LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSINFOWAS TAHUN 2012 final 2012.pdf · 2012, terdiri dari satu...
Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSINFOWAS TAHUN 2012 final 2012.pdf · 2012, terdiri dari satu...
NOMOR : LAP- 90 /IP/3/2013
TANGGAL : 25 JANUARI 2013
LLLAAAPPPOOORRRAAANNN AAAKKKUUUNNNTTTAAABBBIIILLLIIITTTAAASSS KKKIIINNNEEERRRJJJAAA PPPUUUSSSIIINNNFFFOOOWWWAAASSS
TTTAAAHHHUUUNNN 222000111222
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 : K a t a P e n g a n t a r i
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusinfowas
Tahun 2012 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kinerja
Pusinfowas Tahun Anggaran 2012 atas pencapaian visi dan misinya, serta
merupakan salah satu parameter kinerja dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya.
Penyusunan LAKIP Pusinfowas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(RKA‐KL), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun
2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012‐2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012‐2014, Surat Keputusan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, serta Rencana Strategis
BPKP Tahun 2010‐2014, Rencana Stratejik Pusinfowas Tahun 2010‐2014.
LAKIP Pusinfowas merupakan realisasi Rencana Kinerja Tahunan Pusinfowas Tahun
2012, terdiri dari satu program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya–BPKP, dan satu program dukungan, yaitu Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana. Selain itu, sesuai dengan Permen PAN dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010, dengan tetap
memperhatikan SK Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003,
kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam LAKIP ini meliputi kinerja program yang
diukur dengan indikator hasil (outcome) dan kinerja kegiatan yang diukur dengan
indikator keluaran (output).
Capaian kinerja program Pusinfowas tahun 2012 secara keseluruhan telah mencapai
sasaran yang ditargetkan, bahkan untuk beberapa kegiatan pencapaiannya di atas
100%.
Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik,
Pusinfowas akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 : D a f t a r I s I iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................. I
DAFTAR ISI ........................................................................................................ III
EXECUTIVE SUMMARY ...................................................................................... IV
BAB I: PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi ............................................................ 1
1.2. Aspek Strategis Organisasi .................................................................................. 1
1.3. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ............................................................ 2
1.4. Struktur Organisasi ............................................................................................... 3
1.5. Sumber Daya ......................................................................................................... 5 1.5.1 Sumber Daya Manusia ............................................................................................. 5 1.5.2 Sarana dan Prasarana ............................................................................................. 6 1.5.3 Keuangan ............................................................................................................... 7
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................................... 9
2.1 Rencana Kinerja Program .................................................................................... 11
2.2 Rencana Kinerja Kegiatan .................................................................................... 11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................. 14
3.1 Capaian Kinerja 2012 ........................................................................................... 14
3.2 Analisis Capaian Kinerja ..................................................................................... 15 3.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP ........ 15 3.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP ...................... 54
BAB IV : PENUTUP ............................................................................................ 62
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 : E x e c u t i v e S u m m a r y
iv
EXECUTIVE SUMMARY
LAKIP Pusinfowas Tahun 2012 melaporkan Capaian Kinerja Tahun 2012 dibandingkan
dengan Rencana Kinerja Tahun 2012 yang mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra)
2010‐2014. Berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2012, Pusinfowas
melaksanakan satu program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya–BPKP dan satu program pendukung, yaitu
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut
ke dalam sepuluh kegiatan. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra, disusun
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisi rencana program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam satu tahun serta target indikator kinerja hasil (outcome)
dan keluaran (output).
Pada tahun 2012, Pusinfowas dipercaya memegang mandat untuk mengoptimalkan
penggunaan anggaran sebesar Rp15.018.441.000,00 (jumlah anggaran awal
Rp15.467.527.000,00 dikurangi dengan penyisihan dalam rangka penghematan
Rp449.086.000,00). Dari jumlah tersebut, nilai belanja yang direalisasikan tahun
2012 sebesar Rp14.368.941.329,00 atau 95.68% dari jumlah anggaran setelah
penghematan. Pada Rapat Koordinasi BPKP yang dilaksanakan di Yogyakarta pada
tanggal 25 ‐ 28 November 2012 Pusinfowas memperoleh plakat peringkat II unit
pusat dengan penyerapan tertinggi kemudian berdasarkan rapat Tim Evaluasi
Penyerapan pada tanggal 26 Desember 2012 di ruang rapat utama BPKP, Pusinfowas
memperoleh peringkat pertama unit pusat dengan penyerapan tertinggi. Komponen
belanja terbesar yang tidak terealisasi adalah belanja pegawai sebesar
Rp585.210.935,00, yaitu 3.90% dari total anggaran setelah penghematan.
Seluruh target output telah tercapai. Bahkan, terdapat dua target output yang
capaiannya di atas 100%, yaitu target Jumlah Sistem Internal yang Dibangun dan
Jumlah Sistem yang Mendukung (Penyusunan Pelaporan).
Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas pencapaian target kinerja outcome atas
dua Indikator Program Dukungan Manajemen, berupa:
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 : E x e c u t i v e S u m m a r y
v
Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan
internal (manajemen BPKP) sebesar 72% atau 118% dari target sebesar 61%;
Terimplementasinya sistem kendali akuntabilitas presiden (PASs) sebesar 74% atau
82% dari target sebesar 90%.
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 - B a b I : P e n d a h u l u a n 1
BAB I: PENDAHULUAN
1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi
Pusinfowas merupakan unit setingkat eselon II BPKP yang dibentuk berdasarkan
keputusan Kepala BPKP Nomor KEP‐06.00.00‐080/K/2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Pusinfowas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta
pengembangan sistem informasi.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusinfowas menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi serta
pengembangan sistem informasi;
2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta administrasi basis
data;
3. Penyiapan kompilasi analisis hasil pengawasan;
4. Pengembangan sistem informasi dan pembinaan terhadap pengguna; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha.
1.2. Aspek Strategis Organisasi
Pusinfowas merupakan satuan kerja mandiri yang berada di bawah Kepala BPKP.
BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐
undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:
Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan;
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan;
Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 - B a b I : P e n d a h u l u a n 2
Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan
keuangan dan pembangunan;
Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,
keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut secara lebih efisien dan
efektif, BPKP memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Dengan demikian
Pusinfowas, sebagai unit kerja BPKP yang bertugas untuk memberikan dukungan
tersebut, mempunyai peranan yang strategis.
1.3. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusinfowas adalah kegiatan yang merupakan
program generik, yaitu program yang dilaksanakan bersifat pelayanan internal
untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan
(pelayanan internal). Dalam Renstra Pusinfowas 2010‐2014 program yang dijalankan
adalah berikut:
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya‐BPKP;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara‐BPKP.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusinfowas dalam rangka mendukung pencapaian
program tersebut adalah sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan Sistem Informasi Manejemen Hasil Pengawasan (SIM‐HP);
b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Manejemen Non Audit (SIMNONA);
c. Koordinasi laporan berkala (semesteran dan tahunan) hasil pengawasan
kepada presiden;
d. Penyediaan data untuk penyusunan laporan triwulanan pengawasan kepada
kementerian/ lembaga/Menko;
e. Pemantauan atas hasil pengawasan kepada gubernur;
f. Pengembangan berbagai sistem aplikasi;
g. Penyediaan infrastruktur TI;
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 - B a b I : P e n d a h u l u a n 3
h. Penyediaan dukungan bagi pengguna TI;
i. Pembinaan teknis kepada pengelola TI BPKP.
1.4. Struktur Organisasi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Pusinfowas mempunyai
struktur organisasi yang terdiri dari dua bidang, lima subbidang, satu subbagian
tatausaha, dan jabatan fungsional sebagaimana tergambar dalam struktur
organisasi pada gambar 1.1.
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 - B a b I : P e n d a h u l u a n 4
Gambar 1.1. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural Pusinfowas
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 - B a b I : P e n d a h u l u a n 5
Masing‐masing Bidang dan Sub Bidang/Sub Bagian dan Kelompok Jabatan
Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :
Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi, pengumpulan,
pengolahan, dan penyajian data dan informasi, penyiapan kompilasi analisis hasil
pengawasan, serta penyelenggaraan administrasi basis data.
Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana dan program serta pengembangan sistem aplikasi, teknologi
informasi, dan pemberian dukungan kepada pengguna.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing‐masing berdasarkan peraturan perundang‐undangan
yang berlaku.
1.5. Sumber Daya
1.5.1 Sumber Daya Manusia
Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Pusinfowas untuk melaksanakan
tugas dan fungsi per 31 Desember 2012 berdasarkan jabatan sebanyak 60
orang sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.
Tabel 1.1. Jumlah SDM Pusinfowas menurut Tugas dan Fungsi
Sedangkan jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada
tabel berikut
No Uraian Jumlah
1 Struktural 9 org
2 Fungsional Auditor 21 org
3 Fungsional Prakom 16 org
4 Fungsional Arsiparis 2 org
5 Fungsional Umum 18 org
Jumlah 60 org
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 - B a b I : P e n d a h u l u a n 6
Tabel 1.2. Jumlah SDM Pusinfowas menurut Jenjang Pendidikan
Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah:
Tabel 1.3.Jumlah SDM Pusinfowas menurut Golongan
No Uraian Jumlah
1 Golongan IV 9 org
2 Golongan III 44 org
3 Golongan II 12 org
4 Golongan I 1 org
Jumlah 60 org
Pada tahun 2012, sehubungan dengan pembentukan beberapa perwakilan
madya dan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan
kompetensi, BPKP telah melaksanakan beberapa kali mutasi dan promosi yang
di dalamnya termasuk pegawai Pusinfowas.
Berdasarkan analisis beban kerja dan jabatan Pusinfowas tahun 2012, ternyata
masih dibutuhkan tambahan SDM sebanyak 16 orang untuk JFA, JFPK, dan JFU
di lingkungan Pusinfowas, namun sampai saat ini belum dipenuhi.
1.5.2 Sarana dan Prasarana
Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Pusinfowas meliputi: inventaris peralatan perkantoran, kendaraan dinas dan
perlengkapan kantor lainnya. Untuk kendaraan dinas, terdapat delapan unit,
No Uraian Jumlah
1 Strata 2 6 org
2 Strata 1/D IV 27 org
3 Diploma III 22 org
4 SLTA 10 org
5 SD dan SLTP 1 org
Jumlah 60 org
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 - B a b I : P e n d a h u l u a n 7
yaitu satu kendaraan dinas roda empat pimpinan dan tiga unit kendaraan dinas
operasional serta empat unit kendaraan dinas roda dua.
Dalam rangka mendukung sarana dan prasarana Teknologi Informasi BPKP,
Pusinfowas melaksanakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara‐BPKP melalui Pengadaan Alat Pengolah Data baik untuk
kebutuhan internal Pusinfowas maupun BPKP secara keseluruhan.
1.5.3 Keuangan
Dana yang ditetapkan dalam DIPA TA 2012 yang tersedia untuk mendukung
tugas dan fungsi Pusinfowas adalah sebesar Rp15.467.527.000,00. Dalam
pelaksanaannya terdapat beberapa kali revisi, baik revisi DIPA maupun revisi
POK/pergeseran antar kegiatan/sub kegiatan/Mata Anggaran Keluaran (MAK).
Dari alokasi dana dalam DIPA tersebut, Pusinfowas telah menyisihkan
anggarannya sebesar Rp449.086.000,00 sebagai tindaklanjut atas instruksi
Sekretaris Utama untuk menyisihkan anggaran dalam rangka mendukung
program penghematan. Dengan demikian, anggaran semula yang tersedia
dalam DIPA sebesar Rp15.467.527.000,00 untuk membiayai pelaksanaan
kegiatan secara keseluruhan, menjadi sebesar Rp15.018.441.000,00.
Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012, Pusinfowas telah merealisasikan
anggaran sebesar Rp14.370.102.025,00 atau mencapai 95.68% dari total
anggaran setelah alokasi penghematan. Komponen belanja terbesar yang tidak
terealisasi adalah belanja pegawai sebesar Rp585.210.935,00, yaitu 3.90% dari
total anggaran setelah penghematan.
Pada Rapat Koordinasi BPKP yang dilaksanakan di Yogyakarta pada bulan
November 2012 Pusinfowas memperoleh peringkat II unit pusat dengan
penyerapan tertinggi, kemudian berdasarkan rapat Tim Evaluasi Penyerapan
Anggaran pada tanggal 26 Desember 2012 di ruang rapat utama BPKP,
Pusinfowas memperoleh peringkat pertama unit pusat dengan penyerapan
tertinggi. Pada Tabel 1.4. Disajikan jumlah anggaran Pusinfowas berdasarkan
jenis belanja.
