Laporan Lengkap Kegiatan WORKSHOP DIREKTUR EKSEKUTIF KADIN PROVINSI WILAYAH BARAT INDONESIA

Grand Setiabudi BANDUNG, 29-31 Oktober2007 Tema : “Pengembangan kuantitas dan kualitas dalam rangka peningkatan jumlah anggota Kadin”. Sub Tema : ”Peningkatan kualitas SDM sekretariat dalam rangka pelaksanaan program layanan Kadin”. I. PENGANTAR Pelaksanaan workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi seluruh Indonesia, merupakan program kerja Kadin Indonesia yang disetujui oleh Rapimnas Kadin 2007. Sebagai tindak lanjut program kerja tersebut, Sekretariat Kadin Indonesia semenjak bulan Mei 2007 melakukan identifikasi materi workshop Direktur Eksekutif.

Melalui surat nomor 1641/SKI/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007, Sekretariat Kadin Indonesia menyampaikan pemberitahuan awal pelaksanaan workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi yang akan dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu : Indonesia Bagian Barat tanggal 10-11 September 2007 di Jakarta dan Indonesia Bagian Timur minggu IV Oktober 2007 sekaligus permintaan masukan dari Kadin Provinsi untuk materi workshop yang sudah disusun oleh Sekretariat Kadin Indonesia.

Halaman 1

Halaman 2

Setelah mengkaji usulan dari Kadin Provinsi baik tempat dan tanggal pelaksanaan maupun materi, maka pelaksanaan workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Indonesia Bagian Barat dilaksanakan di Grand Setiabudi Bandung, 29-31 Oktober 2007 dan Indonesia Bagian Timur di Hotel Sahid Jaya Makassar, 13-15 Nopember 2007. Untuk materi workshop ada penambahan materi mengenai peraturan perundangan baru, pemberian template website secara gratis kepada Kadin Provinsi dan layanan konsultasi pajak. Kegiatan Workshop Direktur Eksekutif ini dibiayai oleh Kadin Indonesia dan DIHK, sedangkan kelebihan peserta dibiayai oleh masing-masing Kadin Provinsi. II. PESERTA

Kegiatan workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Indonesia Bagian Barat, direncanakan diikuti oleh Kadin Provinsi meliputi : NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Atas permintaan Kadin Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Tengah meminta diikutsertakan dalam Workshop Direktur Eksekutif Indonsia Bagian Timur. Sehingga peserta yang mengikuti workshop adalah 17 (tujuh belas) Kadin Provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 36 (tiga puluh enam), peserta lainnya dari Kadin Indonesia sebanyak 8 orang, Panitia Jakarta 5 orang dan Panitia Bandung 4 orang serta dari DIHK 2 orang dengan daftar sebagai berikut:

NO NAMA UNSUR 1 Nasrul Arifin (DE) Kadin DKI Jakarta 2 Soedjono (Pengurus) Kadin DKI Jakarta 3 Manahan Simamora Kadin DKI Jakarta 4 Edi Purwoko Kadin DKI Jakarta 5 Zufriandi Surya (DE) Kadin NAD 6 Hendra Utama (DE) Kadin Sumatera Utara 7 Hendy Sibuea Kadin Sumatera Utara 8 Hendrizon (DE) Kadin Sumatera Barat 9 Muhammad Herwan (DE) Kadin Riau

10 Syafrisel O.S (pengurus) Kadin Rokan Hulu – Riau 11 Ajira Miazawa (DE) Kadin Rokan Hulu – Riau 12 Aulina Kaziar Kadin Riau 13 Kamarul Azman Kadin Indragiri Hilir – Riau 14 Petrus Kodrat (DE) Kadin Kepulauan Riau 15 Astrid K Kadin Kepulauan Riau 16 Soedjaka (DE) Kadin Jambi 17 Etty Suziaswati Kadin Bengkulu 18 Eny Herawati Kadin Bengkulu 19 Sri Hartati (DE) Kadin Sumatera Selatan 20 Elly Lumanaw Kadin Sumatera Selatan 21 Nanang Sumarlin (DE) Kadin Lampung 22 Saripuddin Kadin Lampung

Halaman 3

23 Miranti (DE) Kadin Bangka Belitung 24 Uteni AR Kadin Bangka Belitung 25 Sri Windarti (WDE) Kadin Banten 26 Mas Neneng Husnul Kadin Banten 27 Dedi Khaerizi Kadin Banten 28 Arini Wilar (DE) Kadin Jawa Barat 29 Tiara Artika Kadin Jawa Barat 30 Edi Kadarisman Kadin Jawa Barat 31 Teguh Tuhu Prasetyo (DE) Kadin Jawa Tengah 32 Nonang Yundaru Kadin DI Yogyakarta 33 Kholiq Yakin Kadin Jawa Timur 34 Lukman Akbar (DE) Kadin Kalimantan Barat 35 Akhmad Salahuddin Kadin Kalimantan Barat 36 Hery Musnadi Kadin Kalimantan Barat 37 Hariadi Saptadji Kadin Indonesia 38 Witjaksana Soegarda Kadin Indonesia 39 Suprayitno Kadin Indonesia 40 Trihono Sastrohartono Kadin Indonesia 41 Sutrisno Kadin Indonesia 42 Miftahul Hakim Kadin Indonesia 43 Harmon B. Thaib Kadin Indonesia 44 Arief Hermawan Kadin Indonesia 45 Tulus Sutiyoso Panitia Jakarta 46 Suwarno Panitia Jakarta 47 Ftiri Fardhiyah Panitia Jakarta 48 Mardiana F. Suralaga Panitia Jakarta 49 Ukhfilmais Yabu Panitia Jakarta 50 Vini Panitia Bandung 51 Nanang Panitia Bandung 52 Henry Panitia Bandung 53 Rini Panitia Bandung 54 Andreas Gosche Pembicara DIHK 55 Kamaludin Pembicara DIHK 56 Budoyo Basuki Pembicara Kadin Indonesia 57 Hariadi Sukamdani Pembicara Kadin Indonesia 58 Usep Syamsudin Pembicara Perdagangan 59 Adriano Pembicara Perindustrian 60 Warkamrajid Pembicara Perindustrian

Halaman 4

III. PEMBUKAAN 1. Laporan panitia penyelenggara oleh Sdr. Suprayitno pada intinya melaporkan workshop DE dihadiri

para DE dan staf Kadin Wilayah Indonesia Barat, pimpinan sekretariat Kadin Indonesia dan undangan. Hasil workshop diharapkan dapat memperkuat Sekretariat Kadin disetiap tingkatan dalam memberikan pelayanan kepada dunia usaha.

2. Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Bpk Iwan D. Hanafi dalam sambutannya menyampaikan motor penggerak Kadin adalah sekretariat yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif, karena itu mendukung Workshop DE ini untuk mewujudkan Sekretariat Kadin yang kuat dan berhasil.

3. Koordinator Program DIHK, Bpk. Andreas Gosche menyampaikan ada yang berbeda dengan sebelumnya, workshop kali ini mengarahkan Kadin-Kadin Daerah untuk membentuk pelayanan jasa bagi dunia usaha, selain sebagai bentuk layanan/jasa Kadin dalam menjalankan tugasnya juga menjadi sarana income generating, sehingga menjadikan Kadin tidak hanya bergantung pada iuran anggotanya.

4. Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia yang dibacakan oleh Direktur Eksekutif Kadin Indonesia pada intinya menyampaikan bahwa Kadin tidak bisa bergantung lagi pada pelimpahan wewenang Pemerintah walaupun kita tersu memperjuangkannya dan kita harus mengembangkan layanan-layanan jasa Kadin yang bermanfaat bagi dunia usaha, yang pada akhirnya nanti dapat meningkatkan jumlah anggota Kadin.

IV. MATERI WORKSHOP

SESSI I : INFORMASI DUNIA USAHA

I. Pengetahuan Industri dan Perdagangan oleh Bapak DR. Ir Usep Syamsudin, MBA, PhD 1. Ada beberapa Gap yang mengakibatkan pelayanan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, antara

lain: A. Gap antara Management Perception dengan Customer Expectation B. Gap Service Design dengan Management Perception. C. dan lain-lain

2. Indonesia banyak mengalami ketinggalan customer service dengan Malaysia dikarenakan sistem pendidikan di Indonesia masih mengandalkan kepada IT otak kiri. Otak kiri yang dimaksud adalah analisis, data dan lain-lain. Sementara untuk motivasi, imajinasi dan kecerdasan emosional lainnya belum dioptimalkan. Jika keduanya diseimbangkan maka akan berkembang pengetahuan yang bertanggung jawab.

3. Perdagangan adalah proses tukar menukar didasarkan atas kehendak sukarela dan masing-masing pihak menilai untung rugi dan manfaatnya. Jika ada untung dan manfaat maka akan tercipta pertukaran.

4. Dalam sessi dijelaskan mengenai : A. Layanan, gap yang ada dalam layanan; B. Arti dan manfaat perdagangan, termasuk di dalamnya Prinsip-prinsip Perdagangan Global; C. Environmental Forces yang meliputi Demographic, Economic, Socio-Cultural, Natural,

Technological, Political-Legal; D. Tahapan dalam perkembangan perdagangan; E. Motivasi masuk ke pasar global; F. Faktor yang mendorong persaingan dalam lingkungan global yang mempengaruhi industri; G. Perubahan lingkungan 4C; H. Tantangan yang dihadapi Indonesia meliputi pembahasan trend Globalisasi dan Trend

Desentralisasi; I. Indonesia Menuju Globalisasi; J. Prinsip WTO: Free Trade, No Barrier, National Treatment, Tarif Protection, Partnership, Non

Discrimnination, Reciproxcity; K. Kebijakan Perdagangan; L. Bidang-bidang Negosiasi WTO;

Halaman 5

M. Pengecualian MFN; N. Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional; O. Peningkatan Daya Saing Indonesia; P. Sistem Produksi, Sistem Manufaktur dan Sistem Perusahaan; Q. Klaster industri dan Lingkungannya; R. Kesimpulan permasalahan dalam negeri yang harus dihadapi dalam membangun industri, antara

lain: 1) tingginya tingkat kemiskinan; 2) tingginya tingkat pengangguran; 3) perekonomian (termasuk industri) tumbuh rendah; 4) terakumulasinya sumber ekonomi pada industri rendah dan beberapa kelompok;

S. Pengembangan Sektor Industri Nasional

II. Pengetahuan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Bapak Adriano dan Bapak Sukma Wijaya dari Departemen Perindustrian RI. Merupakan pengetahuan dalam rangka menjabarkan ketentuan Keppres 80/2003 yang salah satunya mengatur penggunaan produk dalam negeri. Melalui Peraturan Menteri Perindustrian nomor: 11/M-IND/PER/3/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produk Dalam Negeri, maka nara sumber dari Perindustrian menjabarkan mengenai Permen ini, yang antara lain meliputi :

1. Tata Cara Penilaian Sendiri Capaian bertujan: A. untuk menstandardisasikan cara penilaian capaian tingkat komponen dalam negeri barang dan jasa

yang dihasilkan oleh penyedia barang dan jasa; B. Sebagai informasi capaian nilai tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk barang/ jasa yang

di produksi di dalam negeri bagi pemerintah serta pengguna barang dan jasa. C. Sebagai dasar acuan untuk mengevaluasi harga penawaran dari penyedia barang dan jasa pada

pelelangan/tender suatu job order/ lelang / kontrak. D. Untuk meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya.

2. Lingkup penilaian meliputi: A. Perhitungan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) terhadap lingkungan perusahaan maupun

perekonomian nasional. B. Perhitungan TKDN Produk barang yang dihasilkan oleh penyedia barang (manufakturing) dalam

negeri. C. Perhitungan TKDN Layanan jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa dalam negeri. D. Perhitungan TKDN Layanan pengadaan gabungan barang dan jasa yang dihasilkan oleh penyedia

barang dan jasa dalam negeri. 3. Sessi ini juga membahas mengenai:

A. Perhitungan Bobot Manfaat Perusahaan; B. Kriteria dan Persyaratan BMP; C. Format Isian BMP; D. Perhitungan TKDN Barang; E. Penilaian Terhadap Bahan Baku / Komponen; F. Penilaian Terhadap Tenaga Kerja; G. Penilaian Terhadap Alat Kerja; H. Dasar Penilaian TKDN; I. Struktur Harga Barang; J. Format Isian Capaian; K. Perhitungan TKDN Jasa; L. Penilaian terhadap Tenaga Kerja dan Alat Kerja; M. Persyaratan Penilaian Capaian TKDN Jasa Produsen Tingkat Ke-3 ; N. Perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa dan Formatnya; O. Dokumen Pendukung; P. Masa Berlaku Penilaian.

Halaman 6

SESSI II : INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BARU BERKAITAN DENGAN DUNIA USAHA

III. Pengetahuan Mengenai Peraturan Perundang-undangan yang Baru oleh Bapak Hariyadi Sukamdani

1. Dalam sesi ini membahas mengenai hal-hal yang telah dilakukan Dewan Pengurus Kadin Indonesia. 2. Tugas Sekretariat Kadin di seluruh Provinsi adalah mensosialisasikan hal-hal yang telah dilakukan

Kadin. I. Perpajakan

3. UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan merupakan salah satu contoh perjuangan Kadin Indonesia dalam mengupayakan pensejajaran antara pelaku usaha sebagai Pembayar Pajak (Wajib Pajak) dengan negara sebagai Pemungut Pajak.

4. Contoh bentuk kesetaraan adalah adanya sanksi bagi Pembayar Pajak dan Pemungut Pajak jika tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

5. Saat ini Kadin Indonesia sedang mengawali finalisasi RUU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.

6. Daftar masalah RUU Pajak Penghasilan sudah disampaikan kepada DPR. Draft RUU Pajak Penghasilan pada dasarnya sudah hampir tidak ada masalah, hanya saja mengenai tarif Pajak Badan dengan Pajak Perseorangan yang sedang dibahas. Pihak Kadin Indonesia mengusulkan Pajak Badan 30% dan Pajak Perseorangan 25%.

7. RUU Pajak Penghasilan termasuk kontroversial karena Pajak Penghasilan di Indonesia adalah 10%. Sementara negara-negara lain sudah menggunakan pajak Progresif.

8. Perhitungan di RUU Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai merugikan karena SPT Pajak sudah dipatok dengan membagi rata 12 sehingga perusahaan dalam kondisi baik atau buruk tetap sama perhitungan pembagiannya. Sehingga jika disimulasikan, di pembukuan untung namun di kas bon mengalami kerugian.

