LAPORAN FINALPENYUSUNAN DATA BASE TENAGA KERJA

JASA KONSTRUKSI.

1. Latar Belakang.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting

yang dialami dunia pada 100 (seratus) tahun terakhir ini, dalam

periode tersebut dunia telah mengalami perubahan yang sangat nyata

apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dimana waktu itu,

kegiatan mata pencarian masyarakat pada umumnya bergantung

pada sektor pertanian atau perikanan.

Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan ekonomi dunia yang

berlaku saat ini menimbulkan dua efek penting yaitu :

1. kemakmuran atau taraf hidup masyarakat makin meningkat,

2. menciptakan kesempatan kerja yang baru kepada penduduk yang

terus bertambah jumlahnya.

Kalau kita berbicara ekonomi global saat ini, maka kita akan

melihat 2 (dua) cerita berbeda, disatu sisi, ada kegelapan dan

pesimisme, di sisi lain, masih ada cahaya dan “asa” dimasa

mendatang.

Semua itu, kini memasuki era baru, baik dalam tatasurya kita

/adanya perubahan cuaca / iklim yang kita tidak tahu akibat dan asal

muasalnya dan masih menduga-duga, termasuk tata perekonomian

dunia yang masih ada harapan baru bagi kehidupan pada setiap

1

negara di dunia ini , dan oleh karenanya semua pihak/sektor mesti

menata dirinya sendiri guna kebaikan dimasa mendatang.

Akhir-akhir ini, banyak aturan-aturan ekonomi konvensional yang

sudah diakui secara Internasional, menjadi terdiskreditkan (menurun

wibawanya) melihat fenomena yang terjadi. Ahli-ahli yang dulunya

percaya diri berkata bahwa pertumbuhan ekonomi global tidak akan

berhenti – atau sering disebut “The Boomster” - sekarang terpaksa

tutup mulut melihat kondisi ekonomi yang tidak menentu, karena sulit

diduga dan tidak sesuai dengan asumsi awal.

Tapi lawan mereka pun “The Doomster” juga menunjukkan

sikap yang sama, mencoba untuk menolak kenyataan yang ada

karena takut kondisi ekonomi yang dianggap buruk ini akan makin

parah, seperti ekonomi di negara Eropa yang dimulai dari krisis Yunani

ternyata merembet ke beberapa negara Eropa tanpa pernah diprediksi

sebelumnya, namun di Jerman kondisinya berbeda.

Kondisi ini akhirnya membuat banyak orang menyimpulkan dan

menduga -duga bahwa kebangkitan ekonomi Asia yang sedang

tumbuh, akan mengalami penurunan dan kejatuhan lebih parah dan

lebih cepat dari pada negara-negara Barat , ternyata kenyataan itupun

juga tidak terjadi.

Mereka berasumsi bahwa kebangkitan ekonomi tersebut semata-

mata tergantung pada ekspor mereka ke Amerika Serikat dan Eropa,

bahwa sebenarnya mereka tidak mampu “berdikari” secara ekonomi

2

kecuali bergantung kepada Amerika Serikat dan Eropa. Inilah yang

disebut sebagai negara dunia ketiga.

Dalam “depresi” ekonomi global kali ini, terjadi kepanikan global

di bursa-bursa efek dunia, namun tetap saja ada sebuah kesembuhan

ekonomi yang cukup luar biasa dan tak pernah diduga sebelumnya

serta berbeda-beda terjadi di setiap negara di seluruh dunia, walaupun

begitu, ekonomi masih tetap berjalan, seakan-akan tidak terjadi

sesuatu, seperti Bursa efek China, ’Shanghai Index meningkat hingga

45 %, India’Sensex meningkat 44 %, dan Indonesia index meningkat

32%. Dan itulah dunia yang semakin rumit permasalahannya.

“Bursa Efek” memang tidak bisa menunjukkan apakah sebuah

negara meningkat ekonominya atau tidak, tapi secara ilmu ekonomi,

ke 3 negara (China, India, Indonesia ) mencatat pertumbuhan ekonomi

yang cukup “signifikan” tahun 2009 – 2011 ini dan banyak orang yang

keheranan dengan ekonomi tersebut.

Kekuatan ekonomi China sudah lama diketahui US$2 trilyun,

dan defisit Anggaran Belanja Negaranya kurang dari 3 % dari GDP,

sementara, di India, bank-banknya juga bangkit secara ekonomi,

secara umum sehat dan menghasilkan keuntungan (semua bank besar

India, swasta atau milik pemerintah, menghasilkan untung di kuartal

keempat tahun 2008). Pemerintah India berada dalam kondisi fiskal

yang baik.

Kondisi ekonomi di China, India, Indonesia memang naik-turun.

Mata uang mereka “terapresiasi” lebih meningkat dibanding dollar

karena pasar melihat, lebih menjanjikan secara fiskalnya dan prospek

3

pertumbuhan ekonomi mereka yang lebih baik dari Amerika Serikat.

Ikatan dan kerja sama ekonomi diantara mereka meningkat.

Kombinasi dari semua indikator menunjukan positif dan ini tidak bisa

kita prediksikan sebelumnya.

Peranan China, India, dan Indonesia dimana pertumbuhan

ekonomi negara-negara ini meningkat terus dan berlanjut,

pemerintahnya yang tidak dibebani oleh hutang-hutang yang

menguras devisa tapi juga warga negaranya optimis dan percaya diri

akan nasib bangsanya.

Ahli ekonomi dunia juga mengamati dan mencatat bahwa selain China

dan USA ada 8 Negara dengan “Pertumbuhan Ekonomi Tinggi”yang

diprediksi tumbuh terus sampai dengan tahun 2050.

Berikut peringkat negara dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi

tertinggi dalam 40 tahun ke depan (versi Citi yang dikutip dari

Business Insider ):

1. Nigeria.

Negara ini memiliki pertumbuhan ekonomi year on year (yoy)

sebesar 8,5 persen. Angka Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2050

diperkirakan mencapai US$ 9,5 triliun. Proyeksi PDB tersebut akan

menjadi yang terbesar ke-6 di dunia.Untuk mencapai pertumbuhan

tersebut, dalam empat dekade ke depan, penduduk usia kerja di

Nigeria harus ditingkatkan hingga 123 persen. Mereka juga harus

mulai mengeksploitasi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sektor swasta di negeri ini juga telah melahirkan sejumlah

perusahaan yang berkembang pesat hingga ke wilayah Afrika

4

lainnya. Meski demikian, negara ini masih memerlukan perbaikan di

bidang kesehatan untuk meningkatkan harapan hidup masyarakat

golongan rendah.

2. India.

Pertumbuhan ekonomi India tercatat 8 persen (yoy) dengan

proyeksi PDB sebesar US$ 86 triliun pada 2050. Prediksi PDB

tersebut akan menjadikan India memiliki Produk Domestik Bruto

terbesar di dunia.

Negeri ini diperkirakan mempunyai kekuatan ekonomi terbesar di

dunia pada 2050. Meski demikian, India masih harus

mengembangkan infrastruktur dan pendidikan yang berkelanjutan

untuk kelas bawah dan perempuan di perdesaan.

3. Irak.

Negara di kawasan Timur Tengah ini diproyeksikan memiliki PDB

sebesar US$ 2,2 triliun pada 2050. Pertumbuhan ekonomi negeri

yang sempat dilanda perang dengan Iran itu mencapai 7,7 persen

(yoy).

Proses rekonstruksi paska perang dan pemulihan di Irak

diperkirakan dapat mencapai pertumbuhan tahunan sebesar 11,7

persen selama lima tahun pertama. Namun, selama empat dekade

berikutnya, penduduk usia kerja harus ditingkatkan hingga 143,4

persen.

Irak akan tertolong oleh cadangan minyak yang berlimpah dan

sumber daya gas. Kondisi itu diharapkan dapat menarik investasi di

bidang infrastruktur.

5

4. Bangladesh.

Negeri ini memiliki pertumbuhan ekonomi 7,5 persen (yoy) dengan

PDB diperkirakan mencapai US$5 triliun pada 2050.

Bangladesh mulai keluar dari perolehan PDB per kapita yang

rendah, bahkan hanya empat persen dari PDB Amerika Serikat.

Namun, dengan kondisi stabilitas politik terakhir yang stabil dan

meningkatnya jumlah penduduk usia muda, tingkat pertumbuhan

negeri ini diperkirakan cukup mengesankan selama beberapa

dekade berikutnya.

5. Vietnam.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 7,5 persen (yoy) dengan

proyeksi PDB pada 2050 sebesar US$5 triliun.

Meski demikian, negeri ini masih akan menghadapi banyak

tantangan, termasuk terkait kemiskinan, nilai tukar, dan kebijakan

makroekonometrik.

6. Filipina.

Pertumbuhan ekonomi Filipina year on year (yoy) tercatat 7,3

persen, dengan proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2050

mencapai US$5,9 triliun.

Namun, investasi di Filipina yang terlalu kecil, yakni hanya 14,5

persen dari PDB masih perlu ditingkatkan. Meski demikian, negara

ini akan diuntungkan dengan pertumbuhan populasi penduduk dan

komunitas pekerja di luar negeri yang melakukan pengiriman uang.

Negeri ini juga diuntungkan dari pengalaman para pekerja di luar

negeri.

6

7. Mongolia.

Negeri ini memiliki pertumbuhan ekonomi 6,9 persen (yoy).

Sementara itu, proyeksi PDB pada 2050 diperkirakan mencapai

US$150 miliar.

Ekonomi Mongolia, sangat bergantung pada potensi sumber daya

negara itu untuk mencapai pertumbuhan PDB 14,2 persen dalam

lima tahun ke depan. Saat ini, tabungan dan tingkat investasi

mencapai level yang cukup tinggi, sehingga menempatkan Mongolia

pada ‘jalan yang benar’ untuk meraih potensi pertumbuhan

berkelanjutan.

8. Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 6,5 persen (yoy). PDB

diperkirakan mencapai US$14 triliun pada 2050, atau merupakan

yang terbesar ke-4 di dunia. Peningkatan sekitar 17,9 persen pada

2050 untuk penduduk usia kerja diharapkan dapat mendorong

Indonesia mencapai pertumbuhan tinggi layaknya di China. Meski

demikian, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dalam

pembentukan modal dan infrastruktur. Potensi sumber daya alam

yang melimpah, sejauh ini masih menjadi sumber utama

pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, kebutuhan investasi perlu

ditingkatkan.

Indonesia akan menjadi kekuatan 10 besar ekonomi dunia pada

2025 dan selanjutnya enam besar dunia pada 2050.

Bappenas sudah memproyeksikan bahwa itu menunjuk pada asumsi

pertumbuhan ekonomi tinggi di Tanah Air, sementara itu,

7

pertumbuhan ekonomi “riil” dipatok sebesar 7-8 persen per tahun

secara berkelanjutan.

Indonesia juga sudah mengurangi rasio hutangnya dari 100% GDP 9

tahun lalu menjadi 30% tahun 2009 yang lalu. Tidak seperti negara-

negara Barat yang mengeluarkan amunisi ekonomi dan berharap

agar usaha mereka berhasil,namun demikian negara-negara

berkembang ini mempunyai banyak pilihan.

9. Sri Lanka

Sri Lanka mencatat pertumbuhan ekonomi 6,6 persen (yoy) dengan

PDB diproyeksikan mencapai US$1,3 triliun pada 2050. Pada dekade

berikutnya, pemerintah negeri ini harus dapat meningkatkan tata

kelola dan pertumbuhan paska konflik, khususnya setelah

berakhirnya perang saudara dengan Macan Tamil. Tingkat investasi

harus dibangkitkan untuk menebus perlambatan pertumbuhan

populasi penduduk.

10. Mesir

Pertumbuhan ekonomi di Mesir tercatat mencapai 6,4 persen.

Sementara itu, PDB pada 2050 diperkirakan menjadi US$6 triliun

atau masuk 10 besar dunia.Potensi kenaikan penduduk usia kerja

sebesar 60,8 persen di Mesir pada 2050 akan menjadi peluang

cukup besar bagi terciptanya kesempatan kerja. Apalagi setelah

reformasi ekonomi mereka yang memaksa pemimpin negara itu,

Hosni Mubarak, mundur dari jabatannya.

Bila kita cermati data negara Indonesia tentang Laju

pertumbuhan PDB menurut Lapangan usaha pada triwulan terakhir di

8

tahun 2011 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang

mencapai 6,5 % (Lihat Lampiran 1) sedangkan pertumbuhan jasa

konstruksi sendiri dapat dicermati sebesar 6,4%, ini artinya

pertumbuhan jasa konstruksi mendekati pertumbuhan ekonomi

negara.

Jika dihitung menurut nilai rupiahnya maka konstruksi

menyumbang kurang lebih 140.000 milyar sebagaimana pada (Lihat

Lampiran 2) dengan perbandingan sektor2 lainnya.

Dari data diatas maka pertumbuhan ekonomi yang meningkat

akan berdampak pada suatu kegiatan yang luar biasa disegala sektor,

oleh sebab itu sektor konstruksi yang dianggap sebagai “penghela

sektor lainnya” atau sebagai “economic leading sector”. Hal tersebut

tidak dapat dilepaskan dari fungsi alamiah jasa konstruksi sebagai

“pembentukan modal” bagi sektor lain. Ketika orang berbicara

peluang usaha, maka akan berbicara mengenai fasilitas yang tersedia:

aksesabilitas jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara dan lain

sebagainya. Aksesabilitas tersebut tidak akan tersedia tanpa

kehadiran sektor jasa konstruksi.

Disisi lain pendapatan masyarakat Indonesia pada tahun 2010,

mempunyai Pendapatan Domestik Bruto atas dasar harga harga

berlaku sebesar Rp 6.422.918 milyar (Lihat Lampiran 3) atau Rp

2.310.689 milyar apabila menggunakan angka harga konstan (tahun

dasar 2000=100). Dengan kata lain, pendapatan nasional per kapita

per tahun orang Indonesia adalah sebesar Rp 6,29 juta. Dengan

pendapatan nasional per kapita sebesar itu, Indonesia termasuk ke

9

dalam negara-negara dengan pendapatan nasional per kapita

menengah-bawah. Prestasi tersebut memang belum dapat

dibanggakan.