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 - B a b I : P e n d a h u l u a n 8
Tabel 1.4. Anggaran Pusinfowas Berdasarkan Jenis Belanja
Dalam jumlah Belanja Barang sebesar Rp10.959.914.000,‐ terbesar digunakan
untuk belanja sewa jasa jaringan (Internet & VPN) dan pemeliharaan
infrastruktur untuk seluruh indonesia sebesar Rp4.540.716.400,00 atau
41,43% dari total anggaran yang pembayarannya dilakukan secara kontraktual.
Jenis Belanja Anggaran
Tahun 2012 %
Belanja Pegawai 3.958.527.000 26,36
Belanja Barang 10.959.914.000 72,98
Belanja Modal 100.000.000 0,67
Jumlah 15.018.441.000 100,00
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 - B a b I I : P e r e n c a n a a n d a n P e r j a n j i a n K i n e r j a 9
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis khususnya pada BPKP terutama
dengan diterbitkannya PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP kembali menegaskan
identitasnya sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut
untuk memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan
solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi BPKP ini
dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik. AkuntabIlitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan yang
ingin dicapai oleh BPKP untuk memberikan manfaat atas kinerja BPKP kepada
stakeholder.
Perubahan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap harapan dan arah
Pusinfowas sebagai suatu institusi/organisasi di lingkungan BPKP. Oleh sebab itu,
sudah tepat bila Pusinfowas terus meningkatkan komitmen dalam mendukung dan
mengantisipasi kebutuhan pengguna sehubungan dengan hal‐hal yang terjadi dan
akan terjadi akibat dari perubahan lingkungan tersebut. Komitmen ini selanjutnya
dituangkan dalam pernyataan Visi dan Misi dari Pusinfowas.
Pernyataan Visi
Perubahan paradigma BPKP yang tidak lagi sebagai watchdog, tetapi sebagai suatu
lembaga yang dapat memberikan nilai dan manfaat serta membantu pihak
stakeholder dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah. Dalam
hal ini, BPKP telah mencanangkan visi untuk keberadaannya di masa kini dan masa
mendatang, yaitu:
Dengan visinya, diharapkan BPKP mampu mendorong tercapainya pelaksanaan
tugas kepemerintahan yang baik dan berkualitas melalui perannya sebagai auditor
presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya. Pusinfowas sebagai salah satu
Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 - B a b I I : P e r e n c a n a a n d a n P e r j a n j i a n K i n e r j a 10
unit kerja BPKP juga telah menetapkan visi dalam rangka mendukung visi BPKP
yang selaras dengan keadaan lingkungan dan perubahan yang ada, yaitu:
Pernyataan Misi
Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi Pusinfowas pada tahun 2010 – 2014
adalah:
Misi Pertama berkaitan dengan aktualisasi peran dari Pusinfowas sebagai penyedia
informasi hasil pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang hasilnya dapat
menjadi bahan masukan bagi presiden/pemerintah dalam pengambilan keputusan
untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan
keuangan negara.
Misi Kedua terkait dengan salah satu tugas dari Pusinfowas dalam rangka
pengembangan sistem informasi di BPKP guna mendukung pelaksanaan tugas
manajemen dengan cara mengoptimalkan teknologi informasi yang telah
dikembangkan di Pusinfowas.
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Target kinerja Pusinfowas BPKP tahun 2012 dituangkan dalam suatu penetapan
kinerja. Target kinerja pada tingkat program merupakan kuantifikasi indikator yang
telah diidentifikasi untuk mengukur kinerja atas outcome yang diperoleh atas
pelaksanaan suatu program. Target kinerja pada tingkat kegiatan merupakan
kuantifikasi indikator yang telah diidentifikasi untuk mengukur kinerja atas output
yang diperoleh atas pelaksanaan suatu kegiatan.
BPKP sebagai Center of Knowledge untuk Mengakselerasi Terwujudnya
Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas
• Menyelenggarakan Pengelolaan Data dan Informasi dalam rangka
memenuhi kebutuhan manajemen BPKP
• Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 - B a b I I : P e r e n c a n a a n d a n P e r j a n j i a n K i n e r j a 11
Setelah dilakukan revisi, penetapan kinerja Pusinfowas untuk tahun 2012 sesuai
dengan Surat Kepala Pusinfowas BPKP Nomor S‐126/IP/2012 tanggal 10 Februari
2012 terdiri dari dua program, yaitu sebagai berikut:
1. Program utama: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya‐ BPKP
2. Program dukungan: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
– BPKP
2.1 Rencana Kinerja Program
Target indikator kinerja program utama yang harus dicapai oleh Pusinfowas dalam
tahun 2012 yang telah ditandatangani oleh Kepala Pusinfowas berupa dokumen
Penetapan Kinerja Nomor S‐126/IP/2012 tanggal 10 Pebruari 2012, dengan rincian
sebagaimana tercantum pada tabel 2.1.
Tabel 2.1. Target Indikator Kinerja Outcome Utama Tahun 2012
No
Program Indikator Kinerja Outcome
Uraian Uraian Target
Satuan Volume
1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP
Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)
% 61
2
Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)
%
90
2.2 Rencana Kinerja Kegiatan
Rencana Kinerja 2012 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh
Pusinfowas selama tahun 2012. Sasaran stratejik kinerja Pusinfowas tahun 2012
dituangkan dalam indikator dan target kinerja sampai dengan tingkat
outcome/output. Target tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai
selama tahun 2012 untuk indikator kinerja yang melekat pada tingkat program dan
kegiatan. Target indikator kinerja program dan kegiatan dijabarkan secara tahunan
untuk pencapaian tujuan stratejik dan selanjutnya akan dijadikan ukuran dalam
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 - B a b I I : P e r e n c a n a a n d a n P e r j a n j i a n K i n e r j a 12
menilai keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian misi dan visi. Target input
dan output satu program utama dan satu program pendukung untuk tahun
anggaran 2012 diikhtisarkan pada tabel 2.2.
Pada tahun 2012, terdapat revisi anggaran dalam rangka realokasi anggaran antar
kegiatan dan pengurangan alokasi anggaran sebagai kebijakan penghematan
anggaran. Jumlah anggaran Pusinfowas sebelum dikurangi untuk penghematan
adalah sebesar Rp15.467.527.000,00. Penghematan anggaran untuk tahun 2012
sebesar Rp449.086.000,00. Dengan demikian jumlah anggaran Pusinfowas setelah
adanya alokasi penghematan tersebut menjadi sebesar Rp15.018.441.000,00 dengan
rincian sebagaimana tampak pada tabel 2.2.
Tabel 2.2. Target Input dan Output Pusinfowas Tahun 2012 Setelah Revisi
No P r o g r a m Output Input
Indikator Kinerja Vol. Satuan SDM (OH)
Rp
1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP
Jumlah Pedoman yang dihasilkan 2 Pedoman 196 38.384.000
Jumlah Sistem Internal yang Dibangun
3 Sistem 1.795 633.946.000
Jumlah Sistem yang Mendukung (Penyusunan Laporan)
227 Laporan 4.495 1.271.930.000
Jumlah Sistem yang Dipelihara 4 Laporan 1.528 2.558.121.000
Jumlah Sistem yang Diimplementasikan 2 Laporan 2.244 4.246.608.000
Tersusunya Rencana Penerapan e-Government yang kongkrit
50 % 147 66.780.000
Jumlah Rancangan (Framework) yang di-sempurnakan - eksternal
1 Dokumen 90 19.192.000
Jumlah Sistem Eksternal yang Dibangun
1 Sistem 1.176 141.248.000
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 - B a b I I : P e r e n c a n a a n d a n P e r j a n j i a n K i n e r j a 13
No P r o g r a m Output Input
Indikator Kinerja Vol. Satuan SDM (OH)
Rp
Jumlah Regulasi Operasionalisasi PASS yang Dihasilkan
Dokumen 78 19.192.000
Kegiatan dukungan (Tata Usaha) 3.878 5.923.041.000
Sub Jumlah 15.627 14.918.441.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Pra-sarana Aparatur Negara – BPKP
Jumlah Sarana dan Pra-sarana 1 Unit 30 100.000.000
Jumlah Program Utama 15.657 15.018.441.000
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja 2012
Sesuai dengan Renstra BPKP 2010 s.d 2014 yang kemudian diturunkan ke dalam
Renstra Pusinfowas, Pusinfowas bertanggung jawab atas pencapaian program
“Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya‐BPKP”. Selain itu,
Pusinfowas juga mendukung ketercapaian program “Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Negara BPKP” melalui pelaksanaan salah satu kegiatannya.
Indikator kinerja program dan kegiatan yang harus dicapai tahun 2012 untuk
mendukung keberhasilan program tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1.
Tabel 3.1. Capaian Realisasi Outcome dan Output per Kegiatan
No Program/Kegiatan Outcome/Output
% Target Realisasi
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya - BPKP
a.Terimplementasinya sistem informasi untuk
mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP) Manajemen :
61 % 72 % 118
1) Jumlah pedoman yang dihasilkan 2 Pedoman 2 Pedoman 100
2) Jumlah Sistem Internal yang Dibangun 3 Sistem 3 Sistem 100
3) Jumlah Sistem yang Mendukung (Penyusunan Pelaporan) 227 Laporan 316 Laporan 139,21
4) Jumlah Sistem Yang Dipelihara 4 Laporan 4 Laporan 100
5) Jumlah Sistem yang diimplementasikan 2 Laporan 2 Laporan 100
6) Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur 50 % 50 % 100
7) Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs) 90 % 74 % 82,22
8) Jumlah Rancangan (framework) yang Disempurnakan – eksternal 1 Dokumen 1 Dokumen 100
9) Jumlah Sistem Eksternal yang Dibangun 1 Sistem 1 Sistem 100
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 15
Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Paket 1 Paket 100
3. Program Dukungan Manajemen (ke-tatausahaan) 100
Dari tabel tersebut terlihat bahwa Pusinfowas dapat melaksanakan semua kegiatan
yang menjadi tanggungjawabnya. Capaian kinerja output tersebut telah mendorong
capaian kinerja program. Capaian kinerja output Pusinfowas tahun 2012 secara
umum dapat dinyatakan telah mencapai kinerja 100%.
3.2 Analisis Capaian Kinerja
3.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
Analisis capaian kinerja masing‐masing outcome di atas untuk Program
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPKP adalah sebagaimana
tertuang dalam uraian berikut:
Outcome
Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung
pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)
Keberhasilan pegembangan sistem informasi adalah dapat disediakannya
informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan
internal (manajemen BPKP). Tahun 2011 telah disusun Peraturan Kepala
BPKP Nomor PER‐1511/K/IP/2011 mengenai Standar Format, Substansi, dan
Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan BPKP kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah dan Presiden. Melalui peraturan
kepala BPKP tersebut informasi hasil pengawasan yang akan disampaikan
kepada stakeholders BPKP direformasi dengan memasukkan informasi terkait
dengan peran baru BPKP yaitu consulting dan assurance.
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 16
Perka tersebut telah mulai direalisasi di awal tahun 2012 dengan disusunnya
laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan Gubernur seluruh Indonesia.
Reformasi terhadap informasi pengawasan BPKP tersebut belum didukung
dengan ketersediaan data yang memadai. Informasi hasil pengawasan yang
telah tersedia baru sebatas informasi TP/TL. Informasi lainnya belum tersedia
secara memadai dan sebagian terkelola secara tidak terstruktur di masing‐
masing unit kerja. Hal ini menjadi tantangan bagi Pusinfowas untuk
mengembangkan sistem informasi dalam rangka mendukung tersedianya
informasi hasil pengawasan yang dibutuhkan.
Pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Pusinfowas selain untuk
mendukung core business BPKP, juga membantu unit supporting untuk dapat
menghasilkan informasi yang dibutuhkan.
Pengembangan Sistem Informasi dilakukan secara bertahap sesuai prioritas
kebutuhan informasi untuk mencapai indikator kinerja program
”Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan
keputusan internal (manajemen BPKP)” Target dan capaian kinerja program
tersebut dari tahun 2010 s.d. 2012 disajikan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Outcome
Uraian Hasil SatuanTarget Realisasi Capaian (%)
2010 2011 2012 2014 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)
% 46 54 61 70 46 70 72 100 129 118
Gambar 3.1. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2010-2012
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 17
Angka capaian indikator kinerja program tersebut diperoleh dari hasil
pengukuran tingkat kematangan sistem informasi dengan menggunakan
model Extended Enterprise Architecture Maturity Model (E2AMM) yang
dikembangkan oleh Institute For Enterprise Architecture Development
(IFEAD) yang membagi enam tingkat kematangan sistem informasi.
Tingkatan kematangan sistem informasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.
