LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … Perwakilan... · Sasaran Strategis 1:...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2012

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT


Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat ii

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ....................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL ............................................................................................................ v

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................. vii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

A. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi ........................................ 1

B. Aspek Strategis Organisasi ...................................................................... 3

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ............................................ 3

D. Struktur Organisasi ................................................................................... 5

E. Sistematika Penyajian ............................................................................... 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................................... 8

A. Perencanaan Strategis 2012-2014 ............................................................. 8

1. Pernyataan Visi .................................................................................... 9

2. Pernyataan Misi ................................................................................... 13

3. Tujuan Strategis ................................................................................... 16

4. Sasaran Strategis .................................................................................. 17

5. Indikator Kinerja Utama .................................................................... 18

6. Program dan Kegiatan ......................................................................... 20

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2012 ................................................................. 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 25

A. Capaian Kinerja ......................................................................................... 25

B. Analisis Capaian Kinerja .......................................................................... 26

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas 1 Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat, 95% Laporan Keuangan

Kementrian/Lembaga, dan 95% Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah


Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat iii

Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan

intern pemerintah yang profesional dan

kompeten pada 80% Pemda

Sasaran Strategus 7: Meningkatnya efektifitas perencanaan

pengawasan sebesar 90% dan kualitas

pengelolaaan keuangan daerah sebesar 100%

Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya Sistem Dukungan

Pengambilan Keputusan Yang Andal Bagi

Presiden/Pemerintah Daerah

C. Informasi Tambahan atas Capaian Kinerja Tahun 2012 ...................... 40

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................ 42

LAMPIRAN


Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Target Program dan Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012

Lampiran 2 Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012


Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat v

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Tabel 1.1 Posisi Pegawi

Tabel 1.2 Mutasi SDM Perwakilan

Tabel 2.1 Tujuan Strategis Berdasarkan Misi

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.4 Perjanjian Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012

Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2012

Tabel 3.2 Perkembangan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1







Tabel 3.9 Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2012


Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu prinsip dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik

adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari

amanah atau mandat yang diterima suatu organisasi. Dengan landasan

pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 ini disusun berdasarkan sasaran strategis

dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2012 yang

merupakan pelaksanaan dari amanah/mandat yang diterima. Selain untuk

memenuhi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang mensyaratkan setiap instansi

pemerintah wajib menyusun suatu laporan akuntabilitas, maka laporan ini juga

merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja

dalam rangka memperoleh umpan balik untuk perbaikan peningkatan kinerja

organisasi secara menyeluruh.

Secara umum, faktor pendorong tercapainya target kinerja sebagaimana

tersebut di atas adalah makin meningkatnya kepercayaan stakeholders untuk

mendapatkan jasa konsultatif maupun asurans dari BPKP baik yang

disampaikan melalui permintaan penugasan Direktorat Perencanaan dan

Pengendalian (Rendal) maupun yang disampaikan langsung kepada

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.

Laporan Akuntanbilitas Instansi Pemerintah ini merupakan prestasi

capaian kinerja yang akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya memperbaiki

pelaksanaan kinerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan

dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang

berkepentingan dengan organisasi.

Mamuju, 19 April 2013

Kepala Perwakilan

Gillbert A.H Hutapea

NIP 19600830 198012 1 001

001

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

Lakip Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat 1

BAB I - PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2012 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pogram dalam

mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun

2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012, selain itu juga sebagai umpan balik untuk

mendorong perbaikan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat di tahun-tahun

yang akan datang.

Tugas, fungsi dan kewenangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat serta aspek

strategis organisasi, kegiatan dan layanan secara sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 lebih lanjut diuraikan sebagai

berikut:

A. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

Non-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 64 Tahun 2005,BPKP mempunyai tugas Pemerintahan di bidang

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah instansi vertikal BPKP di daerah yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.Fungsi BPKP sebagaimana

tersebut di atas saat ini telah diperluas dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 60 Tahun 2008, BPKP sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden

seperti dinyatakan dalam Pasal 49 PP tersebut, BPKP berperan mendukung akuntabilitas

Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara melalui fungsi pengawasan

intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

1. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yaitu kegiatan yang dalam pelaksanaannya

melibatkan dua atau lebih kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak

dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada

kementerian/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan;

2. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan

selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Khusus dalam rangka pelaksanaan

pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara, Menteri Keuangan

melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi pemerintah lainnya;

3. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden:

a. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri

Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4);

b. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan

pembangunan;

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan

pembangunan;

3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;

4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan

keuangan dan pembangunan;

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan

umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,

hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP adalah Auditor Presiden yang bertugas

melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan

pembinaan penyelenggaraan SPIP yang mempunyai tugas dan fungsi baru, yaitu

melakukan:

1. Pengawsan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu, yang

meliputi:

a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh menteri

keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan

c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden

2. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan kepada Menteri

Keuangan kepada Presiden;

4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional dari hasil

pengawasan BPKP dan APIP lainnya.

Terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan BPKP tersebut di atas, Presiden menerbitkan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas

Akuntabilitas Keuangan Negara.Selain itu, untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan

SPIP, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi, dengan rencana aksi sebagai berikut:

1. Mendiagnosis keandalan sistem pengendalian yang ada;

2. Memperbaiki sistem pengendalian yang lama menjadi sistem pengendalian baru yang

menekankan pada soft control;

3. Menyusun peraturan sistem pengendalian intern.



B. Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target rencana

jangka menengah pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan

perwakilan Madya (type B) yang dimulai Tahun 2011, telah menyusun Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2012-2014. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan

kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2012-2014 berikut target output dan outcome yang akan

dicapai.

Terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),

mandat baru yang diemban BPKP adalah sebagai Auditor Presiden yang memiliki tugas

melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembina SPIP untuk

seluruh instansi pemerintah. Mandat baru tersebut ditindaklanjuti dengan reposisi dan revitalisasi

BPKP sebagaimana dinyatakan oleh Kepala BPKP dalam Rapat Kerja BPKP pada bulan Desember

2008. Strategi penguatan (reposisi) BPKP tahun 2012–2014 adalah Product Differences, Market

Differencesdan Methodology Differences.

Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

juga memfokuskan kegiatannya dalam mendorong terselenggaranya otonomi daerah,

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance dan

good coorporate governance, optimalisasi penerimaan negara/daerah, dan berperan aktif

dalam pemberantasan KKN. Lebih jauh lagi, sesuai dengan kemampuan sumber daya

manusia yang dimiliki, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat berusaha berperan

membantu mempercepat perbaikan manajemen pemerintahan daerah.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden seperti yang dinyatakan dalam

Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat berperan mendukung akuntabilitas Presiden di daerah dalam rangka

pelaksanaan pengelolaan keuangan negara/daerah melalui fungsi pengawasan intern

terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah.

Untuk mendukung perannya tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh BPKP Pusat,

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dapat dimanfaatkan untuk mendukung

peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerahsebagai berikut:

1. Kegiatan Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

a. Audit Keuangan Pinjaman Luar Negeri (LOAN);

b. Audit Kinerja;

c. Audit Operasional;

d. Audit Operasional Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP);

e. Evaluasi Program;

f. Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah;

g. Pendampingan Inventarisasi Barang Milik Negara;



h. Penugasan atas Permintaan UKP4 dan KPK;

i. Pendampingan Penyelenggaraan SPIP Instansi Vertikal.

2. Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

a. Pendampingan Penyusunan RPJMD, Renstra, Tapkin dan LAKIP Pemda;

b. Sosialisasi Good Governance di Pemda;

c. Manajemen Risiko Sektor Publik;

d. Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

(SAKD);

e. Asistensi/Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemda;

f. Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah;

g. Bimbingan Teknis Pengelolaan Asset Daerah;

h. Pendampingan Reviu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

i. Sosialiasi, Asistensi, Pendampingan SPIP Pemerintah Daerah.

3. Kegiatan Akuntan Negara

a. Asistensi Good Corporate Governance pada BUMN/D;

b. Asistensi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi PDAM;

c. Asistensi Penyusunan Corporate Plan (CP);

d. Asistensi Manajemen Asset BUMD;

e. Asistensi Key Performance Indicator/Balance Scorecard;

f. Sosialisasi dan Asistensi Implementasi Badan Layanan Umum RSUD;

g. Asistensi Pengembangan Manajemen Risiko;

h. Audit Keuangan;

i. Audit Kinerja BUMD;

j. Bimbingan Teknis Pengembangan Pengendalian Intern Berbasis COSO;

k. Asistensi dan Pendampingan Penerapan SAK ETAP pada PDAM.

4. Kegiatan Pengawasan Investigasi

a. Pemeriksaan Khusus (Audit Investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi

praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain;

b. Pemberantasan KKN;

c. Membantu pemerintah memerangi KKN dengan membentuk gugus tugas anti

korupsi dengan keahlian audit forensic;

d. Membantu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

e. Pemberian Keterangan Ahli;

f. Bantuan Tenaga Auditor;

g. Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dan KPK;

h. Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Program Anti Korupsi/Fraud Control

Plan (FCP);

i. Bimbingan Teknis Audit Investigasi bagi APIP;

j. Diagnostic Assesment Fraud Control Plan (FCP);

k. Sosialisasi Wilayah Tertib Administrasi/Zona Integritas menuju wilayah bebas

korupsi.



5. Peningkatan Kapasitas SDM berupa pemberian bantuan tenaga instruktur dan

narasumber di bidang:

a. Akuntansi;

b. Auditing;

c. Manajemen Pengawasan;

d. Manajemen Anggaran dan Perbendaharaan;

e. Pengadaan Barang dan Jasa;

f. Fasilitator Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor bagi para Pejabat Fungsional

Auditor.

6. Kegiatan Lainnya

a. Asistensi Tata Kelola APIP;

b. Penyelenggaraan Diklat SPIP bagi Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah;

c. Konsultasi pengadaan barang dan jasa.

D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKP di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Barat dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata

Usaha dan kelompok pejabat fungsional (lihat Gambar1.1).

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012

Jumlah SDM pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2012

sebanyak 51 orang. Sesuai dengan fungsi/perannya, komposisi SDM tersebut di atas dapat

dilihat pada Tabel 1.1.



