Laporan Kegiatan DPRD KABUPATEN KENDAL
Transcript of Laporan Kegiatan DPRD KABUPATEN KENDAL
Laporan Kegiatan
DPRD KABUPATEN KENDAL
w
WORKSHOP “PENGUATAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM RANGKA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH”
THE ROYAL HERITAGE - SEMARANG 7 - 9 MEI 2021
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
2021
ii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan Berkat dan Rahmat-Nya
sehingga kami Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Stikubank (Unisbank)
Semarang dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Kendal dengan tema “Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah”.
Kegiatan Workshop ini dilaksanakan atas dasar Perjanjian Kerjasama /MOU antara Universitas
Stikubank (Unisbank) Semarang dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal serta atas dasar rekomendasi
pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Propinsi Jawa Tengah.
Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk langsung pertanggungjawaban dalam
melaksanakan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal antara Universitas
Stikubank (Unisbank) Semarang dengan DPRD Kabupaten Kendal, yang dilaksanakan oleh panitia
penyelenggara Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dari Universitas Stikubank
(Unisbank) Semarang. Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting bagi Universitas
Stikubank (Unisbank) yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi yang ada
dapat diakses dengan mudah.
Sebelum kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal ini dilaksanakan
kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Tahapan pra kegiatan
tersebut meliputi : kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat
pelaksanaan.
Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak terlepas dari adanya kerjasama dan hubungan
yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan
permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Workshop ini.
Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Kendal ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
yang terhormat :
1. Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI).
iii
2. Rektor Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.
3. Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Propinsi Jawa Tengah
yang telah memberikan registrasi pelaksanaan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Kendal.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD)
Propinsi Jawa Tengah.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kendal, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal beserta seluruh staff DPRD Kabupaten Kendal.
7. Yang terhormat Bapak Agus Sutrisno (Kepala Disnakertrans Solo), Bapak Dr. Mulyanto, ME (Akademisi
UNS), Bapak Dr. Huntal Hutapea (Akademisi UNDIP) dan Bapak Dr. Kadi Sukarna,SH.,MH (Akademisi)
selaku narasumber.
8. Moderator
9. Seluruh civitas akademika Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
10. Panitia penyelenggara Workshop bagi Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.
Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama,
sehingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kabupaten Kendal khususnya dan masyarakat Kabupaten
Kendal pada umumnya.
Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop bagi Pimpinan, Anggota dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Kendal, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan
dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.
Semarang, 9 Mei 2021
Kepala LPPM UNISBANK Dr. Agus Budi Santosa, M.Si
iv
DAFTAR ISI Hal
HALAMAN JUDUL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i
KATA PENGANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ii
DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ iii
SAMBUTAN KEGIATAN PEMBUKAAN
I. Sambutan Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal ------------------------------------------------------------ iv
II. Sambutan Kepala LPPM Universitas Stikubank (Unisbank) -------------------------------------------- v
LAPORAN KEGIATAN
I. Pendahuluan -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
A. Dasar Pemikiran -------------------------------------------------------------------------------------------- 1
B. Dasar Hukum ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2
C. Maksud dan Tujuan ---------------------------------------------------------------------------------------- 3
D. Metode dan Bentuk Kegiatan ---------------------------------------------------------------------------- 3
E. Pembiayaan -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
F. Output Kegiatan --------------------------------------------------------------------------------------------- 4
II. Kegiatan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
A. Tema ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
B. Waktu danTempat ------------------------------------------------------------------------------------------ 5
C. Materi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
D. Narasumber --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
E. Moderator ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6
F. Peserta -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
G. Susunan Acara Pembukaan Kegiatan ---------------------------------------------------------------- 6
v
LAMPIRAN – LAMPIRAN
I. Surat Penawaran Kegiatan Workshop
II. Jadwal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal
III. Proposal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal
IV. Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal
V. Daftar Peserta Workshop DPRD Kabupaten Kendal
VI. MOU Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal
VII. Rekomendasi BPSDMD Propinsi Jawa Tengah
VIII. Akreditasi Universitas Stikubank (Unisbank)
IX. Daftar Hadir Peserta Workshop DPRD Kabupaten Kendal
X. Daftar Hadir Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Kendal
XI. Biodata Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Kendal
XII. Hasil Rapid Test Peserta Workshop DPRD Kabupaten Kendal
XIII. Materi – Materi Workshop DPRD Kabupaten Kendal
XIV. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Kendal
XV. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop DPRD Kabupaten Kendal
XVI. Dokumentasi Workshop DPRD Kabupaten Kendal
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR PEMIKIRAN
Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan
yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang
berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping
penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi,
peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah yang di dukung oleh semangat otonomi, pelaksanaan yang
berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai.
DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan
terhadap kekuasaan eksekutif, dengan demikian negara mengatur fungsi-fungsi dan
tugas DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan akuntabel. Pengelolaan
anggaran daerah sesungguhnya dapat memainkan peran penting dalam mengentaskan
kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan di daerah, akan tetapi dalam kurun waktu 12
tahun otonomi daerah, tidak banyak daerah baik Propinsi, Kabupaten maupun kota yang
dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik sehingga dapat mengurangi secara
nyata penduduk miskin dan menciptakan kesejahteraan di daerahnya, hal ini lebih
banyak disebabkan oleh karena daerah menghadapi berbagai masalah penganggaran baik
external (sumber pendanaan, rugulasi dan diskresinya) maupun internal (managemen,
sumber daya alam dan kualitas manusianya).
Problematika di seputar kebijakan keuangan daerah tidak terlepas dari bagaimana
sistem, mekanisme dan perilaku pemerintahan daerah di dalam mengelola
keuangannya, berbagai masalah penting terkait pengelolaan keuangan daerah antara
lain meliputi masalah masalah yang terjadi dalam semua tahapan penganggaran
(perencanaan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban), oleh karenanya
berbagai masalah tersebut seharusnya menjadi dasar kebijakan keuangan baik.
Salah satu fungsi dari DPRD adalah pengawasan terhadap keuangan daerah. Hal ini
dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah yang sudah
direncanakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta akuntable. Kebijakan
pembangunan daerah serarusnya merujuk pada kemampuan keuangan daerah dan potensi
sektoral yang dimiliki oleh daerah. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan dapat
meningkatkan dan mempercepat pembangunan daerah. kebijakan pembangunan
Kesiapan untuk mampu menganalisis dari berbagai aspek kebijakan (sosial, politik,
dan ekonomi) menjadi syarat dasar bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Kerjasama DPRD bersama stake holders lokal Perguan Tinggi maupun
Tenaga Ahli kebijakan publik menjadi salah satu alternatif yang paling rasional.
Keberadaan Perguruan Tinggi mampu menyediakan tenaga ahli dalam bidang
penganggaran, diharapkan mampu memberikan masukan baik teknis maupun non teknis
kepada masing-masing anggota DPRD dalam membahas dan memutuskan APBD.
Sehubungan dengan uraian di atas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM) Universitas Stikubank Semarang bermaksud menyelenggarakan
kegiatan Workshop untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal Jawa Tengah
dengan tema : PENGUATAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.
B. DASAR HUKUM
Dasar hukum yang melandasi kegiatan Workshop “Penguatan Pengawasan Keuangan
Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah” ini
adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
4. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM
Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian
Dalam Negeri RI.
5. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM Tanggal 17 Juli 2020
tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru..
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Sesuai dengan latar belakang kegiatan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan
Workshop “Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam
rangka Percepatan Pembangunan Daerah” ini adalah :
1. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Kendal dalam menjalankan fungsi pengawasan
terhadap pemerintah daerah.
2. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Kendal dalam pengelolaan keuangan daerah
untuk percepatan pembanguna daerah.
3. Mengetahui dan mensikapi isue-isue kebijakan yang berkaitan dengan DPRD.
D. BENTUK DAN METODE KEGIATAN
Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan BPSDMD dalam
rangka persiapan pelaksanaan Workshop.
1. Melaksanakan Workshop dengan tema “Penguatan Pengawasan Keuangan daerah
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Rangka Percepatan Pembangunan
Daerah” . Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dari
narasumber yang kompeten dan diskusi.