Mempelajari data ekonomi Indonesia serta merasakan sendiri

banyaknya orang bekerja di sektor konstruksi maka Kementrian

Pekerjaan Umum sebagai Kementrian yang bertanggung jawab akan

pembinaan jasa konstruksi sudah semestinya mulai melakukan

“action” langsung /berbenah diri seperti mempersiapkan diri terhadap

segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan untuk mendukung apa

yang akan terjadi tersebut.

Informasi lain mengatakan bahwa Cadangan devisa Indonesia

saat ini sudah diatas 110 juta US $ dan akan terus bertambah,

informasi ini juga dibuktikan dengan banyak masyarakat yang ingin

beli mobil atau sepeda motor namun harus melakukan “indent” /

pemesanan terlebih dahulu, ini menandakan masyarakat mempunyai

modal/ kapital untuk membelanjakan uangnya, sementara barang

produksi telah habis terlebih dahulu dari kapasitasnya, atau produksi

tidak bisa memenuhi permintaan pasar.Posisi seperti diuraikan diatas

dalam ilmu ekonomi

Memang perlu disadari bahwa cakupan Indonesia ini sangatlah

luas, dengan penduduk kurang lebih 240 juta yang akan menjadikan

sebagai pasar semua kebutuhan kehidupan, artinya jika

masyarakatnya melakukan konsumsi maka akan sangat bermanfaat

bila tidak mendatangkan barang dari luar negeri tapi di produksi di

dalam negeri.

10

Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produksi dalam

negeri mesti ditumbuhkan terus menerus,dan yang lebih lagi bahwa

tanah dan tumpah darah Indonesia disetiap jengkal adalah subur

sehingga jika dikelola dengan baik akan memberikan manfaat bagi

rakyatnya mencapai kesejahteraan.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memang masih banyak

memerlukan berbagai regulasi, untuk mengaturnya, regulasi

peninggalan zaman Belanda harus sudah diganti dengan regulasi yang

baru.

Tetapi dari sisi lain, secara potensial ekonomi Indonesia

termasuk negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang

tertinggi di dunia, bersama dengan China dan India. Kenapa hal ini

bisa terjadi, jawabannya antara lain adalah karena kita negara yang

dikategorikan sebagai “country with economic resource based”

(Negara yang kaya dengan sumberdaya alam baik terbarukan

“renewable” seperti perkebunan, maupun yang tidak terbarukan

“unrenewable” seperti sumber mineral /tambang /bahan baku). Jika

semua itu dikelola dengan baik dan “prudent” maka pasti dapat

meningkatkan pendapatan rakyatnya atau mensejahterakan

rakyatnya.

Dari data BPS juga tercamtum bahwa tenaga kerja konstruksi

di Indonesia tumbuh dan berkembang , dimana pada tahun 2003

jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi sesuai catatan BPS adalah

4.106.597 orang, atau dapat dikatakan sektor konstruksi Indonesia

11

mampu menyerap lebih kurang 4% hingga 5 % dari total angkatan

kerja dan saat ini telah mencapai jumlahnya ada 6,34 juta orang (Lihat

Lampiran 4), sehingga cukup banyak yang bekerja di berbagai

lapangan pekerjaan konstruksi, namun untuk mengetahui klasifikasi

dan kualifikasi apa saja pekerjaan mereka tersebut sampai hari ini

tidaklah mudah karena sistemnya belum ada sehingga seharusnya

Kementrian Pekerjaan Umum yang ditugasi oleh negara sebagai

penanggung jawab bidang jasa konstruksi harus bisa membuktikan

dan bisa mendapatkan data sebagaimana disebut oleh BPS.

Sektor konstruksi juga mempunyai karakteristik spesifik

tentang upah pekerja karena umumnya upah pekerja konstruksi diatas

dari upah industri, dan disejajarkan dengan sektor pertambangan,

sektor pariwisata sebagaimana (Lihat Lampiran 5).

Itulah sebabnya sudah saatnya diperlukan kegiatan penyusunan

database di bidang jasa konstruksi untuk bisa menemukan hal

tersebut karena dengan diketahuinya komposisi pekerja di jasa

konstruksi dapat dilakukan langkah-langkah dan antisipasi kedepan

dalam menyongsong “masa emas” ekonomi Indonesia baik pada

tahap pertama yang diperkirakan Indonesia masuk di kelompok 6

besar dunia pada tahun 2020-2025 ataupun pada tahap kedua di

tahun 2040 - 2050 yang diprediksikan mencapai kelompok 4 besar

dunia, yang tidak terlalu lama lagi.

2. Maksud dan Tujuan.

Maksud kegiatan ini, adalah melakukan survey terhadap data

tenaga kerja yang bekerja pada bidang jasa konstruksi yang ada di

12

Indonesia selanjutnya mengkajinya apakah datanya valid dan

selanjutnya diolah. Data tersebut bisa dikumpulkan dan dikelola pada

satu tempat yakni melalui Pusbin KPK Badan Pembinaan Konstruksi,

sebagai himpunan database tenaga kerja konstruksi dan menjadi

rujukan di seluruh Indonesia dan menjadi pangkalan data semua

orang.

Tujuan dari kegiatan Penyusunan database tenaga kerja di bidang

jasa konstruksi adalah, bila telah dapat dihimpun berbagai data

klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja di bidang jasa konstruksi maka

dapat diketahui dan diambil kebijakan apa yang dibutuhkan dan apa

yang harus dipersiapkan. Sehingga apabila dikaitkan dengan kebijakan

Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi ketersediaan data menjadi

sinkron dengan kebutuhan akan pelatihan. Pada gilirannya, juga

tenaga kerja jasa konstruksi dapat beramai-ramai untuk melatih

dirinya sendiri dengan peran serta institusi yang terkait ikut

membantu melakukan pelatihan mandiri.

Salah satu gagasan yang terkait dengan kegiatan ini adalah

menstandarkan Curiculum vitae bagi tenaga kerja yang bekerja di jasa

konstruksi, terutama usaha untuk kualifikasi Ahli, sehingga kepastian

hukum dan perlindungan kepada tenaga kerja dapat dilakukan. Selain

itu keberadaan tenaga kerja bersertifikat harus diketahui

kebenarannya dengan melihat pada website dan keberadaan selama

proyek. Hal tersebut menjamin profesionalisme menuju pekerjaan

konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi bahan, mutu yang

berkualitas, dan waktu pelaksanaan.

13

Disisi lain Tujuan pelaksanaaan Gerakan Nasional Pelatihan

Konstruksi ini adalah untuk memacu (mentriger) upaya percepatan

peningkatan kualitas SDM Konstruksi Indonesia dalam rangka

memenuhi kebutuhan nasional tenaga kerja sektor konstruksi serta

untuk mengejar ketertinggalan kualitas tenaga konstruksi dengan

negara-negara lain. Percepatan pelatihan konstruksi ini merupakan

upaya strategis untuk mendorong pelaksanaan transformasi

konstruksi Indonesia menuju konstruksi yang berkualitas, efisien,

efektif, aman, dalam kenyamanan lingkungan terbangun (The Finest

Built Envirovment).

3. Jasa Konstruksi dan aspeknya.

Uraian di latar belakang tersebut diatas memberikan gambaran

bahwa petumbuhan ekonomi terkait dengan infrastruktur artinya akan

banyak pekerjaan infrastruktur yang akan dibangun di Indonesia, hal

ini tentunya tidak boleh dibiarkan begitu saja berlalu, oleh karenanya

diperlukan langkah2 untuk mengantipasinya, apalagi kita berhadapan

dengan globalisasi

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi,

sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam

pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya

pembangunan nasional.

Ruang lingkup jasa konstruksi bersifat lintas sektoral, artinya

terdapat dimana-mana, dan disegala bidang. Sementara itu sesuai

dengan Peraturan Pemerintah no 38 tahun 2007 tentang Pembagian

urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah propinsi dan

14

pemerintah kabupaten/kota secara jelas telah ditetapkan jasa

konstruksi adalah tanggung jawab Kementrian Pekerjaan Umum.

( Lihat Lampiran 6 )

Oleh sebab itu sebagai tindak lanjut amanat Peraturan

Pemerintah tersebut “seharusnya” di setiap Dinas Pekerjaan Umum

Propinsi maupun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota secara nyata

dan tertulis – fakta juridis - harus menetapkan “unit kerja” yang

mengurusi tentang jasa konstruksi ini.

Kenyataan yang terjadi, unit kerja ini sangat jarang sekali atau

dapat dikatakan “dilupakan”, dari 33 Propinsi Dinas PU diseluruh

Indonesia ditemukan 11 propinsi -status 2010- yang mengaturnya baik

berdiri sendiri seperti Bidang/seksi Bina Jasa Konstruksi atau melalui

Balai Pembinaan Jasa Konstruksi. Selebihnya tidak “mau tau”, dan bila

kita mau menerapkan pembinaan maka sesungguhnya itu hanya

“omong-kosong” saja, sulit dianggap suatu perintah atau norma,

karena tidak tertulis, kesalahan ini sampai saat ini masih dibiarkan

saja oleh Badan Pembinaan Konstruksi, Kementrian Pekerjaan Umum.

Selain menangani jasa konstruksi, Kementrian Pekerjaan Umum

juga menangani /mengelola pekerjaan yang bersifat “kepentingan

umum” yakni sumber daya air, jalan, perkotaan,pedesaan, air minum,

air limbah, persampahan, drainase, permukiman dan bangunan

gedung dan lingkungan serta ditambah dengan tataruang dimana

dalam istilah yang lebih pantas disebut sebagai “main line” kegiatan

Kementrian Pekerjaan Umum .

15

Itu sebabnya jasa konstruksi tidak dalam “main line bisnis“

Kementrian Pekerjaan Umum, namun suka tidak suka, mau tidak mau

harus ditangani oleh para pemimpin Kementrian Pekerjaan Umum.

Sebagai contoh dan bisa dipahami bahwa jasa konstruksi juga ada

di Kementrian Perhubungan yang saat ini sedang melaksanakan

program rel ganda Jakarta – Surabaya, dan tentu membutuhkan jasa

konstruksi. Namun demikian perusahaan jasa konstruksi yang ditunjuk

sebagai pemenang harus mempunyai IUJK yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah yang mengacu pada Undang-undang Jasa

Konstruksi yang penerbitannya diberi petunjuk oleh Menteri PU melalui

Peraturan Menteri no 04/PRT/M/2011 tentang Petunjuk pemberian IUJK.

Kenyataannya, dalam prakteknya, tidak terkait dengan

Kementrian Pekerjaan Umum, sehingga untuk mengetahui tenaga

kerjanyapun Kementrian Pekerjaan Umum pasti menemui kesulitan,

dan juga sulit terlaksana misalnya Kementrian Pekerjaan Umum harus

meminta data ke Kementrian Perhubungan. Oleh sebab itu dalam

rangka koordinasi implementasinya di daerah, Menteri Dalam Negeri

telah menerbitkan Surat Edaran no 601/476-SJ tanggal 13 Maret 2006

tentang pembinaan jasa konstruksi di daerah (Lihat Lampiran 7).

Melalui surat Edaran tersebut diharapkan di setiap propinsi maupun

kabupaten/kota dibentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi yang sifatnya

ad hoc dan fungsinya mengkoordinasikan kegiatan konstruksi yang

diluar pekerjaan umum. Hal ini dilakukan karena di Indonesia hanya

kegiatan jasa konstruksi yang dicatat adalah yang ditangani oleh

16

Kementrian Pekerjaan Umum, dan tidak bisa menjangkau kegiatan

konstruksi diluar pekerjaan umum. Untuk kepentingan perencanaa di

masa yang akan datang, aktivitas jasa konstruksi yang melibatkan

begitu banyak perusahaan dan tenaga kerja tersebut harus diketahui

secara spesifik karakteristik jasa konstruksinya.

a. Pasar Konstruksi

Potensi ekonomi sektor konstruksi yang diperkirakan akan

membutuh kan pendanaan pada RPJMN 2010 sampai dengan tahun

2014 sebesar Rp. 1924 trilyun, dengan rincian Rp. 560 trilyun

merupakan kontribusi APBN, Rp. 355 trilyun APBD dan Rp. 685

trilyun dari sector swasta, sementara sisanya untuk mengisi “gap”

antara kebutuhan dan ketersediaan dana adalah dana investasi

Asing.

Maju dan tidaknya industri jasa konstruksi nasional mutlak

ditentukan oleh permintaan pasar dari pekerjaan konstruksi

tersebut. Permintaan pasar industri jasa konstruksi berasal dari

dua sumber yaitu:

Pasar pemerintah.

Pasar swasta.

Pasar pemerintah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan

pasar swasta, pasar pemerintah mempunyai daya tawar atau

“bargaining power” yang tinggi dan tendensi tidak mengikuti

mekanisme pasar.

Dari data pesebaran Pasar Konstruksi di berbagai propinsi di

Indonesia (Lihat Lampiran 8) terlihat bahwa pekerjaan konstruksi

17

telah menyebar ke segala penjuru negara kita, sehingga sejak

tahun 1984 berkembangkan Penyedia jasa yang disebut Konsultan

atau Kontraktor Konstruksi. Dilihat dari jenis pekerjaannya (Lihat

Lampiran 9) maka pekerjaan tersebut dibagi dalam bangunan

gedung , bangunan Sipil dan Instalasi ME melalui Peraturan

Pemerintah no 4 tahun 2010.

Penyedia jasa yang mengerjakan proyek pemerintah/

mengikuti pelelangan pekerjaan pemerintah akan mengikuti aturan

main pemilik proyek dimana pihak kontraktor mempunyai daya

tawar yang lebih rendah.Dari catatan statistik pertumbuhan

perusahaan jasa konstruksi selama 5 tahun dapat dirangkum

adalah sebagaimana (Lihat Lampiran 10).

Di negara – negara yang sedang berkembang, proyek

konstruksi lebih didominasi oleh pemerintah, begitu juga di

Indonesia proyek pemerintah mempunyai peranan yang penting.

Walaupun begitu dalam rangka mendorong pengembangan

struktur industri jasa konstruksi nasional, proyek pemerintah dapat

digunakan sebagai alat atau model untuk mendorong kemitraan

antar perusahaan jasa konstruksi dengan cara mensyaratkan

kontraktor besar yang memenangkan pelelangan proyek besar

milik pemerintah harus sudah mencantumkan daftar kontraktor

kecil sebagai mitranya/ partnernya (nominated sub contractor).