TABEL 1.1 POSISI PEGAWAI

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JABATAN DAN PERAN

PER 31 DESEMBER 2012

Jabatan Jumlah (Orang)

Lap

Pegawai Bagian Tata Usaha 3 5,88%

Pejabat Fungsional Auditor:

Auditor Madya

Auditor Muda

Auditor Penyelia

Auditor Pertama

Auditor Pelaksana

3

6

4

2

24

5,88%

11,76%

7,84%

3,92%

47,06%

Pejabat Fungsional Arsiparis 1 1,96%

Tenaga Harian Lepas (THL) 6 11,76%

Jumlah 51 100%

Mutasi tambah/masuk pegawai ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat selama tahun

2012 sebanyak 41orang, terdiri dari:

TABEL 1.2 MUTASI SDM PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

SELAMA TAHUN 2012

Uraian Jumlah (Orang)

Jumlah SDM per 31 Desember 2011 10

Penambahan selama tahun 2012 (mutasi masuk):

Pejabat Fungsional/Pengendali Teknis

Pejabat Fungsional Ketua Tim/Anggota Tim

Pegawai Bagian Tata Usaha

Tenaga Harian Lepas (THL)

1

32

2

6

Jumlah penambahan 41

Pengurangan selama tahun 2012 -

Jumlah Pegawai per 31 Desember 2012 51

E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2012.

Merupakan capaian kinerja 2012 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance

Agreement) Tahun 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.



Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa

datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 disusun dalam masing-masing bab

sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LAKIP, gambaran umum

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, dan sistematika penyajian.

Bab II – Perencanan dan Perjanjian Kerja

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

untuk periode 2012-2014 dan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja untuk tahun

2012.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja menyeluruh dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Barat selama tahun 2012 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan

kegiatan dalam periode tersebut.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 ini dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP melakukan penajaman tujuan

dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga mulai tahun

2012 ini, dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

Sasaran dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012-2014

dimodifikasi dengan menambah secara implisit jumlah anggaran dalam perspektif masing-

masing indikator sasaran strategis dengan maksud agar dapat melakukan penilaian

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

A. Perencanaan Strategis 2012-2014

Perencanaan Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah dokumen

perencanaan pembangunan tahun 2012-2014 untuk periode tiga tahun terhitung sejak tahun

2012 sampai dengan tahun 2014. Dokumen Renstra Perwakilan BPKP merupakan

penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan program BPKP Pusat dengan mengacu kepada

Kebijakan Pengawasan Nasional berdasarkan kondisi Perwakilan. Penetapan periode

Renstra selama tiga tahun ini disesuaikan dengan saat mulai beroperasinya secara penuh

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat pada awal tahun 2012 dan periode Renstra BPKP

Pusat dan RPJMN yang berakhir pada tahun 2014.

Perencanaan Strategis dimaksud merupakan rencana jangka panjang Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Barat yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh

komponen organisasi. Perencanaan strategis bersifat adaptif terhadap perubahan-

perubahan, baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi.

Adapun model rencana strategis adalah sebagai berikut:

KEBIJAKAN PENGAWASAN NASIONAL

KEBIJAKAN PENGAWASAN BPKP PUSAT

PERNYATAAN VISI

PERNYATAAN MISI

PENETAPAN TUJUAN

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN: 1. PROGRAM 2. KEGIATAN

ANALISIS LINGKUNGAN

ASUMSI-ASUMSI FAKTOR PENENTU

KEBERHASILAN



Uraian ringkas komponen Perencanaan Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2012-2014 adalah sebagai berikut:

1. PERNYATAAN VISI

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, struktur rentra Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat mengacu pada renstra BPKP sesuai pedoman Penyusunan Renstra

Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2010-2014 sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 yang diterbitkan pada tanggal 11

Agustus 2010. Termasuk terbitnya mandat sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP

memposisikan dirinya sebagai APIP yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Kontribusi BPKP untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik, dan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang

ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada

shareholder/stakeholder-nya.

Independensi ini sangat tepat untuk menggambarkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Barat sebagai suatu aparat pengawasan intern yang dapat dipercaya. Kepercayaan adalah

modal utama dalam hubungan antara prinsipal dengan agen. Sebagai salah satu Kantor

Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam pernyataan visinya

mengacu dan mengelaborasi visi dan misi dari BPKP Pusat. Komitmen ini selanjutnya

dituangkan dalam pernyataan visi BPKP, yaitu:

Dalam visi di atas terdapat enam kata kunci, yaitu Auditor Presiden, Responsif, Interaktif,

Terpercaya, Akuntabilitas Keuangan Negara dan Berkualitas. Pemahaman atas makna kata-

kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang visi. Makna

ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

Auditor Presiden

Sebagai Auditor Presiden dipilih untuk menunjukkan kesan yang kuat bahwa BPKP

merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang memiliki kompetensi dan dapat

dipercaya oleh Presiden untuk membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan

khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai Auditor Presiden di daerah,

Perwakilan BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang melihat dan mendengar

secara langsung fakta, data maupun informasi dan segera merespon melalui suatu sistem

VISI AUDITOR PRESIDEN YANG RESPONSIF, INTERAKTIF, DAN TERPERCAYA

UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA YANG

BERKUALITAS



peringatan dini yang memberikan manfaat kepada Presiden. Oleh karena itu, lingkup

pengawasan yang menjadi perhatian Perwakilan BPKP adalah hal-hal yang bersifat

strategis, makro, lintas sektoral dan berskala nasional. Kegiatan pengawasan difokuskan

kepada pengawasan keuangan negara yang menyentuh rakyat banyak, terutama yang

mendukung pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, Perwakilan BPKP mengemban amanah dan

tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun

simptom-simptom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara dan

mampu memberikan rekomendasi yang dapat laksanakan (applicable) kepada pemerintah,

khususnya Pemerintah Daerah. Dalam konteks tersebut, Perwakilan BPKP konsekuen untuk

meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama lebih ditekankan kepada upaya

penciptaan proses governance, manajemen risiko, dan penerapan sistem pengendalian guna

mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas, meskipun fungsi atestasi

terhadap asersi manajemen masih dapat dilakukan.

BPKP sebagai Auditor Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang membedakan dirinya

dari lembaga pengawasan yang lain adalah dimilikinya kompetensi pengawasan di bidang

akuntabilitas keuangan negara. Kompetensi inti ini sejalan dengan kewenangan Presiden

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, yaitu Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan

pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Visi Perwakilan BPKP sebagai Auditor Presiden merupakan visi yang strategis untuk

mendukung visi BPKP dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact

maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian,

lembaga dan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan informasi yang dihasilkan

dari proses/kegiatan pengawasan oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan

tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.

Responsif

Responsif, cepat memberikan respon (tanggapan), tidak masa bodoh, dan bereaksi secara

tepat dan simpatik kepada seseorang atau suatu peristiwa. Auditor Presiden yang responsif

mengandung makna bahwa dalam menjalankan perannya, Auditor BPKP tanggap terhadap

permasalahan yang dihadapi pemerintah dan segera memberikan respon/masukan kepada

pengambil kebijakan.

Ini berarti bahwa BPKP tidak boleh berlama-lama dalam menentukan langkah-langkah

pengawasan yang akan dilakukan dalam mengamankan dan menyukseskan kebijakan

nasional yang ditetapkan oleh Presiden. Dalam konteks ini, berarti BPKP tidak harus

menunggu penugasan dari Presiden, justru dengan sistem peringatan dini yang dimiliki

oleh BPKP, maka BPKP dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang

efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Presiden dan

segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk suksesnya

kebijakan nasional.



Interaktif

Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. Interaktif merupakan

perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang bersifat reaktif dan proaktif. Dari

reaktif yang berarti bereaksi setelah adanya suatu kejadian, kemudian berkembang menjadi

proaktif yang mengedepankan inisiatif untuk bertindak namun masih melihat dari sisi

BPKP (satu sisi), dan kini bersifat interaktif yang mengandung nuansa bahwa BPKP

memperhatikan/mendengarkan kepentingan/kebutuhan stakeholders. Dengan pengertian

tersebut maka komunikasi antara BPKP dengan stakeholders ataupun pelanggan haruslah

selalu terjalin dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP harus membuka

saluran-saluran komunikasi yang efektif, menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP

lain dalam menjalankan perannya.

Selain itu, Perwakilan BPKP dapat menjelaskan dengan baik hasil-hasil pengawasan

maupun sistem pengendalian intern yang diperlukan oleh para pengguna/stakeholders.

Sifat interaktif ini mendorong perlunya kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi para

auditor Perwakilan BPKP untuk berperan sebagai guru, expert, maupun tempat bertanya

yang dapat diandalkan di bidang pengawasan.

Terpercaya

Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat melaksanakan tugas

dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan. Perwakilan BPKP telah menyatakan

dalam visinya sebagai Auditor Presiden yang terpercaya, yang berarti Perwakilan BPKP

memiliki integritas yang tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi, sehingga dapat

diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan

harapan shareholders dan stakeholders.

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan merupakan pemegang akuntabilitas keuangan

negara yang tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain membutuhkan keahlian BPKP

sebagai Auditor Presiden dalam melakukan pengawasan di bidang keuangan negara.

Kepercayaan terhadap kinerja BPKP telah tumbuh yang terbukti dengan ditetapkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai SPIP yang memberikan mandat

kepada BPKP untuk melakukan pengawasan intern di bidang keuangan negara dan

membina SPIP. Kepercayaan stakeholders kepada BPKP juga ditunjukkan dengan banyaknya

permintaan stakeholders kepada BPKP untuk membenahi sistem dan tata kelola

pemerintahan.

Akuntabilitas Keuangan Negara

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam



mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan keuangan negara

sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta

segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan negara ini meliputi

Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan

melakukan pinjaman;

Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara

dan membayar tagihan pihak ketiga;

Penerimaan Negara;

Pengeluaran Negara;

Penerimaan Daerah;

Pengeluaran Daerah;

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa

uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan

tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan

pemerintah.

