LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ... · PDF fileLAPORAN KEUANGAN...

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN . REPUBLIK IN

DONES

IA

ARTHASANTOSH

ATR

I D

HARMA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KOTA BATU

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

Nomor : 82/R/XVIII.SBY/04/2008 Tanggal : 26 April 2008

BUKU I

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI …….... …………………………………………………….. i

OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN …….……………………………… 1

A. NERACA …..........…………………….……………………………. 5

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ……….…………………….. 8

C. LAPORAN ARUS KAS …....……………………………………….. 10

D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ……..………………… 13

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN …...………………………………….. 63

PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

1

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK RI) bertugas memeriksa Neraca Pemerintah Kota Batu per

31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan tidak

disajikan secara komparasi. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah

Kota Batu. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan

keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan

Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut

mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI

memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji

material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang

mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan

juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan

estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batu, serta penilaian terhadap

penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan

BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.


2

Hasil Pemeriksaan BPK RI mengungkapkan bahwa:

1. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 1,

terdapat pengeluaran kas sebesar Rp13.709.990.716,00 tidak melalui prosedur

yang benar sehingga mengakibatkan kekurangan kas yang merugikan daerah

sebesar Rp12.009.990.716,00 (Rp13.709.990.716,00-Rp1.700.000.000,00);

2. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 2

terdapat realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp950.000.000,00 pada Bagian

Kesejahteraan Rakyat pencairan dananya tidak diakui oleh Pemegang Rekening

dan tidak diterima oleh yang berhak sehingga mengakibatkan kerugian daerah

sebesar Rp950.000.000,00;


terdapat Pencairan Dana Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa

sebesar Rp1.050.000.000,00 tidak diakui oleh pemegang rekening, dan

diantaranya sebesar Rp600.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya yang

mengakibatkan realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa disajikan

lebih tinggi dan merugikan daerah sebesar Rp600.000.000,00;


terdapat Dana Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar

Rp581.425.000,00 tidak diketahui keberadaannya dan terdapat pinjaman ke Kantor

Kasda oleh Dinas Pertanahan sebesar Rp130.640.190,00. Hal tersebut

mengakibatkan realisasi belanja modal tanah disajikan lebih tinggi, dan merugikan

daerah sebesar Rp581.425.000,00;


terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp65.670.200,00

yang mengakibatkan uang daerah sebesar Rp65.670.164,00 berpotensi hilang,

dan penerimaan daerah berupa bunga tertunda sebesar Rp72.250.000,00;


terdapat penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp310.336.515,00 tidak

disetorkan ke Kas Daerah. Hal tersebut mengakibatkan kerugian daerah sebesar

Rp310.336.515,00;


terdapat realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp200.000.000,00 tidak

dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan realisasi Belanja Tidak Terduga tidak

dapat diyakini kebenarannya dan menimbulkan kerugian daerah sebesar

Rp200.000.000,00;


3


Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat

Daerah Minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak didukung dengan bukti yang

lengkap yang mengakibatkan realisasi belanja barang-biaya perjalanan dinas

Walikota dan Wakil Walikota minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak dapat

diyakini kewajarannya;


10 dan 11, terdapat realisasi belanja modal yang tidak sesuai dengan prestasi

fisiknya dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengadaan Vibrator Roller, yang mengakibatkan realisasi belanja modal-

peralatan mesin disajikan lebih tinggi sebesar Rp151.800.000,00 dan aset

peralatan dan mesin disajikan lebih tinggi sebesar Rp151.800.000,00.

Penerimaan atas denda keterlambatan atas pengadaan tersebut tertunda

sebesar Rp7.134.599,00;

b. Pembangunan gedung Masjid An Nur, yang mengakibatkan realisasi belanja

modal-gedung disajikan lebih tinggi sebesar Rp2.057.246.250,00 serta denda

keterlambatan sebesar sebesar Rp411.449.250,00 menjadi tertunda;

c. Pengadaan kubah masjid An Nur, yang mengakibatkan realisasi belanja modal-

gedung disajikan lebih tinggi sebesar Rp924.990.000,00 dan penerimaan

denda keterlambatan tertunda sebesar Rp40.699.560,00;


pembebanan belanja hibah kepada Persatuan Sepakbola Kota Batu (Persikoba)

sebesar Rp3.600.000.000,00 pada belanja bantuan sosial tidak tepat yang

mengakibatkan realisasi belanja bantuan sosial disajikan lebih tinggi sebesar

Rp3.600.000.000,00 dan belanja hibah disajikan lebih rendah sebesar

Rp3.600.000.000,00. Selain itu, juga memboroskan keuangan daerah sebesar

Rp3.600.000.000,00 sehingga mengurangi kemampuan daerah dalam membiayai

pelayanan kepada masyarakat;


Realisasi belanja bantuan sosial - Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar

Rp64.305.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap yang mengakibatkan

realisasi belanja tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya;


pembebanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Lainnya

pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.399.994.038,00 di Dinas


4

Pendidikan dan Kebudayaan tidak tepat yang mengakibatkan belanja modal

gedung dan bangunan disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar

Rp7.399.994.038,00, belanja modal peralatan dan mesin disajikan lebih rendah

(understated) sebesar Rp2.627.065.188,00 dan belanja modal aset tetap lainnya

disajikan lebih rendah (understated) sebesar Rp4.772.928.850,00;


Aset Peralatan dan Mesin yang rusak dan hilang belum dilakukan penghapusan

minimal senilai Rp722.957.348,00 yang mengakibatkan penyajian aset peralatan

dan mesin senilai Rp722.957.348,00 tidak wajar.

Menurut pendapat BPK RI, karena hal yang disebut pada paragraf sebelumnya,

laporan keuangan yang disebut di atas tidak menyajikan secara wajar, dalam semua

hal yang yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Batu per 31 Desember

2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan

Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

dan sistem pengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Surabaya, 26 April 2008 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,

Dra. V.M. AMBAR WAHYUNI, MM., Ak Akuntan, Register Negara D-5317


5

LAPORAN KEUANGAN POKOK A. NERACA

NERACA

PEMERINTAH KOTA BATU

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 (Dalam Rupiah)

2007 2006 Uraian

ASET ASET LANCAR 59.790.018.131,70 25.885.606.684,95 Kas 51.573.972.725,08 23.406.782.999,89 Kas di Kas Daerah 50.654.930.611,08 23.340.138.422,89 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 919.042.114,00 66.644.577,00 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 Piutang 4.923.434.116,27 1.293.836.573,00 Piutang Pajak 1.073.768.320,00 1.140.772.321,00 Piutang Retribusi 26.052.862,00 26.052.862,00 Piutang Dana Bagi Hasil 3.823.612.934,27 127.011.390,00 Piutang Dana Alokasi Umum 0,00 0,00 Piutang Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00 Piutang Lain-lain 3.292.611.290,35 203.824.636,06 Persediaan 0,00 981.162.476,00 INVESTASI JANGKA PANJANG 9.170.566.403,74 8.807.566.403,74 Investasi Nonpermanen 0,00 0,00 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00

Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 Investasi dalam Surat Utang Negara 0,00 0,00 Investasi Non Permanen Lainnya 0,00 0,00 Investasi Permanen 9.170.566.403,74 8.807.566.403,74 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 9.170.566.403,74 8.807.566.403,74 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00 Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 0,00 0,00 Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00 ASET TETAP 963.107.927.149,00 885.142.836.779,00 Tanah 344.230.472.475,00 338.309.546.400,00 Peralatan dan Mesin 61.932.999.125,00 44.855.672.435,00 Gedung dan Bangunan 480.584.723.215,00 467.767.162.350,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 60.060.443.459,00 27.048.952.819,00 Aset Tetap Lainnya 7.145.313.875,00 2.161.502.775,00


6

(Dalam Rupiah)

Uraian 2007 2006

Konstruksi Dalam Pengerjaan 9.153.975.000,00 5.000.000.000,00 DANA CADANGAN 0,00 0,00 Dana Cadangan 0,00 0,00 ASET LAINNYA 769.801.996,00 541.687.496,00 Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00 Kemitraan dengan Fihak Ketiga 0,00 0,00 Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 Aset Lain-lain/Non Produktif 769.801.996,00 541.687.496,00 JUMLAH ASET 1.032.838.313.680,44 920.377.697.363,69 KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek 437.235.518,80 34.947.941,00 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 437.235.518,80 34.947.941,00 Utang Bunga 0,00 0,00 Utang Pajak 0,00 0,00 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,00 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00 Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00 Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat 0,00 0,00 Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN 437.235.518,80 34.947.941,00 EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar 59.352.782.612,90 25.850.658.743,95 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 51.573.972.725,08 23.371.835.058,89 Cadangan Piutang 8.216.045.406,62 1.497.661.209,06 Cadangan Persediaan 0,00 981.162.476,00 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (437.235.518,80) Ekuitas Dana Investasi 973.048.295.548,74 894.492.090.678,74 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 9.170.566.403,74 8.807.566.403,74 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 963.107.927.149,00 885.142.836.779,00 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 769.801.996,00 541.687.496,00 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang 0,00 0,00


7

(Dalam Rupiah) Uraian 2007 2006

Ekuitas Dana Cadangan 0,00 0,00 Diinvestaskan dalam Dana Cadangan 0,00 0,00

JUMLAH EKUITAS DANA 1.032.401.078.161,64 920.342.749.422,69 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.032.838.313.680,44 920.377.697.363,69


8

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA BATU LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 (Dalam Rupiah)

URAIAN Anggaran

Realisasi %

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.802.148.511,75 13.283.274.381,07 103,76

Pendapatan Pajak Daerah 7.105.000.000,00 5.389.815.393,00 75,86 Pendapatan Retribusi Daerah 2.888.325.000,00 2.274.211.802,75 78,74 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan 810.765.005,75 726.182.500,75 89,57

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.998.058.506,00 4.893.064.684,57 244,89 PENDAPATAN TRANSFER 261.514.370.262,15 261.681.362.676,25 94,76 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 236.379.796.777,00 237.794.617.054,25 100,60

Dana Bagi Hasil Pajak 19.391.590.727,00 21.274.909.284,00 109,72 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 2.158.206.050,00 1.782.107.770,25 84,38 Dana Alokasi Umum 188.025.000.000,00 188.025.000.000,00 100,00 Dana Alokasi Khusus 26.805.000.000,00 26.712.600.000,00 99,66 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 10.000.000.000.00 10.000.000.000,00 100,00

Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 -

Dana Penyesuaian 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 100,00

Transfer Pemerintah Provinsi 15.134.573.485,15 13.886.745.622,00 91,76

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 15.119.699.148,00 13.871.745.622,00 91,75

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 14.874.337,15 15.000.000,00 100,85 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 0,00 0,00 - Pendapatan Hibah 0,00 0,00 - Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 - Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 -

JUMLAH 274.316.518.773,90 274.964.637.057,32 100,24

BELANJA

Belanja Operasi 186.948.664.742,16 164.019.631.340,00 87,74 Belanja Pegawai 109.908.229.654,16 109.602.979.167,00 99,73 Belanja Barang 39.167.059.713,00 32.620.844.773,00 83,29 Bunga 0,00 0,00 -


9

(Dalam Rupiah)

Uraian Anggaran Realisasi % Subsidi 0,00 0,00 - Hibah 287.500.000,00 272.000.000,00 94,61 Bantuan Sosial 26.551.200.000,00 12.628.904.000,00 47,57 Bantuan Keuangan 11.034.675.375,00 8.894.903.400,00 80,61 Belanja Modal 102.961.572.919,00 82.415.344.870,00 80,05 Belanja Tanah 10.721.661.000,00 5.920.926.075,00 55,23 Belanja Peralatan dan Mesin 15.134.566.944,00 14.464.842.212,00 95,58 Belanja Gedung dan Bangunan 37.627.544.975,00 29.371.529.903,00 78,06 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 39.081.016.000,00 32.457.671.280,00 83,06 Belanja Aset Tetap Lainnya 396.784.000,00 166.625.000,00 42,00 Belanja Aset Lainnya 0,00 33.750.400,00 100,00 Belanja Tak Terduga 2.500.000.000,00 226.500.000,00 9.06 Belanja Tak Terduga 2.500.000.000,00 226.500.000,00 9,06 JUMLAH BELANJA 292.410.237.661,16 246.661.476.210,00 84,36 TRANSFER Transfer/Bagi Hasil Ke Desa 0,00 0,00 - Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 - Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 - Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 - JUMLAH TRANSFER 0,00 0,00 - SURPLUS/DEFISIT (18.093.718.887,26) 28.303.160.847,32 - PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SILPA 23.406.782.999,89 23.406.782.999,89 100,00 Penerimaan Piutang Daerah 4.536.765.048,98 1.423.234.646,87 31,37 Jumlah 27.943.548.048,87 24.830.017.646,76 82,93 Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 468.000.000,00 363.000.000,00 77,57 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 1.196.205.769,00 1.196.205.769,00 100,00 Pembayaran Pinjaman Daerah Jumlah 1.664.205.769,00 1.559.205.769,00 93,69 Pembiayaan Neto 26.279.342.279,87 23.270.811.877,76 88,55 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 8.185.623.392,61 51.573.972.725,08 630,05


10

C. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KOTA BATU LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 (Dalam Rupiah)

Uraian 2007

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Masuk Kas

Pajak Daerah 5.389.815.393,00

Retribusi Daerah 2.274.211.802,75

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 726.182.500,75

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.893.064.684,57

Dana Bagi Hasil Pajak 21.274.909.284,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 1.782.107.770,25

Dana Alokasi Umum 188.025.000.000,00

Dana Alokasi Khusus 26.712.600.000,00

Dana Otonomi Khusus 0,00

Dana Penyesuaian 10.000.000.000,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 13.871.745.622,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 15.000.000,00

Pendapatan Dana Darurat 0,00

Pendapatan Lainnya 0,00

Jumlah Arus Masuk Kas 274.964.637.057,32

Arus Keluar Kas

Belanja Pegawai 109.602.979.167,00

Belanja Barang dan Jasa 32.620.844.773,00

Belanja Bunga 0,00

Belanja Subsidi 0,00

Belanja Hibah 272.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial 12.628.904.000,00

Belanja Bantuan Keuangan 8.894.903.400,00

Belanja Tak Terduga 226.500.000,00

Jumlah Arus Keluar Kas 164.246.131.340,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 110.718.505.717,32


11

(Dalam Rupiah)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus Masuk Kas

Pendapatan Penjualan Tanah 0,00

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin 0,00

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan 0,00

Pendapatan Penjualan atas Jalan,Irigasi,dan Jaringan 0,00

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya 0,00

Pendapatan dari Penjualan Aktiva Tetap 0,00

Jumlah Arus Masuk Kas 0,00

Arus Keluar Kas

Belanja Tanah 5.920.926.075,00

Belanja Peralatan dan Mesin 14.464.842.212,00

Belanja Gedung dan Bangunan 29.371.529.903,00

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 32.457.671.280,00

Belanja Aset Tetap Lainnya 166.625.000,00

Belanja Aset Lainnya 33.750.400,00


Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (82.415.344.870,00)

AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus Masuk Kas

Pencairan Dana Cadangan 0,00

Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yg dipisahkan 0,00

Penerimaan Pinjaman 0,00

Penerimaan Kembali Pinjaman 0,00

Penerimaan Piutang 1.423.234.646,87


Arus Keluar Kas

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 363.000.000.00

Pembayaran Pokok Utang 1.196.205.769,00

Pemberian Pinjaman



12

(Dalam Rupiah)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (135.971.122,13)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Arus Masuk Kas

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 5.889.538.880,00


Arus Keluar Kas

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 5.889.538.880,00


Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 0,00

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS 28.167.189.725,19

SALDO AWAL KAS 23.406.782.999,89

SALDO AKHIR KAS 51.573.972.725,08

Saldo Akhir kas terdiri dari:

Saldo kas di BUD 50.654.930.611,08

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 919.042.114,00

Jumlah 51.573.972.725,08


13

D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN I. PENDAHULUAN

1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu

entitas pelaporan selama satu periode tertentu, biasanya satu tahun. Dalam

lingkungan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan terutama digunakan untuk

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aliran kas, perbandingan

realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan,

menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, dan

membantu menentukan derajat ketaatan entitas terhadap peraturan perundang-

undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya

yang telah dilakukan, serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan

secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Pelaporan ini

akan membantu peningkatan:

a. Akuntabilitas Pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu penyediaan informasi yang relevan dan mudah bagi para

penggunanya untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas

pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan

masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang


14

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

d. Keadilan antar generasi (Intergenerational Equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan

pemerintah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang ikut

menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi

yang bermanfaat bagi para pengguna, dalam menilai akuntabilitas dan

membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Dalam

Pemerintah Daerah, laporan keuangan harus mampu:

a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan

cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya

ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan

peraturan perundang-undangan;

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah

dicapai;

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan

pajak dan pinjaman;

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan

informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas

dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut dikemas dalam

jenis-jenis laporan berikut.


15

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Arus Kas;

c. Neraca;

d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang

mengatur keuangan negara;

b. Undang-Undang di bidang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Keuangan Perbendaharaan Negara, Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara;

c. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;

e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah,

khususnya yang mengatur keuangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara;

f. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan

keuangan pusat dan daerah : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

g. Ketentuan perundang-undangan tentang penyusunan dan pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah;

h. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan

pusat dan daerah; dan


16

i. Peraturan Daerah Kota Batu dan Peraturan Walikota Batu, khususnya yang

mengatur tentang keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Kinerja perekonomian Indonesia dalam Tahun 2007 diperkirakan akan semakin

membaik dengan akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi dengan tetap

terpeliharanya stabilitas ekonomi makro. Perbaikan kinerja ekonomi ini

didukung oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, meskipun

perekonomian global diperkirakan tumbuh melambat dan harga komoditas

dunia baik migas maupun nonmigas cenderung menurun, namun masih

memberikan peluang yang kondusif bagi perkembangan ekspor nasional.

Sementara dari sisi internal, perbaikan kinerja ekonomi Indonesia didukung

oleh rendahnya suku bunga, stabilitas nilai tukar yang stabil, serta pulih dan

menguatnya daya beli masyarakat. Kondisi ini juga didukung oleh terjaganya

koordinasi bauran kebijakan (policy mix) yang ditempuh pemerintah di bidang

fiskal, moneter, dan sektor riil.

Pertumbuhan ekonomi Tahun 2007 diperkirakan mencapai 6,3 persen, lebih

tinggi dari pertumbuhan ekonomi Tahun 2006 yang sebesar 5,48 persen.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi ini terjadi seiring dengan meningkatnya

kegiatan konsumsi, investasi, dan ekspor. Sementara itu, kegiatan impor

barang dan jasa diperkirakan akan mengalami peningkatan sejalan dengan

peningkatan permintaan domestik.

Dalam triwulan I 2007, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,97 persen yang

didorong oleh pengeluaran konsumsi, investasi, ekspor, dan peningkatan

pertumbuhan di hampir semua sektor ekonomi. Pengeluaran konsumsi pada

triwulan I, tumbuh sebesar 4,48 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang

sama tahun sebelumnya. Dalam Tahun 2007, konsumsi diperkirakan meningkat

menjadi 5,6 persen, terutama ditopang oleh meningkatnya konsumsi

masyarakat dari 3,2 persen dalam Tahun 2006 menjadi sebesar 5,1 persen.

Peningkatan konsumsi riil masyarakat ini terutama didorong oleh perbaikan


17

daya beli masyarakat, yang diantaranya berasal dari kenaikan gaji PNS dan

Upah Minimum Provinsi (UMP), penurunan inflasi, dan suku bunga.

Dalam triwulan I 2007, pertumbuhan tahunan investasi (PMTB) mencapai 7,5

persen, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama Tahun 2006. Dengan

pencapaian tersebut, pertumbuhan investasi Tahun 2007 diperkirakan

mencapai sekitar 12,3 persen. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan

investasi pemerintah dan swasta, sejalan dengan meningkatnya realisasi

belanja modal pemerintah, dan semakin kuatnya ekspektasi terhadap prospek

peningkatan perekonomian ke depan, serta cenderung menurunnya suku

bunga perbankan. Dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp989,6

triliun dalam Tahun 2007, proporsi investasi pemerintah diperkirakan hanya

sekitar 9,2 persen, sedangkan sisanya bersumber dari kegiatan investasi

swasta murni (36,8 persen), perbankan (12,9 persen), BUMN (10,4 persen),

dan kegiatan investasi dalam rangka PPPs (7,4 persen), serta sumber investasi

lainnya (23,4 persen).

Pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada triwulan I 2007, sebesar 8,95

persen, dan diperkirakan dalam Tahun 2007 mencapai 9,9 persen, meskipun

pertumbuhan volume perdagangan dunia diperkirakan menurun. Peningkatan

ekspor dalam Tahun 2007 diperkirakan bersumber dari ekspor hasil pertanian,

pertambangan dan industri manufaktur, seperti tekstil dan produk tekstil serta

alat-alat listrik. Dalam pada itu, kegiatan impor barang dan jasa diperkirakan

kembali meningkat sekitar 14,2 persen, sehubungan dengan meningkatnya

kegiatan perekonomian dan relatif stabilnya nilai tukar rupiah.

Seiring dengan ekspektasi semakin membaiknya permintaan domestik,

peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam Tahun 2007 juga ditopang oleh

kekuatan sisi penawaran yang bersumber dari hampir semua sektor produksi

yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan Tahun 2006. Sektor yang diperkirakan

meningkat cukup signifikan adalah sektor industri pengolahan serta sektor

perdagangan, hotel dan restoran. Dalam triwulan I 2007 sektor industri

pengolahan tumbuh sebesar 5,4 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi

pada industri bukan migas, yaitu industri kertas dan barang cetakan.

Pertumbuhan sektor pengolahan dalam Tahun 2007 diperkirakan tumbuh

sebesar 7,2 persen sejalan dengan perkiraan semakin membaiknya permintaan

domestik. Pertumbuhan yang tinggi diperkirakan terjadi pada sejumlah

subsektor, diantaranya industri alat angkutan, industri makanan, minuman, dan


18

tembakau, industri kimia, serta industri logam dasar besi dan baja. Demikian

pula dengan pertumbuhan subsektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT),

diperkirakan semakin membaik seiring dengan adanya dukungan pemerintah

melalui pemberian subsidi bunga kredit, dan diskon pembelian mesin baru

dalam program restrukturisasi permesinan TPT. Kinerja sektor industri

diharapkan akan semakin membaik dengan berbagai dukungan yang diberikan

pemerintah, melalui penyempurnaan yang memberikan insentif/fasilitas pajak

terhadap 15 kelompok industri dan daerah tertentu (Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2007), serta pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai

(PPN) atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang

bersifat strategis (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007).

Sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam triwulan I 2007 tumbuh sebesar

8,51 persen, dan dalam Tahun 2007 diperkirakan tumbuh sebesar 7,0 persen,

lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,1 persen, akibat adanya

perbaikan permintaan dan turunnya suku bunga perbankan. Peningkatan

pertumbuhan sektor ini juga didorong oleh perbaikan citra pariwisata Indonesia,

yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target jumlah turis asing yang

berkunjung ke Indonesia dalam Tahun 2007 sebanyak 6 juta orang, atau lebih

tinggi sekitar 20 persen dari jumlah turis Tahun 2006.

Dalam triwulan I 2007, sektor pertanian mengalami perlambatan sebesar

negatif 0,5 persen disebabkan oleh pergeseran pola tanam dan panen raya ke

bulan April–Mei 2007. Dalam Tahun 2007, sektor pertanian diperkirakan

tumbuh sekitar 2,7 persen, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah untuk

menambah target produksi padi sebesar 2 juta ton. Peningkatan produksi

subsektor perkebunan, diantaranya diupayakan melalui pemberian subsidi

bunga kredit sebesar Rp1 triliun kepada petani plasma, yang mengajukan kredit

pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan kepada perbankan.

Sementara itu, peningkatan produksi padi untuk memenuhi target yang

ditetapkan, akan diupayakan pemerintah melalui perbaikan sarana produksi

padi, seperti harga benih yang lebih murah, subsidi pupuk, subsidi bibit untuk

8,2 juta hektar lahan, dan perbaikan saluran irigasi.

Selanjutnya, dalam triwulan I 2007, sektor bangunan dan sektor keuangan

masing-masing tumbuh sebesar 9,3 persen dan 7,1 persen. Sektor bangunan

dalam Tahun 2007 diperkirakan tumbuh sebesar 9,4 persen, terutama dipicu

oleh trend penurunan suku bunga dan peningkatan daya beli masyarakat, serta


19

membaiknya persepsi pasar terhadap prospek investasi properti komersial.

Sektor keuangan dalam Tahun 2007 diperkirakan tumbuh sebesar 6,0 persen,

lebih tinggi dari Tahun 2006 sebesar 5,6 persen. Hal ini, terutama didorong oleh

meningkatnya kegiatan investasi finansial sejalan dengan membaiknya

ekonomi domestik.

Semakin kuatnya pertumbuhan sektor-sektor produksi, diperkirakan juga akan

diimbangi dengan meningkatnya kapasitas produksi secara signifikan.

Peningkatan kapasitas produksi yang terjadi pada sektor-sektor yang memiliki

daya serap tenaga kerja lebih tinggi, seperti sektor pertanian, perdagangan,

dan industri pengolahan, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran

dari dalam Tahun 2007. Pada bulan Agustus 2006, tingkat pengangguran

sebanyak 10,93 juta orang (10,28 persen dari jumlah angkatan kerja) dan

selanjutnya mengalami penurunan pada bulan Februari 2007 menjadi 10,55

juta orang (9,75 persen dari jumlah angkatan kerja). Penurunan tingkat

pengangguran yang ditopang oleh kuatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan

dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan pada gilirannya mengurangi

jumlah penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2007 sebanyak 37,17 juta orang

(16,58 persen dari jumlah penduduk Indonesia), lebih rendah dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya, yang sebesar 39,30 juta orang (17,8

persen dari jumlah penduduk Indonesia).

Dalam pada itu, peningkatan kegiatan ekonomi Tahun 2007 diperkirakan tidak

akan memberikan tekanan berlebihan terhadap harga-harga secara umum,

yang tercermin pada rendahnya laju inflasi selama Januari-Juli 2007 yang

mencapai 2,81 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi pada

periode yang sama Tahun 2006 sebesar 3,33 persen. Pada bulan-bulan

mendatang, tekanan inflasi diperkirakan sedikit meningkat terkait dengan

meningkatnya permintaan kebutuhan pokok masyarakat sehubungan dengan

adanya hari raya keagamaan (lebaran dan tahun baru).

Sementara itu, peningkatan permintaan sejalan dengan perkiraan peningkatan

pertumbuhan ekonomi, masih dapat diimbangi dengan perbaikan yang terjadi

pada sisi penawaran, sehingga tidak banyak memberikan tekanan terhadap

inflasi inti. Prakiraan inflasi IHK 2007 juga didukung oleh rendahnya tekanan

kenaikan harga komponen barang-barang yang harganya ditetapkan

pemerintah (administered prices), sehubungan dengan tidak adanya rencana


20

Pemerintah untuk menaikkan harga kelompok barang-barang strategis,

khususnya BBM dan TDL. Tekanan inflasi kelompok volatile food juga

diperkirakan relatif rendah, meskipun pada bulan-bulan pertama Tahun 2007

harga sejumlah barang kebutuhan pokok, seperti beras dan gula pasir sedikit

lebih tinggi.

Tingginya harga beras ini terjadi karena terganggunya pasokan akibat banjir

dan bencana alam di sejumlah daerah sentra produksi beras pada awal tahun.

Untuk menurunkan harga beras, pemerintah telah melakukan berbagai upaya,

antara lain dengan mendorong peningkatan produksi padi nasional serta

menambah impor beras dalam rangka menjaga stok beras nasional dan

mendukung terlaksananya operasi pasar dengan baik.

Sementara itu, pengaruh eksternal terhadap inflasi seperti meningkatnya harga

CPO dan minyak mentah dunia, diperkirakan akan mendorong inflasi pada

beberapa bulan terakhir Tahun 2007. Dengan mempertimbangkan berbagai

upaya pengendalian inflasi dan realisasi sampai bulan Oktober 2007, sampai

akhir Tahun 2007 inflasi diperkirakan mencapai 6,5 persen.

Rata-rata nilai tukar rupiah dalam Tahun 2007 diperkirakan mencapai

Rp9.100,00 per US$. Relatif stabilnya nilai tukar rupiah terutama didukung oleh

faktor-faktor fundamental ekonomi domestik, seperti meningkatnya pasokan

valuta asing terkait dengan surplus neraca pembayaran, ditengah sentimen

melemahnya US dolar pada tingkat global. Namun, ada beberapa faktor

fundamental yang perlu diwaspadai yang diperkirakan akan memberikan

tekanan terhadap nilai tukar rupiah, yaitu meningkatnya impor, khususnya

barang modal dan meningkatnya pembayaran utang luar negeri sektor swasta.

Dengan tetap terjaganya tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah, suku bunga SBI 3

bulan diperkirakan mencapai 8,0 persen. Penurunan suku bunga ini sejalan

dengan penurunan BI Rate dan relaksasi beberapa ketentuan perbankan yang

dilakukan Bank Indonesia, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong

fungsi intermediasi perbankan di dalam mendukung kebangkitan sektor riil.

Sementara itu kerangka ekonomi daerah dan implikasinya sepanjang Tahun

2007, khususnya Propinsi Jawa Timur telah mengalami inflasi 6,48%,

sedangkan inflasi nasional 6,59%. Sementara pada 2005 inflasi Jatim 15,19%

sedang nasional 17,11%, dan pada 2006 inflasi Jatim 6,76% sedang nasional

6,60%. Dari 13 kota, Indek Harga Komoditi (IHK) yang diteliti, inflasi tertinggi

pada Tahun 2007 terjadi di Trenggalek 7,56%, dan terendah di Tuban 5,74%.


21

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur, dari inflasi Jatim

sepanjang Tahun 2007 yang mencapai 6,48% tersebut, 12,32% disumbangkan

dari kelompok produk bahan makanan. Sementara pendorong utama inflasi

Jatim selama Tahun 2007, diakibatkan naiknya harga komoditi minyak goreng,

bawang merah dan makanan pokok beras, sedangkan penghambat utamanya

inflasi akibat turunnya harga produk bawang putih, cabe dan sayuran segar.

Tingginya inflasi kelompok bahan makanan, selain disebabkan faktor musiman

juga karena perilaku pasar yang beraksi negatif terhadap beberapa kebijakan

pemerintah. Pada Tahun 2005 dan 2006, komoditi beras terus mengalami

kenaikan harga yang cukup signifikan, namun pada Tahun 2007 setelah fungsi

buffer (penyangga) beras dikembalikan ke Perum Bulog dan dibukanya kembali

impor beras, harga beras mulai terkoreksi cukup tajam.

Dari data bidang Produksi dan Distribusi BPS Jatim, inflasi Jatim pada

Desember 2007 tercatat 0,98%, kondisi ini lebih rendah dari inflasi nasional

1,10%. Dari 13 kota IHK di Jatim, semua kota telah mengalami inflasi dan

tertinggi terjadi di Banyuwangi 1,59%, dan terendah di Malang 0,68%,

sementara pada November 2007 inflasi Jatim sebesar 0,48% sedang nasional

0,18%.

Pendorong utama inflasi Jatim pada Desember 2007 akibat naiknya harga

komoditi bawang merah 0,2685%, makanan pokok beras 0,2626%, dan minyak

goreng 0,0473%, sedangkan penghambat utama terjadinya inflasi adalah akibat

turunnya harga daging ayam ras, gula pasir dan udang basah.

Inflasi Jatim merupakan hasil komposit IHK pada Desember yang terdorong

positif 0,98% atau telah terjadi kenaikan indeks dari 149,99 pada November

menjadi 151,47 pada Desember, kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan

inflasi nasional 1,10%.

Dibandingkan periode yang sama pada 2005 dan 2006, inflasi Jatim pada

Desember 2007 tercatat lebih tinggi dari Tahun 2005 yakni -0,31%, namun

lebih rendah daripada 2006 yakni 1,14%. Karena inflasi 2007 sangat

dipengaruhi oleh faktor musiman komoditi bahan makanan seperti bawang

merah, cabe, dan komoditi beras. Pada Desember 2005, produksi bahan

makanan meningkat sangat tajam, sehingga berakibat turunnya harga dan

berdampak terjadi deflasi. Namun pada 2006 dan 2007, pada bulan Desember

selalu terjadi kelangkaan beberapa produk bahan makanan, sehingga

berdampak terjadinya inflasi yang cukup tinggi.


22

Dari hasil pemantauan di 13 kota di Jatim, menunjukan terjadinya inflasi pada

Desember disebabkan oleh naiknya seluruh harga dari kelompok pengeluaran,

kelompok bahan makanan mengalami kenaikan 2,875%, makanan jadi,

minuman, rokok, dan tembakau naik 0,3226%, kelompok perumahan, air, listrik

bahan bakar naik 0,3729%, sandang naik 0,3702%, kesehatan naik 0,6720%,

pendidikan, rekreasi, olahraga naik 0,0316%, serta kelompok transportasi,

komunikasi jasa keuangan naik 0,2812%.

Menurut data BPS, dari enam ibukota propinsi di pulau Jawa pada Desember

2007, semua kota telah mengalami inflasi, inflasi tertinggi terjadi di Serang

0,96% dan terendah terjadi di Jogjakarta 0,47%. Sampai dengan Desember

2007, laju inflasi tertinggi terjadi di Jogjakarta 7,99% dan terendah di Bandung

5,25% .

Sementara lima kota di Indonesia dengan inflasi tertinggi terjadi di Banda Aceh

11,00%, Ternate 10,43%, Jayapura 10,35%, Manado 10,13%, dan Samarinda

9,18%. Sedangkan lima kota terendah inflasinya di Indonesia adalah Pangkal

Pinang 2,64%, Surakarta 3,28%, Lhokseumawe 4,18%, Batam 4,84%, dan

Bengkulu 5%.

Sementara itu, sejak berdirinya Kota Batu, tingkat inflasi pada Tahun 2002

berkisar pada satu digit, yaitu pada kisaran angka 8,76 persen, Tahun 2003

berada pada angka 7,47 persen, dan pada Tahun 2004 inflasi berada pada

angka 8,11 persen.

Tingkat inflasi Kota Batu selama Tahun 2005 yang diukur dengan indeks

implisit PDRB meningkat tajam menjadi 13,13 persen dibanding tingkat inflasi

Kota Batu untuk pertama kalinya sejak Kota Batu berdiri berada pada level dua

digit. Tingginya tingkat inflasi dalam Tahun 2005 ini tidak terlepas dari kebijakan

pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM sepanjang tahun laporan

sebanyak dua kali, yaitu pada bulan Maret dan bulan Oktober 2005.

Di sektor lain, pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan

komunikasi mencatat tingkat inflasi tertinggi, yaitu sebesar 16,51 persen dan

16,47 persen. Tingginya tingkat inflasi sektor ini tidak terlepas dari kebijakan

pemerintah pusat dalam menaikkan tarip dasar listrik pada Tahun 2004.

Sementara tingginya inflasi sektor-sektor jasa tidak terlepas dari kebijakan

pemerintah memberikan gaji ke-13 pada pegawai negeri sipil, baik pusat

maupun daerah. Dan tingkat inflasi terendah tercatat pada sektor pertanian,

yaitu sebesar 9,87 persen.


23

Berdasarkan kondisi tersebut, maka laju inflasi di Kota Batu pada Tahun 2007

diproyeksikan tetap pada kisaran 7 persen.

2. Kebijakan Keuangan

a. Tujuan kebijakan pelaporan keuangan daerah adalah mengatur

penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah;

b. Pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban

pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis

yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai

dengan standar akuntansi keuangan pemerintah;

c. Periode akuntansi adalah satu tahun anggaran;

d. Periode berjalan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang

sedang berlangsung.

a. Kebijakan Umum 1) Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan

mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber

daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan;

2) Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan

informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan

keuangan ini merupakan pedoman penyusunan dan penyajian

pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi fungsi tersebut;

3) Pelaporan keuangan harus menyajikan perbandingan antara suatu

periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Agar

perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu

periode akuntansi harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi

keuangan periode akuntansi sebelumnya. Apabila terjadi perubahan

akuntansi harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan;

4) Pelaporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah

periode akuntansi berakhir;

5) Pelaporan keuangan harus menyajikan transaksi dan kejadian yang

penting. Informasi pelaporan keuangan dapat diandalkan jika pemakai

laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan


24

keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan

kondisi keuangan yang sesungguhnya;

6) Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan

keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan

yang harus disajikan bersama-sama;

7) Laporan keuangan terdiri dari laporan perhitungan anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD), nota perhitungan APBD,

neraca, dan laporan aliran kas.

b. Asumsi Dasar

1) Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian, yaitu

merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual;

2) Transaksi dan kejadian dalam periode berjalan diakui atas dasar kas,

yaitu saat penerimaan kas atau pengeluaran kas. Pada akhir periode

dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam

periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari

transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisir.

c. Entitas Pelaporan Keuangan 1) Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas

akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah;

2) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat

pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan

tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

3) Entitas pelaporan keuangan daerah meliputi Pemerintah daerah secara

keseluruhan.

d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 1) Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah menyajikan informasi

mengenai kemampuan merealisir pendapatan dari yang dianggarkan,

melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan,

dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk

mengalokasikan surplus atau menutup defisit;

2) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam suatu

periode akuntansi;

3) Laporan Realisasi Anggaran harus disertai catatan dan informasi

tambahan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan APBD,


25

antara lain penyebab perbedaan yang signifikan antara anggaran

dengan realisasinya, baik yang terkendali maupun di luar kendali pusat

pertanggungjawaban.

e. Nota Perhitungan APBD 1) Tujuan nota perhitungan APBD adalah menyajikan informasi mengenai

ringkasan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta kinerja

keuangan daerah selama periode akuntansi pada tahun berkenaan;

2) Kinerja keuangan daerah antara lain mencakup kinerja dalam rangka

pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan selama periode akuntansi,

kinerja pelayanan yang dicapai, dan bagian belanja yang digunakan

untuk kegiatan administrasi umum, operasi dan pemeliharaan, serta

investasi.

f. Laporan Arus Kas 1) Tujuan laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai

kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk

memenuhi kebutuhan daerah dalam satu periode akuntansi;

2) Laporan arus kas menggambarkan saldo awal, penerimaan,

pengeluaran dan saldo akhir kas daerah dalam satu periode akuntansi

tahun berkenaan;

3) Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan

pengeluaran kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi, dan

pembiayaan;

4) Laporan aliran kas disajikan dengan metode langsung/tidak langsung.

g. Neraca 1) Tujuan neraca adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan

daerah;

2) Posisi keuangan daerah adalah keadaan aset, hutang, dan ekuitas dana

yang dimiliki pemerintah daerah pada akhir periode akuntansi.

3. Pencapaian Target Kinerja APBD Berdasarkan kemajuan yang dicapai pada tahun sebelumnya dan tantangan

yang dihadapi di Tahun 2007, serta mengingat berlangsungnya pemilihan

kepala daerah secara langsung, merupakan isu krusial yang dihadapi Kota

Batu Tahun 2007, dan merupakan critical success factor keberhasilan dan

kesinambungan pembangunan daerah. Maka tema pembangunan Kota Batu


26

Tahun 2007 adalah “Sukses Pilkada langsung Tahun 2007 sebagai wujud

pelaksanaan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat”.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja

Pemerintah Kota Batu, terdapat tiga prinsip yang menjadi landasan

operasionalnya, yaitu :

a. Pengutamaan partisipasi masyarakat;

b. Pengutamaan pembangunan berkelanjutan;

c. Pengutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance).

Untuk pelaksanaan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan,

kemajuan yang dicapai pada tahun sebelumnya serta berbagai masalah dan

tantangan pokok yang harus dihadapi pada Tahun 2007, maka prioritas

pembangunan daerah Kota Batu, adalah sebagai berikut.

a. Mengurangi tingkat kemiskinan;

b. Mengoptimalkan pelayanan publik;

c. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang wilayah;

d. Mengembangkan ekonomi lokal;

e. Menyukseskan PILKADA;

f. Menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance);

g. Membangun kerja sama antar daerah.

Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2007 sebagai indikator pencapaian

kinerja keuangan, antara lain tercermin dalam:

a. Neraca;

b. Laporan Realisasi Anggaran;

c. Laporan Arus Kas;


III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dan hambatan serta kendala yang ada dalam

pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dapat digambarkan sebagai berikut.


27

1. Realisasi Pendapatan Pencapaian target kinerja keuangan untuk pendapatan dapat digambarkan sebagai

berikut.

Perkembangan Realisasi Pendapatan APBD Kota Batu

Perkembangan Realisasi PAD Kota Batu

Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rp) (%) 2002 4.958.041.591,00 - 2003 7.194.248.522,75 45,10 2004 7.072.392.674,96 (1,69) 2005 8.415.307.033,78 18,99 2006 11.065.945.714,30 31,50 2007 13.283.274.381,07 20,04

Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Batu

Tahun Dana Alokasi Umum (Rp) (%) 2002 28.810.000.000,00 - 2003 87.420.000.000,00 203,44 2004 99.340.000.000,00 13,64 2005 104.489.000.000,00 5,18 2006 159.797.000.000,00 52,93 2007 188.025.000.000,00 17,66

Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Batu

Tahun Dana Alokasi Khusus (Rp) (%) 2002 - - 2003 3.515.000.000,00 - 2004 12.880.000.000,00 266,43 2005 10.650.000.000,00 (17,31) 2006 17.910.000.000,00 68,17 2007 26.712.600.000,00 49,15

Tahun Pendapatan APBD (Rp) (%) 2002 47.496.187.771,27 - 2003 123.318.923.753,73 159,64 2004 147.320.299.926,96 19,46 2005 169.242.348.169,78 14,88 2006 224.297.654.461,30 32,53 2007 274.964.637.057,32 22,59


28

Perkembangan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Tahun Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Rp) (%)

2002 7.309.235.393,00 - 2003 13.181.514.218,00 80,34 2004 15.999.464.673,00 21,38 2005 16.387.367.844,00 2,42 2006 19.455.915.057,00 18,73 2007 23.057.017.054,25 18,51

Perkembangan Realisasi Pendapatan Lainnya

Tahun Pendapatan Lainnya (Rp) (%) 2002 - - 2003 7.574.271.073,00 - 2004 9.456.811.579,00 24,85 2005 11.946.673.292,00 26,33 2006 16.068.793.690,00 34,50 2007 0,00 (100,00)

Secara rinci untuk Tahun Anggaran 2007, realisasi pendapatan daerah Kota

Batu, adalah sebagai berikut.

URAIAN REALISASI ANGGARAN

(Rp) PENDAPATAN ASLI DAERAH 13.283.274.381,07

Pajak Daerah 5.389.815.393,00Retribusi Daerah 2.274.211.802,75Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 726.182.500,75Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4.893.064.684,57

PENDAPATAN TRANSFER 247.794.617.054,25Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 237.794.617.054,25Dana Bagi Hasil Pajak 21.274.909.284,00Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 1.782.107.770,25Dana Alokasi Umum 188.025.000.000,00 Dana Alokasi Khusus 26.712.600.000,00Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 10.000.000.000,00Dana Otonomi Khusus 0,00Dana Penyesuaian 10.000.000.000,00Transfer Pemerintah Provinsi 13.886.745.622,00Pendapatan Bagi Hasil Pajak 13.871.745.622,00Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 15.000.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 0,00JUMLAH 274.964.637.057,32

2. Realisasi Belanja Pencapaian target kinerja keuangan dari tahun ke tahun pada realisasi belanja

daerah, digambarkan pada tabel berikut.


29

Perkembangan Belanja APBD Kota Batu

Tahun Belanja (Rp) (%) 2002 45.860.317.831,29 - 2003 121.577.369.540,90 165,10 2004 158.140.690.046,30 30,07 2005 161.277.810.893,30 1,98 2006 199.815.926.000,38 23,90 2007 246.661.476.210,00 23,45

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2007, lebih lanjut dijabarkan dalam jenis

belanja sebagai berikut.

U R A I A N REALISASI ANGGARAN

2007 (Rp)

BELANJA OPERASI 164.019.631.340,00 Belanja Pegawai 109.602.979.167,00 Belanja Barang 32.620.844.773,00 Belanja Bunga 0,00 Belanja Subsidi 0,00 Belanja Hibah 272.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial 12.628.904.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Kpd Propinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa 8.894.903.400,00 BELANJA MODAL 82.415.344.870,00 Belanja Tanah 5.920.926.075,00 Belanja Peralatan dan Mesin 14.464.842.212,00 Belanja Gedung dan Bangunan 29.371.529.903,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 32.457.671.280,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 166.625.000,00 Belanja Aset Lainnya 33.750.400,00 BELANJA TIDAK TERDUGA 226.500.000,00 Belanja Tidak Terduga 226.500.000,00

Jumlah Belanja 246.661.476.210,00

3. Realisasi Pembiayaan Pencapaian target kinerja keuangan pada realisasi penerimaan pembiayaan

daerah.


30

Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Penerimaan Pembiayaan (Rp) (%)

2004 17.476.054.883,73 - 2005 24.350.664.764,39 39,34 2006 16.912.054.538,97 -30,55 2007 24.830.017.646,76 46,82

Pencapaian target kinerja keuangan pada realisasi pengeluaran pembiayaan

daerah dan SILPA.

Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tahun Pengeluaran Pembiayaan

(Rp) (%)

2004 6.655.664.764,49 -

2005 16.302.000.000,00 144,93

2006 17.987.000.000,00 10,34

2007 1.559.205.769,00 -91,33

Perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun SILPA (Rp)

(%)

2004 6.655.664.764,39 -

2005 16.013.202.040,97 140,60

2006 23.406.782.999,89 46,17

2007 51.573.972.725,08 120,34

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. PENDAHULUAN Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian

laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar

periode.


31

Ruang Lingkup Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh

pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan

pemerintah daerah yang meliputi :

a. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;

b. Entitas pelaporan keuangan;

c. Dasar hukum pelaporan keuangan;

d. Asumsi dasar;

e. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;

f. Kendala informasi yang relevan dan andal;

g. Prinsip akuntansi dan laporan keuangan;

h. Jenis laporan keuangan;

i. Definisi unsur laporan keuangan;

j. Pengakuan unsur laporan keuangan;

k. Pengukuran unsur laporan keuangan, dan;

l. Pengungkapan laporan keuangan.

2. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi

yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan

oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan

pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi

pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai

kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya

yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan

secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk

kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.


32

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan,

sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian

atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk

kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah daerah, dalam pengelolaan sumber daya

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan.

d. Keseimbangan antar generasi (intergenerational Equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan

pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh

pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang

diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat

bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat

keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan

cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya

ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan


c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah

dicapai;

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah

daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka


33

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan

pajak dan pinjaman;

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah

daerah, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan, sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah

menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset,

kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

3. JENIS PELAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan pemerintah daerah yang pokok terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas;


Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang

menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi

yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan

antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi

keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana

pada tanggal tertentu.

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai

sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta

saldo kas pada tanggal pelaporan.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau

daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi

anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Selain laporan keuangan yang pokok tersebut, pemerintah daerah

diperkenankan menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari : Laporan

Kinerja Keuangan Daerah, dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana.


34

4. ENTITAS PELAPORAN Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah

daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi

lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi

dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

5. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang

mengatur keuangan negara;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

i. Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

dan;

j. Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah.

6. ASUMSI DASAR Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan

yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan

akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;

b. Asumsi kesinambungan entitas, dan;


35

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

Kemandirian Entitas Asumsi kemandirian entitas yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai

entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dianggap sebagai unit yang mandiri

dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan, sehingga tidak

terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah

satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk

menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.

Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar

neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan

atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi

akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan

kegiatan yang telah ditetapkan.

Kesinambungan Entitas Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa

pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk

melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang Laporan keuangan pemerintah daerah harus menjadikan setiap kegiatan yang

diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar

memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas

yang dikehendaki:

a. Relevan;

b. Andal;

c. Dapat dibandingkan, dan;

d. Dapat dipahami.


36

Relevan Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi

yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan

dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau

masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna

laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang

relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan

keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan

pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di

masa lalu;

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laporan

keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna

laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil

masa lalu dan kejadian masa kini;

c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus

disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk

pembuatan keputusan pengguna laporan; dan

d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah

harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua

informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan

pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi

utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan

jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari

pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap

kenyataan secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang

relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka

penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi

yang handal harus memenuhi karakteristik:

a. Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus

memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta


37

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat

diharapkan untuk disajikan;

b. Dapat diverifikasi, (verifiability) artinya bahwa laporan keuangan pemerintah

daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian

dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap

menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;

c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus

memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan

tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk

menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal

tersebut akan merugikan pihak yang lain.

Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan

lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode

sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya.

Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan

secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan

akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal

dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan

kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan

menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan

akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh

pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan

dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna

laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan

lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna

laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.


38

8. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan

yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan

keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh

pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut

ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan

keuangan pemerintah daerah:

a. Basis akuntansi;

b. Prinsip nilai perolehan;

c. Prinsip realisasi;

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;

e. Prinsip periodisitas;

f. Prinsip konsistensi;

g. Prinsip pengungkapan lengkap, dan;

h. Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah,

adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan

dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Basis akrual untuk pengakuan aset,

kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan

penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta

belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas

daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan

menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun

anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi

penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan

pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan

pada saat kas diterima atau dibayarkan oleh kas daerah.


39

Pemerintah daerah dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan,

belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas

dana dalam periode tahun anggaran berjalan.

Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle) Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari

imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban

di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain,

karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

Prinsip Realisasi (Realization Principle) Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD

selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja

daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle)

tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana

dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form

Principle) Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi

serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa

lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas

ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi

transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek

formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi

menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat

diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.


40

Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

Namun periode semesteran juga diperkenankan.

Prinsip Konsistensi (Consistency Principle) Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa

dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal).

Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode

akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode

yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode

yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini

harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle) Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan

oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face)

laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle) Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas

Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah

daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan

tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat

serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat

mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam

kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu

tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun

demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya

pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau

pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan


41

belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah

tidak netral dan tidak andal.

9. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak

memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi

akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah

sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga

hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang

relevan dan andal, yaitu:

a. Materialitas;

b. Pertimbangan biaya dan manfaat, dan;

c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala

informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria

materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat

mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi

dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan

pemerintah daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk

penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah

daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil

dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya

dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya

dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati

manfaat.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu

keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan


42

dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar

karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara

relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua

karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

10. DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan,

belanja dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah

ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah daerah;

b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas

dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;

c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup

defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Neraca

Unsur yang mencakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas

dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh

pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat

diukur dalam satuan uang;

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah daerah;

c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.


43

Laporan Arus Kas Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan

pengeluaran kas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah;

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah.

Catatan Atas laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan

dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang

dihadapi dalam pencapaian target;

b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;

c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk menyajikan yang

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

11. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria

pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga

akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana,

pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada

laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam

pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh

oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk

diakui yaitu:

a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan

kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke

dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;

b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat

diukur atau dapat diestimasi dengan andal.


44

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria

pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Probabilitas Manfaat Ekonomi Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam

pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang

berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau

ke pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian

lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang

melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas bukti yang

dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Keandalan Pengukuran Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa

atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya

pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran

berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka

pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan

keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria

pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau

keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas

oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur

dengan andal.

Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannnya dan/ atau

pada saat penguasaannya berpindah. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh

pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak,

retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan setoran lain-lain,

serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan

setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak

pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh

pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan


45

yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang

diterima sampai penyetorannya ke kas daerah. Aset tidak diakui jika

pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin

diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya

yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk

menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban

tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban

timbul.

Pengakuan Pendapatan Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan

pada saat kas diterima. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui

berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan

akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.

Pengakuan Belanja Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada

saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan/di-SPJ-

kan. Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja

yang telah menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi

bersangkutan belum ada realisasi pengengeluaran kas.

12. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah

menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan

yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.


46

Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari

kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan

dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih

dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

13. PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum pernah

diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti:

a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas

beroperasi;

b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, dan;

c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan

operasionalnya.

14. KOREKSI AKUNTANSI PERIODE SEBELUMNYA Koreksi periode akuntansi sebelumnya terdiri dari koreksi kesalahan yang

terjadi pada periode akuntansi sebelumnya yang signifikan sehingga

mempengaruhi penyajian laporan keuangan dan koreksi kesalahan dalam

pelaporan keuangan yang disebabkan oleh kesalahan matematis, kesalahan

penerapan standar akuntansi, dan kesalahan penggunaan fakta-fakta yang

ada.

Termasuk dalam koreksi akuntansi periode sebelumnya adalah perubahan

akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang secara signifikan

sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan, yang

disebabkan:

a. Adanya perubahan standar akuntansi, yaitu perubahan penerapan standar

akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian

pelaporan keuangan;

b. Adanya perubahan estimasi akuntansi yang merupakan perubahan

penerapan estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi

ekonomi, peraturan, dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian

pelaporan keuangan;


47

c. Adanya perubahan entitas akuntansi, yaitu perubahan unit organisasi yang

disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi

kewajaran pelaporan keuangan.

Kesalahan periode sebelumnya harus dianalisis untuk menentukan

pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi, pengaruh kesalahan

tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo awal ekuitas dana umum.


48

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 1. NERACA

31 Desember 2007

(Rp) 31 Desember 2006

(Rp)

a) Aset Lancar 59.790.018.131,70 25.885.606.684,95 1) Kas

31 Desember 2007 (Rp)


Kas 51.573.972.725,08 23.406.782.999,89 Saldo kas per 31 Desember 2007 tersebut, terdiri dari:

a) Kas di Kas Daerah 50.654.930.611,08

b) Kas di Bendahara Penerimaan 0,00

c) Kas di Bendahara Pengeluaran 919.042.114,00

Jumlah 51.573.972.725,08

Dengan penjelasan sebagai berikut.

a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp50.654.930.611,08 terdiri dari:

- R/C Bank per tgl 31 Desember 2007 sebesar Rp38.397.602.650,18;

- Kekurangan kas sebesar Rp12.009.990.716,00;

- Selisih yang tidak bisa dijelaskan sebesar Rp247.337.244,90.

Saldo sesuai rekening koran bank per 31 Desember 2007 sebesar

Rp38.397.602.650,18 tersebut, dengan rincian sebagai berikut.

NO. NAMA REKENING NOMOR REKENING SALDO (Rp)

1. DAK Bidang Prasarana 0401002472 287.028.376,09

2. DAK Bidang Kesehatan 0401002464 162.240.128,61

3. DAK Bidang Lingkungan Hidup 0401002456 20.074.797,76

4. DAK Bidang Pertanian 0401002413 246.333.579,04

5. DAK Bidang Kelautan &

Perikanan 0401002430 242.316.409,48

6. DAK Bidang Infrastruktur 0401002421 542.940.692,17

7. DAK Bidang Pendidikan 0401002448 0,00

8. Bend. 17 Kasda 0401002294 6.260.081.483,16

9. PAD 0401001727 23.207.308.820,32


49

10. DAU 0401002944 7.113.286.363,55

11. Dana Otonomi Khusus

Penyeimbang

0401002944 315.992.000,00

c) Kas di Bendahara Pengeluaran, terdiri dari:

No. Nama Instansi / SKPD Jumlah

(Rp.)

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.927.701,00

2 Dinas Kesehatan 3.589.188,00

3 Dinas Pendapatan Daerah 59.220,00

4 Dinas Permukiman dan Bina Marga 61.100,00

5 Badan Perencanaan Daerah 144.500.330,00

6 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 4.000,00

7 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 562.700,00

8 Dinas Pertanahan 224.416.336,00

9 Dinas Catatan Sipil dan Tenaga Verja 12.768.200,00

10 Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial 210.000,00

11 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 5.100.000,00

12 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 38.302.143,00

13 Sekretariat Daerah 399.403.514,00

14 Kecamatan Batu 1.611.669,00

15 Badan Pengawasan 30.066.204,00

16 Kecamatan Bumiaji 1.250.000,00

17 Kantor Pemberdayaan Masyarakat 12.955.898,00

18 Dinas Infokom :

* Tahun Anggaran 2006 2.028.800,00

* Tahun Anggaran 2007 600.000,00

19 Dinas Pertanian :

* Tahun Lalu 524.939,00

* Tahun Anggaran 2007 1.858.000,00

20 Dinas Sumber Daya Air dan Energi 32.553.405,00

21 Dinas Pariwisata 541.377,00

22 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.147.390,00

J U M L A H 919.042.114,00


50

2) Piutang



Piutang 4.923.434.116,27 1.293.836.573,00

Jumlah piutang per 31 Desember 2007 tersebut, terinci sebagai berikut.

a) Piutang Pajak Rp 1.073.768.320,00b) Piutang Retribusi Rp 26.052.862,00c) Piutang Dana Bagi Hasil Rp 3.823.612.934,27 Jumlah Rp 4.923.434.116,27

3) Piutang lain-lain



Piutang lain-lain 3.292.611.290,35 203.824.636,06

Saldo piutang lain-lain sebesar Rp3.292.611.290,35 tersebut, adalah saldo

piutang lain-lain per 31 Desember 2007. Rinciannya adalah sebagai berikut.

No. URAIAN JUMLAH

1. Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah a.n. Suwignjo 32.200.000,00

2. Piutang Dividen kepada bank Jatim 546.078,02

3. Piutang (biaya dibayar dimuka) gedung kantor 187.113.754,00

4. Catatan BPK pada saat pemeriksaan LKPD Tahun 2006

a. Pemberian bantuan keuangan kepada parpol 129.000.000,00

b. Rehabilitasi dan perluasan puskesmas beji dan polindes sidomulyo 22.210.657,28

c. pemenang lelang dan pembangunan kantor infokompus tahap I 18.921.301,95

d. Perhitungan RAB Pembangunan Gedung DPRD 481.696.174,82

e. Bantuan penunjang operasional DPRD 2.044.324.000,00

f. Bantuan Penunjang Operasional DPRD dan Insentif PBB 60.000.000,00

g. Honorarium dan bantuan transport untuk program sibernas 2.500.000,00

h. Honor pengelola program holtikultura I melebihi standar walikota 4.185.000,00


51

5.. Piutang kepada CV. A (Dinas Permukiman) 151.800.000,00

6. Piutang kepada PDAM (laba PDAM) 40.074.148,00

7. Piutang kepada Dinas Perhubungan 106.015.573,89

8. Piutang bunga kepada Bendahara Pengeluaran SKPD 12.024.602,39

Jumlah 3.292.611.290,35

Rincian piutang bunga/jasa kepada Bendahara Pengeluaran SKPD (point 8),

rinciannya adalah sebagai berikut.

No SKPD Bunga Bank

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 380.305,00

2 Dinas Kesehatan Rp 153.433,55

3 Dinas Permukiman dan Bina Marga Rp 96.498,41

4 Dinas Pendapatan Rp 415.126,18

5 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rp 530.492,47

6 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Rp 89.538,43

7 Dinas Pertanahan Rp 230.187,05

8 Dinas Capil dan Naker Rp 201.375,00

9 Dinas Infokom dan Perpustakaan Rp 230.820,67

10 Dinas Pertanian Rp 265.467,00

11 Dinas Sumber Daya Air Rp 376.277,00

12 Dinas Pariwisata Rp 110.914,00

13 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 195.085,00

14 Badan KB&Kesos Rp 183.588,35

15 Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Rp 157.175,91

16 Badan Pengawas Daerah Rp 270.045,95

17 Bapeko Rp 73.504,42

18 Sekretariat Daerah Rp 1.948.143,31

19 Bagian Kesejahteraan Rp 127.612,28

20 Sekretariat Dewan Rp 198.481,02

21 Kecamatan Batu Rp 293.821,88

22 Kecamatan Junrejo Rp 216.507,66

23 Kantor Satpol PP Rp 511.894,24

24 Kantor Koperasi dan UKM Rp 53.420,54

25 Kantor Perhubungan -Tabungan Rp 243.474,55

- Giro Rp 4.409.786,24


52

26 Kantor Pemberdayaan Masyarakat Rp 61.626,28

Jumlah 12.024.602,39

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran

2007 diketahui bahwa:

a. Terdapat uang yang masih berada pada PT. AKL (rekanan untuk proyek

pembangunan masjid An-Nur) sebesar Rp65.670.200,00 yang harus

ditarik dan disetorkan ke kas daerah. Rekanan juga dikenakan bunga

sebesar Rp72.250.000,00;

b. Terdapat kerugian daerah sebesar Rp950.000.000,00 pada Bagian Kesra

karena adanya pencairan dana, namun dananya digunakan oleh Kasda

periode sebelum Oktober 2007;

c. Terdapat kerugian daerah sebesar Rp600.000.000,00 pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan karena adanya pencairan dana, namun

dananya digunakan oleh Kasda periode sebelum Oktober 2007;

d. Terdapat kerugian daerah sebesar Rp581.425.000,00 pada Dinas

Pertanahan karena adanya pencairan dana, namun dananya digunakan

oleh Kasda periode sebelum Oktober 2007. Selain itu, juga terdapat dana

sebesar Rp130.640.190,00 yang masih dipinjam oleh Dinas Pertanahan;

e. Terdapat kerugian daerah karena adanya penerimaan Pajak Penerangan

Jalan Rp310.336.515,00 yang seharusnya disetorkan sebagai

penerimaan daerah, namun dananya digunakan oleh Kasda periode

sebelum Oktober 2007;

f. Terdapat kerugian daerah sebesar Rp200.000.000,00 karena adanya

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Bagian Hukum tidak bisa

dipertanggungjawabkan;

g. Terdapat denda keterlambatan sebesar Rp411.449.250,00 untuk kegiatan

pembangunan masjid An-Nur oleh rekanan Dinas Pemukiman dan Bina

Marga yaitu PT. AKL;

h. Terdapat denda keterlambatan sebesar Rp40.699.560,00 untuk kegiatan

pengadaan/pembangunan kubah masjid An-Nur oleh rekanan Dinas

Pemukiman dan Bina Marga yaitu PT. CB;


53

i. Terdapat denda keterlambatan sebesar Rp7.134.599,00 untuk kegiatan

pengadaan vibrator roller oleh rekanan Dinas Pemukiman dan Bina Marga

yaitu PT. A.



b. Investasi Jangka Panjang 9.170.566.403,74 8.807.566.403,74



1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

9.170.566.403,74 8.807.566.403,74

Investasi Jangka Panjang dalam bentuk saham merupakan Penyertaan Modal

Pemerintah Kota Batu yang berupa Surat Kolektif Saham Bank dan pada

PDAM, terinci dalam tabel berikut.

No. Uraian Jumlah (Rp)

1. Bank Jatim

a) 1402 lbr saham @ Rp1.000.000,00

b) 281 stok dividen @ Rp1.000.000,00

c) 363 stok deviden @ 1.000.000,00

Jumlah penyertaan di Bank Jatim

1.402.000.000,00

281.000.000,00

363.000.000,00

2.046.000.000,00

2. PDAM Kota Batu 7.124.566.403,74

Jumlah 9.170.566.403,74



C. Aset tetap 963.107.927.149,00 885.142.836.779,00

Saldo Aset tetap sebesar Rp963.107.927.149,00 adalah saldo aset tetap per

31 Desember 2007. Saldo aset tetap tersebut, rinciannya adalah sebagai

berikut.

1) Tanah 344.230.472.475,00 2) Peralatan dan Mesin 61.932.999.125,00 3) Gedung dan Bangunan 480.584.723.215,00 4) Jalan, Jaringan dan Instalasi 60.060.443.459,00


54

5) Aset Tetap Lainnya 7.145.313.875,00 6) Konstruksi dalam Pengerjaan 9.153.975.000,00

Jumlah 963.107.927.149,00

31 Desember 2007

(Rp) 31 Desember 2006

(Rp)

d. Aset lainnya 769.801.996,00 541.687.496,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset lainnya per 31 Desember 2007.



e. Kewajiban Jangka Pendek

437.235.518,80 34.947.941,00

Kewajiban/hutang jangka pendek (lancar) merupakan hutang yang harus

dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi, yang terdiri

dari Hutang Jangka Pendek dan Hutang Perhitungan Pihak Ketiga.

Per 31 Desember 2007 Hutang Pemerintah Kota Batu sebesar

Rp437.235.518,80. Hutang ini adalah hutang perhitungan pihak ketiga. Dalam

jumlah tersebut, termasuk hutang Pemerintah Kota Batu kepada Pemerintah

Kota Malang atas gaji Pemkot Batu yang sebelumnya ditalangi oleh Pemkab

Malang sebesar Rp203.464.718,80.



f. Ekuitas Dana 1.032.860.361.570,64 920.377.697.363,69

Ekuitas dana adalah merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah

hutang, yang terdiri atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan

Ekuitas Dana Cadangan.

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2007 sebesar Rp1.032.401.078.161,64

terdiri dari:

1) Ekuitas Dana Lancar 59.352.782.612,902) Ekuitas Dana Investasi 973.048.295.548,743) Ekuitas Dana Cadangan 0,00

Jumlah 1.032.401.078.161,64


55

1) Ekuitas dana lancar berasal dari perhitungan, sebagai berikut.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 51.573.972.725,08Cadangan Piutang 8.216.045.406,62Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang

jangka Pendek

(437.235.518,80)

Jumlah 59.352.782.612,90

2) Ekuitas Dana Investasi berasal dari perhitungan sebagai berikut.

Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang 9.170.566.403,74Diinvestasikan dalam aset tetap 963.107.927.149,00Diinvestasikan dalam aset lainnya 769.801.996,00

Jumlah 973.048.295.548,74

3) Ekuitas Dana Cadangan per 31 Desember 2007 bersaldo nihil.

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2007, terdiri

dari:

URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

a) Pajak Daerah 7.105.000.000,00 5.389.815.393,00

b) Retribusi Daerah 2.888.325.000,00 2.274.211.802,75

c) Hasil Pengelolaan

Kekayaan

810.765.005,75 726.182.500,75

d) Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

1.998.058.506,00 4.893.064.684,57

1) Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2007,

terdiri dari:

URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) a) Pajak hotel 2.500.000.000,00 1.844.506.940,00b) Pajak Restoran 500.000.000,00 374.367.983,00c) Pajak Hiburan 1.300.000.000,00 1.035.226.000,00d) Pajak Reklame 550.000.000,00 334.428.055,00e) Pajak Penerangan Jalan 2.150.000.000,00 1.720.614.765,00


56

f) Pajak Parkir 105.000.000,00 80.671.650,00Jumlah 7.105.000.000,00 5.389.815.393,00

2) Retribusi Daerah

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2007,

sebagai berikut.


a) Retribusi Jasa Umum 1.558.400.000,00 1.291.653.570,00

b) Retribusi Jasa Usaha 551.500.000,00 356.867.343,75

c) Retribusi Perizinan Tertentu 778.425.000,00 625.690.889,00

Jumlah 2.888.325.000,00 2.274.211.802,75

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut.


a) PDAM Kota Batu 84.582.505,00 0,00

b) Bank Jatim 726.182.500,75 726.182.500,00

Jumlah 810.765.005,75 726.182.500,75

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun

Anggaran 2007, adalah sebagai berikut.

URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) a) Penerimaan Jasa Giro 1.850.000.000,00 2.120.311.277,44b) Pendapatan Denda Pajak 0,00 264.071,00c) Pendapatan dari Pengembalian

0,00 133.472.162,00

d) Penerimaan lain-lain 148.058.506,00 2.639.017.174,13Jumlah 1.998.058.506,00 4.893.064.684,57

b. Pendapatan Transfer Anggaran dan realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2007, terdiri

dari:

URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 1)

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

236.379.796.777,00 237.794.617.054,25

2)

Transfer Pemerintah Pusat lainnya

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

3)

Transfer Pemerintah Propinsi

15.134.573.485,15 13.886.745.622,00


57

1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Anggaran dan realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2007, adalah

sebagai berikut.

URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak 21.549.796.777,00 23.057.017.054,25

b) Dana Alokasi Umum (DAU) 188.025.000.000,00 188.025.000.000,00c) Dana Alokasi Khusus (DAK) 26.805.000.000,00 26.712.600.000,00

Jumlah 236.379.796.777,00 237.794.617.054,25

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran dan realisasi pendapatan berupa transfer dari Pemerintah Pusat

Lainnya Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut.

URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) a) Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00b) Dana Penyesuaian 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

Jumlah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

3) Transfer Pemerintah Propinsi

Anggaran dan realisasi pendapatan berupa transfer dari propinsi, adalah

sebagai berikut.

URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak 15.119.699.148,00 13.871.745.622,00 (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 4.177.025.391,00 3.998.189.663,00 (2) Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) 2.499.233.335,00 3.036.595.769,00

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

7.971.844.485,00 6.389.157.108,00

(4) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah

274.093.062,00 269.965.730,00

(5) Pajak Pemanfaatan Air Permukaan 197.502.875,00 177.837.352,00b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 14.874.337,15 15.000.000,00 (1) Sumbangan pihak ketiga 14.874.337,15 15.000.000,00Jumlah 15.134.573.485,15 13.886.745.622,00

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Tahun

Anggaran 2007 adalah nihil setelah dikonversikan menyesuaikan dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.


58

Belanja Daerah

a. Belanja Operasi

Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2007, terdiri dari:

URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 1) Belanja Pegawai 109.908.229.654,16 109.602.979.167,002) Belanja Barang 39.167.059.713,00 32.620.844.773,003) Belanja Bunga 0,00 0,004) Belanja Subsidi 0,00 0,005) Belanja Hibah 287.500.000,00 272.000.000,006) Belanja Bantuan Sosial 26.551.200.000,00 12.628.904.000,007) Belanja Bantuan Keuangan 11.034.675.375,00 8.894.903.400,00

Jumlah 186.948.664.742,16 164.019.631.340,00

1) Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2007 sebesar

Rp109.602.979.167,00, atau 99,73% dari anggarannya sebesar

Rp109.908.229.654,16;

2) Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2007 sebesar

32.620.844.773,00, atau 83,29% dari anggarannya sebesar

Rp39.167.059.713,00;

3) Anggaran dan realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2007 adalah nihil;

4) Anggaran dan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2007 adalah

nihil;

5) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2007 sebesar

Rp272.000.000,00, atau 94,61% dari anggarannya sebesar

Rp287.500.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI diketahui

bahwa terdapat pembebanan belanja hibah kepada Persatuan Sepakbola

Kota Batu (Persikoba) sebesar Rp3.600.000.000,00 pada belanja bantuan

sosial;

6) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2007 sebesar


Rp26.551.200.000,00;

7) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2007 sebesar


Rp11.034.675.375,00.


59

b. Belanja Modal

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2007, terdiri dari:

URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 1) Belanja Tanah 10.721.661.000,00 5.920.926.075,002) Belanja Peralatan dan Mesin 15.134.566.944,00 14.464.842.212,003) Belanja Gedung dan Bangunan 37.627.544.975,00 29.371.529.903,004) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 39.081.016.000,00 32.457.671.280,005) Belanja Aset Tetap lainnya 396.784.000,00 166.625.000,006) Belanja Aset Lainnya 0,00 33.750.400,00 Jumlah 102.961.572.919,00 82.415.344.870,00

1) Realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar


Rp10.721.661.000,00;

2) Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2007 adalah

sebesar Rp14.464.842.212,00, atau 95,58% dari anggarannya sebesar

Rp15.134.566.944,00;

3) Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2007 adalah


Rp37.627.544.975,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI diketahui

bahwa dari realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar

Rp29.371.529.903,00 tersebut, didalamnya juga terdapat realisasi untuk

belanja peralatan dan mesin sebesar Rp2.627.065.188,00 dan belanja

aset tetap lainnya sebesar Rp4.772.928.850,00;

4) Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2007 adalah


Rp39.081.016.000,00;

5) Realisasi Belanja Aset lainnya Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar

Rp33.750.400,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2007 sebesar

Rp226.500.000,00, atau 9,06% dari anggarannya sebesar

Rp2.500.000.000,00.


60

Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan Anggaran dan realisasi pembiayaan, terdiri dari:


1) Penggunaan SiLPA 23.406.782.999,89 23.406.782.999,89

2) Penerimaan piutang daerah 4.536.765.048,98 1.423.234.646,87

Jumlah 27.943.548.048,87 24.830.017.646,76

1) Realisasi penerimaan daerah dari penggunaan SiLPA sebesar

Rp23.406.782.999,89, merupakan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Anggaran 2006;

2) Realisasi penerimaan pembiayaan dari penerimaan piutang daerah Tahun

Anggaran 2007 sebesar Rp1.423.234.646,87, atau 31,37% dari

anggarannya sebesar Rp4.536.765.048,98.

b. Pengeluaran Pembiayaan Anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan terdiri dari:


a) Penyertaan Modal

(Investasi) Pemda

468.000.000,00 363.000.000,00

b) Pembayaran Pokok Utang 1.196.205.769,00 1.196.205.769,00

Jumlah 1.664.205.769,00 1.559.205.769,00

c. SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2007 sebesar Rp51.573.972.725,08,

berasal dari Surplus Anggaran sebesar Rp28.303.160.847,32 ditambah

pembiayaan neto sebesar Rp23.270.811.877,76.

3. LAPORAN ARUS KAS a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan

pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode

akuntansi Tahun 2007, yang menunjukkan total arus kas aktivitas operasi

adalah Rp110.718.505.717,32 dengan rincian sebagai berikut.


61

URAIAN REALISASI (Rp)

1) Arus Masuk Kas 274.964.637.057,32

2) Dikurangi Arus Keluar Kas 164.246.131.340,00

Jumlah 110.718.505.717,32

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan menjelaskan aktivitas

penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan investasi aset non keuangan

pemerintah selama satu periode akuntansi Tahun 2007 yang menunjukkan total

arus kas untuk kegiatan investasi aset non keuangan adalah sebesar

(Rp82.415.344.870,00), dengan rincian sebagai berikut.


1) Arus Kas Masuk 0,00

2) Dikurangi Arus Kas Keluar 82.415.344.870,00

Jumlah (82.415.344.870,00)

c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus kas dari aktivitas pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan

pengeluaran kas untuk kegiatan pembiayaan pemerintah selama satu periode

akuntansi Tahun 2007 yang menunjukkan total arus kas untuk kegiatan

pembiayaan adalah sebesar (Rp135.971.122,13), dengan rincian sebagai

berikut.


1) Arus Kas Masuk 1.423.234.646,87

2) Dikurangi Arus Kas Keluar 1.559.205.769,00

Jumlah (135.971.122,13)

d. Arus Kas Aktivitas Non Anggaran Arus kas dari aktivitas non anggaran menjelaskan aktivitas penerimaan dan

pengeluaran kas untuk kegiatan non anggaran pemerintah selama satu periode


62

akuntansi Tahun 2007 yang menunjukkan total arus kas untuk kegiatan non

anggaran adalah sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.


a) Arus Kas Masuk 5.889.538.880,00

b) Dikurangi Arus Kas Keluar 5.889.538.880,00

Jumlah 0,00


63

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu adalah untuk

memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam

laporan keuangan didasarkan pada kriteria:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

3. Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2007 meliputi pengujian atas:

a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern, termasuk

pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya;

b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi dalam Neraca per 31

Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan;

d. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

e. Tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Daerah atas Hasil Pemeriksaan BPK

sebelumnya.

4. Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK Tahun

2007.


64

5. Metode Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan dengan pendekatan

berdasarkan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan

penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan

pemerintahan. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan

kegiatan yang akan menentukan area risiko penting yang seharusnya menjadi

fokus pemeriksaan untuk meyakinkan pencatatan yang memadai di laporan

keuangan.

Dalam menganalisis dan menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan

Pemerintah, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini:

a. Memahami dan menguji sistem akuntansi dan pelaporan yang dipakai dan

diterapkan oleh Pemerintah saat ini apakah telah mengikuti sistem akuntansi

yang telah ditetapkan Pemerintah;

b. Menganalisis proses akuntansi dan pelaporan instansi, termasuk pengendalian

yang diterapkan untuk mengurangi risiko salah saji dan kesalahan yang

disengaja;

c. Menelaah kecukupan pengendalian intern yang berhubungan dengan sistem

akuntansi dan pelaporan;

d. Menelaah keakuratan, kelengkapan, keberadaan, penilaian, pisah batas,

kepemilikan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang dihasilkan

oleh sistem akuntansi dan pelaporan.

Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan

pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian, kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan, dan kewajaran laporan keuangan pemerintah

daerah.

Selain itu, kami juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut dari setiap

permasalahan yang ditemui dalam pemeriksaan sebelumnya.

6. Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan mulai tanggal 2 April dan berakhir pada tanggal 26 April

2008.

7. Objek Pemeriksaan Objek pemeriksaan BPK adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun

2007, yang terdiri dari:


65

a. Neraca per 31 Desember 2007;

b. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Periode

Tahun 2007;

c. Laporan Arus Kas untuk Periode Tahun 2007;

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Kendala Pemeriksaan Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, khususnya pemeriksaan rekening Kas,

BPK RI menghadapi kendala adanya batasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan.



LAPORAN ATAS KEPATUHAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU




BUKU II


DAFTAR ISI

RESUME PEMERIKSAAN......... ……………..…......................................................... 1

TEMUAN PEMERIKSAAN ......... ……………..…......................................................... 5 1. Pengeluaran Kas sebesar Rp13.709.990.716,00 tidak melalui prosedur yang

benar.....................................................................................................................

5

2. Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp950.000.000,00 pada Bagian

Kesejahteraan Rakyat pencairan dananya tidak diakui oleh Pemegang

Rekening dan tidak diterima oleh yang berhak.....................................................

9

3. Pencairan Dana Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa

sebesar Rp1.050.000.000,00 tidak diakui oleh pemegang rekening, diantaranya

sebesar Rp600.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya ................................

13

4. Dana Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah Sebesar Rp581.425.000,00

tidak diketahui keberadaannya dan terdapat pinjaman ke Kantor Kasda oleh

Dinas Pertanahan sebesar Rp130.640.190,00.....................................................

16

5. Kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp65.670.200,00.............. 20

6. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp310.336.515,00 tidak

disetorkan ke Kas Daerah.....................................................................................

24

7. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp200.000.000,00 tidak

Dipertanggungjawabkan ......................................................................................

27

8. Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada

Sekretariat Daerah Minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak didukung dengan

bukti yang lengkap................................................................................................

31

9. Realisasi belanja modal peralatan mesin-pengadaan Vibrator Roller sebesar

Rp151.800.000,00 tidak ada realisasi fisik dan tidak dikenakan denda

keterlambatan........................................................................................................

35

10. Realisasi belanja modal gedung-pembangunan masjid sebesar

Rp2.057.246.250,00 tidak sesuai dengan prestasi fisiknya..................................

38

11. Realisasi belanja modal gedung-pengadaan kubah masjid sebesar

Rp924.990.000,00 tidak sesuai dengan prestasi fisiknya.....................................

41

12. Pembebanan belanja hibah kepada Persatuan Sepakbola Kota Batu

(Persikoba) sebesar Rp3.600.000.000,00 pada belanja bantuan sosial tidak

tepat.......................................................................................................................

44


13. Pendapatan retribusi kesehatan dari Puskesmas digunakan langsung sebesar

Rp21.691.000,00...................................................................................................

47

14. Realisasi belanja bantuan sosial - Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar

Rp64.305.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap...............................

49

15. Pembebanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset

Lainnya pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar

Rp7.399.994.038,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tepat..............

52

16. Aset Peralatan dan Mesin yang rusak dan hilang belum dilakukan penghapusan

minimal senilai Rp722.957.348,00....................................................................

55

17. Aktiva yang hilang senilai Rp72.680.000,00 belum dilakukan Tuntutan Ganti

Rugi.......................................................................................................................