Dalam aturan yang berlaku sekarang ketentuan diatas sudah

sering tercantum dalam dokumen lelang namun dalam

18

pelaksanaannya sama sekali tidak ada yang memantau,

mengawasi dan menerbitkan sanksi, dan lain sebagaimana.

Aibatnya, kebanyakan perusahaan kecil di Indonesia hanya sebagai

pelengkap saja dan tidak diberdayakan malalui suatu sistem.

Apalagi jika dikaitkan dengan usaha kecil sebagaimana uraian

sebelumnya, maka akan terjadi interaksi yang terarah dan tinggal

dilakukan pengawasan melalui monitoring. Namun kembali, dapat

diutarakan disini bahwa hal ini tidak terlaksana karena kurangnya

pemahaman akan apa yang dimaksud dengan “pembinaan jasa

konstruksi”.

Pasar swasta di negara berkembang masih relatif kecil,

tetapi di negara maju permintaan jasa konstruksi didominasi oleh

sektor swasta.

Di Indonesia pada saat sekarang terjadi peralihan, yang dahulu

permintaan jasa konstruksi didominasi oleh sektor pemerintah

sekarang sudah mulai beralih ke sektor swasta, apalagi di Jakarta.

Permintaan jasa konstruksi sektor swasta akan lebih efisien karena

mengikuti mekanisme pasar.

Barang substitusi merupakan barang pengganti yang sifatnya

emergency. Barang substitusi baru akan dipilih oleh konsumen jika

barang utamanya, adalah :

harganya naik diluar kemampuan konsumen

kualitasnya turun diluar batas toleransi konsumen

barangnya langka sehingga tidak memungkinkan diperoleh

konsumen.

19

Sebagai contoh di lapangan untuk barang substitusi dalam

industri jasa konstruksi nasional adalah apabila kontraktor formal

(berbadan hukum) untuk mengerjakan proyek konstruksi harganya

relatif mahal diluar daya beli konsumennya, maka konsumen

(konsumen kelas bawah) akan mencari alternatif substitusinya

dengan memilih kontraktor informal (kelompok tukang

informal/mandor ) yang mampu mengerjakan proyek tersebut.

Contoh lain misalnya apabila kayu untuk membangun rumah

yang berasal dari industri kayu harganya semakin mahal maka

konsumen yang berpenghasilan rendah akan beralih menggunakan

bambu dan kayu kampung.

Begitu juga apabila pemilik proyek besar untuk pekerjaan jasa

konstruksi merasa kontraktor nasional tidak mempunyai teknologi

canggih, tidak mempunyai tenaga pelaksana yang profesional,

tidak mempunyai modal usaha maka pemilik proyek besar akan

memilih kontraktor substitusinya yaitu kontraktor asing.

Untuk menghadapi produk/ kontraktor substitusi tersebut maka

kontraktor harus fokus pada pekerjaan tertentu dan bermitra

dengan kontraktor lain sehingga kontraktor tersebut mempunyai

keunggulan kompetitif.

Sebenarnya optimalisasi peluang di jasa konstruksi sehingga

timbul interaksi secara besar-besaran dapat dilakukan oleh

pemerintah dan pemerintah daerah melalui perpanjangan tangan

dan pembinaan jasa konstruksi. Dikhawatirkan tanpa optimalisasi

peran pembinaan jasa konstruksi, kalau kondisinya dibiarkan

20

seperti sekarang maka yang akan terjadi adalah kemunduran dan

membuang kesempatan usaha kepada profesi masyarakat untuk

menghasilkan kegiatan yang profesional.

Permasalahan di pasar swasta adalah jaminan pembayaran

oleh pemilik pekerjaan sering kali tidak tepat waktu bahkan

cenderung seenaknya. Selanjutnya, perusahaan yang terkena

permasalahan pembayaran seperti uraian diatas tersebut juga

tidak tahu harus kemana mereka mengadu. Bahkan, apabila

mereka mengadu ke kepolisian hal tersebut juga tidak akan

menyelesaikan masalah karena pada akhirnya masalah tersebut

dari aspek hokum merupakan delik urusan perdata. Kasus tersebut

juga terjadi pada BUMN Konstruksi yang mengerjakan proyek

bangunan apartemen atau mall di Jakarta. Banyak pekerjaan

konstruksi yang dikeluhkan karena pembayarannya lambat,

bahkan sampai sekarang banyak yang belum dibayar yang

akhirnya merugikan perusahaan BUMN.

Dengan kata lain, dalam banyak hal tidak tercapai suatu

solusi optimal, bagaimana menyelesaikan masalah dan bagaimana

perlindungan hukum yang seharusnya di bidang jasa konstruksi.

Disini masih terlihat secara kasat mata, keleluasaan bagi mereka

yang memiliki modal besar dan mengerjakan pekerjaan konstruksi

di pasar swasta ini untuk bertindak seenaknya, seakan akan

mereka menyadari adanya aspek kelemahan dalam hukum.

Sebenarnya ini kasus-kasus seperti ini harus segera

dituntaskan di negeri ini, dan dicari solusinya. Kita menyadari

21

bahwa sebagai perusahaan konstruksi yang bersifat BUMN,

Komisarisnya banyak melibatkan Pejabat di Kementrian Pekerjaan

Umum, harapannya adalah dapat digunakan sebagai model dalam

mencari penyelesaian, dan jalan keluar dari penundaan

pembayaran tersebut. Terlepas dari bahwa pemilik bangunan

tersebut, juga melibatkan para advokat yang ternama di negeri ini

untuk membela bisnis mereka.

b. Struktur Industri Jasa Konstruksi nasional.

Efisien tidaknya perusahaan konstruksi nasional sangat ditentukan

oleh struktur industrinya. Struktur industri yang efisien akan

menurunkan biaya, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

dan perusahaan –dalam industri tersebut - dapat cepat merespon

perubahan permintaan pasar.

Dengan kata lain struktur industri yang efisien akan meningkatkan

kinerja dan keunggulan kompetitif perusahaan yang ada di dalam

industri tersebut.

Saat ini sedang diupayakan usaha yang berbasis umum –

spesialis dan keterampilan, besar – menengah – kecil dan ini

sudah diamanatkan dalam Undang Undang Jasa Konstruksi Pasal

12 untuk selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum.

Masalah klasifikasi dan kualifikasi ini sangat rumit, sehingga

bagi seseorang yang tidak memahami dan tidak memiliki

pengalaman kemudian membuat regulasi maka pasti akan

menyebabkan permasalahan bahkan kematian pada dunia usaha.

22

Pendatang Baru yang Potensial

Supplier, konsultan, kontraktor

umum, kontraktor

spesilais

Pembeli pemerintah &

Swasta

Persaingan Perusahaan dalam

IndustriHarga

KualitasKeunikan produkInovasi Produk

Barang substitusi

Pembeli intern

Supplierintern

Para regulator ini harus belajar terlebih dahulu bertahun-

tahun untuk mengobservasi, memahami akar permasalahan/

filosofinya dan kemudian baru membuat regulasinya. Struktur

industri jasa konstruksi nasional dapat digambarkan seperti

dibahwah ini

Gambar Struktur industri jasa konstruksi :

Gambar : Struktur Industri Jasa Konstruksi

c. Persaingan Perusahaan dalam industri jasa konstruksi.

Perusahaan jasa konstruksi nasional untuk tetap mampu bertahan

hidup dan berkembang maka perusahaan tersebut harus mampu

bersaing dengan perusahaan lain dalam rangka memperebutkan

proyek konstruksi nasional yang ada diseluruh Indonesia .

23

Perusahaan konstruksi yang tidak mempunyai keunggulan dalam

aspek – aspek tertentu, akan kalah bersaing dan akhirnya harus

mundur dari pasar. Idealnya perusahaan konstruksi nasional harus

mempunyai keunggulan di suatu aspek tertentu, tetapi

masalahnya untuk mencapai keunggulan total tersebut

membutuhkan biaya yang besar, teknologi yang tinggi dan

sumberdaya manusia yang sangat berkualitas.

Oleh sebab itu pada umumnya, Perusahaan konstruksi untuk

mampu bertahan hidup “tidak harus” mempunyai keunggulan total

dibandingkan perusahaan konstruksi yang lain, tetapi cukup

mempunyai keunggulan – keunggulan dalam bidang/aspek

tertentu.

Setelah perusahaan jasa konstruksi mempunyai keunggulan

dalam aspek – aspek tertentu maka perusahaan jasa konstruksi

tersebut harus mempunyai strategi yang tepat dalam memasuki

pasar, strategi tersebut antara lain meliputi:

Memilih segmen pasar yang tidak dimasuki kontraktor besar

dan menengah .

Tidak berkonfrontasi langsung dengan perusahaan jasa

konstruksi besar dan menengah.

Memiliki pasar yang spesialis.

Melakukan penetrasi pasar secara gerilya.

Melakukan kemitraan sesama kontraktor kecil/specialis agar

mempunyai kekuatan besar dalam rangka meningkatkan

keunggulan kompetitif.

24

Melakukan kemitraan dengan kontraktor besar dalam

bentuk sub kontrak, sebagai anak angkat atau bentuk

kemitraan yang lain.

Mempunyai tenaga kerja di bidang teknis keunggulan

perusahaan

Dari gambaran di atas, perusahaan jasa konstruksi nasional

terutama yang kecil dan spesialis dalam rangka bertahan hidup

dan berkembang harus fokus pada produk/ pekerjaan tertentu dan

melakukan kemitraan yang bersinergi.

Pemahaman ini harus diketahui oleh Kontraktor yang ada

sekarang karena didalam pemikirannya masih berpola seperti yang

lalu dengan sebanyak mungkin mempunyai sub-sub bidang maka

kalau dapat proyek pasti menguntungkan, walaupun Kontraktor

tidak mempunyai tenaga ahli /terampil yang sesuai sub bidang,

misalnya mempunyai sub bidang jalan, sub bidang pengairan, sub

bidang gedung padahal di sub bidang tersebut diperlukan keahlian

dan spesifikasi khusus, akibatnya perusahaan tidak mendapatkan

proyek, kalaupun mendapatkan proyek pekerjaannya tidak

memenuhi mutu kualitas yang disyaratkan.

Perusahaan jasa konstruksi nasional agar mampu bersaing

harus mempunyai keunggulan kompetitif yang komponennya

terdiri dari:

Harga yang murah pada kelasnya.

Kualitas produk/jasa yang baik pada kelasnya.

Produknya unik pada kelasnya.

25

Produk/jasa yang dihasilkan harus inovatif.

Cepat merespon perubahan kebutuhan dan keinginan

pasar.

Disamping Kontraktor serta Konsultan juga aparatur negara di

pembinaan harus pula memahaminya, tanpa ada pemahaman

diatas maka kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dapat

dikatakan tidak dilakukan pembinaan.

d. Supplier.

Semakin besar organisasi perusahaan dan semakin komplek

produk yang dihasilkan maka menjadi tidak efisien kalau semua

komponen produknya diproduksi sendiri. Komponen produk yang

banyak dan berteknologi tinggi jika diproduksi sendiri oleh sebuah

perusahaan akan membutuhkan waktu penelitian yang lama, biaya

penelitian yang besar, investasi aset produksi yang besar, unit

kerja produksi yang banyak dan investasi tenaga ahli yang besar,

oleh sebab itu pada era globalisasi model pengembangan

perusahaan seperti diatas sudah ditinggalkan.

Model pengembangan perusahaan modern di era globalisasi, yakni

perusahaan harus fokus pada komponen / produk tertentu yang

mampu menghasilkan komponen / produk yang betul – betul

unggul sedangkan komponen – komponen lainnya yang dibutuhkan

untuk menghasilkan produk yang utuh mengandalkan pada

supplairnya.

Secara teoritis maupun empiris industri modern di era

globalisasi dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif

26

membutuhkan kemitraan yang bersinergi baik pada aspek produksi

dan logistik (supply chain management), pasar maupun keuangan.

Suplair bahan bangunan di Indonesia berkembang pesat

sekali, berbagai produk utilitas konstruksi muncul dengan berbagai

variasi, dalam survey yang dilakukan, ditemukan kualitasnya

masih banyak yang belum sesuai. Masyarakat harus menerima ini

karena pemerintah belum melakukan pembinaan. Contoh yang

mudah adalah apabila seseorang membeli kran-air dan belum satu

bulan sudah tidak bisa dipakai, kemana ia meminta pertanggungan

jawabnya? Sampai sekarang, solusinya tidak jelas. Apakah ia harus

pergi ke Kementrian Perindustrian atau ke Kementrian Pekerjaan

Umum? Masalahnya, Kalau ia pergi ke jajaran Kementrian

Perindustrian, maka tidak ada yang memahami tentang konstruksi

di sana. Sementara, kalau ia pergi ke jajaran Kementrian Pekerjaan

Umum tidak ada tempat untuk mengadu, unit kerja pembinaanpun

tidak ada. Maka jadilah masyarakat yang menjadi korban.

Seandainya ada unit kerja pembinaan jasa konstruksi yang

berkaitan dengan produk-produk yang akan digunakan dalam jasa

konstruksi ini, maka kasus tersebut bisa menjadi salah satu

tugasnya. Unit ini yang kemudian akan melakukan koordinasi

dengan Kementrian Perindustrian dan menindak lanjuti keluhan

tersebut.

Demikian pula jika menemukan bahan konstruksi yang dibuat

di luar negeri dan digunakan pada bangunan konstruksi di

Indonesia dan ternyata mengalami hal yang sama, maka

27

Kementrian Pekerjaan Umum harus segera berkoordinasi dengan

Kementrian Perdagangan untuk melarang barang tersebut beredar

atau memberitahukan ke konsumen masyarakat untuk tidak

membelinya.

Contoh-contoh diatas banyak ditemukan dan permasalahan

tersebut bisa menjadi tugas dari pembinaan jasa konstruksi

sebagai aparatur pemerintah, karena keberadaan pemerintah

adalah mewakili negara untuk melayani dan melindungi

kepentingan masyarakatnya.

Dari uraian diatas sebenarnya ada permasalahan khusus.

Pertama,karena pembinaan adalah terkait dunia usaha, sedangkan

semua aparatur di bidang pekerjaan umum tidak pernah terkait

dengan dan memahami dunia usaha (dimana unsur rugi selalu

membayangi pengusaha). Kedua, dunia usaha itu sangat cair

sekali dan memerlukan penanganan sendiri dan disinilah

permasalahannya yang harus betul betul disadari oleh pemerintah.