II. Ketenagakerjaan

9. Rendahnya tingkat partisipasi pengusaha dalam menanggapi wacana-wacana berkaitan dengan dunia usaha, misalnya upah tenaga kerja. Pemicu yang 3 (tiga) kali naik pada tahun 2000.

10. Paling pokok permasalahan adalah mengenai pesangon yang kategorinya ada 14 jenis. Salah satu jenisnya adalah pesangon karena pensiun.

11. UU No. 13 tahun 2003 yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dapat merugikan pengusaha karena banyaknya komponen pesangon yang harus dipenuhi, yaitu sebanyak 14 jenis. Sementara di negara-negara lain tidak secara penuh ditanggung perusahaan namun juga ditanggung oleh pihak tenaga kerja.

III. Penanaman Modal

12. Pasal yang diperjuangkan oleh Kadin Indonesia, yaitu : Pasal 14 (Pasal 22, seharusnya) UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur tentang pelayanan hak atas tanah, yaitu: Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk jangka waktu 95 tahun, Hak Guna Bangunan dapat diberikan untuk jangka waktu 80 tahun dan Hak Pakai dapat diberikan untuk jangka waktu 70 tahun.

13. Saat ini sedang diperjuangkan di bidang properti adalah agar kepemilikan asing atas apartemen diperbolehkan. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih maju.

SESSI III : LAYANAN/KEGIATAN KADIN

IV. Layanan Advokasi dan Layanan Hukum Kadin Indonesia oleh Miftahul Hakim (Direkur Hukum) 1. Advokasi Bisnis Efektif bertujuan untuk mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang

yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Halaman 7

2. Advokasi penting bagi Asosiasi Bisnis dalam hal : menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, mewujudkan stabilitas kebijakan dan memastikan regulasi yang tepat dan nyata.

3. Advokasi penting bagi pembuat kebijakan dalam hal: memastikan informasi masalah tertentu di masyarakat, membutuhan opini publik dan pendapat pemilih, bahan masukan untuk pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

4. Sasaran advokasi adalah Orang Dalam (Pembuat kebijakan) dan Orang Luar (Media Massa). 5. Advokasi membutuhkan Evaluasi untuk memantau keberhasilan/kegagalan dari setiap strategi.

Penyelenggaraan Advokasi juga membutuhkan Anggaran untuk menyewa ahli hukum, meminta pendapat hukum dan lain-lain.

6. Layanan Hukum Kadin Indonesia bertugas memberikan layanan dan konsultasi hukum di bidang perdagangan, perindustrian dan jasa dengan pengelolaan yang cepat, mudah, kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

7. Dasar hukum Layanan hukum adalah pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 UU No. 1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

8. Jenis Layanan : o Aternatif Penyelesaian Sengketa: Arbitrase, Konsiliasi dan Mediasi. o Litigasi o Seminar, Pelatihan dan Workshop. o Penerbitan brosur, manual/buku pedoman.

9. Bidang Layanan dan Konsultasi Hukum meliputi: Perbankan dan Keuangan, Praktek Bisnis Perusahaan, Pasar Modal, Hak atas Kekayaan Intelektual, Perdagangan, Bisnisdan Persaingan Usaha, Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, Infrastruktur dan Konstruksi, Ketenagakerjaan, Pertambangan dan Energi, Pelayaran dan Transportasi, Penerbangan, Properti serta Media dan Entertainment.

V. Layanan Hubungan Internasional oleh Bapak Witjaksana Soegarda (Direktur Hubungan

Internasional) Layanan Hubungan Internasional ada 4, yaitu:

A. Peningkatan kapasitas bidang luar negeri, yang meliputi: 1. Koordinasi bidang luar negeri dengan Kadin Daerah; 2. Database; 3. Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan dan

investasi; 4. Menyampaikan berita-berita luar negeri kepada Anggota Kadin dan menyusun draft

Memorandum of Understanding. B. Pemantapan/peningkatan hubungan dengan perwakilan Negara sahabat. C. Membantu pengurusan permohonan visa bagi Anggota/Pengurus Kadin/Pengusaha. D. Layanan keprotokolan.

VI. Pedoman Kuliah Umum Kewirausahaan dan Penyelenggaraan Seminar Franchise oleh Bapak Trihono Sastrohartono (Direktur Peningkatan Kapasitas Industri dan Perdagangan)

1. Latar belakang diselenggarakannya Kuliah Umum Kewirausahaan adalah: A. Terdapat 40 juta UMKM; B. 30 juta pengangguran dan 10 juta pengangguran terdidik dari berbagai lulusan sekolah dan

perguruan tinggi. C. Survey tahun 2004: 80% professional dan eksekutif terancam bangkrut dan miskin di hari

tuanya karena ketidakmampuan mengkapitalisasian pendapatan sehingga menjadi asset yang bias memberikan jaminan di hari tua.

D. Perlu tumbuhnya kegiatan-kegiatan usaha untuk menampung angkatan kerja dan untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi.

2. Tujuan dari Kuliah Umum tersebut adalah: A. Memotivasi mahasiswa menjadi wirausaha.

Halaman 8

B. Menanamkan sikap dan perilaku entrepreneur. C. Berbagi pengalaman sukses menjadi entrepreneur dari pengusaha sukses. D. Memberikan informasi mengenai potensipotensi bidang bisnis di masa mendatang secara

umum. E. Sarana pendekatan komunikasi dan kerjasama antara dunia usaha dan perguruan tinggi.

3. Teknis Pelaksanaan: A. Penyelenggara: Kadin Indonesia bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan

Tinggi. B. Pembicara : Wirausahawan sukses C. Peserta: mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.

4. Kegiatan tahun 2005-2006: KU Kewirausahaan di ITB, UGM, IPB, Undip, UI dan ITS. 5. Kegiatan tahun 2007-2009: KU Kewirausahaan di USU, UNSRI, UNHAS, Udayana. 6. Franchise bisnis yang sedang diminati masyarakat secara luas. Hal tersebut dapat dilihat dari

pertumbuhan waralaba di Indonesia tahun 1997-2002 adalah 13,2%. Franchise merupakan pilihan investasi paling sesuai memenuhi kebutuhan para professional menjelang masa pensiun adalah membangun bisnis melalui franchising.

7. Atas dasar hal-hal tersebut maka Kadin Indonesia perlu menyelenggarakan Seminar Franchise dan Buku Panduan Penyelenggaraan Seminar/Pelatihan Franchise.

8. Buku Panduan Penyelenggaraan Seminar/Pelatihan Franchise tersebut bertujuan untuk mendorong Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota meningkatkan kualitas dan kualitas pelayanan, meningkatkan jumlah layanan.

9. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan praktis penylenggaraan seminar dan pelatihan franchise di daerah.

VII. Biro Konsulen Pajak oleh Bapak Aritonang (Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten Bekasi)

1. Latar belakang penyelenggaraan Biro Konsulen Pajak: A. Pasal 6 UU Kadin dan AD ART Kadin. B. Kurangnya pemahaman para pelaku usaha (Wajib Pajak) tentang peraturan serta kebijkan yang

berkaitan dengan perpajakan. C. Memasyarakatkan gemar membayar pajak. D. Banyaknya Anggta Kadin yang terdiri dari kelas menengah bawah.