Tabel 3.3. Tingkatan Kematangan Sistem Informasi
Tingkat Kematangan Sistem
Informasi
Nilai Kematangan
Penjelasan
No Extended
Enterprise
Architecture
0
Belum ada aplikasi atau sistem
informasi yang dikembangkan. Proses
Bisnis masih dilakukan secara manual
Initial 1
Organisasi mulai mengidentifikasi
kebutuhan dan merancang
pengembangan sistem informasi
Under Development 2 Aplikasi masih dalam tahap
pengembangan
Defined 3
Aplikasi sudah selesai dikembangkan
tapi belum digunakan karena masih
perlu pengujian
Managed 4 Aplikasi sudah digunakan, tapi masih
memerlukan perbaikan
Optimized
5
Aplikasi sudah digunakan dan berfungsi
dengan baik
Sumber: Institute For Enterprise Architecture Developments (IFEAD)
Pengukuran ini diambil karena penilaiannya yang sederhana dan tingkatannya
yang paling cocok diterapkan untuk menilai tingkat kematangan sistem
informasi BPKP sesuai dengan indikator kinerja program ini.
Nilai capaian kinerja program/outcome dengan menerapkan metode penilaian
tingkat kematangan sistem informasi pada tabel 3.3. dapat dilihat pada tabel
3.4.
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 18
Tabel 3.4. Tingkat Kematangan Sistem Informasi BPKP
No Kelompok Sistem Informasi
Rata-Rata Tingkat
Kematangan per kelompok
Th. 2011
Rata-Rata Tingkat
Kematangan per kelompok Th.
2012
1 Sistem Informasi Eksekutif (Dashboard) 1,5 2.0
2 Sistem Data Warehouse 3,0 3,0
3 Aplikasi Lanjutan 4,2 4,5
4 Aplikasi Transaksi 4,0 4,3
5 Infrastruktur Teknikal 4,7 4,7
Rata-Rata Total Tingkat Kematangan
Sistem -a
3,5 3,6
Prosentase Posisi Tingkat Kematangan dibandingkan dengan tingkat kematangan tertinggi (a/5) * 100
70% 72%
Berdasarkan hasil penilaian tingkat kematangan sistem informasi pada tabel
3.4., diperoleh capaian outcome tahun 2012 sebesar 72% atau 114,75% dari
target 61%. Capaian indikator outcome tahun 2012 tersebut melebihi target
yang diharapkan. Namun bila dibandingkan dengan capaian outcome tahun
2011, terlihat tidak banyak perkembangan tingkat kematangan sistem
informasi BPKP. Hal ini disebabkan karena beberapa sistem informasi sampai
dengan tahun 2012 statusnya belum berubah dan terdapat sistem informasi
baru yang dibangun dengan tingkat kematangan yang masih rendah (Aplikasi
SKI). Capain kinerja tahun 2012 sebesar 72% tersebut bila dibandingkan
dengan target tahun 2014 sebesar 70%, juga telah melebihi target renstra.
Sudah terpenuhinya target renstra tersebut bukan berarti tahun 2013 s.d.
2014 tidak perlu lagi melaksanakan kegiatan renstra ini. Masih banyak
kegiatan BPKP yang belum tersentuh pengembangan sistem informasi sesuai
dengan arsitektur sistem informasi BPKP. Selain itu, bila dilihat dari tingkat
kematangan sistem informasi yang telah dikembangkan BPKP saat ini rata‐
rata baru pada tingkat kematangan 3 (defined) yaitu sistem informasi sudah
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 19
dibangun tapi belum dimanfaatkan dengan optimal dan masih terdapat
perbaikan‐perbaikan. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak pekerjaan
rumah yang masih harus dikerjakan oleh Pusinfowas untuk mencapai Visi
Pusinfowas mewujudkan BPKP sebagai center of knowledge untuk
mengakselerasi terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.
Sejak tahun 2011 Pusinfowas disamping melakukan pengukuran tingkat
kematangan sistem informasi yang dipakai sebagai ukuran outcome, juga
melakukan pengukuran tingkat kematangan informasi. Pengukuran tingkat
kematangan informasi juga dilakukan karena dalam tingkat kematangan
sistem informasi juga terkandung kematangan informasi. Tingkat
kematangan informasi menunjukan posisi tingkat ketersediaan informasi di
BPKP. Metode pengukuran tingkat kematangan informasi tersebut dapat
dilihat pada tabel 3.5.
Tabel 3.5. Tingkatan Kematangan Informasi BPKP Tingkat
Kematangan Sistem Informasi
Nilai Kematangan
Penjelasan
Operate 1
• Informasi yang ada masih digunakan untuk kepentingan operasional (lower management),
• informasi yang diperlukan dikelola dan diolah masing-masing unit.
Consolidate 2
• Masih terdapat island of information, • Konsolidasi data belum dilakukan secara
otomatisasi, • Terdapat multiple interface
Integration 3
• Informasi dari berbagai unit sudah terintegrasi • Sumber informasi untuk pengambilan keputusan
manajemen diambil dari satu sumber, • Adanya Awareness terhadap kualitas data dari
semua pihak
Optimized 4
• Konteks informasi diperoleh dari workflow, • Mengelola informasi yang terstruktur dan tidak
terstruktur. • Kolaborasi pengetahuan dan pengalaman
Inovation 5
• Terdapat fasilitas untuk menampung semua ide dari pegawai
• Pegawai mempunyai akses ke seluruh informasi sesuai dengan hak aksesnya.
• Informasi dimanfaatkan untuk mengestimasi resiko
Sumber : Don Hatcher, Bill Prentice
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 20
Masih sama dengan posisi tahun 2011, nilai kematangan informasi BPKP tahun
2012 masih berada pada tingkat 2 atau 40% dari tingkat kematangan informasi
tertinggi yaitu 5. Hal ini berarti tingkat kematangan informasi BPKP masih
berada pada tahap consolidate yang ditandai dengan masih terdapatnya
island of information yaitu informasi masih tersebar dan dikelola masing‐
masing unit dalam berbagai bentuk. Pengolahan informasi masih dilakukan
dengan pengumpulan data secara manual kemudian baru diolah menjadi
informasi yang dibutuhkan.
Dari kedua penilaian tingkat kematangan tersebut dapat disimpulkan bahwa
dengan tingkat kematangan sistem informasi 3,6 atau 72% dari tingkat
kematangan tertinggi dan tingkat kematangan informasi masih pada tingkat 2
atau 40%. Dengan kata lain pengembangan sistem informasi yang telah
dilakukan belum bisa mengubah status kematangan informasi BPKP karena
beberapa sistem informasi yang dikembangkan belum dioperasionalkan
sehingga belum bisa menghasilkan informasi pada saat dibutuhkan.
Capaian kinerja outcome hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan
serangkaian kegiatan yang mendukung. Kegiatan‐kegiatan tersebut beserta
indikator kinerja output‐nya dapat dilihat pada tabel 3.6.
Tabel 3.6. Capaian Kinerja Output Tahun 2010 s.d. 2012
No. Uraian Satuan Target Realisasi Capaian (%)
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 20121 Jumlah Pedoman
yang dihasilkan Pedoman 2 2 2 3 2 2 150 100 100
2 Jumlah Sistem Internal yang Dibangun
Sistem 3 3 3 4 6 3 150 200 100
3 Jumlah Sistem yang mendukung (Penyusunan Laporan)
Laporan 256 287 227 365 345 316 142,6 120 139,2
4 Jumlah Sistem yang Dipelihara Laporan 4 4 4 4 4 4 100 100 100
5 Jumlah Sistem yang Diimplementasikan
Laporan 2 2 2 2 2 2 100 100 100
6 Tersusunnya % 10 30 50 10 30 50 100 100 100
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 21
rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur
7 Jumlah rancangan (framework) yang disempurnakan – internal
dokumen - 1 - - 1 - - 100 -
Dari tabel 3.6. terlihat bahwa Pusinfowas dari tahun 2010 s.d. 2012 dapat
mencapai target indikator kinerja output dari tiap kegiatannya, malah ada
yang mencapai lebih dari 100%.
Dalam rangka mencapai indikator program ”Terimplementasinya sistem
informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen
BPKP)” sejak tahun 2010 s.d. 2012 telah diserap anggaran dan SDM
sebagaimana dirinci pada tabel 3.7.
Tabel 3.7 Penyerapan Anggaran dan SDM Tahun 2010 s.d. 2012
Dari data yang disajikan pada tabel 3.7. terlihat bahwa penyerapan anggaran
dan SDM dari tahun 2010 s.d. 2012 mengalami peningkatan dibandingkan
targetnya.
Uraian masing‐masing kegiatan tersebut, sebagai berikut:
3.2.1.1 Jumlah Pedoman yang dihasilkan
Target penyusunan pedoman tahun 2012 adalah sebanyak dua
pedoman. Penyusunan kedua pedoman tersebut telah direalisir
100%, yaitu dengan telah disusunnya pedoman berikut:
Uraian Anggaran (000) SDM (OH)
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Rencana 7.490.231 7.306.231 8.815.769 12.406 10.003 10.301
Realisasi 7.230.208 7.140.325 8.729.026 12.550 10,147 11.267
% Capaian 96,17 97,73 99,02 101,16 101,44 109,38
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 22
Juknis Penggunaan Aplikasi Perjalanan Dinas,
Penggunaan Disposisi Elektronik dan Agenda
Pimpinan,
Prosedur Kerja Desk Kepala.
Kegiatan penyusunan pedoman ini telah menyerap dana sebesar
Rp46.460.000,00 atau 121,04% dari anggaran sebesar
Rp38.384.000,00 dan SDM sebanyak 960 OH atau 489,80% dari target
penggunaan SDM sebanyak 196 OH. Peningkatan penggunaan SDM
disebabkan karena terdapat keterlibatan SDM dari unit kerja lain
dalam penyusunan Prosedur Desk Kepala dan proses penyusunannya
yang membutuhkan waktu yang lebih lama.
3.2.1.2 Jumlah Sistem Internal yang Dibangun
Pengembangan sistem internal tahun 2012 difokuskan untuk
memenuhi kebutuhan informasi pengelolaan SDM dan laporan hasil
pengawasan kepada presiden/kementerian/lembaga/pemerintah
daerah.
Target pengembangan sistem internal tahun 2012 adalah dibangunnya
tiga sistem aplikasi untuk mendukung kebutuhan data/informasi unit
kerja supporting dan satu sistem untuk memenuhi kebutuhan data
sebagai bahan penyusunan laporan hasil pengawasan kepada presiden
dan gubernur
Keempat aplikasi yang dibangun tersebut sebagai berikut:
a. Pembangunan Aplikasi Sasaran Kinerja Individu (SKI)
Aplikasi SKI merupakan aplikasi berbasis web sebagai sarana untuk
mengelola kinerja individu di lingkungan BPKP yang mencakup
serangkaian proses merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan
menilai kinerja individu. Dalam rencananya, pengembangan SKI
terdiri dari tiga modul sebagai berikut:
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 23
• Modul Rencana SKI (Ren‐SKI) meliputi workflow proses
penyusunan sasaran kinerja pegawai, reviu manajerial,
closing.
• Modul Pelaksanaan SKI (Rel‐SKI) meliputi workflow proses
entry realisasi kinerja oleh pegawai, dan reviu realisasi
kinerja oleh manajerial.
• Modul Penilaian/Pengukuran Kinerja Individu (Nil‐SKI) oleh
manajerial
Tahun 2012 telah dilakukan konstruksi terhadap aplikasi SKI untuk
fitur entry. Fitur ini telah diujicobakan di Perwakilan BPKP Provinsi
Bengkulu dan Bali. Target pengembangan tahun 2012 untuk
konstruksi fitur entry dari aplikasi SKI telah dapat dicapai.
Walaupun fitur entry sudah selesai dikonstruksi, aplikasi ini belum
bisa diimplementasikan segera karena masih terdapat beberapa
hasil uji coba masih harus diperbaiki terkait dengan basis data dan
coding report.
b. Pembangunan Aplikasi Surat Perjalanan Dinas
Aplikasi SPD dibangun berdasarkan permintaan Biro Umum untuk
memproses dokumen SPD dari dokumen cost sheet disusun sampai
pembuatan dokumen realisasi SPD. Aplikasi ini sudah
diimplementasikan di unit kerja pusat dan Perwakilan BPKP
Provinsi Ambon.
c. Pembangunan Aplikasi Penerimaan CPNS
Aplikasi ini dibangun memenuhi kebutuhan Biro Kepegawaian
dalam memproses penerimaan CPNS BPKP tahun 2012 secara
elektronik. Aplikasi ini berbasis WEB yang digunakan sebagai media
pengiriman data/dokumen dari calon pelamar ke BPKP atau
sebaliknya, pemrosesan data pelamar, dan reporting.
d. Pengembangan Capturing Tools
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 24
Pengembangan capturing tools dilakukan untuk mengatasi
permasalahan terbatasnya data/informasi sebagai bahan dalam
penyusunan laporan hasil pengawasan kepada
presiden/menteri/pimpinan lembaga/pimpinan daerah.