Fakta menunjukkan, bahwa pada tahun 2010 dari 33 Propinsi di

Indonesia terdapat 22 propinsi yang tidak menentukan pembina

jasa konstruksi dengan suatu produk hukum seperti Perda. Ini

artinya pembinaan jasa konstruksi ditangani setengah hati,

seharusnya hal tersebut menjadi tugas Badan Pembinaan

Konstruksi. Sehingga timbul kecenderungan semuanya berjalan

seperti ‘auto pilot’ dan kalau muncul persoalan, baru kemudian

28

dilakukan pembenahan, sehingga terlihat tidak terstruktur. Dalam

kondisi seperti ini kehadiran seksi bina jasa konstruksi di setiap

kabupaten/kota maupun propinsi sesungguhnya wajib adanya.

e. Peralatan konstruksi.

Peralatan konstruksi dengan kemajuan yang ada

sekarang peralatan tersebut dapat disewa, itu sebabnya saat ini

tidak disyaratkan dimiliki oleh pengusaha untuk berusaha di bidang

jasa konstruksi.

Oleh sebab itu saat ini berkembanglah perusahaan penyewaan

peralatan berat atau besar, pertanyaan berikut adalah siapa yang

harus mengawasi dan melakukan pembinaan, maka tidak lain dan

tidak bukan adalah unit kerja jasa konstruksilah yang harus juga

memperhatikannya.

Berdasarkan survey yang dilakukan beberapa tahun lalu di

lapangan menunjukkan perusahaan penyewaan peralatan

konstruksi di luar Jawa tidak berkembang, sehingga kontraktor di

luar Jawa harus membeli peralatan sendiri. Artinya kontraktor di

luar Jawa harus mempunyai prosentase modal sendiri dan beban

“fixed cost” yang besar yang mengakibatkan keuntungan

kontraktor di Luar Jawa relatif lebih kecil dibandingkan kontraktor

di Jawa

Alasan kegagalan perusahaan penyewaan peralatan

konstruksi yang utama ialah bahwa proyek konstruksi di Luar Jawa

berfluktuasi sehingga permintaan penyewaan peralatan konstruksi

tidak kontinyu untuk mendapatkan proyek sepanjang tahun. Akibat

29

permintaan penyewaan peralatan konstruksi yang tidak kontinyu

menyebabkan keberadaan perusahaan penyewaan peralatan

konstruksi masih terbatas.

Perusahaan penyewaan peralatan konstruksi membutuhkan

investasi dan biaya tetap besar dan biaya perawatan mahal. Di

Luar Jawa sulit mencari operator yang profesional. Alasan

kegagalan perusahaan penyewaan peralatan konstruksi yakni

Perusahaan penyewaan peralatan konstruksi masih

sangat terbatas

Proyek / demand berfluktuasi

Perusahaan kurang profesional

Biaya investasi & biaya tetap serta biaya perawatan

mahal

Operator alat tidak profesional

Kualitas alat tidak standard

Jadwal tidak akurat

Peralatan tidak lengkap

Berdasarkan uraian di atas maka unit kerja jasa konstruksi bisa

melakukan perbaikan iklim usaha dengan pengambil kebijakan,

serta bisa merancang perbaikan iklim usaha supaya hasil indikasi

temuan yang pernah dilakukan dapat diantipasi dan dilakukan

perbaikan demi perkembangan jasa konstruksi nasional.

f. Globalisasi Jasa Konstruksi.

Globalisasi jasa konstruksi akan berpengaruh pada eksistensi

dari jasa konstruksi nasional, hal ini lantaran Indonesia sudah

30

meratifikasi Undang-undang tentang Globalisasi melalui Peraturan

Pemerintah no 7 tahun 1994 , sehingga secara “de facto”

Indonesia adalah menjadi bagian dari WTO/ World Trade

Organization.

Jika melihat perkembangan ekonomi global, globalisasi

sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan jika semua masyarakat

bersatu padu. Kehadiran perusahaan asing di Indonesia dalam

mengerjakan proyek konstruksi akan berpengaruh positif bagi jasa

konstruksi, jika kebutuhan yang diperlukan dan terdapat didalam

negeri dapat diantipasi. Kebutuhan akan partner local bagi

perusahaan asing berupa sub kontraktor tertentu, dan kemudian

sub kontraktor tersebut tidak bersedia jika nilainya proyeknya

rendah, akan berpengaruh negatif.

Perlu siasat atau strategi untuk menghadapi hal tersebut,

karena hal yang sama sekarang terjadi ketika Jepang menawarkan

perusahaan konstruksi Indonesia untuk ikut lelang di Jepang,

namun tidak ada satupun perusahaan Indonesia yang ke Jepang

lantaran dokumen lelangnya bahasanya adalah bahasa Kanji,

sementara di Indonesia sendiri masih banyak pekerjaan konstruksi.

Namun itulah globalisasi.

Disisi lain Indonesia juga mesti mengikuti ketentuan untuk

meregistrasi tenaga ahli yang telah mempunyai sertifikat keahlian

guna ditawarkan bekerja pada tingkat ASEAN, namun demikian

sampai saat ini masih sedikit tenaga ahli yang tercatat. Sementara

Malaysia dan Singapore telah banyak memiliki tenaga ahli yang

31

tercatat resmi. Fakta dan informasi ini mengindikasikan bahwa

tenaga ahli konstruksi Indonesia belum berpikir kearah regional

atau international, karena mau tidak mau, suka tidak suka

registrasi tenaga ahli memang diperlukan dan diharuskan.

Bisa terjadi bahwa para tenaga ahli kita ini hanya mampu

bekerja di kandang /negeri sendiri , lantaran proyek di Indonesia

masih banyak dan tidak mengantipasi teknologi yang datang dari

luar Indonesia. Hal ini juga mengindikasikan antara perguruan

tinggi dan dunia usaha konstruksi belum ada “link and match”.

Kajian lebih lanjut mengindikasikan ketidak tersediaan sarana atau

tempat untuk menghubungkan antara perguruan tinggi dan

penyedia jasa dan proyek atau forum mengakibatkan tidak

terjadinya hubungan kerja.

Bisa jadi juga permasalahan tersebut di atas muncul adalah

karena tidak adanya unit kerja yang mendistribusikan informasi

tentang globalisasi dan dampaknya serta apa yang harus dilakukan

bagi pengembangan jasa konstruksi menangani baik itu di level

provinsi, kabupaten/kota. Hal tersebut dimungkinkan karena tidak

adanya aparatur yang memiliki pengetahuan dan aparatur yang

ditugaskan sebagai pembinanya.

4. Tenaga kerja konstruksi.

Monitoring tenaga kerja jasa konstruksi sebetulnya sudah ada

ketentuan hukumnya melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no

323/KPTS/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Data

Ketenagakerjaan Bidang Pekerjaan Umum /Jasa Konstruksi (Lihat

32

Lampiran 11)

Sebagaimana tindak lanjut Undang-undang Jasa Konstruksi maka

tenaga kerja di bidang jasa konstruksi dibagi menjadi 2 kelompok

yakni kelompok tenaga kerja ahli dengan pendidikan minimum D3

keatas yang dalam pembinaannya diserahkan kepada asosiasi profesi

sedangkan satu kelompok lagi adalah kelompok tenaga kerja terampil

yang berlatar belakang pendidikan D3 kebawah yang pembinaannya

dilakukan oleh pemerintah.

Tenaga kerja tersebut dalam status pekerjaannya dibagi menjadi

tenaga kerja tetap /organik yang umumnya adalah bekerja pada

perusahaan konstruksi dan tenaga kerja tidak tetap/ non organik yang

biasanya bernaung dibawah mandor dan disebut tenaga kerja harian

lepasseperti tukang dan pembantu tukang dan sejenisnya.

Tenaga kerja tersebut, sudah banyak yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan jasa konstruksi, baik di asosiasi maupun di pusat-pusat

pelatihan yang ada di Indonesia.

Tenaga kerja Konstruksi khususnya para tukang konstruksi, selama ini

merupakan tenaga kerja temporer yang berpindah-pindah

pekerjaannya yang umumnya berasal dari generasi agraria /nelayan

dan sambil memanfaatkan waktu melakukan migrasi ke dunia usaha

jasa konstruksi.

Kenapa demikian karena umumnya mereka tidak bekerja secara

terus menerus dan biasanya dibawa kepala tukang atau mandor dan

sifatnya juga “kekerabatan”, sehingga kita sulit untuk mengetahuinya.

33

Ini bisa dibuktikan manakala kita membutuhkan tukang untuk

memperbaiki rumah kita misalnya, maka sudah dipastikan kita sulit

mencari tukang dan biasanya diperoleh dari omongan satu orang ke

orang lain, namun secara sistematis belum terpikirkan oleh negara

bagaimana sistem yang harus dibangun, padahal secara jelas dialah

sumber tenaga kerja profesional di bidang konstruksi.

Permasalahan lain adalah kesejahteraan tenaga kerja yang

seringkali dilupakan oleh orang yang mempekerjakannya dan

dianggap sebagai hubungan kerja antara tenaga buruh dan majikan

seperti pada zaman dulu, program pembinaan pemerintah belum

sampai memikirkan pada pola ini, buktinya jika tenaga kerja mendapat

kecelakaan kerja pada tempat pekerjaan konstruksi maka pemerintah

cq Pembina jasa konstruksi juga tidak tahu, akan diapakan tenaga

kerja tersebut.

Disisi lain, pemerintah mesti membuat inovatif untuk

menyelesaikan sistem informasi pada pekerja konstruksi ini, dari

informasi diketahui bahwa pemerintah tidak mengetahui dimana

tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan konstruksi, apa

pekerjaan, dimana rumahnya atau apa jenis pekerjaan konstruksi

seperti ragam keahlian/keterampilannya, upahnya dan lain sebagainya

sehingga seakan-akan diserahkan kepada dirinya sendiri /tenaga

tukang serta dunia usahanya.

Sebagai pemerintahan yang menjalankan ‘good governance”

harusnya bisa melindungi dan mengetahui segala sesuatu tentang

tenaga kerja konstruksi tersebut.

34

Untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan maka mesti

mengerti dunia usahanya lebih dahulu, karena kalau kita melakukan

pelatihan jasa konstruksi yang selama ini dilakukan akan ditemui

bahwa pesertanya belum sebagaimana yang diharapkan, seringkali

tenaga administrasi, sopir, atau pesuruh dan lain sebagainya, ini

membuktikannya “belum diminatinya suatu Diklat” dan masih

diabaikan karena tuntutan anggaran yang harus dihabiskan lebih

penting dari semua itu.

a. Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja.

Peningkatan kemampuan pada tenaga kerja konstruksi memang

menjadi tugas kita semua, karena tenaga kerja konstruksi yang

benar-benar profesional dan memiliki ketrampilan dan

pengetahuannya masih sangat minim sebagaimana dijelaskan

diatas bahwa tenaga kerja konstruksi adalah perpindahan dari

tenaga kerja petani /agraria /nelayan ke dunia usaha konstruksi,

hal ini disebabkan karena mudahnya memasuki dunia kerja

konstruksi sebelum nantinya pada suatu saat akan beralih ke

tenaga kerja industri pada generasi selanjutnya, dan ini sudah

terjadi di negara-negara besar di dunia ini yang telah

mengalaminya sehingga hal tersebut pasti juga terjadi di

Indonesia.

Peningkatan kemampuan harus bisa dilakukan oleh

industrinya, kalau pemerintah yang melakukan maka diperlukan

biaya yang sangat besar sekali dan tidak ada jaminan untuk

membantu meningkatkan kesejahteraannya sebagaimana uraian

35

diatas, oleh sebab itu industrinyalah yang harus melakukan,

pemerintah membantu dengan menyediakan fasilitas tempat

Diklat, standar-standar /bakuan kompetensi yang dibutuhkan

/manual uji, instruktur , serta sistem ketenaga-kerjaan yang

mendukung industrinya tersebut.

Saat ini sudah ada SKKNI /Standar Klasifikasi Kualifikasi Nasional

Indonesia dan tentunya perlu ditindak lanjuti dengan pola

pendidikan dan pelatihannya, namun terlihat disini bahwa seluruh

masyarakat belum diarahkan ke tujuan tersebut, ini karena

diperlukan terobosan /berbagai cara antara lain :

Diluncurkannya program Gerakan Nasional Pelatihan

Konstruksi.

Mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan manajemen jasa

konstruksi.

Membuka kerjasama atau aliansi dengan Badan Diklat

Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten/Kota

Melakukan kerjasama dengan asosiasi perusahaan /profesi

dalam Peningkatan Kemampuan SDM / Diklat Tingkat Ahli

Peningkatan Kemampuan SDM /Diklat Tingkat Terampil

Peningkatan Kemampuan SDM /Diklat Usaha

Dan lain sebagainya

b. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja.

Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat sejak Undang-undang

Jasa Konstruksi dilahirkan dan telah beroperasinya LPJK seharusnya

meningkat dan setiap hari mesti terlihat Diklat dimana-mana

36

dengan berbagai ragam klasifikasi dan kualifikasi keterampilan

maupun keahlian, namun demikian kenyataannya Diklat jasa

konstruksi tidak ada kenaikan frekuensi secara significant, memang

ada terjadi kenaikan volume Diklat namun itu terjadi di Pusat

Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementrian

Pekerjaan Umum terutama kenaikan biaya anggaran Diklat negara,

seharusnya dunia usaha juga meningkat termasuk di asosiasi–

asosiasi jasa konstruksi, namun yang terjadi, yang meningkat

adalah jumlah asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi sedangkan

secara entitas peningkatan Diklat SDM tidak terjadi.

Berbeda yang terjadi di Malaysia atau Philipina dimana setiap

hari banyak terjadi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi,

bahkan dengan biaya masing-masing tenaga kerja bukan dana

Pemerintah, setidak-tidaknya adalah biaya Lembaga sehingga apa

yang terjadi saat ini, masih belum sesuai dengan yang diharapkan

sebagaimana pada naskah akademis Undang-undang Jasa

Konstruksi, masih harus dicari polanya.

