan tinggi ia selesaikan di Akabri Kepolisian 1970, PTIK (Angkatan XIII), Sespim,
Sesko Abri Angkatan VIII, Lemhannas KSA VII, Kursus Lantas di Jepang, dan Kursus Intelejen di
Taiwan. Selama menekuni karier di dunia kepolisian memiliki pengalaman kedinasan sebagai
berikut, Kasat Lantas Polda Sumbagsel, Kapoltabes Palembang, Kadit Samapta Polda Metro Jaya,
Kapolwil Bogor, Direktur Samapta Polri, Kapolda Sumatera Selatan, Kapolda Jawa Barat, dan
Deputi Kapolri Bidang Operasi.
Pertemuan secara formal Delegasi Kunjungan Kerja Individu DPR RI dengan Duta Besar
Republik Indonesia untuk Republik Kroasia Y.M Bapak Sjachroedin Zainal Pagaralam berlangsung
di Ruang VIP Restaurant Asia, yang terletak di Jalan Nova ves 88, 10000, Zagreb, Kroasia, pada
hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dimulai pukul 19.00 waktu setempat (Zagreb).
Dalam kesempatan tersebut, pertemuan berlangsung secara hangat serta dibumbui
candaan-candaan oleh Y.M Dubes RI Bapak Sjachroedin Zainal Pagaralam pada saat memberikan
sambutan. Turut mendampingi Bapak Dubes RI adalah istri Bapak Dubes yakni Ibu Hj. Trully Trisno
Prawoto Atmojo, beserta Konsuler-Konsuler KBRI Zagreb dan staf protokoler KBRI Zagreb.
29 | P a g e
Sementara itu, dari Delegasi Kunjungan Kerja Individu DPR RI hadir Ir. Satya Widya Yudha,
M.Sc yang merupakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Timur IX
beserta Ibu Diah Ambarsari Yudha. Turut serta juga para Tenaga Ahli Anggota DPR RI yang
mendampingi Delegasi Kunjungan Kerja ke Republik Kroasia.
Bapak Dubes RI pertama-tama menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas
Kunjungan Kerja Delegasi DPR RI di Zagreb mulai tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2018.
Disebutkan bahwa Kunjungan Delegasi DPR RI ke Kroasia memang bukan yang pertama kali.
Bahkan, Bapak Dubes sampai lupa menyebut jumlah pastinya delegasi dari parlemen yang sudah
melakukan kunjungan kerja ke Zagreb.
Seperti diketahui, hubungan diplomatik secara formal antara Republik Indonesia dan
Republik Kroasia diresmikan pada tanggal 2 September 1992. Hal ini ditandai dengan dibukanya
dua kantor perwakilan pemerintah di kedua negara. Yaitu, pembukaan Kantor Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) di Zagreb, Republik Kroasia pada tahun 2010 serta pembukaan
Kedutaan Besar Republik Kroasia di Jakarta, Indonesia, pada 2013.
Saat ini Duta Besar Kroasia untuk Indonesia adalah Y.M. Dražen Margeta, yang ditugaskan
sejak 19 November 2013. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Republik Kroasia berkedudukan di
Zagreb adalah Y.M. Sjachroedin Zainal Pagaralam yang resmi bertugas sejak 31 Mei 2017.
Hubungan Diplomatik Republik Indonesia dan Republik Kroasia salah satu momentum
yang cukup strategis adalah untuk pertama kalinya Presiden Kroasia Stijepan Mesic berkunjung
ke Jakarta atas undangan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2002. Stijepan Mesic
merupakan negarawan senior yang masih sangat dikenal dan dihormati di Kroasia, maupun di
kawasan. Ia telah menjabat berbagai posisi penting, diantaranya sebagai Presiden Kroasia selama
2 periode (2000-2010), Perdana Menteri (tahun 1990), Sekjen Gerakan Non-blok (1991) –saat
menjabat sebagai Presiden terakhir Federasi Yugoslavia—, dan Ketua Parlemen Kroasia (1992-
1994).
Hingga tahun 2018 ini, belum ada lagi Presiden Kroasia yang berkunjung ke Indonesia.
Begitupun sebaliknya, Presiden RI juga belum pernah mengadakan kunjungan resmi kenegaraan
ke Republik Kroasia sampai saat ini.
Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Kroasia yang terjalin sejak
1992 hingga saat ini telah mengalami kemajuan secara signifikan dalam berbagai bidang. Mulai
30 | P a g e
dari hubungan ekonomi (perdagangan dan industry), budaya, pendidikan, pariwisata, hingga
kerjasama dialok antara-agama yang berlangsung sangat baik.
Bapak Dubes RI menyampaikan penjelasan, mantan Presiden Kroasia Mesic yang pernah
berkunjung ke Indonesia pada tahun 2002, dalam kesempatan mengunjungi KBRI Zagreb
beberapa tahun silam, secara khusus menyampaikan bahwa Ia melihat potensi kerjasama yang
sangat besar antara Indonesia dan Kroasia, namun potensi ini masih belum dimanfaatkan secara
maksimal. Oleh karenanya, ada komitmen dari mantan Presiden Kroasia tersebut akan
membantu dalam kapasitasnya sebagai negarawan yang banyak dimintai bantuan
oleh pengusaha di Kroasia untuk berkontribusi dalam peningkatan hubungan Kroasia dengan
negara lain, khususnya di bidang perekonomian.
