LAPORAN DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL … · hubungan kerjasama antara dua negara di ... secara...
Transcript of LAPORAN DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL … · hubungan kerjasama antara dua negara di ... secara...
0
LAPORAN
DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL (GKSB)
DPR RI – PARLEMEN JEPANG
KE JEPANG
10 – 16 APRIL 2016
JAKARTA, 16 APRIL 2016
1
LAPORAN
KUNJUNGAN DELEGASI GRUP KERJASAMA BILATERAL (GKSB)
DPR-RI – PARLEMEN JEPANG KE JEPANG
10 – 16 APRIL 2016
I. PENDAHULUAN
A. Dasar Pengiriman Delegasi :
Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai salah satu alat
kelengkapan Dewan yang bersifat tetap, mempunyai tugas antara lain membina,
mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara
DPR RI dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral.
Dalam kerangka pelaksanaan tugas tersebut, maka BKSAP DPR RI membentuk Grup
Kerjasama Bilateral (GKSB) yang juga bertujuan untuk lebih mengoptimalkan
hubungan kerjasama antara dua negara di segala bidang. Berdasarkan tujuan
tersebut, BKSAP DPR RI mengirimkan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral DPR RI –
Parlemen Jepang untuk melakukan kunjungan ke Jepang pada tanggal 10 – 16
April 2016
Kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen
Jepang ke Jepang dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor : 227/PIMP/IV/2015-2016 tanggal 6 April 2016
tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam
Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Parlemen Jepang ke Jepang dari
tanggal 10 sampai dengan 16 April 2016.
2
B. Susunan Delegasi
Susunan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Jepang
adalah :
1) Aryo P.S. Djojohadikusumo - Ketua 2) H. Mohammad Suryo Alam, AK, MBA - Wakil Ketua 3) Sukur H Nababan, ST - Anggota 4) Daniel Lumban Tobing - Anggota 5) Ir. Fary Djemy Francis, MMA - Anggota 6) Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA. - Anggota 7) Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos - Anggota 8) Yayuk Basuki - Anggota 9) A. Helmy Faishal Zaini - Anggota 10) Drs. Abdul Fikri, MM - Anggota 11) Sy. Anas Thahir - Anggota 12) Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si - Anggota
C. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi
Maksud dan tujuan kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral ke Jepang,
adalah :
a. Meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral dengan Parlemen Jepang. b. Mempererat tali persahabatan serta saling meningkatkan hubungan kerjasama
yang saling menguntungkan khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dan bidang lain yang dapat dikembangkan antara kedua negara.
c. Melakukan pertukaran pandangan dan mencari solusi mengenai permasalahan-permasalahan dalam hubungan kedua negara, peningkatan investasi dan kerjasama di bidang perdagangan Jepang di Indonesia maupun sebaliknya, peningkatan kerjasama dalam bidang-bidang lain dan penyamaan visi terhadap beberapa masalah bilateral, regional maupun internasional yang dihadapi oleh kedua negara.
D. Misi Delegasi
Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI ke Jepang menjadi vocal
point dalam peningkatan hubungan kedua Parlemen secara lebih khusus dan
kunjungan GKSB ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama kedua Negara
secara umum baik dalam bidang ekonomi, politik, perdagangan, investasi, sosial
budaya dan untuk menjembatani hal-hal yang masih menjadi pending matters
bagi kedua Negara. Melalui kegiatan kunjungan GKSB ini, DPR RI dapat
menyampaikan kepentingannya kepada Negara sahabat yang dikunjunginya.
3
E. Persiapan Pelaksanaan Tugas/Kunjungan Sebelum melaksanakan tugasnya melakukan kunjungan GKSB ke Negara
Sahabat, Delegasi melakukan pertemuan-pertemuan dengan Duta Besar Jepang
untuk Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan informasi/masukan mengenai
isu-isu penting/pending matters terkait hubungan bilateral Indonesia – Jepang.
II. ISI LAPORAN
A. Uraian Tentang Negara JEPANG a. Hubungan Bilateral Indonesia – JEPANG
Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang didasarkan pada perjanjian Perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang pada bulan April 1958. Sejak itu hubungan bilateral antara kedua negara berlangsung baik, akrab dan terus berkembang tanpa mengalami hambatan berarti, bahkan kini sedang berada pada taraf ‘mitra strategis’ (strategic partnership), menyusul kesepakatan “the Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future” pada tahun 2006 dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada tahun 2007.