Target pengembangan aplikasi capturing tools tahun 2012 adalah
tersusunnya analisis kebutuhan aplikasi capturing tools. Target ini
dapat dicapai 100%.
Dari empat aplikasi utama yang dibangun tersebut, baru tiga aplikasi
yang sudah dilakukan konstruksi aplikasinya. Pengembangan
capturing tools baru sebatas analisis kebutuhan aplikasi.
Selain aplikasi utama yang dibangun tersebut, Pusinfowas juga
mengembangkan enam aplikasi crash program untuk mendukung
tupoksi unit kerja dalam mengolah data yang bersifat khusus. Enam
aplikasi crash program yang dikembangkan sebagai berikut:
a. Aplikasi Audit Keuangan dan Kinerja BOS ‐ Kemendikbud dan Kemenag.
Aplikasi Audit Keuangan dan Audit Kinerja BOS Kemendikbud dan
Kemenag merupakan aplikasi yang dibangun untuk pengolahan data
dan pelaporan hasil Audit Keuangan dan Audit Kinerja BOS atas
permintaan Deputi Perekonomian.
b. Aplikasi Monitoring Pungutan Sekolah
Aplikasi Monitoring Pungutan Sekolah merupakan aplikasi yang
dibangun untuk pengolahan data dan pelaporan hasil monitoring
terhadap pungutan sekolah SD/SLTP tahun ajaran 2012/2013 atas
permintaan Kemendikbud melalui Deputi Polsoskam.
c. Aplikasi Evaluasi Penyerapan Anggaran K/L
Aplikasi Evaluasi Penyerapan Anggaran K/L merupakan aplikasi yang
dibangun untuk pengolahan data dan pelaporan hasil evaluasi
penyerapan anggaran K/L untuk memenuhi permintaan Satgas
Inpres 4 tahun 2011 melalui Deputi Polsoskam.
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 25
d. Aplikasi Monitoring Program Prioritas Pembangunan
Aplikasi Monitoring Pelaksanaan Program Prioritas ini
dikembangkan sebanyak dua aplikasi untuk kebutuhan monitoring
tahun 2011 dan 2012. Aplikasi ini dibangun untuk pengolahan data
dan pelaporan hasil monitoring prioritas pembangunan berdasarkan
permintaan UKP‐PPP melalui Deputi Polsoskam.
e. Aplikasi GCG
Aplikasi GCG merupakan aplikasi yang dibangun untuk pengolahan
data hasil penilaian GCG pada BUMN tahun 2012 melalui Deputi
Akuntan Negara.
Pengembangan sistem informasi dan Pengelolaan TI memerlukan SDM
yang mempunyai kompetensi yang memadai. Untuk mendapatkan
SDM dengan kompetensi yang dibutuhkan, dilakukan training/
seminar/ workshop/ benchmarking. Selama tahun 2012 telah
mengikutsertakan SDM BPKP (Pusinfowas dan unit kerja) untuk
mengikuti training/ seminar/ workshop/ benchmarking dengan rincian
pada tabel 3.8:
Tabel 3.8 Training Yang Diselenggarakan Tahun 2012
No. Nama Pelatihan Lama Pelatihan
Jumlah Peserta
1 Mikrotik 4 hari 16 orang
2 Information Resource Management 3 hari 6 orang
3 Websphere Application Server Performance
3 hari 3 orang
4 Digital Studio 8 hari 8 orang
5 Cognos 5 hari 4 orang
6 Java Programming 5 hari 5 orang
7 Diklat PPBJ 4 hari 3 orang
8 Diklat Reviu CIA 10 hari 1 orang
9 Diklat Reviu CCSA 5 hari 3 orang
10 Benchmarking SPIP ke Melbourne 7 hari 1 orang
11 Diklat Kepemimpinan Tk I 50 hari 1 orang
12 Diklat Kepemimpinan Tk IV 40 hari 1 orang
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 26
No. Nama Pelatihan Lama Pelatihan
Jumlah Peserta
13 Workshop Pedoman SPIP 5 hari 5 orang
14 Workshop ABKJ 3 hari 2 orang
15 Konferensi FutureGov Summit 2012 -Chiang Mai
5 hari 2 orang
16 Konferensi IBM Interconnect 2012 -Singapore
3 hari 2 orang
Jumlah 63 orang
Selain itu, sertifikasi yang diperoleh pegawai Pusinfowas selama
tahun 2012 sebagai berikut:
‐ TOEFL 15 orang
‐ Forensic Audit 1 orang
‐ CCSA 1 orang
Kegiatan Pengembangan sistem telah menyerap dana sebesar
Rp644.796.000,00 atau 101,71% dari anggaran sebesar
Rp633.946.000,00 dan SDM sebanyak 1.821 OH atau 101,45% dari
target penggunaan SDM sebanyak 1.795 OH.
3.2.1.3 Sistem yang Mendukung (Penyusunan Laporan)
Dalam rangka mendukung pelayanan kepada pemerintah, melalui
layanan informasi yang berkaitan dengan hasil pengawasan, telah
dilakukan kegiatan pengelolaan data dan informasi sebagai berikut:
a. Pengolahan Data dan Informasi: • Pembahasan Pengelolaan Data Hasil Pengawasan Non Audit;
• Pembahasan Minor Konten Database Hasil Pengawasan;
• Kordinasi dan Evaluasi Database Laporan Bulanan Hasil
Pengawasan Perwakilan/Direktorat/Inspektorat BPKP;
• Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data Hasil Pengawasan
Perwakilan BPKP; dan
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 27
• Pembahasan Database Hasil Pengawasan dengan
Perwakilan/Direktorat/ Inspektorat BPKP (Forum Manajemen Data
Hasil Pengawasan) .
b. Penyajian Data dan Informasi • Pembahasan Data Dukung Hasil Pengawasan, • Pembahasan Materi Hasil Pengawasan BPKP Kepada Presiden, • Pembahasan Materi Hasil Pengawasan Triwulanan Kepada
Menteri/Ketua Lembaga Pemerintah Non Kementerian, • Pembahasan Materi Hasil Pengawasan Triwulanan Kepada Menteri
Koordinator, • Pembahasan Database Hasil Pengawasan dengan Inspektorat
Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian /BUMN.
Capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 316 laporan atau 139,21% dari
target sebanyak 227 laporan. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar
Rp1.267.777.000,00 atau 99,67% dari target sebesar Rp1.271.930.000,00
dengan penyerapan SDM sebesar 4.626 OH atau 102,91% dari target
4.495 OH.
Rincian untuk setiap kinerja pada kegiatan tersebut diatas adalah
sebagai berikut:
a. Pengelolaan Data dan Informasi:
• Pembahasan Pengelolaan Data Hasil Pengawasan Non Audit
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menganalisis data atau
informasi yang berkaitan dengan laporan‐laporan hasil
pengawasan non audit. Maksud kegiatan untuk menyiapkan
suatu sistem/program aplikasi pengolahan data hasil
pengawasan non audit.
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar
Rp89.590.000,00 dengan target penyerapan SDM sebesar
160 OH dan target output sebanyak 2 laporan. Sampai
dengan akhir tahun 2012 realisasi anggaran untuk kegiatan ini
sebesar Rp67.758.500,00 atau sebesar 75,63% dari anggaran
Rp89.590.000,00 dengan realisasi OH sebesar 287 OH atau
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 28
mencapai 179,38% dari rencana 160 OH dan pencapaian
output kegiatan mencapai sebanyak 4 laporan atau sebesar
200% dari yang direncanakan, dua laporan yaitu:
o Penyusunan Purwarupa Aplikasi SIMHP Non Audit,
o Penyusunan Design Aplikasi SIMHP Non Audit,
o Penggabungan Spesifikasi Design Capturing Tools,
o Penyiapan Lingkungan, Pembangunan dan Pengujian Basis
Data,
Dari uraian di atas, ternyata untuk kegiatan ini, baik
penyerapan SDM maupun Output, di atas yang ditargetkan.
Hal ini disebabkan adanya penyempurnaan langkah/tahapan
penyusunan aplikasi, yaitu penyusunan desain berupa
capturing tools dalam rangka mendukung kegiatan
pengumpulan data hasil pengawasan untuk presiden.
• Pembahasan Minor Konten Database Hasil Pengawasan,
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memutakhirkan
minor konten database hasil pengawasan BPKP agar selalu up
to date sesuai dengan perkembangan dan terakomodasinya
permintaan‐permintaan dari stakeholder serta teratasinya
permasalahan‐permasalahan yang terjadi dalam pengolahan
data hasil pengawasan.
Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp68.140.000,00
dengan target penyerapan SDM sebesar 240 OH dan target
output sebanyak 2 laporan. Realisasi anggaran kegiatan
sebesar Rp14.542.000,00 atau sebesar 21,34%, dengan
realisasi OH sebesar 118 OH atau 49,17% dari rencana dan
pencapaian output mencapai 2 laporan atau sebesar 100% .
Dari uraian di atas ternyata untuk mencapai target yang
ditetapkan (2 laporan) kegiatan dapat diserap dana maupun
SDM, di bawah yang ditargetkan, sehingga SDM yang
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 29
tersedia digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini
(effisiensi).
• Koordinasi dan Evaluasi Database Laporan Bulanan Hasil Pengawasan Perwakilan/Direktorat/Inspektorat BPKP
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memverifikasi, memvalidasi,
dan mengevaluasi database laporan bulanan hasil
pengawasan yang dibuat oleh setiap Perwakilan BPKP,
Direktorat Pengawasan Pada Kedeputian Rendal, dan
Inspektorat BPKP untuk mengetahui ada atau tidaknya
kesalahan baik nilai maupun jumlah kejadian Saldo Temuan
dan Tindak Lanjut, dan untuk menilai apakah pembuatan
laporan bulanan telah sesuai dengan SOP yang ada.
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp195.268.000,00 dengan
target output dan penyerapan OH masing‐masing sebanyak 4
laporan dan 400 OH. Penyerapan/realisasi anggaran kegiatan
sebesar Rp146.750.200,00 atau sebesar 75,15% dan
penyerapan SDM sebesar 386 OH atau 96,50% serta
pencapaian output sebanyak 6 laporan atau sebesar 150%,
yaitu ;
o Evaluasi Laporan Bulanan dan Verifikasi serta Validasi Database
Hasil Pengawasan BPKP Bulan Januari dan Pebruari 2012,
o Evaluasi Laporan Bulanan dan Verifikasi serta Validasi Database
Hasil Pengawasan BPKP Bulan April dan Mei 2012,
o Pembahasan Mekanisme Pelimpahan Database Hasil
Pengawasan dari Perwakilan Induk ke Perwakilan Madya,
o Pembahasan dan Kompilasi Pelimpahan Database Hasil
Pengawasan dari Perwakilan Induk ke Perwakilan Madya,
o Koordinasi Pengelolaan Database Hasil Pengawasan dan
Pengelolaan TI,
o Sosialisasi Template Laporan Berkala Gubernur
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 30
Uraian di atas menggambarkan bahwa untuk menghasilkan
target yang lebih besar (150%) telah diserap dana yang lebih
kecil (75,15%), namun penyerapan SDM di bawah target yang
telah ditetapkan. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan ini
cukup efisien.
• Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data Hasil Pengawasan
Perwakilan BPKP
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memonitor
dan mengevaluasi apakah pelaksanaan pengelolaan data
hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP telah
sesuai dengan ketentuan, yaitu Keputusan Kepala BPKP
Nomor 830/IP/2004 tentang SOP Pengelolaan Data Hasil
Pengawasan. Sehubungan dengan pembentukan delapan
perwakilan madya maka kegiatan tahun 2012 difokuskan pada
monitoring pelimpahan data hasil pengawasan dari delapan
perwakilan induk ke delapan perwakilan madya.