Sementara itu, Dubes RI menyampaikan bahwa sejak dibukanya KBRI Zagreb pada tahun
2010 silam, banyak hal yang telah diupayakan dalam peningkatan kerjasama bilateral kedua
negara. Perkembangan hubungan antara Indonesia dan Kroasia telah meningkat di berbagai
tatanan, baik antar institusi kedua pemerintah, pelaku bisnis, dan people to people contact.
Dubes RI juga mengakui bahwa terdapat ruang untuk peningkatan kerjasama kedua negara yang
sangat besar di segala bidang, utamanya pada bidang ekonomi, yang belum dapat dimanfaatkan
secara maksimal oleh kedua pihak.
Duta Besar RI Zagreb juga memaparkan mengenai situasi kekinian Kroasia, perkembangan
hubungan bilateral Indonesia-Kroasia di berbagai bidang dan peluang kerja sama antara kedua
negara yang akan terus dikembangkan dengan mencakup berbagai bidang.
Pada kesempatan yang sama, Delegasi DPR RI menyampaikan keinginannya untuk
mengetahui lebih dalam mengenai peluang pengembangan kerja sama Indonesia-Kroasia
terutama di bidang ekonomi, pariwisata, infrastruktur dan industri perhubungan. Delegasi juga
ingin mengetahui lebih jauh kebijakan terkait investasi strategis Kroasia dan bagaimana
Pemerintah Kroasia memberikan kemudahan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Dubes RI menjelaskan bahwa Kroasia memiliki kebijakan yang berhubungan dengan
investasi strategis. Proses perijinan (license) untuk investasi dipercepat dan diberikan dalam
kurun waktu 15 hari. Selain itu, diperlukan gugus tugas (task force) untuk membantu proses
perijinan sehingga proyek-proyek investasi di atas € 10 juta Euro akan terbebaskan dari
halangan/barriers, terutama untuk daerah yang belum berkembang dan pulau-pulau terpencil
bisa kurang dari € 10 juta euro. Untuk Riset dan Pengembangan juga mendapatkan insentif
31 | P a g e
pengurangan profit tax karena Kroasia sudah memiliki Investment Promotion Act yang
menawarkan sejumlah insentif bagi investor, sehingga untuk perpajakan bisa dikurangi dari 15%
s/d 100%.
Kroasia juga terbuka terhadap investasi asing melalui Investment Promotion Act yang
merupakan legal framework state aid di Kroasia untuk mendukung proyek-proyek investasi di
Kroasia, baik untuk investor asing maupun dalam negeri. Tidak ada pembatasan ataupun
perbedaan pengaturan untuk investasi terkait subsidi ataupun insentif yang diberikan kepada
investor, karena Kroasia merupakan bagian dari Uni Eropa yang menerapkan aturan yang sama.
Delegasi DPR RI yang diwakili Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc dalam kesempatan
menyampaikan sambutannya di depan Dubes RI untuk Republik Kroasia memaparkan, bahwa
hubungan perdagangan kedua negara berpotensi sangat besar untuk meningkat lagi, dengan
kerjasama saluran distribusi produk dalam negeri.
Dimana Indonesia menjadi pintu gerbang pasar produk Kroasia ke ASEAN,
dan Kroasia menjadi pintu gerbang pasar produk Indonesia ke Eropa.
Apalagi, saat ini Indonesia tengah gencar untuk memperbanyak infrastruktur pelabuhan
dan membangun tol laut. Sementara, Kroasia memiliki banyak kota pelabuhan dan industri
perkapalan yang mumpuni dan kondisi geografis yang langsung bertemu dengan Laut Adriatic.
Kedua potensi infrastruktur ini akan sangat mempermudah pasar produk baik Indonesia
maupun Kroasia.
Disebutkan, kedua negara juga tengah menjajaki kerjasama industri kreatif. Indonesia
berkomitmen untuk menciptakan 1000 startup digital, dengan jangkauan 93 juta warganet
berkewarganegaraan Indonesia. Bahkan, total penjualan e-commerce Indonesia sebesar US$ 2,6
miliar pada 2015. Sementara di bidang perfilman, sineas Indonesia dan sineas Kroasia juga saling
membagi wawasan perfilman sekaligus untuk saling mengenalkan budaya kedua negara melalui
karya film anak bangsa.
Peringatan 25 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kroasia juga menjadi
momentum untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Kroasia melalui pertemuan-pertemuan
bilateral, dan melalui Diplomasi Parlemen. Kerja sama saling dukung antara Indonesia
dan Kroasia juga semakin erat, ditandai dengan dukungan kroasia terhadap Indonesia untuk
menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, dan beberapa Organisasi
Internasional lainnya.
32 | P a g e
Selain itu, tahun lalu juga sudah dibentuk Indonesian-Croatian Friendship Group (GKSB)
di DPR RI. Dengan dibentuknya Frienship Group ini dapat meningkatkan kerjasama antar
parlemen kedua negara. DPR RI menyambut baik apabila ada kunjungan balasan dari berbagai
pihak pengambil keputusan termasuk Parlemen Kroasia ke Indonesia, mengingat hubungan
antar parlemen kedua negara perlu dijaga dan diperkuat. Sangat diharapkan kerja sama bilateral
Indonesia-Kroasia semakin meningkat, dan memberikan angin segar bagi kerjasama pendidikan,
perdagangan, infrastruktur dan industri kreatif kedua negara.
Terakhir disampaikan pesan, bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di berbagai
negara diharapkan dapat terus menunjukkan peningkatan kinerja yang totalitas, profesional, dan
progresif. Dengan semakin baik kinerja yang ditunjukkan, DPR RI juga tengah berupaya untuk
mendorong Kementerian Luar Negeri untuk dapat meningkatkan besaran alokasi anggaran untuk
Kedubes kita.