Salah satu dugaan analisis yang dilakukan adalah karena

pekerjaan apapun yang dilakukan pada dunia usaha jasa

konstruksi, pasti diterima oleh pemilik pekerjaan, mutu pekerjaan

masih rendah misalnya campuran semen dan pasir dan koral tidak

sesuai dengan ketentuan baku pada dokumen lelang, hasil

pekerjaan yang tidak lurus seperti plesteran juga dibiarkan,

“pokoknya” pekerjaan selesai dan bisa digunakan terlebih dahulu,

dan uang cepat keluar. Dengan kehadiran Undang-undang jasa

37

konstruksi sebenarnya diharapkan banyakmuncul Lembaga

Pendidikan dan Pelatihan dan kemudian berbondong-bondong

tenaga kerja ikut berbagai jenis pendidikan dan pelatihan, namun

ini tidak terjadi, bahkan mencari tenaga kerja yang akan dilatihpun,

sulit sekali.

Kenapa demikian?, seperti penjelasan uraian diatas apapun

yang dikerjakan oleh tenaga kerja konstruksi belum menuju pada

biaya, mutu, waktu yang menjadi “trademark” dari pendidikan dan

latihan serta tujuan dari jasa konstruksi.

Kurikulum dan sylabus memang berkembang, banyak

ragamnya namun terlihat banyak tenaga kerja di uji

keterampilannya dilakukan melalui portofolio saja, tidak diberikan

pendidikan dan pelatihan “dasar”, ataupun bekal

keahlian/keterampilan, hanya sedikit asosiasi yang menjalankan

pendidikan dan pelatihan sebelum dilakukan uji sertifikasi.

Kondisi ini harus ada perubahan, kalau seperti ini

dipertahankan maka mencari tenaga kerjapun akan sangat sulit,

karena jika ada Diklat maka yang ikut adalah tenaga yang itu-itu

terus seperti tenaga administrasi bahkan seringkali yang tidak

terkait dengan jasa konstruksi seperti sopir,pesuruh,dan lainnya

sebagainya, kalau diminta membayar sudah pasti tidak ada

pesertanya.

c. Balai Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi dan Uji Sertifikasi.

Ujung tombak dari pendidikan dan pelatihan adalah Balai

Pelatihan Tenaga kerja jasa konstruksi yang dimiliki oleh Pusat

38

Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Badan Pembinaan

Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum yang tersebar di beberapa

lokasi di Indonesia yakni :

1) Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi di Jakarta

2) Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan di Jakarta.

3) Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah I di Banda Aceh

4) Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah II di Surabaya

5) Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah III di Banjarmasin

6) Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah IV di Makasar.

7) Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah V di Jayapura.

Dari jenis dan ragam pelatihan sebenarnya sudah cukup banyak

dan beragam, yang mesti dibenahi adalah sistematikanya karena

sebagaimana diuraikan diatas kalau kita berbicara ahli maka

terkait dengan asosiasi sedangkan kalau kita berbicara terampil

maka itu menjadi tugas pemerintah. Dari data jenis pelatihan yang

sudah tersedia maka perlu dilakukan pendekatan baik dengan

asosiasi maupun dengan pemilik sumber dana yang mau

menyediakan pendidikan dan pelatihan. Mengingat pola yang

dilakukansaat ini adalah otonomi daerah maka Pusbin KPK mesti

bisa melakukan “create” sumber dana pada 595 buah pemerintah

daerah kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri no

601/1031/BAKD tanggal 6 Oktober 2006 tentang Pembiayaan jasa

konstruksi di daerah ( Lihat Lampiran 12 ) maka perlu

dikembangkan dan dijajagi oleh semua Balai-Balai yang ada untuk

39

menghubungi Dinas PU Kabupaten/Kota dan Badan Pendidikan dan

Pelatihan Daerah diseluruh Indonesia, dan disini Balai Pelatihan

KPK harus menjemput bola dan menjelaskan di daerah-2 akan

tugas Pemerintah daerah cq Dinas PU berdasarkan PP 38 tahun

2007 tentang Pembagian tugas Pemerintah,Pemerintah propinsi

dan pemerintah kabupaten/kota.Lalu bagaimana caranya untuk

melibatkan tenaga kerja supaya mau ikut Diklat maka harus

didekati lagi yakni bagi mereka yang mendapatkan

proyek/pekerjaan dari pemerintah diwajibkan perusahaan jasa

konstruksi mengirimkan tenaga kerjanya untuk ikut pelatihan dan

pendidikan yang diselenggarakan di lokasi kabupaten/kota

tersebut, dan pelaksanaannya harus bekerjasama dan

memanfaatkan Badan Diklat setempat.

Pemilihan jenis pelatihan mesti dibicarakan denga asosiasi

setempat dan Kepala Dinas PU setempat karena mereka yang

mengetahui dan Balai Pelatihan Konstruksi mensuplai kebutuhan

mereka di wilayah tempat mereka sendiri.

Penyelenggaraan Diklat harus dirancang secara mobile

dengan menggunakan peralatan dan juga sarana dan prasarana

setempat, pengelola Diklat bisa dilakukan oleh petugas dari Balai-2

Pusbin KPK sedangkan instruktur dan materi disupport oleh Pusbin

KPK dan tempat penyelenggaraan dan makan siang oleh Badan

Diklat Pemda Kabupaten/Kota setempat.Kegiatan ini menjadi tugas

dari Balai-Balai Pusbin KPK, dan pasti dapat diselenggarakan

dengan “sharing” dari dana APBDPemerintah Kabupaten/Kota.

40

Balai-2 Pusbin KPK memang harus mempunyai ahli-ahli

pemasaran dan memahami penyusunan anggaran APBD dan

melakukan kominikasi dengan Bappeda dan Dinas PU sehingga

tidak hanya bergantung dari APBN saja sehingga Gerakan Nasional

Pelatihan Konstruksi dapat mencapai targetnya.

Salah satu usulnya adalah pengangkatan wakil Kepala Balai

atau Sekretaris Balai yang tugasnya sebagai pemasaran ke

Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.Pola ini pasti berhasil

mengingat di kabupaten/kota pada dasarnya masih awam dengan

pendidikan dan pelatihan, dan mereka menantikan program2 dari

pusat dan memang harus dikaitkan dengan Penyedia jasa yang

mendapatkan Kontrak Pekerjaan Konstruksi dari Pemerintah

daerah, jika diperlukan maka dalam dokumen penawaran atau

evaluasi pelelangan harus disisipkan bukti bahwa perusahaan telah

pernah mengirim tenaga kerja untuk suatu Diklat agar

diperhitungkan dan mendapat kredit point dari pemerintah daerah.

Sedangkan untuk Uji sertifikasi tenaga kerja terampil dapat

dilakukan oleh Balai-Balai Konstruksi ini yang pelaksanaannya

diatur dan mengacu pada ketentuan LPJK Nasional dan ini sudah

berjalan dengan baik di daerah-daerah.

d. Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat& Perusahaan

Penyalur.

Perusahaan penyedia tenaga kerja konstruksi secara teoritis

mestinya sangat dibutuhkan di Indonesia karena jumlah kontraktor

41

dan konsultan di Indonesia sangat besar, tetapi kenyataannya

perusahaan penyedia tenaga kerja konstruksi di Indonesia tidak

berkembang sama sekali. Boleh dikatakan perusahaan penyediaan

tenaga kerja konstruksi di Indonesia kalah dibandingkan

perusahaan penyedia tenaga kerja pembantu rumah tangga.

Di Jakarta banyak perusahaan penyedia tenaga kerja

pembantu rumah tangga yang berbadan hukum dalam bentuk PT

maupun CV yang jumlahnya ada puluhan perusahaan, dan

melakukan kegiatan menyalurkan tenaga kerja pembantu rumah

tangga di Jakarta / Indonesia sendiri bahkan sampai ke luar negeri,

tetapi penyediaan tenaga kerja konstruksi di Indonesia masih

bersifat informal melalui mandor – mandor.

Penyediaan tenaga kerja untuk konstruksi tingkat ahli sudah

mulai berjalan dengan baik, khususnya tingkat sarjana misalnya

LPPM ( Lembaga Pendidikan Pengembangan Manajemen )

merekrut sarjana yang baru lulus kemudian diberi pelatihan

bahkan ada yang dididik sampai lulus S2 dimana calon tenaga

kerja tersebut tidak mengeluarkan biaya kemudian calon tenaga

kerja yang sudah siap kerja tersebut ditawarkan ke perusahaan –

perusahaankonstruksi di Indonesia.

Tenaga kerja yang dididik oleh LPPM yang sudah disalurkan ke

perusahaan, baru membayar biaya pelatihan/pendidikan dan biaya

– biaya lain yang sudah dikeluarkan oleh LPPM. Pola ini sudah

mulai berjalan walaupun masih relatif kecil sekali, karena

perusahaan konstruksi juga sudah mulai memanfaatkan dengan

42

pola ini yakni memanfaatkan tenaga kerja tidak permanen atau

“out sourcing”.Perusahaan Konstruksi BUMN saat ini banyak

mempunyai tenaga “out sourcing” karena tidak membebani

perusahaan, sehingga tenaga kerja ini dituntut profesionalisme

muncul dan jika tidak profesional maka tenaga kerja akan sulit

mencari pekerjaan di kemudian hari atau “tidak laku”.

Untuk tingkat keterampilan, jika mencari tenaga kerja

konstruksi maka Kontraktor tidak melalui perusahaan penyedia

tenaga kerja tetapi melalui kelompok mandor yang sifatnya masih

informal. Hampir semua kontraktor mengakui, memperoleh tenaga

konstruksi melalui mandor yang sifatnya informal.

Secara teoritis penyediaan tenaga konstruksi secara informal

merugikan pihak tenaga kerja itu sendiri maupun kontraktor yang

menggunakan tenaga kerja tersebut. Pekerja konstruksi belum

memperoleh jaminan asuransi, perlindungan hukum yang layak

dan tidak ada standar gaji yang layak. Bagi kontraktor dan

pengguna jasa tidak memperoleh jaminan keahlian dan

keprofesionalannya.

Berdasarkan hasil pengamatan, mengapa kontraktor tidak

menggunakan perusahaan penyedia tenaga kerja konstruksi, hal

ini disebabkan karena alasan utama kegagalan perusahaan

penyediaan tenaga kerja konstruksi itu sendiri yang terindikasi:

Jumlahnya tidak banyak.

Belum terorganisir.

Distribusi informasi belum meluas.

43

Standard kualitas belum berjalan dengan baik.

Kontinuitas “demand” proyek tidak terjamin.

Belum dilihat sebagai prospek bisnis.

Belum banyak tenaga ahli /terampil yang bersertifikat.

Belum ada peraturan dari regulator .

Walaupun sudah ada peraturan wajib dari pemilik proyek,

namun belumtegas.

Belum ada yang menyediakan.

Dari informasi diatas sesungguhnya Pusbin KPK, Badan

Pembinaan Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dapat

berperan sebagai mediasi atau mempertemukan antara tenaga

kerja dan perusahaan konstruksi yang membutuhkan, memang

perlu dibangun sistem informasi dan dengan kegiatan Penyusunan

Database Tenaga kerja ini dapat dibangun juga pusat informasi

pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan tenaga kerja

konstruksi dimasa mendatang.

5. Pembinaan Jasa Konstruksi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007

tentang pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah propinsi

dan pemerintah daerah kabupaten/ kota, tercamtum secara jelas

bahwa jasa konstruksi menjadi tanggung jawab Kementrian Pekerjaan

Umum. Sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah tersebut,

“seharusnya” di setiap Dinas Pekerjaan Umum Propinsi maupun Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota secara nyata dan tertulis –fakta

juridis- harus menetapkan “unit kerja” yang mengurusi tentang jasa

44

konstruksi ini.

Kenyataan yang terjadi, unit kerja ini sangat jarang sekali atau

dapat dikatakan “dilupakan”, dari 33 Propinsi Dinas PU diseluruh

Indonesia ditemukan hanya 11 propinsi -status 2010- yang

mengaturnya baik berdiri sendiri seperti Bidang/seksi Bina Jasa

Konstruksi atau melalui Balai Pembinaan Jasa Konstruksi. Selebihnya

tidak “mau tau”, dan bila kita mau menerapkan pembinaan maka

sesungguhnya itu hanya “omong-kosong” saja, sulit dianggap suatu

perintah atau norma, karena tidak tertulis. Kekeliruan tersebut sampai

saat ini belum ditindaklanjuti oleh Badan Pembinaan Konstruksi,

Kementrian Pekerjaan Umum.

Selain Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait

mengenai jasa konstruksi, Menteri Dalam Negeri juga telah

menerbitkan surat edaran nomor 601/476/SJ – tanggal 13 Maret 2006

tentang Pembinaan Jasa Konstruksi di daerah (Lampiran 2) dimana

diharapkan setiap daerah membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi

(TPJK) pada tingkat propinsi dan kabupaten/ kota. Adapun alasan

dibalik pembentukan TPJK adalah karena jasa konstruksi itu sifatnya

“lintas sektoral” sehingga Dinas PU setempat tidak bisa masuk atau

membantu teknis proyek-2 yang dimiliki oleh Dinas diluar “Kantor

Dinas Pekerjaan Umum”. Kondisi saat ini dan tersedia aturannya

adalah jika membangun bangunan gedung negara maka pasti

mendapat “bantuan teknis” dari Dinas PU, selain gedung negara maka

tidak bisa Dinas PU masuk ke proyek tersebut.

Melalui TPJK inilah sebenarnya diharapkan pembinaan dapat

45

berjalan, namun kenyataannya ditemui banyak hambatan,

persoalannya bermuara pada banyak ketidak-pahaman mengenai

TPJK. Sehingga, walaupun telah diundang ke Jakarta untuk

mendapatkan sosialisasi, perkembangannya memprihatinkan dan

karena pimpinan daerah kebanyakan juga tidak mau membuat Surat

Keputusan TPJK yang disebabkan pemahamannya yang minim.