Eratnya hubungan bilateral kedua negara tersebut juga tercermin dalam berbagai persetujuan yang ditandatangani maupun pertukaran nota oleh kedua pemerintah untuk memberikan landasan lebih kuat bagi kerjasama di berbagai bidang. Intensitas kunjungan timbal balik di antara pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara cukup tinggi.
Pada tingkat kepala negara, tercatat kunjungan Presiden RI ke Jepang pada bulan Juni 2005 dan November 2006, kunjungan dalam rangka menghadiri pertemuan G8 di Hokkaido pada tahun 2008, kunjungan dalam rangka KTT APEC Economic Leaders Meeting pada tahun 2010 serta kunjungan kerja pada 16-18 Juni 2011. Disamping itu, Wakil Presiden RI juga melakukan kunjungan ke Jepang pada 14-17 November 2011. Sementara Perdana Menteri Jepang tercatat melakukan kunjungan ke Indonesia pada tahun 2005 (PM Junichiro Koizumi), 2007 (PM Shinzo Abe), 2009 (Yukio Hatoyama), dan 2011 (Yoshihiko Noda).
Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang pada bulan Juni 2011 tersebut, Presiden RI mencapai kesepakatan dengan PM Jepang untuk menindaklanjuti kemitraan strategis yang telah terjalin melalui pertemuan reguler tingkat Menlu, Menteri Ekonomi dan Menteri Pertahanan serta dialog polkam di tingkat Dirjen.
Pada tanggal 1 November 2011, telah dilaksanakan 1st Politico-Military dan 4th Military-Military Talk, yaitu dialog polkam tingkat Dirjen (dari Kemlu dan Kemhan) pertama, yang merupakan perintis untuk pertemuan rutin two-plus-
4
two (political-military talks) tingkat menteri kedua negara. Jika pertemuan two-plus-two ini terlaksana, maka Indonesia akan menjadi negara pertama yang mempunyai dialog rutin tingkat menteri disemua sektor (ekonomi, politik dan keamanan) dengan Jepang.
Antara kedua negara juga terjalin kerjasama erat sebagai sesama anggota organisasi/forum regional dan internasional seperti PBB, ESCAP, APEC, WTO dan ASEM. Dalam kerangka kerjasama regional ASEAN, Jepang merupakan salah satu mitra dialog utama dan anggota ARF.
b. Sistem Politik dan Pemerintahan JEPANG
Konstitusi (Undang-Undang Dasar) Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947, didasarkan pada tiga prinsip : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak-hak asasi manusia, dan penolakan perang. Konstitusi juga menetapkan kemandirian tiga badan pemerintahan - badan legislatif (Diet atau Parlemen), badan eksekutif (kabinet), dan badan yudikatif (pengadilan).
Diet, yaitu parlemen nasional Jepang, adalah badan tertinggi dari kekuasaan negara, dan satu-satunya badan negara pembuat undang-undang dari negara. Diet terdiri dari Majelis Rendah dengan 480 kursi dan Majelis Tinggi dengan 242 kursi. Semua rakyat Jepang dapat memberikan suaranya dalam pemilihan setelah mencapai usia 20 tahun.
Gedung Diet Nasional Suasana sidang paripurna Diet
Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris dan Kanada. Berbeda dengan rakyat Amerika atau Prancis, rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Para anggota Diet memilih perdana menteri dari antara mereka sendiri. Perdana menteri membentuk dan memimpin kabinet menteri negara. Kabinet, dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, bertanggung-jawab terhadap Diet.
Kekuasaan yudikatif terletak di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, seperti pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan sumir. Mahkamah Agung terdiri dari Ketua Mahkamah Agung,
5
dan 14 Hakim lainnya, semuanya ditunjuk oleh kabinet. Kebanyakan kasus ditangani oleh pengadilan distrik yang bersangkutan. Juga ada pengadilan sumir, yang menangani kasus seperti pelanggaran lalu-lintas, dll.