Dengan demikian, akuntabilitas keuangan negara memiliki lingkup yang luas, yaitu

pertanggungjawaban atas semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan

uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang dimiliki negara

dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan negara/daerah,

dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara dalam rangka

penyelenggaraaan pemerintahan negara. Akuntabilitas keuangan negara tidak sekedar

pertanggungjawaban penggunaan dana dan proses pengelolaannya, namun yang terpenting

adalah pertanggungjawaban kinerja/hasil (outcome) atas pengelolaan keuangan negara.

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU No.17 Tahun 2003, Presiden selaku Kepala Pemerintahan

memegang kekuasaaan pengelolaan Keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan

Pemerintahan. Selanjutnya, kekuasaan tersebut:

Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah

dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

Dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya;

Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah

untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan

kekayaan daerah yang dipisahkan.



Meskipun pengelolaan keuangan negara tersebut dapat dikuasakan, namun akuntabilitas

keuangan negara tetap melekat pada Presiden. Akuntabilitas keuangan negara oleh

Presiden ini meliputi kewajiban seorang Presiden untuk memberikan pertanggungjawaban

atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Presiden di bidang keuangan

negara kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas keuangan negara menghendaki bahwa proses

pengambilan keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan

dikritisi. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan negara tersebut harus dapat ditelusuri

sampai ke bukti dasarnya (traceableness) dandapat diterima secara logis (reasonableness).

BPKP sebagai Auditor Presiden berperan membantu pengawasan dalam bidang keuangan

negara agar akuntabilitas Presiden dapat memuaskan seluruh rakyat Indonesia.

Berkualitas

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri yaitu

akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban keuangan

negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang material

dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara.

2. PERNYATAAN MISI

Misi merupakan menjabarkan lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan

dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan

yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan kewenangan BPKP semula diatur dalam

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka

BPKP berperan penting dalam mendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup

penyelenggaraan keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP). Empat misi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah

sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara

yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Wilayah

perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat;

b. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di

Wilayah perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat;

c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan

kompeten di Wilayah perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat;



d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi

Presiden/Pemerintah di Wilayah perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.

Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Fungsi utama BPKP memberikan assurance terhadap penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan fungsi consultancy yaitu pemberian umpan balik sebagai bahan masukan bagi Presiden/Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan negara berupa rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dilakukan untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan mendorong upaya pencegahan KKN.

Kegiatan yang bersifat lintas sektoral pada dasarnya merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasannya oleh APIP lain. Pengawasan kegiatan lintas sektoral diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat makro dan komprehensif atas pelaksanaan program/kegiatan pemerintah pusat maupun daerah, sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan.

Pengawasan intern terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara diharapkan dapat

memberi masukan dan feedback kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

(BUN) mengenai pengelolaan BUN yang dilakukan oleh institusi di luar Kementerian

Keuangan, yang secara hukum tidak dapat diawasi oleh APIP selain BPKP.Pengawasan atas

kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden merupakan kegiatan BPKP dalam

rangka merespon permasalahan-permasalahan strategis yang mendesak untuk ditangani

(current issues) sesuai dengan perintah Presiden dan kabinetnya. Pelaksanaan penugasan

tersebut merupakan implementasi yang nyata dari peran BPKP sebagai Auditor Presiden.

Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 2 dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan

keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan

MISI 2 Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahdi Wilayah perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

MISI 1 Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Wilayah perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Barat



lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah. Tanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI berada di tangan

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota di lingkungan masing-masing.

Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh instansi pemerintah ini

diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008. Kegiatan

pembinaan SPIP tersebut mencakup penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP,

Sosialisasi SPIP, Pendidikan dan pelatihan SPIP, Pembimbingan dan konsultansi SPIP

sertaPeningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Tanggung jawab BPKP sebagai komunitas pengawasan intern pemerintah, untuk turut serta

dalam mengembangkan sistem pengawasan nasional yang terpadu. Pengembangan sistem

pengawasan nasional terpadu tentunya dilakukan bersama-sama APIP lainnya yaitu

Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan LPNK, Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN/BUMD/BUL,

maupun dengan Instansi Pemerintah lain yang mengoordinasikan kegiatan pengawasan

seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta

Kementerian Dalam Negeri, serta pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.

Peran BPKP dalam mengembangkan kapasitas APIP baik dari sisi Sumber Daya Manusia,

organisasi maupun sistem dan prosedur mencakup pembinaan kompetensi APIP, melalui

pendidikan dan pelatihan auditor, pembinaan jabatan fungsional auditor dan sertifikasi

auditor, penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur pengawasan, pengembangan

kapasitas internal BPKP, pemeriksaan/pengawasan internal BPKP, pendukung/fasilitasi

pengawasan dan sinergi dengan APIP lain.

Peran BPKP sebagai Auditor Presiden dalam rangka membangun sistem dukungan

pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem

Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs.

Sistem ini akan menjadi alat kendali (control) bagi Presiden terhadap implementasi

akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangan negara, yang berbasis web, online,

MISI 4 Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang

andal bagi Presiden/Pemerintah di Wilayah perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

MISI 3 Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Wilayah perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat



dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang menampilkan informasi secara utuh

(integrated) terkait dengan implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini

Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-

time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan antara

realisasi dengan rencana pada saat tertentu.

Dalam rangka mengembangkan pelaporan akuntabilitas di Indonesia, masing-masing

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut untuk menyusun indikator capaian

kinerja yang terukur sehingga dapat membantu Presiden dalam menyampaikan

akuntabilitasnya kepada rakyat sesuai dengan amanah UUD. Terkait hal tersebut, BPKP

mendorong dibangunnya PASs. Tujuan dari PASs adalah memberikan solusi terhadap

kebuntuan (missing link) proses pelaporan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,

mensinergikan sumber daya informasi antar kementerian/lembaga (pusat dan daerah)

sehingga memungkinkan pertukaran data/informasi, serta memudahkan Presiden untuk

memonitor dan mengendalikan kemajuan (progress) masing-masing program/agenda

Pemerintah.

3. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan dan bersifat lebih

operasional yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam batas

waktu satu sampai dengan lima tahun. Masing-masing tujuan dirumuskan dengan

mempertimbangkan keseimbangan empat perspektif yaitu dari perspektif manfaat bagi

pihak stakeholders, manfaat kepada auditan/pengguna jasa, perspektif proses internal dan

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat memiliki enam tujuan yang dapat

dikelompokkan berdasarkan pendekatan empat perspektif dan berdasarkan misi, dengan

uraian sebagai berikut:

A. Tujuan berdasarkan empat perspektif manfaat bagi stakeholders

Pengelompokan enam tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan

pendekatan perspektif manfaat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas program pemerintah dan kebendaharaan umum

negara;

2. Meningkatnya tata kepemerintahan daerah yang baik;

3. Terciptanya iklim yang memudahkan pengungkapan kasus kerugian keuangan negara;

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;

5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan

kompeten;

6. Terimplementasinya sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/pemerintah.



B. Tujuan berdasarkan misi

Pengelompokan enam tujuan berdasarkan misi adalah sebagaimana terlihat pada tabel

berikut:

TABEL 2.1 TUJUAN STRATEGIS BERDASARKAN MISI

MISI TUJUAN STRATEGIS

Misi 1:

Meningkatkan pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Provinsi Sulawesi Barat.

1.1 Meningkatnya kualitas akuntabilitas Program Pemerintah dan Kebendaharaan Umum Negara

1.2 Meningkatnya Tata Kepemerintahan daerah yang baik

1.3 Terciptanya iklim yang memudahkan pengungkapan kasus Kerugian Keuangan Negara

Misi 2:

Meningkatkan efektifitas Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahdi Provinsi Sulawesi Barat.

2.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah

Misi 3:

Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Provinsi Sulawesi Barat

3.1 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang profesional dan kompeten

Misi 4:

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi pemerintah di ProvinsiSulawesi Barat

4.1 Terimplementasinya sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/pemerintah

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara

spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun

waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan

pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2012-2014 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD;



2) Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%;

3) Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 300 Instansi Pemerintah

Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD;

4) Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%;

5) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 70% di K/L/ Pemda;

6) Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan

kompeten pada 80% K/L/Pemda;

7) Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas

pengelolaan keuangan sebesar 100%.

8) Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

untuk tahun 2012-2014 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang

spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator

kinerja yang memenuhi kelima karakterisitik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian

program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan

indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan

indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan dengan

mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program

tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009, pencapaian indikator

hasil (outcome) merupakan tanggung jawab unit Eselon I sedangkan pencapaian indikator

keluaran (output) merupakan tanggung jawab unit Eselon II atau unit Eselon III mandiri.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai sebuah unit kerja Eselon III mandiri yang

merupakan perpanjangan tangan BPKP Pusat di daerah bertanggung jawab atas pencapaian

indikator-indikator output sebagai dukungan terhadap pencapaian indikator outcome BPKP

Pusat.

Indikator kinerja utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada

tabel berikut ini:

TABEL 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERWAKILANBPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

No. Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1:Meningkatnya kualitas akuntabilitas Keuangan Negara

Sasaran Strategis 1.1. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD

1. Laptase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat



No. Indikator Kinerja Utama

2. Laptase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

Tujuan Strategis 1.2.Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Daerah sebesar 87,50%

3. Laptase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

4. Laptase hasil pengawasan BUN/D yang disampaikan ke Pusat

5. Laptase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit

Tujuan 2: Meningkatnya tata pemerintahan yang baik

Sasaran Strategis 2.1:Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

6. Laptase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI

7. Laptase BUMD yang dilakukan audit kinerja

Tujuan 3: Pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi

Sasaran Strategi 3.1 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

8. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

9. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

10. Laptase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

11. Laptase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA

12. Laptase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

13. Laptase laporan keinvestigasian yang sesuai standar

Tujuan 4: Tercapainya Efektiviyas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

14. Laptase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

15. Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

16. Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

Tujuan 5: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Sasaran Strategis 5.1: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda

17. Laptase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

Sasaran Strategis 5.2: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

18. Laptase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

19. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian

20. Laptase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

21. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

22. Laptase pemanfaatan asset

23. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras

24. Laptase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

Tujuan 6: Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis 6: Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

25. Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif



6. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan

oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai tujuan. Hal-hal yang menjadi landasan

penetapan program kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah, memperhatikan

kepentingan masing-masing kelompok/gugus tugas, Menyesuaikan Program Kerja BPKP

Pusat, mempertimbangkan keadaan masa lampau, kini dan masa datang, memperhatikan

skala prioritas yang menunjang visi dan misi.