2. Masalah yang dihadapi: A. Belum siapnya pelaku usaha membuat laporan keuangan usahanya yang sesuai dengan standar

perpajakan. B. Kemampuan pelaku usaha (Wajib Pajak/WP) belum memadai dalam mengartikulasikan

hitungan-hitungan perpajakan yang berlaku. C. Kurangnya waktu dari pelaku usaha (WP) dalam menyelesaikan urusan-urusan perpajakan. D. Akibat dari masalah-masalah tersebut adalah penerimaan Negara dari pajak belum optimal.

3. Rencana startegis: A. Membedayakan lembaga Kadin se-Indonesia sebagai konsulen pajak bagi anggotanya. B. Mensosialisasikan manfaat pajak bagi dunia usaha dan masyarakat Indonesia. C. Memberikan reward bagi WP yang taat dan benar. D. Menyejajarkan system informasi BKP sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak No. Kep-

27/PJ/2003. 4. Langkah konkrit:

A. Pembentukan Biro Konsulen Pajak dengan SK Kadin. B. Membuat standar operasional yang baku dan lengkap dengan flow chart pelayanan. C. Mempersiapkan qualifikasi personil untuk menjalankan program sesuai standar yang berlaku. D. Membuat jadwal kerja BKP yang jelas dan terukur serta tarif layanan yang transparan. E. Menentukan anggaran biaya pelaksanaan program ini.

5. Cakupan layanan BKP: A. Konsultasi dan bantuan dalam hal Ketentuan Umum Perpajakan.

Halaman 9

B. Fasilitas bantuan pembuatan dan pelaporan pajak. C. Fasilitas bantuan dan pendampingan pada saat mendapatkan kelebihan pembayaran pajak. D. Informasi terbaru tentang Peraturan Pajak dan manajemen Pajak. E. Layanan penyelesaian surat tagihan pajak. F. Penyelesaian hak-hak WP.

6. Hasil yang diharapkan: A. Meningkatnya perolehan nehara dari sector pajak. B. Sumber pendapatan bagi Kadin secara berkesinambungan. C. Meningkatnya pranata Kadin se-Indonesia.

7. Kesimpulan: A. BKP Kadin dapat memberi layanan yang benilai tambah bagi anggta. B. Di masa mendatang, memberikan akibat multiplayer efek positif. C. Perlunya pengawasan baik dan benar serta diperlukannya perhatian serius dan professional dari

seluruh komponen Kadin yang ada.

Tanya Jawab/Masukan 1. Kadin Sumut :

A. Peraturan perundang-undangan baru agar disosialisasikan kepada Kadin Provinsi. B. Kerjasama antara Kadin Provinsi dan Konjen setempat berkaitan dengan penerimaan tamu

asing dan pameran (Keprotokolan). C. Publikasi berita-berita luar negeri agar diinformasikan kepada Kadin Provinsi. D. Kuliah Kewirusahaan agar diperluas sasarannya untuk staf Sekretariat. E. Biro Konsulen Pajak memungkinkan untuk diselenggarakan oleh Koperasi karyawan

Sekretariat. 2. Kadin Riau :

A. Agar Layanan Advokasi dan Hukum memiliki modul. B. Perlu adanya koordinasi antara Komite Multilateral dengan Kadin Provinsi tentang hal-hal yang

berkaitan dengan penerimaan delegasi dan lain-lain. C. Agar ada pelibatan dari Kadin Provinsi jika Kadin Indonesia menyelenggarakan Kuliah Umum

Kewirausahaan. 3. Kadin Jatim:

A. Perlu adanya persamaan dan pengembangan mind set business meeting/business matching. B. Perlu adanya pembentukan mind set mengenai KU Kewirausahaan.

4. Kadin Jateng: A. Perlu ada kontak informasi mengenai Layanan Advokasi dan Layanan Hukum.

5. Kadin DKI Jakarta: A. Bantuan dari Kadin Indonesia untuk memperoleh copy MoU standard. B. Perlu adanya Teknik Penyusunan Kontrak yang standard. C. Penyelesaian pengaduan dagang agar diberikan kepada Anggota Kadin. D. Informasi pasar (asing) agar difasilitasi oleh kadin Indonesia.

Tanggapan : 1. Layanan Advokasi dan Layanan Hukum telah disosialisasikan serta Modul Advokasi akan segera

dicetak. 2. Rencana akan diadakan workshop Advokasi di luar jawa. 3. Sengketa bisnis yang diselesaikan oleh Sekretariat Kadin Indonesia selama ini lebih mengarah

kepada pemberian alternative proses penyelesaiannya. 4. Bantuan publikasi dan standard moU akan diberikan. 5. KU Kewirausahaan dapat diperluas untuk Sekretariat Kadin.

Halaman 10

VIII. Income Generating dan layanan yang menghasilkan Pendapatan oleh Andreas Gosche (Koordinator Program DIHK)

1. Kadin tidak berkembang karena :

Minimnya anggota Kurangnya sumber pendapatan Representasi Kadin kurang

(Solusinya adalah layanan jasa yang menghasilkan pendapatan) 2. Makna Income Generating Services:

Sebagai sumber pendapatan Motivasi karyawan sendiri Kemandirian Mendukung perwakilan kepentingan Subsidi silang

3. Pelayanan jasa Kadin : Pelayanan jasa perkantoran Pelayanan jasa informasi/publikasi Pelayanan jasa konsultasi Pelayanan jasa kewirausahaan baru Pelayanan jasa pelatihan Pelayanan jasa misi dagang Pelayanan jasa arbitrase/mediasi Pelayanan jasa temu usaha/kerjasama

IX. Income Generating dan layanan yang menghasilkan Pendapatan oleh Nasrul Arifin (Direktur

Eksekutif Kadin DKI Jakarta).

1. Kategori kebutuhan layanan : Promosi Usaha Penyediaan Sumber Informasi Konsultasi Usaha Peningkatan Sumber Daya Manusia Perkuatan manajemen perusahaan Networking Peraturan dan Perijinan Legalisasi/Surat Keterangan KADIN Advokasi

2. Bentuk-bentuk layanan : Event (Seminar/Pameran/Diklat) Iklan (Cetakan/Elektronik) Jasa Informasi Usaha (offline) Keanggotaan Akses informasi Online (internet) Jasa Kartu Kredit (Visa/Master) Keanggotaan Kartu Diskon

3. Lembaga pendidikan dan pelatihan Kadin Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 15 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan Bab X. Ketentuan Peralihan Pasal 19. Sebelum terbentuknya Asosiasi Tally KADIN Provinsi berperan untuk memberikan rekomendasi sebagai persyaratan ijin usaha perusahaan Tally. Salah satu persyaratan adalah Perusahaan Tally harus memiliki tenaga yang telah mengikuti diklat LPPK (konsep 3 in 1).