Anggaran dan target output sebanyak 5 laporan untuk
kegiatan ini, menggunakan dana sebesar Rp118.664.000,00
dengan target penyerapan SDM sebesar 130 OH. Sampai
dengan akhir tahun 2012, realisasi anggaran untuk kegiatan
ini sebesar Rp293.064.000,00 atau sebesar 246,97%, dengan
realisasi SDM sebesar 437 OH atau mencapai 341,54% dari
rencana dan pencapaian output kegiatan mencapai sebanyak
16 laporan atau sebesar 320% dari yang direncanakan, yaitu:
o Pembahasan Materi Monitoring Pelimpahan Data Hasil
Pengawasan dari Perwakilan Induk ke Perwakilan Madya,
o Monitoring Pelimpahan Data Hasil Pengawasan dari BPKP
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara ke Perwakilan Madya
Gorontalo,
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 31
o Monitoring Pelimpahan Data Hasil Pengawasan dari BPKP
Perwakilan Kalimantan Selatan ke BPKP Perwakilan Madya
Provinsi Kalimantan Tengah,
o Monitoring Pelimpahan Data Hasil Pengawasan dari BPKP
Perwakilan Provinsi Bali ke BPKP Perwakilan Madya Provinisi
Nusa Tenggara Barat,
o Monitoring Pelimpahan Data Hasil Pengawasan dari BPKP
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ke BPKP Perwakilan
Madya Provinisi Bangka Belitung,
o Monitoring Pelimpahan Data Hasil Pengawasan dari BPKP
Perwakilan Provinsi Riau ke BPKP Perwakilan Madya Provinisi
Keperluan Riau,
o Monitoring Pelimpahan Data Hasil Pengawasan dari BPKP
Perwakilan Provinsi Maluku ke BPKP Perwakilan Madya
Provinisi Maluku Utara,
o Monitoring Pelimpahan Data Hasil Pengawasan dari BPKP
Perwakilan Provinsi Papua ke BPKP Perwakilan Madya Provinisi
Papua Barat,
o Monitoring Pelimpahan Data Hasil Pengawasan dari BPKP
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ke BPKP Perwakilan
Madya Provinisi Sulawesi Barat,
o Evaluasi LHP atas Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara,
o Koordinasi Data Hasil Pengawasan ke Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Barat,
o Sharing Peningkatan Kualitas Laporan Berkala kepada Gubernur
dan Modifikasi SIMHP pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Timur,
o Pemutakhiran TLHP BPKP pada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan,
o Koordinasi dan Inventarisasi Permasalahan SIMHP dan Evaluasi
Laporan Bulanan Hasil Pengawasan,
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 32
o Nara Sumber Diklat SIMHP pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa
Tenggara Timur,
o Instalasi Aplikasi SIM‐HP ke beberapa inspektorat
kabupaten/kota (Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota
Cilegon, Kabupaten Bombana, Kabupaten Bangka Barat, Kota
Medan, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Rote).
Pencapaian realisasi output lebih besar dari target (320%),
terutama disebabkan adanya kegiatan pelaporan atas
pelimpahan database hasil pengawasan (SIM‐HP) ke
perwakilan madya yang bersifat segera, adanya berbagai
permintaan dari pemda sesuai amanah rapat Forum Bersama
APIP Daerah untuk instalasi aplikasi SIM‐HP. Kedua kegiatan
dimaksudkan dilaksanakan bersama‐sama dengan Perwakilan
BPKP terkait.
• Pembahasan Database Hasil Pengawasan Dengan Perwakilan/
Direktorat/Inspektorat BPKP (Forum Manajemen Data Hasil
Pengawasan)
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membahas dan
memutakhirkan serta merekonsiliasi database hasil
pengawasan Perwakilan BPKP, Direktorat dan Inspektorat
BPKP dengan basisdata HP yang ada pada Pusinfowas pada
periode tertentu yang dikemas berupa kegiatan forum.
Materi kegiatan berupa :
o Pemutakhiran data hasil pengawasan dengan seluruh
perwakilan BPKP, direktorat pengawasan kedeputian dan
inspektorat BPKP.
Kegiatan rekonsiliasi manajemen data hasil pengawasan
dilaksanakan di Aula BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang I dilaksanakan
dari tanggal 12 sampai dengan 14 November 2012 yang
diikuti oleh 19 Perwakilan BPKP dan gelombang II
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 33
dilaksanakan dari tanggal 19 sampai dengan 21 November
2012 diikuti oleh 14 Perwakilan BPKP.
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan rekonsiliasi
manajemen data hasil pengawasan tersebut berupa
Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dan database hasil
pengawasan.
Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi manajemen data
hasil pengawasan yang telah disusun/dibuat dan
ditandatangani oleh pejabat/petugas terkait sebanyak 33
buah.
Rincian berita acara dengan jumlah temuan (TP),
tindaklanjut (TL) dan Saldo (TPB) dapat dilihat pada
tabel 3.9.
Tabel 3.9 Tabel Rekonsiliasi Manajemen Data Hasil Pengawasan Tahun 2012
Uraian/Keterangan BPKP Perwakilan
Kej Nilai (Rp)
TP-TL-TPB s.d 25 September 2012
- Temuan Pemeriksaan 176.876 42.382.459.612.546,90
- Tindak Lanjut 148.369 40.867.647.591.321,30
- Saldo temuan 28.507 1.514.812.021.225,51
Kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah simpulan
mengenai pengelolaan database HP dan TLHP yang perlu
ditindaklanjuti baik oleh perwakilan BPKP, Pusinfowas,
maupun Ditwas kedeputian
Selain kegiatan rekonsiliasi data HP, pada kegiatan ini juga
diisi denagn kegiatan lain berupa pemaparan dan
pembahasan materi tentang Dashboard Kepala, IPMS, dan
mekanisme TPTD, proses pengelolaan database dan
tindak lanjut hasil pengawasan.
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 34
Anggaran tahun 2012 untuk kegiatan ini adalah sebesar
Rp106.334.000,00 dengan dukungan SDM sebanyak 435
OH dan target output sebanyak satu laporan. Sampai
dengan akhir tahun 2012, realisasi dana untuk kegiatan ini
mencapai sebesar Rp129.762.800,00 atau 122,03% dari
anggaran, dengan realisasi OH sebesar 432 OH atau
mencapai 99,31% dari rencana dan capaian output kegiatan
sebanyak 3 laporan atau sebesar 300% dari yang
direncanakan, yaitu:
Kompilasi Hasil Rekonsiliasi Data Hasil Pengawasan,
Sharing Peningkatan Kualitas Laporan Berkala kepada
Gubernur dan Rancangan Modifikasi SIMHP di Perwakilan
BPKP Provinsi Yogyakarta, Provinsi Maluku, dan Provinsi
jawa Barat,
Monitoring SIMHP pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Timur,
Dari uraian di atas, tampak bahwa penyerapan anggaran
dan SDM di atas target, sedangkan pencapaian output
melebihi target.
b. Penyajian Data dan Informasi
• Pembahasan Data Dukung Hasil Pengawasan
Kegiatan ini dalam rangka mengadakan pembahasan data
dukung hasil pengawasan berupa inventarisasi
permasalahan‐permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi
SIMHP, pembahasan materi evaluasi kinerja Bidang PDI dan
pembahasan mekanisme TPTD.
Anggaran tahun 2012 untuk kegiatan ini adalah sebesar
Rp94.535.000,00 dengan target penyerapan SDM sebesar
280 OH dan target output sebanyak 3 laporan. Sampai
dengan akhir tahun 2012, realisasi anggaran untuk kegiatan
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 35
ini sebesar Rp75.922.000,00 atau sebesar 80,31%, dengan
realisasi OH sebesar 617 OH atau mencapai 220,36% dari
rencana dan pencapaian output kegiatan mencapai sebanyak
5 laporan atau sebesar 167,67% dari yang direncanakan,
antara lain berupa laporan kegiatan:
o Koordinasi dan inventarisasi permasalahan aplikasi SIMHP,
o Pembahasan Materi dan Pengumpulan Bahan2 atas TPTD,
o Pembahasan Materi dan Evaluasi Kegiatan Bidang PDI,
o Penyusunan Design Template Data Eksternal Dashboard,
o Pembahasan Draft Final TPTD.
Dari uraian di atas tampak bahwa realisasi pencapaian output
dan penyerapan SDM melampaui dari target yang
direncanakan.
Pencapaian output dan penggunaan OH lebih dari 100 %
dikarenakan adanya permintaan di luar rencana yaitu
tuntutan stakeholder untuk menyusun SOP mekanisme TPTD
yang urgen terkait percepatan penyelesaian TLHP serta
sistem yang dapat mempercepat penyusunan laporan
presiden yaitu pengumpulan data eksternal dashboard.
• Pembahasan Materi Hasil Pengawasan BPKP kepada Presiden
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan
rendal dalam penyusunan laporan hasil pengawasan dan
pembinaan yang telah dilaksanakan oleh BPKP kepada
presiden untuk tahun 2011 dan semester I tahun 2012.
Anggaran tahun 2012 untuk kegiatan ini adalah sebesar
Rp150.405.000,00 dengan target penyerapan SDM sebesar
800 OH dan target output sebanyak 2 laporan. Sampai
dengan akhir tahun 2012, realisasi anggaran untuk kegiatan
ini sebesar Rp178.929.200,00 atau sebesar 118,97%, dengan
realisasi OH sebesar 478 OH atau mencapai 59,75% dari
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 36
rencana dan pencapaian output kegiatan mencapai sebanyak
2 laporan atau sebesar 100% dari yang direncanakan antara
lain berupa laporan:
o Laporan Hasil Pengawasan BPKP kepada Presiden Tahun 2011
(Nomor LAP‐89/K/IP/2012 tanggal 9 Februari 2012); dan
o Laporan Hasil Pengawasan BPKP kepada Presiden Semester I
Tahun 2012 (Nomor LAP‐892/K/IP/2012 tanggal 26 Juli 2012).
Untuk mencapai target ouput penyusunan dua laporan 100%,
telah digunakan SDM (OH) sebesar 59,79 %. Hal ini
dikarenakan meningkatnya kepedulian dan peran serta unit
rendal BPKP dalam mempersiapkan data hasil pengawasan,
semakin efektifnya peran Satgas Peningkatan Kualitas
Laporan Hasil Pengawasan Berkala, dan adanya perbaikan
aplikasi pengumpulan data penghematan dan penyelamatan
keuangan negara untuk laporan presiden.
• Pembahasan Materi Hasil Pengawasan Triwulanan Kepada Menteri/Ketua Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaporkan kepada
menteri/ pimpinan lembaga pemerintah non kementerian
tentang hasil‐hasil pengawasan dan pembinaan yang telah
dilaksanakan oleh BPKP dalam kurun waktu satu triwulan
yang bersangkutan serta perkembangan tindak lanjut hasil
pengawasan periode sebelumnya.
Tahun 2012, anggaran dana untuk kegiatan ini sebesar
Rp285.876.000,00 dengan target penyerapan SDM sebanyak
1.300 OH dan target output sebanyak 200 laporan. Selama
tahun 2012, untuk kegiatan ini telah terserap anggaran
sebesar Rp274.024.900,00 atau 95,85% dengan penyerapan
SDM sebanyak 1.331 OH atau 102,38% dan output yang dapat
dicapai sebanyak 261 laporan atau 130,50 % dari target yang
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 37
direncanakan. Rincian jumlah laporan yang dicapai dapat
dilihat pada tabel 3.10.
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Output Laptri kepada Menteri/Pimpinan LPNK Periode Jumlah Laptri
Triwulan IV/2011 60 laporan
Triwulan I/2012 65 laporan
Triwulan II/2012 68 laporan
Triwulan III/2012 68 laporan
Jumlah 261 laporan
Dari uraian di atas, tampak bahwa untuk penyerapan dana
dan SDM serta pencapaian output melampaui target yang
direncanakan.
• Pembahasan Materi Hasil Pengawasan Triwulanan Kepada Menteri Koordinator
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaporkan kepada
menteri koordinator dan menteri yang ditunjuk selaku
koordinator atas hasil‐hasil pengawasan dan pembinaan yang
telah dilaksanakan oleh BPKP dalam kurun waktu satu
triwulanan yang bersangkutan serta perkembangan tindak
lanjut hasil pengawasan periode sebelumnya pada setiap
kementerian/LPNK yang berada di bawah koordinator Menko
yang bersangkutan. Adapun menteri koordinator yang
menerima laporan adalah :
o Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
o Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
o Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Tahun 2012, anggaran dana untuk kegiatan ini sebesar
Rp108.108.000,00 dengan target SDM sebanyak 720 OH dan
target output sebanyak 5 laporan. Selama tahun 2012, untuk
kegiatan ini telah terserap anggaran sebesar Rp80.717.000,00
atau 74,66% dengan penyerapan SDM sebanyak 441 OH atau
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 38
61,25% dan output yang dapat dicapai sebanyak 9 laporan
atau 180% dari target yang direncanakan.
Dari uraian di atas tampak bahwa penyerapan dana dan SDM
lebih rendah dari target, tetapi pencapaian output‐nya
melampaui target yang direncanakan. Sisa anggaran dan
SDM dialihkan ke beberapa kegiatan yang urgen harus
dilaksanakan tapi tidak direncanakan.
Realisasi kegiatan penyusunan laporan triwulanan kepada
Menteri Koordinator dan menteri selaku koordinator
sebanyak 9 laporan sebagai tampak pada tabel 3.11:
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Output Laptri kepada Menteri Koordinator
• Pembahasan Database Hasil Pengawasan dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/BUMN
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membahas dan
memutakhirkan hasil pengawasan BPKP pada Kementerian
atau lembaga non kementerian serta badan usaha milik
negara yang menyangkut tindak lanjut yang telah
dilaksanakan dalam kurun waktu atau periode tertentu.