Program Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012 disusun dengan

memperhatikan tugas pokok dan fungsi, visi dan misi yang telah ditetapkan dan penetapan

kinerja tahun 2012,terdiri dari:

1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP;

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP.

Berdasarkan program-program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan. Kegiatan

merupakan bagian dari program, dimana pada level kantor perwakilan dilaksanakan oleh

koordinator pengawasan yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Koordinator pengawasan

bersifat memberikan pelayanan eksternal dengan melaksanakan kegiatan teknis. Sedangkan

kegiatan generik dilaksanakan oleh koordinator administrasi ketatausahaan yang bersifat

memberikan pelayanan internal, yaitu Subbagian Tata Usaha.

Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2012 secara ringkas dapat

dilihat pada Tabel 2.3:

Tabel 2.3

Program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

No. Kegiatan

Program 1: Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD

1. Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian

2. Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian

3. Pengawasan Atas Proyek PHLN

4. Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam

5. Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Polsoskam

6. Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam

2. Sasaran Strategis: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Daerah sebesar 87,50%

7. Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam

8. Pengawasan Atas Penerimaan Negara Sektor Korporat



No Kegiatan

3. Sasaran Strategis: Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75%

BUMN/BUMD

9. Pengawasan BUN Bidang Polsoskam

10. Pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah

11. Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat

12. Pengawasan Atas Kinerja BUMD

13. Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara

14. Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD

4. Sasaran Strategi : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD

Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

15. Sosialisasi Masalah Korupsi

16. Bimtek/Asistensi Implementasi FCP

17. KajianPengawasan

18. Audit Investigasi Atas HKP, Eskalasi dan Klaim

19. Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Atas

Permintaan Instansi Penyidik

20. Audit Investigasi Atas Permintaan Instansi Lainnya

21. Reviu Terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat

5. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

22. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian

23. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam

24. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

6. Sasaran Strategis: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten pada 80% Pemda

25. Pengawasan Atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah

26. Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah

27. Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

28. Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD

29. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

30. Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA dan APIP Daerah

31. Hasil evaluasi penerapan tata keloala APIP Daerah

7. Sasaran Strategis: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas

pengelolaaan keuangan daerah sebesar 100%.

32. Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Keuangan Daerah

8. Sasaran Strategis: Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Yang Andal

Bagi Presiden/Pemerintah Daerah

33. Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah



Sedangkan kegiatan-kegiatan generik adalah sebagai berikut:

B. PerjanjianKinerja Tahun 2012

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dituangkan dalam dokumen

Penetapan Kinerja Tahunan. Dasar hukum penyusunan Penetapan Kinerja adalah Inpres

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti

dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Peraturan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu

tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus

penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai

dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat telah membuat penetapan kinerja tahun 2012

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja

KEGIATAN GENERIK

1. KEGIATAN YANG BERADA PADA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN

PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA-BPKP:

PELAYANAN GAJI HONORARIUM DAN TUNJANGAN;

PELAYANAN OPERASIONAL PERKANTORAN;

PENYUSUNAN RENCANA KERJA/TEKNIS;

PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN;

PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN;

PENYULUHAN DAN PENYEBARAN INFORMASI;

PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN;

PEER REVIU PENGAWASAN PERWAKILAN;

PEMBINAAN DAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL;

PENYELENGGARAAN SIM DI INTERNAL BPKP.

2. KEGIATAN YANG BERADA PADA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR NEGARA-BPKP:

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA-PERWAKILAN BPKP.



ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012. Penetapan

kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan berdasarkan pada

Rencana Kinerja Tahun 2012 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan

Kinerja Tahun 2012 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2012. Subtansi

yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja memuat tentang

indikator output pada program teknis dan program generik yang akan dicapai pada tahun

2012 mengacu pada Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Rincian

Penetapan Kinerja Tahun 2012 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja BPKP Tahun 2012

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD

1. Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Lap 12

2. Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian Lap 7

3. Pengawasan Atas Proyek PHLN Lap 15

4. Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Lap 10

5. Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Polsoskam Lap 0

6. Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Lap 11

2. Sasaran Strategis: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Daerah sebesar

87,50%

7. Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Lap 1

8. Pengawasan Atas Penerimaan Negara Sektor Korporat Lap 0

3. Sasaran Strategis: Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan

terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

9. Pengawasan BUN Bidang Polsoskam Lap 8

10. Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Lap 2

11. Pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Lap 24

12. Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Lap 2

13. Pengawasan Atas Kinerja BUMD Lap 3

14. Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara Lap 0

15. Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD Lap 1

4. Sasaran Strategi : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L,

Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Menjadi 80%

16. Sosialisasi Masalah Korupsi Lap 0

17. Bimtek/Asistensi Implementasi FCP Lap 0

18. KajianPengawasan Lap

19. Audit Investigasi Atas HKP, Eskalasi dan Klaim Lap 1

20. Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian

Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Penyidik

Lap 3

21. Audit Investigasi Atas Permintaan Instansi Lainnya Lap 0

22. Reviu Terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat Lap 0

5. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70%

K/L/Pemda

23. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian Lap 0



No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target


25. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Lap 9

6. Sasaran Strategis: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern

pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda

26. Pengawasan Atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan

Daerah

Lap 6

27. Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah Lap 0

28. Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Lap 11

29. Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD Lap 14

30. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Keg 2

31. Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA dan APIP Daerah Keg 2

32. Hasil evaluasi penerapan tata keloala APIP Daerah Lap 1

7. Sasaran Strategis: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan

sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan daerah sebesar 100%.

33. Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Keuangan

Daerah

Lap 1

8. Sasaran Strategis: Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan

Keputusan Yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah Daerah

34. Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah Lap 0



BAB III – Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran

dan program yang telah ditetapkan. Uraian akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja

Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2012 dan

membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja

2012. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitik beratkan

pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, BPKP menyempurnakan rumusan

sasaran strategis dengan memilih indikator kinerja utama (IKU) yang dominan. IKU

dominan tersebut dinilai signifikan bagi BPKP dalam mempengaruhi pencapaian

tujuan/sasaran strategis secara langsung.

Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung berdasarkan jumlah IKU dominan yang

tercapai dibagi dengan jumlah IKU dominan. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi

perhitungan capaian kinerja sasaran strategis BPKP.

Capaian atas 33 IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas

disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut

ini:

Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama

No. Indikator Kinerja Utama Sat. Target Realis

asi

Capaian

(%)

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95%

LKPD

1. Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Lap 12 12 100

2. Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang

Perekonomian

Lap 7 7

100

3. Pengawasan Atas Proyek PHLN Lap 15 25

167

4. Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Lap 10 7

70

5. Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam Lap 11 0

-

2. Sasaran Strategis: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Daerah

sebesar 87,50%

6. Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Lap 1 1

100

3. Sasaran Strategis: Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan

terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD



No. Indikator Kinerja Utama Sat. Target Realis

asi

Capaian

(%)

7. Pengawasan BUN Bidang Polsoskam Lap 8 11 138

8. Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Lap 2 5

250

9. Pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Lap 24 57 238

10. Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Lap 2 3

150

11. Pengawasan Atas Kinerja BUMD Lap 3 4

133

12. Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD Lap 1 0

-

4. Sasaran Strategi : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L,

Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

13. Audit Investigasi Atas HKP, Eskalasi dan Klaim Lap 1 1

100

14. Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan

Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi

Penyidik

Lap 3 5

167

5. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70%

K/L/Pemda

15. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Lap 9 3

33

6. Sasaran Strategis: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan

intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80%

Pemda

16. Pengawasan Atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang

Keuangan Daerah

Lap 6 6

100

17. Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang

Polsoskam

Lap 11 6

55

18. Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD Lap 14 13

93

19. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Keg 2 1

50

20. Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA dan APIP Daerah Keg 2 1

50

21. Hasil evaluasi penerapan tata keloala APIP Daerah Lap 1 1

100

7. Sasaran Strategis: Meningkatnya efektifitas perencanaan

pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan

daerah sebesar 100%.

8. Sasaran Strategis: Terselenggaranya Sistem Dukungan

Pengambilan Keputusan Yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah

Daerah

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya

terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis

juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja



sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Seharusnya analisis

dilakukan dengan membandingkan capaian 2012 dengan capaian 2011, namun karena

Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar baru tahun 2012 menyusun Lakip hal itu tidak dilakukan.

Akan tetapi dikaitkan dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra,

2014, sebagaimana terinci dalam Lampiran 1.

Sasaran strategis yang ditetapkan oleh BPKP sebagai alat untuk mewujudkan tujuan

strategis pada akhir masa Renstra dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya kualitas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 95% Laporan Keuangan

Kementrian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah kementerian/lembaga, dan

pemerintah daerah merupakan tekad BPKP sebagai perwujudan fungsi consulting. Upaya

strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan tercapainya sasaran ini adalah

pendekatan yang intensif kepada para mitra kerja BPKP sehingga BPKP dapat melakukan

pendampingan penyusunan ataupun reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan

oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari

BPK RI minimal WDP.