Halaman 11

Pada tanggal 14 November 2007 direncanakan melatih sebanyak 600 tenaga Tally. 4. Rencana pengembangan tahun 2008 Analisa Kebutuhan Anggota : - Menyusun daftar pertanyaan kebutuhan anggota - Distribusi angket - Pengumpulan, pengelompokan dan analisa - Menentukan jenis-jenis layanan baru Skala prioritas layanan baru : - KADIN TV Peluang - SMS Center - Electronic Newsletter

SESSI IV : SISTEM INFORMASI

X. Program Layanan Bisnis oleh Budoyo Basuki (Wakil Komtap Asosiasi & Himpunan Kadin Indonesia)

1. Pembahasan mengenai Program Layanan Bisnis sebagai salah satu cara untuk penggalangan

pendapatan. 2. Simulasi dengan menggunakan Formulir yang tersedia dimana para peserta diminta untuk diisi dan

dikumpulkan kepada narasumber,yaitu Bapak Budoyo Basuki.

XI Peningkatan Layanan Kepada anggota Melalui Internet oleh Edi Purwoko (Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kadin DKI Jakarta)

1. Website Kadin DKI Jakarta : www.kadin.or.id 2. Isi dari website tersebut meliputi: Organisasi, Keanggotaan, Peluang Usaha, Berita Kadin, Agenda

News dan website Link.

XII Model Pengembangan Sistem Informasi di Kadin Jawa Tengah oleh Teguh Tuhu Prasetyo Direktur Eksekutif Kadin Jawa Tengah

1. Membangun paradigma bahwa Kadin Jawa Tengah adalah mitra pemerintah d dan layanan untuk

seluruh pelaku anggota. 2. Website Kadin Jatim : www.eastjavabiz.org 3. Website sebagai media informasi dan jembatan komunikasi. 4. Network : East Java Incorporated (EJI) 5. Website saat ini berorientasi kepada informasi penawaran dan permintaan. 6. Website juga membangun blog profil pengurus. Diharapkan dengan blog tersebut ada monitoring

terhadap pengurus serta membangun sense of belonging. 7. Website meliputi,antara lain: Informasi Pameran, Peluang Usaha, Peluang Investasi, Link, Info

UMKM, Form MPU (Registrasi). 8. Perbandingan sebelum update sekitar 200 pengunjung, setelah diupdate pengunjung bertambah

700-800an. 9. Kekurangan: kurang menarik tampilannya, Agenda dan Info Pameran belum terurut, gambar

Agenda belum dapat ditampilkan. 10. Perbaikan ke depan adalah lebih memfokuskan perbaikan kepada kekurangan-kekurangan tersebut

di atas.

Tanya Jawab/Masukan/Saran 1 Kadin Sumut : Bantuan teknis pembangunan sistem informasi melalui internet sebagai

Halaman 12

penggalangan pendapatan. 2. Kadin Sumut : Layanan Dokumen berdasarkan UU PT baru, bagaimana peranan (Kadin Indonesia)

dan (BPOM) berkaitan dengan produk-produk? 3. Kadin Sumbar: Apakah yang dilakukan Kadin mengenai Layanan Kadin, apakah tidak

menyimpang dari AD/ART pasal 12? 4. Kadin Banten: Website Kadin Banten masih dalam tahap perencanaan, target 2008 sudah ada

website Kadin Banten. Tanggapan 1. Dalam AD ART telah diatur layanan-layanan umum/standard yang sudah ada,di luar itu adalah

layanan charges. Layanan-layanan yang telah dilakukan tersebut termasuk dalam sumber pendapatan yang sah & tidak melanggar UU.

2. Berpedoman pada Pedoman Organisasi,maka Direktur Eksekutif memiliki wewenang menandatangani perjanjian/kontrak.

SESSI V : KESEKRETARIATAN

XIII Template Website Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota oleh Bapak Tata Wahyudin (BODI)

1. Keadaan riel mengenai website Kadin Indonesia (www.kadin-indonesia.or.id): A. Update website Kadin Indonesia memperoleh ranking 5 pada 2 bulan lalu. B. Pengguna internet banyak yang menggunakan website Kadin Indonesia untuk memperoleh

informasi dunia usaha. 2. Latar belakang : Penyediaan Layanan Informasi Kadin berupa pemanfaatan teknologi internet

sebgaimedia komunikasi, sarana media promosi, kebutuhan terhadap informasi dunia usaha. 3. Adanya implementasi Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Nomor: Skep/045/DP/IV/2006

tentang Sistem Informasi Terpadu Kadin Indonesia (KIIS- ) 4. Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan template website dinamis bagi Kadin

Provinsi/Kabupaten/Kota. 5. Tujuan membantu Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memiliki website yang interaktif. 6. Sasaran Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memiliki website. 7. Tampilan didesain dengan konsep utama media penyampaian informasi kegiatan dan layanan yang

ada di Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota. 8. Desain informasi meliputi bahasa, kesan dan gaya. 9. Desain website ---- Halaman Muka: profil Organisasi,Keanggotaan, rogramKerja, Referensi

organisasi Bisnis, Berita, Agenda Kegiatan, Informasi Peluang bisnis/investasi, Kontak, FAQ, Opini, Directory Industri/Produk, Links dll. ----- Fasilitas Tambahan : Pemasangan banner perusahaan, iklan produk dan lain-lain.

10. Kadin Indonesia membantu penyediaan template kepada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota secara gratis : Template, Hosting, Domain, Update Content.

11. Simulasi website Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tanya Jawab/Masukan/Saran

1. Direktorat Organisasi Kadin Indonesia: Menu Utama yang tercantum di website agar dimasukkan Content Promosi Keanggotaan.

2. Moderator : Bulan Nopember akan ada modul mengenai upload content dan lain-lain. 3. DIHK : Bantuan Kadin Indonesia untuk membantu penyediaan template kepada Kadin

Provinsi/Kabupaten/Kota secara gratis TETAP memiliki nilai meski diberikan secara free kepada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.

4. DE Kadin Indonesia : bantuan Kadin Indonesia melalui penyediaan template website dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.

5 Kadin Babel : Agar simulasi dilakukan saat ini supaya dapat segera diaplikasikan oleh Kadin

Halaman 13

Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing. 6. Kadin Keppri : apakah template bisa dapat langsung digunakan? 7. DIHK : Kadin Jambi, Kadin Bengkulu, Kadin Banten, Kadin Jabar, Kadin Kalbar belum memiliki

website. Peluang Kadin Indonesia untuk membantu Kadin Provinsi tersebut. 8. Kadin Riau :

A. Keamanan data di website bagaimana? B. Bagaimana kiat-kiat membuat desain website yang bagus dan mudah diakses?

Tanggapan: 1. Template dari Kadin Indonesia sudah dapat digunakan. 2. Keamanan di server dan keamanan dari sisi template, yaitu tidak dengan menyimpan password di

server agar tidak jebol. 3. Back up data otomatis ada di server back up.

XIV Peraturan Kekaryawanan Sekretariat Kadin oleh Sutrisno (Direktur Keuangan dan SDM)

1. Peraturan Kekaryawanan adalah suatu pedoman dalam menentukan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja sebagai salah satu sarana untuk mewujukan hubungan industrial.

2. Tujuan: A. meningatkan kinerja dan produktifitas. B. Mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiba karyawan. C. Menciptakan dan mengokohkan hubungan industrial yang harmonis. D. Menetapkan syarat-syarat kerja dan/atau hubungan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam

peraturan perundang-undangan. E. Mengatur tata cara penyelesaian keluh kesah dan perbedaan pendapat antara karyawan dan

pimpinan. 3. Lingkup peraturan berlaku bagi seluruh Karyawan Sekretariat Kadin Indonesia. 4. Hak Sekretariat Kadin Indonesia, antara lain memberikan perintah tugas, lembur, dan lain-lain. 5. Kewajiban Sekretariat Kadin Indonesia, antara lain memberikan kompensasi yang layak dan

seimbang. 6. Jenis hubungan kerja :

A. hubungan kerja untuk jangka waktu tidak tertentu bagi karyawan tetap. B. Hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu.