Di Jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur (semacam propinsi) dan lebih dari 3300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Tanggung-jawab mereka meliputi : pengadaan pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan lain serta pembangunan dan pemeliharaan prasarana, termasuk utilitas. Dengan berbagai kegiatan administratif yang dilakukannya, terjadi kontak erat antara mereka dan penduduk setempat. Para kepala pemerintahan daerah serta anggota parlemen daerah dipilih oleh rakyat setempat melalui pemilihan.
B. Program Kegiatan
Kegiatan kunjungan dilaksanakan pada tanggal 10 – 16 April 2016 dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Senin, 11 April 2016
Pukul 19.00 Pertemuan dengan Duta Besar KBRI Tokyo, Bapak Yusron
Ihza Mahendra dan jajarannya
2. Selasa, 12 April 2016 Pukul 11.00 Pertemuan dengan Ketua Liga Persahabatan Jepang –
Indonesia, Mr. Toshihiro Nikai Pukul 17.30 Pertemuan dengan Menteri Negara urusan Luar Negeri Jepang, Mr. Seiji Kihara
3. Rabu, 13 April 2016 Pukul 10.00 Pertemuan dengan Ketua Komite Ekonomi Indonesia –
Jepang, Keidanren, Mr. Shigeo Ohyagi Pukul 14.30 Pertemuan dengan Ketua Parlemen Jepang,
H.E. Mr. Tadamori Oshima Pukul 19.00 Pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri urusan Parlemen, Mr. Masakazu Hamachi
4. Kamis, 14 April 2016
Pukul 09.30 Pertemuan dengan Manajemen J-Trec dan kunjungan lapangan Pukul 15.30 Kunjungan ke Pelabuhan Tokyo
6
C. Hasil-hasil Kunjungan
1. Pertemuan dengan KBRI Tokyo
Delegasi diterima oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang,
Y.M. Bapak Yusron Ihza Mahendra dan jajarannya. Dalam pertemuan
tersebut, disampaikan oleh Dubes penjelasan singkat mengenai tugas dan
fungsi KBRI Tokyo, sebagai perwakilan bilateral yang diakreditasikan untuk
Jepang.
Disampaikan bahwa hubungan bilateral Jepang – Indonesia sudah
berlangsung sangat baik. Namun agak menghangat karena masalah tender
kereta api cepat di Indonesia yang dimenangkan oleh perusahaan Republik
Rakyat Tiongkok. Namun, sebagai bagian dari Pemerintah RI, pihak KBRI
telah menjelaskan kebijakan Pemerintah tersebut agar dapat diterima dengan
baik oleh Jepang.
Ketua GKSB, Bapak Aryo P.S. Djojohadikusumo menjelaskan bahwa hubungan
DPR RI dengan Dubes Jepang di Jakarta sangat baik. Dubes Jepang telah
bertemu dengan Ketua DPR RI dan juga telah mengundang GKSB DPR RI
untuk makan malam di kediamannya.
Dubes Mahendra menyampaikan bahwa dalam pertemuan-pertemuan yang
akan dilakukan oleh GKSB DPR RI dengan pihak-pihak di Jepang,
kemungkinan yang akan menjadi pertanyaan antara lain tentang issue laut
Cina Selatan, tentang masalah natuna, MoU Kerjasama Pertahanan yang
masih pending serta perkembangan perjanjian bebas visa bagi pemegang
paspor hijau. Untuk itu, diharapkan GKSB dapat mempersiapkan jawabannya.
Bapak Ridwan, Minister Counselor yang membidangi urusan politik
menyampakan struktur di Kementrian Luar Negeri Jepang, dimana selain
Menteri Luar Negeri, ada juga 2 orang State Minister dan 4 orang
Parliamentary Vice Minister. Karena Jepang menganut sistem parlementer,
maka peran parlemen sangat menentukan.
Di bidang Ekonomi, Ibu Retno Supeni, Minister Counselor menyampaikan
beberapa hal diantaranya tentang negosiasi IJEPA, Indonesia-Japan Economic
Partnership Agreement, yang masih dibahas sampai saat ini. Issue tarif sangat
dianggap penting. Sampai saat ini KBRI masih menunggu arahan dari
Pemerintah Pusat di Jakarta. Selain itu, issue tentang Blok Masela, agar dapat
dijelaskan mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap hal tersebut.