Bagaimanapun juga KBRI telah berjasa memperkenalkan Indonesia ke negara terkait.
Untuk itu, penghargaan kepada duta besar yang berkinerja baik juga harus diberikan. Maka
melalui pertemuan ini kami harapkan dapat mendorong KBRI untuk meningkatkan hubungan
Diplomatik antara Indonesia dengan Kroasia.
Persahabatan yang telah terbangun antara Indonesia dengan Kroasia selama ini seolah
menegaskan kehangatan dan keakraban hubungan baik kedua negara berpotensi mewujudkan
mimpi, terutama bagi negara kita untuk dapat menjadi negara paling berpengaruh di kawasan
bahkan dunia masih sangat dimungkinkan untuk terwujud.
Diharapkan, Dubes dan seluruh staf KBRI di Zagreb bisa terus giat berkontribusi dalam
memperkenalkan Indonesia dari berbagai aspek, seperti budaya, olahraga, dan lainnya. Sehingga
hubungan kerjasama Indonesia dan Kroasia yang saat ini telah terbangun dengan sangat baik,
bisa lebih ditingkatkan kembali di masa mendatang.
Diakhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Republik Kroasia Sjachroedin Zainal Pagaralam
berharap, kunjungan ini dapat semakin meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia
dengan Kroasia, dan memberikan dukungan kepada KBRI Zagreb. Begitupun dengan Parlemen RI
yang melaksanakan kunjungan kerja ke Kroasia bisa membawa manfaat positif untuk
meningkatkan program legislasi, pengawasan maupun penganggaran (Budgetting) DPR RI.
3.3 Pertemuan dengan Industri Pertahanan Kroasia
33 | P a g e
Selain agenda penting bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik
Kroasia Y.M Bapak Sjachroedin Zainal Pagaralam, pada hari kedua Delegasi Kunjungan Kerja
Individu DPR RI juga melakukan pertemuan-pertemuan penting lainnya dengan kalangan industri
strategis yang cukup kompeten di Kroasia. Yang pertama adalah pertemuan Delegasi Kunjungan
Kerja Individu Parlemen RI dengan Manajemen Industri Strategis Produk Robotik yang terkenal
di Kroasia, yaitu Perusahaan DOK-ING, Ltd. Pertemuan ini dilaksanakan pada Jumat 27 Juli 2018
di ruang meeting pabrik/work shop Perusahaan DOK-ING di Kanalski put 1, 10000 Zagreb, Croatia,
Europe.
Hadir dalam pertemuan tersebut, dari Delegasi Parlemen RI adalah Ir. Satya Widya Yudha,
M.Sc yang juga Wakil Ketua Komisi I (membidangi Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri) dari
Fraksi Partai Golkar. Didampingi juga oleh Konsuler Bidang Ekonomi KBRI Kroasia, Widjoseno
Sastroadmidjojo dan Anton Kristianto selaku Economic Affair KBRI Kroasia. Para tenaga ahli
anggota DPR RI juga turut serta mengikuti jalannya pertemuan tersebut.
Sementara itu, dari pihak DOK-ING sendiri yang menerima delegasi dengan antara lain
adalah Davor Krpan sebagai Member of Board DOK-ING, bersama Konstantin Darmaniyan (Chief
Technical Advisor) serta Mladen Paden (Program Director DOK-ING).
Dalam pertemuan yang berjalan dengan positif selama kurang lebih dua jam tersebut,
pertama-pertama pihak DOK-ING menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada
Delegasi Parlemen RI yang berkenan hadir di work-shop DOK-ING di Zagreb. Disebutkan oleh
Konstantin Darmaniyan (Chief Technical Advisor), bahwa sebetulnya Delegasi Parlemen maupun
Delegasi Pemerintah RI juga pernah sebelumnya melakukan kunjungan yang sama di parusahaan
yang dikenal sebagai produsen robotic untuk industri infrastruktur maupun untuk industri militer
ini.
Konstantin sendiri mengaku bahwa sudah dua kali berkunjung di Indonesia dalam rangka
bertemu dengan Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan TNI maupun BUMN
PT Pindad (di Bandung) dan PT PAL (di Surabaya) yang dikenal sebagai produsen alat-alat
strastegis sistem pertahanan (Alutsista) di Indonesia.
34 | P a g e
Hubungan baik antara DOK-ING dengan Indonesia boleh dikata cukup baik dan intensif,
dengan hasil kerjasama yang sudah dilakukan dengan pihak-pihak terkait industri alat-alat
strategis produk DOK-ING yang sudah dipakai di Indonesia.
DOK-ING adalah 100% perusahaan Kroasia yang dimiliki secara pribadi, didirikan pada
akhir tahun 1991 dan terdaftar untuk produksi sistem dan peralatan keperluan robot dan khusus.
Markas besar, fasilitas produksi dan layanan terletak di 15.000 meter persegi di Zagreb, Kroasia.
Fasilitas produksi sekunder berada di Slunj, sekitar 50 km di selatan Zagreb. Bersama dengan
kantor cabang di Amerika Serikat, ada sebuah perusahaan di Afrika Selatan, Afrika DOK-ING, yang
mendukung program untuk tambang Afrika Selatan. Hari ini DOK-ING memiliki 220 karyawan,
hampir 170 berada di Zagreb, 30 lainnya di Slunj dan hingga 20 di Afrika Selatan.