7. Penerimaan, Pengangkatan dan Penempatan Karyawan, meliputi: A. berdasarkan formasi dan kebutuhan secretariat Kadin Indonesia. B. Syarat Umum penerimaan Calon Karyawan: WNI, minimal 18 tahun maksimal 45 tahun dan

lain-lain. C. Adanya masa percobaan 3 bulan yang pada prakteknya ada yang langsung dikontrak setahun. D. Pengaturan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Eksekutif.

8. Batas usia pensiun per tanggal 30 April 2007 adalah usia karyawan 55-60, sedang usia pension ditetapkan 56 tahun

9. Penilaian Kinerja Karyawan meliputi Kedisiplinan, Kumulatif Angka Kredit Kepangkatan Fungsional, Produktifitas Kerja, Orientasi Kerja dan Dedikasi Kerja.

10. Kompensasi terdiri dari Kompensasi Dasar (Gaji, tunjangan keluarga, kehadiran, kesehatan dan jabatan) dan Kompensasi Berbasis Insentif (Lembur, Insentif Produktifitas, Insentif Kedisiplinan).

11. Waktu Kerja, Istirahat dan Kerja Lembur sama secara umum dengan instansi lain, yaitu jam 08.00 – 17.00. Hari Sabtu dan Minggu libur.

12. Kerja Lembur ada persyaratan tertentu di Sekretariat Kadin Indonesia. 13. Macam-macam Cuti: Cuti Tahunan, Cuti Melahirkan, Cuti Istimewa, Cuti Khusus, Cuti di Luar

Tanggungan. 14. Tata Tertib dan Disiliplin meliputi penetapan jam kerja, pelaporan kerja dan lain-lain. 15. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib dan Disiplin memiliki tingkatan tertentu tergantung jenis

pelanggaran Tata Tertibnya.

Halaman 14

16. Forum Komunikasi Karyawan untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang perlu diketahui seluruh karyawan, untuk menyalurkan pendapat/saran dari karyawan untuk perbaikan Sekretariat Kadin Indonesia di masa mendatang.

17. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Larangan PHK dan Penyebab PHK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PHK akan berkaitan erat dengan pemberian kompensasi bagi karyawan yang bersangkutan tergantung pada jenis PHK.

XV Software Keuangan Kadin Indonesia oleh Kamaludin (Asisten Program Kerjasama DIHK)

1. Software merupakan alat bantu bagi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengontrol keuangan. Software dibuat secara sederhana agar mudah digunakan dan software dibuat dengan aplikasi Microsoft Excel serta berdasarkan Pedoman Organisasi Kadin Indonesia.

2. Software ini meliputi penggunaan Microsoft Excel, fasilitas grafik dan lain-lain. 3. Simulasi Laporan Keuangan Tanya Jawab/Masukan 1. Kadin Jawa Tengah :

A. Variabel dalam penetapan gaji meliputi apa saja? B. Penetapan Kinerja Karyawan apa saja? C. Pelaporan Keuangan apakah dapat diubah disesuaikan dengan asosiasi?

2. Kadin Keppri : Uraian Jabatan dan Struktur Kadin Indonesia seperti apa? 3. Kadin Sumut :

A. Bantuan untuk memperoleh contoh uraian jabatan dan struktur yang ada di Sekretariat Kadin Indonesia.

B. Jenjang karir di Sekretariat Kadin Indonesia bagaimana? 4. Kadin Jabar:

A. Bantuan dari Kadin Indonesia untuk membantu pengiriman standard mengenai Kekaryawanan melalui Ketua Umum Kadin Indonesia kepada Ketua Kadin Jabar agar dewan Pengurus Jabar juga aware terhadap hal tersebut, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Asuransi bagi Karyawan Sekretariat Kadin Indonesia.

5. Kadin Riau: A. Peraturan Kekaryawanan SKI , apakah dibuat bersama yang konsekuensinya ada Serikat

Pekerja, apakah ada Serikat Pekerja di SKI?

Tanggapan: 1. Sistem penggajian Sekretariat Kadin Indonesia mengacu pada sistem Penggajian PNS tahun 2006. 2. Penilaian Kinerja meliputi Kedisiplinan, Kumulatif Angka Kredit Kepangkatan Fungsional,

Produktifitas Kerja, Orientasi Kerja dan Dedikasi Kerja yang masing-masing bagian dinilai. 3. Uraian Jabatan di Seketariat Kadin Indonesia telah dibuat secara rinci. 4. Software Keuangan memiliki password untuk mengubah sesuai dengan kebutuhan asosiasi yang

bersangkutan. 5. Jenjang karir di SKI singkat dan tidak memberikan banyak harapan kepada karyawan karena hal

tersebut berkaitan erat dengan keuangan. 6. Supaya karyawan tidak “ke mana-mana” maka manajemen memberikan insentif. Pada intinya,

kesejahteraan karyawan harus diperhatikan, minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berlaku.

7. Wewenang pengadaan Asuransi adalah sepenuhnya milik Direktur Ekskutif dan harus diperjuangkan oleh Direktur Ekskutif.

8. Peluang memperluas jaringan Jamsostek SKI ke Kadin Provinsi. 9. Tidak ada Serikat Pekerja di SKI, namun ada Forum Kekaryawanan. Serta tidak ada

ketidaksetujuan dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Halaman 15

SESSI VI : ORGANISASI

XVI Pelaksanaan Pendaftaran/Pendaftaran Ulang Anggota AB/ALB dan Tercatat oleh Bapak Suprayitno (Direktur Organisasi)

1. Anggota Biasa :

A. Definisi : perusahaan yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Setiap kantor pusat, cabang, perwakilan dan unit produksi masing-masing mendaftar di Kadin Kabupaten/kota tempat domisilinya masing-masing.

C. Anggota Biasa memiliki hak dipilih. 2. Anggota Tercatat : Perusahaan perseorangan yang tidak berbadan hukum termasuk perusahaan

informasi. 3. Anggota Luar Biasa memiliki persyaratan: memiliki AD ART, memiliki kode Etik Organisasi, tidak

memiliki kesamaan nama, merek, lambang atau logo dengan organisasi sejenis yang telah ada, telah berdiri dan telah melaksanakan paling sedikit satu kali Musyawarah Anggota-nya.

4. Persyaratan Khusus ALB: organisasi atau cabang organisasi tingkat Kabupaten/Kota berjumlah minimal 20 perusahaan/pengusaha; organisasi tingkat provinsi harus memiliki cabang minimal 30 persen dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan; organisasi tingkat nasioal harus ada minimal 30 persen jumlah provinsi yang tersebar di provinsi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara-Maluku-Papua dan dibuktikan dengan KTA LB di provinsi yang bersangkutan.

5. Uang pangkal golongan menengah dan besar ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi sesuai koridor TPPUA.

6. Uang Iuran anggota adalah uang iuran bulanan untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional rutin dan pengembangan Kadin.’