60

18. Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp33.600.000,00 tidak sesuai

ketentuan..............................................................................................................

62

19. Pengadaan jasa appraisal sebesar Rp351.600.000,00 tidak efektif dan Aplikasi

Simbada sebesar Rp248.250.000,00 belum berjalan efektif................................

64

20. Aset Tanah sebesar Rp9.861.324.125,00 belum bersertifikat atas nama

Pemerintah Kota Batu...........................................................................................

68

21. Penggunaan Bantuan Keuangan oleh Partai Politik sebesar Rp97.680.100,00

tidak tepat peruntukannya.....................................................................................

71

22. Bunga Tabungan di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp12.024.602,39 belum

disetor ke Kas Daerah...........................................................................................

74

23. Saldo Kas di Brankas Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan tidak disertai

pencatatan yang memadai....................................................................................

77

24. Sisa Uang Kas pada Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Perhubungan

belum dipindahbukukan ke Kas Daerah................................................................

79

25. Rekening Kas Umum Daerah belum disesuaikan dengan ketentuan yang

berlaku...................................................................................................................

81

26. Pembukaan Rekening SKPD tidak melalui ijin Walikota...................................... 83

27. Pengenaan Pajak Bunga pada Rekening Tabungan Bendahara Pengeluaran

tidak sesuai ketentuan..........................................................................................

85

28. Penyewaan Alat Berat di Dinas Pemukiman dan Bina Marga tidak dilaksanakan

dengan perjanjian .................................................................................................

88

29. Enam kendaraan milik Pemerintah Daerah dipinjam pakai oleh perorangan ...... 90

30. Hasil Pemeriksaan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan... 93

LAMPIRAN

PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA 1


RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kota Batu terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Batu. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Selain itu, peraturan perundang-undangan dan SPKN mengharuskan BPK RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang, apabila dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan ditemukan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi unsur tindak pidana.

Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut.

1. Pengeluaran Kas sebesar Rp13.709.990.716,00 tidak melalui prosedur yang benar;

2. Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp950.000.000,00 pada Bagian

Kesejahteraan Rakyat pencairan dananya tidak diakui oleh Pemegang Rekening dan

tidak diterima oleh yang berhak;

3. Pencairan Dana Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar

Rp1.050.000.000,00 tidak diakui oleh pemegang rekening, diantaranya sebesar

Rp600.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya;


4. Dana Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp581.425.000,00 tidak

diketahui keberadaannya dan terdapat pinjaman ke Kantor Kasda oleh Dinas

Pertanahan sebesar Rp130.640.190,00;

5. Kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp65.670.200,00;

6. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp310.336.515,00 tidak disetorkan ke

Kas Daerah;

7. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp200.000.000,00 tidak

Dipertanggungjawabkan;

8. Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat

Daerah Minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak didukung dengan bukti yang

lengkap;

9. Realisasi belanja modal peralatan mesin-pengadaan Vibrator Roller sebesar

Rp151.800.000,00 tidak ada realisasi fisik dan tidak dikenakan denda keterlambatan;

10. Realisasi belanja modal gedung-pembangunan masjid sebesar Rp2.057.246.250,00

tidak sesuai dengan prestasi fisiknya;

11. Realisasi belanja modal gedung-pengadaan kubah masjid sebesar

Rp924.990.000,00 tidak sesuai dengan prestasi fisiknya;

12. Pembebanan belanja hibah kepada Persatuan Sepakbola Kota Batu (Persikoba)

sebesar Rp3.600.000.000,00 pada belanja bantuan sosial tidak tepat;

13. Realisasi belanja bantuan sosial - Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar

Rp64.305.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap;

14. Pembebanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Lainnya

pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.400.006.200,00 di Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan tidak tepat;

15. Aset Peralatan dan Mesin yang rusak dan hilang belum dilakukan penghapusan

sedikitnya senilai Rp722.957.348,00.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada WaliKota Batu agar:

1. Menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah kekurangan kas sebesar

Rp12.009.990.716,00 dari Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab

pengeluaran dan ahli waris Sdr. IK (mantan Walikota almarhum);

2. Menarik kerugian daerah sebesar Rp950.000.000,00 dari Sdr. AL (mantan Kuasa

BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran, dan selanjutnya menyetorkan ke Kas

Daerah;


3. Menarik kerugian daerah sebesar Rp600.000.000,00 dari Sdr. AL (mantan Kuasa

BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran, dan selanjutnya menyetorkan ke Kas

Daerah;

4. Menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah kerugian daerah sebesar

Rp581.425.000,00 dari Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD) sebagai

penanggung jawab pengeluaran;

5. Menarik kerugian daerah dari PT. AKL sebesar Rp137.920.164,00

(Rp65.670.164,00+Rp72.250.000,00) dan menyetorkan ke Kas Daerah;

6. Menarik kerugian daerah sebesar Rp310.336.515,00 dari Sdr. AL (mantan Kepala

Kasda) dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah;

7. Menarik kerugian daerah dari Kepala Bagian Hukum sebesar Rp200.000.000,00 dan

menyetorkan ke Kas Daerah;

8. Memerintahkan pada pengguna anggaran dan pelaksana kegiatan agar

melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan secara lebih tertib dan selalu

mengadakan pengawasan terhadap pertanggungjawaban kegiatan;

9. Mengambil tindakan:

a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga yang tidak melakukan

pengawasan kegiatan dalam lingkup satuan kerjanya;

b. Menarik denda minimal sebesar Rp7.134.599,00 dari CV. A dan menyetorkannya

ke Kas Daerah;


a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga untuk memperbaiki

pengawasan dalam lingkup satuan kerjanya;

b. Menarik denda sebesar Rp411.449.250,00 dari PT. AKL dan menyetorkannya ke

Kas Daerah;




b. Menarik denda sebesar Rp40.699.560,00 dari PT. CB dan menyetorkannya ke

Kas Daerah;


a. Memperingatkan Pengguna Anggaran supaya dalam menganggarkan dan

merealisasikan belanja bantuan keuangan untuk organisasi sepak bola

mempertimbangkan/mempedomani ketentuan yang berlaku;

b. Menegur Tim Anggaran yang dalam menyusun anggaran belanja bantuan sosial

dan belanja hibah tidak mempedomani ketentuan yang berlaku;


c. Menghentikan pemberian bantuan sepak bola pada Tahun Anggaran 2008 dan

berikutnya;

13. Memerintahkan pengurus partai politik mempertanggungjawabkan bantuan

keuangan dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap;

14. Memerintahkan Tim Anggaran supaya dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) mengelompokkan Belanja Modal sesuai dengan

klasifikasinya;


a. Membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah;

b. Memerintahkan secara tertulis agar setiap Kepala SKPD segera mengajukan

Surat Usulan Penghapusan barang daerah yang rusak dan hilang;

c. Menegur secara tertulis Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR), supaya melaksanakan tugas dan fungsinya

secara lebih optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan.

Surabaya, 26 April 2008




Dra. V.M. Ambar Wahyuni, MM.,Ak. Akuntan, Register Negara No. D-5317


HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEPATUHAN

1. Pengeluaran Kas sebesar Rp13.709.990.716,00 tidak melalui prosedur yang benar Berdasarkan hasil pemeriksaan kas yang dilaksanakan pada tanggal 13 Pebruari

2008, diketahui bahwa saldo per 31 Desember 2007 menurut BKU sebesar

Rp52.200.007.207,61, sedangkan saldo menurut rekening koran Bank Jatim Cabang

Batu sebesar Rp38.397.602.650,18, sehingga terdapat selisih kurang kas sebesar

Rp13.802.404.557,43. Penelusuran lebih lanjut atas Buku Kas Umum Kuasa BUD

beserta rekening koran Kas Daerah, diketahui bahwa selisih tersebut disebabkan oleh

beberapa hal, yaitu:

a. Terjadi dobel transfer tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000,00;

b. SP2D yang sudah dibukukan di BKU, namun baru dicairkan Januari 2008 seluruhnya

sebesar Rp233.770.800,00;

c. Pencairan kas tanpa melalui prosedur yang seharusnya seluruhnya sebesar

Rp13.709.990.716,00;

d. Transaksi pindah buku yang dicatat sebagai penerimaan riil di BKU seluruhnya

sebesar Rp314.185.873,00;

e. Pengembalian pinjaman yang dicatat sebagai penerimaan lain-lain sebesar

Rp1.700.000.000,00;

f. Selisih yang belum bisa dijelaskan sebesar Rp1.231,57.

Untuk pengeluaran sebesar Rp13.709.990.716,00 seperti tersebut pada poin c, terjadi

pada bulan Januari s.d Oktober 2007. Kondisi tersebut tercermin pada perbedaan

jumlah pengeluaran antara rekening koran dengan Buku Kas Umum pada bulan-bulan

tersebut. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.


REKAPITULASI PENGELUARAN KAS BULANAN TAHUN 2007 Periode Januari s.d Oktober 2007

No BULAN R/C (Rp) BKU (Rp) Selisih (Rp)

1. Uang di Brankas per 1/1/2007 500.000.000,00

2. Januari 8.125.203.924,00 8.125.203.924,00 0,003. Februari 15.131.191.311,00 15.143.146.332,00 -11.955.021,004. Maret 14.224.784.724,00 11.184.912.274,00 3.039.872.450,005. April 11.799.637.344,00 10.191.238.147,00 1.608.399.197,006. Mei 14.131.940.781,00 12.176.940.881,00 1.954.999.900,007. Juni 11.539.299.734,00 10.503.261.234,00 1.036.038.500,008. Juli 22.376.866.006,00 21.944.333.006,00 432.533.000,009. Agustus 16.596.043.847,00 13.875.276.734,00 2.720.767.113,0010. September 17.900.012.564,00 16.246.276.487,00 1.653.736.077,0011. Oktober (Tgl 1-11) 12.854.776.832,00 12.079.177.332,00 775.599.500,0012. Oktober (Tgl 12-31) 6.761.902.259,00 6.761.902.259,00 0,00JUMLAH 13.709.990.716,00

Hasil penelusuran lebih lanjut, menunjukkan bahwa selisih-selisih tersebut terjadi

karena adanya pencairan kas di Kas Daerah yang tidak melalui prosedur yang benar,

yaitu tidak didahului dengan pengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) diketahui bahwa Kas

Daerah pada era kepemimpinannya memiliki pinjaman kepada beberapa SKPD dan

rekanan. Pinjaman tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan kas sebagai akibat

adanya pencairan kas yang didasari memo-memo dari Sdr. IK (mantan Walikota

almarhum) yang berlangsung sejak Tahun 2004.

Untuk membayar pinjaman-pinjaman tersebut, Kuasa BUD mengeluarkan cek

untuk penarikan uang sejumlah tertentu dari Rekening Kas Daerah. Dari jumlah yang

diambil, sebagian dialokasikan untuk pembayaran pengajuan SPP, SPM dan penerbitan

SP2D, sebagian dialokasikan untuk mengembalikan pinjaman ke dinas-dinas dan/atau

pihak ketiga, sebagian untuk panjar dan sisanya disimpan di brankas.

Selisih-selisih yang tercantum dalam tabel di atas, adalah jumlah-jumlah yang

dialokasikan untuk membayar pinjaman kepada beberapa SKPD dan/atau pihak ketiga,

dan jumlah-jumlah yang disimpan dalam brankas serta jumlah panjar. Dengan kata lain,

selisih-selisih pada tabel diatas adalah jumlah pengeluaran yang tidak dilengkapi

dokumen SPP, SPM dan SP2D pada saat cek dikeluarkan. Rincian tentang tanggal

penarikan cek, jumlah yang dialokasikan untuk membayar pinjaman ke SKPD dan atau

pihak ketiga, jumlah yang didistribusikan untuk pencairan yang ada kelengkapan SPP,

SPM dan SP2D, dan jumlah-jumlah yang disimpan di brankas serta jumlah panjar

diuraikan lebih rinci dalam lampiran 1.


Khusus untuk bulan Maret sebagaimana pada tabel tersebut di atas, dari jumlah

selisih sebesar Rp3.039.872.450,00 diantaranya sebesar Rp2.704.869.200,00 adalah

pengeluaran kas untuk dibayarkan kepada PT. AKL yang kemudian disetor kembali oleh

PT. AKL ke Kas Daerah pada tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp1.700.000.000,00.

Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan

Negara, pada:

1) Pasal 3 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan

rasa keadilan dan kepatutan;

2) Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima,

menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau

barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan;

3) Pasal 35 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap bendahara sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara

yang berada dalam pengurusannya;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, pada pasal 20 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa

Bendahara Umum Daerah berkewajiban menolak pencairan dana, apabila perintah

pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan

yang ditetapkan;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

1) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang

disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus

segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil

bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar

hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung

merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan kas yang merugikan daerah

sebesar Rp12.009.990.716,00 (Rp13.709.990.716,00-Rp1.700.000.000,00).


Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) beralasan bahwa

ketidaktaatan dan ketidakpatuhannya pada aturan yang berlaku karena sangat terpaksa.

Hal ini, disebabkan adanya beban kekurangan kas Tahun 2004-2007 yang sebelumnya

ditutupi dari pinjaman pihak ketiga/rekanan, dan harus diselesaikan semua pada Tahun

2007. Pinjaman tersebut harus dilunasi karena apabila tidak dilunasi akan mengganggu

kredibilitas Pemerintah Kota Batu. Hal tersebut terpaksa dilakukan setelah mendapat

perintah lisan dari Sdr. IK (mantan Walikota almarhum), maupun hasil rapat yang

dilaksanakan dengan Tim Anggaran. Kuatnya pengaruh Sdr. IK (mantan Walikota

almarhum) sebagai pimpinan entitas tertinggi sampai ke seluruh lini pengelolaan

keuangan dan fungsi pengawasan, semakin memperburuk kondisi pengelolaan

keuangan di Kasda.

Hal tersebut di atas disebabkan oleh:

a. Ketidakpatuhan dan ketidaktaatan Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) terhadap aturan

yang berlaku;

b. Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) lalai tidak menolak pembayaran yang tidak sesuai

ketentuan.

Rekomendasi BPK RI Walikota agar menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah kekurangan kas sebesar

Rp12.009.990.716,00 dari Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab

pengeluaran dan ahli waris Sdr. IK (mantan Walikota almarhum).


2. Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp950.000.000,00 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pencairan dananya tidak diakui oleh Pemegang Rekening dan tidak diterima oleh yang berhak

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap transaksi penyetoran dan penarikan

uang pada rekening Bendahara Bagian Kesra, yaitu rekening 0402100541 a.n Bagian

Kesra cq. DW, diketahui terdapat transaksi penarikan uang yang tidak diakui oleh

pemilik rekening yaitu Sdr. DW, sesuai surat pernyataan yang dibuatnya. Transaksi

penarikan tersebut adalah :

a. Penarikan tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp800.000.000,00;

b. Penarikan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp150.000.000,00.

Sesuai penjelasan Bendahara pengeluaran, diketahui bahwa yang bersangkutan

pernah mengajukan dana untuk belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Sosial

Kemasyarakatan berupa Bantuan Operasional Tempat Ibadah sebesar

Rp865.000.000,00 sesuai SPP Nomor 921/110/422.014/2007 tanggal 6 Agustus 2007,

SPM Nomor 110/BT/SPM-LS/2007 tanggal 7 Agustus 2007, dan SP2D Nomor

0356/IX/SP2D/LS/2007 tanggal 25 September 2007. Berdasarkan pengecekan di

rekening tabungan milik Bendahara diketahui bahwa pengajuan tersebut sudah

ditransfer ke rekening Bendahara sebesar Rp800.000.000,00 pada tanggal 20 Juni 2007

dan sudah dicairkan dari rekening tabungan milik Bendahara Pengeluaran sebesar

Rp800.000.000,00. Namun, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 15 April 2008 yang

bersangkutan mengaku tidak pernah mencairkan dan menerima dana sebesar

Rp800.000.000,00 tersebut.

Hasil konfirmasi dengan penerima bantuan (koordinator masing-masing tempat ibadah),

diketahui bahwa dana bantuan tersebut belum diterima hingga pemeriksaan berakhir.

Berkaitan dengan penarikan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp150.000.000,00,

Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan dana bantuan

untuk gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Batu sesuai SPP Nomor

921/74/422.014/2007 tanggal 11 Juli 2007. Sedangkan SPM dan SP2D hingga saat

pemeriksaan berakhir belum diterbitkan. Selain itu, Bendahara Pengeluaran juga

menjelaskan bahwa yang bersangkutan mengaku tidak mencairkan dan tidak menerima

dana tersebut sesuai surat pernyataan tertanggal 15 April 2008. Yang bersangkutan juga

menjelaskan bahwa buku rekening tabungan milik Bendahara Pengeluaran selama

periode Januari s.d September 2007 berada pada Kantor Kasda sehingga kesulitan

dalam memantau kegiatan apa saja yang dananya sudah cair dan berapa besarnya.

Hasil konfirmasi dengan pengurus Gerakan Pramuka (mengetahui Ketua Umum),



Kondisi ini tidak sesuai dengan :


Negara, pada:

1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan;

2) Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas

menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat

berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa

Keuangan;

3) Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap bendahara sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian

keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung

oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang

menagih;

2) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran, bendahara

penerimaan/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau

menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan

penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani

dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang

menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti

dimaksud;



1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan


tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat


3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas

beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti

dimaksud;








Hal tersebut mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp950.000.000,00, serta

kegiatan Bagian Kesra menjadi tidak dapat dilaksanakan.

Hal ini disebabkan kesengajaan Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) yang mencairkan

dana pada Bagian Kesra tanpa diketahui oleh pemegang rekening atau kuasanya dan

kesengajaan untuk menggunakan dana tersebut.

Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) menjelaskan bahwa,

pada tanggal 7 Juni 2007 yang bersangkutan melaporkan kepada Sdr. IK (mantan

Walikota almarhum) tentang kesulitan cashflow karena beban-beban pengeluaran yang

diakibatkan kebijakan Sdr. IK pada Tahun 2004-2007. Pada tanggal 8 Juni 2007, mantan

Walikota mengadakan rapat dengan Sdr. R (Kepala Bawas), Sdr. EM (Kabag Keuangan)

dan Sdr. S (Sekda) untuk membicarakan masalah tersebut. Mantan Walikota almarhum

IK mengusulkan untuk meminjam dana dari Kesra, dan direncanakan akan dikembalikan

dari pinjaman pada pihak ketiga. Kabag Kesra menyetujui peminjaman tersebut, dan

diambilkan dari kegiatan bantuan operasional tempat ibadah sebesar Rp800.000.000,00.

Untuk peminjaman sebesar Rp150.000.000,00, hal ini dikarenakan Pemkot Batu

mendapat kunjungan dari Tim KPK yang membutuhkan uang saku sebesar

Rp50.000.000,00, dan diserahkan oleh Sdr. IK (mantan Walikota almarhum) bersama

Sdr. R (Kepala Bawas) di Hotel Purnama. Selain itu, mantan Walikota juga

membutuhkan dana untuk Pengadilan Negeri terkait masalah kepangkatan sebesar


Rp100.000.000,00. Pihak Kasda telah melaporkan kepada Sdr. IK (mantan Walikota

almarhum) tentang pengeluaran tanpa administrasi ini, dan diperintahkan untuk

mencukupi dari bantuan pramuka (Bagian Kesra). Administrasi dari Bagian Kesra sudah

dicukupi dengan dikeluarkannya SPP Nomor 921/74/422.014/2007 tanggal 11 Juli 2007,

dan sudah masuk Kasda untuk diterbitkan SP2D. Namun pada saat pergantian Kepala

Kasda, SPP tersebut diambil lagi untuk diajukan kepada Kasda Baru. Kemudian Kepala

Kasda Lama menginformasikan kepada Kasda Baru, bahwa ajuan tersebut sudah

pernah direalisasi sehingga sampai saat ini SP2D tidak diterbitkan.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menarik kerugian daerah sebesar Rp950.000.000,00 dari

Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran, dan selanjutnya

menyetorkan ke Kas Daerah.


3. Pencairan Dana Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.050.000.000,00 tidak diakui oleh pemegang rekening, dan diantaranya sebesar Rp600.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya

Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap transaksi dalam rekening tabungan

milik Dinas Pendidikan dan terhadap SPJ Bendahara Pengeluaran, diketahui terdapat

transaksi pengeluaran dalam rekening tabungan yang tidak diakui oleh pemilik rekening

dhi. Bendahara Pengeluaran sesuai surat pernyataan yang dibuatnya pada tanggal 18

April 2008 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengaku tidak menulis dan

menandatangani slip penarikan untuk transaksi-transaksi tersebut. Transaksi

pengeluaran sebesar Rp1.050.000.000,00, tersebut rinciannya sebagai berikut.

a. Tanggal 19 Januari 2007 sebesar Rp700.000.000,00;

b. Tanggal 5 Pebruari 2007 sebesar Rp300.000.000,00;

c. Tanggal 13 Pebruari 2007 sebesar Rp50.000.000,00.

Dari jumlah dana sebesar Rp1.050.000.000,00, yang peruntukannya adalah

untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran sudah

menerima secara tunai sebesar Rp450.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

a. Tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp350.000.000,00;

b. Tanggal 12 September 2007 sebesar Rp100.000.000,00.

Dana sebesar Rp450.000.000,00 oleh Bendahara Pengeluaran sudah di-SPJ-kan,

sedangkan sisa dana sebesar Rp600.000.000,00, sampai dengan akhir pemeriksaan

belum diterima dan juga belum di-SPJ-kan. Rincian tentang SP2D dan rencana

penggunaan dana sebesar Rp600.000.000,00 tersebut adalah seperti tabel berikut ini.

SP2D No Tanggal Nomor

Nama Kegiatan Jumlah (Rp)

1. 23 Jan 2007 0118/I/SP2D/LS/2007 Kegiatan pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

50.000.000,00

2. 22 Mei 2007 0268/V/SP2D/GU/2007 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

30.000.000,00

3. 19 Juli 2007 0345/VII/SP2D/GU/2007 Kegiatan pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidikan dan tenaga kependidikan

40.000.000,00

4. 19 Juli 2007 0344/VII/SP2D/GU/2007 Kegiatan penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

55.000.000,00

5. 23 Nopember 2007

0371/XI/SP2D/GU/2007 Kegiatan penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs

425.000.000,00

JUMLAH 600.000.000,00


Kegiatan sebagaimana tersebut dalam tabel tidak terlaksana karena dana untuk

mendukung kegiatan tersebut tidak diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan:


Negara, pada:




kepatutan;





Keuangan;



keuangan negara yang berada dalam pengurusannya;





menagih;



menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan




menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungj-awab atas


dimaksud;

















dimaksud;








Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja pegawai dan belanja barang

dan jasa disajikan lebih tinggi dan merugikan daerah sebesar Rp600.000.000,00.

Hal ini disebabkan kesengajaan Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) untuk mencairkan

dana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanpa diketahui oleh pemegang rekening

atau kuasanya dan kesengajaan untuk menggunakan dana tersebut.

Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) menjelaskan, bahwa

proses pencairan kelima kegiatan sudah sesuai dengan prosedur, yaitu ada SPP, SPMU

dan SP2D dan sudah dicairkan. Atas perintah mantan Walikota (IK) yang ditujukan

kepada Kasda dan Tim Anggaran, dana sebesar Rp600.000.000,00 dipinjam dan

digunakan untuk melunasi tagihan dari pihak ketiga/rekanan yang mempunyai kegiatan

pada Tahun 2006.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menarik kerugian daerah sebesar Rp600.000.000,00 dari

Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran, dan selanjutnya

disetor ke Kas Daerah.


4. Dana Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp581.425.000,00 tidak diketahui keberadaannya dan terdapat pinjaman ke Kantor Kasda oleh Dinas Pertanahan sebesar Rp130.640.190,00

a. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Perluasan Masjid An Nur I

Pemeriksaan terhadap SPJ Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk perluasan

Masjid An Nur I senilai Rp825.000.000,00, diketahui terdapat PPh Ps 23 yang masih

terutang sebesar Rp41.250.000,00 yang berasal dari transaksi jual beli tanah antara

Dinas Pertanahan dengan pemilik tanah yang akan digunakan untuk perluasan masjid

An-Nur I.

Hasil konfirmasi dengan bendahara pengeluaran, diperoleh keterangan bahwa

pada tanggal 9 Pebruari 2007 yang bersangkutan diminta oleh Sdr. AL (mantan Kepala

Kasda/Kuasa BUD) dengan sepengetahuan Kepala Dinas Pertanahan untuk

menandatangani slip penarikan tunai sebesar Rp825.000.000,00 dari rekening tabungan

Nomor 0402100401 milik Dinas Pertanahan di Bank Jatim. Setelah cair, dana tersebut

langsung diambil oleh Kepala Kasda. Atas permintaan Kepala Kasda, Bendahara

Pengeluaran diminta membuat SPP Nomor 921/107/422.213/2007 tanggal 6 Pebruari

2007, dan SPM Nomor 921/06/SPM/422.213/2007 tanggal 7 Pebruari 2007, sedangkan

SP2D Nomor 0156/II/SP2D/LS/2007 diterbitkan pada tanggal 9 Pebruari 2007 sebesar

Rp825.000.000,00. Dari total dana yang diambil sebesar Rp825.000.000,00 tersebut,

pihak Kasda telah mengembalikan sebesar Rp731.000.000,00, dan sudah dibayarkan

kepada pemilik tanah. Dengan demikian, pemilik tanah kurang dibayar sebesar

Rp94.000.000,00 (Rp825.000.000,00-Rp731.000.000,00) karena sisa uang sebesar

Rp94.000.000,00 masih dipakai oleh Kas Daerah.

Dikarenakan Masjd An Nur akan segera diresmikan, dan ancaman dari pemilik

tanah yang akan mengadukan ke polisi bila kekurangan pembayaran tanah tidak segera

dilunasi sebelum peresmian, maka pada tanggal 30 Desember 2007 atas pertimbangan

Kepala Dinas Pertanahan, maka kekurangan pembayaran sebesar Rp94.000.000,00

tersebut dilunasi dengan menggunakan uang pungutan PPh Pasal 23 sebesar

Rp41.250.000,00 dan sisanya sebesar Rp52.750.000,00, diambilkan dari uang PPh

Pasal 23 dari pengadaan tanah yang lain yaitu pengadaan tanah untuk perluasan Masjid

An Nur II sebesar Rp42.500.000,00 dan dari sisa anggaran PPh Pasal 23 Masjid An Nur

II sebesar Rp10.250.000,00.


b. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Bumiaji Tahap II

Pemeriksaan terhadap SPJ kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk

perluasan TPA Kecamatan Bumiaji tahap II, diketahui terdapat kekurangan pembayaran

kepada pemilik tanah sebesar Rp487.425.000,00. Hasil konfirmasi dengan Bendahara

Pengeluaran, diketahui bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2007 yang bersangkutan

diminta Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD) dengan sepengetahuan Kepala

Dinas Pertanahan selaku Pengguna Anggaran untuk menandatangani slip penarikan

tabungan Dinas Pertanahan pada Bank Jatim sebesar Rp587.425.000,00. Setelah

ditarik tunai, dana diambil langsung oleh Kepala Kasda. Selanjutnya, atas permintaan

Kepala Kasda dibuatlah SPP Nomor 921/019/422.213/2007 tanggal 15 Pebruari 2007,

dan SPM Nomor 921/019/SPM/422.213/2007 pada tanggal 16 Pebruari 2007,

sedangkan SP2D Nomor 0312/II/SP2D/LS/2007 diterbitkan pada tanggal 21 Pebruari

2007 sebesar Rp587.425.000,00.

Pada tanggal 20 Juni 2007, Kepala Kasda telah mengembalikan uang sebesar

Rp100.000.000,00, dan langsung dibayarkan kepada pemilik tanah, sehingga sisa uang

yang belum dikembalikan Kasda sebesar Rp487.425.000,00.

Dengan demikian, total uang Belanja Modal Pengadaan Tanah Dinas

Pertanahan yang belum dikembalikan oleh Kasda sampai dengan saat pemeriksaan

berakhir berjumlah Rp581.425.000,00 (Rp487.425.000,00 + Rp94.000.000,00).

Selain itu, hasil konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran diketahui terdapat

pinjaman ke Kantor Kasda untuk kepentingan Dinas Pertanahan, dengan rincian sebagai

berikut:

No. TANGGAL URAIAN JUMLAH (Rp)

1. 13-2-2007 Untuk membayar pajak (telah dikembalikan sebesar Rp70.000.000,00)

149.428.350,00

2. -2007 Untuk membayar panjar 5.000.000,003. 9-7-2007 Untuk biaya PPAT 25.000.000,004. 20-8-2007 Untuk membayar Bend-17 30.211.840,00

JUMLAH 130.640.190,00

Pinjaman tersebut sampai dengan akhir pemeriksaan belum dikembalikan ke Kas

Daerah.



Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara



kepatutan;


b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, pada:



menagih;



menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan






dimaksud;
















dimaksud;









Kondisi ini mengakibatkan realisasi belanja modal tanah disajikan lebih tinggi dan

merugikan daerah sebesar Rp581.425.000,00, selain itu membuka peluang terjadinya

penyalahgunaan uang sebesar Rp130.640.190,00

Hal ini disebabkan kesengajaan Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD)

untuk menggunakan dana tersebut.

Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD)

menjelaskan bahwa proses pencairan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan prosedur,

yaitu ada SPP, SPMU dan SP2D dan sudah dicairkan. Menurut catatan pihak mantan

Kepala Kasda, dana yang dipinjam dari Dinas Pertanahan sebesar Rp4.382.625.000,00,

dan sudah dilunasi sebesar Rp4.896.990.990,00, sehingga ada kelebihan dana di Dinas

Pertanahan sebesar Rp514.365.990,00, karena ada administrasi yang belum masuk di

Kasda pada pencairan tanggal 31 Mei 2007.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah kerugian daerah

sebesar Rp581.425.000,00 dari Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD) sebagai

penanggung jawab pengeluaran.


5. Kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp65.670.200,00

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap proses pencairan dana pada Kasda,

diketahui terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak Kasda terhadap

Pihak Ketiga dhi. Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Masjid An-Nur Kota Batu (PT.

AKL). Berdasarkan Addendum kontrak Nomor 602/IV-10/ADD-02/422.204/2007 tanggal

19 Juni 2007, diketahui bahwa nilai kontrak untuk pembangunan Masjid An Nur adalah

sebesar Rp8.228.985.000,00. Jumlah tersebut termasuk di dalamnya pajak (PPN dan

PPh Pasal 23) sebesar Rp897.707.454,00. Sehingga jumlah penerimaan bersih yang

seharusnya diterima pihak rekanan adalah sebesar Rp7.331.277.546,00

(Rp8.228.985.000,00-Rp897.707.454,00). Pembayaran dilakukan dalam empat tahap,

dengan rincian sebagai berikut.

Tahap Penerimaan Termin

Tanggal Sebelum Dipotong Pajak (Rp)

Potongan Pajak (Rp)

Setelah Dipotong Pajak (Rp)

1. Uang Muka 29-12-2006 1.445.797.000,00 157.723.309,00 1.288.073.691,00

2. Termin I 14-3-2007 1.054.203.000,00 115.003.963,00 939.199.037,00

3. Termin II dan III 15-11-2007 3.671.738.750,00 400.553.318,00 3.271.185.432,00

4. Termin IV 21-12-2007 2.057.246.246,00 224.426.863,00 1.832.819.383,00

JUMLAH 8.228.985.000,00 897.707.453,00 7.331.277.543,00

Penelusuran terhadap mutasi rekening Giro Kasda (PAD) Nomor 0401001727,

diketahui terdapat pembayaran untuk Termin I sebesar Rp2.704.869.200,00 pada

tanggal 14 Maret 2007. Padahal berdasarkan dokumen kontrak, jumlah yang

seharusnya ditransfer oleh Kasda adalah sebesar Rp939.199.037,00, sehingga terdapat

kelebihan pembayaran sebesar Rp1.765.670.163,00.

Hasil konfirmasi dengan PT. AKL, diketahui bahwa mereka baru mengetahui ada

dana dari Pemkot Batu pada bulan Desember 2007 dikarenakan dana tersebut disetor

tunai dari rekening Kasda sehingga tidak tampak mutasi di rekening giro mereka.

Akhirnya dana tersebut dikembalikan melalui rekening Bend-17, yaitu rekening Nomor

0401002294 sebesar Rp1.700.000.000,00 pada tanggal 28 Desember 2007. Dengan

demikian, terdapat dana yang masih berada dipihak rekanan sebesar Rp65.670.200,00

(Rp2.704.869.200,00 – Rp939.199.200,00 – Rp1.700.000.000,00).

Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat, PT. AKL bersedia membayar

kelebihan pembayaran berikut biaya bunga sebesar 6% / tahun yang dihitung dari 14

Maret 2007 s.d. 28 Desember 2007 (8,5 bulan) senilai Rp72.250.000,00

(Rp1.700.000.000,00 X 0,5% X 8,5 bulan). Dengan demikian jumlah uang yang harus

dikembalikan adalah sebesar Rp137.920.164,00 (Rp65.670.164,00 + Rp72.250.000,00).







kepatutan;





menagih;









dimaksud;
















dimaksud;








merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut;

d. Dokumen kontrak pada pasal 7 ayat 1 huruf b tentang cara pembayaran dimana

menyebutkan bahwa pembayaran pertama dibayarkan setelah prestasi fisik di

lapangan mencapai 30% yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan

Lapangan dengan jumlah Rp1.054.203.000,00.

Hal tersebut mengakibatkan uang daerah sebesar Rp65.670.164,00 berpotensi

hilang, dan penerimaan daerah berupa bunga tertunda sebesar Rp72.250.000,00.

Hal ini disebabkan kelalaian Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD).

Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD)

menjelaskan bahwa Kasda mengalami kesulitan cashflow sebagai akibat tagihan Bank

Jatim sebesar Rp10.000.000.000,00 yang harus ditutup pada Desember 2006, pada

saat yang sama PT. AKL mencairkan dana sebesar Rp939.199.037,00 yang kemudian

dipinjamkan lagi ke Pemkot Batu untuk menutup ketekoran kas. Pada awal Tahun 2007

Kasda masih mengalami kesulitan cashflow, berdasarkan hal itu, Sdr. IK (mantan

Walikota almarhum) memerintahkan untuk mencari pinjaman kepada pihak ketiga, dan

disepakati meminjam dari rekanan terbesar yaitu PT. AKL dengan asumsi sebagian

dana dibayarkan dan sebagian dana dipinjamkan. Akhirnya muncul angka

Rp2.704.869.200,00 yang akan disesuaikan dengan dokumen kontrak, dengan

pembagian Rp1.704.869.200,00 dibayarkan untuk rekanan, dan Rp1.000.000.000,00

dipinjamkan lagi ke Pemkot Batu untuk menutup kebijakan Sdr. IK (mantan Walikota

almarhum) yang belum terselesaikan. Karena dokumen kontrak sulit disesuaikan dengan

dana yang terlanjur disesuaikan (Rp2.704.869.200,00), maka rekanan tidak mencukupi

administrasi dan mengembalikan dana tersebut pada bulan Desember 2007 sebesar

Rp1.700.000.000,00.


Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menarik kerugian daerah dari PT. AKL sebesar

Rp137.920.164,00 (Rp65.670.164,00+Rp72.250.000,00) dan menyetorkan ke Kas

Daerah.


6. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp310.336.515,00 tidak disetorkan ke Kas Daerah

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap proses penyetoran pajak penerangan

jalan, diketahui bahwa penyetoran pajak penerangan jalan dilakukan oleh Dispenda

setelah mendapatkan cek dari PLN. Nilai nominal dari cek yang diberikan PLN tersebut,

dihitung dari besarnya PPJU yang seharusnya disetor oleh PLN ke Pemerintah Kota,

dikurangi jumlah tagihan listrik pemkot, dan dikurangi dengan upah pungut untuk PLN.

Sebelum disetorkan ke Pemkot, pihak Sekretariat Daerah mengajukan SPP, SPM dan

SP2D ke Kas Daerah untuk pembayaran tagihan listrik Pemkot. Di lain pihak, Dinas

Pendapatan juga membuat SPP, SPM dan SP2D untuk pencairan upah pungut kepada

PLN. Selanjutnya, cek dari PLN ditambah dengan pencairan SP2D dari Setda dan

pencairan SP2D dari Dinas Pendapatan tersebut disetorkan ke Pemerintah Kota.

Hasil pemeriksaan piutang pajak yang tercantum dalam neraca menunjukkan

bahwa dari jumlah piutang pajak pada neraca sebesar Rp1.073.768.320,00, terdapat

piutang PPJ sebesar Rp510.055.295,00 yang terdiri dari piutang PPJ bulan Desember

2007 sebesar Rp199.718.780,00 dan piutang PPJ bulan Juli dan Agustus 2007

seluruhnya sebesar Rp310.336.515,00.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan, bahwa piutang PPJ sebesar

Rp310.336.515,00 tersebut, sebenarnya adalah penerimaan PPJ yang menjadi hak

Pemkot, karena pembayaran listriknya sudah dikompensasi dengan penerimaan PPJ

yang diterima Pemerintah Kota. Pembayaran listrik bulan Juli dan Agustus 2007 adalah

sebagai berikut.

a. Untuk bulan Juli 2007 sebesar Rp157.405.165,00, sesuai SPP Nomor

921/287/422.023/2006 tanggal 1 Agustus 2007, SPM Nomor 287/023/SPM-LS/2007

tanggal 2 Agustus 2007, dan SP2D Nomor 0125/VIII/SP2D/LS/2007 tanggal 6

Agustus 2007;

b. Untuk bulan Agustus 2007 sebesar Rp152.931.350,00, sesuai SPP Nomor

921/352/422.023/2006 tanggal 28 Agustus 2007, SPM Nomor 347/023/SPM-LS/2007

tanggal 29 Agustus 2007, dan SP2D Nomor 0411/VIII/SP2D/LS/2007 tanggal 31

Agustus 2007.

Berdasarkan keterangan dari Bendahara Sekretariat, diketahui bahwa dana

tersebut sebenarnya sudah diterimanya. Namun, setelah itu Bendahara Sekretariat

menyerahkan dana tersebut kepada Sdr. AS Kasi Pengeluaran Kantor Kas Daerah

periode sebelum Oktober 2007, karena Sdr. AS mengatakan akan menyetorkan sebagai

PAD.


Berdasarkan penjelasan dari Bendahara Penerimaan Dispenda yang

berkewajiban menyetor penerimaan PPJ ke Kas Daerah, diketahui bahwa dana tersebut

belum pernah diterima dari Bendahara Sekretariat maupun dari Kantor Kas Daerah.

Karenanya, pihak Dispenda mencantumkannya sebagai piutang PPJ.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:


Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara



kepatutan;





menagih;









dimaksud;

















dimaksud;


disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorangharus






Hal tersebut di atas mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp310.336.515,00.

Kondisi tersebut disebabkan kesengajaan dari Sdr. AL (mantan Kepala Kasda)

melalui Kasi Pengeluaran untuk menggunakan dana tersebut.

Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kepala Kasda) menjelaskan

bahwa proses pencairan PPJ bulan Juli dan Agustus Tahun 2007 sudah sesuai dengan

prosedur, yaitu ada SPP, SPM dan SP2D serta sudah ditransfer ke rekening Bendahara

Sekretariat Daerah. Atas perintah Sdr. IK (mantan Walikota almarhum), PPJ bulan Juli

dipinjam untuk membayar tagihan dari Persikoba (dana sebelumnya sudah dipinjam)

sebesar Rp200.000.000,00, dengan rincian sebesar Rp157.405.165,00 dari PPJ, dan

sebesar Rp42.594.835,00 dari brankas Kasda. Sedangkan PPJ bulan Agustus 2007

untuk membayar tagihan BLM Desa Giripurno (dana sebelumnya dipinjam) sebesar

Rp214.987.500,00, dengan rincian sebesar Rp152.931.350,00 dari PPJ, dan sebesar

Rp62.056.150,00 pinjaman dari Bagian Pemerintahan.