Dalam pertemuan dengan Keindanren nanti, akan dihadiri oleh sekitar 25
pengusaha Jepang, untuk itu, agar dijadikan sarana untuk bertukar pendapat
7
untuk dapat meningkatkan kerjasama perdagangan antar kedua negara,
peningkatan investasi di sektor energi, transportasi termasuk kereta api, kapal
laut dan fasilitas dermaga.
Gb.1: Foto dengan Dubes RI Y.M. Yusron Ihza Mahendra dan jajarannya
di kantor KBRI Tokyo
Gb.2 : Foto dengan Dubes RI Y.M. Yusron Ihza Mahendra dan jajarannya
di kantor KBRI Tokyo
8
2. Pertemuan dengan Ketua Liga Persahabatan Jepang – Indonesia,
Mr. Toshihiro Nikai
Ketua Liga Persahabatan Jepang – Indonesia, Mr. Toshihiro Nikai, menyambut
Delegasi dengan sangat hangat di ruang kerjanya. Sebagai seorang politisi
senior, beliau menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dengan Jepang
sudah terjalin dengan sangat baik, terbukti dengan kunjungan Ketua DPR RI
ke Jepang, kunjungan Mr. Nikai beserta 1100 wisatawan Jepang ke Indonesia
dan akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang.
Dalam kesempatan pertemuan dengan Mr. Nikai, delegasi Indonesia juga
dipersilakan untuk dapat bergabung dalam pertemuan OECD yang pada saat
itu sedang berlangsung di Parlemen Jepang.
Mr. Nikai juga menyampaikan terima kasih atas bantuan dari Pemerintah
Indonesia ketika beliau berkunjung ke Jakarta dan Aceh beberapa waktu yang
lalu. Beliau menyarankan kiranya anggota DPR RI dapat mendukung
kerjasama di bidang penanggulangan bencana kedua negara, khususnya yang
telah terjalin antara Museum Tsunami di Aceh dan Museum Inamura
Nohinoyakata di Wakayama.
Mr. Nikai mengusulkan adanya pertukaran anggota parlemen perempuan
diantara Parlemen Jepang dan Parlemen Indonesia.
Ketua Delegasi, menyampaikan terima kasih atas hubungan yang sangat baik
selama ini, dan menawarkan potensi investasi kereta api cepat di Indonesia
masih terbuka lebar bagi Jepang, tidak hanya jalur Jakarta-Bandung saja.
Bapak Helmy Faishal Zaini menyampaikan usulan agar program pertukaran
pelajar yang dulu pernah ada, bisa diteruskan kembali
Gb. 3 Foto dgn Nikai (pertemuan/rapat)
Gb. 4 Foto dgn Nikai (foto bersama)
9
3. Pertemuan dengan Menteri Negara urusan Luar Negeri Mr. Seiji
Kihara
Ketua Delegasi, menyampaikan permohonan dukungan dari Pemerintah
Jepang bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan
Keamanan PBB.
Kedua pihak sepakat untuk terus bekerjasama dalam upaya untuk
menciptakan pedamaian dunia, kerjasama pertahanan, kerjasama dalam hal
investasi dan lain-lainnya.
Ketua Delegasi menyampaikan terima kasih atas investasi Jepang yang cukup
besar di Indonesia, termasuk dalam pembangunan MRT, yang bekerjasama
dengan JICA
Ketua Delegasi juga menyampaikan pandangan parlemen Indonesia terkait
kereta api cepat. Banyak anggota parlemen berpendapat bahwa Jepang
memiliki teknologi yang lebih baik dalam pembangunan kereta cepat,
sehingga walaupun Pemerintah telah menetapkan akan bekerjasama dengan
Tiongkok dalam pembangunan kereta cepat Jakarta- Bandung, namun masih
banyak peluang bagi Jepang untuk dapat berinvestasi dalam pembangunan
kereta cepat jalur lainnya, termasuk Jakarta – Surabaya.