Selama periode pertama, DOK-ING secara aktif terlibat dalam kegiatan penghapusan
ranjau dan telah mengumpulkan pengalaman luas dalam berbagai jenis pembersihan ranjau
darat, di semua jenis medan di Republik Kroasia, serta di negara-negara sekitarnya.
Pengalaman ini merupakan dasar untuk merancang dan memproduksi sistem ranjau jarak
jauh yang dikendalikan pertama, yang dibangun khusus untuk ranjau kemanusiaan.
Karena mereka telah ditingkatkan, diperbaiki dan diperbesar, perusahaan telah
melakukan proyek R & D dengan berbagai organisasi internasional dan domestik, termasuk
Kementerian Sains, Pendidikan dan Olahraga Kroasia dan Institut Maritim Negara (Brodarski
institut), Fakultas Teknik Elektro dan Komputasi Universitas dari Zagreb, dan Pusat Internasional
Jenewa untuk Penghinaan Kemanusiaan (GICHD).
Sistem demining pada saat yang sama dijual ke lebih dari 20 negara di seluruh dunia,
sejumlah lembaga pemerintah dan organisasi kemanusiaan, serta perusahaan komersial. Secara
keseluruhan, lebih dari 250 sistem demining ukuran ringan dan menengah diproduksi sejauh ini.
Mengikuti motto perusahaan "Jangan mengirim orang untuk melakukan pekerjaan mesin",
program penambangan telah dimulai dengan peralatan ekstra rendah. Setelah produk pertama
diuji, tahap pengembangan baru telah terjadi dan harus segera mengirimkan perangkat ultra
rendah yang sangat baru.
Berusaha melindungi dan mengamankan orang-orang yang bekerja di wilayah pemadam
kebakaran yang sangat berbahaya, DOK-ING merancang sistem robot multifungsi yang akan
membantu mereka melakukan pekerjaan dan aman pada saat yang bersamaan. Mengikuti naluri,
perkembangan baru mencapai isu-isu penggerak hibrida dan aplikasi sektor nuklir.
35 | P a g e
Dan kemudian, yang tak kalah penting, DOK-ING merancang dan memproduksi mobil
listrik perkotaan Kroasia pertama dengan pertunjukan otomotif yang sangat baik.
Hari ini DOK-ING, dalam beberapa kata, dengan mengintegrasikan inovasi dan teknologi
baru, mengembangkan dan memproduksi sistem tujuan khusus untuk melindungi kehidupan
manusia di lingkungan yang paling berbahaya, terutama dalam ranjau, penambangan dan
pemadaman kebakaran. Selain itu, berinvestasi dalam keunggulan bisnis semua orang di DOK-
ING sedang mencoba untuk menciptakan dasar yang baik untuk memperluas jangkauan produk
inovatif, memastikan pengakuan perusahaan di pasar dunia.
Dalam rangka untuk terus meningkatkan kemampuan perusahaan, PT PAL INDONESIA
(Persero) melakukan kerja sama dengan universitas asal Kroasia yakni Brodarski Institut. Kerja
sama ini dilakukan dalam hal peningkatan teknologi untuk kapal selam dan bidang produksi alat
pertahanan. Seperti yang diketahui, PT PAL INDONESIA (Persero) sedang mengerjakan proyek
pembangunan kapal selam yang bekerja sama dengan DSME, galangan kapal asal Korea Selatan.
Dua kapal dibangun di Korea Selatan, dan kapal ketiga akan dibangun di galangan kapal PT PAL
INDONESIA (Persero).
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilaksanakan di Lembaga
Ketahanan Nasional (Lemhanas), Kamis 6 Oktober 2017. Dimana PT PAL INDONESIA dihadiri
langsung oleh Firmansyah Arifin, Direktur Utama, dan Brodarski Institut, yang diwakili oleh
Brigadir Jenderal Milan Knezevic. Turut menyaksikan penandatanganan yakni Agus Sardjana,
Duta Besar Republik Indonesia untuk Kroasia, Anja Cucek, Perwakilan dari Duta Besar Kroasia
untuk Republik Indonesia, serta beberapa Direksi PT PAL INDONESIA dan juga para jajaran di
Kementerian Luar Negeri. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MOU
antara Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS), yang dihadiri oleh Prof. Ir. Eko Budi
Djatmiko, MSc., PhD., selaku Dekan Fakultas Teknologi Kelautan.
Penandatanganan MOU diawali dengan acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema
"Indonesia - Croatia Cooperation in Defence and Strategic Industries Development: Opportunities
and Prospects". Dibuka oleh Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A selalu Gubernur Lemhanas
RI. Turut hadir dalam diskusi tersebut, perwakilan dari Bappenas, Universitas Indonesia,
Kementerian Pertahanan, Institut Teknologi 10 November Surabaya, PT PAL Indonesia, dan Dok-
Ing Company (Kroasia). Dengan adanya penandatanganan ini diharapkan dapat meningkatkan
teknologi untuk pengembangan kapal produksi PT PAL INDONESIA (Persero). Sehingga mutu
36 | P a g e
atau kualitas produksi menjadi lebih baik lagi untuk ke depannya dan menambah nilai daya saing
perusahaan.
Pada 10 April 2016, Konstantin Darmaniyan (Chief Technical Advisor) melakukan
presentasi di Mabes TNI untuk mempromosikan produk-produk robotik DOK-ING yang
representatif untuk militer di Indonesia.
Lebih dari 60 peserta dari semua perwira Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara
dan Marinir, termasuk departemen Combat Engineers, Ordnance, R & D, Pengadaan, dan lainnya.
