LAPORAN INSTALASI GAWAT DARURAT

DISUSUN OLEH

ANDIKA MANDALA PUTRA

GAMAR ASSAGAF

GUNAWAN

I GEDE KADE SUSANA PUTRA

KARTIKA

LIA WAHYUNI MAKMUN

PROGRAM STUDI S1

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI

STIFA – PELITA MAS

PALU

2015

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis

professional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen

menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan perawatan yang

berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan yang diderita oleh pasien.

Berdasarkan undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang

dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sedangkan

Menurut WHO (World Health Organization), rumah sakit adalah bagian integral

dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan

paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan

penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat

pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.

Rumah Sakit Umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang

bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit umum adalah melaksanakan upaya

pelayanan kesehatan secara berdaya guna dalam mengutamakan penyembuhan

dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan

dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.

Pelayanan rumah sakit merupakan salah satu bentuk upaya yang diselenggarakan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan rumah sakit berfungsi untuk

memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang dilakukan

dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan

penyakit, dan pemulihan kesehatan, yang bermutu dan terjangkau dalam rangka

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Intalasi Gawat Daurat (IGD) rumah sakit adalah salah satu bagian di

rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit

dan cedera, yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Kementerian

Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan mengenai Standar Instalasi Gawat

Darurat (IGD) Rumah Sakit yang tertuang dalam Kepmenkes RI No.

856/Menkes/SK/IX/2009 untuk mengatur standarisasi pelayanan gawat darurat di

rumah sakit. Guna meningkatkan kualitas IGD di Indonesia perlu komitmen

Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dengan ikut memberikan

sosialisasi kepada masyarakat bahwa dalam penanganan kegawatdaruratan dan

life saving tidak ditarik uang muka dan penanganan gawat darurat harus dilakukan

5 (lima) menit setelah pasien sampai di IGD.

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

IGD rumah sakit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan

medis dan asuhan keperawatan sementara serta pelayanan pembedahan darurat,

bagi pasien yang datang dengan gawat darurat medis. Pelayanan pasien gawat

darurat adalah pelayanan yang memerlukan pelayanan segera, yaitu cepat, tepat

dan cermat untuk mencegah kematian dan kecacatan. Salah satu indikator mutu

pelayanan adalah waktu tanggap (respons time) (Depkes RI. 2006)

Prosedur pelayanan di suatu rumah sakit, pasien yang akan berobat akan diterima

oleh petugas kesehatan setempat baik yang berobat di rawat inap, rawat jalan

(poliklinik) maupun di IGD untuk yang penyakit darurat/emergency dalam suatu

prosedur pelayanan rumah sakit. Prosedur ini merupakan kunci awal pelayanan

petugas kesehatan rumah sakit dalam melayani pasien secara baik atau tidaknya,

dilihat dari sikap yang ramah, sopan, tertib, dan penuh tanggung jawab (Depkes

RI, 2006).

Latar belakang pentingnya diatur standar IGD karena pasien yang masuk ke IGD

rumah sakit tentunya butuh pertolongan yang cepat dan tepat untuk itu perlu

adanya standar dalam memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan

kompetensi dan kemampuannya sehingga dapat menjamin suatu penanganan

gawat darurat dengan response time yang cepat dan penanganan yang tepat.

Semua itu dapat dicapai antara lain dengan meningkatkan sarana, prasarana,

sumberdaya manusia dan manajemen IGD Rumah Sakit sesuai dengan standar.

Disisi lain, desentralisasi dan otonomi telah memberikan peluang daerah untuk

mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta

siap mengambil alih tanggung jawab yang selama ini dilakukan oleh pusat. Untuk

itu daerah harus dapat menyusun perencanaan di bidang kesehatan khususnya

pelayanan gawat darurat yang baik dan terarah agar mutu pelayanan kesehatan

tidak menurun, sebaliknya meningkat dengan pesat. Oleh karenanya Depkes perlu

membuat standar yang baku dalam pelayanan gawat darurat yang dapat menjadi

acuan bagi daerah dalam mengembangkan pelayanan gawat darurat khususnya di

Instalasi Gawat Darurat RS.