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 95%

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah” diindikasikan oleh tiga IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas

laporan keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dikaitkan

dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1

No Indikator Kinerja Utama Satuan Capain

2012

Target

Kinerja

2014

Capaian

2012 Thdp

2014 (%)

1. Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Lap 12 14 85,71


Perekonomian

Lap 7 0 0

3. Pengawasan Atas Proyek PHLN Lap 25 19 131,58

4. Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Lap 7 14 50,00


Polsoskam

Lap 0 12 0

6. Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang

Polsoskam

Lap 0 13 0



Penjelasan dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di

Tabel 3.1 terlihat bahwa ketiga IKU dominan sasaran strategis tercapai 100%. Secara

keseluruhan, dengan delapan IKU, rata-rata capaian sasaran 103,16%. Uraian Sasaran

strategis meningkatnya kualitas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 95% Laporan

Keuangan Kementrian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai

berikut:

2) Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi

dan penyajian LKPP dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan,

dan keabsahan informasi LKPP, serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil reviu ini turut

menentukan kualitas dari LKPP yang akan diberikan opini oleh BPK RI. Opini BPK RI

atas LKPP dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dinilai 100%, Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) dinilai 80%, Tidak Memberi Pendapat dinilai 60% dan

Tidak Wajar dinilai 40%. Tercapainya target, menunjukkan bahwa reviu yang dilakukan

BPKP memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara (Tujuan 1)

3) Dalam mendukung persentase Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang Laporan

Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP” dengan target sebesar 80%, BPKP

proaktif menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) untuk

membantu pemerintah, antara lain dengan melakukan pendampingan penyusunan

laporan keuangan K/L untuk meningkatkan kemampuan IPP menyusun laporan

keuangan sesuai dengan SAP. Keberhasilan ini diukur dengan menghitung jumlah IPP

yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan

jumlah IPP yang diasistensi oleh BPKP.

4) Selain IPP, BPKP juga berupaya mendorong akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah

ke arah yang lebih baik Keberhasilan pencapaian ini diukur dari realisasi jumlah IPD

yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan

jumlah IPD yang diasistensi oleh BPKP.

5) Jumlah perolehan opini WTP seluruh laporan audit keuangan atas proyek Pinjaman dan

Hibah Luar Negeri (PHLN), ditingkat daerah hanya merupakan dukungan bagi laporan

pemerintah pusat, namjun demikian prosentase pencapaian adalah 100%.

6) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mandat

yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP

tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan

kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral

dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga pengawasan atas program/kegiatan yang

melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh

BPKP.




Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%” memiliki 1

IKU yaitu Pengawasan Atas Penerimaan Negara Sektor Korporat. IKU tersebut disajikan

dalam Tabel 3.4. Dikaitkan dengan Tabel 3.1, capaian Sasaran Strategis 2 tahun 2012 belum

seluruhnya tercapai (98,19%).

Tabel 3.3


No Indikator Kinerja Sat Capaian

2012 Target

2014 Capaian

2012 Thd

2014 (%)

1 Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Lap 1 0 0

2 Pengawasan Atas Penerimaan Negara Sektor Korporat Lap 0 0 0

Uraian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Dalam rangka berperan melakukan optimalisasi penerimaan negara, BPKP menetapkan

“Pengawasan Atas Penerimaan Negara Sektor Korporat” sebagai Sasaran Strategis kedua.

Pengawasan atas penerimaan negara antara lain untuk mendorong upaya perbaikan sistem

manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel,

sehingga penerimaan yang berasal dari PNBP menjadi meningkat sesuai dengan potensi

yang diharapkan.

Kinerja IKU ini diukur berdasarkan jumlah setoran sampai dengan tahun berjalan

dibandingkan dengan jumlah temuan pemeriksaan dari kegiatan optimalisasi penerimaan

negara sampai dengan tahun berjalan.

Pemerintah melalui PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal

49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan

untuk memberikan masukan kepada Menteri Keuangan/Pemerintah Daerah.

Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam Renstranya, BPKP membentuk IKU berupa

“Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang dijadikan Bahan

Pengambilan Keputusan oleh Menteri Keuangan”.

IKU “Persentase Penghematan Biaya (cost saving) Dibandingkan dengan Nilai yang Diaudit”

dimaksudkan untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilakukan BPKP dalam

peningkatan penerimaan negara yang berasal dari pendapatan BUMN atau pihak lainnya

yang terkait dengan BUMN.



Sasaran Strategis 3

Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan

bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar

warga negara. Adapun urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada

dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin akses dan

mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan

urusan wajib, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyusun suatu standar yang disebut

dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah struktur dan

proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan untuk meningkatkan pencapaian

sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh stakeholders,

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD karena

sebagian besar modalnya merupakan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah

berkewajiban menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan.

Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan

akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP perlu mendorong pemerintah

daerah untuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong

BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012

dibandingkan dengan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3

No Indikator Kinerja Sat

Capaian

2012 Target

2014

Capaian

2012 Thd

2014 (%)

1. Pengawasan BUN Bidang Polsoskam Lap 11 10 110,00

2. Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Lap 5 9 55,56

3. Pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Lap 57 29 196,55

4. Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Lap 3 2 150,00

5. Pengawasan Atas Kinerja BUMD Lap 4 3 133,33

6. Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara Lap 0 0 0,00

7. Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD Lap 0 1 0,00

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1

terlihat bahwa ketiga IKU dominan sasaran strategis tahun 2012 tercapai diatas 100%. Secara

keseluruhan, dengan tujuh IKU, rata-rata capaian sasaran 129,09%. Uraian sasaran strategis

ini adalah sebagai berikut:



a. Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap Pemda

untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu juga terdapat Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi SPM dilakukan

dengan menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan

tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun

2010 juga mengharuskan Pemda melakukan SPM yang ditetapkan oleh kementerian

teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1 butir a, menyebutkan bahwa BPKP melakukan

pengawasan intern antara lain melalui audit kinerja. Oleh karena itu, audit kinerja

pelayanan pemda yang dilaksanakan BPKP mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3

dengan IKU “Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai SPM/Pelayanan

Prima”. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah IPD yang telah mencantumkan SPM

ke dalam dokumen perencanaan.

b. Realisasi IKU tahun 2012 jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun

2014 ini mencapai 129,09% Hal ini menunjukkan bahwa BPKP masih harus berupaya

keras karena capaiannya masih jauh dari target akhir periode Renstra tahun 2014.

c. BPKP berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan jasa

manajemen kepada BUMN/BUMD/BUL/BLUD di bidang GCG dan KPI, dengan

harapan dapat memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BUL/BLUD. Untuk mengukur

manfaat, ditetapkan IKU berupa “BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI

Mendapat Skor Baik”. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah

BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat skor minimal baik atas penerapan GCG

atau KPI, dibandingkan dengan jumlah BUMN/BUMD/BUL/ BLUD yang dievaluasi

oleh BPKP.

d. Penetapan IKU “Persentase BUMD yang Kinerjanya Memperoleh Minimal Predikat

Baik”, dimaksudkan untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan

oleh BPKP dalam meningkatkan tata kelola BUMD. IKU ini diukur dengan menghitung

jumlah BUMD yang memperoleh kinerja minimal baik dibandingkan dengan jumlah

BUMD yang kinerjanya diaudit oleh BPKP.

Sasaran Strategis 4

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Dalam rangka mencapai visi jangka panjang, maka, untuk jangka menengah pemerintah

menetapkan visi jangka menengah 2012-2014 yaitu “Terwujudnya Tata Kepemerintahan

yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Kapasitas Pencegahan dan Penindakan serta

Nilai Budaya yang Berintegritas”.

Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu: pencegahan

tindak pidana korupsi, penegakan Hukum atas tindak pidana korupsi, harmonisasi

Peraturan Perundang-undangan, Kerja sama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil



Tipikor, Pendidikan dan Budaya Antikorupsi, dan Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan

Pemberantasan Korupsi.

Dalam kaitannya dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP perlu

mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi

tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian

intern, atau Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak

pidana korupsi, BPKP berperan dalam melakukan audit investigasi, perhitungan kerugian

keuangan Negara, serta sebagai pemberi keterangan ahli pada kasus tindak pidana korupsi.

Sasaran “Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah

Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dalam Upaya Pencegahan”

diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan

keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan

Usaha Milik Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Realisasi IKU

sasaran strategis tahun 2012 dibandingkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5



2012

Target

2014

Capaian

2012 Thd

2014 (%)

1 Sosialisasi Masalah Korupsi Lap 0 0 0,00

2 Bimtek/Asistensi Implementasi FCP Lap 0 0 0,00

3 Kajian Pengawasan Lap 0 0 0,00

4 Audit Investigasi Atas HKP, Eskalasi dan Klaim Lap 1 1 100,00

5 Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan

Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Penyidik

Lap 5 3 166,67

6 Audit Investigasi Atas Permintaan Instansi Lainnya Lap 0 0 0,00

7 Reviu Terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat Lap 0 0 0,00

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.6

terlihat bahwa sasaran strategis tahun 2012 tercapai 100%. Secara keseluruhan, dengan tujuh

IKU lainnya, rata-rata capaian sasaran 133,33%. Uraian capaian IKU sasaran strategis ini

adalah sebagai berikut:

1) Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas

keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya

pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur

instansi/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan terkait dengan

rekomendasi dari BPKP terhadap hasil kajian atas peraturan perundang-undangan yang

berindikasi menjadi penyebab terjadinya KKN.

Untuk merealisasikan IKU, BPKP melaksanakan kegiatan kajian atas

kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berindikasi KKN dan

menyusun/menyempurnakan pedoman pelaksanaan kegiatan.



2) Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), audit penyesuaian harga, dan audit

klaim merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap peningkatan kualitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Tingkat

keberhasilan penyelesaian kasus tersebut berkorelasi terhadap pencapaian sasaran

strategis. Persentase terselesaikannya kasus HKP, penyesuaian harga, dan klaim

ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai.

Pengukuran IKU dihitung berdasarkan penyelesaian tindak lanjut dari rekomendasi

yang tertuang dalam laporan audit maupun HKP atas kasus yang bersangkutan.

3) Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas penyelenggaraan

pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara, antara lain dengan tertanganinya

kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN yang dilaksanakan oleh BPKP

menjadi lengkap setelah dilimpahkan kepada instansi penegak hukum. Dengan

demikian, “Persentase Penyerahan Kasus kepada Instansi Penegak Hukum” menjadi

salah satu IKU BPKP dalam upaya pencapaian sasaran strategis.

Pengukuran IKU dihitung berdasarkan penyerahan/pelimpahan kasus melalui

penerbitan dan penyerahan laporan yang ditangani BPKP kepada instansi penegak

hukum. Dalam upaya merealisasikan IKU tersebut, BPKP melaksanakan upaya represif

dengan dilakukan audit investigasi terhadap kasus yang berindikasi KKN, audit

penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli di

persidangan, yang diteruskan ke Instansi Penegak Hukum.