Pihak TNI menunjukkan ketertarikan yang tulus pada sistem robot DOK-ING. Diskusi utamanya
adalah seputar sistem multifungsi MV-10 dan MVF-5, keuntungan dan taktik penggunaannya.
Pada 5 – 8 November 2014, untuk pertama kalinya DOK-ING Company melakukan
pameran dalam Defence International Expo & Forum ke-6 , Jakarta International Expo (PRJ)
Kemayoran. DOK-ING diundang langsung oleh Kementerian Pertahanan RI untuk menjajaki
kerjasama bisnis dengan industri di Indonesia.
Di antara lebih dari 600 perusahaan dari 50 negara yang turut serta dalam Indo Defence
Expo di Jakarta tersebut, DOK-ING memamerkan perkembangan terbaru pada sistem ranjau yang
sudah terkenal, dan produk lainnya, seperti manajemen krisis dan sistem pemadam kebakaran.
Selain sejumlah pengunjung dan presentasi yang dilakukan di Paviliun Kroasia dan stand DOK-
ING, Mr. Majetić dan Mr. Darmaniyan mengadakan sejumlah pertemuan dengan berbagai
pemangku kepentingan yang tertarik pada rangkaian produk DOK-ING.
3.4 Pertemuan dengan InSig2
Pertemuan bisnis kedua pada Jumat, 27 Juli 2018 antara Delegasi Kunjungan Kerja Luar
Negeri DPR RI di Kroasia adalah dengan perusahaan INSIG2, yang merupakan perusahaan
berbasis support IT dengan fokus pada Digital Forensic dan Cyber Security (keamanan digital)
terkenal di Eropa.
INSIG2 dikenal juga perusahaan support IT yang menjadi partner dari NATO (The North
Atlantic Treaty Organization) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, juga disebut Aliansi Atlantik
Utara yaitu aliansi militer antar-pemerintah 29 negara di Amerika Utara dan Eropa. INSIG2 juga
menjadi partner utama dari Uni Eropa.
37 | P a g e
Hadir dalam pertemuan tersebut, dari Delegasi Parlemen RI adalah Ir. Satya Widya Yudha,
M.Sc yang juga Wakil Ketua Komisi I (membidangi Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri) dari
Fraksi Partai Golkar. Didampingi juga oleh Konsuler Bidang Ekonomi KBRI Kroasia, Widjoseno
Sastroadmidjojo dan Anton Kristianto selaku Economic Affair KBRI Kroasia. Para tenaga ahli
anggota DPR RI juga turut serta mengikuti jalannya pertemuan tersebut. Sementara itu, dari
pihak INSIG2 sendiri yang menerima delegasi adalah Goran Oparnica sebagai Managing Director
beserta beberapa staf.
Dalam pertemuan yang berjalan dengan positif selama kurang lebih dua jam tersebut,
INSIG2 menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Delegasi Parlemen RI yang
berkenan hadir di kantornya, di area Buzinska cesta 58, Zagreb. Disebutkan oleh Goran, bahwa
pada 3 Juli 2018 sebelumnya juga telah hadir di kantor INSIG2 yaitu Delegasi Pemerintah RI dari
Kementerian Pertahanan RI yang memfokuskan pada Cyber Defense.
INSIG2 didirikan dengan dua tujuan utama yaitu untuk mengembangkan dan menerapkan
solusi canggih keamanan terintegrasi dan memberikan keahliannya di bidang forensik digital.
Saat ini, INSIG2 adalah pemimpin pasar di kawasan untuk bidang Keamanan Terpadu dan forensik
digital. Tujuan utama perusahaan ini adalah untuk menawarkan pengetahuan dan pengalaman
ke negara lain, karena INSIG2 berdedikasi untuk mengikuti dan memberikan tren dunia terbaru
di bidang forensik digital serta pengembangan dan implementasi proyek untuk sistem Keamanan
Terpadu. Solusi keamanan INSIG2 didasarkan pada platform perangkat keras dan perangkat
lunak, dan dengan demikian kami dapat menyediakan klien kami dengan integrasi dari dua
sampai sekarang tingkat yang bertentangan, perlindungan logis dan teknis. INSIG2 telah
menghubungkan solusi keamanan dan forensik terdepan di dunia dengan mengakui kebutuhan.
Pada tahun 2017, INSIG2 membuka perwakilannya di Indonesia. Kantor cabang INSIG2 di
Jakarta berfokus pada permasalahan keamanan siber (Cyber security) dan juga digital forensic.
INSIG2 juga telah menjalin kerjasama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia (APTISI) dalam
bidang pelatihan digital forensic guna memerangi cyber crime (kejatahan siber). Di dalam
kerangka kerja dengan APITISI, INSIG2 juga memiliki hubungan dengan sejumlah perguruan tinggi
swasta di Indonesia, antara lain Universitas Gunadarma Jakarta dan Universitas Narotama
Surabaya. Sedangkan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri, INSIG2 telah menjalin
kerjasama intensif dengan Universitas Gajah Mada.
Beberapa penawaran jasa dan teknologi INSIG2 untuk mitra di Indonesia adalah:
38 | P a g e
a. Produk Safe Data Center, yaitu paket instalasi konstruksi pengamanan peralatan
elektronik dan digital untuk mengantisipasi bencana seperti misalnya kebakaran.
b. Pembangunan laboratorium digital forensik dengan memasok software, hardware
maupun sertifikasinya.
c. Solusi software untuk mengantisipasi kejahatan siber. Software yang ditawarkan
adalah sistem pemantauan jaringan, pencegahan penyusupan danm layanan
endpoint.
d. Jasa investigasi melalui open source intelligence, digital, mallware, live data forensik
dan investigasi multiple endpoint pada sistem jaringan.
e. Perancangan integrated security system, dalam hal ini INSIG2 sebagai konsultan
dengan menawarkan produk-produk dari pihak ketiga yang bisa dintegrasikan seperti
penggunaan drone untuk mengawasi wilayah yang rawan gangguan asing.