Ketua Delegasi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah
memutuskan untuk investasi Blok Masela dibagung on shore, agar dapat
difahami oleh Pemerintah Jepang. Dalam hal ini Parlemen akan mendesak
Pemerintah untuk memberi insentif yang lebih baik kepada para investor
Terkait dengan prosedur expor impor di Indonesia yang masih dianggap
menjadi kendala bagi investor asing, karena adanya regulasi yang membatasi
investasi asing di Indonesia, serta prosedur ekspor-impor yang panjang, akan
dicarikan jalan keluar atas permasalahan tersebut.
Terkait dengan pembangunan infrastruktur, pihak Jepang menyayangkan
untuk proyek kereta cepat yang dimenangkan oleh Tiongkok, tetapi Jepang
akan terus bekerjasama, baik untuk pembangunan MRT, maupun pelabuhan-
pelabuhan.
10
Terkait dengan issue tentang Laut Cina Selatan, pihak Jepang mengingatkan
agar aturan hukum di laut harus dijaga. Indonesia sebagai negara anggota
ASEAN yang dianggap paling berpengaruh, agar dapat menjaga stabilitas di
kawasan dengan menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi issue tersebut.
Gb. 5 : Pertemuan dgn Menteri Negara urusan Luar Negeri Mr. Seiji Kihara
11
Gb. 6 : Foto Bersama Menteri Negara urusan Luar Negeri Mr. Seiji Kihara
4. Pertemuan dengan Jajaran Keidanren
Kalangan pengusahan Jepang yang tergabung dalam Keidanren dengan
antusias menerima delegasi parlemen Indonesia di kantor Keidanren yang
dipimpin oleh Mr. Shigeo Ohyagi, Ketua Komite Ekonomi Jepang-Indonesia.
Delegasi Indonesia menyampaikan peluang investasi yang masih terbuka luas
di Indonesia, bagi pengembangan kereta cepat, pembangunan listrik/ solar
cell, perbankan, maupun pembangunan infrastruktur lainnya
Delegasi Indonesia juga menyampaikan akan mendorong Pemerintah untuk
dapat memberikan insentif bagi pengusaha Jepang yang ingin berinvestasi di
Indonesia dan menjamin agar memperoleh perlakukan yang adil.
Disampaikan pula, bahwa dengan adanya perubahan yang terjadi, baik di
pemerintahan ataupun perkembangan dunia usaha di Indonesia, diharapkan
pengusaha-pengusaha Jepang dapat pro aktif dalam berinvestasi di Indonesia.
Jangan sampai dikalahkan oleh pengusaha-pengusaha dari Tiongkok maupun
Korea.
12
Mengingat kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mulai diberlakukan
tahun ini, diharapkan Jepang dapat memanfaatkan Indonesia sebagai pasar
yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak, serta menjadikan
Indonesia sebagai penghubung bagi kerjasama bisnis dengan negara-negara
ASEAN lainnya.
Terkait dengan pembangunan pembangkit listrik, diinformasikan bahwa
Pemerintah Indonesia tidak akan membeli generator dari pihak Tiongkok,
namun akan membeli dari Jepang, Eropa atau Amerika. Sehingga peluang ini
agar dimanfaatkan dengan baik oleh para pegusaha Jepang.
Wakil dari J-Power, Mr. Hiroyasu Sugiyama, menggarisbawahi kemampuan
Jepang dalam teknologi batubara ultra critical yang terefisien sedunia dan
akan dibangun di Batang, Jawa Tengah. Proyek tersebut dimungkinkan berkat
dukungan pendanaan melalui skema Indonesia Investment Guarantee Fund
(IIGF) dan berharap pagu IIGF dapat ditingkatkan mengingat manfaat yang
sangat besar.
Wakil dari Tokyo Mitsubishi UFJ, Mr. Muneo Kurauchi menyampaikan bahwa
mereka banyak investasi di Indonesia, dan memberdayakan banyak tenaga
kerja Indonesia dalam perusahaannya dengan memberikan pelatihan bahasa
Jepang. Berbagai langkah juga dilakukan untuk meningkatkan SDM Jepang
untuk belajar Bahasa Indonesia namun seringkali terkendala visa untuk
bekerja di Indonesia. Diharapkan ada jalan keluar untuk permasalahan
tersebut.