Anggaran untuk kegiatan ini dalam tahun 2012 sebesar
Rp47.410.000,00 dengan target penyerapan SDM sebanyak
100 OH dan target output sebanyak 3 laporan hasil
pemutakhiran. Selama tahun 2012, kegiatan ini hanya
menyerap dana sebesar Rp1.645.000,00 atau sebesar 3,47%
dari anggaran dengan penyerapan SDM sebanyak 83 OH atau
Periode Jumlah laptri
Triwulan IV/2011 ‐ laporan
Triwulan I/2012 3 laporan
Triwulan II/2012 3 laporan
Triwulan III/2012 3 laporan
Jumlah 9 laporan
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 39
sebesar 83% serta pencapaian output sebesar 8 laporan atau
sebesar 266,67%.
Selama tahun 2012, kegiatan Pemutakhiran Basis data Hasil
Pengawasan BPKP dengan Itjen Kementerian/LPNK/BUMN
telah terealisasi sebanyak 8 laporan kegiatan yaitu :
o Rapat tindak lanjut Perka BPKP Nomor PER‐61/K/SU/2012 terkait
6 Pemda di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi wilayah kerja
Perwakilan BPKP Provinsi Yogyakarta,
o Pemantauan Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak tiga kali,
o Pembahasan TL temuan BPKP antara BPMIGAS dengan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan BPKP,
o Pembahasan Percepatan TLHP lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan Kementerian Pertanian,
o Pembahasan Percepatan TLHP dengan Kementerian
Kehutanan,
o Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
yang dilaksanakan bersama Inspektorat Jenderal Kementerian
Dalam Negeri di Provinsi Sumatera Selatan, Gorontalo, dan
Kalimantan Selatan.
3.2.1.4 Jumlah Sistem yang Dipelihara
Sistem informasi yang telah dikembangkan perlu dilakukan
pemeliharaan agar operasional sistem dapat terus terjaga secara baik.
Output kegiatan pemeliharaan sistem berupa laporan pemeliharaan
sistem sebanyak empat laporan triwulanan. Keempat laporan tersebut
telah direalisir 100%. Kegiatan Pemeliharaan Sistem tahun 2012
berupa;
a. Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data dan Suara (Jarkomdara)
b. Pengelolaan TI
c. Pemeliharaan Aplikasi
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 40
d. Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK)
Target kegiatan pemeliharaan sistem tahun 2012 diinformasikan dalam
4 (empat) laporan yang disusun secara triwulanan.
Rincian pelaksanaan kegiatan di atas adalah sebagai berikut:
a. Pemeliharaan Jarkomdara
Pemeliharaan jarkomdara tahun 2012 diserahkan kepada pihak
ketiga pemenang yaitu PT PINET dengan kontrak pekerjaan berikut:
Pemeliharaan perangkat jaringan komunikasi data dan suara dengan
nilai kontrak sebesar Rp588.860.800,00. Pekerjaan pemeliharaan
ini mencakup pemeliharaan perangkat, software, perbaikan,
penggantian perangkat, transfer of knowledge terhadap sistem
jaringan komunikasi data dan suara.
Pemeliharaan Infrastruktur Server, Software, Aplikasi, Storage, dan
Pendukung Lainnya BPKP dengan nilai kontrak sebesar
Rp1.118.675.800,00. Pekerjaan pemeliharaan ini mencakup
pemeliharaan infrastruktur, software dan aplikasi, layanan
perbaikan, penggantian infrastruktur, transfer of knowledge
sehingga infrastruktur server, software, aplikasi, storage, dan
pendukung lainnya tetap beroperasi dengan baik.
b. Pengelolaan TI
Pengelolaan teknologi informasi adalah
kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan
meningkatkan performance/kinerja perangkat
LAN/WAN BPKP termasuk mengatasi
permasalahan jaringan yang terjadi di
perwakilan BPKP. Beberapa kegiatan yang
dilakukan tahun 2012 terkait dengan pengelolaan TI
Monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan jaringan komunikasi
data dan suara di lingkungan BPKP terkait kondisi dan koneksi
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 41
jarkomdara, kondisi perangkat jarkomdara, dan koneksi sistem
dokumen manajemen, sistem pengelolaan data pegawai dan sistem
kepangkatan.
Monitoring dan evaluasi jarkomdara yang dilakukan ke Perwakilan
BPKP selama tahun 2012 ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat,
Sulawesi Barat, Riau, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
Lampung, Sumatera Utara, Aceh, Jambi, DIY, Pusdiklatwas, dan
Maluku.
Perbaikan dan pemasangan jaringan, yang dilakukan di Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Gorontalo, dan
Sulawesi Barat.
c. Pemeliharaan Aplikasi
Dalam tahun 2011 dilakukan pemeliharaan atas aplikasi yang telah
dikembangkan, berupa perbaikan kecil, penambahan‐penambahan
fungsi sesuai kebutuhan pengguna, dengan uraian sebagai berikut:
• Pemeliharaan terhadap DMS sebagai berikut:
o Penambahan obyek store beserta folder e‐reporting, security
template
o Pembuatan security template per unit kerja.
o Upgrade server DMS dari versi 4.1 ke versi 5.
• Sispedap
Pengelolaan aplikasi sispedap tahun 2012 berupa
pemeliharaan server, penambahan alokasi database, dan
penanganan permasalahan pada server maupun sistemnya.
• IPMS
Sejak mulai dibangunnya aplikasi IPMS tahun 2011, aplikasi ini
belum diimplementasikan sampai tahun 2012. Tahun 2012
masih dilakukan uji coba terkait dengan terkait kemampuan
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 42
sistem bila diakses banyak user, dan proses bisnis aplikasi.
Dari hasil uji coba tersebut ternyata masih perlu dilakukan
perbaikan coding dan konfigurasi server.
• Manajemen user ID
User ID yang digunakan untuk mengakses lotus notes dan
DMS perlu dikelola dengan baik. Kegiatan pengelolaan yang
dilakukan selama tahun 2012 sebagai berikut:
o Pembuatan user ID yang baru
o Penyesuaian group ID
o Penonaktifan user ID
d. Pembinaan Jabatan Fungsional
Pusinfowas bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan JFPK
terkait dengan bidang tugas ke‐pranata‐an komputer di lingkungan
BPKP. Kegiatan pembinaan JFPK yang dilakukan
selama tahun 2012 adalah:
• Menyelenggarakan forum
JFPK di Solo sebagai sasrana
diskusi dan memecahkan masalah
mengenai ke‐JFPK‐an.
• Menyusun analisis kondisi
Pranata Komputer (JFPK)
• Melakukan penilaian angka kredit dan menetapkan SK PAK JFPK.
• Mengelola administrasi JFPK.
• Memfasilitasi pelatihan/workshop TI Pranata Komputer
Hasil analisis kondisi JFPK diperoleh hal‐hal berikut:
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 43
Jumlah pranata komputer per 31 Desember 2012 di lingkungan BPKP
yang tersebar di Perwakilan dan pusat sebanyak 66 orang, dengan
rincian berikut:
• Pranata komputer tingkat ahli 13 orang
• Pranata komputer tingkat terampil 53 orang
Dari hasil analisis kondisi JFPK didapatkan hal‐hal sebagai berikut:
• Berdasarkan pendidikan formal, 49 prakom (74,24%) memiliki ijasah
di bidang TI. Hal tersebut berarti BPKP sudah memiliki tenaga TI
yang handal bila dilihat dari pendidikan formalnya.
• Terdapat 15 unit kerja yang belum memiliki tenaga Prakom yaitu
Deputi Akuntan Negara, Biro Umum, Puslitbangwas, Perwakilan
BPKP Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI, Banten,
Jawa Tengah, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Utara, Maluku, dan Papua. Disisi lain terdapat beberapa unit kerja
yang memiliki pranata komputer lebih dari satu antara lain Biro
Kepegawaian, Deputi Keuangan Daerah, Perwakilan BPKP Provinsi
Bali, DIY, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Pusbin JFA.
• Sebagian besar kegiatan TI yang dilakukan oleh pranata komputer
masih diseputar unsur operasi komputer. Kegiatan yang dilakukan
belum menyentuh unsur pekerjaan prakom yang lain. Berdasarkan
hal tersebut perlu dibuatkan panduan atau standar kegiatan TI
yang harus dilakukan oleh prakom baik secara berkala maupun
insidentil dan melibatkan prakom unit kerja dalam kegiatan
pengembangan sistem informasi.
• Posisi kepangkatan dan jabatan pranata komputer saat ini masih
dalam batas masa kerja yang normal. Hanya satu prakom yang
masa kerja PNS‐nya sudah melebihi masa kerja pangkat yang
normal.
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 44
• Semakin tinggi jabatan prakom, semakin tinggi juga angka kredit
yang harus didapatkan. Kenaikan jabatan prakom harus diikuti
juga dengan peningkatan kompetensi prakom tersebut agar dapat
melakukan pekerjaan TI yang memiliki satuan angka kredit yang
lebih tinggi sehingga jumlah angka kredit yang dipersyaratkan
dapat diperoleh dalam waktu yang sesuai.
• Terdapat pranata komputer yang tidak diperankan sebagai pranata
komputer.
Sedangkan pembinaan JFA dan jabatan fungsional lainnya dilakukan
dengan mengikuti secara aktif berbagai program yang dikelola oleh
masing‐masing pembina jabtan fungsional terkait.
Kegiatan pemeliharaan sistem ini telah menyerap dana sebesar
Rp2.407.052.000,00 atau 94,09% dari anggaran sebesar
Rp2.558.121.000,00 dan SDM sebanyak 1.550 OH atau 101,44% dari
target penggunaan SDM sebanyak 1.528 OH.
3.2.1.5 Jumlah Sistem yang Diimplementasikan
Ukuran keberhasilan dari pengembangan sistem informasi adalah
dimanfaatkannya sistem yang telah dikembangkan oleh pengguna.
Kegiatan implementasi mendekatkan hasil pengembangan kepada
pengguna. Target Output kegiatan ini berupa dua laporan
implementasi sistem semesteran. Target tersebut sudah dapat
direalisir 100%. Kegiatan implementasi sistem yang dilaksanakan
tahun 2012 melanjutkan kegiatan implementasi tahun sebelumnya
yaitu implementasi terhadap sistem aplikasi DMS, SISPEDAP, SPD,
Rekrutmen CPNS, Disposisi Elektronik versi 2.00 , dokumentasi surat
keluar, dokumentasi surat penugasan, SISPEKA, agenda pimpinan,
aplikasi crash program.
Selain itu, dalam tahun 2012 telah dilakukan juga implementasi
penggunaan aplikasi crash program yang telah selesai dikembangkan
tahun 2012 yaitu Aplikasi Audit Keuangan dan kinerja BOS KITA
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 45
Kemendikbud, Audit Kinerja BOS Kemenag, Monitoring Pungutan
Sekolah, Monitoring Program Prioritas Pembangunan (MP3) – UKP‐
PPP, Evaluasi Penyerapan Anggaran K/L, dan GCG.
Kegiatan implementasi yang dilakukan tahun 2012 agar hasil
pengembangan sistem informasi dapat dioperasionalkan oleh
pengguna, sebagai berikut:
a. Workshop TI
Workshop TI diselenggarakan sebagai sarana untuk meningkatkan
kemampuan SDM BPKP dalam memanfaatkan fasilitas TI yang telah
dikembangkan di BPKP.
Kegiatan workshop yang dilakukan selama tahun 2012 sebagai
berikut:
Tabel 3.12 Kegiatan Workshop Tahun 2012
No Topik (Materi) Workshop Jml. Kegiatan Jml. Peserta
1 DMS 4 99
2 Penggunaan Lotus Notes 4 99
3 Penggunaan Aplikasi Kearsipan 1 15
5 Penggunaan Aplikasi MP3 1 22
6 Pengelolaan TI 7 157
7 Penggunaan Aplikasi SPPD 3 88
8 Page Maker 1 19
9 SIMDA 2 45
10 Disposisi Elektronik 2 82
11 SIM-HP 3 40
12 Penanganan Virus 1 14
13 Database 3 27
14 Penggunaan Integrated Performance Management Systems (IPMS) 5 77
15 Workshop Document Imaging With Photoshop 1 24
16 Datawarehouse 3 34
17 Sispedap 4 99
18 Fitur Kalender 2 34
TOTAL 47 975
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 46
b. Asistensi TI
Kegiatan asistensi merupakan kegiatan bimbingan teknis
pengggunaan fasilitas teknologi informasi berupa penggunaan
perangkat maupun aplikasi yang diberikan oleh Pusinfowas kepada
pengguna di lingkungan BPKP maupun non BPKP. Dalam tahun
2012, kegiatan asistensi yang telah dilakukan sebagai berikut:
• Pos Layanan TI
Pos Layanan TI dilakukan oleh Pusinfowas tahun 2012 untuk
lebih mendekatkan layanan Pusinfowas kepada unit kerja.