4) Audit investigatif merupakan kegiatan pengungkapan modus terjadinya kerugian

keuangan negara atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk

ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Hal ini merupakan bagian dari upaya

pencapaian sasaran strategis terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan

memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara.

Indikator kinerja utama berupa hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi

berwenang. Kinerja utama ini dimaksudkan untuk mengukur rekomendasi non tindak

pidana korupsi pada suatu instansi pemerintah/BUMN/BUMD yang disampaikan

kepada manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti

dibandingkan dengan jumlah rekomendasi atas permasalahan/kasus yang disampaikan

kepada instansi yang berwenang.

5) Salah satu bentuk akuntabilitas penugasan investigatif terletak pada pemenuhan standar

pelaporan hasil penugasan. Hal ini berdampak pada efektivitas pengungkapan dan

penanganan kasus yang berindikasi KKN dalam rangka peningkatan kualitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Untuk itu, dalam

Renstranya, BPKP membentuk IKU “Persentase Telaahan Terhadap Laporan Penugasan

Investigasi yang Memenuhi Standar”.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan persentase jumlah laporan penugasan investigatif

yang memenuhi standar dibandingkan dengan jumlah laporan yang ditelaah.



6) Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap akuntabilitas

keuangan negara, antara lain melalui mekanisme pelaporan dan pengaduan. Pengaduan

masyarakat dapat menjadi salah satu sumber data bagi BPKP dalam melaksanakan

fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pada

prinsipnya, pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP

dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.6



2012 Target 2014

Capaian 2012 Thd 2014 (%)

1. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian

Lap 0 0 0,00


Lap 0 0 0,00

3. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Lap 3 11 27,27

Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dikaitkan dengan target 2014 disajikan dalam

Tabel 3.6:

1) Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di Kementerian/Lembaga

dan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung

dengan penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda. Semakin banyak

K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008,

diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan

semakin berkualitas birokrasi. Bersama dua IKU lainnya.

2) Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat maturitas.

Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan, maka

IKU “Persentase K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008”

diukur dengan menghitung jumlah K/L/Pemda yang laporan keuangannya

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan

dengan jumlah seluruh K/L/Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini

dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP

Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI

mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian K/L/Pemda.

3) Penerapan SPIP di K/L/Pemda diawali dengan pembuatan rencana/desain

penyelenggaraan SPIP, yaitu dokumen yang berisi tahap-tahap pengembangan detil



SPIP yang akan dilakukan. Manfaat rencana/desain adalah sebagai acuan dan alat

untuk memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP. Di samping itu, juga sebagai

wujud upaya BPKP dalam rangka perbaikan sistem AKIP untuk mendukung

pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” dan tujuan “Tercapainya efekfivitas

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah”. Upaya yang telah

dilakukan dalam tahun 2012 dan dilanjutkan untuk tahun 2013 adalah berupa

pendampingan penyusunan desain penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda.

4) BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP, berkewajiban memantau perkembangan

penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda. Pelaksanaan monitoring perbaikan SPI di

lingkungan instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-

852/K/2011 tentang Pedoman Monitoring Perbaikan SPI di Lingkungan Instansi

Pemerintah Tahun Anggaran 2011.

Belum tercapainya seluruh IKU terkait penyelenggaran SPIP tersebut disebabkan:

a. Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional instansi,

namun baru pada tahap pengembangan infrastruktur pengendalian, berupa

pemetaan risiko, penetapan dan pengembangan Kebijakan/Standard Operating

Procedure (SOP);

b. Belum intensifnya fasilitasi penyelenggaraan SPIP sehingga manfaat nyata dari

SPIP belum dapat dirasakan oleh K/L/Pemda.

5) Secara khusus, belum tercapainya sasaran strategis kelima terutama disebabkan belum

adanya satu kedeputian BPKP yang ditugaskan secara khusus melaksanakan

pembinaan SPIP kepada seluruh K/L/Pemda sebagaimana diamanatkan dalam PP

Nomor 60 Tahun 2008. Upaya strategis yang direncanakan untuk mencapai target

pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Menuntaskan penguatan dan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan SPIP

dengan terus meningkatkan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Subkegiatan yang

akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut antara lain :

b. Menambah jumlah personel satgas pembinaan SPIP yang dapat bertugas secara

fokus untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP dan melakukan penilaian

tingkat maturitas SPIP pada K/L/Pemda;

c. Meningkatkan target, realisasi dan kualitas sosialisasi, diklat, serta workshop

penyelenggaraan SPIP bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

d. Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, antara lain

untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP.

6) Berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

untuk percepatan implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara

integral dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan

efektivitas kinerja instansi, termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan



keuangan yang wajar. Percepatan pembentukan kedeputian BPKP yang ditugaskan

secara khusus melaksanakan pembinaan SPIP kepada seluruh K/L/Pemda,

sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.


Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan

kompeten pada 80% Pemda

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi

keahlian sebagai auditor. Setiap aparat pengawas intern pemerintah (APIP)

mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan

tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut.

Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan

profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan

menggerakkan jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki

penguasaan teoretis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian

spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut.

SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik,

sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan

ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan

nongelar dengan mengacu pada dokumen Human Capital Development Plan (HCDP), yang

merupakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, yang terkait

dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan

pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki

pegawai.

Sasaran “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah K/L/Pemda

yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda” diindikasikan oleh satu IKU

dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA, yang bertujuan untuk mengukur

manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam

mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas

Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dikaitkan

target 2014 disajikan dalam Tabel 3.7.



Tabel 3.7



2012 Target 2014

Capaian 2012 Thd 2014 (%)

1. Pengawasan Atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah

Lap 6 8 75,99

2. Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah Lap 0 0 0,00

3. Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

Lap 6 8 75,00

4. Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD Lap 13 17 76,47

5. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Lap 1 2 50,00

6. Sosialisasi dan bimtek penerapan JFA dan APIP Daerah Lap 1 2 50,00

7. Hasil evaluasi penerapan tata keloala APIP Daerah Lap 1 1 100,00

Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi

keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan

kelulusan dalam program sertifikasi.

Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Permenpan 220/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan

Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Auditor adalah jabatan yang mempunyai

ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan

intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain, yang di dalamnya

terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang

diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara

penuh oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai

konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor

sesuai dengan ketentuan tersebut.

Indikator sasaran atas tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor bertujuan untuk

mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam

mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas

Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Penentuan tingkat capaian indikator sasaran ini

adalah jumlah K/L (APIP Pusat) dan Pemda (APIP Daerah) non-BPKP yang

mengimplementasikan JFA sampai dengan tahun berjalan.

Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui kegiatan pembinaan jabatan fungsional

auditor dan tata kelola APIP, yang didukung sub-sub kegiatan yaitu kegiatan fasilitasi

penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah sertifikasi auditor.

Langkah strategis yang direncanakan untuk memperbaiki pencapaian sasaran strategis

ini pada tahun 2013 adalah intensifikasi fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan

jumlah kelulusan sertifikasi auditor.



Indikator kinerja sasaran ini diukur untuk menggambarkan seberapa jauh program

dukungan manajemen mampu memenuhi jumlah kebutuhan SDM yang kompeten dan

dapat mendukung upaya peningkatan kinerja utama BPKP.

Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional merupakan faktor penentu

keberhasilan organisasi karena faktor manusia inilah yang mengatur dan menggerakkan

jalannya organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan

teoretis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik

berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM

yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai

dengan bidang keahliannya.

BPKP memiliki SDM dengan keahlian dan pengalaman dalam bidang akuntansi,

manajemen, audit, maupun teknologi informasi sehingga akan sangat mendukung

pelaksanaan tugas assurance dan consulting. Di samping itu, untuk merespon

perkembangan kebutuhan tugas pengawasan yang terus berkembang, BPKP perlu

memiliki SDM dengan keahlian multidisiplin dan wawasan yang komprehensif. Hal ini

berguna untuk memenuhi peran pengawasan yang sifatnya strategis, makro, dan

berskala nasional sehingga mampu memberikan masukan/solusi kepada stakeholders

untuk berbagai permasalahan yang cenderung makin kompleks. Keahlian tersebut perlu

terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar

maupun program pendidikan nongelar dengan mengacu pada dokumen Human Capital

Development Plan (HCDP), yang merupakan dokumen perencanaan pengembangan

kompetensi pegawai yang terkait dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan

lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan

aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai.

Target indikator sasaran sebesar 80% tersebut merupakan target jumlah pegawai yang

meningkat kompetensinya, melalui program pendidikan formal/gelar, pendidikan

nongelar (diklat fungsional dan substantif, sertifikasi profesi, short course dalam dan luar

negeri), serta seminar/workshop.


Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas

pengelolaaan keuangan daerah sebesar 100%

Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai

dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan

kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan

SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan gencarnya

penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya arti

perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan

kinerja yang terbaik pula.

Dalam kerangka keuangan negara, BPKP sebagai lembaga pemerintah mempunyai

kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang



diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina satuan kerja terkait dengan kualitas

pengelolaan keuangan, ditandai dengan tingkat opini WTP terhadap laporan keuangan

BPKP yang diperoleh dari BPK RI.

Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas

Pengelolaan Keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait

langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan

keuangan. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dikaitkan target 2014 disajikan

dalam Tabel 3.8

Tabel 3.8



2012

Target

2014

Capaian 2012

Thd 2014 (%)

1. Pengawasan Atas Permintaan

Stakeholder Bidang Keuangan Daerah

Lap 1 1 100,00

IKU “Pengawasan atas permintaan stakeholder bidang keuangan daerah” diukur dengan

membandingkan realisasi penugasan pengawasan terhadap rencana penugasan pengawasan yang

ditetapkan, tahun 2012 tidak terdapat namun Perwakila BPKP Sulawesi Barat telah melaksanakan

kegiatan utu satu kali.


Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Yang Andal Bagi

Presiden/Pemerintah Daerah

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan terbitnya

PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor Presiden.

Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi

Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah.