2. Penyusunan laporan kegiatan Workshop.
E. PEMBIAYAAN
Biaya penyelenggaraan Workshop “Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah” dibebankan
melalui APBD dengan jumlah nominal keikutsertaan setiap peserta adalah sebesar @ Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah), biaya tersebut sudah termasuk fasilitas akomodasi dan konsumsi
selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam (1 orang/kamar) di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir,
laporan hasil kegiatan Workshop dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan
praktisi/pejabat yang berkompeten.
F. OUTPUT KEGIATAN
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Workshop “Penguatan Pengawasan Keuangan
Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah”
adalah sebagai berikut :
1. Terlaksananya kegiatan Workshop.
2. Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kendal hadir mengikuti seluruh sesi materi
Workshop.
3. Seluruh materi Workshop tersampaikan oleh narasumber.
4. Tersusunnya laporan hasil kegiatan Workshop.
BAB II
KEGIATAN
A. TEMA
Tema Workshop “Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah”
B. WAKTU DAN TEMPAT
▪ Kegiatan Workshop dengan tema “Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah” dilaksanakan dari
tanggal 7 s/d 9 Mei 2021
▪ Kegiatan Workshop dengan tema “Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah” dilaksanakan di Royal
Heritage Surakarta
C. MATERI
Materi Workshop “Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah” adalah sebagai berikut :
1. Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasca UU Cipta Kerja
2. Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah dalam menjalankan peningkatan pendapatan
daerah
3. Penguatan Pengawasan Keuangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka
Percepatan Pembangunan Daerah Terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
4. Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Perpres No. 12 Tahun 2021
D. NARASUMBER
Narasumber Workshop “Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah” adalah sebagai berikut :
1. Agus Sutrisno (Kepala Disnakertrans Solo)
2. Dr. Mulyanto, MA (Akademisi UNS)
3. Dr. Huntal Hutapea (Akademisi UNDIP)
4. Dr. Kadi Sukarma, SH.,MH (Akademisi)
E. MODERATOR
1. Dr. Agus Budi Santosa, M.Si
2. Dr. Euis Soliha, SE.,M.Si
F. PESERTA
1. Peserta terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal sebanyak 44 orang.
2. Daftar hadir peserta terlampir.
G. SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN KEGIATAN
1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Mengheningkan Cipta
4. Sambutan – sambutan
5. Doa
6. Foto Bersama
7. Penutup
H. LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Surat Penawaran Kegiatan Workshop
2. Jadwal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal
3. Proposal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal
4. Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal
5. Daftar Peserta Workshop DPRD Kabupaten Kendal
6. MOU Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal
7. Rekomendasi BPSDMD Propinsi Jawa Tengah
8. Akreditasi Universitas Stikubank (UNISBANK)
9. Daftar Hadir Peserta Workshop DPRD Kabupaten Kendal
10. Daftar Hadir Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Kendal
11. Biodata Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Kendal
12. Hasil Rapid Test Peserta Workshop DPRD Kabupaten Kendal
13. Materi – Materi Workshop DPRD Kabupaten Kendal
14. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Kendal
15. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop DPRD Kabupaten Kendal
16. Dokumentasi Workshop DPRD Kabupaten Kendal
Nomor : 030/J.09/UNISBANK/UM/IV/2021
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Surat Undangan Kegiatan Bimtek
KepadaYth.
Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal
Di Kabupaten Kendal
Dengan hormat,
Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang bidang legislasi,
penganggaran dan pengawasan, kami Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LPPM) Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang berdasarkan surat ijin dari
Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman
Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Bimtek dengan tema “Penguatan
Pengawasan Keuangan Daerah Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Rangka
Percepatan Pembangunan Daerah” yang akan dilaksanakan pada:
Hari : Jumat s/d Minggu
Tanggal/ Bln. : 7 s/d 9 Mei 2021 (menyesuaikan jadwal DPRD)
Tempat : The Royal Haritage, Jl. Slamet Riyadi No.6 Solo
Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta Unsur
Setwan DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
ditransfer ke Rek.BNI no. 0165016944 a.n. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
FE UNISBANK, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel,
seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimtek dan narasumber yang
berasal dari unsur akademisi dan p raktisi/pejabat yang berkompeten.
Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu
kami ucapkan terimakasih.