Dalam kegiatan ini Pusinfowas memberikan bantuan
langsung terhadap berbagai permasalahan TI yang dihadapi
oleh pegawai BPKP yang dilakukan di Perwakilan BPKP
Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan,
Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Selatan.
• Pendampingan Implementasi Aplikasi
Pendampingan implementasi Disposisi Elektronik Versi 2, dan
Desk Kepala pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara,
NTT, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi tengah,
Jambi, Aceh, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Ambin, Kepualauan Riau, Sumatera Selatan, Jayapura,
Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Jawa Barat,
DIY, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Sulawesi Barat.
Jumlah unit kerja yang mengunakan Aplikasi Disposisi Versi
2.0 dapat dilihat pada gambar 3.2. dan 3.3.
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 47
Gambar 3.2. Penggunaan Aplikasi Disposisi Elektronik Tingkat Pusat
Gambar 3.3. Penggunaan Aplikasi Disposisi Elektronik Tingkat Perwakilan
Dari gambar 3.2. dan 33, terdapat 18 unit kerja yang sudah
memanfaatkan aplikasi disposisi elektronik kemudian
berhenti menggunakannya karena pergantian pimpinan.
Tinggal empat unit kerja yang belum dikonfigurasi apliaksi
disposisi elektroniknya.
c. Layanan Dukungan Teknologi Informasi (TI)
Layanan TI yang dilakukan oleh Pusinfowas selama tahun 2012
kepada pengguna TI di lingkungan BPKP terkait dengan
permasalahan baik software maupun hardware. Dalam mendukung
tugas tersebut, Pusinfowas dibantu oleh pengelola TI satuan kerja
yaitu pranata komputer satuan kerja atau petugas TI yang ditunjuk
satuan kerja. Pengelola TI satuan kerja merupakan petugas
pertama yang membantu menyelesaikan permasalahan TI di
lingkungan satuan kerjanya.
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 48
Layanan TI yang diberikan selama tahun 2012 berdasarkan aplikasi
helpdesk layanan TI sebanyak 570 layanan dengan rincian layanan
pada gambar 3.4.
Gambar 3.4 Layanan TI
Kegiatan Implementasi sistem ini telah menyerap dana sebesar
Rp4.354.701.000,00 atau 102,55% dari anggaran sebesar
Rp4.246.608.000,00 dan SDM sebanyak 2.300 OH atau 102,50% dari
target penggunaan SDM sebanyak 2.244 OH
3.2.1.6 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan
terukur
Rencana penerapan e‐Government telah disusun oleh BPKP pada
tahun 2008 berupa Arsitektur Pengembangan Sistem Informasi BPKP
(BEST Architecture) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan
Kepala BPKP Nomor Kep‐212/K/IP/2008 tanggal 5 Maret 2008.
Target kegiatan ini tahun 2012 adalah sebesar 50%, yang merupakan
target pengarusutamaan yang terdapat dalam RPJM 2010‐2014.
Target ini telah dicapai 100% yang ditandai dengan adanya sistem
jaringan, dokumentasi digital, Website yang telah menyediakan
informasi‐informasi terkait dengan kegiatan BPKP kepada publik.
Prestasi yang perlu dicatat di tahun 2012 terkait dengan penerapan e‐
Gov adalah sebagai listed nominee FutureGov Awards untuk produk
DMS dan VOIP. FutureGov merupakan forum komunikasi pengelola
TI sektor publik se‐Asia Pasifik.
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 49
Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp8.240.000,00 atau 12,34%
dari anggaran sebesar Rp66.780.000,00 dan SDM sebanyak 10 OH
atau 6,80% dari target penggunaan SDM sebanyak 147 OH.
Outcome
Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASS)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam
rangka meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan kapasitas
penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP memiliki beberapa indikator kinerja. Dua
diantara indikator tersebut harus dicapai oleh Pusinfowas dalam tahun 2010
s.d. 2014. Salah satu dari dua indikator program ini adalah
”terimplementasinya sistem kendali akuntabilitas presiden”.
Memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Instruksi
Presiden Nomor 4 tahun 2011, dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011,
kegiatan BPKP telah mengalami perubahan yang signifikan berupa pemberian
jasa consulting dan assurance. Perubahan tersebut diikuti dengan perubahan
atas informasi yang disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan kepala
daerah. Informasi yang disampaikan sedapat mungkin disesuaikan dengan
harapan pengguna sesuai dengan peran baru BPKP sesuai dengan Peraturan
kepala BPKP nomor PER‐1511/K/IP/2011.
Capaian indikator kinerja/outcome program ini dari tahun 2010 s.d. 2012
dibandingkan dengan targetnya adalah sebagai berikut :
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Outcome
Uraian Hasil SatuanTarget Realisasi Capaian (%)
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASS)
% 49 72 90 100 49 72 74 100 100 82
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 50
Pengukuran capaian indikator kinerja program ini sama dengan pengukuran
yang dilakukan pada program terimplementasinya sistem informasi untuk
mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP) yaitu
berdasarkan tingkat kematangan sistem informasi sesuai tabel 3.3. Target
indikator program terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden
tahun 2012 sebesar 90%. Berdasarkan metode tersebut, target indikator
kinerja program hanya bisa dicapai 82,22% yaitu dengan nilai tingkat
kematangan sistem kendali PASS yang dicapai sebesar 74%. Nilai capaian
tahun 2012 hanya berubah 2% di bandingkan dengan capaian tahun 2011.
Rendahnya kenaikan capaian indikator kinerja program ini dibandingkan
dengan tahun 2011 disebabkan karena perkembangan tingkat kematangan
yang tidak signifikan dari sistem informasi PASS (President Accountability
Support System). Bila dibandingkan dengan target indikator kinerja program
tahun 2014 sebesar 100%, capaian tahun 2012 sudah mencapai 74%. Hal
tersebut berarti pada tahun 2013 dan 2014 BPKP harus dapat mengejar 26%
tingkat kematangan sistem informasi untuk mencapai target indikator
program renstra sebesar 100%. Capaian yang dilakukan tahun 2012 adalah
dibangunnya datawarehouse dan dashboard monitoring penugasan.
Untuk mendukung capaian indikator outcome tersebut dilakukan kegiatan‐
kegiatan yang menghasilkan output pada tabel 3.14.
Tabel 3.14 Target dan Capaian Indikator Kinerja Output PASS dari tahun 2012
No. Uraian Satuan Target Realisasi Capaian (%)
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
1 Jumlah
rancangan
(framework)
yang
disempurnaka
n Eksternal
Dokumen 1 1 1 1 1 1 100 100 100
2 Jumlah Sistem
Eksternal
yang
Dibangun
Sistem 1 1 1 4 1 1 100 100 100
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 51
Dalam rangka mencapai Program ”Terimplementasinya Sistem Kendali
Akuntabilitas Presiden (PASS)”, telah diserap anggaran dan SDM dari tahun
2010 s.d. 2012 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.15.
Tabel 3.15 Penyerapan Anggaran dan SDM Outcome No.2 tahun 2010 s.d. 2012 Uraian
Anggaran (000) SDM (OH)
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Rencana 365.459 150.965 179.632 1.620 1.950 1.344
Realisasi 359.588 150.317 134.964 1.125 1.110 1.621
% Capaian 94,51 99,57 75,13 66,65 56,92 120,61
Dari tabel 3.15. terlihat bahwa prosentase penyerapan anggaran mengalami
penurunan, disisi lain penyerapan SDM mengalami kenaikan yang cukup
drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena
dibutuhkan keterlibatan banyak pegawai Pusinfowas dalam melaksanakan
kegiatan pada program ini, terutama pada kegiatan penyusunan framework,
namun hanya menyerap anggaran yang rendah.
Secara rinci output dari kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
3.2.1.7 Jumlah Rancangan (Framework) yang Disempurnakan
Agar sistem akuntabilitas presiden dapat diimplementasikan perlu
adanya dukungan framework yang jelas. Framework yang telah
dirancang sebelumnya perlu disempurnakan agar pelaksanaan
pengembangannya lebih terarah dan terencana sejalan dengan
perubahan kegiatan BPKP sesuai amanah PP Nomor 60 Tahun 2008
dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011. Oleh karena itu di tahun 2012
dilakukan penyempurnaan framework eksternal.
Kinerja kegiatan ini, telah menyerap dana sebesar Rp21.458.000,00
atau 111,81% dari target sebesar Rp19.192.000,00 dengan penyerapan
SDM sebesar 215 OH atau 238,89% dari target sebanyak 90 OH.
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 52
3.2.1.8 Sistem Eksternal yang Dibangun
Tahun 2011 dilakukan pengembangan format, substansi, dan prosedur
laporan berkala hasil pengawasan. Portal PASS yang telah dibangun
tahun 2008 dan sudah terkoneksi ke Gedung Bina Graha, tahun 2011
portal tersebut tidak di‐update lagi. Sebagai pengganti dari Portal
PASS tersebut dikembangkannya dashboard pimpinan. Konten
informasi yang disajikan dalam dashboard pimpinan tersebut, untuk
memenuhi substansi laporan hasil pengawasan berikut:
a. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
b. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara dan Pengelolaan
Aset
c. Akuntabilitas Perwujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik
dan Bersih
d. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral
Pembangunan sistem dashboard BPKP dimanfaatkan untuk:
a. Bahan analisis penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Berkala
kepada Presiden/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
b. Bahan analisis penyusunan laporan untuk kepentingan internal
BPKP
c. Pimpinan BPKP dalam melakukan monitoring performance
seluruh unit kerja BPKP
d. Pertukaran data/informasi dengan K/L
e. Mengatasi permasalahan hambatan dalam akses data/informasi
lintas unit kerja BPKP
Realiasi pemgembangan sistem dashboard tahun tahun 2012 telah
dicapai sebesar 100% sesuai dengan target yaitu dapat ditampilkan
informasi monitoring penugasan dengan piloting pada Deputi
Perekonomian. Informasi yang sudah ditampilkan dalam sistem
dashboard sebagai berikut:
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 53
a. Monitoring Penugasan data Monev RKT Deputi Perekonomian
b. Temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan (TP/TL)
Walaupun informasi monitoring penugasan dan TP/TL sudah dapat
disajikan dalam dashboard pimpinan, namun hasil yang diharapkan
untuk dapat menyajikan informasi hasil pengawasan sesuai Peraturan
Kepala BPKP Nomor PER‐1511/K/IP/2011 belum dapat dipenuhi
seluruhnya.
Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp113.506.000,00 atau
80,36% dari target sebesar Rp 141.248.000,00 dengan penyerapan
SDM sebesar 1.406 OH atau 119,56% dari target sebanyak 1.176 OH.
3.2.2.9 Jumlah Regulasi Operasionalisasi PASS yang Dihasilkan
Target output kegiatan penyusunan regulasi operasionalisasi PASS
merupakan target tahun 2013. Namun dalam rangka mencapai target
tahun 2013 tersebut, maka tahun 2012 dilakukan kegiatan pra
penyusunan regulasi tersebut tahun 2013. Berdasarkan beberapa
pembahasan dan hasil rapim untuk sementara PASS dipandang
sebagai sistem yang terlalu kompleks dan melibatkan banyak instansi
sebagai feeder/penyuplai data. Oleh karena itu pada tahun 2012
terlebih dahulu dikembangkan sistem informasi desk Kepala dalam
bentuk dashboard untuk mengelola dan meningkatkan kualitas
informasi internal BPKP. Tahun 2012 telah disusun draft regulasi
pengelolaan informasi desk Kepala untuk mengatur mekanisme supply
data pemenuhan informasi yang ditampilkan dalam dashboard
pimpinan sebagai bahan penyusunan laporan hasil pengawasan
kepada stakeholder dapat ter‐update sesuai kebutuhan.
Dana dan SDM yang telah disediakan untuk kegiatan ini tidak diserap
atau (0%). Pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan
ini menggunakan anggaran kegiatan penyusunan pedoman dan
pengembangan sistem eksternal.