Selain itu, BPKP juga harus mampu memberikan informasi untuk mendukung

pengambilan keputusan internal BPKP. Sasaran strategis ini memiliki satu IKU,

Perwakilan BPKP sulawesu Barat tidak dapat mengukur keberhasilan sasaran strategis

BPKP diharapkan dapat meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan SPIP yang bermanfaat bagi Presiden dan

menjadi bagian dari sistem akuntabilitas Presiden. Atas dasar itu BPKP mengembangkan

Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs). IKU “Pengawasan Atas Permintaan

Presiden Bidang Keuangan Daerah” diukur dari tingkat kematangan sistem.

Realisasi IKU ini sebesar 0% jika dibandingkan target 90%, nilai capaian tahun 2012,

belum tercapainya target disebabkan tingkat kematangan sistem informasi PASs

(President Accountability Support System) masih dalam tahap pengembangan.



Dalam mencapai IKU tersebut di atas, kegiatan yang sudah dihasilkan antara lain:

1) Aplikasi sistem informasi yang sudah dibangun dan diimplementasikan dengan baik

di unit kerja kedeputian, antara lain Sistem Audit Keuangan dan Kinerja BOS KITA

Dikbud dan Kemenag, Monitoring Pungutan Sekolah, Evaluasi Penyerapan

Anggaran K/L, Monitoring Program Prioritas Pembangunan, Aplikasi GCG, dan

Aplikasi Penerimaan CPNS.

2) Aplikasi sistem informasi yang sudah dibangun dan diimplementasikan, namun

masih perlu dioptimalkan penggunaan/pemanfaatannya oleh unit-unit kerja BPKP,

antara lain Sistem Aplikasi Perjalanan Dinas (SPD), Disposisi Elektronik, dan

Prosedur Kerja Desk Kepala.

3) Aplikasi sistem informasi yang sudah selesai dibangun dan diujicobakan di

Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan Bengkulu, yaitu Aplikasi Sasaran Kinerja

Individu (SKI).

4) Aplikasi yang dibangun tahun 2012 namun belum selesai, antara lain Capturing Tools,

untuk mengumpulkan data eksternal untuk penyusunan laporan berkala hasil

pengawasan, dan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan Non-Audit/Non-

TPTL

C. Informasi Tambahan Atas Capaian Kinerja Tahun 2012

Selama tahun anggaran 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat menerima anggaran

belanja sebesar Rp.4.304.101.000,00. Realisasi belanja tahun anggaran 2012 sebesar

Rp.4.177.402.858,00 atau 97,1% dari jumlah yang dianggarkan dengan rincian sebagai

berikut:

TABEL 3.9

REALISASI ANGGARAN DIPA PERWAKILAN BPKP PERPROGRAM

TAHUN 2012

KODE URAIAN POGRAM ANGGARAN

(RP)

REALISASI

(RP) %

01.01.01 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

BPKP 2.519.152.000 2.420.554.502 96,1

01.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur BPKP

654.000.000

653.052.000

99,9

01.01.06 Program Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah 1.130.949.000 1.103.796.356 97,6

JUMLAH 4.304.101.000 4.177.402.858 97,1



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa serapan anggaran terendah ada pada Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP sebesar 96,1%. Hal ini

terutama disebabkan oleh:

1. Pengalihan kegiatan konsinyering penyusunan laporan ketatausahaan yang semula

akan dilaksanakan di luar kota, akhirnya dilaksanakan di kantor sendiri di luar jam

kantor untuk mengantisipasi kebutuhan tenagauntuk kegiatan pengawasan;

2. Pembatalan pembayaran honorarium untuk satuan tugas budaya kerja dan

penyelenggaraan SPIP karena adanya ketentuan bahwa satuan tugas yang dapat

diberikan honorarium adalah satuan tugas yang keanggotaannya melibatkan pejabat

dariunit eselon I lainnya. Walaupun honorarium satgas ini tidak dibayarkan, kegiatan

satgas tersebut tetap berjalan;

3. Penghematan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, mengingat Gedung

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Baratmasih sewa.



BAB IV - Penutup

Capaian kinerja output pada Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara

dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Tahun 2012 sebesar 89,09% menunjukkan bahwa

target yang telah ditetapkan dalam dokumen Tapkin 2012 belum dicapai. Hal ini terutama

disebabkan oleh masih tingginya permintaan stakeholder untuk mendapatkan jasa consulting

maupun assurancedari BPKP dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara/daerah. Faktor lain adalah adanya upaya proaktif dari Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Barat, sebagai pembina penyelenggaraan SPIP di Wilayah Provinsi

Sulawesi Barat, dengan memberikan atensi kepada para kepala daerah terkait dengan action

plan peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan akuntabiltas keuangan negara

sebagaimana disarankan dalam laporan hasil audit BPK RI.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008, BPKP melakukan pembinaan

SPIP dan pengawasan intern terhadap kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum dan

kegiatan lain atas permintaan Presiden. Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui

kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga,

Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas

Sistem Pengendalian Intern.

Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan

dalam LAKIP BPKP. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah

diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan

untuk perbaikan kinerja ke depan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja

BPKP dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2012, juga mencerminkan sejauh

mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan

terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran

kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana

kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap Renstra BPKP

2012-2014 telah ditambahkan sasaran strategis, IKU dan target tahunan diselaraskan

dengan RPJMN. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam

target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, serta

dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil,

bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang

dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan

sasaran.

https://www.google.com/search?hl=id&client=firefox-a&hs=4O&tbo=d&rls=org.mozilla:en-US:official&spell=1&q=assurance&sa=X&ei=G9wZUdy8F4_ZkQXK-oGYBg&ved=0CCoQvwUoAA



Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan data

kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran kinerja

melalui pembandingan dengan target tahun berjalan.

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan

pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan

melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target dan termasuk kategori

“Memuaskan” dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2012. Dari delapan

sasaran strategis dengan keseluruhan 21 IKU yang memiliki target, telah dipilih 15 IKU

capaian sebagai ukuran penilaian capaian sasaran. Realisasi tahun 2012, tiga dari enam

sasaran strategis telah mencapai target 100% yang dapat dirinci sebagai berikut.

Sasaran 1: Dari 6 IKU dominan, tercapai 3, capaian rata-rata 89,09%



Sasaran 5: Dari 3 IKU dominan, tercapai 1 capaian 27,27%

Sasaran 6: Dari 5 IKU dominan, tercapai 4 capaian rata-rata 69,37%

Sasaran 7: Dari 1 IKU tidak terdapat target namun terdapat 1 capaian

Sasaran 8: Dari 1 IKU tidak terdapat target

Beberapa hambatan yang masih mengemuka di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

antara lain keterbatasan jumlah tenaga auditor dibandingkan dengan kebutuhan tenaga

yang diperlukan untuk memberikan layanan maksimal kepada mitra kerja. Atas hambatan

terakhir ini, telah dialokasikan dan dimutasikan sebanyak 21 orang tenaga calon auditor

pada akhir tahun 2012 dari BPKP Pusat ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.

Capaian kinerja output pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Tahun 2012 sebesar 97,10% menunjukkan bahwa jumlah belanja perwakilan melakukan

penghematan sebesar Rp126.698.142,00 atau sebesar 2.90% namun dapat dioptimalkan

untuk memernuhi kebutuhan sarana dan prasarana pada kantor yang baru beroperasi

seperti Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Diharapkan dalam tahun-tahun

berikutnya kebutuhan sarana-prasarana ini dapat terus dipenuhi untuk menunjang

operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.

Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai

berikut:

1. Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 di bawah 100% disebabkan:

a. Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional instansi,

namun baru pada tahap pengembangan infrastruktur pengendalian, berupa pemetaan

risiko, penetapan dan pengembangan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP);

b. Belum intensifnya fasilitasi penyelenggaraan SPIP sehingga manfaat nyata dari SPIP

belum dapat dirasakan oleh K/L/Pemda.



2. Tingkat penerapan jabatan fungsional auditor di bawah 100% antara lain disebabkan

fasilitasi penerapan JFA pada APIP belum dilakukan secara intensif. Di samping itu,

jumlah kelulusan sertifikasi auditor yang relatif rendah membuat APIP belum antusias

menerapkan JFA.

3. Namun demikian hambatan yang masih mengemuka di Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat terutama keterbatasan jumlah tenaga fungsional umum dibandingkan

dengan kebutuhan tenaga yang diperlukan untuk memberikan layanan ketatausahaan

secara maksimal kepada seluruh pegawai. Walaupun hal ini dapat diatasi dengan

merekrut tenaga harian lepas sebanyak 6 orang, namun hal tersebut masih dirasa kurang

maksimal.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BPKP dalam upaya memperbaiki kinerja

antara lain:

1. Menyempurnakan metodologi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang secara

dini dapat memetakan permasalahan lintas sektoral dan permasalahan stakeholder

lainnya sehingga dapat lebih efektif mengarahkan perumusan rekomendasi yang

relevan dan strategis.

2. Terus meningkatkan kompetensi pegawai secara berkelanjutan terutama dalam rangka

mengisi peran BPKP sesuai PP 60 Tahun 2008 antara lain dengan mengikutsertakan

pegawai dalam diklat-diklat, meningkatkan kuantitas dan kualitas PKS,

menyelenggarakan atau mengikuti forum-forum diskusi, seminar, workshop, dan

berbagai metode peningkatan kompetensi lainnya;

3. Memperbaiki komposisi pegawai dengan penambahan tenaga Auditor Muda untuk

memenuhi kebutuhan tenaga Ketua Tim serta Fungsional Umum untuk memperkuat

kegiatan dukungan manajemen di ketatausahaan;

4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, antara lain dengan menyempurnakan secara

terus menerus berbagai pedoman dan SOP yang dibutuhkan, meningkatkan efektifitas

pelaksanaan tugas satgas-satgas yang telah ada, meningkatkan kualitas pemanfaatan

formulir-formulir kendali mutu, mengefektifkan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi, meningkatkan kualitas kertas kerja dan hasil pengawasan, serta melakukan

pembenahan administrasi;

5. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

untuk bekerja secara profesional, berintegritas dan berdedikasi tinggi, mematuhi aturan

perilaku dan etika profesi, serta meningkatkan kualitas budaya kerja dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat;

6. Meningkatkan pelaksanaan fungsi kehumasan serta menjalin dan menjaga kerja sama

yang baik dengan stakeholders secara profesional;

7. Meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern dan good governance di lingkungan

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dan berupaya menjadi contoh bagi para

stakeholders;

8. Berperan aktif dalam pengembangan pengawasan dengan mengembangkan knowledge

management dan melakukan koordinasi yang lebih efektif dengan organisasi profesi



(IAI).