Produk berbasis teknologi informasi dan digital forensic hasil dari INSIG2 ini diharapkan
bisa diaplikasikan di Indonesia baik oleh pemerintah (bidang pertahanan dan keamanan/cyber)
maupun pihak swasta yang fokus membidangi cyber security dan cyber defence.
3.5 Pertemuan dengan Mahasiswa RI di Kroasia
Pertemuan dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dimediasi oleh Kedutaan Besar
Republik Indonesia untuk Republik Kroasia dilakukan pada tangal 27 Juli 2018 pada, pukul 17.00
waktu Zagreb dan bertempat di Wisma KBRI Kroasia, Medvescak No.56, 10000 Zagreb.
Pertemuan dihadiri Konsuler Bidang Ekonomi KBRI Kroasia, Widjoseno Sastroadmidjojo
dan Anton Kristianto selaku Economic Affair KBRI Kroasia serta Henry Soratangsu selaku staf
protokoler KBRI. Hadir pula perwakilan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Kroasia, Adi
Nurhadiyatna, M.Kom. Sedangkan delegasi DPR RI diwakili oleh Ir. Satya Widya Yudha, M.Sc.
Adi Nurhadiyatna, M.Kom merupakan satu-satunya mahasiswa asal Indonesia saat ini
yang tengah menempuh pendidikan Pasca-sarjana S3 Ilmu Komputer di Algebra University
Collage di Zagreb. Adi merupakan PNS di Pusat Penelitian Informatika Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Dalam kesempatan ramah tamah tersebut, disampaikan bahwa saat ini masih minim
program pertukaran pelajar antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kroasia. Oleh karena itu,
diharapkan ke depan akan semakin banyak pelajar dan mahasiswa dari RI yang bisa menempuh
pendidikan lanjutan di sejumlah universitas yang cukup populer di Zagreb, Kroasia.
39 | P a g e
KBRI Kroasia dan PPI Kroasia menyambut baik kedatangan delegasi DPR RI ke Zagreb,
Kroasia. Menurutnya, kedatangan anggota DPR RI dapat menjadi momentum bagi KBRI untuk
lebih meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat Indonesia yang ada di Zagreb dan
juga meningkatkan diplomasi yang lebih produktif-strategis dengan pemerintah Republik
Kroasia. Saat ini, menurutnya, hubungan Indonesia dengan Kroasia sangat baik dan berjalan
harmonis. Belum ada masalah-masalah serius yang berpotensi dan dapat menimbulkan
ketegangan antar kedua negara. Kondisi itu akan terus dipertahankan supaya keberadaan KBRI
di Zagreb dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dua negara dan khususnya bagi
masyarakat Indonesia di Kroasia dan juga bagi kepentingan nasional Indonesia yang lebih luas.
Dubes RI di Kroasia juga senang atas kebijakan baru yang dibuat oleh Parlemen yang
memberikan kesempatakan kepada tenaga ahlinya untuk ikut dalam kunjungan ke luar negeri.
Kebijakan ini, menurut Dubes dapat menjadi momentum penting bagi para tenaga ahli untuk
lebih banyak belajar tentang politik luar negari Indonesia, kebijakan politik luar negeri, startegi
politik luar negeri dan peran Indonesia dalam politik luar negeri yang bebas aktif, baik dalam
konteks hubungan bilateral (antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara sahabat)
maupun hubungan multilateral (antara Indonesia dengan negara-negara di dunia).
Pelibatan tenaga ahli juga menjadi pendidikan awal bagaimana berhubungan atau
berdiplomasi dengan negara lain. Begitu juga bagaiman menjadikan bangsa Indonesia menjadi
bangsa yang dihormati dan dipercaya oleh negara lain. Belajar juga bagaimana meyakinkan
negara lain bahwa Indonesia dapat menjadi penentu dalam kebuntuan politik atau konflik yang
terjadi di dunia. Sehingga kelak ketika mereka menjadi pejabat negara dapat memainkan peran
penting dalam pencaturan politik global yang penuh dengan kompetisi tinggi. Terpenting lagi
menurut Dubes adalah, apapun profesi yang nantinya akan diemban, harus menempatkan
kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya.
Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Dubes RI untuk Kroasia. Pertama,
pentingnya DPR RI memainkan peran penting dalam pencaturan politik global serta menjadi agen
diplomasi dalam membantu negara mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif. Kedua,
pentingnya generasi muda Indonesia, khususnya pelajar Indonesia (PPI) di Kroasia dan juga
tenaga ahli (TA) DPR RI membangun jaringan dan connecting untuk membangun bangsa. Ketiga,
generasi muda harus siap tampil sebagai poros perubahan bangsa dan pada akhirnya harus siap
menjadi pemimpin yang mampu membawa bangsa ini lebih baik dan maju dari sebelumnya.
40 | P a g e
Kehadiran negara penting untuk menjamin keselamatan dan perlindungan dari ancaman
manapun sesuai dengan amanat konstitusi.