Rekomendasi BPK RI

Walikota Batu agar menarik kerugian daerah sebesar Rp310.336.515,00 dari

Sdr. AL (mantan Kepala Kasda) dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah.


7. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp200.000.000,00 tidak Dipertanggungjawabkan

Pemerintah Kota Batu pada Tahun Anggaran 2007 menganggarkan Belanja

Tidak Terduga sebesar Rp2.500.000.000,00, dan telah direalisasikan sebesar

Rp226.500.000,00. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp200.000.000,00 digunakan untuk

Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus Penistaan Agama Tahap I, dan

Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus Penistaan Agama Tahap II, masing-

masing sebesar Rp100.000.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Surat Pertanggungjawaban

(SPJ) penggunaan dana sebesar Rp200.000.000,00 tersebut tidak bisa ditunjukkan oleh

Bendahara. Bendahara hanya menunjukkan daftar penerima dana tanpa kuitansi tanda

terima, dengan rincian sebagai berikut.

a. Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus Penistaan Agama Tahap I

(berdasarkan SP2D Nomor 0164/VII/SP2D/LS tanggal 11 Juli 2007 sebesar

Rp100.000.000,00)

No Tanggal Penerima Jumlah (Rp) 1. 11 Juli 2007 Pengadilan Negeri Malang 100.000.000,00 Jumlah 100.000.000,00

Penetapan Pemberian Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus Penistaan

Agama Tahap I didasarkan pada Keputusan Walikota Batu Nomor

180/91/KEP/422.013/2007 tanggal 10 Juli 2007. Pemberitahuan kepada DPRD Kota

Batu tentang persetujuan penggunaan Dana Tidak Tersangka disampaikan pada

tanggal 11 Juli 2007 dengan surat Nomor 180/184/422.013/2007.

b. Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus Penistaan Agama Tahap II

(berdasarkan SP2D Nomor 0168/VIII/SP2D/LS/2007 tanggal 8 Agustus 2007

sebesar Rp100.000.000,00)

No Tanggal Penerima Jumlah (Rp) 1. 8 Agustus 2007 Satpol PP (IS) 25.000.000,002. 8 Agustus 2007 Kejaksaan 50.000.000,003. 8 Agustus 2007 Istri Walikota (EIK) 5.000.000,004. 8 Agustus 2007 Kesbanglinmas (K) 2.500.000,005. 8 Agustus 2007 LSM (S) 2.500.000,006. 9 Agustus 2007 Pondok Pesantren (YE) 5.000.000,007. 14 Agustus 2007 KU 10.000.000,00 Jumlah 100.000.000,00


Penetapan Pemberian Tambahan Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus

Penistaan Agama Tahap II didasarkan pada Keputusan Walikota Batu Nomor

180/108/KEP/422.013/2007 tanggal 8 Agustus 2007. Untuk pemberitahuan ke DPRD

tentang penggunaan Dana Tidak terduga belum dilakukan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan :


Negara, pada:




kepatutan;





Keuangan;



keuangan negara yang berada dalam pengurusannya;





menagih;









dimaksud;

















dimaksud;








Hal tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Tidak Terduga tidak dapat diyakini

kebenarannya dan menimbulkan kerugian daerah sebesar Rp200.000.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan:

a. Kesengajaan para penerima bantuan keuangan untuk tidak

mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Tidak Terduga secara memadai;

b. Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga tidak sepenuhnya mempedomani

ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Hukum menyatakan bahwa terkait

dengan penggunaannya, Bagian Hukum tidak bisa mempertanggungjawabkan karena

masing-masing penerima tidak bersedia menandatangani kuitansi tanda terima, selain

itu dana tersebut dianggap bantuan langsung dari Walikota.


Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menarik kerugian daerah dari Kepala Bagian Hukum sebesar

Rp200.000.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.


8. Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat Daerah Minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap

Pemerintah Kota Batu pada Tahun Anggaran 2007, menganggarkan Belanja

Langsung Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

(kode rekening 1.20.1.20.03.16) pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.523.160.000,00,

dan telah terealisasi sebesar Rp989.945.000,00. Realisasi tersebut diantaranya

merupakan pengeluaran yang digunakan untuk Belanja Barang - Biaya Perjalanan Dinas

Dalam dan Luar Daerah.

Pemeriksaan secara uji petik pada lima jenis kegiatan, menunjukkan terdapat

pengeluaran sebesar Rp523.800.000,00 digunakan untuk perjalananan dinas yang

dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota masing-masing sebesar Rp398.900.000,00

dan sebesar Rp124.900.000,00. Adapun realisasi dari masing-masing kegiatan adalah

sebagai berikut. Jumlah (Rp) No Kode Rekening Nama Kegiatan Rincian Obyek

Kegiatan Walikota Wakil Walikota

1. 1.20.1.20.03.16.01 Dialog/Audiensi dgn tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi kemsyrkt

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

23.600.000,00 18.400.000,00


12.800.000,00 8.700.000,00 2. 1.20.1.20.03.16.03 Rapat koordinasi Unsur Muspida

Perjalanan Dinas Luar Daerah

41.000.000,00 9.000.000,00


12.500.000,00 5.000.000,00 3. 1.20.1.20.03.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah


30.000.000,00 19.300.000,00


25.500.000,00 5.000.000,00 4. 1.20.1.20.03.16.05 Kunjungan kerja/inspeksi KDH/WaKDH


59.500.000,00 15.000.000,00

5. 1.20.1.20.03.16.06 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya


13.000.000,00 10.000.000,00


181.000.000,00 34.500.000,00

JUMLAH 398.900.000,00 124.900.000,00

Pencairan dana untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah tersebut,

dilakukan dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU. Pemeriksaan yang dilakukan secara uji

petik terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ), menunjukkan bahwa bukti yang

disampaikan hanya kuitansi intern tanda terima uang oleh Walikota dan Wakil Walikota,


tanpa didukung dengan bukti pengeluaran lain seperti Surat Tugas dan Surat Perintah

Perjalanan Dinas (SPPD). Sebelum mengeluarkan SPM, Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) seharusnya memeriksa terlebih dahulu kelengkapan dokumen yang

dijadikan syarat penerbitan SPM. Uraian mengenai SPJ yang tidak lengkap dan

jumlahnya terdapat pada lampiran 2.






kepatutan;





menagih;









dimaksud;

















dimaksud;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tanggal 25 April 2007 tentang

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan

Pegawai Tidak Tetap, dalam :

1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai

Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu

mendapat persetujuan /perintah atasannya;

2) Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa perjalanan dinas dilakukan

berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut

contoh sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan

ini;

3) Pasal 18 yang menyatakan bahwa pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan

dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya;

4) Pasal 19 yang menyatakan bahwa dokumen pertanggungjawaban biaya

sebagaimana dimaksud pada pasal 18 terdiri dari SPPD beserta bukti

pengeluaran untuk biaya tansport dan biaya penginapan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja barang-biaya

perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak

dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian Pengguna Anggaran dalam

merealisasikan anggaran tidak disertai dengan pertanggungjawaban yang memadai.

Atas permasalahan tersebut, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah

menyatakan bahwa mengingat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah pejabat

negara sehingga mengalami kesulitan untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban

(SPJ) secara lengkap dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan

pertanggungjawaban perjalanan dinas dari tahun-tahun sebelumnya hanya didasarkan

pada undangan/jadwal kegiatan yang ada. Untuk tahun mendatang, hal ini akan lebih

diperhatikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar memerintahkan pada pengguna anggaran dan pelaksana

kegiatan agar melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan secara lebih tertib dan

selalu mengadakan pengawasan terhadap pertanggungjawaban kegiatan.


9. Realisasi belanja modal peralatan mesin-pengadaan Vibrator Roller sebesar Rp151.800.000,00 tidak ada realisasi fisik dan tidak dikenakan denda keterlambatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas mutasi Rekening Koran Kas Daerah Nomor

0401001719, diketahui terdapat transaksi pengeluaran sebesar Rp2.658.144.632,00

melalui cek CC 340209. Atas pengeluaran tersebut, terdapat pembayaran kepada pihak

ketiga yaitu CV. A sebesar Rp151.800.000,00, yang merupakan rekanan yang ditunjuk

untuk pengadaan Vibrator Roller.

Pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum di Kuasa BUD serta Dinas Permukiman

dan Bina Marga, menunjukkan bahwa pengeluaran sebesar Rp151.800.000,00 tersebut

juga telah dibukukan sebagai pengeluaran Kas Daerah, berdasarkan SP2D Nomor

1567/XII//SP2D/LS/2007 tanggal 26 Desember 2007. Berdasarkan dokumen SP2D,

diketahui bahwa transaksi tersebut dibukukan sebagai belanja modal dengan kode akun

5.2.3.02.03.

Hasil penelusuran lebih lanjut, menunjukkan bahwa belanja modal tersebut

adalah untuk pengadaan Vibrator Roller sesuai dokumen kontrak Nomor 602.1/I-2-

BP/PK/422.204/2007 tanggal 28 Nopember 2007. Dalam kontrak disebutkan, bahwa

Vibrator Roller harus diterima tanggal 26 Desember 2007. Namun, berdasarkan hasil

pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2008, diketahui bahwa

sampai pada tanggal tersebut barang dimaksud belum diterima. Atas keterlambatan

pekerjaan selama 47 hari dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp7.134.599,00

( 47 x 1/1000 x Rp151.800.000,00 ).

Pada saat pemeriksaan berakhir, Vibrator Roller sudah diterima oleh Dinas

Permukiman dan Bina Marga.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan :


Negara, pasal 3 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan;


Perbendaharaan Negara, pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa pembayaran atas

beban APBN atau APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa

diterima;

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada


pasal 75 ayat (7) menyebutkan bahwa pembayaran atas tagihan yang dibebankan

APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa

penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali

ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

e. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 37 yang

menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat

kelalaian penyedia barang/jasa, maka yang bersangkutan dikenakan denda

keterlambatan sekurang-kurangnya satu perseribu per hari dari nilai kontrak;

f. Kontrak Pekerjaan Nomor 602.1/I-2-BP/PK/422.204/2007 tanggal 27 Nopember

2007, pasal 9 yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian/penyerahan

pekerjaan dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, akan

dikenakan denda/sanksi sebesar 1 perseribu untuk setiap hari keterlambatan dengan

maksimum 5% dari jumlah harga borongan.

Pembayaran terhadap kegiatan yang belum selesai mengakibatkan:

a. Realisasi belanja modal-peralatan mesin disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar

Rp151.800.000,00;

b. Aset peralatan dan mesin di neraca disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar

Rp151.800.000,00;

c. Penerimaan atas denda keterlambatan minimal sebesar Rp7.134.599,00 tertunda.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kesengajaan dari pemimpin kegiatan dan rekanan untuk mencairkan dana;

b. Ketidakcermatan pengguna anggaran dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan

dalam lingkup satuan kerjanya.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, Kepala Dinas Permukiman dan Bina

Marga menyatakan bahwa memang terjadi keterlambatan selama 47 hari dan telah

memberikan teguran kepada pemborong/rekanan. Berdasarkan teguran yang telah

disampaikan, pihak pemborong/rekanan telah mengakui dan bisa menerima

keterlambatan tersebut dan bersedia untuk menerima konsekuensi dengan membayar

denda selama 47 hari.


Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar :

a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga yang tidak melakukan

pengawasan kegiatan dalam lingkup satuan kerjanya;

b. Mengenakan denda minimal sebesar Rp7.134.599,00 dari CV. A dan

menyetorkannya ke Kas Daerah.


2. Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp950.000.000,00 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pencairan dananya tidak diakui oleh Pemegang Rekening dan tidak diterima oleh yang berhak

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap transaksi penyetoran dan penarikan

uang pada rekening Bendahara Bagian Kesra, yaitu rekening 0402100541 a.n Bagian

Kesra cq. DW, diketahui terdapat transaksi penarikan uang yang tidak diakui oleh

pemilik rekening yaitu Sdr. DW, sesuai surat pernyataan yang dibuatnya. Transaksi

penarikan tersebut adalah :

a. Penarikan tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp800.000.000,00;

b. Penarikan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp150.000.000,00.

Sesuai penjelasan Bendahara pengeluaran, diketahui bahwa yang bersangkutan

pernah mengajukan dana untuk belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Sosial

Kemasyarakatan berupa Bantuan Operasional Tempat Ibadah sebesar

Rp865.000.000,00 sesuai SPP Nomor 921/110/422.014/2007 tanggal 6 Agustus 2007,

SPM Nomor 110/BT/SPM-LS/2007 tanggal 7 Agustus 2007, dan SP2D Nomor

0356/IX/SP2D/LS/2007 tanggal 25 September 2007. Berdasarkan pengecekan di

rekening tabungan milik Bendahara diketahui bahwa pengajuan tersebut sudah

ditransfer ke rekening Bendahara sebesar Rp800.000.000,00 pada tanggal 20 Juni 2007

dan sudah dicairkan dari rekening tabungan milik Bendahara Pengeluaran sebesar

Rp800.000.000,00. Namun, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 15 April 2008 yang

bersangkutan mengaku tidak pernah mencairkan dan menerima dana sebesar

Rp800.000.000,00 tersebut.

Hasil konfirmasi dengan penerima bantuan (koordinator masing-masing tempat ibadah),


Berkaitan dengan penarikan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp150.000.000,00,

Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan dana bantuan

untuk gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Batu sesuai SPP Nomor

921/74/422.014/2007 tanggal 11 Juli 2007. Sedangkan SPM dan SP2D hingga saat

pemeriksaan berakhir belum diterbitkan. Selain itu, Bendahara Pengeluaran juga

menjelaskan bahwa yang bersangkutan mengaku tidak mencairkan dan tidak menerima

dana tersebut sesuai surat pernyataan tertanggal 15 April 2008. Yang bersangkutan juga

menjelaskan bahwa buku rekening tabungan milik Bendahara Pengeluaran selama

periode Januari s.d September 2007 berada pada Kantor Kasda sehingga kesulitan

dalam memantau kegiatan apa saja yang dananya sudah cair dan berapa besarnya.

Hasil konfirmasi dengan pengurus Gerakan Pramuka (mengetahui Ketua Umum),



10. Realisasi belanja modal gedung-pembangunan masjid sebesar Rp2.057.246.250,00 tidak sesuai dengan prestasi fisiknya

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap rekening koran Kas

Daerah Nomor 0401001719 a.n DAU Pemkot Batu, diketahui terdapat transaksi

pengeluaran kas dari rekening tersebut pada tanggal 24 Desember 2007 sebesar

Rp3.176.392.250,00. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp2.057.246.250,00 adalah

pembayaran termyn IV kepada PT. AKL yang merupakan rekanan Pemda dalam

pelaksanakan proyek pembangunan Masjid An Nur Batu.

Penelusuran terhadap Buku Kas Umum Kuasa BUD, diketahui bahwa transaksi

tersebut juga telah dibukukan di BKU bulan Desember Tahun 2007 sebagai pengeluaran

kas, sesuai bukti SP2D Nomor 1309/XII//SP2D/LS/2007 sebesar Rp2.057.246.250,00.

Berdasarkan dokumen SP2D, diketahui bahwa transaksi pembayaran adalah untuk

kegiatan pembangunan masjid yang dibukukan pada kode rekening 5.2.3.26.06 belanja

modal Dinas Permukiman dan Bina Marga.

Hasil penelitian lebih lanjut, menunjukkan belanja modal tersebut adalah untuk

pembangunan masjid An Nur Batu, sesuai kontrak Nomor 602/IV-10/PK/422.204/2006

tanggal 30 Nopember 2006, dengan nilai kontrak sebesar Rp7.228.985.000,00. Kontrak

telah mengalami addendum dua kali, dengan kontrak Nomor 602.I/IV-10/ADD-

1/422.204/2006 tanggal 13 Desember 2006, dan Nomor 602/IV-10/ADD-

02/422.204/2007 tanggal 19 Juni 2007. Pada addendum kedua ini, nilai kontrak menjadi

sebesar Rp8.228.985.000,00.

Berdasarkan kontrak Nomor 602/IV-10/ADD-02/422.204/2007 tanggal 19 Juni

2007, diketahui bahwa pekerjaan harus selesai tanggal 5 Desember 2007. Namun,

berdasarkan hasil pengecekan di lapangan tanggal 11 Februari 2008, diketahui bahwa

pekerjaan belum selesai 100%. Atas keterlambatan pekerjaan selama 68 hari belum

dikenakan denda sebesar Rp411.449.250,00 (5% x Rp8.228.985.000,00). Beberapa

pekerjaan yang belum selesai diantaranya:

a. Pembongkaran apotik;

b. Pemasangan partisi/sketsel perpustakaan;

c. Penambahan daya listrik;

d. Pemasangan kipas angin gantung;

e. Lampu gantung kristal;

f. Pemasangan penangkal petir;

g. Railing void dalam dan luar;

h. Pengecatan interior (basement);


i. Pengecatan exterior dan interior lt. 1;

j. Pengecatan interior lt. 2;

k. Pengecatan interior dan exterior lt.3;

l. Pekerjaan interior pada bagian mihrab;

m. Museum mini;

n. Tempat wudlu pria.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan:








diterima;










Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 37 yang


kelalaian penyedia barang/jasa, maka yang bersangkutan dikenakan denda

keterlambatan sekurang-kurangnya satu perseribu per hari dari nilai kontrak;

f. Kontrak Pekerjaan Nomor 602./IV-10/ADD-02/422.204/2007 tanggal 19 Juni 2007;

juncto Kontrak Nomor 602.1/IV-10/ADD-1/422.204/2006 tanggal 13 Desember 2006

juncto Kontrak Nomor 602/IV-10/PK/422.204/2006 tanggal 30 Nopember 2006, pasal

10 yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian/penyerahan pekerjaan dari

jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, akan dikenakan

denda/sanksi sebesar satu perseribu untuk setiap hari keterlambatan dengan




a. Realisasi belanja modal-gedung disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar

Rp2.057.246.250,00;

b. Penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp411.449.250,00 tertunda.

Hal tersebut disebabkan :

a. Kesengajaan dari pemimpin kegiatan dan rekanan untuk mencairkan dana kegiatan

pembangunan masjid sebelum pekerjaan selesai;



Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga

menyatakan bahwa denda keterlambatan bukan murni dari kesalahan

pemborong/rekanan. Berdasarkan RKS dan spesifikasi kegiatan tersebut sudah dapat

terselesaikan pada pertengahan bulan Desember 2007, tetapi akibat perubahan design

bangunan atas permintaan Takmir masjid, maka secara otomatis berpengaruh terhadap

waktu pelaksanaan.




b. Menarik denda sebesar Rp411.449.250,00 dari PT. AKL dan menyetorkannya ke

Kas Daerah.


11. Realisasi belanja modal gedung-pengadaan kubah masjid sebesar Rp924.990.000,00 tidak sesuai dengan prestasi fisiknya

Pemeriksaan dilakukan terhadap transaksi keuangan daerah yang

terdokumentasi dalam rekening koran Kas Daerah Nomor Rekening 0401001719. Dari

pemeriksaan, diketahui terdapat transaksi pengeluaran sesuai cek Nomor CC340207

sebesar Rp3.198.200.250,00, yang terdiri dari rincian pengeluaran untuk beberapa dinas

dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp924.990.000,00 merupakan

pembayaran kepada PT. CB yang merupakan rekanan Pemerintah Kota Batu untuk

melaksanakan proyek pengadaan kubah Masjid An Nur Batu.

Penelusuran terhadap Buku Kas Umum di Kuasa BUD, menunjukkan bahwa

pengeluaran sebesar Rp924.990.000,00 tersebut juga telah dibukukan sebagai

pengeluaran Kas Daerah, sesuai SP2D Nomor 1350/XII//SP2D/LS/2007 tanggal 24

Desember 2007. Selain itu, transaksi tersebut juga telah dibukukan sebagai pengeluaran

kas di Buku Kas Umum Dinas Permukiman dan Bina Marga. Berdasarkan dokumen

SP2D-nya, diketahui bahwa transaksi tersebut dibukukan sebagai belanja modal dengan

kode akun 5.2.3.26.06.

Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa belanja modal tersebut

adalah untuk pembangunan kubah masjid An Nur Batu, sesuai kontrak Nomor 602/I-6.1-

BPT/PK/422.204/2007 tanggal 9 Nopember 2007, dengan nilai kontrak sebesar

Rp924.990.000,00, Sesuai dengan kontrak, seharusnya pembangunan kubah masjid

selesai tanggal 29 Desember 2007. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan

yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2008 (pemeriksaan interim), diketahui bahwa

galvallum pada kubah sebelah barat belum terpasang, yang menunjukkan bahwa

pemasangan/pembangunan kubah pada masjid An Nur belum selesai 100%. Atas

keterlambatan pekerjaan selama 44 hari, belum dikenakan denda sebesar

Rp40.699.560,00 (44 x 1/1000 x Rp924.990.000,00).









diterima;











Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 37 yang


kelalaian penyedia /jasa, maka yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan

sekurang-kurangnya satu perseribu per hari dari nilai kontrak;

f. Kontrak Pekerjaan Nomor 602./I-6.1-BPT/PK/422.204/2007 tanggal 9 Nopember

2007, pasal 9 yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian/penyerahan

pekerjaan dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, akan

dikenakan denda/sanksi sebesar 1 perseribu untuk setiap hari keterlambatan dengan



a. Realisasi belanja modal-gedung disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar

Rp924.990.000,00;

b. Penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp40.699.560,00 tertunda.


a. Kesengajaan dari pemimpin kegiatan dan rekanan untuk mencairkan dana kegiatan

pembangunan masjid sebelum pekerjaan selesai;




menyatakan bahwa:

a. Kegiatan masjid sebagai tempat peribadatan tetap berjalan sehingga pelaksanaan

pekerjaan tidak dapat berjalan secara maksimal;

b. Adanya permintaan perubahan warna dan motif kubah oleh Takmir masjid, sehingga

material yang sudah terlanjur dikirim terpaksa harus dikembalikan untuk diganti


material baru sehingga pemesanan warna dan motif baru diperlukan waktu yang

cukup lama karena harus memesan lagi (inden) pada pabrikan;

c. Pada saat material pengganti/baru sudah datang curah hujan sangat tinggi sehingga

kegiatan pabrikasi/pengelasan rangka kubah tidak dapat berjalan sebagaimana

mestinya.




b. Menarik denda sebesar Rp40.699.560,00 dari PT. CB dan menyetorkannya ke Kas

Daerah.


12. Pembebanan belanja hibah kepada Persatuan Sepakbola Kota Batu (Persikoba) sebesar Rp3.600.000.000,00 pada belanja bantuan sosial tidak tepat

Pemerintah Kota Batu melalui Sekretariat Daerah dalam Tahun Anggaran 2007,

menganggarkan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada rekening

1.20.03.00.00.5.1.5.01.01 sebesar Rp13.063.000.000,00, dan telah terealisasikan

sebesar Rp10.995.704.000,00. Dari realisasi tersebut, terdapat pemberian bantuan

sosial untuk Persatuan Sepakbola Kota Batu (Persikoba), baik Persikoba Senior maupun

Persikoba Yunior sebesar Rp3.600.000.000,00, dengan rincian untuk Persikoba Senior

sebesar Rp3.300.000.000,00, sedangkan Persikoba Yunior mendapat bantuan sebesar

Rp300.000.000,00. Adapun rincian realisasi pemberian bantuan sosial tersebut, adalah

sebagai berikut.

SP2D No TANGGAL NOMOR

URAIAN JUMLAH (Rp)

1. 08/02/2007 0155/II/SP2D/LS/2007 Bantuan kepada Persikoba 500.000.000,002. 02/03/2007 0063/III/SP2D/LS/2007 Bantuan kepada Persikoba 650.000.000,003. 14/03/2007 0160/III/SP2D/LS/2007 Bantuan kepada Persikoba 350.000.000,004. 15/03/2007 0169/III/SP2D/LS/2007 Bantuan kepada Persikoba 600.000.000,005. 01/05/2007 0099/V/SP2D/LS/2007 Bantuan kepada Persikoba 300.000.000,006. 11/05/2007 0191/V/SP2D/LS/2007 Bantuan kepada Persikoba 400.000.000,007. 24/05/2007 0309/V/SP2D/LS/2007 Bantuan kepada Persikoba 500.000.000,008. 17/07/2007 0274/VII/SP2D/LS/2007 Bantuan kepada Persikoba 200.000.000,009. 26/12/2007 1507/XII/SP2D/LS/2007 Bantuan kepada Persikoba 100.000.000,00

JUMLAH 3.600.000.000,00

Realisasi pemberian bantuan sosial kemasyarakatan kepada Persikoba sebesar

Rp3.600.000.000,00 membebani APBD Kota Batu karena dilakukan secara terus

menerus dari tahun-tahun sebelumnya. Realisasi tersebut merupakan 32,74 % dari total

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan. Bantuan dimaksud akan lebih

bermanfaat jika diberikan kepada organisasi masyarakat yang lebih memerlukan.

Pembebanan pemberian bantuan kepada Persikoba tersebut tidak tepat dibebankan

pada belanja bantuan sosial, karena belanja bantuan sosial untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut seharusnya dibebankan pada belanja

hibah, karena sudah jelas peruntukannya. Namun, belanja hibah harus disertai dengan

naskah perjanjian antara yang memberi dan menerima hibah.







kepatutan;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang






2) Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja hibah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah

dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah

daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukannya;

3) Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja hibah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus

dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah

perjanjian hibah daerah;

4) Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan sosial sebagaimana

dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian

bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Realisasi belanja bantuan sosial disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar

Rp3.600.000.000,00 dan belanja hibah disajikan lebih rendah (understated) sebesar

Rp3.600.000.000,00;

b. Memboroskan keuangan daerah sebesar Rp3.600.000.000,00 sehingga mengurangi

kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan mantan Walikota untuk memberikan

bantuan sosial tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dan

ketentuan yang berlaku, serta Tim Anggaran tidak memahami penyusunan anggaran

belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

menyatakan bahwa untuk yang akan datang akan memperhatikan Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.


Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar:

a. Memperingatkan Pengguna Anggaran supaya dalam menganggarkan dan

merealisasikan belanja bantuan keuangan untuk organisasi sepak bola

mempertimbangkan/mempedomani ketentuan yang berlaku;

b. Menegur Tim Anggaran yang dalam menyusun anggaran belanja bantuan sosial dan

belanja hibah tidak mempedomani ketentuan yang berlaku;

c. Menghentikan pemberian bantuan sepak bola pada Tahun Anggaran 2008 dan

berikutnya.


13. Pendapatan retribusi kesehatan dari Puskesmas digunakan langsung sebesar Rp21.691.000,00

Pada Tahun Anggaran 2007, retribusi kesehatan yang diperoleh sebesar

Rp77.189.000,00, yang berasal dari Puskesmas Batu, Puskesmas Beji, Puskesmas

Bumiaji dan Puskesmas Junrejo. Keempat Puskesmas tersebut setelah menerima

retribusi dari masyarakat, tidak disetor langsung ke Kas Daerah tetapi disetor ke Dinas

Kesehatan. Kemudian, Dinas Kesehatan menyetorkan ke Dinas Pendapatan untuk

selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan penerimaan pada empat

puskesmas, diketahui bahwa penerimaan tersebut tidak disetor keseluruhan. Retribusi

yang tidak disetor tersebut digunakan langsung untuk kegiatan operasional sehari-hari.

Perhitungan penerimaan dari keempat puskesmas selama Tahun 2007 yang disetor ke

Dinas Kesehatan, sebagai berikut.

No Asal Penerimaan Penerimaan (Rp)

Disetor (Rp)

Selisih (Rp)

1 Puskesmas Batu 24.053.500,00 16.613.000,00 7.440.500,002 Puskesmas Beji 27.451.000,00 19.995.500,00 7.455.500,003 Puskesmas Bumiaji 17.664.500,00 12.652.500,00 5.012.000,004 Puskesmas Junrejo 8.020.000,00 6.237.000,00 1.783.000,00 JUMLAH 77.189.000,00 55.498.000,00 21.691.000,00

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, pada pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa

penerimaan satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk

membiayai pengeluaran;


Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :

1) Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan seluruh pendapatan daerah, belanja daerah

dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD;

2) Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerimaan SKPD yang merupakan

penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :

1) Pasal 122 ayat (3) yang menyatakan bahwa penerimaan SKPD dilarang

digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh



2) Pasal 189 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan wajib

menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan

penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Keadaan di atas mengakibatkan:

a. Realisasi pendapatan retribusi dan belanja barang disajikan lebih rendah

(understated);

b. Membuka peluang terjadinya penyalahgunaan atas penerimaan daerah yang tidak

dilaporkan.

Kondisi di atas disebabkan :

a. Kurangnya pengawasan atas penggunaan biaya operasional;

b. SKPD tidak memahami ketentuan yang berkaitan dengan pelaporan pendapatan dan

belanja.

Atas permasalahan di atas Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa untuk

Tahun Anggaran 2008 Dinas Kesehatan akan mengacu pada Permendagri Nomor 13

Tahun 2006.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menegur secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan

yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan penerimaan

daerah.


14. Realisasi belanja bantuan sosial - Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp64.305.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap

Pada Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Kota Batu memberikan bantuan

kepada Partai Politik sebesar Rp20.000.000,00 untuk tiap kursi. Hasil pemeriksaan atas

realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Kesbanglinmas, diketahui bahwa di

Pemerintah Kota Batu terdapat 10 partai politik dengan 25 kursi. Hal ini berdasarkan

Keputusan KPU Nomor 270/101/KPU Batu/2006 tentang Perolehan Kursi Partai Politik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu pada Pemilu Anggota Legislatif. Total

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan (1.20 1.20.03.00.00.5.1.5.01.01)

yang diberikan kepada Partai Politik sebesar Rp500.000.000,00 (Rp20.000.000,00 x 25

kursi). Bantuan tersebut diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang

mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat.

Realisasi belanja bantuan keuangan untuk masing-masing Partai Politik sesuai

jumlah kursi di DPRD, adalah sebagai berikut.

SP2D No Nama Partai Perolehan

Kursi Bantuan

(Rp) Jumlah

(Rp) No Tgl

1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 5

20.000.000,00 100.000.000,00 0189/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

2 Partai Golkar 5 20.000.000,00 100.000.000,00 0183/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

3 Partai Demokrat 4 20.000.000,00 80.000.000,00 0185/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

4 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4

20.000.000,00 80.000.000,00 0187/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

5 Partai Amanat Nasional (PAN) 2

20.000.000,00 40.000.000,00 0190/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1

20.000.000,00 20.000.000,00 0182/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

7 Partai Damai Sejahtera (PDS) 1

20.000.000,00 20.000.000,00 0186/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

8 PNI Marhaenisme 1 20.000.000,00 20.000.000,00 0188/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

9 Partai Serikat Indonesia (PSI) 1

20.000.000,00 20.000.000,00 0184/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

10 Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) 1

20.000.000,00 20.000.000,00 0211/XII/SP2D/LS/2007 07/12/2007

Jumlah 25 500.000.000,00

Berdasarkan penelusuran atas laporan pertanggungjawaban dari tiap-tiap partai politik,

diketahui bahwa terdapat penggunaan dana bantuan keuangan sebesar

Rp64.305.000,00 tidak disertai dengan bukti yang lengkap. Adapun penggunaan dana

yang tidak disertai dengan bukti yang lengkap untuk tiap partai politik, adalah sebagai

berikut.


No. Nama Partai Politik Bukti Tidak Lengkap (Rp)

1 Partai Golkar 55.930.000,00 2 Partai Demokrat 2.500.000,00 3 Partai Amanat Nasional (PAN) 3.100.000,00 4 Partai Damai Sejahtera (PDS) 375.000,00 5 PNI Marhaenisme 2.400.000,00

Jumlah 64.305.000,00

Penggunaan bantuan keuangan secara rinci dari tabel di atas dapat dilihat pada

Lampiran 3.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:


Negara, pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib,

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;


Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa

setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak

yang diperoleh oleh pihak yang menagih;








dimaksud;

Pengeluaran yang tidak didukung bukti memadai mengakibatkan realisasi

belanja bantuan sosial sebesar Rp64.305.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut disebabkan pengawasan yang lemah dari pengurus partai dan

kurangnya pemahaman bahwa setiap pengeluaran uang harus dilengkapi dengan bukti

yang memadai agar pengeluaran tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.


Atas permasalahan tersebut, Kepala Kesbang dan Linmas setuju jika terdapat

kekurangpahaman dari Bendahara dan Ketua Parpol dalam penggunaan dan pelaporan

bantuan tersebut, hal ini dikarenakan pihak-pihak tersebut kurang proaktif dalam

masalah ini.

Rekomendasi BPK RI

Walikota Batu agar memerintahkan pengurus partai politik

mempertanggungjawabkan bantuan keuangan dilampiri dengan bukti-bukti yang

lengkap.


15. Pembebanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Lainnya pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.399.994.038,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tepat

Pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan

Dana Alokasi Khusus (DAK) dari dana APBN. Pada Tahun Anggaran 2007 ini, dana

DAK Bidang Pendidikan dikategorikan menjadi dua, yaitu :

a. Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu;

b. Peningkatan Mutu.

Sesuai dengan kondisi sekolah yang ada, Pemerintah Kota Batu mendapatkan

DAK bidang pendidikan untuk kategori II karena pada kategori ini diperuntukkan bagi

Kabupaten/Kota atau sekolah yang sudah tidak memerlukan lagi program rehabilitasi

sekolah. Adapun kegiatannya meliputi dua komponen, yaitu :

a. Merehabilitasi/membangun ruang perpustakaan dan mengadakan meubelair

perpustakaan;

b. Pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan mencakup pengadaan alat

peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi, dan sarana multimedia serta

alat elektronika.

Sekolah penerima DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan di atas

sebagai satu kesatuan yang utuh.

Dari hasil proposal yang dikirimkan oleh masing-masing sekolah dan survey yang

dilakukan oleh Dinas Pendidikan, maka ditetapkan sebanyak 37 sekolah sebagai

penerima dana DAK tersebut. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana

Alokasi Khusus (DAK) dan Penjabarannya, ditentukan bahwa masing-masing sekolah

penerima DAK untuk Pemerintah Kota Batu mendapatkan dana sebesar

Rp269.020.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

No Kegiatan Biaya (Rp) % A Perpustakaan dan Meubelair (IKK Kota Batu : 1,317) 79.020.000 1. Rehabiliatasi/Pembangunan Ruang Perpustakaan

2. Pengadaan Meubelair Perpustakaan 69.020.00010.000.000

24

B Pengadaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan 190.000.000 76 1. Pengadaan alat peraga pendidikan (IPBA, Kit Matematika, IPS,

Bahasa Indonesia, KIT IPA dan KIT Bahasa Inggris). 2. Pengadaan buku pengayaan jenis keterampilan, buku pengayaan

jenis pengetahuan (panduan anti narkoba, Sains, Atlas Propinsi + CD Interaktif, buku bacaan sastra/bahasa, buku bacaan budi pekerti, buku panduan ICT dan buku bacaan fiksi)

3. Pengadaan buku referensi (Fisika, Panduan Olimpiade IPA dan Matematika, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Matematika dan Ensiklopedia IPTEK).

4. Pengadaan komputer, printer, UPS, active speaker, CD interaktif dan alat elektronika

± 28.000.000

± 99.000.000

± 36.000.000

± 27.000.000

T O T A L 269.020.000 100


Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diketahui bahwa anggaran alokasi

dana DAK sebesar Rp9.953.740.000,00 (Rp269.020.000,00 x 37 sekolah), dengan

rincian sebesar Rp8.958.366.000,00 (90%) berasal dari dana APBN, dan sebesar

Rp995.374.000,00 (10%) berasal dari dana APBD, digunakan untuk Belanja Modal

Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor, yaitu Pembangunan Gedung

Perpustakaan dan Kelengkapannya (kode rekening 1.01.01.16.41.5.2.3.26.01).

Hasil pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan, diketahui bahwa dana DAK telah direalisasikan sebesar

Rp9.953.740.000,00 (realisasi 100%) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/

Pembelian Gedung Kantor. Penelusuran lebih lanjut atas SPJ pada masing-masing

penerima DAK, diketahui bahwa penggunaan dana untuk 37 sekolah dialokasikan

sebagai berikut.

No Penggunaan Dana Klasifikasi Akun Pada Neraca Jumlah (Rp) 1 Fisik (pemb.perpustakaan) Gedung dan Bangunan 2.553.733.8002 Meubelair Peralatan dan Mesin 370.000.0003 Alat Peraga Peralatan dan Mesin 1.288.894.1884 Komputer Peralatan dan Mesin 387.423.0005 Wireless SS Peralatan dan Mesin 580.748.0006 Buku Pengayaan Aktiva Tetap Lainnya 3.684.126.1007 Buku Referensi Aktiva Tetap Lainnya 1.088.802.7508 Sisa Dana - 12.162

T O T A L 9.953.740.000

Dari tabel di atas, diketahui bahwa tidak semua DAK dialokasikan untuk Belanja

Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor.



Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,


kepatutan;


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :

1) Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan

dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud

yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan


dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya;

2) Lampiran A.VIII tentang kode rekening belanja daerah.

Keadaan tersebut mengakibatkan :

a. Belanja modal gedung dan bangunan disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar

Rp7.399.994.038,00 (Rp9.953.740.000,00-Rp2.553.733.800,00-Rp12.162,00);

b. Belanja modal peralatan dan mesin disajikan lebih rendah (understated) sebesar

Rp2.627.065.188,00

(Rp370.000.000,00+Rp1.288.894.188,00+Rp387.423.000+Rp580.748.000,00);

c. Belanja modal aset tetap lainnya disajikan lebih rendah (understated) sebesar

Rp4.772.928.850,00 (Rp3.684.126.100,00+Rp1.088.802.750,00).

Masalah di atas disebabkan Tim Anggaran kurang memahami penyusunan

anggaran terutama dalam pengelompokan Belanja Modal Gedung dan Bangunan,

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Keuangan akan memperhatikan dan

selanjutnya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan koreksi

sesuai dengan pengelompokannya di neraca.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar memerintahkan Tim Anggaran supaya dalam menyusun

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mengelompokkan Belanja Modal

sesuai dengan klasifikasinya.


16. Aset Peralatan dan Mesin yang rusak dan hilang belum dilakukan penghapusan minimal senilai Rp722.957.348,00 Pemeriksaan atas laporan aktiva dari beberapa Satuan Kerja, diketahui bahwa

terdapat aktiva yang rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi, juga aktiva yang hilang.

Bagian Perlengkapan selaku pengelola aset, belum pernah melakukan cek fisik pada

barang-barang yang berada pada tiap satuan kerja, sehingga tidak mengetahui secara

pasti barang-barang yang rusak, semua hanya berdasarkan pada laporan dari Satuan

Kerja. Sedangkan untuk aktiva yang hilang, semua sudah dilampiri dengan bukti lapor

dari kepolisian setempat.