Akhirnya dengan disusun LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara

transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi BPKP, sehingga dapat

memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara

internal LAKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi

terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi BPKP dalam

pembangunan dapat lebih dirasakan.

Lampiran 1/1 - 2

2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang

Perekonomian

Lap 12 13 14

Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Lap 7 8 9

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan

LKKL Bidang Perekonomian

Lap 3 3 3

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara

Bidang Perekonomian

Lap 1 1 1

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder

Bidang Perekonomian

Lap - - -

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Lap 15 17 19

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang

Polsoskam

Lap 10 11 12

Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Lap 8 9 10

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden

Bidang Polsoskam

Lap 11 12 13

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan

LKKL Bidang Polsoskam

Lap 6 7 8


Bidang Polsoskam

Lap - - -


bidang Polsoskam

Lap - - -

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP

bidang Polsoskam

Lap - - -

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang

Keuangan Daerah

Lap - - -

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan

Daerah

Lap 24 26 29

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden

Bidang Keuangan Daerah

Lap - - -

Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKPD Lap 14 15 17


bidang Keuangan Daerah

Lap 1 1 1

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik


Lap 6 7 8

TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012-2014


SATUANTARGET

Pemangku Bidang

Pengawasan Instansi

Pemerintah Pusat

1. Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah

PROGRAM SASARANINDIKATOR

OUTPUT BIDANG/

BAGIAN

PELAKSANA

1. Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan pengawasan intern

akuntabilitas keuangan negara dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP

pada Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah serta

penyelenggaraan SPI pada badan

usaha milik negara/ pemerintah

daerah

2. Meningkatnya K/L & Pemda yang

menyelenggarakan SPIP sesuai

ketentuan yang berlaku

Pemangku Bidang

Akuntabilitas

Pemerintah Daerah

Lampiran 1/2 - 2

2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8

SATUANTARGET

Pemangku Bidang

Pengawasan Instansi

Pemerintah Pusat





Pengendalian Intern

Pemerintah

PROGRAM SASARANINDIKATOR

OUTPUT BIDANG/

BAGIAN

PELAKSANA





pada Kementerian/Lembaga/


penyelenggaraan SPI pada badan

usaha milik negara/ pemerintah

daerah

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP


Lap 9 10 11

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor

korporat

Lap 2 2 2

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Lap 3 3 3

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan

Negara

Lap - - -

Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Lap - - -

Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD Lap 1 1 1


sektor korporat

Lap - - -

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Lap - - -

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Lap - - -

Laporan hasil kajian pengawasan Lap - - -

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi, dan

Klaim

Lap 1 1 1

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian

negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan

Instansi Penyidik

Lap 3 3 3

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi

lainnya

Lap - - -

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP

Daerah

Kegiatan 2 2 2

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola

APIP Daerah

Kegiatan 2 2 2

Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan 1 1 1

2. Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya - BPKP

Meningkatnya kualitas dukungan

manajemen dan kapasitas




Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 39 44 44 Subbagian Tata Usaha

3. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Negara

BPKP

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur BPKP

Jumlah Sarana Prasarana Unit 47 52 57 Subbagian Tata Usaha





Pengendalian Intern

Pemerintah

Pemangku Bidang

Investigasi

Satgas Pembinaan PFA

APIP




Pemangku Bidang

Akuntabilitas

Pemerintah Daerah

Pemangku Bidang

Akuntan Negara

Lampiran 2/1 - 2

Satuan Kerja : Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi BaratTahun Anggaran : 2012

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA OUTPUT

1 2

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan 12

Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan 2

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang

Perekonomian

Laporan 4

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan 0

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan 21

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam Laporan 7

Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan 6

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan 5

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang

Polsoskam

5

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan 1

Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKPD Laporan 15

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan 35

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah

Laporan 3

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Kegiatan 2

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan 2

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan 1

Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan Laporan Keuangan BUMD Laporan 1

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim Laporan 1

PENETAPAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

TARGET

3




pembinaan penyelenggaraan SPIP pada

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah

Daerah serta penyelenggaraan SPI pada

badan usaha milik negara/ pemerintah

daerah

Lampiran 2/2 - 2

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA OUTPUT

1 2

TARGET

3








daerah

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan 6

Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah Laporan 1

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Kegiatan 1




Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan

Daerah

Laporan 7

Meningkatnya kualitas dukungan

manajemen dan kapasitas




Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 53

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur BPKP

Jumlah Sarana Prasarana Unit 58

Jumlah Anggaran Kegiatan Fasilitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 2,519,152,000Rp

Jumlah Anggaran Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 654,000,000Rp

Jumlah Anggaran 4,304,101,000Rp








daerah

Jumlah Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 1,130,949,000Rp

Lampiran 3/1 - 2

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Laporan hasil pengawasan lintas sektor

Bidang Perekonomian

Laporan 12 4 33 115,995,000 17,661,000 15 352 105 30

Laporan hasil pengawasan BUN Bidang

Perekonomian

Laporan 7 - - 78,925,000 - - 210 - -

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi

penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

Laporan 3 9 300 22,550,000 19,090,000 85 81 177 219

Laporan hasil pengawasan atas

penerimaan negara Bidang Perekonomian

Laporan 1 - - 11,275,000 - - 30 - -

Laporan hasil pengawasan atas Proyek

PHLN

Laporan 15 23 153 142,800,000 166,101,000 116 1,348 703 52

Laporan hasil pengawasan lintas sektor

Bidang Polsoskam

Laporan 10 11 110 82,320,000 3,320,000 4 327 304 93

Laporan hasil pengawasan BUN Bidang

Polsoskam

Laporan 8 9 113 30,475,000 - - 244 136 56


permintaan presiden Bidang Polsoskam

Laporan 11 15 136 11,835,000 82,906,000 701 195 465 238

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi

penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

Laporan 6 14 233 29,325,000 7,316,000 25 1,000 124 12

Laporan hasil pengawasan BUN bidang

Keuangan Daerah

Laporan 24 32 133 - 117,405,000 - 910 702 77

Laporan hasil bimtek/asistensi

penyusunan LKPD

Laporan 14 44 314 143,040,000 322,215,850 225 733 791 108


permintaan stakeholder bidang Keuangan

Daerah

Laporan 1 3 300 11,405,000 8,695,000 76 35 20 57

Laporan hasil pengawasan atas kinerja

pelayanan publik bidang Keuangan

Daerah

Laporan 6 24 400 74,610,000 53,520,000 72 258 337 131

Laporan dukungan pembinaan

penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan

Daerah

Laporan 9 11 122 102,645,000 106,107,000 103 317 215 68

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI

sektor korporat

Laporan 2 5 250 22,210,000 12,918,000 58 65 56 86

Laporan hasil pengawasan atas kinerja

BUMD

Laporan 3 6 200 29,325,000 62,307,000 212 84 206 245

Laporan hasil bimtek/asistensi

penyusunan LK BUMD

Laporan 1 1 100 9,775,000 - - 28 9 32

Laporan hasil audit investigasi atas HKP,

Eskalasi, dan Klaim

Laporan 1 - - 16,340,000 - - 45 67 149

Pengawasan Intern




Pengendalian Intern

Pemerintah


penyelenggaraan

pengawasan intern

akuntabilitas keuangan

negara dan pembinaan

penyelenggaraan SPIP

pada

Kementerian/Lembaga/


penyelenggaraan SPI

pada badan usaha milik

negara/ pemerintah

daerah

2. Meningkatnya K/L &

Pemda yang

menyelenggarakan SPIP

sesuai ketentuan yang

berlaku

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN


TAHUN 2012

PROGRAM SASARAN STRATEGISOUTPUT DANA SDM (OH)

Lampiran 3/2 - 2

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pengawasan Intern




Pengendalian Intern

Pemerintah


penyelenggaraan

pengawasan intern




pada

Kementerian/Lembaga/


penyelenggaraan SPI

pada badan usaha milik

negara/ pemerintah

daerah

PROGRAM SASARAN STRATEGISOUTPUT DANA SDM (OH)

Laporan hasil audit investigasi,

perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas

permintaan Instansi Penyidik

Laporan 3 10 333 49,545,000 9,490,000 19 215 200 93

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan

JFA APIP Daerah

Kegiatan 2 1 50 23,840,000 41,375,000 174 78 70 90

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan

tatakelola APIP Daerah

Kegiatan 2 1 50 23,840,000 - - 78 6 8

Laporan evaluasi penerapan tatakelola

APIP Daerah

Laporan 1 1 100 11,405,000 - - 35 14 40

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya-BPKP

Meningkatnya kualitas

dukungan manajemen

dan kapasitas

penyelenggaraan

pengawasan intern




Laporan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

Laporan 39 49 126 3,240,565,000 2,097,681,431 65 5,292 785 15

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Negara BPKP

Terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana

aparatur BPKP

Jumlah Sarana Prasarana Unit 47 93 198 250,000,000 248,746,250 99 84 175 208

Laporan 142 224 158 1,043,480,000 1,030,426,850 99 6,668 4,707 71

Laporan 39 49 126 3,240,565,000 2,097,681,431 65 5,292 785 15

Unit 47 93 198 250,000,000 248,746,250 99 84 175 208

228 366 161 4,534,045,000 3,376,854,531 74 12,044 5,667 47 Jumlah

Pengawasan Intern




Pengendalian Intern

Pemerintah

2. Meningkatnya K/L &

Pemda yang

menyelenggarakan SPIP

sesuai ketentuan yang

berlaku

Jumlah Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Jumlah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … Perwakilan... · Sasaran Strategis 1:...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … Perwakilan... · Sasaran Strategis 1:...