Gb. 7 : Pertemuan dengan jajaran Keidanren
13
Gb. 8 : Foto Bersama dengan jajaran Keindanren
5. Pertemuan dengan Ketua Parlemen Jepang, H.E. Tadamori Oshima
Parlemen Jepang menyambut baik upaya peningkatan kerjasama antara
kedua parlemen sebagai bagian dari penguatan hubungan dan kerjasama
bilateral Indonesia-Jepang.
Ketua Delegasi menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang
diberikan oleh Ketua Parlemen Jepang dalam kunjungan kali ini. Sambutan
yang hangat seperti ini juga pernah diberikan ketika Ketua DPR RI berkunjung
dalam kunjungan muhibah akhir tahun lalu.
Disampaikan bahwa hubungan antar parlemen itu sangatlah penting, karena
parlemen merupakan perwakilan masyarakat. Di Indonesia, DPR RI memiliki
fungsi diplomasi parlemen sebagai second track diplomacy, dengan demikian,
bukan hanya Pemerintah yang melakukan fungsi diplomasi.
Hubungan kedua negara memang sudah sangat baik, dengan saling kunjung
diantara Pimpinan Negara. Dalam hal parlemen, Ketua DPR RI telah
berkunjung ke Jepang, dan Ketua Liga Persahabatan Jepang – Indonesia,
Mr. Nikai juga telah datang ke Indonesia dengan membawa banyak delegasi.
Diharapkan Ketua Parlemen Jepang juga dapat berkunjung ke Indonesia.
Ketua Parlemen, Mr. Oshima menyampaikan hubungan antara Parlemen
Jepang dan Indonesia memang sangat baik. Jepang dalam beberapa
kesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang internasional,
Indonesia juga mengirimkan delegasinya ke Jepang, diantaranya adalah :
Pertemuan OECD, Pertemuan Anggota Parlemen Muda IPU, pertemuan
tentang Disaster Risk Manajemen dll.
Hubungan antar pemerintah juga baik. Desember tahun lalu baru saja ada
pertemuan untuk membahas MoU di bidang pertahanan.
Tahun ini Jepang akan menjadi tuan rumah KTT G-7. Jepang sudah
menerima konfirmasi bahwa Indonesia juga akan hadir dalam pertemuan
tersebut.
Ketua Parlemen Jepang menganggap Indonesia sebagai negara yang terbesar
di ASEAN, sehingga dianggap bisa menjadi mesin penggerak di wilayah
ASEAN.
14
Untuk bidang investasi, kerjasama bisnis Jepang- Indonesia memang sudah
baik. Namun, beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah adanya
ketidakpastian hukum, sehingga diharapkan adanya kepastian hukum bagi
para investor Jepang ke Indonesia, sehingga nilai investasi Jepang dapat
ditingkatkan. Dengan adanya GKSB Indonesia – Jepang, diusulkan agar bisa
dijadikan penghubung dengan para pengusaha, sehingga kalau
memungkinkan bisa dijadwalkan pertemuan rutin dengan pengusaha Jepang
untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala
dalam investasi di Indonesia, selain juga menerbitkan instrumen-instrumen
legislatif untuk memperbaiki peraturan berbisnis di Indonesia.
Gb. 9 : Foto Bersama Ketua Parlemen Jepang, H.E. Tadamori Oshima
15
Gb. 10 : Penyerahan Cinderamata kepada H.E. Oshima
6. Pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan
Parlemen Mr. Masakazu Hamachi
Pertemuan dengan Mr. Hamachi dilakukan dalam jamuan makan malam.
Mr. Hamachi menyambut baik kunjungan Anggota Parlemen Indonesia ke
Jepang.
Disampaikan system pemerintahan di Jepang, selain ada Menteri Luar Negeri,
ada 2 state minister dan 3 Parliamentary Vice Minister, plus satu Vice Minister
karir dari Kemlu Jepang, sehingga statusnya :
Menlu didampingi 2 orang state minister dan 4 orang vice minister. Karena
sistemnya parlementer, maka status Menteri/State Minister/Parliamentary Vice
Minister sangat berpengaruh karena mereka adalah juga anggota parlemen
aktif.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai peluang investasi di sektor
energi, peningkatan kerja sama pendidikan, penanggulangan bencana dalam
kerangka UNWCDRR, membahas sistem pensiun, investasi infrastruktur
berkualitas, dan peluang investasi transportasi di masa mendatang.