CP :Dra.Setyowati, M.Si (085232613000)
Semarang, 15 April 2021
Tembusan:
1. Rektor UNISBANK
2. Ketua DPRD Kab.Kendal
No. Waktu Kegiatan/Materi Nara Somber
Bari Jumat, 7 Mei 2021 1 13.00-14.00 Check in Hotel Panitia
18.00-19.00 MakanMalam Panitia 18.30-19.00 Pembukaan:
a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Panitia b. Doa Panitia c. Sambutan Ketua DPRD Ketua DPRD Kab.
Kendal d. Sambutan dan Pembukaan KepalaLPPM
UN IS BANK 19 .30-22. 00 Materi I:
Pembentukan produk Hukum Daerah Pasca UU BKPP Provinsi Cipta Kerja
22.00- Istirahat Bari Sabtu, 8 Mei 2021
2 06.00-08.00 Makan Pazi Panitia 08.00-10.00 Materill:
Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah da1am Akademisi menjalankan peningkatan pendapatan daerah
10.00-10.30 Coffee Break Panitia 10.30-12.00 Lanjutan Materi II 12. 00-13 .30 ISHOMA Panitia 13.30-15.00 Materiffi
Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Perpres No. Kemendagri 12 Th. 2021
15.00-15.30 Coffee Break Panitia 15.30-18.00 Lanjutan Materi ID 18.00- Istirahat • Panitia
Bari Minggu, 9 Mei 2021 3 07.00-08.00 Makan Pagi Panitia
08.00-10.00 Perumusan Basil Diskusi dan Evaloasi Akademisi Keaiatan
10.00-11.00 Penutupan Panitia
11.00-12.00 Checkout Panitia
The Royal Haritage, JL Slamet Riyadi No.6 Solo
''Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah Bagi Pimpinan dao Anggota DPRD Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerab"
JADWAL WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL
1
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS STIKUBANK
SEMARANG
Tanggal Kegiatan: 7- 9 Mei 2021
PENGUATAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM RANGKA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
Terna:
PROPOSAL KEGIATAN BIMTEK
DPRD KABUPATEN KENDAL
2
Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab
kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping
penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip
prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan
serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang di
dukung oleh semangat otonomi, pelaksanaan yang berkualitas serta
sarana dan prasarana yang memadai.
DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan Jembaga
perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif, dengan demikian
negara mengatur fungsi-fungsi dan tugas DPRD agar pemerint:ahan
berjalan efektif, transparan dan akuntabel. Pengelolaan anggaran daerah
sesungguhnya dapat memainkan peran penting dalam mengentaskan
kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan di daerah, akan tetapi
dalam kurun waktu 12 tahun otonomi daerah, tidak banyak daerah baik
Propinsi, Kabupaten maupun kota yang dapat mengelola keuangan
daerahnya dengan baik sehingga dapat mengurangi secara nyata
penduduk miskin dan menciptakan kesejahteraan di daerahnya, hal
ini lebih banyak disebabkan oleh karena daerah menghadapi berbagai
masalah penganggaran baik external (sumber pendanaan, rugulasi dan
diskresinya) maupun internal (managemen, sumber daya alam dan
kualitas manusianya).
Problematika di seputar kebijakan keuangan daerah tidak terlepas
dari bagaimana sistem, mekanisme dan perilaku pemerintahan
daerah di dalam mengelola keuangannya, berbagai masalah
A. PENDAHULUAN
3
penting terkait pengelolaan keuangan daerah antara lain meliputi
masalah masalah yang terjadi dalam semua tahapan penganggaran
(perencanaan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban),
oleh karenanya berbagai masalah tersebut seharusnya menjadi dasar
kebijakan keuangan baik.
Salah satu fungsi dari DPRD adalah pengawasan terhadap
keuangan daerah. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dan
pembangunan daerah yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan
dengan efektif dan efisien serta akuntable. Kebijakan pembangunan
daerah serarusnya merujuk pada kemampuan keuangan daerah dan
potensi sektoral yang dimiliki oleh daerah. Dengan pengawasan yang
baik, maka diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat
pembangunan daerah. kebijakan pembangunan
Kesiapan untuk mampu menganalisis dari berbagai aspek
kebijakan ( sosial, politik, dan ekonomi) menjadi syarat dasar bagi
anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerjasama
DPRD bersama stake holde,s lokal Perguan Tlnggi maupun Tenaga
Ahli kebijakan publik menjadi salah satu alternatif yang paling rasional.