7. Leges adalah tanda bukti lunas dan memiliki logo tersendiri. 8. Daftar Anggota Kadin memuat identitas, data serta keterangan lainnya yang menjadi sumber

informasi resmi bagi semua pihak berkepentingan dalam rangka memberikan kepastian berusaha. Daftar anggota wajib dikirimkan kepada Kadin Indonesia.

9. Formulir-formulir dapat dilihat di Buku Tata Cara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Kadin.

10. Data Permintaan KTAB (per Oktober 2007): - KTAB Golongan Besar 8855 - KTAB Golongan Menengah 7987 - KTAB Golongan Kecil 27955

Jumlah seluruhnya adalah 44.797. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2006 . XVII Promosi & Kampanye Keanggotaan oleh Bapak Arief Hermawan (Kabid Promosi dan

Registrasi Anggota)

1. Fungsi Kadin merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian dan jasa. Hal tersebut sesuai dengan UU Kadin serta AD ART Kadin.

2. Promosi Keanggotaan harus diakukan secara sinergi dari Kadin Indonesia sampai dengan Kadin Kabupaten/Kota.

3. Program yang pernah dilakukan Kadin Indonesia : A. Surat-surat himbauan kepada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk lebih aktif merekrut

Anggota. B. MoU antara Kadin Indonesia dengan Gapensi. C Surat Edaran No 426/DP/III/2005 yang mengatur akreditasi dan sertifikasi pasca terbitnya

Halaman 16

Keppres 80/2003. 4. Ketentuan Baru yang menetapkan Anggota Luar Biasa Tercatat yang ditetapkan dalam pasal 30

Keppres 16/2006. Surat Edaran No. 1033/DP/V/2007 tentang Program Promosi Anggota yang ditujukan kepada Pengurus Kadin Indonesia, Komite Bilateral/Multilateral.

5. Analisis: A. Perkembangan jumlah Anggota Biasa tahun 2003-2005 terus menurun, namun pasca tahun 2006

sedikit mengalami kenaikan. B. Pemberlakuan Keppres 18/2000 berdampak pada naik turunnya jumlah Anggota Kadin. C. dan lain-lain

6. Strategi dan Cara untuk promosi Anggota: A. Pemberian diskon bagi kegiatan AB-ALB. B. Kewajiban kartu Pengurus Kadin (Kadin Card). C. Pendaftaran jadi Anggota Kadin melalui ALB. D. Membuat alat promosi dan penyebarannya melalui website, leaflet, flyer, tempat distribusi,

pemantauan, evaluasi dan perbaikan. E. Sistem Pelaporan. F. Rekruitmen AB dan ALB.

7. Dalam monitoring perlu menetapkan criteria tolok ukur keberhasilan.

Tanya Jawab/Masukan/Pendapat 1. Kadin DKI Jakarta: Sistem Pendaftaran Anggota harus jemput bola jangan diberlakukan sistim

leges. 2. Kadin Babel, Kadin DKI Jakarta, Kadin Banten: masa berlaku KTA 1 tahun agar disamakan dengan

Kadin Indonesia (5 tahun). 3. Kadin Jawa Tengah: Memungkinkan Kadin Card diberikan secara gratis. 4. Kerjasama dengan asosiasi untuk rekruitmen Anggota.

Tanggapan: 1. Kerjasama dengan asosiasi untuk rekruitmen Anggota akan dikaji ulang. 2. Masukan-masukan bersifat kebijakandari Kadin Provinsi akan disampaikan kepada pengurus.

Namun masukan tersebut agar di perkuat secara tertulis.

XVIII Pemeringkatan Kinerja Kadin (Konsepsi dan Rencana Program) oleh Bapak Budoyo Basuki (Wakil Komtap Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia)

1. Program rating masih baru, oleh karena itu perlu masukan dari Kadin Provinsi berkaitan dengan jadwal.

2. Sifatnya voluntary (sukarela), segmentatif, proporsional, meritokrasi didasarkan pada pola peraturan, pedoman dan prosedur yang ada, progresif.

3. Pola : A. penetapan kriteria dan persyaratan. B. Publikasi dan pendaftaran. C. Penetapan kuisioner dan diseminasinya. D. Penerimaan isian jawaban. E. Penilaian dan pengujian.

4. Kriteria : A. Elemen Penyelenggaraan Organisasi berunsur isi: Visi,Misi, Struktur, Jumlah & Keaktifan

Pengurus, Juru Bicara dan Pengambilan Keputusan, Rapat-rapat dll. B. Hubungan dengan pemerintah, legislative dan media massa berunsur: Hubungan dengan Kepala

Daerah dan Muspida, Bappeda dan Pejabat Sektoral dll. C. Keanggotaan dan Layanan berunsur: Pembinaan AB/ALB, pengembangan AB/ALB, Sistem

Informasi dan Komunikasi dl. D. Sumber Daya Manusia berunsur: Pemahaman visi misi, Tugas Kadin dll.

Halaman 17

E. Fasilitas dan Teknologi berunsur: Ruang Kerja, Ruang tamu dll. F. Keuangan berunsur: Komite Perbendaharaan/Keuangan, Dana Keanggotaan, Fund Raising dll.

Tanya Jawab/Masukan/Pendapat: 1. Agak sulit diterapkan karena untuk mengukur visi misi adalah sesuatu yang tidak terukur. Jadwal

bulan Februari 2008 kurang efektif.

Tanggapan: 1. Visi Misi bukan dinilai tapi ada/tidaknya visi misi di Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.

XIX Proses Ekspor dan Proses Penerbitan SKA oleh Bapak Harmon Bermawi Thaib (Direktur Layanan Bisnis dan UKM)

1. Dasar Surat Keterangan Asal (SKA) adalah pasal 8 huruf a UU Kadin dan pasal 10 h AD. 2. Persyaratan (minimal) Kadin sebagai penerbit SKA adalah : kantor lengkap permanent, adanya

Direktur Eksekutif dan staf, terdaftar di Kadin Indonesia. 3. Persyaratan Eksportir yang diberi SKA adalah Eksportir mengajukan permintaan pendaftaran dengan

dilampiri: Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Letter of Indemnity), Fotokopi akta Perusahaan, Pengesahan Akta di Dephumham, SIUP, TDP, IUI/Izin Khusus lainnya, NPWP, Keterangan Domisili.

4. Persyaratan Penerbitan SKA: PE dari Bea Cukai, B/L, invoice. 5. Penetapan Tarif Penerbitan CO terdiri dari 2, yaitu Tarif Anggota dan Non Anggota. XX Pengalaman Training di Jepang oleh Arief Hermawan (Kabid Promosi dan Registrasi Anggota) 1. Pola keanggotaan dan pembagian keuangan 2. Layanan Anggota (Anggota diskon 60%) meliputi: Newspaper dll. 3. Layanan Ujian Keahlian oleh Kadin Jepang. 4. Aktivitas, Promosi dan Manajemen UKM. 5. Situasi keuangan JCCI. 6. Kerjasama Kadin Jepang dengan Kadin Indonesia: Aktifitas Promosi Bisnis, Ujian Kompetensi dll. Tanya Jawab/Pendapat: 1. Kejelasan prosedur COO. 2. COO harus sesuai dengan domisili perusahaan yang bersangkutan. 3. Perlu ada penyeragaman prosedur penerbitan SKA dan COO dari Kadin Indonesia samapai dengan

Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota. 4. Pedoman Organisasi Kadin hasil Rapimnas 2006 menetapkan bahwa Komite tidak diperbolehkan

mengeluarkan COO. Kontrol terhadap hal tersebut menjadi tanggung jawab siapa? Tanggapan : 1. Bila keseragaman diterapkan dalam prosedur penerbitan SKA dan COO, maka diperlukan akreditasi

Kadin Indonesia. 2. Komite Bilateral/Multilateral tidak diperbolehkan menerbitkan COO.