16
Hubungan antara pemerintah Indonesia dan Jepang selama ini sudah cukup
baik diharapkan dapat terus ditingkatkan di berbagai bidang, baik
infrastruktur, ekonomi, maupun budaya.
Gb. 11. Foto pertemuan dengan Mr. Hamachi
Gb. 12. Foto bersama dengan Mr. Hamachi
7. Kunjungan ke J-Trec
Delegasi berkesempatan mengunjungi Japan Transport Engineering Company
(J-Trec) di Yokohama City yang dipimpin oleh Mr. Naoto Miyashita, Presiden
J-Trec didampingi oleh Representative Director beserta jajaran manajemen
dan teknis terkait.
Dalam pertemuan tersebut Delegasi mendapatkan berbagai informasi tentang
perakitan kereta api, dimana J-Trec merupakan produsen kereta dengan
kualitas tinggi.
J-Trec didirikan pada bulan April 2012 sebagai anggota group dari JR East
sebagai perusahaan transportasi kereta api penumpang terbesar di Jepang
dan telah memproduksi berbagai tipe kereta api yang diekspor ke berbagai
negara, termasuk ke Indonesia.
Produk-produk yang dihasilkan antara lain, kereta api cepat, termasuk
Shinkansen, kereta hybrid, dan kendaraan seperti Mass Rapid Transport
dengan teknologi tinggi yang terdepan. Selain itu, saat ini J-Trec sedang
mengembangan kereta berkecepatan tinggi “Sustina” yang terbuat dari bahan
baku stainless steel. Keunggulan produk terbaru tersebut adalah memiliki
daya tahan yang lebih kuat serta biaya perakitan, perawatan, pengoperasian
serta biaya daur ulang yang lebih murah.
Delegasi juga diperlihatkan proses perakitan kereta api di pabrik tersebut dan
melihat-lihat setiap detail tahapan dalam perakitan kereta api.
Diharapkan dengan melihat langsung teknologi serta kecakapan perusahaan
perakitan kereta api disini, pihak Indonesia dapat mempertimbangkan untuk
kerjasama dalam industri kereta api dengan Jepang di masa depan.
Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa masih sangat terbuka peluang
untuk kerjasama perakitan kereta api di Indonesia. Karena masih banyak
jalur yang belum ada kereta cepat, termasuk jalur Jakarta – Surabaya, yang
lebih panjang dibandingkan jalur Jakarta – Bandung yang saat ini
dimenangkan oleh Tiongkok.
17
Gb. 13. Pertemuan dengan Manajemen J-Trec
Gb. 14. Foto-foto peninjauan pabrik J-Trec
Selain bertemu dengan jajaran Manajemen J-Trec, delegasi juga
berkesempatan untuk bertemu dengan 25 orang pelajar Indonesia yang
sedang magang di perusahaan J-Trec. Mereka berasal dari STM di Jawa Timur
untuk menimba ilmu tentang perakitan kereta api.
18
Gb. 15. Pertemuan dengan para pelajar yang magang di J-Trec
Gb. 16. Foto Bersama jajaran J-Trec dan para pelajar magang
19
8. Kunjungan ke Tokyo Port Terminal Corporation (TPTC)
Delegasi berkesempatan untuk mengunjungi Pelabuhan Tokyo di daerah
Odaiba, dimana pelabuhan Tokyo merupakan pintu gerbang maritim Ibukota
Jepang dan merupakan salah satu dermaga internasional terbesar di Jepang
yang dapat menangani kapal kontainer besar.
Dengan bertambahnya volume perdagangan yang melewati TPTC maka telah
dibangun fasilitas dermaga baru untuk memenuhi tuntutan kapasitas yang
meningkat. Pembangunan beberapa fasilitas dilakukan diatas lahan reklamasi
yang ditunjang dengan teknologi infrasturktur terkini untuk dapat dibangun di
atas air yang dalam. Lokasi yang berdekatan dengan Bandar Udara
Internasional Haneda juga menjadi tantangan tersendiri saat membangun
infrastruktur secara vertikal.
Tiang-tiang pancang bangunan pelabuhan dibuat dari bahan baku utama
aluminium untuk menghindari karat karena terpapar air laut.