Keberadaan Perguruan Tlnggi mampu menyediakan tenaga ahli daJam
bidang penganggaran, diharapkan mampu memberikan masukan baik
teknis maupun non teknis kepada masing-masing anggota DPRD
dalam membahas dan memutuskan APBD.
Sehubungan dengan uraian di atas, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM) • Universitas Stikubank Semarang
bermaksud menyelenggarakan kegiatan Bimtek untuk Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Kendal Jawa Tengah dengan tema :
PENGUATAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH.
4
Sesuai dengan latar belakang kegiatan di atas, tujuan yang ingin
dicapai dari kegiatan Bimtek ini adalah:
1. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Kendal dalam menjalankan
fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.
C. TUJUAN BIMTEK
Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan
worksop ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133
Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan
Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
4. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018
yang dikeluarkan Sadan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri RI.
5. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM
Tanggal 17 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dalam Tata nan Adaptasi Kebiasaan Baru ..
B. DASAR HOKUM PENYELENGGARAAN
5
Hari : Jumat - Minggu
Tanggal : 7 - 9 Mei 2021
Tempat : The Royal Haritage, JI. Slamet Riyadi No.6 Solo
E. TEMPAT, WAKTUDANKONTRIBUSI
1. Pembentukan produk Hukum Daerah Pasca UU Cipta Kerja
2. Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Perpres No. 12 Th. 2021
3. Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah dalam menjalankan
peningkatan pendapatan daerah
Bentuk dan metode kegiatan Bimtek ini meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten
Kendal dan BPSDMD dalam rangka persiapan pelaksanaan
Bimtek.
2. Melaksanakan Bimtek dengan tema "Penguatan Pengawasan
Keuangan daerah Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam
Rangka Percepatan Pembangunan Daerah" . Metode yang
digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dari narasumber
yang kompeten dan diskusi.
3. Penyusunan laporan kegiatan Bimtek.
D. BENTUK DAN METODE KEGIA TAN
2. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Kendal dalam pengelolaan
keuangan daerah untuk percepatan pembanguna daerah.
3. Mengetahui dan mensikapi isue-isue kebijakan yang berkaitan dengan
DPRD.
6
Demikian proposal birntek ini disusun dan diajukan dengan
harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil
keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Kendal. Terima
kasih
G.PENUTUP
Kegiatan bimtek dengan tema "Penguatan Pengawasan
Keuangan daerah Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Rangka
Percepatan Pembangunan Daerah " ini akan dilaksanakan oleh Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Stikubank
(UNISBANK) Semarang
F. LEMBAGA PELAKSANA
Kontribusi : Setiap peserta sebesar Rp. 2,000.000,- (dua juta
rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 4 hari,
seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, dan nara sumber
yang berasal dari unsur akademisi dan
praktisi/pejabat yang berkompeten.
PEMERINTATI KABTIPATEN KEIVDALSEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
.ll. Soekarno-Hatta No. 218 Kerrdal Kode Pos 5li l3 'telp. (0194) l6B9-t99 Fax.l8 i067Email : [email protected] Website : w'rvr,l.kerrdalkab. go. icl
NomorLamp.-Perihal
045.71 I 0166 I Set. DPRD
Pelaksanaan Bimbingan Teknis.
Kcndal, 16 April 2O21
Kepada Yth.:Kepala LPPM UNISBANKScmarangDi -
Semaranq.
Menanggapi surat Saudara Nomor :
030/.J.09/ UNISBANK/ UM IIV 12021 tanggal 15 April 2021, pcrihal :
Undangan Kegiatan Bimtek, dengan hormat karmi berit.ahukan bahu'a
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupatcn Kendal sejumlah 44 (cmpart puluh
empat) orang bersedia ikut serta mengikuti'Bimbingan Teknis dengan tcma
"Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah Bagi Pimpinan dan Anggola
DPRD Dalam Rangka Perccpatan Pcmbangunan Daerah" \'',r.r()';V'-t,t
saudara selenggarakan.
Sehubungan hal di atas, ke te ntuan teknis tentang rn'aktu,
tempat, materi dan lain hal lebih lanjut dapat diatur dalam perjan.jian
kerjasama.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama
Saudara disampaikan terimakasih.