V. REKOMENDASI WORKSHOP

Workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Indonesia Bagian Barat menghasilkan rekomendasi sebagai berikut : 1. Rekomendasi kepada Rakornas Bidang Organisasi

a. Sebagai “not for profit organization” Berbagai kegiatan KADIN yang menghasilkan income ditujukan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan KADIN kepada masyarakat dunia usaha maupun para pemangku kepentingan lainnya. KADIN harus mampu meningkatkan income generating untuk meningkatkan layanan tersebut

Halaman 18

b. Agar Workshop Direktur Eksekutif KADIN di jadikan agenda tetap di waktu mendatang c. Agar hasil Workshop serupa ini disampaikan dalam forum formal untuk memperoleh dukungan serta

komitment dari Dewan Pengurus setiap tingkatan d. Perhatian dalam rekrutmen staf sekretariat KADIN di waktu mendatang dengan kualifikasi yang sesuai

dengan kompetensi kerja dengan mengacu pada prosedur “fit and proper test” yang telah dibuat dengan gaji sesuai dengan kualitas profesionalisme dan output kerja (gaji pokok dan sistem insentif)

e. Perkembangan organisasi KADIN hanya bisa dicapai bila ada konsistensi kelembagaan, sekretariat dan tenaga sekretariat kadin secara permanen. Oleh karenanya perlu adanya staf sekretariat permanan yang di lindungi dengan kontrak kerja staf tetap sehingga dijamin bahwa pengetahuan tentang per KADIN an tetap berada di sekretariat KADIN

f. Gap antara sekretariat dan pengurus KADIN bisa diselaraskan bila fungsi, tugas dan peranan masing-masing dilaksanakan sebagaimana diamanahkan dalam AD/ART KADIN yaitu pengurus mengurusi kebijakan dan sekretariat mengoperasikan pelaksanaan

2. Rekomendasi kepada Kadin Indonesia

a. Penyelenggaraan Workshop Direktur Eksekutif dianjurkan dilaksanakan di ibukota provinsi selain memberikan suasana baru juga memberikan kesempatan kepada KADIN Provinsi selaku tuan rumah

b. Perlu dibuat mailing list serupa yahoo.groups sebagai sarana komunikasi dan interaksi bidang kebijakan publik berkenaan dengan issue-issue bea cukai, perpajakan, anti dumping, enerji dan jaminan sosial, agar pembahasan dan diskusi dapat diperluas serta dapat menghimpun masukan dalam rangka membangun opini organisasi KADIN.

c. Membangun modul-modul layanan berikut instrukturnya sesuai kebutuhan berdasarkan permintaan yang dapat melakukan pelatihan di daerah-daerah

d. Mengkoordinasikan pertukaran staff antara KADIN Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai proposal e. Menyampaikan usulan peninjauan kembali sistem pendaftaran/ daftar ulang anggota dengan sistem

leges dan pemberlakuan KTA 5 thn maupun rencana kerjasama pendaftaran keanggotaan KADIN dengan Asosiasi.

f. Mendorong komitmen para Direktur Eksekutif untuk berpartisipasi dalam program rating KADIN Provinsi dan Kabupaten/Kota, program rating dilaksanakan setelah Rapimnas Kadin bulan Februari 2008.

3. Rekomendasi kepada Kadin Provinsi

Menetapkan implementasi program hasil Workshop Direktur Eksekutif KADIN, menyusun program, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kepada KADIN Provinsi dan KADIN Indonesia sebagaimana disepakati dalam formulir komitment peserta workshop antara lain meliputi: a. Layanan Advokasi dan Hukum b. Layanan c. Pembuatan Peraturan Kekaryawanan d. Pembuatan web site e. Pelaporan pendaftaran anggota f. Penggalakan kampanye keanggotaan g. Lihat formulir

Halaman 19

VI. REKAPITULASI PENILAIAN MATERI DAN IMPLEMENTASI LAYANAN Untuk mengetahui minat peserta terhadap materi yang dipresentasikan dan pelaksanaan layanan/kegiatan yang akan diterapkan di setiap Kadin Provinsi, telah dibagian kuisioner dengan hasil sebagai berikut :

SKALA LIEKERT RATA2 NO MATERI 1 2 3 4 5

1 Pengetahuan Industri dan Perdagangan 1 7 9 4 3.76 2 Pengetahuan Penggunaan Produk Dalam Negeri 3 8 9 1 3.38 3 Pengetahuan Mengenai Perundangan Baru 12 5 2 3.47 4 Pedoman Advokasi dan Layanan Hukum 8 8 2 3.67 5 Pedoman Kuliah Umum Kewirausahaan dan Penyelenggaraan 5 10 3 3.89 Seminar Franchise 6 Layanan Hubungan Internasional 10 9 2 3.62 7 Layanan Konsultasi Pajak 1 7 11 3 3.73 8 Income Generating dan Layanan Yang Menghasilkan Pendapatan 3 9 9 4.29 9 Prosedur Ekspor Impor dan Certificate of Origin 1 8 7 3 3.63

10 Layanan Bisnis & Investasi (support desk) 1 6 8 3 3.72 11 Pelatihan pengelolaan website Kadin Provinsi 3 7 11 4.38 12 Peraturan Kekaryawanan 5 10 6 4.05 13 Sistim Pelaporan Keuangan 5 5 8 4.17 14 Pelaksanaan pendaftaran/pendaftaran ulang AB/ALB dan tercatat 8 7 4 3.79 15 Promosi dan Kampanye Keanggotaan 1 7 8 3 3.68

MATERI YG INGIN DITERAPKAN OLEH KADIN PROVINSI :

NO MATERI JUMLAH PEMINAT

1 Pengetahuan Industri dan Perdagangan 5 2 Pengetahuan Penggunaan Produk Dalam Negeri 4 3 Pengetahuan Mengenai Perundangan Baru 3 4 Pedoman Advokasi dan Layanan Hukum 6 5 Pedoman Kuliah Umum Kewirausahaan dan Penyelenggaraan 8 Seminar Franchise 6 Layanan Hubungan Internasional 3 7 Layanan Konsultasi Pajak 7 8 Income Generating dan Layanan Yang Menghasilkan Pendapatan 7 9 Prosedur Ekspor Impor dan Certificate of Origin 4

10 Layanan Bisnis & Investasi (support desk) 3 11 Pelatihan pengelolaan website Kadin Provinsi 13 12 Peraturan Kekaryawanan 11 13 Sistim Pelaporan Keuangan 8 14 Pelaksanaan pendaftaran/pendaftaran ulang AB/ALB dan tercatat 7 15 Promosi dan Kampanye Keanggotaan 11

Jakarta, 20 Nopember 2007

Kamar Dagang dan Industri Indonesia Direktur Eksekutif

Hariadi Saptadji