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 54
3.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP
Dalam rangka melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur BPKP, pada tahun 2012 ditargetkan pengadaan sarana prasarana
sebanyak satu paket. Realisasi capaian output program telah terealisasi
sebanyak 1 paket alat pengolah data atau mencapai sebesar 99.90%, dengan
rincian tampak pada tabel 3.16:
Tabel 3.16 Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2012
No Uraian Unit/Paket
Realisasi Dana (Rp)
1. Alat Pengolah Data 1 99.985.000,00
Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara‐
BPKP tersebut dilaksanakan melalui Pengadaan Alat Pengolah Data termasuk
Perlengkapan Perkantoran sebanyak 1 (satu) paket, dengan total barang
sebanyak 15 (lima belas) unit yang meliputi ;
• Lemari Besi • LCD Projector/Infocus • Meja Kerja • Lensa Kamera • Mini Komputer • Note Book • Printer (Peralatan Personal Komputer)
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan
sarana dan prasarana aparatur tersebut sebesar Rp100.000.000, dengan
menggunakan SDM sebanyak 30 OH. Jumlah anggaran yang telah diserap
sebesar Rp99.985.000,00 atau sebesar 99.90% dan penggunaan SDM sebesar
32 OH atau mencapai 106.67%.
Untuk mendukung pencapaian kinerja program utama, dilakukan kegiatan
ketatausahaan yang mencakup urusan kepegawaian, keuangan, sarana dan
prasarana, serta perencanaan dan pelaporan. Pada tabel 3.17 disajikan target
dan capaian kinerja output kegiatan ketatausahaan tersebut:
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 55
Tabel 3.17 Capaian Output Kegiatan Dukungan Ketatausahaan Tahun 2012
No Kegiatan Output %
Target Realisasi
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai
13 Keg 13 Keg 100
2 Perbaikan Peralatan Kantor 1 Keg 1 Keg 100
3 Keperluan Sehari-hari Perkantoran 68 Keg 62 Keg 91
4 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Pimpinan
1 Keg 1 Keg 100
5 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Operasional
3 Keg 3 Keg 100
6 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Operasional
4 Keg 4 Keg 100
7 Jasa Pos dan Giro 12 Keg 12 Keg 100
8 Honor Pengelola Anggaran 12 Keg 12 Keg 100
9 Honor SAI 12 Keg 12 Keg 100
10 Honor THL Administrasi 36 Keg 36 Keg 100
11 Honor THL Sopir 36 Keg 36 Keg 100
12 Koordinasi Penyusunan Renstra 1 Dok 1 Dok 100
13 Koordinasi Penyusunan dan Revisi Tapkin
2 Dok 2 Dok 100
14 Koordinasi Penyusunan dan Revisi RKT
2 Dok 2 Dok 100
15 Pembahasan Realisasi RKT Bulanan 12 Lap 12 Lap 100
16 Pembahasan Kinerja dan PP 39/2006 Triwulanan
8 Lap 8 Lap 100
17 Penyusunan LAKIP 1 Lap 1 Lap 100
18 Forum Kenaikan Pangkat Terpadu 2 Keg 2 Keg 100
19 Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian 2 Lap 2 Lap 100
20 Pengembangan Laporan Budaya Kerja
5 Lap 5 Lap 100
21 Pembahasan Pelaksanaan GDN 12 Lap 12 Lap 100
22 Pembahasan Penilaian Angka Kredit JFA
2 Lap 2 Lap 100
23 Pembahasan Penilaian Angka Kredit JFPK
2 Lap 2 Lap 100
24 Forum Komunikasi JFA 1 Lap 1 Lap 100
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 56
No Kegiatan Output %
Target Realisasi
25 Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan PKS Triwulan
4 Lap 4 Lap 100
26 Forum SAI 2 Lap 2 Lap 100
27 Penyusunan dan Revisi RKAKL 4 Lap 4 Lap 100
28 Pembahasan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan LRA
14 Lap 14 Lap 100
29 Forum Arsiparis 1 Lap 1 Lap 100
30 Pembahasan Pengelolaan BMN 2 Lap 2 Lap 100
31 Pembahasan Inventarisasi BMN 1 Lap 1 Lap 100
32 Pengelolaan Kearsipan 2 Lap 2 Lap 100
33 Rapat Kerja Pusinfowas 1 Lap 1 Lap 100
34 Rapat Kerja BPKP 2 Lap 2 Lap 100
35 Penyelenggaraan SPIP 1 Lap 1 Lap 100
36 Forum Humas dan Website 2 Lap 1 Lap 50
37 ATK 1 Paket 1 Paket 100
38 Honor Pengelola Kinerja/Monev RKT 12 Keg 12 Keg
100
39 Honor Sekretariat JFPK 12 Keg 9 Keg 75
40 Pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminating
1 Paket 1 Paket 100
41 Honor Pengelola simHP 68 OB 90 OB 132
42 Honor Laporan Berkala 0 OB 30 OB
43 Honor Panitia Pengadaan dan Penerima Barang
2 Keg 2 Keg 100
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian output pada kegiatan
dukungan ketatausahaan pada umumnya telah tercapai 100%. Kegiatan yang
tidak terealisasi sesuai target:
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 57
a. Penyediaan Keperluan Sehari‐hari Perkantoran outputnya hanya tercapai 91% dari
target. Hal tersebut disebabkan karena jumlah pegawai Pusinfowas yang
berkurang sehubungan dengan promosi dan mutasi pegawai di lingkungan BPKP.
b. Forum Humas/Website outputnya hanya tercapai sebesar 50% dari target sebesar
2 kegiatan. Hal tersebut karena unit penyelenggara yaitu Biro Hukum dan Humas
hanya menyelenggarakan satu kali kegiatan di tahun 2012.
c. Pembayaran Honor Sekretariat JFPK outputnya tercapai 75% dari target sebesar
12 bulan. Hal tersebut disebabkan karena pengalihan anggaran untuk membiayai
honorarium pengurus/penyimpan barang milik negara (BMN) untuk
menindaklanjuti Permenkeu 36/PMK.02/2012 tanggal 9 Maret 2012, yang
sebelumnya tidak dianggarkan.
Rincian penyerapan dana dan sumber daya manusia untuk masing‐masing
kegiatan tersebut tampak pada tabel 3.18.
Tabel 3.18 Realisasi Penyerapan Dana dan SDM Kegiatan Dukungan Ketatausahaan 2012
No Nama Kegiatan SDM (OH) Dana (Rp)
Rencana Realisasi % Anggaran Realisasi %
1
Pembayaran Gaji
dan Tunjangan
Pegawai
48 53 110 3.958.527.000 3.373.075.000 85
2 Perbaikan
Peralatan Kantor 48 39 81 101.291.000 100.876.000 99
3
Keperluan
Sehari-hari
Perkantoran
48 47 98 74.800.000 40.887.000 55
4
Perawatan
Kendaraan
Bermotor Roda 4
Pimpinan
48 31 65 19.750.000 21.076.000 107
5
Perawatan
Kendaraan
Bermotor Roda 4
Operasional
48 44 92 55.410.000 63.983.000 115
6 Perawatan
Kendaraan 48 37 77 12.960.000 3.047.000 24
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 58
No Nama Kegiatan SDM (OH) Dana (Rp)
Rencana Realisasi % Anggaran Realisasi %
Bermotor Roda 2
Operasional
7 Jasa Pos dan
Giro 48 39 81 8.250.000 4.682.000 57
8 Honor Pengelola
Anggaran 12 27 225 109.800.000 109.800.000 100
9 Honor SAI 72 22 31 14.400.000 14.400.000 100
10 Honor THL
Administrasi 48 34 71 54.000.000 49.500.000 92
11 Honor THL Sopir 36 34 94 54.000.000 54.000.000 100
12
Koordinasi
Penyusunan
Renstra
90 98 109 40.921.000 91.516.000 221
13
Koordinasi
Penyusunan dan
Revisi Tapkin
100 39 39 49.595.000 30.333.000 158
14
Koordinasi
Penyusunan dan
Revisi RKT
70 138 197 55.616.000 44.031.000 79
15
Pembahasan
Realisasi RKT
Bulanan
360 450 125 50.505.000 49.172.000 97
16
Pembahasan
Kinerja dan PP
39/2006
Triwulanan
120 281 234 51.188.000 54.280.000 106
17 Forum Kenaikan
Pangkat Terpadu 36 20 56 38.498.000 6.245.000 16
18
Koordinasi
Pengelolaan
Kepegawaian
300 154 51 64.885.000 39.595.000 61
19 Pengembangan 100 155 155 46.216.000 8.230.000 18
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 59
No Nama Kegiatan SDM (OH) Dana (Rp)
Rencana Realisasi % Anggaran Realisasi %
Budaya Kerja
20
Pembahasan
Pelaksanaan
GDN
100 195 195 34.235.000 36.258.000 106
21
Pembahasan
Penilaian Angka
Kredit JFA
140 65 46 35.075.000 17.495.000 50
22
Pembahasan
Penilaian Angka
Kredit JFPK
240 351 146 93.694.000 37.035.000 40
23 Forum
Komunikasi JFA 24 6 25 15.616.0000 5.352.000 3
24
Pembahasan
Pelaksanaan
Kegiatan PKS
Triwulan
100 67 67 27.390.000 17.238.000 63
25 Forum SAI 50 65 130 21.722.000 7.050.000 33
26 Penyusunan dan
Revisi RKAKL 160 483 302 80.240.000 97.291.000 121
27
Pembahasan dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan dan
LRA
150 191 127 74.474.000 82.139.000 110
28 Pengelolaan BMN 50 40 80 23.296.000 10.155.000 44
29 Pengelolaan
Kearsipan 24 427 1779 13.904.000 70.060.000 504
30
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan
100 522 522 50.050.000 60.633.000 121
31
Pembahasan
Inventarisasi
BMN
25 95 380 20.475.000 13.200.000 65
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 60
No Nama Kegiatan SDM (OH) Dana (Rp)
Rencana Realisasi % Anggaran Realisasi %
32 Rapat Koordinasi
Arsip 12 11 92 9.086.000 17.594.000 194
33 Rapat Kerja
Pusinfowas 340 209 61 91.000.000 305.371.000 336
34 Rapat Kerja
BPKP 50 27 54 19.000.000 13.643.000 72
35 Penyelenggaraan
SPIP 125 229 183 75.000.000 42.305.000 56
36 Forum Humas
dan Website 30 16 53 7.600.000 4.660.000 61
37 ATK 72 44 61 132.318.000 196.911.000 149
38
Honor Pengelola
Kinerja/Monev
RKT
8 24 300 17.891.000 33.558.000 188
39 Honor Sekretariat
JFPK 132 10 8 36.900.000 8.240.000 22
40
Pencetakan/pene
rbitan/pengganda
an/laminating
72 43 60 104.791.000 99.245.000 95
41 Honor Pengelola
simHP 73 80 110 19.009.000 28.000.000 147
42 Honor Laporan
Berkala 0 30 - 0 49.450.000 -
43
Honor Panitia
Pengadaan dan
Penerima Barang
8 11 137 2.330.000 6.345.000 272
Jumlah 3.684 4.862 130 6.006.252.000 5.417.956.000 90
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penyerapan sumber daya
manusia secara kumulatif rata‐rata telah melampaui target, yaitu 130% dan
penyerapan anggaran dari kegiatan ketatausahaan mencapai 90%.
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 12 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a 61
Penggunaan SDM yang melebihi target disebabkan karena terdapat
penambahan waktu dan personil dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.
Secara umum penyerapan anggaran untuk kegiatan ketatausahaan dapat
dinyatakan efisien.
P u s a t I n f o r m a s I P e n g a w a s a n
L a k i p T a h u n 2 0 1 2 P e n u t u p
62
BAB IV : PENUTUP
LAKIP Pusinfowas Tahun 2012 telah menyajikan gambaran secara lengkap
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusinfowas selama tahun
2012. Pusinfowas melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya‐BPKP yang terdiri atas sembilan kegiatan, dan satu kegiatan
sebagai pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan satu
kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan Renstra Pusinfowas tahun 2012.
Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas pencapaian target indikator kinerja
Program Dukungan Manajemen dan Program Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya –
BPKP yaitu untuk indikator terimplementasinya sistem informasi akuntabilitas
keuangan negara sebagai dukungan komunikasi kepada stakeholders BPKP sebesar
80%, dan indikator terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung
pengambilan keputusan manajemen BPKP sebesar 118%. Bahkan, untuk beberapa
kegiatan pencapaiannya di atas 100%. Namun demikian, disadari bahwa dalam
beberapa pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan masih memerlukan perbaikan dan
penyempurnaan kinerja secara berkesinambungan.
Akhir kata, segenap pimpinan dan seluruh pegawai Pusinfowas mengucapkan terima
kasih atas perhatian pembaca, dan mengharapkan agar dokumen ini dapat menjadi
media akuntabilitas Pusinfowas serta dapat digunakan sebagai salah satu sumber
informasi dalam pengambilan keputusan.
“A total commitment is paramount to reaching the ultimate in performance”
(Tim Flores)
"You have to perform at a consistently higher level than others. That's the mark of a true professional"
(Joe Paterno)
"Everything depends upon execution; having just a vision is no solution"
(Stephen Sondheim)