SEKR ATtrN KtrNDAI.
a Muda
TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.1. Ketua DPRD Kabupaten Ke ndal ;
2. Arsip.
SETWAUI
r99003 l 002
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL
DENGAN
REKTOR UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
Nomor : 170/0268/set.dprd/2021
Nomor : 104/J.01/UNISBANK/Um/IV/2021/2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS / BIMTEK
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KENDAL
Pada hari ini Senin tanggal 19 April Tahun 2021 (19– 04 - 2021) bertempat
di Kendal, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas/Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD KABUPATEN KENDAL
berupa Bimtek pada tanggal 7 sampai dengan 9 Mei 2021, melalui Pola Kerjasama, oleh
dan antara kedua belah pihak yang bertandatangan dibawah ini:
I. Nama : ANWAR HARYONO, S.SOS
Jabatan : Sekretaris DPRD KABUPATEN KENDAL.
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 218 Kendal
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Kendal yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Nama : Dr. SAFIK FAOZI, SH., M.Hum.
Jabatan : Rektor Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang
Alamat : Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Stikubank
(Unisbank) Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama
Penyelenggaraan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD KABUPATEN KENDAL
yang selanjutnya diatur sebagai berikut :
Pasal 1
D A S A R
(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).
(2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197).
(3) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 133 Tahun 2017 tentang
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.
(5) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas
Stikubank (Unisbank) Semarang Nomor 030/J.09/UNISBANK/UM/IV/2021 Tanggal
15 April 2021 perihal Penawaran Kegiatan Bimtek.
(6) Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal Nomor: 045.71/0166/Set.DPRD
tertanggal 16 April 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Teknis
(7) Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian
Dalam Negeri No. 895.3/4007/BPSDM tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas
bagi Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Tatanan
Adaptasi Kebiasaan Baru.
Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dalam
rangka pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak sesuai dengan ruang lingkup
kesepakatan ini.
(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
a. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
anggota DPRD Kabupaten Kendal;
b. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas
dan fungsi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kendal.
Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendalaman
Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal yang dilaksanakan dalam
bentuk :
a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
b. Bimtek (Bimtek); dan/atau
c. Bimtek (Lokakarya)/Seminar/Sosialisasi/Semiloka.
Pasal 4
PESERTA PENDALAMAN TUGAS
Peserta yang mengikuti Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini
adalah Anggota DPRD Kabupaten Kendal Periode 2019- 2024.
Pasal 5
PELAKSANA KEGIATAN
Pelaksana kegiatan pendalaman tugas Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
KABUPATEN KENDAL pada tanggal 7 sampai dengan 9 Mei 2021 adalah PIHAK
KEDUA yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas
Stikubank (Unisbank) Semarang.
Pasal 6
TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK
(1) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab dalam hal:
a. Menyerahkan biaya penyelenggaraan melalui transfer Bank BPD Kabupaten
Kendal dan seluruh aspek pelaksanaan pendalaman tugas kepada PIHAK
KEDUA selaku penyelenggara.
b. Menandatangani halaman belakang sertifikat.
c. Peserta wajib menggunakan masker dan sarung tangan selama kegiatan
berlangsung
d. Memastikan peserta dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan hasil rapid
test atau swab
e. Cuci tangan sebelum masuk ruangan.
(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam hal:
a. Koordinasi surat menyurat ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta
b. Proses pembelajaran.
c. Pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
d. Penyediaan bahan ajar, tenaga pengajar/moderator/pendamping tenaga
pengajar.
e. Penyediaan akomodasi dan konsumsi.
f. Penyediaan sarana protokol kesehatan Covid 19 sesuai dengan SE Kepala
BPSDM Kemendagri No. 895.3/4007/BPSDM tentang Pelaksanaan
Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru.
g. Penyediaan seminar kit.
h. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat.
i Membuat laporan kegiatan pendalaman tugas yang salah satu Dokumen
Laporan diserahkan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.
Pasal 7
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN
Waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Kendal akan diatur dan disepakati bersama kedua belah
pihak berdasarkan surat undangan dari PIHAK KEDUA.
Pasal 8
PEMBIAYAAN
(1) Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA yang akan disetorkan kepada
PIHAK KEDUA sebagai Panitia Penyelenggara atas nama Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.