Prinsip umum pelayanan IGD di rumah sakit adalah : Depkes RI (2010)

1. Setiap Rumah Sakit wajib memiliki pelayanan gawat darurat yang

memiliki kemampuan : melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat

darurat dan melakukan resusitasi dan stabilitasi (life saving).

2. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit harus dapat

memberikan pelayanan 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam

seminggu.

3. Berbagai nama untuk instalasi/unit pelayanan gawat darurat di rumah sakit

diseragamkan menjadi Instalasi Gawat Darurat (IGD).

4. Rumah Sakit tidak boleh meminta uang muka pada saat menangani kasus

gawat darurat.

5. Pasien gawat darurat harus ditangani paling lama 5 ( lima ) menit setelah

sampai di IGD.

6. Organisasi IGD didasarkan pada organisasi multidisiplin, multiprofesi dan

terintegrasi struktur organisasi fungsional (unsur pimpinan dan unsur

pelaksana) 

7. Setiap Rumah sakit wajib berusaha untuk menyesuaikan pelayanan gawat

daruratnya minimal sesuai dengan klasifikasi. 

Mutu Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Kemampuan suatu rumah sakit secara keseluruhan dalam hal mutu dan

kesiapan untuk melayani pasien tercermin dari kemampuan IGD. Standarisasi

IGD untuk mencapai mutu pelayanan saat ini menjadi salah satu komponen

penilaian penting dalam akreditasi suatu rumah sakit.

Klasifikasi pelayanan instalasi gawat darurat terdiri dari:

1. Pelayanan instalasi gawat darurat level IV sebagai standar minimal untuk

Rumah Sakit kelas A

2. Pelayanan instalasi gawat darurat level III sebagai standar minimal untuk

rumah sakit kelas B

3. Pelayanan instalasi gawat darurat level II sebagai standar minimal untuk

Rumah sakit kelas C

4. Pelayanan instalasi gawat darurat level I sebagai standar minimal untuk

Rumah sakit kelas D

Tujuan pelayanan instalasi gawat darurat

1. Mencegah kematian dan kecacatan yang mungkin terjadi pada penderita.

2. Menanggulangi fase emergency.

3. Menerima rujukan penderita khususnya dengan masalah psikiatri.

4. Penanggulangan korban bencana (Disaster).

5. Pengembangan dan menyebarluaskan ilmu kedokteran kegawatdaruratan.

Kemampuan pelayanan instalasi gawat darurat

Memberikan pelayanan kesehatan selama 24 jam terus menerus yang meliputi :

1. Pelayanan gawat darurat psikiatri dan umum.

2. Rawat jalan di luar jam kerja.

3. Rujukan untuk ilmu pengetahuan, pasien dan tenaga ahli.

4. Pelayanan untuk siaga bencana ( Disaster).

Tim kerja

1. Dokter umum bersertifikat ACLS/ATLS/GELS.

2. Perawat bersertifikat PPGD/BTCLS.

3. Driver Ambulance.

4. Petugas Farmasi.

5. Petugas Radiologi.

6. Petugas Laboratorium.

7. Petugas Administrasi ( Pendaftaran dan Pembayaran )

Fasilitas pendukung instalasi gawat darurat

1. Pemeriksaan Penunjang On Call (Laborat, Radiologi).

2. Farmasi satu atap dengan IGD.

3. Pembayaran dan Pendaftaran satu atap dengan IGD.

4. Ruang tunggu Keluarga.

5. Dekat dengan Masjid.

Pelayanan instalasi gawat darurat bisa dibiayai dengan :

1. ASKES PNS

2. BPJS

3. Umum

4. Jamkesmas / Jamkesda