Menyadari kondisi tersebut di atas, memang diperlukan

sosialisasi dan penjelasan secara terus menerus bahwa jasa konstruksi

menjadi tugas Dinas PU Kabupaten/Kota, serta menjadi tugas

Kementrian Pekerjaan Umum adalah bagaimana dapat memberikan

petunjuk operasional atau brosur-brosur kepada Unit kerja yang

mengurusi jasa konstruksi ke daerah2. Karena sesungguhnya daerah-2

sangat mengharapkan petunjuk operasional tentang jasa konstruksi

tersebut,sampai saat ini petunjuk ini sangat jarang diberikan, bahkan

dapat disebutkan sebagai sangat minim sama sekali. Hal ini

dikarenakan pada tingkat nasional, pemahaman untuk bagaimana

melakukan pembinaan jasa konstruksi kepada masyarakat belum

banyak yang memahami. Bahkan bagaimana melakukan pembinaan

ke daerah, semuanya masih berdasarkan “trial and error”,padahal

Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1976 mendirikan “Bagian

Pengaturan Jasa Konstruksi dan Bagian Pembinaan Jasa Konstruksi

serta Pusat Pembinaan Pelatihan Jasa Konstruksi” dibawah Sekretariat

Jenderal. Saat ini ketiganya berada dibawah satu unit kerja eselon I

yaitu Badan Pembinaan Konstruksi, Kementrian Pekerjaa Umum.

46

6. Standar Baku Komponen Kurikulum Tenaga Konstruksi.

Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia awalnya adalah sebagai petani,

atau nelayan yang karena didorong oleh kebutuhan maka mereka

meninggalkan pekerjaannya dan mencari pekerjaan konstruksi

/migrasi ke kota2 besar.Dan kini untuk yang muda-muda sudah tidak

mau lagi menjadi petani atau nelayan namun mereka masuk ke

lapangan kerja industri, sebelum ke industri itulah biasanya mereka

memilih jasa konstruksi satu atau dua kali kesempatan.Apa yang

diutarakan diatas sudah merupakan fenomenal yang harus kita

pahami.

Didalam pengertian Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia dibagi

menjadi dua kelompok yakni kelompok minoritas berupa Tenaga Ahli

ialah seseorang yang mempunyai pendidikan D3 keatas dan kelompok

mayoritas atau kelompok Tenaga Terampil ialah seseorang yang

mempunyai latar belakang pendidikan D3 kebawah yang bekerja di

jasa konstruksi.

Meneliti tenaga kerja konstruksi maka perlu distrukturisasi terlebih

dahulu komponen untuk menyusun suatu kurikulum standar sebagai

berikut :

a. Informasi Data Pribadi yakni nama, tempat,tanggal bulan tahun

lahir, agama,status alamat rumah jalan , RT/RW, Kelurahan dan

Kecamatan, Kabupaten/Kota,Propinsi, Telepon rumah / telepon

mobile, NPWP, Kode pos tempat tinggal, tempat bekerja, alamat

kantor, No telepon /Fax Kantor dan dilengkapi dengan KTP.

47

b. Informasi Data pendidikan.

Informasi Data Pendidikan dimulai dari SD, SLP yang terdiri atas

SMP atau Madrasah Tsanawiyah kemudian SLA yang terdiri atas

SMA atau STM ataupun Madrasah Aliyah kemudian Perguruan

Tinggi termasuk seperti Sp 1 dan Sp 2 , D3, Sp 4, SP5 dan S1 serta

S2 dan S3

c. Informasi Data Kursus/Diklat yang diikutinya.

Informasi Data kursus lebih banyak di bidang keterampilan, kalau

keahlian maka yang menyelenggarakan adalah asosiasi profesi

keahlian dan ini belum terkoneksi dengan Pusbin KPK.

d. Informasi Data sertifikasi.

Informasi Data Sertifikasi jasa konstruksi terdiri atas Sertifikat

Keahlian atau Sertifikat Keterampilan. Seseorang mempunyai

Sertifikat Keahlian maka dimungkinkan pula mempunyai Sertifikat

Keterampilan, namun demikian dimasa mendatang perlu memilih

apakah keahlian atau keterampilan jasa konstruksi yang menjadi

pilihannya.Kenapa hal ini terjadi, karena sudah waktunya suatu

perusahaan konstruksi diminta memasukkan data tenaga kerja yang

mempunyai sertifikat pelatihan dalam suatu proses pelelangan turut

menjadi “sharing” /dipertimbangakan dalam menentukan sebagai

pemenang.

e. Informasi Data riwayat pengalaman kerja.

Daftar riwayat pekerjaan mesti dimulai dari mereka bekerja dan

tercatat di system kalaupun tidak tercatat maka bisa disusul dengan

surat keterangan bekerja yang diperoleh dari majikan tempat

48

pekerja atau yang membayar pekerja. Untuk kemudian diupayakan

bahwa systemlah yang mencatat pekerjaan tenaga kerja tersebut

termasuk jabatan kerjanya.

Standar riwayat Curiculum vitae yang akan tayang di internet

adalah sebagaimana (Lihat Lampiran 13).

7. Klasifikasi dan kualifikasi Tenaga Konstruksi.

Di dalam Undang-undang jasa konstruksi pasal 9 mengamanatkan ada

4 item yang harus mempunyai sertifikat yakni

a. Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang

perseorangan harus mempunyai sertifikat keahlian.

b. Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat

keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

c. Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai

perencana konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha

pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.

d. Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang

bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat

keterampilan dan sertifikat keahlian.

Dari hal diatas secara tegas disebut “badan usaha” atau penyedia jasa

sedangkan “pengguna jasa” tidak secara implisit disebutkan namun

demikian butir 1) dan 2 ) pada dasarnya tidak membedakan dan

seharusnya pemerintah memulai yakni mereka yang bekerja di

perencana, pelaksana dan pengawasan yang terkait tanggung jawab

pekerjaan konstruksi harus mempunyai sertifikat yang sama dengan

49

penyedia jasa.Jika tidak maka UUJK membedakan dan membuat

diskriminasi antara pengguna jasa maupun penyedia jasa.

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah no 4 tahun 2010 pasal 8 C

dinyatakan bahwa :

a. “orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi

atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha

yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat

sesuai klasifikasi dan kualifikasi “

b. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

Arsitektur

Sipil

Mekanikal

Elektrikal

Tata lingkungan

Manajemen pelaksanaan

c. Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

Tenaga ahli

Tenaga terampil

Ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh Peraturan Menteri demikian

tercamtum dalam PP no 4 tahun 2010 yang sampai kegiatan ini dibuat

belum dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum.

Sedangkan pembagian yang dilakukan oleh LPJK Nasional adalah

sebagai berikut:

50

a. Keahlian diatur dalam Keputusan LPJK no

71/KPTS/LPJK/D/VIII/2001. Yang rinciannya adalah sebagai

berikut :

Bidang Keahlian mempunyai sub-sub klasifikasi.

1) Arsitektur.

a) Arsitektur.

b) Desain interior.

c) Arsitek lansekap.

2)Sipil.

a) Teknik sipil.

b) Struktur.

c) Transportasi.

d) Sumber Daya Air.

e) Geoteknis.

f) Geodesi.

3)Teknik mesin.

a) Teknik Mesin.

b) Sistem Tata Udara dan Refrigerasi.

c) Sistem Plambing.

d) Sistem Transportasi dalam Gedung.

4)Elektrikal.

a) Teknik Tenaga Listrik.

b) Teknik Elektronika.

c) Telekomunikasi.

5)Tata Lingkungan.

a) Teknik Lingkungan.

b) Wilayah dan Perkotaan.

6)Lain-lain

a) Manajemen

b) Quantity Surveying

c) Penilai

51

b. Sedangkan pada bidang Keterampilan diatur dalam Keputusan

LPJK no 113/KPTS/LPJK/D/IX/2006.Yang rinciannya adalah

sebagaimana (Lihat Lampiran 14 ) .

Dari klasifikasi yang disampaikan diatas ternyata sudah banyak

pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pusbin KPK dan balai-

balai dibawahnya yang datanya dapat disajikan sebagaimana (Lihat

Lampiran 15) maka disini ditemukan ketidak sinkronize antara

Turunan dari UUJK dan Materi Diklat , dan kiranya perlu dipisahkan

sebagai berikut :

Yang terkait dengan “Ahli” maka penyelenggaraannya dilakukan oleh

Asosiasi dan dibuka untuk kerjasama dengan Pusbin KPK, sementara

ruang dan kelasnya menyewa dengan biaya seminal mungkin dan

bersaing dengan ruang kelas lainnya dan jauh dari standar harga

hotel. Yang penting semua tenaga kerja konstruksi pernah masuk ke

Balai-Balai Pusbin .

Sementara dalam praktek lapangan dikenal jabatan kerja yang

dihasilkan dari Pendidikan dan Pelatihan dan juga masyarakat umum

yang menyebutkannya berbeda sebagai berikut :

1) Jabatan Kerja.

a. Manajemen.

b. Quantity Surveyor.

c. Penilai.

d. Manajer Proyek./Project Manajer

e. Site Manajer.

f. Job site manajer.

g. Planning engineer.

h. Controler engineer.

52

i. Team Leader.

j. Resident Engineer.

2) dll

Dari uraian diatas maka setelah dilakukan kajian oleh BP Konstruksi

/Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan telah tersusun konsep

Jenis Keterampilan sebagaimana (Lihat Lampiran16) yang pada

saatnya akan dikeluarkan dalam Peraturan Menteri.

Adapun kualifikasi atau tingkat /jenjang ditemukan adanya perbedaan

antara Peraturan Pemerintah no 4 tahun 2010 dengan Produk BNSP

dimana terdiri atas 9 kualifikasi sedangkan pada PP no 4 tahun 2010

terdapat 6 jenjang yakni ahli utama, ahli madya, ahli muda serta kelas

1 , kelas 2 dan kelas 3 maka setelah dianalisa maka disarankan untuk

dibuat jembatan diantara keduanya melalui Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum, karena di dalam PP no 4 tahun 2010 dimungkinkan

adanya sub kualifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum sebagaimana (Lihat Lampiran 17).

8. Sumber Data dan Pangkalan akhir Data Input.

Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja konstruksi atau mendata

tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi di Indonesia maka

kita perlu mencermati beberapa instansi/unit kerja yang

mempekerjakan tenaga kerja konstruksi, sesuai dengan Undang-

undang bahwa setiap pekerja konstruksi harus memiliki sertifikat

keahlian atau sertifikat keterampilan ( UUJK pasal 9 ).

Dari proyek konstruksi baik di PU maupun di luar PU

sebenarnya dapat ditemukan nama tenaga kerja, tempat,tanggal

53

bulan dan tahun kelahiran, Jenis keahlian atau keterampilan, pemilikan

sertifikat, sedangkan keterlibatan pada Pendidikan dan Pelatihan

masih sulit diperoleh namun pengalaman bekerja pada proyek dan

perusahaan dapat diperoleh. Untuk menghitung jumlah dan

validasinya maka kita mencermati unit kerja dengan pendekatan

sumber pembiayaan konstruksi sebagai berikut :

a. Proyek Konstruksi di Kementrian PU dan jajarannya di daerah baik

yang sumber APBD Propinsi / APBD Kabupaten/Kota.

Proyek konstruksi ini jelas terdapat pekerja konstruksi karena

pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan oleh tenaga kerja

konstruksi baik yang ahli maupun yang bukan ahli/terampil, disini

juga terdapat Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Konstruksi.

Profesi tenaga kerja juga bisa dikelompokkan mereka yang bekerja

di konstruksi maupun tidak terkait dengan konstruksi, namun

terkait dengan pekerjaan konstruksi seperti yang mengurusi

keuangan, administrasi, keamanan, logistik dan lain sebagainya.

Pekerjaan konstruksi ini jika ditelusuri dan untuk

membedakan maka dibagi atas pekerjaan konstruksi yang dibawah

Proyek jajaran Pekerjaan Umum baik di tingkat pusat yang dibiayai

APBN atau mereka yang dibawah Proyek Dinas Pekerjaan Umum

yang dibiayai APBD Propinsi maupun dibawah Proyek Dinas

Pekerjaan Umum yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota.

Dasar hukumnya adalah pendekatan dengan pembagian

tugas PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah,

pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota dimana

54

secara jelas bahwa jasa konstruksi menjadi tugasnya. Apalagi

dikaitkan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum no 14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan

Minimum dimana informasi jasa konstruksi menjadi tugas Dinas

Pekerjaan Umum di seluruh daerah.

Untuk mereka yang bernaung di sini pada dasarnya masih bisa

dilakukan pemantauan yang terkait tenaga kerjanya dengan

perintah dari Menteri Pekerjaan Umum.

Namun demikian tidak hanya di lingkungan Pekerjaan Umum,

diluar itu semua institusi menyelenggarakan pekerjaan konstruksi

misalnya di Kementrian Perhubungan, di Kementrian ESDM, BUMN

dan lain sebagainya baik di Pusat maupun di daerah, maka pada

dasarnya bisa ditelusuri baik jumlahnya maupun keahlian atau

keterampilannya.Namun perlu “effert” yang cukup besar dan dasar

hukumnya adalah “kewilayahan” pembangunan

Dalam kaitan pendataan tenaga kerja di proyek maka Pusbin

KPK dapat menyampaikan suatu program software berupa daftar

isian yang harus diisi oleh Penyedia jasa baik itu Perusahaan

Perencana/Pelaksana /Pengawas yang melaksanakan pekerjaan

dan menerima pembayaran dari Proyek sedangkan Pimpinan

Proyek dan aparatnya dapat ditugaskan pula sebagai validator

kebenaran data. Jadi disini yang mengisi adalah perusahaan dan

bukan proyek namun proyek bertanggung jawab akan pengisian

tersebut sekaligus kebenaran datanya. Program Komputer yang

55

harus disiapkan adalah Program Model-A sebagaimana pada

Skema alur data (Lihat Lampiran 18)

b. Pekerjaan Konstruksi Non ( Kementrian PU & Dinas PU ) yang

berbasis di wilayah daerah baik APBN, APBD Prop, APBD Kab/Kota

serta Swasta.

Tenaga kerja di bidang jasa konstruksi yang bekerja pada

proyek diluar Kementrian Pekerjaan Umum yang sumber dananya

dari APBN dan pemilik pekerjaannya adalah Kementrian lainnya

maka pendataannya tidak dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan

Umum, demikian pula yang ada di Propinsi yakni yang didanai oleh

APBD Propinsi dan diluar dari Dinas PU, termasuk dalam hal ini

yang ada di Kabupaten /Kota yang sumber dananya di APBD

Kabupaten/Kota tapi diluar dari Dinas PU setempat serta proyek

yang dibiayai oleh swasta.

Untuk proyek swasta sesungguhnya ini bisa dipantau dari

perizinan pembangunan yang diberikan, sayangnya IMB belum

merata di Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia.