Peran pelabuhan sangatlah vital, dalam arus impor-eskpor suatu komoditi,
sehingga harus dikelola dengan baik.
Manajemen TPTC membuka peluang untuk membahas kemungkinan
pertukaran kunjungan pejabat dengan mitra di Indonesia untuk saling
mempelajari sistem dan infrastuktur masing-masing untuk peningkatan
kapasitas bersama.
Diharapkan teknologi pengelolaan pelabuhan di Tokyo dapat diterapkan di
berbagai pelabuhan di Indonesia.
20
Gb. 17. Kunjungan ke Tokyo Port
21
Gb. 18. Kunjungan ke Tokyo Port
22
III. KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Kunjungan Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Jepang ke Jepang pada tanggal 10 – 16 April 2016, secara keseluruhan berjalan dengan baik dan memberikan dampak dan arti positif bagi Indonesia. Kunjungan ini dinilai positif untuk menunjukkan dukungan badan legislatif terhadap hubungan bilateral RI – Jepang, khususnya terhadap kalangan industri.
2. Dalam kunjungan ini diidentifikasi sejumlah potensi kerjasama antara kedua negara diantaranya untuk memanfaatkan kemajuan Jepang di bidang infrastruktur, teknologi perakitan kereta api, teknologi pengelolaan pelabuhan serta teknologi lainnya.
3. Mengingat peluang terbuka lebar bagi tenaga kerja Indonesia, diharapkan
Pemerintah dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan mengirimkan tenaga kerja profesional di sektor formal untuk mengisi peluang tersebut.
4. Kerjasama di bidang pendidikan yang sudah berlangsung baik selama ini,
agar dapat terus ditingkatkan dengan memperbanyak pengiriman mahasiswa Indonesia untuk belajar di Jepang maupun sebaliknya, dengan memberikan berbagai bea siswa maupun pertukaran pelajar.
5. Keberhasilan Indonesia dalam membangun kehidupan demokrasi dan
perekonomiannya saat ini, telah memberikan arti positif bagi Jepang yang secara konsisten mendukung integritas wilayah R.I. dan menilai Indonesia sebagai negara yang berperan penting dalam menjaga stabilitas di kawasan.
6. Sejumlah kerjasama di berbagai bidang di antaranya adalah dalam hal industri dan perdagangan telah dilakukan antara Indonesia – Jepang, Pemerintah R.I. diharapkan dapat memberikan perlindungan dan jaminan investasi bagi Jepang apabila berinvestasi di Indonesia.
7. Kebijakan bebas visa untuk berkunjung ke Jepang bagi WNI pemilik e-paspor menjadi pintu untuk lebih memperluas dan mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang.
23
B. SARAN
1. Merangkum berbagai catatan dari hasil kunjungan Delegasi GKSB DPR RI-Parlemen Jepang di Jepang tersebut, agar berbagai isu yang menjadi perhatian bersama kedua pihak dan khususnya juga menjadi “concern” dari seluruh anggota Delegasi GKSB DPR RI, kiranya dapat dikoordinasikan secara dekat dengan berbagai kalangan terkait pemerintah di Indonesia, untuk dapat ditindaklanjuti secara nyata guna mendapatkan kemajuan yang berarti bagi pengembangan kunjungan kerjasama bilateral antara RI dan Jepang, yang tentunya lebih ditujukan bagi kepentingan nasional Indonesia.
2. Melalui kunjungan Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) ini diharapkan kedua
belah pihak mendapat masukan dan pandangan mengenai pentingnya kerjasama bagi kedua negara yang perlu ditingkatkan pada masa-masa mendatang serta lebih mengefektifkan pertemuan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dalam menghadapi isu – isu global maupun regional sehingga hubungan bilateral antara kedua negara akan senantiasa langgeng dan terbina dengan baik.
Jakarta, 16 April 2016
Ketua Delegasi
Aryo P.S. Djojohadikusumo
24
LAMPIRAN –LAMPIRAN
I. SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DPR RI TENTANG PENUGASAN
DELEGASI GKSB DPR-RI – PARLEMEN JEPANG KE JEPANG
II. HUBUNGAN BILATERAL RI – JEPANG