BAB IV
REKOMENDASI DAN KESIMPULAN
Rekomendasi ini adalah hasil dari Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri Delegasi DPR RI
ke Republik Kroasia dalam agenda 26 Juli s/d 1 Agustus 2018.
Rekomendasi ini disusun dengan harapan dapat memberikan masukan sekaligus
kontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia, khususnya kepada Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia dan juga Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
A. Rekomendasi
(1) Hubungan bilateral Indonesia-Kroasia yang selama ini berjalan dengan baik harus
terus dijaga, dirawat dan dilestarikan supaya lebih memberikan manfaat bagi kedua
negara dalam konteks politik global. Terutama hubungan dan konteks kerjasama di
sektor ekonomi dan perdagangan, ekspor dan impor, investasi dan penanaman
modal, kerja sama dalam bidang teknologi dan alat-alat militer.
(2) Dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Kroasia, kedua
negara harus terus melakukan pertemuan konsultasi dari waktu ke waktu untuk
mendiskusikan perkembangan bilateral terkait isu regional dan global yang menjadi
perhatian kedua negara.
41 | P a g e
(3) Iklim perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Republik Kroasia masih
minim. Ada beberapa komoditas keduanya yang diperdagangkan, namun belum
signifikan jumlahnya. Seperti CPO, teh, kopi, kakao, produk kesehatan, produk gula
semut, produk spa, lem, batik, produk makanan dan minuman, tas kulit, kabel,
produk sarung tangan, serta pariwisata Indonesia. Pemerintah kedua negara harus
lebih serius dalam mengoptimalkan jenis-jenis produk yang diperdagangkan
tersebut.
(4) Indonesia memiliki posisi dan peran strategis di kawasan Asia Tenggara. Posisi
strategis Indonesia ini harus dimaksimalkan untuk lebih meningkatkan hubungan
diplomasi di bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan olah raga.
(5) Pemerintah harus lebih giat dalam melalukan promosi dan memberikan porsi yang
lebih besar dalam hal pendanaan untuk promosi pariwisata sehingga banyak
wisatawan mancanegara, khususnya dari negara Kroasia dan negara-negara Eropa
Timur yang berkunjung dan menikmati pariwisata Indonesia.
(6) Kerjasama bidang alat-alat sistem pertahanan (alutsista) dan juga support IT bidang
digital forensic maupun cyber security defence yang merupakan produk teknologi
unggulan dari Kroasia harus bisa dimanfaatkan dan diaplikasikan di Indonesia dalam
rangka antisipasi kejahatan siber di masa mendatang.
(7) Kerjasama bidang Pendidikan juga penting terus dikembangkan oleh Pemerintah RI
dan Kroasia dengan adanya program-program pertukaran pelajar/mahasiswa
dengan memberikan beasiswa yang menarik.
B. Kesimpulan
(1) Kunjungan Kerja Luar Negeri individu Anggota DPR RI ke Republik Kroasia pada 26
Juli s/d 1 Agustus 2018 telah memberikan kesan positif delegasi karena disambut
baik oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Kroasia dan jajarannya.
(2) Kunjungan Kerja Luar Negeri individu Anggota DPR RI ke Republik Kroasia secara
umum berjalan dengan baik sesuai dengan agenda. Serangkaian kegiatan yang telah
dilakukan rombongan anggota DPR RI di Zagreb diharapkan memberi manfaat
positif bagi kedua negara. Bagi DPR RI kunjungan ke Republik Kroasia ini menjadi
awal dan momentum baik untuk memperbaiki kualitas kinerja dalam membuat
produk-produk legislasi yang lebih berkualitas lagi.
42 | P a g e
(3) Bagi pemerintah Republik Kroasia kunjungan ini diharapkan bisa menambah
pengetahuan tentang Indonesia yang multietnis, multibudaya, beragam suku,
bahasa dan agama. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia,
menghargai keragaman, serta melindungi minoritas. Indonesia juga layak
dikunjungi karena banyak distinasi wisata yang menarik. Indonsia juga negara yang
sangat kondusif dijadikan tujuan investasi. Alapagi saat ini Indonesia sedang serius
melakukan pembangunan, khususnya bidang infrastruktur jalan, bandara, kereta,
pelabuhan dan lain sebagainya.
(4) Kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi dan perdagangan antara Indonesia
dengan Republik Kroasia, seperti dalam bidang pertanian, sosial budaya, pariwisata,
pendidikan, politik, perdagangan, budaya, olahraga dan pertahanan, serta
pengelolaan lingkungan dengan teknologi water treatment dan bio teknologi butuh
keseriusan dan tindaklanjut yang lebih formal dan nyata.
(5) Indonesia dan Republik Kroasia harus lebih aktif berperan sebagai peace maker
dalam mendukung upaya-upaya damai akibat konflik dan kekerasan yang terjadi di
dunia. Seperti konflik perbatasan antara Korea Utara dengan Korea Selatan,
sengketa wilayah antara Filipina dengan China, dan antara China dengan Jepang.
Begitu juga konflik yang terjadi di di Suriah, Afganistan, Irak, Palestina dan negara-
negara lain di Timur Tengah.
(6) Perlu usaha bersama yang lebih sistematis dan konfrehensif antara pemerintah
Indonesia dan pemerintah Kroasia dalam penanganan masalah-masalah global
seperti terorisme, narkoba dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia
(human trafficking), pencurian ikan (illegal fishing) dan pencurian kayu (illegal
loging), pemanasan global, pengungsian dan kemiskinan.