(2) Tata cara pembayaran biaya setoran/kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatas dibayarkan non tunai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, 1
(satu) minggu sebelum dimulainya kegiatan.
(3) Biaya Kontribusi yang disepakati sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Pasal 9 JANGKA WAKTU
Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani
sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan pendalaman tugas serta setelah
PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajiban-kewajibannya pasca pelaksanaan.
Pasal 10
FORCE MAJEURE
(1) Apabila terjadi hal-hal yang berada diluar kekuasaan kedua belah pihak atau Force
Majeure, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu
pelaksanaan tugas pekerjaan dengan perjanjian kedua belah pihak.
(2) Yang dianggap Force Majeure adalah:
a. Bencana Alam
b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan
dengan Perjanjian Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
kegiatan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal.
Pasal 12
BEA MATERAI DAN LAIN-LAIN
(1) Bea materai sehubungan dengan adanya ikatan perjanjian/kontrak ini dibebankan
kepada PIHAK KEDUA.
(2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari 2 (dua) asli
bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani oleh kedua pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing. Satu
asli masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya
diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan
pekerjaan ini.
Pasal 13
PENUTUP
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian
atas persetujuan kedua pihak.
(2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan
bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan.
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB ATAS
PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD TAHUN 2021
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : Anwar Haryono, S.Sos
Jabatan : Sekretaris DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal
Selanjutnya disebut Pihak I (Pertama)
2. Nama : Dr. Safik Faozi, SH.,M.Hum
Jabatan : Rektor
Instansi : Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Selanjutnya disebut Pihak II (Kedua)
MENYATAKAN
1. Bahwa bersedia menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Kendal tahun 2021 dengan berpedoman dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan protocol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease
19 (Covid 19)
2. Apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang berdampak pada kondisi peserta, maka kami bersedia untuk
bertanggung jawab sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat
dengan semestinya
Semarang, 19 April 2021
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Talmo 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kcrnenterian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan Peraturan Presiden Norn or l 35 Tahun 20 I 4 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraluran Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementcrian Negara scrta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Esclon I Kementerian Negara;
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuar Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap Institusi Perguruao Tinggi yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi;
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nornor 12 Tahun 20 l'.~ tentang Pendidikan Tinggi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pcmerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pcndidikan, sebagairnana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Mengingat
Menimbang
SADAN AKREDITASJ NASIONAL PERGURUAN TJNGGI
KEPUTUSAN BADA.~ AKREDITASI NASIONAL PERGURUANTlNGGI
NOMOR: 1415/SK/BAN-PT/Akred/PTNIII/201<>
TENT ANG
NILA! DAN PERJNGKAT AKREDJTASI INST1TUSI PERGURUAN TINGGI
BAO-PT
41P1 ~ 204.
Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 4 Agustus 2016
Memperhatikan
12. Keputusan Mentcri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Bada:n Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012-2017;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1"74/P/2012 tentang. Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan, Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174!P/2012 tentang .Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonfonnal Peri ode Tahun 2012 - 2017;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Kcputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kernentenan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun :?.014 - 2019;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Ak.reditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kernenterian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik lndonenia Nomor 13 Tabun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
t, -. -;,,~
-2-
Salinan disampaikan kepada Yth;
1. Menteri Riset, T cknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pcmbelajaran dan Kernahasiswaan -Kementerian Risct, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilrnu Pengetahuan, Teknologi, dun Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Kctua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan
KETUA BADAN AKREDITASI NASlONAL P GURUAN TIN I,
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2016
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT
Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan clan pcnyelenggaraan Institusi Perguruan Tinggi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KET I GA
Nilai dan peringkat akreditasi sebagairnana yang disebutkan pada diktum pcrtarna berlaku selama 5 (lima) tahun.
KEDUA
Universitas STIKUBANK, Semarang Tcrakreditasi dcngan NiJaj 326 Peringkat B (Baik)
PERTAMA .
Mcnctapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASJ NASIONAL PERGURUAN TINGGJ TENTANG NILAI DAN PERlNGKA T AKREDIT ASI INSTITUSl PERGURUAN TJNGGl
·-
MEMUTUSKAN !k '·
- ·~ -3-