Terkait Izin Membangun ini, semestinya pemerintah juga mulai

mengem bangkan “Izin Membangun Prasarana” atau IMP yakni Izin

yang diberikan kepada semua bangunan konstruksi (bukan hanya

Gedung saja) dimana sudah dimulai di kota-2 besar seperti Jakarta

dan Surabaya, yakni merupakan identifikasi pembangunan

Prasarana dan sarana bangunan konstruksi di wilayahnya.

Hal ini sesungguhnya sangat penting untuk diketahui oleh

pemerintah, kapan dibangun, kapan direncanakan atau siapa

56

perencananya dan pelaksana pembangunan dan siapa

pengawasnya , dst disini bisa pula di pantau berapa tenaga kerja

yang dipergunakan.

IMP terkait dengan tataruang dan sangat penting bila kita

nantinya menjadi negara modern atau maju seperti di Jepang,

Singapore yang terdiri atas kota yang besar seperti JABODETABEK

harus memulainya sehingga pengertian konstruksi benar-benar

diperhatikan oleh negara, baik yang menyangkut kekuatannya,

keamanannya, mutu keselamatan dan juga kenyamanannya bagi

masyarakat penggunanya sebagai pelayanan negara kepada

masyarakatnya.Ini sebenarnya juga tugas dari pembina jasa

konstruksi untuk mewujudkannya seperti di negara2 maju namun

karena keterbatasannya pemahamannya para pembina jasa

konstruksi ini tidak melihat bahwa itu menjadi tanggung jawabnya,

Program Komputer yang harus disiapkan adalah Program

Model-B Skema alur data sebagaimana pada (Lihat Lampiran 19).

c. LPJK

Sesuai dengan UUJK maka lahirlah Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi pada tahun 2000 yang fungsinya adalah sebagai

pelaksana pengembangan jasa konsttruksi, dimana salah satu

tugasnya adalah melaksanakan sertifikasi kepada tenaga kerja

konstruksi di seluruh Indonesia.

Sertifikasi yang dilaksanakan juga sesuai dengan katagori

sebagaimana diuraikan diatas yakni Sertifikasi Profesi Keahlian dan

57

Sertifikasi Profesi Keterampilan, dimana Sertifikasi Profesi Keahlian

dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi kepada anggotanya,sedangkan

Sertifikasi Keterampilan dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi

Keterampilan yang dapat didirikan oleh masyarakat atau biasanya

lewat perguruan Tinggi atau Politeknik.Dari proses ini kita bisa

mendata tenaga kerja yang bekerja di konstruksi baik untuk

keahlian maupun untuk keterampilan.

Data yang diperoleh selain jumlah orang juga identifikasi

seperti tempat tanggal, bulan dan tahun kelahiran,KTP Tenaga

kerja,Alamat,Jalan,RT/RW,Kelurahan/Kecamatan,

Kabupaten/Kota,Propinsi.Di LPJK juga memungkinkan data kursus

atau pendidikan /pelatihan diisi namun demikian dari

kenyataannya para peminat Sertifikat ini tidak mengisinya ,

sehingga kemungkinannya untuk mendapatkan data tersebut

sangat rendah. Oleh sebab itu sudah saatnya pemerintah

mensyaratkan perusahaan konstruksi harus mempunyai tenaga

kerja yang telah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang

dilakukan oleh siapa saja.

Data yang disimpan di LPJK sudah tepat yakni tersentral,

walaupun sertifikasinya diterbitkan didaerah2 namun secara

sistematik semuanya bermuara di LPJK Nasional, sehingga tidak

mungkin tercecer dan ini dikaitkan pula dengan pengamanan

dengan sertifikat palsu /asli tapi tidak benar.

Supaya terkait dengan Pusbin KPK maka Asosiasi diberi

dispensasi untuk menggunakan ruang-ruang Diklat/ Balai-2

58

diseluruh Indonesia, sedangkan Asosiasinya sendiri wajib

mempunyai program pendidikan berkelanjutan, jika tidak maka

persyaratan sebagai anggota LPJK mesti ditinjau, oleh sebab itu

pada Peraturan Menteri no 10/PRT/M/2010 mesti dicamtumkan hal

tersebut, sehingga para pengurus asosiasi profesi keahlian ini

mesti memikirkan anggotanya. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan

namun keterbatasan pemahaman dari pembuat aturan tidak

memungkinkan hal diatas tercamtum dalam Peraturan Menteri.

Sebagaimana pada Laporan pendahuluan maupun Laporan

interim bahwa kehadiran Institusi Pembinaan dan Institusi

Pendidikan dan Pelatihan di Kementrian Pekerjaan Umum sudah

dimulai sejak tahun 1976, dengan berdirinya Biro Sarana

Perusahaan yang mempunyai Bagian Pembinaan Sarana Usaha

Jasa Konstruksi dan Bagian Pengaturan Jasa konstruksi dan Pusat

Pembinaan Pelatihan Jasa Konstruksi artinya sudah cukup waktu

dan banyak pengalaman ,yang semestinya saat ini sudah

dewasa /mature, namun karena tidak dipersiapkan dengan baik

maka yang terjadi adalah kemunduran. Penyusunan Database

Tenaga Kerja di bidang jasa konstruksi ini merupakan langkah awal

untuk mengembalikan jalan ke “rel” yang benar dan sangat terkait

dengan pendidikan dan pelatihan di Indonesia.Diseluruh Indonesia

saat ini tercatat Keahlian ada 152.935 orang (Lihat Lampiran 20)

sedangkan keterampilan 435.424 orang. (Lihat Lampiran 21)

d. Diklat Pusbin KPK.

Diklat Pusbin KPK juga melakukan pendidikan dan pelatihan

59

namun demikian terkait dengan Penyusunan Database Tenaga

Kerja ini maka system yang dibangun adalah Balai2 Pusbin-KPK

berfungsi pula melakukan klarifikasi dan update tenaga kerja

konstruksi. Misalnya namanya sudah tercatat dalam System

Informasi Tenaga Kerja dan masuk dalam database maka di setiap

Pusbin harus mengecek terlebih dahulu apakah datanya calon

peserta sudah ada atau belum di database, jika sudah ada maka

tugas Balai-Balai Pelatihan adalah melakukan update dan validasi

data, ini harus dilakukan karena hanya Balai-balai Pelatihan inilah

yang bisa melakukan untuk kesahihan data. Selain itu Pusbin KPK

ini mesti dibekali dengan pengetahuan untuk menciptakan

pelatihan di kabupaten /kota dengan tersedianya dana pembinaan

di daerah.

e. Asosiasi.

Asosiasi Profesi dan Asosiasi Perusahaan dengan surat dari Badan

Pembinaan Konstruksi dapat dihimbau untuk mengisi aplikasi

tenaga kerja yang bekerja di badan usaha, dan kepada setiap

badan usaha diberikan aplikasi software yang kemudian diisi dan di

validasi oleh asosiasi dan diserahkan ke Pusbin-KPK dalam rangka

gerakan GNPK. Pasti Asosiasi akan mau berpartisipasi membantu

pemerintah.

f. Perusahaan / Badan Usaha

Perusahaan mendapatkan Aplikasi dari Asosiasi dan mengisinya

untuk kemudian diserahkan ke asosiasi, perlu dibuat model bahwa

aplikasi ini bisa di down load dan setelah diisi di upload oleh

60

asosiasi, dan jangan perusahaannya sehingga keberadaan asosiasi

mendapat tempat dari Pusbin KPK.

g. Individu Tenaga kerja konstruksi

Individu tenaga kerja yang namanya tercatat di website

Pusbin KPK diberi kesempatan untuk memperbaiki datanya sendiri

dengan merubahnya sendiri dan setelah ini melakukan validasi

dengan meminta persetujuan pada asosiasi atau Pusbin KPK

tentang bukti perubahan tersebut untuk kemudian dikirim ke

Pusbin KPK.

Untuk memberikan makna yang bermanfaat maka semua

data dapat dicetak menjadi “Curiculum vitae”tenaga kerja

konstruksi yang dilengkapi dengan NKTK dan juga barcode

sehingga keasliannya dapat digunakan pula bagi tenaga kerja

untuk mencari kerja.

NKTK yang diusulkan adalah 19 digit yakni

digit 1 + digit 2+3+4+5+ digit 6+7+ digit 8+9 +digit 10+11+digit

12+13+14+15+16+17+18 +19.

Contoh :

1.3379.07.05.55.09345672 – 19 digit

untuk jelasnya periksa ( Lihat Lampiran 22 )

9. Skema Alur data , media Aplikasi sebagai inputing data serta validasi.

a. Skema alur data.

Skema Alur data tenaga kerja ( Lihat Lampiran 23) dimana

server menerima data sebelum masuk ke database dari model A

adalah Biro Perencanaan sedangkan model B dari Balai-Balai

61

Pusbin KPK diseluruh Indonesia yang membawahi dana

dekonsentrasi Dinas PU propinsi.

Oleh sebab itu mesti disediakan dana untuk propinsi dan juga

kabupaten/kota untuk menyetor data tersebut, sekaligus juga

Balai-2 melakukan upaya Diklat mandiri di kabupaten/Kota.

Balai-Balai Pedidikan dan Pelatihan Konstruksi Pusbin KPK

melakukan validasi serta melayani permintaan dari tenaga kerja

yang sudah terekam datanya baik perbaikan maupun mencetak

secara on line.

b. Website.

Website yang digunakan adalah www.pusbinkpk.netpada menu

utama disisipkan icon baru yakni tenaga kerja konstruksi dimana

dapat dibagi dua yakni keahlian dan keterampilan, siapapun dapat

melihat datanya secara minim , kecuali kalau ybs juga pelanggan

website maka dapat melihat keseluruhannya bahkan dapat

mengganti datanya atau memperbaruhi sendiri datanya. Tenaga

kerja harus mendaftarkan terlebih dahulu sebagai anggota website

dengan menyerahkan copy KTP kepada admin terlebih dahulu dan

baru bisa diberikan persetujuan.Bila mau dikenakan biaya maka hal

tersebut sangat memungkinkan sebagai dana untuk pemeliharaan

website.

Sedangkan umum yang ingin melihat data tenaga kerja seseorang

tidak diperkenankan, Umum hanya bisa melihat data secara

terbatas khususnya nama dan asal/propinsi. Program berbasis php.

62

1) Database.

Database yang sudah terkumpul pada server dinamakan

master database yang bisa diubah atas sepengetahuan admin

dan memenuhi syarat.

2) Sinkronize data.

Aplikasi syncronize data , ini mesti dibangun dan terdapat pada

server database Pusbin KPK, yang menampung database

tenaga kerja yang datanya diperoleh dari :

a) BPS ( jika ada )

b) LPJK

c) Asosiasi

d) Pihak Lain yang datang ke Pusbin KPK yang menyerahkan

data.

Untuk sincronize ini memang dibutuhkan “key” yakni

numerik atau abjad yang unik dan selanjutnya dijadikan

acuan untuk memasukkan data ke database. .

Kalau di LPJK ada nomer registrasi untuk keahlian disebut NRTA

atau nomer registrasi keahlian sedangkan untuk tenaga

terampil ada NRTT atau Nomor registrasi Tenaga Terampil

maka untuk tenaga kerja adalah NKTK. Nomor unik ini bisa

dipakai namun ini hanya mereka yang telah mempunyai

sertifikat.

Gambaran tentang systematika Database Tenaga Kerja Jasa

Konstruksi dapat dilihat pada ( Lihat Lampiran 24 )

63

Aplikasi SITK syncronize adalah data dari LPJK atau Diklat

lainnya yang datang ke kantor Pusbin KPK dan kemudian

dimasukkan kedalam database melalui SITK Syncronize

3) Pengelolaan Admin website /Penataan Admin

Website rujukan adalah website pusbin KPK dan dalam sub

menu nya ada tenaga kerja dan disub menu ini ada admin

tenaga kerja yang bertanggung jawab akan data tenaga kerja

c. Aplikasi

Aplikasi yang harus dibuat mesti berbasis pada suatu system yang

dinamakan SITK /System Informasi Tenaga Kerja yang terdiri atas

1) Aplikasi tenaga kerja /SITK Satker - emon – untuk PU

Aplikasi ini di taruh dalam laporan emon yang dikelola oleh Biro

Peencanaan Sekretariat jenderal, dan dengan surat edaran dari

Menteri Pekerjaan Umum maka semua Pejabat Pembuat

Komitmen dan jajarannya harus melakukan download SITK–

Emon ini dan kemudian menyerahkan kepada penyedia jasa

yang mendapatkan kontrak pekerjaan dan menjadi mitranya

baik jasa konsultansi perencana atau jasa konsultansi

pengawas dan atau jasa pelaksana konstruksi untuk

mengisinya dan selanjutnya setelah diisi dikembalikan ke PPK

untuk dilakukanpemeriksaan data kebenarannya dan terakhir di

upload yang akan masuk ke menu e-monthBiro Perencanaan

dan seterusnya ke Pusbin KPK dan dilakukan penanganan lebih

lanjut masuk ke server database.Sedangkan formulir isiannya

sebagaimana (Lihat Formulir 25 )

64

Mengingat ini hanya untuk proyek-proyek di lingkungan

Kementrian Pekerjaan Umum saja , maka masih diperlukan

suatu surat dari Sekjen kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum

untuk mengoleksi semua tenaga kerja dari Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten /Kota. Kegiatan ini bisa diminta 3 bulan

sekali

Aplikasi SITK Proyek di lingkungan PU / Non PU – Daerah

dengan Satker /PPK sebagai verifikator

2) Aplikasi tenaga kerja /SITK Satker - emon – untuk Daerah /TPJK

di Propinsi/Kab/Kota

Sama dengan emon Kementrian PU namun ada modifikasi kecil

dapat pula di download dari website Pusbin KPK dan dapat pula

di upload ke website BP Konstruksi cq Pusbin KPK sesuai

kaplingnya masing2.Dari PPK setiap proyek yang dananya dari

APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim

Pembina Jasa Konstruksi Propinsi sedangkan di Kabupaten/Kota

dilakukan oleh Tim Pembina Jasa Konstrtuksi Kabupaten/Kota

kegiatan ini dilakukan 3 bulan sekali

3) Aplikasi SITK Diklat Balai -Pusbin KPK.