(7) Perlu adanya dukungan lebih serius dan maksimal dari pemerintah untuk
mendukung peran-peran diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI. Peran diplomasi
DPR RI sangat penting karena dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan
persoalan-persoalan yang sensitif yang tak bisa diselesaikan oleh lembaga eksekutif.
43 | P a g e
BAB V
PENUTUP
Demikian laporan kegiatan Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri ke Republik Kroasia
sesuai agenda 26 Juli s/d 1 Agustus 2018 ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh
tanggung jawab.
Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu suksesnya agenda
kunjungan ini.
1. Dubes RI untuk Kroasia Komjen (Purn.) Drs. H. Sjachroedin Zainal Pagaralam.
2. Konsuler Bidang Ekonomi KBRI Kroasia, Widjoseno Sastroadmidjojo.
3. Economic Affair Staff KBRI Kroasia, Anton Kristianto.
4. Sekretaris II KBRI Kroasia, Marisa Wiedha Christyanti
5. Staff Protokoler KBRI Kroasia Henry Soratangsu dan Tommy.
6. Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Kroasia, Adi Nurhadiyatna, M.Kom.
7. Bagian Minluna Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Individu Luar Negeri ke Republik
Kroasia ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 9 Agustus 2018
44 | P a g e
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar
Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc
Nomor Anggota A – 290
DOKUMENTASI KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA INDIVIDU ANGGOTA DPR
RI
KE REPUBLIK KROASIA 26 JULI – 1 AGUSTUS 2018
45 | P a g e
Keterangan Foto:
Jamuan Makan Malam dengan Dubes RI untuk Republik Kroasia YM Bapak Sjachroedin Zainal Pagaralam dan Staf
KBRI Zagreb bersama Delegasi Kunjungan Kerja Individu DPR RI di Restaurant Asia, Zagreb (26 Juli 2018).
46 | P a g e
DOKUMENTASI KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA INDIVIDU ANGGOTA DPR
RI
KE REPUBLIK KROASIA 26 JULI – 1 AGUSTUS 2018
Keterangan Foto:
Jamuan Makan Malam dengan Dubes RI untuk Republik Kroasia YM Bapak Sjachroedin Zainal Pagaralam dan Staf
KBRI Zagreb bersama Delegasi Kunjungan Kerja Individu DPR RI di Restaurant Asia, Zagreb (26 Juli 2018).
47 | P a g e
DOKUMENTASI KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA INDIVIDU ANGGOTA DPR
RI
KE REPUBLIK KROASIA 26 JULI – 1 AGUSTUS 2018
48 | P a g e
Keterangan Foto:
Delegasi Kunjungan Kerja Individu DPR RI mengunjungi Workshop Perusahaan Produsen Alat-Alat Strategis Sistem
Pertahanan (Alutsista) dan Robotik yang cukup terkenal di Kroasia DOK-ING Ltd di Zagreb (27 Juli 2018).
DOKUMENTASI KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA INDIVIDU ANGGOTA DPR
RI
KE REPUBLIK KROASIA 26 JULI – 1 AGUSTUS 2018
49 | P a g e
Keterangan Foto:
Delegasi Kunjungan Kerja Individu DPR RI mengunjungi Workshop Perusahaan Produsen Alat-Alat Strategis Sistem Pertahanan (Alutsista) dan Robotik yang cukup terkenal di Kroasia DOK-ING Ltd di Zagreb (27 Juli 2018).
DOKUMENTASI KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA INDIVIDU ANGGOTA DPR
RI
KE REPUBLIK KROASIA 26 JULI – 1 AGUSTUS 2018
50 | P a g e
Keterangan Foto:
Delegasi Kunjungan Kerja Individu DPR RI mendapat penjelasan tentang produk-produk unggulan Produsen Alat-Alat Strategis Sistem Pertahanan dan Robotik bersama Manejemen DOK-INK Ltd di Zagreb (27 Juli 2018).
DOKUMENTASI KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA INDIVIDU ANGGOTA DPR
RI
51 | P a g e
KE REPUBLIK KROASIA 26 JULI – 1 AGUSTUS 2018
Keterangan Foto:
Delegasi Kunjungan Kerja Individu DPR RI mendapat penjelasan tentang produk-produk unggulan Produsen Alat-Alat Strategis Sistem Pertahanan dan Robotik bersama Manejemen DOK-INK Ltd di Zagreb (27 Juli 2018)
52 | P a g e
DOKUMENTASI KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA INDIVIDU ANGGOTA DPR
RI
KE REPUBLIK KROASIA 26 JULI – 1 AGUSTUS 2018
Keterangan Foto:
Delegasi Kunjungan Kerja Individu DPR RI mengunjungi dan mendapat penjelasan di Kantor INSIG2, sebuah perusahan support IT bidang Digital Forensic dan Cyber Security System di Zagreb (27 Juli 2018).
53 | P a g e
DOKUMENTASI KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA INDIVIDU ANGGOTA DPR
RI
KE REPUBLIK KROASIA 26 JULI – 1 AGUSTUS 2018
54 | P a g e
Keterangan Foto:
Delegasi Kunjungan Kerja Individu DPR RI mengunjungi dan mendapat penjelasan di Kantor INSIG2, sebuah perusahan support IT bidang Digital Forensic dan Cyber Security System di Zagreb (27 Juli 2018).
DOKUMENTASI KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA INDIVIDU ANGGOTA DPR
RI
KE REPUBLIK KROASIA 26 JULI – 1 AGUSTUS 2018
55 | P a g e
Keterangan Foto
Pertemuan Informal dengan Mahasiswa RI di Zagreb bertempat di Kantor KBRI Kroasia (27 Juli 2018)