No. Unit Kerja Nama Barang Tahun Jml Rusak berat (Rp)

Hilang (Rp)

1. Bagian Ekbang Almari berkas 2004 4 19.200.000 2. Bagian Pemerintahan Almari papan geser 2002 1 1.000.000 Printer 2003 2 1.100.000 Printer 2005 2 1.100.000 3. Bagian Perlengkapan Kompor gas 2003 1 200.000

4. Cabang Dinas Pendidikan Batu Wastafel 1998 1 250.000

5. Dinas Infokom & Perpustakaan Kompor gas 2003 1 150.000

Monitor 2003 1 1.500.000 Monitor 2004 1 300.000 6. Dinas Kebersihan dan Container 2003 2 28.600.000

Pertamanan Container 2004 19 265.430.000 Container 2005 2 31.359.018 HT Kenwood 2003 5 7.920.000 1.980.000

Jas hujantebal/ Mantel tebal 2006 10 1.100.000

Toyota Pick Up (R4) 1982 1

Kereta gerobak sampah 2003 3 9.000.000

Armroll Isuzu 1998 1 70.000.000 7. Dinas Kesehatan Printer 2002 1 610.000 Printer 2002 1 4.660.720 Printer 2002 1 4.660.560 Komputer + printer 2003 1 4.500.000 8. Dinas Pariwisata Suzuki Carry 2002 1 64.000.000 9. Dinas Pendapatan Tandon air 2003 1 785.000 Komputer 2002 1 4.650.000 Printer 2004 5 754.550

10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Brankas 2003 1 3.000.000

11. Kec Bumiaji Kursi dan meja tamu 2001

1 2.000.000 Kursi lipat 2004 40 5.000.000 Kursi pimpinan 2004 1 1.250.000 Kursi tunggu 2004 2 2.000.000 Kotak pengaduan 2004 1 200.000

12. Kec Junrejo Sepeda Motor (Yamaha RXS)-2003 1996 1

4.700.000


No. Unit Kerja Nama Barang Tahun Jml Rusak berat (Rp)

Hilang (Rp)

13. Puskesmas Batu Meja tulis 2004 9 13.500.000 Jak roll 2004 11 13.200.000 Almari obat 2004 12 7.200.000 Freezer PCW 20 EK 1988 1 250.000 Refrigerator RCW 50 EK 2001 1 1.250.000

14. SDN Bulukerto 2 Mesin ketik 1992 1 200.000 15. SDN Giripurno 1 Meja tulis guru 2002 7 6.125.000 Almari piala 2000 1 400.000 Almari kantor 1992 1 350.000

16. SDN Gunungsari 1 Alat olah raga 2000 1 750.000 17. SDN Ngaglik 2 Bangku sekolah 1998 50 100.000 Piano 1985 1 300.000 Organ/Electone 1985 1 500.000

18. SDN Ngaglik 4 Meja murid 1999 43 1.290.000 Kursi murid 1993 21 1.050.000 Bangku murid 1981 25 1.250.000 Bangku murid 1997 10 300.000

19. SDN Pesanggrahan 1 Mesin ketik manual 1990 1 450.000 20. SDN Sidomulyo 3 Mesin ketik 1984 1 140.000 Printer 2004 1 400.000

21. SDN Sisir 3 Komputer 2002 1 4.500.000 22. SDN Sisir 5 Bangku sekolah 2000 102 15.300.000 23. SDN Sumberejo 1 Rak buku 1975 1 200.000 Tape recorder 1995 1 300.000

24. SDN Sumberejo 2 Kakulator 1985 1 15.000 Jam dinding 1998 1 15.000 Microfon 1990 4 800.000 Salon 1990 1 150.000 Tape deck 1990 1 300.000 Buku Bhs. Indonesia 1990 1 2.032.500 Buku IPA 1985 1 795.000 Buku Matematika 1985 1 2.895.000

25. SDN Temas 3 Mesin ketik 1988 1 250.000 Almari 2004 9 13.500.000 Meja guru 2004 11 13.200.000 Kursi guru 2004 12 7.200.000 Radio tape 2001 1 1.250.000

26. SDN Torongrejo 2 Papan tulis 1990 10 5.000.000 27. SMK Negeri 3 Dispenser 2004 1 250.000 Gitar 1989 1 40.000

28. Departemen Agama Mobil-Suzuki ST.100 2002 1 66.000.000

JUMLAH 478 589.277.348 136.680.000

Penanggung jawab masing-masing aktiva, telah melaporkan aset yang hilang

kepada kepolisian setempat pada saat peristiwa tersebut terjadi. Hal ini, dibuktikan

dengan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor K/LP/032/III/2003/BLB untuk sepeda motor, dan

Surat Tanda Bukti Lapor Nomor STP/30/X/2006/POLSEK untuk mobil yang hilang,

sedangkan untuk HT merk Kenwood type 234 Nomor seri 50800157 telah dilaporkan


oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Batu dengan Surat Tanda Penerimaan

Laporan Kehilangan Barang/Surat No.POL: LP/KH/1463/XII/2004/POLSEK.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:


Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola


transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

kepatutan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, pada:

1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan:

a) Paragraf 35 menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas

dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan

setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan,

tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka

penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

(a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan

untuk disajikan.

(b) Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya

tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

(c) Netratitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.

b) Paragraf 51 yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan dengan

wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan

atas Laporan Keuangan;

c) Paragraf 52 yang menyatakan bahwa faktor pertimbangan sehat bagi

penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian

peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan

mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan

pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan


sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan

dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak

dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan,

misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset

atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban

atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak

netral dan tidak andal.

2) PSAP 07

a) Definisi aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,

baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;

b) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum Biaya perolehan adalah jumlah kas

atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan

untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai

dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk

dipergunakan;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada bab XI:

1) Pasal 53 butir b yang menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah

meliputi penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah;

2) Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 (b) dilakukan dalam hal barang milik

daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena

sebab-sebab lain;

3) Pasal 54 ayat (3) yang menyatakan bahwa penghapusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Hal ini mengakibatkan penyajian aset peralatan dan mesin senilai

Rp722.957.348,00 tidak wajar.


Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas terkait belum mengajukan

Surat Usulan Penghapusan barang daerah yang hilang kepada Bagian Perlengkapan.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Perlengkapan menjelaskan bahwa

selaku pengelola aset telah melakukan pengecekan atas aktiva yang rusak, namun

untuk melakukan penghapusan belum bisa dilaksanakan karena belum ada Peraturan

Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah. Untuk barang yang hilang, sedang dalam

proses penanganan tuntutan ganti rugi oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).


a. Membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah;

b. Memerintahkan secara tertulis agar setiap Kepala SKPD segera mengajukan Surat

Usulan Penghapusan barang daerah yang rusak dan hilang;

c. Menegur secara tertulis Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR), supaya melaksanakan tugas dan fungsinya

secara lebih optimal sesuai ketentuan yang berlaku.


17. Aktiva yang hilang senilai Rp72.680.000,00 belum dilakukan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan pemeriksaan atas laporan aktiva yang hilang, diketahui terdapat

beberapa aktiva milik Pemkot Batu yang belum dilakukan tuntutan ganti rugi oleh Majelis

Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi hingga saat pemeriksaan berakhir, yaitu:

No Unit Kerja Nama Barang Nopol Tahun Harga (Rp)

Keterangan

1. Kecamatan

Junrejo

Sepeda motor N 9886 FA 1996 4.700.000,00 Hilang tgl 17 Maret

2003

2. DKP HT Kenwood Type 234 2003 1.980.000,00 Hilang tgl 19

Desember 2004

3. Departemen

Agama

Mobil N 332 KP 2002 66.000.000,00 Hilang tgl 18

Desember 2007

JUMLAH 72.680.000,00



Negara, pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara



kepatutan;


Perbendaharaan Negara pada pasal 59 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap

pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat

segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian

negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian

akibat perbuatan dari pihak mana pun;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bab XV, pada:

1) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah akibat

kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik

Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

2) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap pihak yang mengakibatkan

kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi

administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.


Belum dilakukannya Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan

Ganti Rugi hingga saat ini, mengakibatkan tuntutan ganti rugi barang dapat menjadi

kadaluwarsa jika telah lewat lima tahun setelah akhir tahun anggaran dimana kerugian

daerah itu diketahui sehingga kerugian daerah menjadi tidak tertagih.

Permasalahan tersebut disebabkan lambatnya Majelis Pertimbangan Tuntutan

Ganti Rugi dalam menangani kerugian daerah.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Badan Pengawasan menjelaskan bahwa

Badan Pengawasan (Bawas) telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. S yang

menghilangkan motor Yamaha RXS pada tanggal 17 Maret 2003 dan Sdr. AS yang

menghilangkan mobil Suzuki ST 100 pada tanggal 18 Desember 2007. Hasil

pemeriksaan ini telah disampaikan ke Walikota Batu untuk selanjutnya dapat diterbitkan

tuntutan ganti rugi melalui Majelis TP-TGR. Sdr. N yang menghilangkan HT Kenwood

Type 234 saat ini sedang dalam proses pemeriksaan.


a. Menegur Badan Pengawasan yang tidak proaktif sehingga aktiva yang hilang tidak

dapat diketahui secepat mungkin;

b. Memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk segera memproses

penyelesaian permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah.


18. Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp33.600.000,00 tidak sesuai ketentuan

Pemeriksaan yang dilakukan atas aktiva yang hilang yang sudah diproses di

majelis TP/TGR, diketahui terdapat satu kendaraan dinas Pemerintah Kota Batu yang

hilang, dan sudah ditetapkan nilai kerugiaannya oleh Walikota, namun pelaksanaan

penggantian kerugian tidak sesuai ketentuan. Aktiva tersebut adalah sebuah mobil dinas

dengan nopol N-9725-FA. Sesuai dengan SK Walikota Nomor

180/161/KEP/422.013/2006 tentang Penetapan Ganti Rugi atas Kerugian terhadap

hilangnya mobil dinas tersebut, Sdr. SK (Kepala Bidang Pengembangan Dinas

Pariwisata) sebagai penanggung jawab, diharuskan membayar ganti rugi sebesar

Rp33.600.000,00, dengan cara mengangsur sebesar Rp1.400.000,00 per bulan selama

dua tahun.

Penelusuran pada Kantor Kas Daerah, diketahui bahwa Sdr. SK baru

mengangsur sekali, yaitu pada tanggal 03 Juli 2007 sebesar Rp1.400.000,00, melalui

Bend 17 Kasda pada Giro Umum Dinas Pemerintahan dengan Nomor rekening

0401002294.

Pada tanggal 28 Juli 2007, Sdr. SK mengajukan Surat Permohonan Keringanan Ganti

Rugi, tetapi belum ada tanggapan dari Walikota. Alasan mengajukan Surat Permohonan

Keringanan Ganti Rugi, karena penilaian harga mobil yang digunakan sebagai dasar

penetapan ganti rugi tidak sesuai dengan kondisi mobil saat itu, yang secara fisik

kendaraan kurang baik karena pernah mengalami perbaikan body akibat kecelakaan

berat. Selain itu, selama Sdr. SK menggunakan kendaraan dinas selalu digunakan untuk

keperluan Dinas dan kepentingan stake holder pariwisata Kota Batu.

Konfirmasi dengan Sdr. SK pada tanggal 19 Februari 2008 mengenai

keterlambatan pengajuan Surat Permohonan Keringanan Ganti Rugi, diketahui bahwa

Keputusan Walikota mengenai Penetapan Ganti Rugi tersebut baru diterima pada bulan

Mei 2007. Sedangkan pada bulan Juni 2007, Sdr. SK masih harus menyelesaikan

kewajiban berkaitan dengan kasus kepegawaian yang terjadi di Pemerintah Kota Batu.

Permasalahan ini tidak sesuai dengan.


Negara, pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara



kepatutan;



Perbendaharaan Negara pada pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa

bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena

perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan

kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian

tersebut;










Hal ini mengakibatkan tertundanya penerimaan daerah minimal sebesar

Rp18.200.000,00, yaitu untuk Tahun 2007 sebesar Rp15.400.000,00 (Rp1.400.000,00 x

11 bulan), dan Tahun 2008 sebesar Rp2.800.000,00 (Rp1.400.000,00 x 2 bulan).

Masalah ini disebabkan :

a. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi tidak melakukan pemantauan terhadap

penyelesaian kerugian daerah;

b. Badan Pengawas Daerah tidak pernah memberikan teguran kepada Sdr. SK, baik

secara lisan maupun tertulis.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Badan Pengawasan menjelaskan bahwa

Badan Pengawas (Bawas) pernah melakukan teguran secara tertulis kepada yang

bersangkutan (Sdr. SK) untuk membayar ganti rugi secara mengangsur. Selanjutnya,

akan diberikan lagi surat teguran secara tertulis.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar memerintahkan Badan Pengawas untuk menagih

pembayaran ganti rugi yang telah ditetapkan berdasarkan SK Walikota Nomor

180/161/Kep/422.013/2006.


19. Pengadaan jasa appraisal sebesar Rp351.600.000,00 tidak efektif dan Aplikasi Simbada sebesar Rp248.250.000,00 belum berjalan efektif

Pada Tahun Anggaran 2005, Bagian Perlengkapan merealisasikan Belanja

Modal berupa pengadaan jasa inventarisasi dan penilaian aset daerah sebesar

Rp697.000.000,00. Kegiatan inventarisasi dan penilaian aset, dalam realisasinya dibagi

menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah serta

kegiatan Aplikasi Simbada. Pekerjaan dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan cara

lelang. Penyedia jasa untuk dua kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

No Kegiatan Nama Rekanan Nomor /

Tgl kontrak Nilai kontrak

(Rp) 1. Inventarisasi dan

Penilaian Aset Daerah PT. K A C A 027/05/PA/422. 022/2005

05 Agustus 2005 400.000.000,00

2. Aplikasi Simbada PT. M C C 027/59/PA/422.022/2005 31 Agustus 2005

297.000.000,00

Jumlah 697.000.000,00

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Batu Tahun Anggaran 2005 Nomor 13/R/XIV.12/05/2006 tanggal 29 Mei 2006, diketahui

bahwa terjadi kemahalan atas kegiatan tersebut sebesar Rp97.150.000,00. Dengan

rincian kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah sebesar Rp48.400,000,00, dan

kegiatan Aplikasi Simbada sebesar Rp48.750.000,00. Sehingga nilai dari kegiatan

Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah menjadi sebesar Rp351.600.000,00.

Sedangkan untuk kegiatan Aplikasi Simbada sebesar Rp248.250.000,00.

a. Kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah (Appraisal)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu agar lebih profesional

dalam mengelola aset pemerintah daerah, dan dapat memperoleh nilai wajar aset

sebagai dasar penyusunan neraca awal. Selain itu, diharapkan agar seluruh aset

Pemerintah Kota Batu dapat dideteksi, dirawat dan dilestarikan, yang pada akhirnya

dapat digunakan, diberdayakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk

kepentingan-kepentingan Pemerintah Kota Batu.

Salah satu cara yang efektif, efisien, optimal serta terpadu dalam pengelolaan

keuangan, maka daerah harus memperhatikan terhadap pengelolaan aset daerah,

termasuk menginventarisirnya secara obyektif serta terintegrasi, dan harus

memunculkan nilai aktiva yang sebenarnya/wajar. Untuk itu, dalam kegiatan ini

melibatkan pihak ketiga yaitu lembaga yang independen di bidang profesi penilaian,

dalam hal ini Pemerintah Kota Batu melalui proses lelang telah menunjuk PT. Kaca.

Pemeriksaan aset oleh pihak ketiga di lokasi, dilakukan pada tanggal 15 Agustus-24


September 2005. Data aset yang dinilai adalah data aset sampai dengan 30 Juni 2005.

Dalam proses penilaian ini, menggunakan Metode Pendekatan biaya yang terdiri dari:

a. Untuk penilaian tanah digunakan Pendekatan Data Pasar;

b. Untuk penilaian bangunan-bangunan, sarana pelengkap, mesin-mesin dan

peralatannya, kendaraan serta peralatan kantor digunakan Metode Biaya Pengganti

Terdepresiasi.

Selanjutnya, PT. Kaca mengeluarkan laporan akhir dari pelaksanaan kegiatan ini.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa hasil dari kegiatan ini hanya digunakan

oleh Bagian Perlengkapan saja. Aset Neraca Tahun 2005 versi bagian Perlengkapan

didasarkan pada appraisal ditambah dengan pengadaan pada semester II Tahun 2005.

Sedangkan Bagian Keuangan dalam menyajikan nilai aset dalam neraca, tetap

menggunakan acuan neraca awal yang dibuat pertama kali pada Tahun 2003. Dalam

penyusunan neraca, Pemerintah Kota Batu bekerja sama dengan Pusat Pengembangan

Akuntansi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Sesuai dengan

kewenangannya, dalam penyusunan ini memang tidak dilakukan appraisal, karena

peranan Pusat Pengembangan Akuntansi dan Bisnis Universita Brawijaya Malang disini

sebatas pada pengolahan data dan informasi yang berasal dari Pemerintah Kota Batu,

agar bisa disajikan sebagai dasar penyajian neraca yang memenuhi ketentuan Prinsip

Akuntansi yang Diterima Umum, sehingga penyusunan ini berdasarkan aset pelimpahan

dari Kabupaten Malang ditambah dengan belanja modal yang direalisasikan Tahun

2003. Begitu juga untuk penyajian aset di tahun-tahun berikutnya, yaitu dengan

menambah saldo aset tahun sebelumnya dengan belanja modal yang direalisasikan

pada tahun tersebut. Penyajian nilai aset pada Neraca Pemerintah Kota Batu adalah

nilai aset yang diolah oleh Bagian Keuangan.

b. Kegiatan Aplikasi Simbada

Dalam rangka mempermudah pencatatan dan pelaporan barang milik daerah,

sehingga semua inventaris dapat dikelola secara efektif dan efisien, dan keberadaannya

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, maka Pemerintah Kota Batu

menggunakan aplikasi Simbada (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah). Dalam

pengadaan kegiatan ini, Bagian Perlengkapan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu

PT. M C C. Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Batu TA 2005, dengan kode rekening 2 01036 3250101 1, dan dapat diselesaikan

pada tanggal 29 Nopember 2005 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Kegiatan

Aplikasi Simbada Pemerintah Kota Batu Nomor 027/53/BPP/422.022/2005.


Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penggunaan aplikasi Simbada ini

kurang lebih hanya satu tahun saja dengan kronologis sebagai berikut. Pada bulan

Nopember 2005 terjadi serah terima aplikasi simbada yang kemudian dilanjutkan

dengan training dalam beberapa minggu. Pada bulan Maret 2006, ada kerusakan

software, dan bulan April 2006 dapat digunakan lagi setelah ada perbaikan. Adanya

perubahan kodefikasi barang membuat program pada aplikasi Simbada ini tidak sesuai

lagi dengan kondisi yang ada. Sehingga, hal ini mempersulit Bagian Perlengkapan

dalam menginput data. Bulan Nopember 2006, terjadi kerusakan hardware sehingga

aplikasi Simbada ini tidak dapat digunakan. Pada Tahun 2007, telah dianggarkan untuk

diperbaiki dan program untuk kodefikasi akan disesuaikan. Namun, hingga tanggal

pemeriksaan berakhir, aplikasi ini belum ada perbaikan sehingga tidak dapat digunakan.

Permasalahan ini tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan

Negara, pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara



kepatutan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, pada PSAP 07:

1) Paragraf 28 menyatakan bahwa untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu

entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat

neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca

awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya

perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada;

2) Paragraf 58 menyatakan bahwa penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada

umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan

menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan

pemerintah yang berlaku secara nasional;


tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada:

1) Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk

menyusun neraca Pemerintah Daerah;

2) Pasal 30 menyatakan bahwa untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan

serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana


dimaksud dalam pasal 2, pasal 27 dan pasal 28, mempergunakan aplikasi

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

Kondisi di atas mengakibatkan:

a. Pelaksanaan pengelolaan aset menjadi tidak tertib;

b. Pemborosan keuangan daerah sebesar Rp351.600.000,00 atas kegiatan appraisal.

Hal ini disebabkan belum adanya pemahaman dari pejabat-pejabat yang terkait

tentang pentingnya pengelolaan barang milik daerah termasuk di dalamnya pencatatan

dan pelaporan.


kegiatan inventarisasi dilakukan karena sebagian besar aset merupakan hasil

penyerahan dari Kabupaten Malang, dimana harga perolehannya banyak yang tidak

diketahui secara pasti serta didukung oleh aparatur yang kurang menguasai, sehingga

pada Tahun 2005 dilaksanakan appraisal untuk mengetahui kekayaan daerah, dan hasil

appraisal sudah disampaikan kepada Bagian Keuangan.

Untuk kegiatan Simbada sudah dilaksanakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan,

namun software yang digunakan terjangkit virus yang mengakibatkan kerusakan sampai

dua kali. Kerusakan tersebut sudah diperbaiki namun belum bisa memberikan hasil yang

optimal karena adanya perubahan aturan dan kode barang.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar memerintahkan Bagian Perlengkapan untuk segera

melakukan perbaikan baik hardware maupun software pada program Simbada agar

pengelolaan aset dapat berjalan dengan baik dan akurat.


20. Aset Tanah sebesar Rp9.861.324.125,00 belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Batu

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas aset tanah, diketahui bahwa aset tanah

belum seluruhnya bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Batu. Diantaranya adalah

tanah pengadaan Tahun 2005, 2006 dan 2007, dengan rincian sebagai berikut. Sertifikat No.

Urut Lokasi Hak Nomor Tanggal Luas (M2)

Harga Perolehan Penggunaan Keterangan

1 Desa Punten Kec. Bumiaji

(2005) Petok D 250 75.000.000

Pembangunan Kantor Polsek Kec. Bumiaji

Dalam proses sertifikasi hak pakai dan belum diserahkan ke Pemkot karena anggaran sertifikasi belum dianggarkan dalam tahun ybs

2 Desa Junrejo Kec. Junrejo (2005) Petok D

250 500 137.000.000

Pembangunan Kantor Koramil dan KUA kec. Junrejo

Dalam proses sertifikasi hak pakai dan belum diserahkan ke Pemkot karena anggaran sertifikasi belum dianggarkan dalam tahun ybs.

3 Kel. Sisir dan Kel. Temas (2005)

Petok D

10.850 376.530.000 Pembangunan jalan di Kel. Sisir dan Temas

Dalam proses sertifikasi hak pakai dan belum diserahkan ke Pemkot.

4 Ngesong, sumber Brantas Kec. Bumiaji (2006)

Petok D

8.140 407.000.000

PDAM Kota Batu


5 Desa Giripurno Kec. Bumiaji (2006)

Petok D

20.000 700.000.000 Pembangunan TPA


6 Kel. Temas, Kec. Batu (2006)

Petok D

1.300 192.000.000 Pembanguna limbah tahu


7 Kel. Sisir Kec. Batu (2007) Petok D 4258 16/11/1987 50

Perluasan pembangunan Masjid An-Nur Batu


Total Petok D 41.340 1.887.530.000

8 Kec. Batu (2005)

SHGB 917 23/07/2003 355 200.000.000

Pembangunan Kantor IPHI Kota Batu

Dalam proses sertifikasi hak pakai dan belum diserahkan ke Pemkot karena anggaran sertifikasi belum dianggarkan dalam tahun ybs.

Total SHGB 355 200.000.000

9 Desa Punten Kec. Bumiaji (2006)

Tanah Bengkok

2.000 225.000.000

Pembangunan Kantor Kec. Bumiaji


Total Tanah Bengkok 2.000 225.000.000

10 Desa Oro-oro Ombo Kec. Batu (2006) SHM 162 25/04/1988 4.240 1.589.567.000

Pembangunan pasar hewan dan rumah potong hewan


11 Bendo ds.Sidomulyo Kec. Batu (2007)

SHM 98 08/08/1981 2.035 1.481.865.000

Pembangunan Kantor Kimpraswil


12 Jl. Abdul Gani Atas Kel. Ngaglik Kec. Batu (2007)

SHM 337 318

26/07/1984 11/10/2001 655 750.750.000

Laboratorium Dinas KLH


13 Kel. Sisir Kec. Batu (2007) SHM 1374 22/04/1981 98 931.600.000

Perluasan Pembangunan Masjid An Nur



14 Kel. Sisir Kec. Batu (2007) SHM 143 09/09/1974 83 930.100.000

Perluasan Pembangunan Masjid An-Nur Batu


15 Jl. Trunojoyo Kel. Songgokerto Kec. Batu (2007)

SHM 1479 1480

06/09/2004 06/09/2004

432 848 1.315.000.000

Perkantoran Pemkot Batu


16 Jl. Mustari Kel. Sisir Kec. Batu (2007)

SHM 3369 20/08/1984 231 549.912.125 Rumah dinas Sekda Kota Batu


Total SHM 8.622 7.548.794.125

Grand Total 52.317 9.861.324.125

Daftar aset tanah yang belum bersertifikat tersebut, belum termasuk aset tanah

hasil pelimpahan dari Pemerintah Kabupaten Malang, dikarenakan terdapat perbedaan

data aset tanah antara Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan, dan perbedaan ini

sulit ditelusuri.


a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada pasal 41 ayat (1) yang menyatakan

bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya

oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik

tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,

segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan

Undang-Undang ini;


Perbendaharaan Negara pada pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang

milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat/daerah

harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah

yang bersangkutan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pasal 33 ayat (1) yang menyatakan

bahwa barang milik negara/daerah berupa Tanah harus disertifikatkan atas nama

Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada :


1) Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengelola, pengguna dan/atau

kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada

dalam penguasaannya;

2) Pasal 45 ayat (2) huruf d yang menyebutkan bahwa pengamanan barang milik

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan hukum,

antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan;

3) Pasal 46 ayat (1) yang menyebutkan bahwa barang milik daerah berupa tanah

harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Hal tersebut mengakibatkan melemahkan posisi Pemerintah Kota Batu, jika

terjadi sengketa kepemilikan tanah.

Hal tersebut disebabkan:

a. Keterbatasan anggaran untuk mensertifikatkan aset tanah dan bangunan atas nama

Pemerintah Kota Batu;

b. Adanya tumpang tindih tugas, pokok, dan fungsi antara Bagian Perlengkapan,

Bagian Pemerintahan dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batu

mengenai sertifikasi.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pertanahan menjelaskan bahwa

masih dalam proses sertifikasi hak pakai atas nama Pemkot Batu. Untuk pengadaan

tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Kantor Polsek Bumiaji, untuk Kantor

Koramil, KUA Junrejo serta Kantor Depag Kota Batu, belum dilakukan sertifikasi ke BPN

karena kegiatan ini baru dianggarkan pada Tahun Anggaran 2008. Barkaitan dengan

aset yang berasal dari pelimpahan Kabupaten Malang yang belum disertifikasi hak pakai

atas nama Pemkot Batu, karena proses sertifikasinya bukan menjadi kewenangan Dinas

Pertanahan, melainkan menjadi tugas dan wewenang Bagian Perlengkapan. Sedangkan

pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Kelurahan Sisir dan Temas, proses

sertifikasi ke BPN belum ditindaklanjuti karena masih dalam proses pemecahan petok-D.


a. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk

memperlancar pemrosesan sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Batu;

b. Menegur Tim Anggaran supaya memasukkan biaya seritifikasi hak pakai dalam

APBD 2008 untuk aset tanah-tanah yang belum mempunyai sertifikat atas nama

Pemerintah Kota Batu.


21. Penggunaan Bantuan Keuangan oleh Partai Politik sebesar Rp97.680.100,00 tidak tepat peruntukannya

Pada Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Kota Batu memberikan bantuan

kepada Partai Politik sebesar Rp20.000.000,00 untuk tiap kursi. Hasil pemeriksaan atas

realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Kesbanglinmas, diketahui bahwa

terdapat 10 partai politik dengan 25 kursi. Hal ini, berdasarkan Keputusan KPU Nomor

270/101/KPU Batu/2006 tentang Perolehan Kursi Partai Politik Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Batu pada Pemilu Anggota Legislatif. Total Belanja Bantuan Sosial

Organisasi Kemasyarakatan (1.20 1.20.03.00.00.5.1.5.01.01) yang diberikan kepada

Partai Politik sebesar Rp500.000.000,00 (Rp20.000.000,00 x 25 kursi). Bantuan tersebut

diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di lembaga

perwakilan rakyat.

Realisasi belanja bantuan keuangan untuk masing-masing Partai Politik sesuai

jumlah kursi di DPRD, adalah sebagai berikut.

SP2D No Nama Partai Peroleha

n Kursi Bantuan per

kursi (Rp) Jumlah

(Rp) No Tgl

1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 5 20.000.000,00 100.000.000,00 0189/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

2 Partai Golkar 5 20.000.000,00 100.000.000,00 0183/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

3 Partai Demokrat 4 20.000.000,00 80.000.000,00 0185/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

4 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4 20.000.000,00 80.000.000,00 0187/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

5 Partai Amanat Nasional (PAN) 2 20.000.000,00 40.000.000,00 0190/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1 20.000.000,00 20.000.000,00 0182/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

7 Partai Damai Sejahtera (PDS) 1 20.000.000,00 20.000.000,00 0186/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

8 PNI Marhaenisme 1 20.000.000,00 20.000.000,00 0188/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007 9 Partai Serikat Indonesia (PSI) 1 20.000.000,00 20.000.000,00 0184/VIII/SP2D/LS/2007 13/08/2007

10 Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) 1 20.000.000,00 20.000.000,00 0211/XII/SP2D/LS/2007 07/12/2007

Jumlah 25 500.000.000,00

Berdasarkan penelusuran atas Laporan Pertanggungjawaban dari tiap-tiap Partai Politik,

diketahui bahwa terdapat penggunaan dana bantuan keuangan sebesar

Rp97.680.100,00 tidak tepat peruntukannya. Adapun penggunaan dana yang tidak

sesuai dengan ketentuan untuk tiap Partai Politik, adalah sebagai berikut.


No. Nama Partai Politik Tidak Sesuai Peruntukkannya (Rp)

1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 41.895.600,00 2 Partai Demokrat 5.700.000,00 3 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1.200.000,00 4 Partai Amanat Nasional (PAN) 24.834.500,00 5 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 927.000,00 6 Partai Damai Sejahtera (PDS) 10.323.000,00 7 PNI Marhaenisme 12.800.000,00

Jumlah 97.680.100,00

Penggunaan bantuan keuangan secara rinci dari tabel di atas dapat dilihat pada

Lampiran 4. Hal tersebut tidak sesuai dengan:


Negara, pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib,

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Partai

Politik, dalam pasal 9 huruf h yang menyatakan bahwa partai politik berkewajiban

membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang

diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Bantuan

Keuangan Partai Politik, dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk

membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik,

Pemerintah memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan

kepada Partai Politik, dalam Lampiran III disebutkan penggunaannya untuk

honorarium, uang lembur, administrasi umum, langganan daya dan jasa, pos dan

giro, pemeliharaan gedung, pemeliharaan data dan arsip, biaya perjalanan,

komputer, mesin tik, dan meubelair kantor.

Hal tersebut mengakibatkan tujuan pemberian bantuan kepada Partai Politik

tidak sepenuhnya tercapai dan tidak dapat diyakini kebenarannya.


Pemberian bantuan kepada organisasi masyarakat tersebut disebabkan kurang

pahamnya Bendahara dan Ketua Partai Politik dalam menggunakan bantuan keuangan

sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Kesbang dan Linmas setuju jika terdapat

kekurangpahaman dari Bendahara dan Ketua Parpol dalam penggunaan dan pelaporan

bantuan tersebut, hal ini dikarenakan pihak-pihak tersebut kurang proaktif dalam

masalah ini.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar memerintahkan Sekretariat DPC Parpol Penerima Bantuan

mempertanggung jawabkan bantuan yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku.


22. Bunga Tabungan di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp12.024.602,39 belum disetor ke Kas Daerah

Bendahara Pengeluaran di semua SKPD selama TA 2007 menerima dan

menampung pencairan dana dari BUD melalui rekening tabungan, dan rekening giro di

Bank Jatim. Rekening giro digunakan untuk menampung dana belanja pegawai,

sedangkan rekening tabungan digunakan untuk menampung dana selain belanja

pegawai. Dalam rekening giro dan tabungan tersebut, terdapat penambahan bunga bank

dan pengurangan untuk biaya administrasi bank dan pajak bunga bank.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap rekening tabungan dan rekening giro,

diketahui bahwa untuk bunga bank sampai Tahun Anggaran 2007 berakhir, belum

disetor ke Kas Daerah. Perhitungan bunga bank setelah dikurangi dengan biaya

administrasi dan pajak, yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran SKPD per 31

Desember 2007, adalah sebagai berikut.

a. Rekening Tabungan

No SKPD Bunga Bank

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 380.305,00 2 Dinas Kesehatan Rp 153.433,55 3 Dinas Permukiman dan Bina Marga Rp 96.498,41 4 Dinas Pendapatan Rp 415.126,18 5 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rp 530.492,47 6 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Rp 89.538,43 7 Dinas Pertanahan Rp 230.187,05 8 Dinas Capil dan Naker Rp 201.375,00 9 Dinas Infokom dan Perpustakaan Rp 230.820,67 10 Dinas Pertanian Rp 265.467,00 11 Dinas Sumber Daya Air Rp 376.277,00 12 Dinas Pariwisata Rp 110.914,00 13 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 195.085,00 14 Badan KB&Kesos Rp 183.588,35 15 Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Rp 157.175,91 16 Badan Pengawas Daerah Rp 270.045,95 17 Bapeko Rp 73.504,42 18 Sekretariat Daerah Rp 1.948.143,31 19 Bagian Kesejahteraan Rp 127.612,28 20 Sekretariat Dewan Rp 198.481,02 21 Kecamatan Batu Rp 293.821,88 22 Kecamatan Junrejo Rp 216.507,66 23 Kantor Satpol PP Rp 511.894,24 24 Kantor Koperasi dan UKM Rp 53.420,54 25 Kantor Perhubungan Rp 243.474,55 26 Kantor Pemberdayaan Masyarakat Rp 61.626,28 JUMLAH Rp 7.614.816,15


b. Rekening giro

No SKPD Bunga Bank 1 Kantor Perhubungan Rp 4.409.786,24 JUMLAH Rp 4.409.786,24

Kondisi di atas tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan




kepatutan;


Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pada:

1) Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa penerimaan bunga, jasa giro, atau

penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank

merupakan pendapatan daerah;

2) Pasal 59 ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah apabila

berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 129 yang antara lain

menyatakan bahwa pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai

akibat penyimpanan dana anggaran pada bank merupakan pendapatan daerah.

Permasalahan di atas mengakibatkan penerimaan daerah tertunda sebesar

Rp12.024.602,39.

Kondisi di atas disebabkan Bendahara Pengeluaran kurang memahami

ketentuan yang berkaitan dengan bunga bank.

Atas`permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan

menyatakan bahwa belum disetornya bunga bank atas rekening tabungan Bendahara

Pengeluaran disebabkan karena seluruh SKPD pada Tahun Anggaran 2007 masih

menunggu petunjuk dari Bagian Keuangan Sekda, dan bunga sudah disetorkan kembali

ke rekening Bend-17 pada tanggal 5 Maret 2008. Sedangkan Kepala Dinas Pendapatan

menyatakan, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 belum menyetorkan

bunga bank dan akhirnya disetorkan ke Kasda pada tanggal 5 Maret 2008.


Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menegur secara tertulis kepada para Pengguna Anggaran

yang tidak menyetorkan seluruh pendapatan bunga bank yang terdapat pada rekening

Bendahara Pengeluaran.


23. Saldo Kas di Brankas Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan tidak disertai pencatatan yang memadai

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum (BKU) dan hasil cash

opname tanggal 8 Febuari 2008 pada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan,

diketahui bahwa terdapat selisih saldo kas antara pencatatan penerimaan dalam Buku

Kas Umum dengan saldo kas yang ada di brankas. Saldo kas sesuai BKU adalah

sebesar Rp1.870.500,00, sedangkan sisa kas yang ada di brankas sebesar

Rp18.921.700,00, sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp17.051.200,00.

Pada saat dilakukan konfirmasi, Bendahara Penerimaan menyatakan bahwa

selisih lebih kas tersebut terdiri dari gaji karyawan yang belum diambil sebesar

Rp455.300,00, dan pinjaman karyawan yang dipotong langsung dari gaji sebesar

Rp16.595.900,00. Untuk pinjaman karyawan yang dipotong langsung dari gaji, setelah

dilakukan pemeriksaan terhadap catatan Bendahara Penerimaan, ternyata tidak sesuai

dengan jumlah yang ada di brankas. Dari catatan Bendahara Penerimaan, jumlah

potongan gaji sebesar Rp92.385.550,00.

Keadaan di atas tidak sesuai dengan :


Negara, dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara



kepatutan;











3) Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan

yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib


menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.



menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD

bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari

penggunaan surat bukti dimaksud.

Permasalahan di atas mengakibatkan tidak ada kejelasan antara uang yang

masih harus dipertanggungjawabkan dengan uang milik pihak ketiga.

Kondisi di atas disebabkan Bendahara Penerimaan tidak membuat Berita Acara

Penitipan atas uang-uang yang dititipkan kepadanya.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa

jumlah catatan potongan gaji di Bendahara Penerimaan bukan sebesar

Rp92.385.550,00, melainkan sebesar Rp89.564.100,00.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menegur secara tertulis Pengguna Anggaran yang tidak

meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan daerah.


24. Sisa Uang Kas pada Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Perhubungan belum dipindahbukukan ke Kas Daerah

Pengelolaan kas di Pemerintah Kota Batu oleh Bendahara Pengeluaran pada

masing-masing Satuan Kerja, dilakukan melalui rekening tabungan dan rekening giro.

Rekening tabungan dan rekening giro tersebut atas nama Satuan Kerja cq nama

Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap rekening tabungan dan

rekening giro yang dimiliki Bendahara Pengeluaran, diketahui bahwa terdapat sisa kas

sebesar Rp106.015.573,89 pada rekening giro Bendahara Pengeluaran Kantor

Perhubungan. Seharusnya, rekening giro tersebut pada akhir Desember 2007 bersaldo

nihil karena hanya digunakan untuk transaksi gaji. Sesuai hasil konfirmasi dengan

Bendahara Pengeluaran Kantor Perhubungan, dinyatakan bahwa sisa kas tersebut

merupakan akumulasi sisa kas pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil penelitian lebih

lanjut terhadap rekening Bendahara Pengeluaran, menunjukkan bahwa pada 1 Januari

2007 terdapat saldo awal sebesar Rp106.015.573,89.






kepatutan;



1) Pasal 220 ayat (1) yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran secara

administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/

ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui

PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

2) Pasal 220 ayat 8 yang menyatakan bahwa untuk tertib laporan

pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban

pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31

Desember.

Permasalahan di atas mengakibatkan terbuka peluang terjadinya

penyalahgunaan terhadap saldo kas sebesar Rp106.015.573,89.


Hal ini disebabkan : a. Kelalaian Bendahara Pengeluaran Kantor Perhubungan yang tidak segera

memindahbukukan sisa kas yang dimiliki pada akhir tahun anggaran ke Kas Daerah

sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Kelalaian atasan langsung Bendahara Pengeluaran yang tidak melakukan

pengawasan terhadap pengelolaan kas secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Kantor Perhubungan menyatakan bahwa :

a. Sisa kas tersebut baru diketahui pada saat pemeriksaan BPK;

b. Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan merupakan pejabat

baru yang secara efektif bertugas per Januari 2007, dan tidak mengetahui

keberadaan dana tersebut;

c. Sisa kas tersebut tidak jelas sehingga tidak berani mengambil keputusan/tindakan.


a. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Perhubungan agar segera

menyetorkan saldo kas sebesar Rp106.015.573,89 ke Kas Daerah;

b. Menegur Pengguna Anggaran agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap

pengelolaan kas.


25. Rekening Kas Umum Daerah belum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

Dalam rangka pengelolaan Kas Daerah, Pemerintah Kota Batu menggunakan 11

rekening untuk menampung seluruh penerimaan yang masuk ke Pemerintah Kota Batu.

Kesebelas rekening tersebut, juga digunakan sebagai rekening operasional untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran sesuai yang dianggarkan dalam APBD. Kesebelas

rekening tersebut memiliki nama-nama yang berbeda, menyesuaikan dengan jenis

penerimaan yang ditampung dalam masing-masing rekening. Kesebelas rekening

beserta nama-namanya, adalah sebagai berikut.

No Nama Rekening Nama Bank Nomor Rekening 1 Pemkot Batu (DAU) Bank Jatim 0401001719 2 Pemkot Batu (PAD) Bank Jatim 0401001727 3 DAK Bidang Pendidikan Bank Jatim 0401002448 4 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Bank Jatim 0401002430 5 Bend -17 Kasda Bank Jatim 0401002294 6 DAK Bidang Kesehatan Bank Jatim 0401002464 7 DAK Bidang Infrastruktur Bank Jatim 0401002421 8 DAK Bidang Prasarana Pemda Bank Jatim 0401002472 9 DAK Bidang Lingkungan Hidup Bank Jatim 0401002456 10 DAK Bidang Pertanian Bank Jatim 0401002413 11 Dana Otonomi Khusus Penyeimbang Bank Jatim 0401002944

Dari 11 rekening tersebut, seharusnya ada satu rekening yang menjadi Rekening

Kas Umum Daerah, sedangkan sisanya dapat berfungsi sebagai rekening penerimaan

dimana saldonya setiap akhir hari kerja wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah,

sehingga menjadi bersaldo nihil. Akan tetapi, pada kenyataannya kesebelas rekening

tersebut juga digunakan sebagai rekening untuk menampung penerimaan, dan

digunakan juga sebagai rekening untuk mentransfer dana ke rekening pengeluaran

masing-masing SKPD.