Aplikasi ini adalah aplikasi utama dari Pusbin KPK , karena

hanya melalui sistem ini bisa dipantau ketersediaan tenaga

kerja konstruksi yang sudah mengikuti pendidikan dan

pelatihan.

Aplikasi SITK Diklat dengan Balai2 sebagai verifikator.

65

4) Aplikasi tenaga kerja SITK BUJK /Perusahaan /Asosiasi

Menjaring lebih banyak maka juga disiapkan aplikasi yang diisi

oleh badan usaha yang kemudian setelah diisi di verifikasi dan

validasi oleh Asosiasi dan secara berjenjang sampai ke Asosiasi

induknya di Jakarta baik itu Asosiasi Profesi maupun asosiasi

profesi. Pada dasarnya data yang dihimpun adalah data

perusahaan konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja

konstruksi . Dari Asosiasi ini akhirnya diteruskan ke Pusbin

KPK.Aplikasi SITK Badan Usaha dengan Asosiasi sebagai

verifikator , Adapun bentuk isian formulirnya sebagaimana

(Lihat Lampiran 25)

d. Validasi data

Aplikasi yang utama adalah aplikasi yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi dari Pusbin – KPK yakni peserta yang mengikuti

Diklat , pada kesempatan ini mengingat waktunya maka aparat

Pusbin KPK seyogyanya melakukan verifikasi data atas isian

formulir dan data yang akan masuk ke database, karena waktunya

dipandang cukup banyak sehingga diharapkan datanya dapat

terserap dan bermanfaat di database sehingga aplikasi yang

tersedia diharapkan lengkap / dan digunakan program berbasis

Visual basics / VB.

Bagi Asosiasi profesi tenaga kerja juga diberikan program dari

Aplikasi Badan Usaha yang dimodifikasi sehingga tanggung jawab

ada di Asosiasi tenaga kerja. Pengisian yang salah atau tidak

didukung dengan data pendukung maka tanggung jawabnya

66

adalah di asosiasi yang bersangkutan.

Dari uraian diatas maka , secara system jika ada database

masuk ke server maka mesin akan melakukan validasi secara

otomatis terhadap database yang ada di server dan menyeleksi

terlebih dahulu yang dimulai dari :

Tahap I

Nama Tenaga kerja dicocokkan kemudian

Tempat kelahiran ( menggunakan kodekab/kota

dari BPS)

Tanggal , bulan dan tahun lahir

Tahap II

Kemudian dilakukan pemeriksaan No KTP.

Tahap III

Selanjutnya pemilikan Sertifikat.

Apabila semua datanya cocok atau hanya cocok 1 Tahap

maka perlu dilihat dan disandingkan terlebih dahulu sebelum

menyetujui data dimasukkan atau ditambahkan atau

diverifikasi untuk meyakini bahwa tenaga kerja itu sudah

terregister di database sebelum program dijalankan.

selanjutnya jika belum diregistrasi /baru maka akan diberikan

nomor urut NKTK sedangkan jika datanya sudah ada maka

akan menemukan dari nomor urut di NKTK dan data baru

akan menimpa data yang ada.Dari proses data bisa saja data

yang lama disimpan di file terpisah dan data yang baru

dianggap valid.

67

e. Manfaat /Penggunaan & Pengelolaan Data Tenaga Kerja.

Dalam kaitannya Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi dan

kegiatan Penyusunan Database tenaga kerja bidang Jasa

Konstruksi maka perlu dipersiapkan langkah2 yang sinergi sebagai

berikut :

1) Penyimpanan data nasional.

Pada tahap pertama penyusunan database jasa konstruksi

adalah kegiatan terkumpulnya semua data tenaga kerja di

bidang jasa konstruksi yang dikelola dan di manajemen oleh

Pusbin KPK Badan Pembinaan Konstruksi Kementrian Pekerjaan

Umum

Database tenaga kerja konstruksi ini merupakan sumber data

tenaga kerja nasional di bidang jasa konstruksi, yang memuat

data tenaga kerja keahlian maupun keterampilan yang bekerja

di jasa konstruksi di Indonesia.

Di mulai dari menjalankan SITK Proyek Model A terlebih dahulu

dan kemudian dilakukan kerjasama dengan semua Asosiasi

Perusahaan dan Asosiasi Profesi dengan menjalankan SITK –

Badan Usaha , selanjutnya secara bertahap dijalankan SITK

Model B dengan melatih tenaga dari Balai – Pusbin KPK yang

ada di daerah2 dan didistribusikan melalui TPJK Propinsi.

2) Konsep Progres Diklat kedepan.

Agar Penyusunan Database bidang jasa konstruksi mempunyai

makna dan manfaat bagi kemajuan bangsa maka perlu

langkah-langkah sebagai berikut :

68

a) Adanya ketentuan kewajiban penggunaan Curiculum vitae

secara standar yang berbentuk cetak.pdf bagi tenaga kerja

tingkat ahli yang akan digunakan oleh Badan Usaha Jasa

Konstruksi yang mengikuti pelelangan di lingkungan

Kementrian Pekerjaan Umum.Kegiatan ini akan dimulai 1

Nopember 2012, saat pelelangan proyek-proyek tahun 2013

dijalankan.

Ketentuan ini memberikan waktu yang cukup bagi tenaga

kerja dan juga Asosiasi serta Pusbin KPK untuk

mempersiapkan diri.

Dengan adanya data tenaga kerja ini maka dimungkinkan

untuk dapat dicetak secara pdf dan diberi barcode pengaman

dan selanjutnya sebagai syarat untuk mengkuti pelelangan

pekerjaan konstruksi.

b) Selanjutnya adalah kewajiban Penyedia jasa yang

memperoleh pekerjaan konstruksi mengikut sertakan tenaga

kerja bidang jasa konstruksi untuk mengikuti pelatihan yang

diselenggarakan oleh Pusbin KPK Kementrian Pekerjaan

Umum atau afiliasinya termasuk program2 oleh Asosiasi

Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang melakukan kerjasama

dengan Pubin KPK.

Sejalan dengan itu maka pada pelelangan-pelelangan di

lingkungan Pekerjaan Umum mulai diminta tenaga kerjanya

yang telah pernah mengikuti pelatihan jasa konstruksi/atau

69

diminta untuk melampirkan Sertifikat Pelatihan yang

dikeluarkan oleh Pusbin KPK dan juga afiliasinya.

Menteri Pekerjaan Umum juga mengeluarkan edaran bahwa

pada setiap proyek konstruksi yang dilakukan oleh penyedia

jasa wajib mempunyai pimpinan proyek atau manajer

proyek /pelaksana lapangan yang bersertifikat sesuai

karakteristik proyeknya.Bila tidak mempunyai maka proyek

tersebut harus ditunda sementara atau belum boleh

dilaksanakan untuk mencari tenaga kerja yang mempunyai

sertifikat sejenis.

Menteri Pekerjaan Umum menerbitkan surat edaran berupa

himbauan agar Walikota dan Bupati mulai mencadangkan

pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi bagi daerahnya dan

mengharuskan perusahaan yang mendapatkan pekerjaan

/proyek yang dananya dari APBD Propinsi/Kabupaten/Kota

maka wajib mengikuti pelatihan dimaksud di lokasi ibukota

kabupaten/kota, pada akhirnya juga diwajibkan menyertakan

rekaman Sertifikat Pelatihan yang diselenggarakan Pusbin

KPK dan afiliasinya.

Dengan langkah-langkah diatas maka pelatihan jasa

konstruksi bisa berjalan dengan semangat menuju pekerjaan

yang memenuhi bahan mutu dan waktu yang telah

ditetapkan.

3) Laporan Eksekutif

Dengan adanya penyusunan database tenaga kerja jasa

70

konstruksi maka setiap tiga bulan dapat dlaporkan kepada

pimpinan Kementrian Pekerjaan Umum posisi struktur tenaga

kerja konstruksi yang bekerja di proyek2 konstruksi di seluruh

Indonesia secara periodik, termasuk dilaporkan ke Badan

Perencanaan Nasional /Bappenas dan juga Kementrian Tenaga

kerja.

4) Pengembangan Perlindungan Tenaga Kerja.

Dengan adanya data tenaga kerja yang dikelola oleh Pusbin

KPK maka dapat dikembangkan untuk Perlindungan Tenaga

Kerja Konstruksi dengan dilakukan kerjasama sama dengan PT

Jamsostek (Persero) dan kepada tenaga kerja untuk dapat

menjadi tenaga kerja penuh waktu sehingga kepadanya dapat

masuk dalam katagori perlindungan negara untuk kesehatan

dan kecelakaan kerja serta jaminan hari tua termasuk

keluarganya.Apalagi dalam waktu dekat akan berubah menjadi

BPJS/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimana sangat

diperlukan data dari tenaga kerja yang akurat.

10. Dukungan Pranata Hukum.

a. Penyusunan Database Tenaga kerja di bidang jasa konstruksi ini

perlu juga dilengkapi dengan Konsep regulasi setingkat Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum ( Lihat Lampiran 26 ) sebagai update dari

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum no 323/KPTS/1988 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Monitoring Data Ketenagakerjaan Bidang

Pekerjaan umum /Sektor Konstruksi , namun hanya terhadap

tenaga kerja konstruksi non PNS.

71

Dalam Peraturan Menteri yang baru ini judulnya masih tetap

dipertahankan yakni Petunjuk Pelaksanaan Monitoring data

Ketenagakerjaan Bidang Pekerjaan Umum/Sektor Konstruksi namun

digunakan oleh setingkat Pejabat Pemegang Komitmen di jajaran

Kementrian Pekerjaan Umum dan juga dibantu oleh Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi dan Asosiasi Jasa Konstruksi.

Keberhasilan program ini tergantung partisipasi dari pejabat

proyek dan juga Asosiasi perusahaan serta Asosiasi profesi, dan

badan usaha namun dengan kewajiban bahwa semua proyek

mengambil datanya dari hasil Monitoring Tenaga kerja bidang jasa

konstruksi maka dimungkinkan program ini akan berjalan.

b. Tim Pelaksana Monitoring Tenaga Kerja

Tim Pelaksana Monitoring Tenaga Kerja harus dibentuk untuk

mengawasi berjalannya pelaksanaan program monitoring tenaga

kerja termasuk pemberian pelayanan kepada masyarakat baik

terhadap data yang tayang maupun yang dicetak / CV yang

diperlukan untuk mendukung pelelangan dan pelaksanaan proyek

konstruksi di seluruh Indonesia sebagai mana ( Lihat Lampiran 27)

11. Penutup.

Dengan telah selesainya uraian ini maka selesaipula tugas kegiatan

penyusunan database tenaga kerja di bidang jasa konstruksi, sehingga

langkah berikut adalah penerapan aplikasi yang dapat dimulai secara

bertahap, oleh karenanya masih diperlukan waktu untuk mencoba

aplikasi dan juga websitenya.

Selain itu harus dilakukan sosialisasi oleh Pusbin KPK kepada semua

72

pejabat pada Direktorat Jenderal dan juga Balai-balai di lingkungan

Direktorat jenderal guna menjalankan program model A atau SITK

emon, demikian pula uji coba pada Balai Pusbin KPK untuk

mendistribusikan program model B atau SITK emon-modifikasi dan

Asosiasi untuk menjalankan SITK Badan Usaha

Sejalan dengan itu memang sedang diproses regulasi SE Menteri

Pekerjaan Umum tentang Monitoring tenaga kerja jasa konstrusi yang

nantinya diharapkan sebagai acuan hukum penerapan program

monitoring tenaga kerja konstruksi bahkan juga persiapan untuk

antipasi penggunaan kurikulum standarbagi tingkat ahli di proyek2

Pekerjaan Umum diseluruh Indonesia .

Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi dunia usaha jasa

konstruksi nasional melalui Pusbin KPK.Terimakasih

Penyusun

Ir.Edy Rahenyantono.MM

DR.Dedi Walujadi

73

LAMPIRAN.

1. Laju Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011.- Data BPS2. Besarnya Pertumbuhan ekonomi Indonesia – Data BPS3. Pendapatan Masyarakat Indonesia per kapita – Data BPS4. Penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi 2004 sd 2009.-Data BPS5. Upah rata-2 tenaga konstruksi dan sejajarnya – Data BPS 6. PP 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan

pemerintah,pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota7. Rekaman Surat edaran Mendagri no 601/476/SJ- tanggal 13 Maret

2006 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi di daerah 8. Pasar Konstruksi per Propinsi - Data BPS9. Pesebaran jenis pekerjaan konstruksi 2004 sd 2009 – Data BPS.10. Pertumbuhan dan pesebaran perusahaan jasa konstruksi Indonesia

2004 sd 2009.-Data BPS11. Rekaman Keputusan Menteri PU no 323/KPTS/1988 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Monitoring Data Ketenagakerjaan bidang Pekerjan Umum/sektor konstruksi

12. Rekaman Surat edaran Mendagri no 601/1031/BAKD – tanggal 6 Oktober 2006 tentang penyusunan dana APBD di daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang dapat digunakan untuk pembiayaan dana pendidikan dan pelatihan bekerjasama dengan Balai Pusbin KPK.

13. Standar baku Curiculum Vitae sebagai profil tenaga kerja.14. Klasifikasi Terampil yang dikeluarkan oleh LPJK 15. Jenis Pelatihan Jasa Konstruksi yang tersedia di Pusbin KPK16. Jenis kualifikasi tenaga kerja konstruksi.17. Konsep Kualifikasi Tenaga Kerja konstruksi Indonesia 18. Gagasan Sistematika database tenaga kerja jasa konstruksi-model A19. Gagasan Sistematika database tenaga kerja jasa konstruksi-model B20. Data Tenaga kerja yang mempunyai Sertifikat Keahlian dari LPJKN21. Data Tenaga kerja yang mempunyai Sertifkat Keterampilan dari

LPJKN 22. Nomor Kode Tenaga Konstruksi/NKTK23. Alur Sistematika Penyusunan database tenaga kerja jasa konstruksi.24. Formulir isian untuk STI Proyek 25. Formulir isian untuk STI Badan Usaha

74

26. Konsep SK Menteri tentang Monitoring Tenaga Kerja Konstruksi27. Konsep Tim Monitoring Penyusunan Database Tenaga Kerja

Konstruksi28. Bahasa Program Software Komputer SITK.

a. SITK Proyek.b. SITK Perusahaan.c. SITK DIKLAT.

75