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, pada :

1) Pasal 1 point 5 yang menyebutkan bahwa Rekening Kas Umum Daerah adalah

rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh

gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

2) Penjelasan umum pelaksanaan rekening tunggal perbendaharaan (Treasury Single

Account);

3) Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Umum Daerah/Kuasa

Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum


yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan operasional penerimaan daerah;

4) Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa rekening sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya

dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada

akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum

bersangkutan;

5) Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal kewajiban pelimpahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap

hari, gubernur/bupati/walikota mengatur pelimpahan secara berkala;

6) Pasal 19 ayat (4) yang menyatakan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat

membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/

bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran

daerah;

7) Pasal 19 ayat (5) yang menyatakan bahwa rekening sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk

membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan tidak tertibnya pengelolaan rekening kas umum

daerah.

Hal tersebut disebabkan Bendahara Umum Daerah tidak memahami ketentuan

tentang pengelolaan uang negara/daerah.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Kantor Kas Daerah menyatakan bahwa

penggunaan 11 rekening tersebut untuk menampung seluruh penerimaan didasarkan

pada keinginan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kategori jenis penerimaan

berdasarkan pada sumber dananya, dan selanjutnya menggunakan rekening-rekening

tersebut untuk membiayai pengeluaran sesuai yang dianggarkan dalam APBD. Namun,

Kepala Kantor Kas Daerah akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan entitas tertinggi

(Walikota).

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menegur Bendahara Umum Daerah untuk menata

pengelolaan Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan

uang negara/daerah.


26. Pembukaan Rekening SKPD tidak melalui ijin Walikota

Pada Tahun Anggaran 2007, untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan

penerimaan dan pengeluaran kas, setiap satuan kerja membuka rekening di Bank Jatim.

Rekening tersebut dipegang oleh Bendahara Pengeluaran. Setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah membuka dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening giro.

Rekening tabungan digunakan untuk menampung dana kegiatan operasional,

sedangkan rekening giro digunakan untuk menampung dana gaji karyawan.

Berdasarkan penjelasan Bendahara Pengeluaran di semua SKPD, diketahui

bahwa dasar hukum pembukaan rekening, baik rekening tabungan maupun rekening

giro tersebut, tidak berdasarkan pada ijin maupun Surat Keputusan dari Walikota, hanya

perintah lisan dari Bendahara Umum Daerah. Pada saat Bendahara Pengeluaran

membuka rekening, hanya menyertakan surat pengantar dari Bendahara Umum Daerah,

dan Surat Keputusan Walikota Nomor 180/16/KEP/422.013/2007 tentang Penunjukkan

Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan

Bendahara Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota

Batu Tahun Anggaran 2007. Sedangkan penunjukan Bank Jatim sebagai tempat

pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2007 juga tidak ada.


a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, pada :

1) Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan operasional

Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat

membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang

ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota;

2) Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota dapat

memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran

di lingkungan satuan kerja perangkat daerah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah, pada :

1) Pasal 19 ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat

membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh

gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional

pengeluaran daerah;

2) Pasal 30 ayat (2) menyebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota dapat

memberikan ijin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk


menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Satuan

Kerja Perangkat Daerah.

Permasalahan tersebut dapat berpotensi munculnya rekening-rekening yang

tidak terpantau oleh Kas Daerah.

Keadaan tersebut disebabkan kurangnya pemahaman para Kepala SKPD

sebagai Pengguna Anggaran untuk meminta ijin kepada Walikota terlebih dahulu

sebelum membuka rekening.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Keuangan menyatakan bahwa

masalah pembukaan rekening disertai surat ijin/Surat Keputusan dari Walikota akan

diperhatikan dan ditindaklanjuti pada Tahun 2008. Tentang penunjukkan Bank Jatim

sebagai tempat pembukaan rekening memang tidak ada, dan akan diperbaiki Tahun

2008.


a. Memerintahkan kepada semua Kepala SKPD untuk meminta ijin kepada Walikota

terlebih dahulu sebelum membuka rekening;

b. Semua SKPD melaporkan setiap rekening yang dimiliki.


27. Pengenaan Pajak Bunga pada Rekening Tabungan Bendahara Pengeluaran tidak sesuai ketentuan

Dalam rangka pelaksanaan APBD TA 2007, masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan rekening giro dan rekening tabungan sebagai

rekening operasional pengeluaran. Rekening tabungan digunakan untuk menampung

dana kegiatan operasional, sedangkan rekening giro digunakan untuk menampung dana

gaji karyawan. Kedua jenis rekening tersebut, baik tabungan maupun giro, berada pada

Bank Jatim.

Pemeriksaan atas semua rekening tabungan dan rekening giro, diketahui

terdapat pemotongan pajak bunga tabungan yang dilakukan oleh Bank Jatim di rekening

tabungan, dengan rincian sebagai berikut.

No. SKPD Bunga (Rp)

Pajak (Rp)

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 510.952,00 103.147,002 DINAS KESEHATAN 230.940,30 52.506,753 DINAS PERMUKIMAN DAN BINA MARGA 156.170,76 31.172,354 DINAS PENDAPATAN 549.804,22 109.678,045 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 698.083,73 139.091,266 DINAS KEHUTANAN & LH 146.885,42 28.846,997 DINAS PERTANAHAN 322.879,44 64.192,398 DINAS CAPIL DAN NAKER 287.406,00 58.531,009 DINAS INFOKOM DAN PERPUSTAKAAN 321.693,44 65.872,77

10 DINAS PERTANIAN 364.911,00 71.944,0011 DINAS SUMBER DAYA AIR 502,383,00 98.606,0012 DINAS PARIWISATA 173.118,00 34.704,0013 DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 278.213,00 60.628,0014 BADAN KB DAN KESSOS 259.982,02 51.393,6715 BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS 232.084,63 47.408,7216 BAWAS 367.999,48 72.953,5317 BAPEDA 126.076,30 25.071,8818 SETDA 2.469.554,13 493.910,8219 BAG KEUANGAN – SYIVAI 28,60 1.000,0020 BAG KEUANGAN PEMKOT – KETUT 18,08 1.000,0021 BAG KESEJAHTERAAN 193.748,23 38.635,9522 BAG UMUM 382,16 1.000,0024 BAG PERLENGKAPAN 23,40 1.000,0026 SEKWAN 281.799,81 55.818,7927 KECAMATAN BATU 397.022,10 75.700,2228 KECAMATAN BUMIAJI 21.172,82 2.413,6129 KECAMATAN JUNREJO 298.962,26 54.954,6030 KANTOR KASDA 255.474,55 49.385,7731 KANTOR SATPOL PP 675.038,81 135.644,5732 KANTOR KOPERASI DAN UKM 100.252,97 19.332,4333 KANTOR PERHUBUNGAN 339.563,50 67.588,9534 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 111.330,37 22.204,09

JUMLAH 10.171.571,53 2.135.338,15


Permasalahan di atas tidak sesuai dengan :


Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola



kepatutan;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pada

penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b alinea ketiga yang menyatakan bahwa Unit

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk

sebagai Subjek Pajak, yaitu:

1) Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;

3) Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat

atau Daerah; dan

4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Sebagai

Subjek Pajak, perusahaan reksadana baik yang berbentuk perseroan terbatas

maupun bentuk lainnya termasuk dalam pengertian badan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah sebesar

Rp2.135.338,15.

Keadaan tersebut disebabkan :

a. PT. Bank Jatim Cabang Batu yang tidak mengikuti aturan yang berlaku;

b. SKPD menggunakan rekening dalam bentuk tabungan .

Atas permasalahan tersebut, pihak Bank Jatim Cabang Batu beralasan bahwa

pengenaan pajak dikarenakan pihak Bendahara tidak memberitahukan perihal sumber

dana dari rekening-rekening bendahara tersebut. Selanjutnya, pihak Bank Jatim akan

berkoordinasi dengan kantor pajak untuk memintakan restitusi pajak atas bunga

tabungan tersebut.



a. Memerintahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) agar berkoordinasi dengan Bank

Jatim untuk mengurus restitusi pajak;

b. Memerintahkan setiap Kepala SKPD agar membuka rekening dalam bentuk giro

untuk operasional pengeluaran.


28. Penyewaan Alat Berat di Dinas Pemukiman dan Bina Marga tidak dilaksanakan dengan perjanjian

Dinas Permukiman dan Bina Marga salah satu tugasnya adalah melaksanakan

pengelolaan alat-alat berat. Pengelolaan alat-alat berat tersebut dilakukan dengan

menyewakan kepada pihak ketiga maupun masyarakat. Penerimaan pendapatan yang

diperoleh atas sewa alat berat selama TA 2007 sebesar Rp4.210.000,00.

Hasil konfirmasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sewa-

menyewa alat berat, diketahui bahwa selama ini dalam melakukan sewa-menyewa alat

berat tidak didasarkan atas perjanjian sewa menyewa antara Dinas Permukiman dan

Bina Marga dengan penyewa dhi. pihak ketiga maupun masyarakat, sehingga tidak

diketahui berapa nilai sebenarnya. Dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan hanya

berupa daftar retribusi sewa alat berat Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Batu Nomor

9 Tahun 2006 tentang Ketentuan Tentang Besarnya Tarif Pemakaian Kendaraan Alat-

alat Berat di Kota Batu.



Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola



kepatutan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pasal 22 ayat (4) yang menyatakan

bahwa Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang

sekurang-kurangnya memuat:

1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

2) Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;

3) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama

jangka waktu penyewaan;

4) Persyaratan lain yang dianggap perlu;


tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada pasal 33 ayat (6)

yang menyatakan bahwa penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian

sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:


1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

2) Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;

3) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama

jangka waktu penyewaan;

4) Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Permasalahan di atas mengakibatkan :

a. Pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan daerah tidak transparan;

b. Besarnya penerimaan retribusi sewa menyewa alat berat yang dilaporkan tidak dapat

diyakini kebenarannya karena tidak ada dokumen pembandingnya.

Hal tersebut di atas disebabkan:

a. Kelalaian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pengelolaan retribusi yang

menjadi tanggung jawabnya;

b. Kelalaian Pengguna Anggaran yang tidak melakukan pengawasan terhadap

pengelolaan retribusi.


menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa alat-alat berat Tahun 2007 memang

belum ada karena masih disusun konsepnya.


a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga meningkatkan pengawasan

dalam penggunaan atau pemanfaatan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pembenahan

pengelolaan/penertiban retribusi yang menjadi tanggung jawabnya.


29. Enam kendaraan milik Pemerintah Daerah dipinjam pakai oleh perorangan

Berdasarkan data pinjam pakai kendaraan dari Bagian Perlengkapan, diketahui

terdapat enam kendaraan yang dipinjampakaikan kepada perorangan, dengan rincian

sebagai berikut.

No. BERITA ACARA

PINJAM PAKAI PEMINJAM MERK TAHUN NOPOL KETERANGAN

1 024/388/422.022/2007

Tanggal 23 Oktober 2007

ESR Nissan Infinity 2002 N 333 KP Istri Mantan

Walikota

2 024/387/422.022/2007


MK Honda Civic

VTI

2003 N 365 KP Mantan Wakil

Walikota

3 024/389/422.022/2007


MHA Toyota Corolla

TC

1997 N 309 AP Mantan Sekretaris

Daerah

4 024/390/422.022/2007


MHA Toyota Kijang 1995 N 9689 F Mantan Sekretaris

Daerah

5 024/399/422.022/2007 Tanggal 19 Desember 2007

PS Suzuki Grand

Vitara

2007 N 361 KP Wakil Ketua DPRD

6 024/398/422.022/2007 Tanggal 19 Desember 2007

AP Suzuki Grand

Vitara

2007 N 362 KP Wakil Ketua DPRD

Penelusuran terhadap Berita Acara Pinjam Pakai tersebut, diketahui bahwa

peminjam bertindak untuk dan atas nama perorangan, padahal sesuai ketentuan yang

berlaku pinjam-pakai diperuntukkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

Sedangkan untuk pinjam pakai kepada Wakil Ketua DPRD, diketahui bahwa peminjam

bertindak untuk dan atas nama Wakil Ketua DPRD. Hal ini, sepatutnya dihindari karena

pada Tahun 2006 sesuai Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 024/107/422.022/2006, yang

bersangkutan telah menerima kendaraan dinas jabatan selaku Wakil Ketua DPRD,

berupa Daihatsu Taruna Tahun 2002.






kepatutan;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada pasal 35 ayat (1)


yang menyebutkan bahwa barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau

bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjampakaikan untuk

kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;


tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, pada:

1) Pasal 13 yang menyatakan bahwa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud

dalam pasal 5 huruf d, meliputi:

a. Kendaraan perorangan dinas;

b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan

c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;

2) Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa kendaraan perorangan dinas

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan

untuk pejabat negara;

3) Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa kendaraan perorangan dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

4) Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa kendaraan dinas operasional/

kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b

disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran;

5) Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa kendaraan dinas operasional/

kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan

bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Hal ini mengakibatkan pengadaan fasilitas penunjang operasional tidak efektif

peruntukannya yaitu untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Masalah tersebut disebabkan adanya kebijakan Kepala Bagian Perlengkapan

untuk meminjampakaikan kendaraan milik pemerintah daerah, namun tidak

memperhatikan ketentuan yang berlaku.


pinjam pakai kepada perorangan dimaksudkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

karena masih dalam proses pengkajian status pemanfaatan dan kepemilikannya.

Sedangkan pinjam pakai untuk Wakil Ketua DPRD diperuntukkan menunjang

operasional khusus/lapangan.



a. Meninjau kembali perjanjian pinjam pakai kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

b. Memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan menarik kembali kendaraan tersebut

dan menggunakannya untuk menunjang operasional pemda.


30. Hasil Pemeriksaan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Belanja Daerah Tahun Anggaran

2005-2006 Nomor 06/R/XIV.12/02/2007 tanggal 9 Februari 2007 dan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Batu untuk Tahun Anggaran 2006 Nomor 10/R/XIV.12/03/2007 tanggal

15 Maret 2007, diketahui bahwa terdapat temuan-temuan pemeriksaan yang belum

selesai ditindaklanjuti sebagai berikut.

a. Hasil pemeriksaan Belanja Daerah TA 2005-2006

Dari 37 rekomendasi BPK, 11 telah selesai ditindaklanjuti dan 15 rekomendasi dalam

proses. Sedangkan 11 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, yaitu:

No Uraian Rekomendasi Keterangan 1 Pekerjaan Fisik Di

Dinas Kesehatan Kurang Dari Bestek Sebesar Rp22.210.657,28.

Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan : a. Menegur Pejabat Pembuat Komitmen

dan Konsultan Pengawas supaya lebih cermat dalam menjalankan tugasnya;

b. Menarik kepada rekanan atas kekurangan pekerjaan sebesar Rp22.210.657,28 untuk segera disetorkan ke Kas Daerah.

Srt teguran Kadin kpd PPK & Konsultan Pengawas belum ada PPTK baru mengetahui jika addendum ditolak pd bln Februari 2008.

2 Pembelian Material Bangunan Melebihi Kebutuhan Sebesar Rp40.877.545,00.

Walikota Batu agar menegur Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak cermat dalam mengawasi pekerjaan dan memverifikasi SPj.

Surat teguran dari Kadin P&K kpd PPK tidak ada.

3 Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Lebih Tinggi Dari Analisa SNI, Standar Harga Dan Harga Pasaran Serta Terdapat Kesalahan Jumlah Sebesar Rp108.627.194,01.

Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: a. Memerintahkan Pejabat Pembuat

Komitmen berkoordinasi dengan dinas teknis terkait dalam melakukan verifikasi RAB;

b. Memerintahkan Kepala Sekolah SD. Torongrejo untuk mempertanggungjawabkan kelebihan harga sebesar Rp21.073.256,00;

c. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen mengurangi pagu bantuan SD/MI bersangkutan sesuai hasil verifikasi dengan dinas teknis.

Surat Kadin kpd PPK tidak ada; Surat Kadin kpd Kasek Torongrejo tidak ada; Surat Kadin kpd PPK utk mengurangi pagu bantuan SD/MI tidak ada.

4 Bukti Pertanggungjawaban Revitalisasi SDN Junrejo 1 Senilai Rp30.749.500,00 Diragukan

Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Sekolah SD yang bersangkutan supaya mempertanggungjawabkan SPJ Swakelola sebesar Rp30.749.500,00 atau menyetorkan ke Kas Daerah apabila tidak dapat mempertanggungjawabkannya.

Tidak dapat menunjukan kegiatan Tahun 2004, krn itu hrs menyetor ke Kasda

5 Proses Penetapan Pemenang Pekerjaan Pembangunan Kantor Infokompus Tahap I Tidak Sesuai Ketentuan

Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga : a. Menegur rekanan yang mengundurkan

diri tanpa alasan yang bisa diterima dan memasukkannya ke dalan daftar hitam rekanan Kota Batu;

b. Memerintahkan Kepala Dinas Pemukiman supaya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Teguran Kadin Kimbinamarga kpd rekanan tidak ada; Tidak ada SPJ.


mempertanggungjawabkan kerugian daerah sebesar Rp18.921.301,95 atas jaminan penawaran yang tidak ditarik.

6 Perhitungan RAB Pembangunan Gedung DPRD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp481.696.174,82.

Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga: a. Menegur Pemimpin Kegiatan yang

menyetujui eskalasi harga pada CCO-I tanpa landasan/argumentasi yang kuat secara yuridis;

b. Menarik kerugian daerah akibat kenaikan harga besi kepada rekanan sebesar Rp481.696.174,82 dan segera disetorkan ke Kas Daerah.

Tidak ada surat teguran Kadin; Belum ada setoran.

b. Hasil pemeriksaan LKPD TA 2006

Dari 25 rekomendasi BPK, 12 telah selesai ditindaklanjuti. Sedangkan 13

rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu :

No Uraian Rekomendasi Keterangan 1 Pengeluaran untuk Biaya

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Sekda kurang wajar senilai Rp45.679.500,00 dan digunakan untuk satuan kerja lain senilai Rp176.380.600,00.

Walikota untuk: a. Menegur dan memerintahkan

Kepala Bagian Perlengkapan untuk melakukan pembelian BBM sesuai kondisi sebenarnya;

b. Menegur dan memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan untuk tidak membebankan biaya BBM satuan kerja/instansi di luar Sekretariat Daerah ke Pos Sekretariat Daerah.

2 Realisasi setoran bagian laba dari PDAM melebihi ketentuan.

Walikota untuk: a. Menegur dan memerintahkan

Tim Anggaran untuk tidak lagi menganggarkan pendapatan setoran bagian laba dari PDAM melebihi ketentuan yang berlaku;

b. Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan untuk menghitung hutang kepada PDAM karena terjadinya kelebihan setor dari PDAM sejak tahun 2004.

3 Pencairan kas untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa/kelurahan tidak segera disalurkan kepada desa/kelurahan.

Walikota untuk menegur dan meminta pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta pertanggungjawaban Kepala Kas Daerah yang menunda pembayaran dana ADD kepada desa/kelurahan.

4 Pendapatan Agropolitan Televisi (A-TV) tidak dicatat bruto.

Walikota untuk: a. Segera menetapkan status

ATV; b. Memerintahkan Kepala Dinas


Informasi dan Komuniksi untuk melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran ATV sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD.

5 Penyertaan Modal kepada PDAM yang disajikan Pemerintah Kota sebesar Rp400.000.000,00 berbeda dengan yang disajikan oleh PDAM.

Walikota Batu untuk merevisi Berita Acara Serah Terima Bantuan menjadi Berita Acara Penyertaan Modal Pemeritah Kota Batu kepada PDAM.

6 Belanja Modal Meubelair serta Sarana Pembelajaran dan Perpustakaan dibebankan pada Belanja Modal Gedung Sekolah sebesar Rp2.346.000.000,00.

Walikota Batu untuk menegur dan memerintahkan Tim Anggaran agar dalam merencanakan pembebanan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

7 Pembuatan Bangunan dan Jaringan di Dinas Sumber Daya Air dan Energi sebesar Rp1.258.711.000,00 dibebankan pada Belanja Pemeliharaan dan status aset hasil Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal Sebesar Rp1.720.824.000,00 Belum Jelas Statusnya.

Walikota Batu uuntuk menegur dan memerintahkan Tim Anggaran supaya dalam merencanakan pembebanan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

8 Realisasi Belanja Modal Gedung sebesar Rp2.024.000.000,00 tidak sesuai dengan prestasi fisik yang dicapai.

Walikota Batu untuk : a. Memerintahkan Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan menegur dan memerintahkan para kepala sekolah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan biaya operasional DAK;

b. Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan untuk menegur dan memerintahkan Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi untuk lebih cermat dan tegas dalam melakukan verifikasi SPJ.

9 Belanja modal sebesar Rp5.065.539.200,00 dianggarkan dan dibebankan pada rekening belanja pemeliharaan.

Walikota Batu untuk memerintahkan Dinas PU Bina Marga dan Pemukiman, Bagian Perlengkapan serta Tim Anggaran untuk mengevaluasi kebijakan penganggaran belanja pemeliharaan berkala jalan dan membebankannya sebagai belanja modal bukan belanja pemeliharaan.




Negara, pada pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pejabat negara dan

pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan

kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara

diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada :

1) Pasal 20 :

a) Ayat (1) menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi

dalam laporan hasil pemeriksaan;

b) Ayat (2) menyatakan bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau

penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam

laporan hasil pemeriksaan;

c) Ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60

(enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;

d) Ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil

pemeriksaan sebagaimana pada ayat (1);

e) Ayat (5) menyatakan bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang kepegawaian;

2) Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga/gubernur/

walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola

keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada

BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya

kerugian negara/daerah dimaksud;

3) Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi

kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan

hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta).

Temuan pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti mengakibatkan

kesalahan-kesalahan yang dilaporkan pada laporan hasil pemeriksaan belum diperbaiki

dan ada kemungkinan untuk terulang.



a. Kurangnya kesadaran para kepala dinas/satuan kerja untuk menindaklanjuti hasil

pemeriksaan BPK;

b. Kurang aktifnya Badan Pengawasan untuk mengkoordinasikan tindak lanjut atas

hasil pemeriksaan BPK.

Untuk tindak lanjut pada Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2006, Kepala Badan Pengawasan menjelaskan

bahwa tindak lanjut secara efektif baru dilakukan pada awal Tahun 2008 karena kendala

internal di Bawasda berupa jabatan definitif Kepala Bawasda yang kosong pada Tahun

2006 s.d 2007, mutasi staf, tidak tersedianya data dan informasi yang mendukung serta

beberapa kasus yang terjadi di Pemerintah Kota Batu yang sudah masuk jalur hukum

seperti korupsi, kepangkatan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).


a. Memerintahkan para kepala dinas/satuan kerja untuk segera menindaklanjuti hasil

pemeriksaan BPK;

b. Menegur Badan Pengawasan untuk segera mengkoordinasikan tindak lanjut hasil

pemeriksaan BPK.

Lampiran 1

NO TANGGAL CEK JUMLAH ALOKASI JUMLAH Ada SP2D Jumlah selisihPengembalian Brankas Panjar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(8+9+10)

1 1 01 2007 Terdapat uang tunai di awal tahun 500.000.000 500.000.000 500.000.000

2 02 2007 (11.955.021) Pembayaran SP2D diambilkan dari brankas (Capil) (12.000.000) (ada SP2D)Selisih ini terjadi karena pembayaran SP2D diambilkan dari brankastidak melalui pencairan dengan cek

- (12.000.000) (12.000.000)

3 05 03 2007 CEK NO 839715 500.000.000 SPM 2787/BP/PL/2006 CV KENCONO AGUNG 51.204.045 51.204.045 SPM 2784/BP/PL/2006 CV INDRA CIPTA 66.255.128 66.255.128 SPM 2785/BP/PL/2006 LAMBANG WAHYU INSANI 36.034.332 36.034.332 SPM 2783/BP/PL/2006 CV INDRA CIPTA 174.065.106 174.065.106 BRANKAS 7.444.639 7.444.639

SP2D KLH 77.260.750 SP2D PERTANIAN 87.736.000 164.996.750

500.000.000 Selisih terjadi karena adanya pengambilan dengan cek untukmembayar SPM tahun 2006 dan sebagian disimpan di brankas.

4 14 03 2007 CEK NO 83974 2.704.869.200 TRANSFER PEMBAYARAN SPM PT AMIN KARYA LAKSANA 1.700.000.000 Selisih terjadi karena pengambilan dengan cek sebesarRp2.704.869.200,00 untuk dipinjam PT. AKL, salah satu rekananyang sedang mengerjakan proyek (dalam lingkup kegiatan DinasKimpraswil).Dari jumlah tersebut, telah dikembalikan oleh PT AKL tgl.28 Desember 2007 sebesar Rp1.700.000.000. Sisanyadiperhitungkan dengan pinjaman yang dimiliki Kasda kepada PT AKLsebesar Rp939.199.000,00 sehingga PT AKL masih memilikipinjaman Rp65.670.200,00.

1.004.869.200 2.704.869.200

2.200.000.000 164.996.750 3.032.427.811 7.444.639 - 3.039.872.450

5 05 04 2007 CEK NO 839721 481.390.089 PEMBAYARAN SP2D SETWAN 265.000.089 PEMBAYARAN SP2D PERINDAG 81.390.000 346.390.089 PENGEMBALIAN SP2D DIKNAS 100.000.000 100.000.000 BRANKAS 35.000.000 35.000.000

Selisih terjadi karena pengambilan uang dengan cek Rp481.390.089,sebesar Rp100 juta digunakan untuk bayar pinjaman ke Diknas danRp35 juta disimpan di brankas

481.390.089

6 12 04 2007 CEK NO BC839724 355.240.000 PEMBAYARAN SP2D KESBANGLINMAS 40.000.000 PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN 17.240.000 PEMBAYARAN SP2D PKK 250.000.000 307.240.000 SETDA (panjar) 48.000.000 48.000.000

Selisih terjadi karena adanya panjar. Bukti permintaan panjar tidakada. Namun, panjar ini telah dipertanggunjawabkan denganpengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D tanggal 14 Agustus2007.

355.240.000

RINCIAN PENJELASAN SELISIH

TOTAL MARET

TOTAL FEBRUARI

Non Posting (Tanpa SP2D)

TOTAL JANUARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(8+9+10)

7 13 04 2007 CEK NO 839759 591.900.000 PENGEMBANLIAN SP2D PMP 60.000.000 60.000.000 PEMBAYARAN SP2D PERSIKOBA 300.000.000 300.000.000 BRANKAS 140.000.000 140.000.000 PEMBAYARAN SP2D KESRA 74.500.000 PEMBAYARAN SP2D KEC BUMIAJI 17.400.000 91.900.000

Selisih terjadi karena adanya pengambilan cek untuk mengembalikanpinjaman sebesar Rp360 juta ke PMP dan Persikoba, Rp140 jutadisimpan dalam brankas dan sisanya untuk pembayaran yangmemang ada SP2Dnya yaitu Kesra dan Kec. Bumiaji (seperti dalamtabel).

591.900.000

8 16 04 2007 CEK NO 839725 450.000.000 PEMBAYARAN RTGS CV BAROKAH 397.633.510 397.633.510 BRANKAS 52.366.490 52.366.490

Selisih terjadi karena adanya pencairan cek Rp450 juta, untukpengembalian CV Barokah sebesar Rp397.633.510 dan untukbrankas sebesar Rp52.366.490.

450.000.000

-

9 18 04 2007 CEK NO 839727 300.000.000 PEMBAYARAN SP2D SATPOL 24.600.000 24.600.000 PENGEMBALIAN SP2D PERINDAG 81.390.000 81.390.000 BRANKAS 144.010.000 144.010.000 PENGEMBALIAN SP2D SETWAN 35.000.000 35.000.000 PENGEMBALIAN SP2D PEMERINTAHAN 15.000.000 15.000.000

Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman ke SP2DPerindag, Setwan dan Pemerintahan dan penyimpanan di brankas.

300.000.000

10 30 04 2007 CEK NO 84003 621.570.900 PEMBAYARAN SP2D PERTANIAN 39.600.000 PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN 8.850.000 PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN 16.400.000 PEMBAYARAN SP2D PARIWISATA 72.000.000 PEMBAYARAN SP2D WALIKOTA 20.000.000 PEMBAYARAN SP2D CAPIL 4.840.000 PEMBAYARAN SP2D DISPENDA 9.200.000 PEMBAYARAN SP2D PERTANIAN 51.300.000 PEMBAYARAN SP2D HUKUM 122.403.900 PEMBAYARAN SP2D KESRA 24.885.000 PEMBAYARAN SP2D KEUANGAN 52.092.000 421.570.900 PEMBAYARAN KMG 105.049.930 105.049.930 BRANKAS 94.950.070 94.950.070

Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman berupa KreditMulti Guna (KMG) di Bank Jatim dan penyimpanan di brankas.

621.570.900

2.800.100.989 1.191.700.989 1.094.073.440 466.326.560 48.000.000 1.608.400.000TOTAL APRIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(8+9+10)

11 01 05 2007 CEK NO 839731 408.220.821 PEMBAYARAN GAJI DEWAN 223.625.821 PEMBAYARAN SP2D HONOR TENAGA AHLI SETWAN 3.500.000 PEMBAYARAN SP2D SETWAN 31.095.000 258.220.821 Brankas 150.000.000 150.000.000

Selisih terjadi karena adanya pegembalian pinjaman SP2Dpemerintahan. 408.220.821

12 07 05 2007 CEK BC 840038 238.182.500 PEMBAYARAN SP2D PERTANAHAN 30.000.000 PEMBAYARAN SP2D DINKES 108.182.500 138.182.500 PENGEMBALIAN SP2D DEWAN 100.000.000 100.000.000

Selisih terjadi karena adanya pegembalian pinjaman SP2D Dewan. 238.182.500

13 09 05 2007 CEK NO 840040 150.000.000 PENGEMBALIAN SP2D KEUANGAN 20.000.000 20.000.000 PENGEMBALIAN DISHUB 91.800.500 91.800.500 BRANKAS 38.199.500 38.199.500

Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D keuangan danDishub dan penyimpanan selisih pencairan ke brankas.

150.000.000 -

14 10 05 2007 CEK PAD 84004 138.900.000 SP2D KESBANG 13.900.000 SP2D KESBANG KPU 5.000.000 18.900.000 PENGEMBALIAN SP2D SETWAN 65.000.000 65.000.000 BRANKAS 55.000.000 55.000.000

Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman SP2D Setwandan penyimpanan di brankas. 138.900.000

15 11 05 2007 CEK NO 840042 1.262.502.625 PEMBAYARAN SP2D SETDA PJU 703.902.625 CEK NO 840043 70.000.000 PEMBAYARAN SP2D KASDA 4.100.000

PEMBAYARAN SP2D PERKIM 18.000.000 PEMBAYARAN SP2D BAPEDA 14.800.000 PEMBAYARAN SP2D DIKNAS 20.700.000 PEMBAYARAN SP2D DIKNAS 15.000.000 PEMBAYARAN SP2D PERSIKOBA 400.000.000 PEMBAYARAN SP2D PEMERINTAHAN (SETDA) 70.000.000 PEMBAYARAN SP2D KLH 36.000.000 1.282.502.625 PENGEMBALIAN SP2D KASDA 35.000.000 35.000.000 BRANKAS 15.000.000 15.000.000

Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman SP2D Kasdadan penyimpanan di brankas.

1.332.502.625

16 21 05 2007 CEK NO 840047 585.081.123 PEMBAYARAN SP2D PERTANAHAN 53.439.000 PEMBAYARAN SP2D KB KESOS 130.000.000 PEMBAYARAN SP2D DIKNAS 6.949.623 PEMBAYARAN SP2D KESBANG 21.050.000 SETDA 23.642.500 235.081.123 PENGEMBALIAN SP2D DIKNAS 350.000.000 350.000.000

Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman SP2D Diknasdan penyimpanan di brankas.

585.081.123

17 29 05 2007 CEK BC 840276 163.466.621 PERTANAHAN 79.000.000 SP2D SETDA 7.013.180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(8+9+10)SP2D SETDA 13.450.000 SP2D SETDA 4.003.441 PANJAR SETDA 60.000.000 60.000.000

Selisih terjadi karena adanya pemberian panjar (tidak ada SPP,SPMdan SP2D). Bukti permintaan/pemberian panjar tidak ada. Panjar initelah dipertanggungjawabkan dengan SPP, SPM dan PenerbitanSP2D tanggal 14 September 2007.

163.466.621

18 31 05 2007 CEK BC 840278 981.407.750 PEMBAYARAN KMG 106.316.630 106.316.630 CEK bc 840279 150.000.000 PENGEMBALIAN PERTANAHAN 825.000.000 825.000.000

SP2D DIKNAS 35.095.000 SP2D SDAE 61.786.250 SP2D KASDA 59.526.500 156.407.750 BRANKAS 43.683.370 43.683.370

Selisih terjadi karena adanya pengembalian KMG, Pertanahan danpenyimpanan di brankas. 1.131.407.750

2.089.294.819 1.593.117.130 301.882.870 60.000.000 1.955.000.000

19 11 06 07 CEK BC 840281 227.970.000 SETDA 71.600.000 PANJAR SETDA 74.800.000 74.800.000 SP2D PARIWISATA 30.896.000 SP2D SATPOL PP 8.200.000 SP2D KEC. BUMIAJI 5.750.000 SP2D SDAE 11.600.000 SP2D PERINDAG 25.124.000 153.170.000

Selisih terjadi karena adanya pemberian panjar (tidak ada SPP,SPMdan SP2D). Bukti permintaan/pemberian panjar tidak ada. Panjar initelah dipertanggungjawabkan dengan SPP, SPM dan PenerbitanSP2D tanggal 14 September 2007.

227.970.000

20 13 06 2007 CEK NO 840283 159.414.500 PEMBAYARAN SP2D PERINDAG 18.000.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM 35.176.000 53.176.000 PERSIKOBA 100.000.000 100.000.000 BRANKAS 6.238.500 6.238.500

Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman ke persikobadan penyimpanan di brankas. 159.414.500

21 20 06 2007 CEK NO 840256 855.000.000 PEMBAYARAN SP2D KESRA KNPI 30.000.000 30.000.000 PEMBAYARAN SP2D MASJID NURUL IMAN 25.000.000 25.000.000 PEMBAYARAN SP2D KESRA FKUB 9.669.000 9.669.000 PEMBAYARAN SP2D KESRA MTQ PROP 3.500.000 3.500.000 SP2D PERTANAHAN 100.000.000 100.000.000 PEMBAYARAN SP2D PRAMUKA 100.000.000 100.000.000 PENGEMBALIAN SP2D KASDA 35.000.000 35.000.000 PENGEMBALIAN SP2D PEMERINTAHAN 15.000.000 15.000.000 PEMBAYARAN PAJAK DKP 9.030.000 9.030.000 PEMBAYARAN SP2D SETDA (PANJAR) 55.000.000 55.000.000 PEMBAYARAN KMG 155.612.366 155.612.366 BRANKAS 317.188.634 317.188.634

Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti daftartersebut), panjar Setda pembayaran KMG, dan penyimpanan dibrankas.

855.000.000

1.086.014.500 206.346.000 582.811.366 323.427.134 129.800.000 1.036.038.500

TOTAL MEI

TOTAL JUNI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(8+9+10)

22 13 07 2007 cek BC 840261 SP2D 244 SP2D PRAMUKA 150.000.000 150.000.000 Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman SP2DPramuka.

23 17 07 2007 cek BC 840263 SP2D 274 SP2D PERSIKOBA 200.000.000 200.000.000 Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman SP2DPersikoba.

24 20 07 2007 PANJAR PEMERINTAHAN 82.533.000 82.533.000 Selisih terjadi karena adanya pemberian panjar (tidak ada SPP,SPMdan SP2D). Bukti permintaan/pemberian panjar tidak ada. Panjar initelah dipertanggungjawabkan dengan SPP, SPM dan PenerbitanSP2D tanggal 14 September 2007.

432.533.000 - 350.000.000 - 82.533.000 432.533.000

25 14 08 2007 CEK NO 164095 647.856.685 PEMBAYARAN SP2D TORONGREJO 166.387.500 166.387.500 PEMBAYARAN SP2D PANDANREJO 148.837.500 148.837.500 PEMBAYARAN SP2D SONGGOKERTO 166.387.500 166.387.500 PEMBAYARAN SP2D KASDA 9.890.490 9.890.490 BRANKAS 8.497.010 8.497.010 PEMBAYARAN SP2D SDA 1.200.000 PEMBAYARAN SP2D SDA 800.000 PEMBAYARAN SP2D SDA 2.985.000 PEMBAYARAN SP2D KLH 29.707.525 PEMBAYARAN SP2D KLH 43.310.100 PEMBAYARAN SP2D KLH 14.300.000 PEMBAYARAN SP2D KLH 26.410.400 PEMBAYARAN SP2D PERINDAG 643.660 PEMBAYARAN SP2D INFOKOM 15.700.000 PEMBAYARAN SP2D BAWAS 12.800.000 147.856.685 Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti dalamdaftar tersebut dan penyimpanan di brankas.

647.856.685

26 15 08 2007 CEK NO 840273 1.022.005.000 TK MUTIARA ABADI (Diknas) 15.000.000 15.000.000 PEMBAYARAN SP2D SUMBERBRANTAS 166.387.500 166.387.500 PEMBAYARAN SP2D PESANGGRAHAN 201.487.500 201.487.500 PEMBAYARAN SP2D TULUNGREJO 219.037.500 219.037.500 PEMBAYARAN SP2D SUMBERGONDO 148.837.500 148.837.500 PEMBAYARAN SP2D DADAPREJO 148.837.500 148.837.500 BRANKAS 412.500 412.500 PEMBAYARAN SP2D PERKIM 6.000.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM 6.180.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM 8.500.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM 17.000.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM 1.000.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM 1.500.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM 10.000.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM 30.000.000 PEMBAYARAN SP2D KESBANG 6.175.000 PEMBAYARAN SP2D KESBANG 33.250.000 PEMBAYARAN SP2D KESBANG 2.400.000 122.005.000 Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti dalamdaftar tersebut) dan penyimpanan di brankas.

1.022.005.000

TOTAL JULI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(8+9+10)

27 16 08 2007 CEK BC 840274 855.000.000 PEMBAYARAN SP2D SISIR 201.487.500 201.487.500 PEMBAYARAN SP2D TEMAS 201.487.500 201.487.500 PEMBAYARAN SP2D BUMIAJI 183.937.500 183.937.500 PEMBAYARAN SP2D BEJI 148.837.500 148.837.500 BRANKAS 14.250.000 14.250.000 PEMBAYARAN SP2D KOP & UKM 11.100.000 PEMBAYARAN SP2D DKP 31.800.000 PEMBAYARAN SP2D CAPIL 17.100.000 PEMBAYARAN SP2D PEMERINTAHAN 45.000.000 105.000.000 Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti dalamdaftar tersebut) dan penyimpanan di brankas.

855.000.000

28 23 08 2007 CEK CC164063 610.361.500 PEMBAYARAN SP2D DESA TLEKUNG 148.837.500 440.000.000 PEMBAYARAN SP2D DESA SIDOMULYO 148.837.500 PEMBAYARAN SP2D GUNUNGSARI 166.387.500 PEMBAYARAN SP2D DISPERINDAG 3.600.000 PEMBAYARAN SP2D DISPERINDAG 7.200.000 PEMBAYARAN SP2D DISPERINDAG 22.000.000 PEMBAYARAN SP2D DISPERINDAG 37.561.500 70.361.500 PEMBAYARAN SISA SP2D KESRA 100.000.000 100.000.000

634.424.000 Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti dalamdaftar tersebut)

29 28 08 2007 PANJAR BAGIAN UMUM 79.367.113 79.367.113 14 8 2007 0242/VIII/SP2D/LS/2007 PENGEMBALIAN PANJAR SETDA BLN APRIL (48.000.000) (48.000.000) 28 8 2007 0385/VIII/SP2D/LS/2007 PENGEMBALIAN PANJAR SETDA BLN APRIL (600.000) (600.000)

Selisih terjadi karena adanya panjar dari bagian umum (menambahselisih), pengembalian panjar dari setda (mengurangi selisih). JumlahRp600.000 adalah kelebihan SP2D dibandingkan dengan kas yangkeluar (kas yang keluar Rp9.950.000 sedangkan SP2D sebesarRp10.550.000. Nomor SP2D 0385/VIII/SP2D/LS/2007

2.720.767.113 445.223.185 2.666.840.490 23.159.510 30.767.113 2.720.767.113

30 06 09 2007 CEK CC 164069 288.667.000 PEMBAYARAN SP2D DISPERINDAG 2.427.000 PEMBAYARAN SP2D PERTANAHAN 14.800.000 PEMBAYARAN SP2D DKP 47.740.000 PEMBAYARAN SP2D DIKNAS 20.700.000 PEMBAYARAN SP2D DIKNAS 3.000.000 88.667.000 PEMBAYARAN SISA SP2D DISPENDA 200.000.000 200.000.000

Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D Dispenda 288.667.000

TOTAL AGUSTUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(8+9+10)

31 07 09 2007 CEK NO 164071 500.000.000 PEMBAYARAN PAM DKB NGAGLIK 59.550.000 1.000.000.000,00CEK NO 164072 500.000.000 PEMBAYARAN PAM DKB TEMAS 59.550.000

PEMBAYARAN PAM DKB PESANGGRAHAN 59.550.000 PEMBAYARAN PAM DKB JUNREJO 59.550.000 PEMBAYARAN PAM DKB PENDEM 59.550.000 PEMBAYARAN PAM DKB BEJI 59.550.000 PEMBAYARAN PAM DKB TORONGREJO 59.550.000 PEMBAYARAN PAM DKB BUMIAJI 59.550.000 PEMBAYARAN PAM DKB GIRIPURNO 59.550.000 PEMBAYARAN PAM DKB GUNUNGSARI 59.550.000 PEMBAYARAN PAM DKB TULUNGREJO 59.550.000 PEMBAYARAN PAM DKB SUMBEREJO 59.550.000 PERSIKOBA 250.000.000 PEMBAYARAN SP2D KASDA 7.085.595 PEMBAYARAN SISA SP2D SETWAN 40.000.000 Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti dalamdaftar tersebut) 1.011.685.595

32 11 09 2007 Cek CC 164073 20.600.000 PANJAR SETDA (KEPEGAWAIAN) 20.600.000 20.600.000 Selisih terjadi karena adanya panjar sebesar rp20.600.000,00.Panjar tersebut dipertanggungjawabkan pada tgl. 24 September2007, SP2D-nya tergabung dalam jumlah Rp50 juta.

33 13 09 2007 Cek CC 164074 KESRA DI REGISTER Rp250.542.810, berdasar cek gabungan (542.810) seharusnya Rp250.000.000,00

SP2D No. 199-201 tgl.13 Sept 2007

Selisih disebabkan karena SP2D-nya lebih sebesar Rp542.810dibandingkan pengeluaran riil sebesar Rp250 juta

34 14 09 2007 SP2D No. 204-213 PENGEMBALIAN PANJAR (74.800.000) (74.800.000) SP2D No. 214-217 PENGEMBALIAN PANJAR (60.000.000) (60.000.000) SP2D No. 218-220 PENGEMBALIAN PANJAR (82.533.000) (82.533.000)

Selisih terjadi karena tidak ada pengeluaran riil, tetapi adapembukuan SP2D di register dan BKU. SP2D tersebut adalahpertanggungjawaban (Spj) untuk panjar tgl.11Juni 2007 untuk nilaiRp74.800.000, tgl.29 Mei 2007untuk nilai Rp60 juta dan tanggal 20Juli 2007 untuk nilai Rp82.553.000,00.

35 18 09 2007 CEK NO 164101 254.257.900 PEMBAYARAN SP2D KESRA 38.500.000 9.500.000 PEMBAYARAN SP2D KASDA 5.680.800 PEMBAYARAN SP2D KLH 286.250 PEMBAYARAN SP2D KLH 6.000.000 PEMBAYARAN SP2D KLH 13.971.650 PEMBAYARAN SP2D KECAMATAN BATU 20.550.000 PEMBAYARAN SP2D PARIWISATA 3.000.000 PEMBAYARAN SP2D PARIWISATA 18.000.000 PEMBAYARAN SP2D BAWAS 12.800.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(8+9+10)PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS 40.000.000 PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS 3.000.000 PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS 1.500.000 PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS 5.250.000 PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS 4.500.000 PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS 4.650.000 PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS 450.000 PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS 13.050.000 PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS 450.000 PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS 8.500.000 PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS 3.750.000 PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS 24.000.000 PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS 14.800.000 PEMBAYARAN SP2D KEC BUMIAJI 5.750.000 204.257.900 BRANKAS 5.819.200

SP2D No. 282, 283, 284 bulan September 2007

Selisih terjadi karena adanya pengeluaran kas sebesar Rp50 jutatetapi jumlah pengeluaran sesuai SP2D sebesar Rp40.500.000 terdiridari 3 SP2D sebesar Rp15 juta, Rp25 juta dan Rp500 ribu. SP2Dyang dibukukan dalam BKU berbeda dengan penggunaanpengeluaran yang sebenarnya. Penggunaan kas adalah untukpembayaran SP2D Kesra, Kasda dan untuk disimpan di brankas,sedangkan sesuai SP2D adalah untuk belanja sosialkemasyarakatan (Kesra)

254.257.900

36 20 09 2007 CEK CC 164076 463.307.000 PEMBAYARAN SP2D SATPOL/BEBAN KERJA 5.000.000 PEMBAYARAN SP2D SATPOL/KONDISI KERJA 4.000.000 PEMBAYARAN SP2D BAPEDA/BEBAN KERJA 13.900.000 PEMBAYARAN SP2D KOP & UKM/BEBAN KERJA 4.850.000 PEMBAYARAN SP2D KESEHATAN/BEBAN KERJA 18.000.000 PEMBAYARAN SP2D PMP/BEBAN KERJA 5.000.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/PERANGKO 2.000.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/ATK 1.000.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/JASA KOMUNIKASI 1.885.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/PEMELIHARAAN KENDARAAN 9.320.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/CETAK 1.450.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LISTRIK 1.500.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/KEBERSIHAN 750.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/MAMIN 6.000.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/PERJALANAN DINAS 12.000.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/PD DLM DAERAH 2.000.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/KURSUS 11.000.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LEMBUR JAN-APRIL 4.200.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LEMBUR MARET-MEI 1.542.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LEMBUR JAN-JULI 19.290.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LEMBUR APRIL 1.185.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LEMBUR MARET 1.185.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/KONDISI KERJA 18.250.000 PEMBAYARAN SP2D PERKIM/BEBAN KERJA 18.000.000 163.307.000 PEMBAYARAN PERSIKOBA 300.000.000 300.000.000 Selisih terjadi karena adanya pengembalian ke Persikoba 463.307.000

37 21-Sep-07 0319/IX/SP2D/LS/2007 SP2D KESRA FKPPI (10.000.000) (10.000.000) SP2D ini ada di register tetapi tidak ada pengeluaran riil sebesarRp10 juta yang berasal dari pencairan cek. Sesuai penjelasan KuasaBUD periode sebelum Oktober 2007, pengeluaran tersebutdiambilkan dari brankas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(8+9+10)

38 24-Sep-07 349/IX/SP2D/LS/2007 SP2D SETDA/PERJALANAN DINAS (20.600.000) (20.600.000) Cek CC 164103 (di register Rp50 jt, berdasarkan cek Rp29.400.000,00)

Selisih disebabkan SP2D Rp50 juta, pengeluaran riil Rp29.400.000.SP2D tersebut sebagiannya atau Rp20.600.000 adalahpertanggungjawaban panjar tgl. 11 Sept 2007

39 350/IX/SP2D/LS/2007 SP2D SETDA/SELAMATAN (79.367.113) (79.367.113) Cek CC 164103, SP2D 350/351

Selisih disebabkan SP2D Rp95.225.000, pengeluaran riilRp15.857.887,00. SP2D tersebut sebagiannya atau Rp79.367.113adalah pertanggungjawaban panjar tgl. 28 Agustus 2007

40 25 09 2007 CEK NO 164104 841.700.000 PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN 6.600.000 PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN/BK 4.100.000 PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN/KK 2.000.000 PEMBAYARAN SP2D KEC JUNREJO 4.000.000 16.700.000 PEMBAYARAN SISA SP2D PERTANAHAN 825.000.000 (40.000.000)

41 0356//SP2D/LS/2007 Di register/BKU tertulis Rp865 juta, pengeluaran riil berdasarkancatatan kendali Rp825 juta sehingga selisih (lebih) pada BKUsebesar Rp40.000.00. SP2D yang dibukukan di BKU adalah untukBelanja Sosial Kemasyarakatan(5.1.5.01)

841.700.000

42 27 09 2007 CEK NO 164105 985.931.900 PEMBAYARAN SP2D PERTANAHAN 567.160.000 DINKES 4.300.000 PARIWISATA 1.800.000 PARIWISATA 40.000.000 PARIWISATA 67.000.000 DKP 105.950.000 DKP 61.077.000 KLH 20.426.900 KASDA 2.000.000 KASDA 11.000.000 KASDA 1.950.000 KASDA 3.000.000 KASDA 2.000.000 KASDA 108.000 KASDA 5.320.000 325.931.900 PANJAR SP2D KESRA 90.000.000 BRANKAS 2.840.000 521.480.000

445/IX/SP2D/LS/2007 Selisih terjadi karena adanya pengeluaran sebesar Rp660 juta,namun bukti SP2D hanya sebesar Rp 138.520.000,00 (SP2D Nomor445/SP2D/IX/LS/2007)

985.931.900

43 28-Sep-07 454/IX/SP2D/LS/2007 SP2D SETDA/KEPEGAWAIAN (55.000.000) (55.000.000) CC 164079 (Di register tertulis Rp91.253.000 di catt kendali Rp36.253.000)

Selisih disebabkan SP2D Rp91.253.000,00 pengeluaran riilRp36.253.000. Selisih sebesar Rp55 juta karena dalam SP2Dtersebut terdapat pertanggungjawaban panjar tgl. 28 Agustus2007sebesar Rp55 juta.

CC 164079 PANJAR SETDA 25.000.000 25.000.000 selisih terjadi karena adanya panjar

2.073.627.000 1.990.437.190 (10.000.000) (326.700.113) 1.653.737.077TOTAL SEPTEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(8+9+10)

44 3 10 2007 PANJAR-KESRA BNK 600.000 600.000 SP2D dari panjar kesra ini telah tergabung dalam SP2D Nomor 385tanggal 28 Agustus 2007.

45 04 10 2007 CEK CC164083 200.000.000 PEMBAYARAN SISA SP2D DIKNAS 25.000.000 25.000.000 PEMBAYARAN SISA SP2D KESRA 24.500.000 24.500.000 PEMBAYARAN SISA SP2D KESRA BNK 600.000 600.000 PANJAR SP2D SATPOL 20.820.000 20.820.000 PENGEMBALIAN SP2D PEMERINTAHAN 25.000.000 25.000.000 BRANKAS 68.874.700 68.874.700 TRANSFER REKENING JAYA PRATAMA 35.205.300 35.205.300 Selisih terjadi karena adanya pengembalian Sisa SP2D seperti dalamdaftar tersebut dan adanya penyimpanan di brankas

200.000.000

46 05 10 2007 CEK CC164106 100.000.000 PENGEMBALIAN PERSIKOBA 60.000.000 PENGEMBALIAN SP2D INFOKOM 40.000.000 100.000.000 Selisih terjadi karena adanya pengembalian Sisa SP2D seperti dalamdaftar tersebut dan adanya penyimpanan di brankas

100.000.000

47 09 10 2007 CEK CC 164108 155.000.000 PENGEMBALIAN SP2D KASDA 100.000.000 155.000.000 PENGEMBALIAN SP2D SATPOL 50.000.000 PENGEMBALIAN KEPEGAWAIAN 10.000.000 Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D seperti dalamdaftar. 160.000.000

48 10 10 2007 CEK CC164109 300.000.000 PANJAR 300.000.000 300.000.000 11 10 2007 20.000.000 KESRA AN NUR 20.000.000 20.000.000

Selisih terjadi karena adanya panjar seperti dalam daftar.870.347.000 - 365.305.300 68.874.700 341.420.000 775.600.000

11.675.012.727 1.669.115.413 365.820.000 13.709.948.14042.576

13.709.990.716JUMLAH SEHARUSNYASelisih yang belum dapat dijelaskan

JUMLAH TOTALTOTAL OKTOBER

Lampiran 2Nomor Rekening : 1.20.03.16.01

Nama kegiatan : Dialog / audiensi dengan Tokoh Masyarakat dan Ormas

Kode rekening : 1.20.03.16.01.5.2.2.15.01

Nama rekening : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No Tanggal Uraian Jumlah Pelaksana Keterangan

1 01/02/2007 Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 7,12 Januari 2007 600.000,00 Wakil Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

2 12/02/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,7,9 Peb 2007 1.500.000,00 Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

3 12/02/2007 Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 10 Pebr 2007 300.000,00 Wakil Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

4 25/02/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 2,9,23 Pebr 2007 900.000,00 Wakil Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

5 26/02/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 23,25 Pebr 2007 1.000.000,00 Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

6 27/02/2007 Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 21,25 Pebr 2007 600.000,00 Wakil Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

7 02/02/2007 Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 5,19,26 Jan 2007 900.000,00 Wakil Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

8 20/02/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 10,16,18 Pebr 2007 1.500.000,00 Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

9 31/03/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 2,3,9 Maret 2007 1.500.000,00 Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

10 31/03/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 23 Maret 2007 300.000,00 Wakil Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

11 31/03/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,2,3,26 Maret 2007 1.200.000,00 Wakil Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

12 31/03/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 16,23,30 Maret 2007 1.500.000,00 Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

13 30/04/2007 Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 17,30 April 2007 600.000,00 Wakil Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

14 30/04/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,6,7,8 April 2007 2.000.000,00 Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

15 30/04/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 2,12 April 2007 1.000.000,00 Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

16 30/04/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 9,13,17 April 2007 1.500.000,00 Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

17 30/04/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 20,27,28,30 April 2007 2.000.000,00 Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

18 30/04/2007 Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 6,7April 2007 600.000,00 Wakil Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

19 31/05/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,2,6 Mei 2007 1.500.000,00 Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

20 31/05/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,8,18,21,29 Mei 2007 600.000,00 Wakil Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

21 31/05/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,8,18,21,29 Mei 2007 2.000.000,00 Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

22 31/05/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 5,8,11,27,30 Mei 2007 1.500.000,00 Wakil Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

23 26/06/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka rakor Muspida tgl 5,15,25,26 Juni 2007 2.500.000,00 Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

24 28/06/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,8,15,19,22,26,28 Juni 2007 3.500.000,00 Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

25 29/06/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,8,15,22,29 Juni 2007 2.000.000,00 Wakil Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

26 20/07/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,6,7,13,20 Juli 2007 1.500.000,00 Wakil Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD



29 31/07/2007 Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 28,31 Juli 2007 600.000,00 Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

30 31/08/2007 Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,4,5,7,8 Agustus 2007 1.500.000,00 Wakil Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

31 31/08/2007 Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 16,18,19,20,22,24 Agust 2007 1.800.000,00 Wakil Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

32 31/08/2007 Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka pembukaan Jambore UKS siswa SMK 2007 tgl 4 Agustus 2007 500.000,00 Wakil Walikota Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

JUMLAH 42.000.000,00

Lampiran 3

No Partai Jenis Pengeluaran Tgl kuitansi Uraian Jumlah Bukti1 PNI Marhaenisme Biaya perjalanan rapat 07/10/2007 Biaya perjalan rapat a/n H Kadarianto 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas

07/10/2007 Biaya perjalan rapat a/n Dorahman 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 07/10/2007 Biaya perjalan rapat a/n Supriadi 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 07/10/2007 Biaya perjalan rapat a/n Mariadi 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 07/10/2007 Biaya perjalan rapat a/n Slamet 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 07/10/2007 Biaya perjalan rapat a/n Wibowo 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 07/10/2007 Biaya perjalan rapat a/n Toyib 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 07/10/2007 Biaya perjalan rapat a/n Wito BL 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 07/10/2007 Biaya perjalan rapat a/n K Solikin 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 07/10/2007 Biaya perjalan rapat a/n Sutrisno 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 07/10/2007 Biaya perjalan rapat a/n Mistari 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 07/10/2007 Biaya perjalan rapat a/n Imam 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas

T o t a l 2.400.000,00 2 Partai Amanat Biaya perjalanan 04/01/2007 Presentasi budidaya hortikultura di DPW 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas

Nasional 10/02/2007 Pelatihan kepemimpinan dengan IRI 600.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 18/02/2007 Undangan pertemuan Badan EKJU & W 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 17/03/2007 Undangan Pelatihan Public Relation 400.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 23/03/2007 Undangan Up Grading Manajemen Partai 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 25/05/2007 Undangan membuka peluang bisnis holtikultura 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 17/06/2007 Pelatihan strategi advokasi dan penanganan 200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 12/08/2007 Undangan pelatihan politik perempuan dengan IRI 600.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas

15-16/12/2007 Undangan pelatihan politik perempuan dengan IRI 400.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas 19/12/2007 Undangan ke Bakesbanglinmas 100.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas

T o t a l 3.100.000,00

3 Partai Demokrat Pemeliharaan Data dan Arsip - Honorarium 5 Orang Pengurus 2.500.000,00 tanpa kuitansi

T o t a l 2.500.000,00 4 Partai Damai 06/01/2007 Biaya Rapat ke Surabaya DPW 3 Orang 375.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas

Sejahtera

T o t a l 375.000,00 5 Partai Golkar Honorarium 31/8/2007 Honorarium staf DPD Januari s.d Agustus 22.000.000,00 kuitansi tanda terima tanpa SK Parpol

30/9/2007 Honorarium staf DPD bulan September 2.750.000,00 kuitansi tanda terima tanpa SK Parpol31/10/2007 Honorarium staf DPD bulan Oktober 2.750.000,00 kuitansi tanda terima tanpa SK Parpol31/10/2007 Honorarium staf DPD bulan November 2.750.000,00 kuitansi tanda terima tanpa SK Parpol31/12/2007 Honorarium staf DPD bulan Desember 2.750.000,00 kuitansi tanda terima tanpa SK Parpol

Biaya Perjalanan 31/8/2007 Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Batu 4.800.000,00 kuitansi saja tanpa Surat TugasPeriode Bulan Januari s.d Agustus

DENGAN BUKTI TIDAK LENGKAPTAHUN ANGGARAN 2007

PERINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK

No Partai Jenis Pengeluaran Tgl kuitansi Uraian Jumlah Bukti

31/8/2007 Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Junrejo 4.800.000,00 kuitansi saja tanpa Surat TugasPeriode Bulan Januari s.d Agustus

31/8/2007 Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se Kecamatan Bumiaji 5.400.000,00 kuitansi saja tanpa Surat TugasPeriode Bulan Januari s.d Agustus

30/9/2007 Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Batu 600.000,00 kuitansi saja tanpa Surat TugasPerode Bulan September 2007

30/9/2007 Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Junrejo 525.000,00 kuitansi saja tanpa Surat TugasPeriode Bulan September 2007

30/9/2007 Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Bumiaji 675.000,00 kuitansi saja tanpa Surat TugasPeriode Bulan September 2007

31/10/2007 Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Batu 600.000,00 kuitansi saja tanpa Surat TugasPeriode Bulan Oktober 2007

31/10/2007 Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Junrejo 525.000,00 kuitansi saja tanpa Surat TugasPeriode Bulan Oktober 2007

31/10/2007 Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Bumiaji 675.000,00 kuitansi saja tanpa Surat TugasPeriode Bulan Oktober 2007

31/11/2007 Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Batu 600.000,00 kuitansi saja tanpa Surat TugasPeriode Bulan November 2007

31/11/2007 Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Junrejo 625.000,00 kuitansi saja tanpa Surat TugasPeriode Bulan November 2007

31/11/2007 Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Bumiaji 675.000,00 kuitansi saja tanpa Surat TugasPeriode Bulan November 2007

31/12/2007 Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Batu 600.000,00 kuitansi saja tanpa Surat TugasPeriode Bulan Desember 2007

31/12/2007 Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Junrejo 525.000,00 kuitansi saja tanpa Surat TugasPeriode Bulan Desember 2007

31/12/2007 Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Bumiaji 675.000,00 kuitansi saja tanpa Surat TugasPeriode Bulan Desember 2007

31/12/2007 Biaya Perjalanan mengantar Undangan 21 Kali Rapat DPD Partai GOLKAR 630.000,00 kuitansi saja tanpa Surat TugasKota Batu periode Bulan Januari s.d Desember 2007

T o t a l 55.930.000,00

Total untuk penggunaan bantuan dengan bukti tidak lengkap 64.305.000,00

Lampiran 4

No Partai Jenis Pengeluaran Tgl kuitansi Uraian Jumlah Bukti1 PNI Marhaenisme Administrasi Umum 10/01/2007 Subsidi pembangunan kantor karang taruna Giripurno 300.000,00 kuitansi tanda terima

15/01/2007 Santunan + pengajian umum 100.000,00 kuitansi tanda terima24/11/2007 Sumbangan musyawarah cabang PNI Marhaenisme Sekaresidenan Malang 400.000,00 kuitansi tanda terima05/12/2007 Beli bensin 100.000,00 nota bensin09/12/2007 Beli bensin 100.000,00 nota bensin11/12/2007 Iklan ucapan duka cita Walikota Batu 500.000,00 kuitansi tanda terima12/12/2007 Donasi program selamatan bersih desa Pandanrejo Th 2008 350.000,00 kuitansi tanda terima

Honorarium 07/10/2007 Bantuan operasional PAC Junrejo 1.550.000,00 kuitansi tanda terima07/10/2007 Biaya operasional kantor selama 1 tahun 6.000.000,00 kuitansi tanda terima07/10/2007 Biaya operasional PAC Bumiaji 1.700.000,00 kuitansi tanda terima07/10/2007 Biaya operasional PAC Batu 1.700.000,00 kuitansi tanda terima

T o t a l 12.800.000,00 2 Partai Keadilan Langganan Langganan koran Jawa Pos 12 bulan @ 70.000 840.000,00 kuitansi

Sejahtera daya dan jasa Langganan koran Surya 3 bulan @ 29.000 87.000,00 kuitansi

T o t a l 927.000,00 3 Partai Amanat Pemeliharaan Data 16/02/2007 Dana operasional DPC Bumiaji 1.000.000,00 kuitansi

Nasional dan Arsip 16/02/2007 Dana operasional DPC Junrejo 1.000.000,00 kuitansi 03/04/2007 Muscab DPC Kec Batu 1.000.000,00 kuitansi 10/06/2007 Musyrant Tlekung 250.000,00 kuitansi 26/06/2007 Dana pembinaan DPC Junrejo 2.000.000,00 kuitansi 26/06/2007 Pengadaan bendera partai 2.500.000,00 kuitansi 22/07/2007 Dana pembinaan DPRt Tlekung 1.000.000,00 kuitansi 23/08/2007 Dana pembinaan DPC Bumiaji 2.000.000,00 kuitansi 23/08/2007 Dana pembinaan DPRt Bumiaji 1.000.000,00 kuitansi 23/08/2007 Dana pembinaan DPRt Tulungrejo 1.000.000,00 kuitansi 23/08/2007 Dana pembinaan DPRt Punten 1.000.000,00 kuitansi 23/08/2007 Dana pembinaan DPRt Gunungsari 1.000.000,00 kuitansi 23/08/2007 Dana pembinaan DPRt Bulukerto 1.000.000,00 kuitansi 23/08/2007 Dana pembinaan DPRt Pandanrejo 1.000.000,00 kuitansi 23/08/2007 Dana pembinaan DPRt Giripurno 1.000.000,00 kuitansi 23/08/2007 Dana pembinaan DPRt Sumbergondo 1.000.000,00 kuitansi 23/08/2007 Dana pembinaan DPRt Sumberbrantas 1.000.000,00 kuitansi 23/08/2007 Musyrant Sumberbrantas 250.000,00 kuitansi 14/11/2007 Pengadaan seragam partai 3.765.000,00 kuitansi 01/12/2007 Musyrat Torongrejo 250.000,00 kuitansi

PERINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIKYANG TIDAK TEPAT PERUNTUKKANNYA

TAHUN ANGGARAN 2007


Mebelair kantor 22/08/2007 Alat-alat dapur 166.000,00 kuitansi23/08/2007 Tabung gas dan elpiji 300.000,00 kuitansi04/09/2007 Kunci telp D&R 175.000,00 kuitansi04/09/2007 Alat-alat dapur 178.500,00 kuitansi

T o t a l 24.834.500,00

4 Partai Demokrat Langganan daya dan jasa 05/04/2007 Honorarium Pengacara 5.700.000,00 kuitansi

T o t a l 5.700.000,00 5 Partai Damai Pemeliharaan Data dan Arsip 02/05/2007 Pertemuan dengan konstituen di sekretariat 845.000,00 kuitansi

Sejahtera 06/10/2007 Konsumsi rapat dan transportasi 113.000,00 kuitansi6&14/8/2007 Pembelian Tiang bendera, umbul-umbul, tranportasi & Bendera Merah Putih 235.000,00 kuitansi

31/7/2007 Pemesanan Spanduk dan Pemasangan spanduk 220.000,00 kuitansi28/9/2007 Pembuatan Bendera dan transportasi 1.800.000,00 kuitansi

15/10/2007 Papan nama rating 900.000,00 kuitansi18-19/10/2007 Konsumsi Rapat 131.500,00 kuitansi

24/10/2007 Biaya Penggalangan Massa 51 0rang @25.000 1.275.000,00 kuitansi14/11/2007 Bunga ucapan selamat atas kemenangan calon a/n edi rumpoko 350.000,00 kuitansi12/02/2007 Pembelian Kain Seragam 400.000,00 kuitansi12/05/2007 Ongkos Jahit 320.000,00 kuitansi20/12/2007 Pemesanan Kalender 2.300.000,00 kuitansi

Administrasi Umum 25/2/2007 Karangan Bunga untuk konstituen meninggal dunia 150.000,00 kuitansi06/11/2007 Pembelian Bahan Bangunan 132.000,00 kuitansi21/6/2007 Bahan Bangunan untuk perawatan sekretariat 551.500,00 kuitansi15/5/2007 Sewa tempat untuk rapat anggota 200.000,00 kuitansi17/8/2007 Wartawan untuk informasi masyarakat 150.000,00 kuitansi26/8/2007 Ucapan duka cita berupa karangan bunga konstituen dan transportasi 250.000,00 kuitansi

T o t a l 10.323.000,00 6 Partai Kebangkitan Langganan daya dan jasa 31/8/2007 Honorarium Tenaga Kebersihan 800.000,00 kuitansi

Bangsa 09/03/2007 Honorarium Tenaga Kebersihan 100.000,00 kuitansi10/01/2007 Honorarium Tenaga Kebersihan 100.000,00 kuitansi11/01/2007 Honorarium Tenaga Kebersihan 100.000,00 kuitansi12/03/2007 Honorarium Tenaga Kebersihan 100.000,00 kuitansi

T o t a l 1.200.000,00 7 PDI Perjuaangan Langganan Daya dan Jasa Langganan Malang Post Januari s.d Desember 2007 3 [email protected]; 1.385.000,00 kuitansi

9 bulan @ 177.50026/2/2007 Biaya Rekening Iklan Koran Pendidikan "ucapan selamat pelantikan PKB" 300.000,00 kuitansi18/3/2007 Biaya Rekening Iklan di Tabloid Demokrasi "ucapan selamat Rakercabsus" 500.000,00 kuitansi

06/09/2007 Biaya Rekening Iklan di Tabloid Demokrasi "Artikel profil DPC PDIP Batu" 500.000,00 kuitansi27/8/2007 Biaya Rekening Iklan di Koran Pendidikan "ucapan turut berduka cita 300.000,00 kuitansi

HM. Imam Kabul27/8/2007 Biaya Rekening Iklan di Malang Pagi"ucapan turut berduka cita HM.Imam K" 250.000,00 kuitansi15/8/2007 Biaya Rekening Iklan di Dhamma TV "Dirgahayu RI" 300.000,00 kuitansi


26/12/2007 Biaya Rekening Iklan di Koran Pendidikan "Ucapan Selamat Pelantikan 500.000,00 kuitansiWalikota"

27/12/2007 Bunga Floris "ucapan selamat Pelantikan Walikota" 1.500.000,00 kuitansiBiaya Perjalanan Biaya Perjalanan antar surat dari Januari s.d Desember 54 org @50.000 2.700.000,00 kuitansi

Menunjang Kegiatan Jan-Des 2007 Makan minum 9.480.600,00 Jan-Des 2007 spanduk, Stiker 24.180.000,00

T o t a l 41.895.600,00

Total untuk penggunaan bantuan yang tidak tepat peruntukkannya 97.680.100,00

BAD

AN PEMERIKSA KEUANGAN . REPUBLIK INDON

ESIA

ARTHASANTOSH

ATR

I D

HARMA



LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU




BUKU III

i

HALAMAN

DAFTAR ISI…………………………………………………………………...................... i

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN....... 1

GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH…...........

4

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN……................ 18

1. Buku Tabungan milik SKPD tidak dibawa oleh masing-masing SKPD tetapi berada di Kas Daerah ...................................................................................... 18

2. Badan Pengawas Daerah sebagai Satuan Pengawas Intern tidak berfungsi optimal ............................................................................................................. 20

3. Penunjukan Bank tempat penyimpanan kas milik daerah tidak didukung

dengan kesepakatan antara pihak Pemerintah Daerah dan Bank .................. 22

4. BUD belum membuat Anggaran Kas Pemerintah Daerah .............................. 24

5. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya membuat pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ....................................................................... 26

6. Pengelolaan aset Pemerintah Kota Batu belum tertib...................................... 28

7. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan uang milik daerah di Kantor Kas Daerah tidak tertib ............................................................................................ 30



REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Batu. Sistem pengendalian intern merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Batu. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan sistem pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Batu terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengendalian intern tersebut meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang: (1) terkait dengan catatan keuangan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan. Pemerintah Kota Batu bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan pengendalian tersebut.

SPKN mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut.


1. Buku Tabungan milik SKPD tidak dibawa oleh masing-masing SKPD tetapi berada di

Kas Daerah;

2. Badan Pengawas Daerah sebagai Satuan Pengawas Intern tidak berfungsi optimal;

3. Penunjukan Bank tempat penyimpanan kas milik daerah tidak didukung dengan

kesepakatan antara pihak Pemerintah Daerah dan Bank;

4. BUD belum membuat Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

5. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya membuat pedoman pelaksanaan pengelolaan

keuangan daerah;

6. Pengelolaan aset Pemerintah Kota Batu belum tertib;

7. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan uang milik daerah di Kantor Kas Daerah

tidak tertib.

Berdasarkan kelemahan - kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Walikota agar:

1. Menginstruksikan Kepala Kantor Kas Daerah yang baru agar dalam mengelola kas

daerah berpegang pada aturan yang berlaku agar pelaksanaan pengelolaan kas

daerah menjadi tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. Memerintahkan Kepala Badan Pengawasan untuk meningkatkan pelaksanaan

pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

3. Membuat perjanjian tertulis dengan bank tempat penyimpanan kas milik daerah

dengan mengacu pada PP Nomor 39 tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

4. Memerintahkan BUD untuk membuat Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna

mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran

sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang

telah disahkan;

5. Menyusun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Keuangan

Daerah dan Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

6. Membuat Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,

Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Mekanisme

Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

7. Menegur Kepala Dinas pada tiap-tiap satuan kerja agar mengelola aset dengan

tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pelaporan aset secara periodik

ke Bagian Perlengkapan mengingat aset merupakan salah satu kekayaan daerah

terbesar;


8. Memerintahkan Kuasa BUD agar mengacu pada perundang-undangan yang berlaku

dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern.

Surabaya, 26 April 2008 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Dra. V.M. Ambar Wahyuni, MM., Ak Akuntan, Register Negara No. D-5317


GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOTA BATU

Pemerintahan Kota BATU secara hukum dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Kerangka Pembangunan

Daerah Kota Batu Tahun 2007, saat ini dalam pembahasan di DPRD Kota Batu untuk

menjadi Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Batu Tahun 2007-2012, yang diarahkan pada perwujudan visi “Kota Batu Sebagai

Sentra Pariwisata Berbasis Pertanian didukung oleh SDM, SDA dan SDB serta

Pemerintah yang Kreatif, Inovatif dan Bersih Bagi Seluruh Rakyat”. Perwujudan visi

Daerah Kota Batu tersebut dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Batu yang terdiri dari

Pemerintah Kota Batu dan DPRD Kota Batu.

Pemerintahan Kota Batu pada Tahun 2007, mengalami beberapa kepemimpinan,

yaitu Januari s.d Agustus 2007 oleh Almarhum Imam Kabul, 20 September s.d 26

Nopember 2007 dipimpin oleh M. Khudlori, 26 Nopember s.d 24 Desember 2007 oleh

Soerjanto Soebandi dan 24 Desember 2007 s.d 24 Desember 2012 dipimpin oleh Eddy

Rumpoko.

Kota Batu menjalankan tiga fungsi, yaitu Pemerintahan, Pembangunan dan

Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh satu Sekretariat Daerah, satu Sekretariat

DPRD, empat Badan, empat Kantor, 13 Dinas, tiga Kecamatan, dan empat Kelurahan

yang didukung 2.224 pegawai negeri dan 1.557 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) atau

honorer. Dalam penataan keuangan TA 2007, satuan unit organisasi Pemerintahan Kota

Batu tersebut diklasifikasikan ke dalam 27 pengguna anggaran. Selain itu, Pemerintah

Kota Batu memiliki satu BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

DPRD Kota Batu Tahun 2007, merupakan hasil pemilihan umum (Pemilu) Tahun

2004 untuk periode 2004-2009. DPRD Kota Batu terdiri dari 25 orang, yang dipimpin

oleh satu orang ketua dengan dua orang wakil ketua. Dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD, DPRD Kota Batu terbagi dalam tiga Komisi, satu

Panitia Musyawarah dan satu Panitia Anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan Kota Batu Tahun Anggaran 2007, Pemerintahan

Kota Batu pada Tahun 2006 telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun

2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, secara teknis

sampai dengan saat ini Walikota Batu belum mengeluarkan Keputusan Walikota tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, regulasi yang dikeluarkan berupa

Surat Edaran Walikota Batu Nomor 900/57/422.023/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang


Petunjuk Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007.

Gambaran atas rancangan dan pelaksanaan rancangan sistem pengelolaan

keuangan pada Pemerintah Kota Batu, adalah sebagai berikut.

A. Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Sistem perencanaan dan penganggaran Kota Batu Tahun 2007 dilaksanakan

dengan mekanisme sebagai berikut.

1. Sistem Perencanaan

Sistem perencanaan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dan dikoordinasikan

oleh Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Batu. Perencanaan Tahun 2007

dilakukan dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan Kota Batu 2003–

2008, yaitu Rencana Strategis Kota Batu Tahun 2003-2008. Proses perencanaan

untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2007 dilakukan dengan prosedur sebagai

berikut.

a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

(Musrenbangda) Tahun 2006 untuk perencanaan Tahun 2007.

Musrenbangda diawali dengan Musrenbangdes pada bulan Februari,

selanjutnya Musrenbangcam pada bulan Maret, dan berujung pada

penyelenggaraan Musrenbangda pada bulan April. Mekanisme

Musrenbangda meliputi sidang pleno dan empat sidang kelompok, khusus

pada sidang kelompok Kebijakan Umum APBD (KUA), diadakan

pembahasan materi KUA Tahun 2007 yang diikuti oleh seluruh kepala satuan

kerja. Sedangkan pada sidang kelompok lainnya, dilakukan pembahasan

usulan rencana satuan kerja yang disarikan dari hasil Musrenbangcam;

b. Setelah penyelenggaraan Musrenbangda, selanjutnya pada tahap

pemantapan, dalam hal ini Bapeda mengundang seluruh satuan kerja untuk

menyusun Strategi dan Prioritas Program/Kegiatan, yang akan dituangkan

dalam PPAS, sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007;

c. Setelah PPAS tersusun, Bapeda menyerahkan kepada Sekretaris Daerah

selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas lebih

lanjut dan dipadukan dengan kemampuan anggaran.

2. Sistem Penganggaran

Sistem penganggaran dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dengan

dikoordinasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD terdiri


dari unsur Ketua Sekretaris Daerah, Sekretaris Kepala Bagian Keuangan dan

Asisten Administrasi dan Umum, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda),

Kepala Bapeda, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bagian

Perlengkapan dan Kepala Bagian Hukum.

Prosedur penyusunan APBD TA 2007 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai

berikut.

a. Penetapan Pengguna Anggaran

Penyelenggaraan Pelaksanaan Anggaran Kota Batu pada Tahun Anggaran

2007, dilakukan oleh 27 Pengguna Anggaran. Setiap Pengguna Anggaran

yang telah ditetapkan, diwajibkan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) atas kegiatannya;

b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RKA-SKPD)

1) TAPD akan menyebarkan PPAS yang telah dihasilkan pada tahap

perencanaan kepada satuan kerja (satker) untuk dibuatkan RKA SKPD-

nya;

2) RKA yang dibuat oleh satuan kerja akan diasistensi oleh TAPD. Asistensi

tersebut adalah proses rasionalisasi anggaran pendapatan dan belanja

yang diusulkan oleh satuan kerja;

c. Penyusunan RAPBD

1) RKA SKPD semua satuan kerja yang telah dirasionalisasi akan

direkapitulasi dalam Struktur APBD (selanjutnya disebut RAPBD);

2) RAPBD diajukan kepada DPRD dengan penyampaian Nota Pengantar

APBD melalui Rapat Paripurna yang membahas APBD;

3) RAPBD selanjutnya dibahas dan dievaluasi oleh Fraksi-fraksi DPRD,

selanjutnya penyampaian pandangan umum melalui Rapat Paripurna

DPRD;

4) Berdasarkan pandangan umum oleh masing-masing fraksi, Walikota

memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam pandangan

umum tersebut melalui Rapat Paripurna DPRD;

5) Setelah itu, dilakukan pembahasan RAPBD oleh Panitia Anggaran

DPRD bersama-sama TAPD;

6) Setelah ada kesepakatan dalam pembahasan antara eksekutif dan

DPRD, maka rancangan APBD disetujui oleh DPRD melalui Rapat

Paripurna DPRD;


7) RAPBD yang telah disetujui DPRD dikirim ke Provinsi/Gubernur, dengan

Surat Walikota Batu Nomor 900/48/422.023/2007 tanggal 21 Februari

2007 untuk dimintakan evaluasi;

8) Atas surat Walikota Batu Nomor 900/48/422.023/2007 tanggal 21

Februari 2007, Gubernur Jawa Timur memberikan hasil evaluasi RAPBD

Kota Batu Tahun Anggaran 2007;

9) Berdasarkan evaluasi Gubernur Jawa Timur tersebut, RAPBD Tahun

Anggaran 2007 yang telah disetujui DPRD Kota Batu ditetapkan menjadi

Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran

2007;

10) Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2007 dijabarkan dalam Peraturan

Walikota Batu Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Tahun

Anggaran 2007;

11) Hasil evaluasi dan atau perubahan lain menjadi bahan perubahan APBD

Tahun Anggaran 2007, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda Kota

Batu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2007, dijabarkan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 48 Tahun 2007

tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;

12) Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

TA 2007, dijabarkan secara teknis dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) yang disusun per kegiatan, baik Belanja Langsung (BL)

maupun Belanja Tidak Langsung (BTL);

13) Berdasarkan Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang

Penjabaran APBD, serta DPA, disusun Surat Penyediaan Dana (SPD).

Penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2007,

dilakukan dengan berpedoman pada Standarisasi Harga/Daftar Harga

Tertinggi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batu Tahun

Anggaran 2006, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batu

Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 1 September 2006 tentang Standar

Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun

Anggaran 2007.

B. Sistem Pelaksanaan Anggaran

Sistem Pelaksanaan Anggaran Kota Batu Tahun Anggaran 2007, mengacu kepada

ketentuan teknis daerah yang diimplementasikan dalam Perda Nomor 10 Tahun


2007 dan Peraturan Walikota Batu.

1. Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2007, dikoordinasikan oleh Dinas

Pendapatan Daerah. Pelaksanaan teknis prosedur pendapatan daerah

dilaksanakan oleh unit penghasil, yaitu:

a. Dipenda mengelola Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak

Daerah;

b. Sekretariat Daerah mengelola Pendapatan Dana Perimbangan dan

pendapatan dari kegiatan pembiayaan;

c. Dinas Kesehatan, Dinas Pemukiman dan Bina Marga, Dinas Kebersihan dan

Pertamanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Informasi,

Komunikansi dan Perpustakaan, Dinas Pertanian, Dinas Sumber Daya Air

dan Energi, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor

Perhubungan, Kantor Satuan Polisi PP mengelola pendapatan dari retribusi

jasa usaha;

d. Kantor Kas Daerah mengelola pendapatan dari jasa bank;

e. PDAM mengelola pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pelaksanaan teknis atas prosedur pendapatan tersebut, dilakukan oleh masing-

masing satuan kerja penghasil dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di

bawah satuan kerja penghasil. UPTD bertugas untuk melaksanakan teknis

pendapatan daerah, serta bertanggung jawab secara teknis dan administrasi

kepada kepala satuan kerja penghasil masing-masing.

Prosedur pendapatan dan penerimaan kas dari pajak daerah yang dilaksanakan

oleh Dipenda, sebagai berikut.

a. Sub Sistem Pendaftaran dan Pendataan

1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan mengiventarisir data WP di wilayah

Kota Batu sesuai dengan hasil pendataan;

2) Secara periodik WP akan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD) yang disebarkan oleh petugas;

3) SPTPD dikembalikan selambat-lambatnya 15 hari sejak SPTPD diterima

oleh WP;

4) SPTPD yang diterima dari WP dicatat dalam kartu data dan daftar induk

WP untuk dibuat kartu NPWPD.

b. Sub Sistem Penghitungan dan Penetapan

1) Berdasarkan SPTPD yang diterima seksi perhitungan dan penetapan,


dihitung pajaknya;

2) Hasil perhitungan akan ditetapkan oleh seksi penetapan atas pajak yang

harus dibayar oleh WP dengan menerbitkan SKPD;

3) Selanjutnya, SKPD yang telah diterbitkan didistribusikan kepada WP

sebagai dasar untuk pembayaran pajak, dengan tembusan disampaikan

kepada Bidang Pembukuan dan Pelaporan, serta Bidang Penyuluhan dan

Penagihan;

4) Setiap bulan seksi penetapan membuat rekapitulasi SKPD.

c. Sub Sistem Penagihan

1) SKPD ditagih setelah melebihi jatuh tempo dengan menerbitkan STPD

(Surat Tagihan Pajak Daerah);

2) STPD ditetapkan sebesar nilai SKPD ditambah denda;

3) STPD yang telah ditetapkan disampaikan kepada WP;

4) Apabila STPD yang telah disampaikan kepada WP selama tujuh hari tidak

ditanggapi, maka akan diterbitkan surat teguran;

5) Surat teguran dalam waktu 21 hari tidak ditanggapi oleh WP, maka

tindakan selanjutnya akan diterbitkan surat paksa.

d. Sub Sistem Penerimaan dan Penyetoran

1) Berdasarkan SKPD dan atau STPD yang diterima, WP melakukan

pembayaran pajak daerah melalui BKP (Bendahara Khusus Penerimaan);

2) BKP menerbitkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai bukti

pembayaran pajak daerah, dengan tembusan disampaikan kepada

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bidang Penyuluhan dan

Penagihan, serta Bidang Pembukuan dan Pelaporan;

3) Hasil penerimaan pajak daerah tersebut setiap hari oleh BKP disetorkan

ke Kas Daerah secara bruto dengan media STS (Surat Tanda Setoran)

melalui Bank Jatim;

4). STS yang telah divalidasi disampaikan ke Bidang Pembukuan dan

Pelaporan;

5). BKP secara periodik (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan

dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Pendapatan.

e. Sub Sistem Pembukuan dan Pelaporan

1) Berdasarkan SKPD, SSPD dan STS dilakukan pencatatan dalam BKU

(Buku Kas Umum) pada sisi penerimaan serta buku per jenis pajak;


2) Secara periodikal dilakukan pencocokan data sesuai bukti setor ke Kas

Daerah;

3) Membuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak

daerah;

4) Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah atas daftar

penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak.

2. Sistem Belanja Daerah

Kegiatan belanja daerah dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja sesuai

dengan DPA. Pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan dengan mengacu

kepada ketentuan yang telah ditetapkan maupun berdasarkan perjanjian kerja

sama dengan pihak ketiga. Perjanjian kerja sama yang dilakukan satuan kerja

dengan pihak ketiga tersebut, tidak terdaftar di Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Batu.

Mekanisme administrasi kegiatan belanja dilakukan dengan penunjukan

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2007.

Penunjukan para pejabat dan pelaksana tersebut, ditetapkan dengan Keputusan

Walikota Batu Nomor 180/16/KEP/422.013/2007 tanggal 1 Maret 2007.

Secara lebih rinci, pelaksanaan prosedur kegiatan belanja daerah Tahun

Anggaran 2007, adalah sebagai berikut.

a. Sub Sistem Pelaksanaan Kegiatan

1) DPA dibuat secara tahunan oleh Bagian Keuangan selaku PPKD, dan

apabila ada perubahan APBD, maka DPA direvisi sesuai perubahan

APBD tersebut;

2) Selanjutnya, berdasarkan DPA, Kas Daerah menyusun draft SPD dan

Bagian Keuangan akan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

3) Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh masing-masing satuan kerja

pengguna anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pengguna

anggaran dapat menerbitkan keputusan pembentukan tim dan melakukan

perikatan dengan pihak ketiga.

b. Sub Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

1) Berdasarkan DPA, dilakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai

tahapan, dimulai dari penetapan panitia pengadaan hingga terpilihnya

rekanan;


2) Penandatanganan perjanjian oleh pelaksana kegiatan dilakukan oleh

pelaksana kegiatan, tanpa harus melalui proses penelaahan hukum oleh

Bagian Hukum Pemerintah Kota Batu;

3) Secara periodik dilakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian/kontrak,

dan pada akhir kontrak akan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST)

antara rekanan dengan pelaksana kegiatan;

4) Hasil pengadaan barang diadministrasikan oleh bendahara barang;

5) Penyusunan neraca pada Pemerintah Kota Batu TA 2007 dibuat dengan

dasar realisasi anggaran saja. Bagian Perlengkapan juga tidak pernah

memberikan laporan aset-aset dan posisi barang kepada Bagian

Keuangan;

6) Pada neraca awal, posisi aset-aset dan barang belum terdata dengan

baik, atau belum ada pemutakhiran data;

7) Bagian Keuangan tidak melakukan pencatatan nilai persediaan.

c. Sub Sistem Perbendaharaan dan Pengeluaran Kas

Pejabat BUD di Kota Batu pada Tahun Anggaran 2007, adalah Kepala Kantor

Kas Daerah sesuai dengan SK Walikota Batu Nomor

180/173/KEP/422.013/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukan

Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2007.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, selama TA 2007, prosedur

perbendaharaan dan pengeluaran kas adalah sebagai berikut.

Pengeluaran Kas melalui SPM-UP

1) Bendahara Pengeluaran dan atau pihak ketiga mengajukan SPP kepada

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;

2) PPK SKPD mengajukan SPP-UP dan SPM-UP ke Kantor Kas Daerah.

Untuk Sekretariat Daerah, SPP-UP dan SPM-UP sebelum diserahkan ke

Kas Daerah diverifikasi terlebih dahulu oleh Subbag Perbendaharaan

pada Bagian Keuangan;

3) Apabila dokumen SPP-UP dan SPM-UP telah memenuhi syarat, kuasa

BUD menerbitkan SP2D-UP;

4) SP2D-UP dibuat sebanyak empat rangkap, dengan distribusi sebagai

berikut.

a) SP2D lembar I untuk Bank Jatim melalui Kas Daerah;

b) SP2D lembar II untuk Pengguna Anggaran/Bendahara Pengeluaran;


c) SP2D lembar III untuk arsip BUD;

d) SP2D lembar IV untuk arsip Kuasa BUD;

5) SP2D yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kas Daerah dan

distempel, dicairkan dengan cara menerbitkan cek bertandatangan

Kepala Kantor Kas Daerah, yang disesuaikan dengan bukti

rekening/sumber dana peruntukan sesuai dalam APBD, serta mengisi slip

setoran bank dengan rekening tujuan adalah rekening bendahara sesuai

dalam SP2D, dan sistem pencairannya adalah komulatif satu cek untuk

beberapa SP2D dengan sumber dana serta tanggal pencairan dokumen

yang sama;

5) Cek dan slip setoran dikirim ke bank, selanjutnya bank melakukan

transaksi pencairan cek dan transaksi setoran ke rekening yang dituju

dalam slip setoran.

Pengeluaran Kas melalui SPM-GU


Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Dalam hal ini, tidak ada

KPK (Kartu Pengawasan Kredit) atau sistem pengawasan lainnya,

pengawasan hanya ada di Laporan Realisasi Anggaran;

2). PPK akan menguji SPP berdasarkan kesesuaiannya dengan APBD dan

atau DPA;

3). Apabila SPP dan dokumen pendukung telah memenuhi syarat, PPK

menerbitkan SPM-GU;

4). Apabila dokumen SPP-GU dan SPM-GU telah memenuhi syarat, Kuasa

BUD menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D). Untuk

Sekretariat Daerah, sebelum SP2D diterbitkan, SPP-GU dan SPM-GU

diverifikasi terlebih dahulu oleh Subbag Perbendaharaan pada Bag.

Keuangan lalu diserahkan ke Kantor Kas Daerah untuk diterbitkan SP2D;

5) SP2D-GU dibuat sebanyak empat rangkap, dengan distribusi sebagai

berikut.




d) SP2D lembar IV untuk arsip Kuasa BUD;



distempel, dicairkan dengan cara menerbitkan cek bertanda tangan






yang sama;



dalam slip setoran.

Pengeluaran Kas melalui SPM-LS


Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;

2) PPK akan menguji SPP berdasarkan kesesuaiannya dengan APBD dan

atau DPA;

3) Apabila SPP dan dokumen pendukung telah memenuhi syarat, PPK

menerbitkan SPM-LS, kemudian disampaikan ke Kas Daerah. Untuk

Sekretariat Daerah, sebelum disampaikan ke Kas Daerah, SPP-LS dan

SPM-LS diverifikasi terlebih dahulu oleh Sub Bag. Perbendaharaan;

4) Apabila dokumen SPP-LS dan SPM-LS telah memenuhi syarat, Kuasa

BUD menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D)-LS;

5) SP2D-LS dibuat sebanyak empat rangkap, dengan distribusi sebagai

berikut.




d) SP2D lembar IV untuk Kantor Kas Daerah;


distempel, dicairkan dengan cara menerbitkan cek bertanda tangan







yang sama;



dalam slip setoran;

8) Kuasa BUD/Kantor Kas Daerah menerima Rekening Koran (R/C) secara

periodik harian dari bank tempat penyimpanan dana Pemerintah;

9) Kuasa BUD akan mencatat SP2D yang telah dicairkan ke Buku Kas

Umum (BKU/B-IX), dan membuat Laporan Kas Posisi berdasarkan data

BKU (B-IX) serta Rekening Koran (R/C);

10) Diakhir bulan, Kuasa BUD akan melakukan rekonsiliasi bank apabila

terdapat selisih antara BKU B-IX dengan Rekening Koran (R/C), dimana

selisih yang terjadi dikarenakan adanya selisih tenggang waktu

perpindahan dana (outstanding).

d. Sub Sistem Verifikasi atas Pengeluaran Kas yang Belum Definitif

1) Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPJ atas SP2D-UP/GU yang

diterimanya paling lambat setiap tanggal 10 setelah bulan penerimaan

SP2D-UP/GU;

2) Atas penerimaan SPJ, Bagian Keuangan akan menerbitkan bukti tanda

terima. Setiap tanggal 11, Bendahara Pengeluaran yang belum

menyampaikan SPJ akan mendapat teguran (hal ini berlaku efektif mulai

Nopember 2007);

3) SPJ yang telah diterima akan diteliti dengan syarat-syarat SPJ;

4) Terhadap SPJ yang belum memenuhi syarat, dinyatakan sebagai sisa

yang belum dipertanggungjawabkan untuk dipertanggungjawabkan pada

periode berikutnya. Namun, untuk sisa yang belum

dipertanggungjawabkan sampai dengan periode akhir Tahun Anggaran

2007, dianggap sebagai sisa uang yang harus disetor;

5) Atas SPJ yang telah memenuhi syarat, diterbitkan lembar pengesahan

SPJ.

C. Sistem Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Kota Batu Tahun Anggaran 2007,

dilakukan secara tersentralisasi di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, dan

diselenggarakan dengan menggunakan sistem pembukuan ganda dan dasar kas

modifikasian. Modifikasi atas basis kas pada pembukuan Kota Batu Tahun Anggaran


2007, adalah pada proses pembrutoan pendapatan yang secara kas diterima neto

dengan media Bukti Umum.

1. Sub Sistem Pembukuan Penerimaan Daerah

a. Kantor Kas Daerah mengirim STS, Nota Kredit, Bend-17 dan RC ke Bagian

Keuangan;

b. Bagian Keuangan melakukan pencatatan pada Jurnal Penerimaan setiap

hari;

c. Secara otomatis masuk ke Buku Besar Penerimaan melalui Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah yang tidak terkomputerisasi;

d. SKPD penghasil menyampaikan laporan realiasi pendapatan bulanan.

Dokumen tersebut digunakan untuk melakukan cross-check dengan

dokumen STS, Nota Kredit, Bend-17 dan RC yang diterima dari Kas Daerah;

e. Dinas Pendapatan setiap bulan menyampaikan laporan realisasi pendapatan;

f. Penyesuaian atau koreksi terhadap pencatatan pendapatan dilakukan melalui

Bukti Umum dan Jurnal Umum;

g. Pada akhir tahun dengan melalui sistem yang tidak terkomputerisasi

dilakukan pemrosesan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan.

2. Sub Sistem Pembukuan Pengeluaran Daerah

a. Sub Bagian Keuangan menerima RC dilampiri SP2D yang telah divalidasi

oleh Bank dari Kantor Kas Daerah, namun SP2D yang dilampirkan tidak

lengkap. Selain itu, Sub Bagian Keuangan menerima BKU B-IX yang dilampiri

SP2D yang telah bertanda tangan Kepala Kantor Kas Daerah dan

berstempel;

b. Bagian Keuangan menerima Laporan Pencairan Dana per SKPD;

c. Dokumen RC, SP2D dan Laporan Pencairan Dana per SKPD tersebut,

dijadikan dasar mencatat di Jurnal Pengeluaran dan secara otomatis

menghasilkan Buku Besar Pengeluaran;

d. Pencairan SP2D-UP dan SP2D-GU dicatat ke akun Kas di Bendahara

Pengeluaran, sedangkan pencairan SP2D-LS dicatat ke akun Belanja yang

bersangkutan. Belanja definitif dari pencairan SP2D-UP dan SP2D-GU,

dicatat ketika Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Fungsional dari masing-

masing SKPD disampaikan ke Bagian Keuangan setelah disahkan oleh PA

melalui PPK SKPD;

e. Pencatatan atas pengeluaran selama satu tahun anggaran, disesuaikan


dengan Jurnal Penerimaan (beban rekening belanja yang bersangkutan atau

Kas di Bendahara Pengeluaran) atas setoran kas sebagai akibat

pengembalian belanja dalam satu tahun anggaran, dan koreksi non kas;

f. Pada akhir tahun dengan melalui sistem yang tidak terkomputerisasi

dilakukan pemrosesan Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

3. Sub Sistem Penyusunan Neraca

Penyusunan Neraca dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Hasil

penelaahan data dan informasi yang diperoleh BPK RI, prosedur penyusunan

Neraca Kota Batu per 31 Desember 2007, adalah sebagai berikut.

a. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menginput saldo awal akun neraca

pada sistem informasi yang telah dibangun berdasarkan kelompok SKPD;

b. Pada akhir tahun anggaran, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah meminta

data SKPD untuk bukti perjanjian sewa atau kontrak gedung;

c. Berdasarkan data tersebut, dibuat Bukti Umum sebagai dasar untuk

melakukan penjurnalan ke dalam buku besar neraca.

4. Sub Sistem Penyusunan Laporan Aliran Kas

Data-data akun di LRA dihasilkan melalui proses yang tidak terkomputerisasi.

D. Sistem Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2007,

dilakukan dengan suatu tahapan yang dijadwalkan dengan DPRD Kota Batu.

Prosedur pertanggungjawaban yang telah dilalui hingga selesainya pekerjaan

lapangan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu

Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan yang telah disusun adalah Laporan Keuangan versi SAP

yang tidak terkomputerisasi, terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007;

b. Neraca per 31 Desember 2007;

c. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2007;

d. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007;

2. Penyampaian Laporan Keuangan dengan surat penyampaian yang

ditandatangani oleh Sekretariat Daerah Kota Batu dengan Nomor

900/258/422.023/2008 tanggal 31 Maret 2008 dan dituangkan dalam Berita

Acara Penyerahan Laporan Keuangan;

3. Pada tanggal 2 April 2008, BPK RI memulai pekerjaan lapangan pemeriksaan


atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2007 yang

berakhir pada tanggal 26 April 2008.


HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Buku Tabungan milik SKPD tidak dibawa oleh masing-masing SKPD tetapi

berada di Kas Daerah

Berdasarkan hasil penelaahan prosedur pencairan dana untuk SKPD,

diketahui bahwa dalam rangka pencairan dana untuk masing-masing SKPD, masing-

masing SKPD membuka dua rekening, masing-masing rekening giro dan rekening

tabungan. Rekening giro dipergunakan untuk menampung gaji, sedangkan rekening

tabungan untuk menampung dana operasional.

Proses pencairan dana dimulai dengan pengajuan SPP dan SPM dari SKPD

untuk diajukan ke Kantor Kas Daerah, kemudian diterbitkan SP2D oleh Kantor Kas

Daerah. Kemudian, pihak Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran mencairkan

dana dimaksud dari rekening Kas Daerah. Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran

menyetornya ke masing-masing SKPD dengan membuat slip setoran terlebih dahulu.

Rekening tujuan untuk masing-masing SKPD tersebut, adalah rekening tabungan

dan giro yang dimiliki masing-masing SKPD. Disamping itu, adakalanya pihak Kas

Daerah mendistribusi dana langsung ke pihak ketiga.

Berdasarkan hasil penelaahan lebih lanjut, diketahui bahwa sebagian besar

buku tabungan dari masing-masing SKPD berada di Kantor Kas Daerah. SKPD tidak

menyimpan sendiri buku tabungannya masing-masing. SKPD-SKPD yang

disampling, mengakui bahwa buku tabungannya berada di Kas Daerah, diantaranya

adalah:

a. Dinas Permukiman dan Bina Marga;

b. Dinas Pertanian;

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Dinas Pertanahan;

e. Dinas Kesehatan;

f. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Hal tersebut, menunjukkan adanya kelemahan pengendalian intern terutama

pada:

a. Kebijaksanaan, yang tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan

bertindak setelah melalui analisa yang mendalam terhadap resiko dan


kemungkinan manfaat yang diperoleh;

b. Personalia, yaitu tidak adanya tindakan manajemen yang memadai untuk

merespon penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada;

c. Pengawasan, yaitu tidak dilakukannya audit internal atas pengelolaan kas di BUD

oleh auditor internal entitas.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,

ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Permasalahan ini mengakibatkan buku-buku tabungan tersebut akan sangat

rentan disalahgunakan. Selain itu, SKPD akan kesulitan memantau setiap uang

masuk dan keluar dalam rekeningnya masing-masing.

Hal tersebut terjadi karena kesengajaan pihak Kas Daerah untuk menyimpan

buku tabungan tersebut di Kantor Kas Daerah.

Sehubungan dengan permasalahan ini, mantan Kuasa BUD periode

sebelum Oktober 2007 (Kas Daerah Lama) menjelaskan, bahwa tidak ada

pemaksaan penitipan buku tabungan di Kantor Kas Daerah. Tujuan penitipan

tersebut semula hanya untuk mempermudah pengecekan pencairan dana yang

diajukan oleh Bendahara SKPD. Selain itu, pemegang spesimen buku tabungan

SKPD adalah Bendahara SKPD, dan untuk melakukan proses pencairan, yang

dibutuhkan adalah slip penarikan yang ditandatangani Bendahara SKPD, sehingga

tidak memungkinkan Kantor Kas Daerah menyalahgunakan buku tabungan

tersebut.

Rekomendasi BPK RI

Walikota Batu menginstruksikan kepada Kepala Kantor Kas Daerah agar

dalam mengelola kas daerah berpegang pada aturan yang berlaku supaya

pelaksanaan pengelolaan kas daerah menjadi tertib dan dapat

dipertanggungjawabkan.


2. Badan Pengawas Daerah sebagai Satuan Pengawas Intern tidak berfungsi optimal

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kota Batu telah membentuk sebuah Badan

Pengawasan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun

2003. Badan ini mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang

pengawasan. Cakupan pelaksanaan tugas dalam badan pengawas ini terlihat dari

struktur organisasinya, antara lain terdapat pembagian unit organisasi menjadi

beberapa bidang, diantaranya bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Keuangan

dan Perusahaan Daerah, serta Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Berdasarkan data tentang pelaksanaan tugas pengawasan oleh Badan

Pengawas Daerah, diketahui bahwa selama Tahun Anggaran 2007 Kegiatan

Pengawasan Internal Secara Berkala (PKPT) tidak berjalan. Kegiatan yang telah

dilaksanakan adalah kegiatan penanganan kasus pengaduan, yang tidak berkaitan

secara langsung dengan pelaksanaan pengawasan di bidang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan pengendalian intern terutama

pada:

a. Struktur organisasi, dimana jajaran pimpinan entitas belum memahami

sepenuhnya tanggung jawab pengendalian;

b. Personalia, akibat tidak adanya tindakan manajemen yang memadai untuk

merespon penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada;

c. Pengawasan, dimana pimpinan entitas tertinggi tidak melakukan pengawasan

yang memadai terhadap pencapaian suatu entitas terhadap rencana yang telah

dibuat.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 22

Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Kota

Batu, pada pasal 3 yang menyatakan bahwa Badan Pengawasan mempunyai tugas

melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan

masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa

berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan


yang berlaku.

Tidak adanya pelaksanaan pengawasan yang utamanya berkaitan dengan

pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah

mengakibatkan tidak adanya deteksi dini terhadap penyimpangan pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya bahwa sebelum

tanggal 10 Oktober 2007, posisi Kepala Bawasda masih belum definitif atau masih

di-plt-kan kepada Kepala Bidang Keuangan dan Perusahaan Daerah (Eselon III). Hal

ini menyulitkan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap SKPD yang eselonnya

lebih tinggi. Kendala lain adalah seringnya terjadi mutasi di tingkat eselon III, yang

berakibat pejabat yang baru belum menguasai tupoksinya masing-masing. Selain itu,

pergantian kepala daerah sebanyak empat kali, serta adanya pelaksanaan pilkada

yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap program-program

pengawasan.

Sehubungan dengan permasalahan ini, Kepala Badan Pengawasan

menjelaskan, bahwa hal ini disebabkan seringnya terjadi mutasi pejabat dan

pergantian Kepala Daerah sebanyak empat kali dan anggaran pelaksanaan PKPT

Tahun 2007 tidak tersedia, dihapuskan dalam PAK Tahun 2007, serta pelaksanaan

APBD Tahun Anggaran 2007 sebagian besar dicairkan pada akhir tahun anggaran,

sehingga pemeriksaan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Badan Pengawasan untuk

meningkatkan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).


3. Penunjukan Bank tempat penyimpanan kas milik daerah tidak didukung dengan kesepakatan antara pihak Pemerintah Daerah dan Bank

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), Pemerintah Kota Batu telah membuka rekening Kas Daerah sebanyak 11

rekening, yang semuanya berada pada Bank Jatim. Berdasarkan hasil pemeriksaan,

diketahui bahwa kebijakan untuk menempatkan uang milik daerah di Bank Jatim

tersebut tidak melalui pertimbangan profesional. Pemilihan bank tidak dilengkapi

dengan suatu analisis keuangan yang memadai. Kepala Daerah belum menetapkan

kriteria dan persyaratan Bank Umum yang dapat dipilih sebagai alternatif

penempatan kas milik daerah.

Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa pembukaan

rekening kas daerah pada bank tersebut juga tidak didukung dengan kerjasama

tertulis antara pihak Pemerintah Kota Batu dengan pihak Bank Jatim.

Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan pengendalian intern,

terutama pada kebijakan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan hanya

akan bertindak setelah melalui analisa mendalam terhadap risiko dan kemungkinan

manfaat yang diperoleh.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah pasal

18 pada:

a. Ayat (1) menyebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota menunjuk Bank Umum

sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17

ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari

penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;

b. Ayat (3) menyebutkan bahwa penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan

Bank Umum yang bersangkutan.

Hal ini dapat berakibat Pemerintah Daerah kehilangan kesempatan untuk

mendapatkan penerimaan jasa giro yang lebih besar. Selain itu, pemilihan bank

tanpa analisis kelayakan akan sangat beresiko terhadap tingkat pengamanan aktiva.

Tanpa ikatan kerja sama yang jelas dengan pihak bank, Pemerintah Daerah akan


kesulitan mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan prima dalam

menunjang tugas-tugas BUD.

Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah tidak memiliki ketentuan yang jelas

tentang mekanisme penempatan kas milik daerah.

Sehubungan dengan permasalahan ini, Kepala Kantor Kas Daerah

menjelaskan bahwa penunjukan ini berdasarkan SK Walikota Nomor

180/10/KEP/422.013/2003 tentang Penunjukan Bank Jawa Timur Cabang

Pembantu Batu sebagai Pemegang Kas Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran

2003, dan Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Batu dan PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Batu Nomor 180/01/422.013/2003

under score 041/71.1/CBT/2003 tentang Pendirian Payment Point.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar membuat perjanjian tertulis dengan bank tempat

penyimpanan kas milik daerah, dengan mengacu pada PP Nomor 39 Tahun 2007

tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.


4. BUD belum membuat Anggaran Kas Pemerintah Daerah

Hasil penelaahan atas pengendalian intern, menunjukkan bahwa BUD pada

Tahun Anggaran 2007 tidak membuat anggaran kas. Anggaran kas berfungsi

sebagai kontrol uang kas masuk dan kas keluar. Anggaran kas memuat perkiraan

arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan, dan perkiraan arus kas keluar

yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Permasalahan tersebut menunjukkan kelemahan pengendalian intern

terutama pada:

a. Struktur organisasi, dimana jajaran pimpinan entitas belum memahami

sepenuhnya tanggung jawab pengendalian;

b. Perencanaan, yaitu tidak adanya dokumentasi untuk perencanaan kas.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006, pasal 126 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPKD selaku

BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana

yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana

penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

Tidak dibuatnya anggaran kas dapat berakibat pengeluaran kas menjadi tak

terkendali.

Kondisi tersebut disebabkan BUD kurang taat pada aturan pengelolaan

keuangan daerah.

Sehubungan dengan permasalahan ini, Kepala Bagian Keuangan

menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2007 penyusunan anggaran kas

Pemerintah Daerah merupakan tugas dari Kuasa BUD dhi adalah Kantor Kas

Daerah. Anggaran kas SKPD telah dibuat dan telah dihimpun di Kuasa BUD,

namun belum dibuatkan Anggaran Kas Pemerintah Kota Batu. Untuk itu, pada

APBD Tahun Anggaran 2008 akan dilakukan pembenahan, guna mengatur

ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai

dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah

disahkan.


Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar memerintahkan BUD untuk membuat Anggaran Kas

Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai

pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum

dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.


5. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya membuat pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan atas kebijakan-kebijakan yang

dibuat oleh Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah,

diketahui bahwa Pemerintah Kota Batu belum menyediakan secara penuh pedoman

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai petunjuk operasional

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa pedoman yang belum dibuat

tersebut, antara lain:

a. Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;

b. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah;

c. Peraturan Kepala Daerah tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas

Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut menunjukkan kelemahan pengendalian intern

terutama pada:

a. Struktur organisasi, yaitu pimpinan entitas belum memahami sepenuhnya

tanggung jawab pengendalian yang mereka miliki;

b. Perencanaan, terhadap tujuan operasional entitas yang signifikan belum

memperoleh perhatian yang khusus dari pimpinan entitas;

c. Prosedur, yaitu belum adanya prosedur yang baku yang dibuat oleh Pemerintah

Daerah berkaitan dengan sistem dan kebijakan akuntansi dan mekanisme

pengelolaan anggaran kas.

Permasalahan tersebut diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah pada:

a. Pasal 126 ayat (3) yang menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan anggaran

kas pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;

b. Pasal 232 ayat (2) menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala

daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan

keuangan daerah;


c. Pasal 239 :

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan peraturan

kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan

berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa kebijakan akuntansi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan

pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan

pembiayaan serta laporan keuangan.

Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menjadi

kurang tertib, dan pengendalian intern menjadi kurang dapat diandalkan sebagai alat

untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah. Selain itu, pelaksana

teknis di lapangan kesulitan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah.

Kondisi tersebut diatas disebabkan Kepala Daerah kurang memahami aturan

pengelolaan keuangan daerah.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Keuangan menjelaskan bahwa dalam

perkembangannya sebelum petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut

disusun, terjadi beberapa kebijakan Kepala Daerah yang berpengaruh terhadap

status kepegawaian, yaitu masalah kepangkatan dan mutasi jabatan sehingga

berpengaruh pula terhadap proses penyusunan petunjuk pelaksanaan Peraturan

daerah. Selanjutnya, untuk Tahun Anggaran 2008 Bagian Keuangan akan

menindaklanjuti ketentuan tersebut.


a. Menyusun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Keuangan

Daerah dan Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

b. Menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,

Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peraturan Walikota tentang

Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah.


6. Pengelolaan aset Pemerintah Kota Batu belum tertib

Aktiva tetap yang merupakan bagian dari aset yang ada di lingkungan

Pemerintah Kota Batu, dikelola oleh Bagian Perlengkapan. Dalam penyusunan

laporan aset per 31 Desember 2007, Bagian Perlengkapan menyebarkan formulir

untuk diisi oleh masing-masing Satuan Kerja tentang posisi aktiva tetap yang dimiliki,

yang diperoleh melalui realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2007. Laporan

tersebut kemudian dikompilasi oleh Bagian Perlengkapan. Laporan ini juga akan

digunakan untuk sensus yang dilaksanakan di Tahun 2008.

Dari pemeriksaan beberapa Satuan Kerja, diketahui bahwa tidak semua

Satuan Kerja membuat laporan semesteran untuk dikompilasi oleh Bagian

Perlengkapan. Satuan Kerja hanya membuat laporan jika Bagian Perlengkapan

mengirim formulir untuk diisi. Selain itu, Bendahara Barang pada beberapa Satuan

Kerja adalah pegawai baru, yang menduduki posisi sebagai Bendahara Barang pada

Tahun 2007. Bendahara Barang Dinas Kesehatan tidak memiliki data-data manual

aset pada pengelolaan sebelumnya. Dalam pencatatan aset pada barang bergerak

hanya berdasarkan pada barang yang ada, sehingga apabila ada barang yang hilang,

Bendahara Barang tidak akan mengetahui. Sedangkan pada pendistribusian aset,

ketika barang pengadaan datang, PPK tidak melaporkan pada Bendahara Barang,

namun langsung mendistribusikan aset tersebut ke puskesmas-puskesmas, sehingga

Bendahara hanya mengetahui barang dari data-data yang ada.

Permasalahan tersebut menunjukkan kelemahan pengendalian intern,

terutama pada:

a. Prosedur, pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan

kelengkapan informasi keuangan;

b. Pelaporan, dimana pihak lain tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan guna

melaksanakan tanggung jawabnya.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :

1) Pasal 253 ayat (1) yang menyatakan bahwa prosedur akuntansi aset pada

SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan,


pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap

aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD;

2) Pasal 256 ayat (1) yang menyatakan bahwa buku yang digunakan untuk

mencatat transaksi dan atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset

sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) mencakup:

a) Buku jurnal umum;

b) Buku besar dan;

c) Buku besar pembantu.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada :

1) Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa hasil pengadaan barang diterima oleh

penyimpan barang;

2) Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa penyaluran barang milik daerah oleh

penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran

Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita

Acara Serah Terima;

3) Pasal 27 ayat (6) menyebutkan bahwa Pembantu Pengelola menghimpun

hasil inventaris barang milik daerah.

Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan aset menjadi tidak tertib.

Kondisi tersebut disebabkan Satuan Kerja tidak mengelola aset secara

tertib sesuai dengan ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Perlengkapan menjelaskan

bahwa pengelolaan aset daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi

dalam pelaksanaannya tidak berjalan baik karena mekanisme pelaporan aset per

semester dari masing-masing SKPD belum sepenuhnya berjalan baik.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Dinas pada tiap-tiap Satuan

Kerja supaya mengelola aset dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku, dan

melakukan pelaporan aset secara periodik ke Bagian Perlengkapan karena aset

merupakan salah satu kekayaan daerah terbesar.


7. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan uang milik daerah di Kantor Kas Daerah tidak tertib Pengelolaan kas daerah dilaksanakan oleh Kantor Kas Daerah, yang

dipimpin oleh seorang kepala kantor (eselon III), yang sekaligus menjabat sebagai

Kuasa BUD. Sedangkan yang bertindak sebagai BUD sekaligus PPKD adalah

Kepala Bagian Keuangan. Selama Tahun 2007, Kantor Kas Daerah mengalami dua

masa kepemimpinan yang berbeda, yaitu Januari s.d Oktober 2007 dan Oktober s.d

Desember 2007.

Hasil pemeriksaan dan pengamatan yang dilakukan terhadap penatausahaan

pengelolaan kas daerah selama dua era yang berbeda tersebut, menunjukkan hal-

hal sebagai berikut.

a. Kantor Kas Daerah menggunakan 12 rekening yang berbeda untuk mengelola

kas daerah. Semua pendapatan yang masuk ke kas daerah akan ditampung

kedalam 12 rekening tersebut. Pembayaran terhadap pengeluaran daerah juga

bersumber dari kedua belas rekening tersebut. Kedua belas rekening tersebut

semuanya berada pada Bank Jatim. Namun, penetapan dari Walikota yang

menunjuk Bank Jatim sebagai tempat menampung kas daerah Tahun 2007 tidak

ada.

b. Pelaksanaan penatausahaan pengeluaran kas tidak mencerminkan pengendalian

kas yang handal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa sebagian

besar buku-buku dan register yang digunakan tidak up to date. Buku Kas Umum,

sebagai cerminan jumlah penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dibuat

dalam Tahun 2007. Buku Kas Umum Tahun 2007 baru dibuat ketika diminta.

Dengan demikian, Buku Kas Umum yang diserahkan adalah buku kas umum

yang baru saja dibuat. Selain itu, juga dijumpai jumlah saldo-saldo kumulatif BKU

yang salah karena adanya kesalahan input pada awal tahun sehingga terbawa

sampai akhir tahun.

c. Tanpa mengesampingkan perbaikan-perbaikan yang dicoba diusahakan pada

periode Oktober-Desember 2007, secara umum pengelolaan pengeluaran kas

dalam Tahun 2007 tidak handal. Sesuai penjelasan lisan dari Kuasa BUD periode

sebelum Oktober 2007, diketahui bahwa pembuatan SP2D terkadang dilakukan

setelah pencairan cek dilakukan, meskipun SPP dan SPMnya sudah ada pada

saat itu. Akibatnya, ada beberapa SPP dan SPM yang belum dibuatkan SP2D


meskipun sebenarnya pengeluaran kas sudah dilakukan, dan SPP dan SPM-nya

lengkap.

Selain itu, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kuasa BUD periode sebelum

Oktober 2007, diketahui bahwa tidak semua proses pencairan uang didahului dengan

dokumen SPP, SPM dan SP2D. Pencairan tersebut dilakukan karena adanya beban

kekurangan kas tahun 2004-2007 yang sebelumnya dipinjamkan dari rekanan harus

diselesaikan pada tahun 2007. Pada periode sebelum Oktober 2007, buku-buku

bantu atau alat kendali lain sebagai alat kontrol pengeluaran kas tidak diperoleh. Hal

ini, menyulitkan auditor untuk melakukan penelusuran distribusi penggunaan kas.

Disamping itu, juga dijumpai sebagian dari bendahara-bendahara pengeluaran

menerima SP2D terlambat, sehingga menyulitkan dalam pembuatan SPJ terhadap

dana yang telah cair.



Negara, pasal 3 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa keuangan negara

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;


Perbendaharaan Negara, pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka

penyelenggaraan rekening pemerintah daerah, Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh

gubernur/bupati/walikota;

c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :

1) Pasal 179:

a) Ayat (1) menyebutkan bahwa BUD bertanggung jawab terhadap

pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

b) Ayat (2) menyebutkan bahwa untuk mengelola kas daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) BUD membuka rekening kas umum daerah pada

bank yang sehat;

c) Ayat (3) menyebutkan bahwa penunjukan bank yang sehat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan

diberitahukan kepada DPRD;


2) Pasal 219 ayat (1) menyebutkan bahwa dokumen yang digunakan kuasa

BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup register SP2D, register surat

penolakan penerbitan SP2D, serta buku kas penerimaan dan pengeluaran.

Hal tersebut mengakibatkan :

a. Tidak adanya dokumentasi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang

tertib dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable);

b. Menjadikan pengelolaan kas menjadi tidak tertib dan berpotensi adanya SPP dan

SPM yang belum diterbitkan karena terlewatkan;

c. Mengacaukan sistem pengelolaan kas yang sudah dibangun, yang pada

gilirannya kas daerah akan menjadi sangat mudah disalahgunakan;

d. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi terhambat.

Kondisi di atas disebabkan oleh:

a. Ketidakpatuhan dan ketidaktaatan Kuasa Bendahara Umum Daerah beserta

Kepala Seksi Pengeluaran periode sebelum Oktober 2007 terhadap aturan yang

berlaku;

b. Memo-memo dari pimpinan tertinggi entitas (almarhum) yang menurut kuasa

BUD sulit untuk ditolak;

c. Ketidaktegasan Kuasa BUD untuk menolak pembayaran yang tidak sesuai

ketentuan.

Menanggapi temuan di atas, mantan Kuasa BUD periode sebelum Oktober

2007 beralasan bahwa ketidaktaatannya pada aturan keuangan pada saat itu karena

Pelaksanaan Permendagri No. 13 Tahun 2006 di Pemkot Batu tidak disertai dengan

penataan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai dan tidak ada

ketegasan dari Walikota almarhum (Sdr. IK) tentang pengimplementasiannya,

sehingga metode penerapannya mengambang. Bahkan, sampai triwulan I, metode

maupun sistem yang digunakan masih mengambang sehingga pembuatan BKU

terlambat.

Rekomendasi BPK RI Walikota agar memerintahkan Kuasa BUD agar mengacu pada

perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ... · PDF fileLAPORAN KEUANGAN...

Documents

Transcript of LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ... · PDF fileLAPORAN KEUANGAN...