LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...

PPEEMMEERRIINNTTAAHH KKAABBUUPPAATTEENN LLEEBBOONNGG

DDIINNAASS KKEETTAAHHAANNAANN PPAANNGGAANN KKAABBUUPPAATTEENN LLEEBBOONNGG

TTAAHHUUNN 22001199

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) DKP KABUPATEN LEBONG

TAHUN 2018

(LAKIP DKP KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018) Hal. i

KATA PENGANTAR

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan

berwibawa dengan sasaran pada pemenuhan akan kesejahteraan masyarakat khususnya

petani, Pemerintah Kabupaten Lebong terus berupaya melaksanakan pembangunan yang

berwawasan lingkungan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan cerminan kinerja, maka dengan

melakukan evaluasi dan evaluasi pencapaian sasaran kegiatan terhadap efisiensi dan

efektivitas pencapaian Visi dan Misi Satker Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi

dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Lebong Tahun Anggaran 2019.

Suka Bumi, Februari 2019

KEPALA

([LAKIP DKP KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018) Hal. v

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF........................................................................................ ii

DAFTAR ISI .......................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL.................................................................................................... vi

DAFTAR LAMPIRAN............................................................................................ vii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................... 1

1.1 Aspek Strategi Organisasi.......................................................... 1

1.1.1 Tugas Pokok dan Kewenangan...................................... 2

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi……..………………………. 3

1.1.2 Sumberdaya DKP.......................................................... 19

1.2.1 Sumberdaya Aparatur...................................... 20

1.1.2.2 Sarana dan Prasarana....................................... 29

1.1.2.3 Dasar Hukum................................................... 35

BAB II PERENCANAAN KINERJA............................................................... 36

2.1 Visi dan Misi.............................................................................. 36

2.2 Tujuan dan Sasaran.................................................................... 37

2.3 Strategi Kebijakan dan Program................................................ 38

2.4 Indikator Kinerja Utama............................................................ 40

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.................................................. 42

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA............................................................ 46

3.1 Capaian Kinerja Organisasi....................................................... 46

3.2 Realisasi Anggaran.................................................................... 55

BAB IV PENUTUP........................................................................................... 58

LAMPIRAN

(LAKIP DKP KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018) Page vii

DAFTAR LAMPIRAN

1.

2.

3.

4.

Foto-foto Kegiatan

Laporan Kartu Kendali Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Lebong

Laporan Operasional pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong

(LAKIP DKP KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018) Page vi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel. 1..2.2. Jumlah Sumberdaya Aparatur DKP…………………………….. 20

Tabel. 1.2.1.1. Daftar Namonatif Pegawai (PNS dan TKK) per Desember 2018 22

Tabel. 1.2.1.2. Daftar Mutasi Pegawai DKP per Desember 2018........................ 26

Tabel. 1.2.1.3. Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai DKPper Desember 2018........ 27

Tabel. 1.2.1.4. Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai DKP per Desember 2018 27

Tabel. 1.2.1.5. Daftar Cuti Pegawai DKP per Desember 2018............................ 28

Tabel. 1.2.1.6. Daftar Pegawai DKP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

per Desember 2018........................................................................

28

Tabel 1.2.2.1. Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan………………… 29

Tabel. 1.2.2.2. Matrik Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018.............................. 30

Tabel. 2.4.1. Indikator Kinerja Utama................................................................... 41

Tabel. 2.5.1. Perjanjian Kinerja............................................................................ 42

Tabel. 3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi........................................ 48

Tabel. 3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Tahun 2017 dengan Tahun 2018..... 51

(LAKIP DKP KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018)

Hal. ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya Good Governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan

aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata

sehingga penyelenggaraan pemeritahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya

sistem pertanggung jawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam

rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata,

yang pada akhirnya menjadi Instrumen good governance.

Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai

perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari

pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, maka DKP Kabupaten Lebong pada tahun 2018 ini telah menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (LAKIP) dan merupakan cerminan prestasi serta

evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2018. Namun demikian harus diakui

bahwa belum seluruh tugas dan fungsi DKP Kabupaten Lebong dapat berjalan secara optimal.

Masalah dan tantangan penyelenggaraan pembangunan bidang ketahanan pangan tentu akan

menjadi motivasi DKP Kabupaten Lebong untuk terus berupaya melakukan konsolidasi dan

pengembangan pembangunan yang lebih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatserta

dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja dari DKP Kabupaten

Lebong tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DKP Kabupaten

Lebong ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis

(Renstra tahun ke 1), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalah.

Rencana pembangunan dibidang ketahanan pangan dijabarkan dalam Rencana Strategis

DKP Kabupaten Lebong tahun 2016-2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan

kinerja DKP dan memuat 1 (satu) Visi dan 4 (empat) Misi yang harus dicapai pada akhir tahun

2021.


Hal. iii

Untuk Tahun 2018 terdapat 7 (tujuh) Program dan 30 Kegiatan harus dicapai/dilaksanakan,

dengan dukungan anggaran Daftar Isian Kegiatan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Daerah yang tersedia sebesar Rp. 2.302.400.000,-

Rencana dan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun

2018 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi

pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 0,- dari pagu anggaran sejumlah

Rp. 0,- atau mencapai 0% dari jumlah pagu anggrannya. Anggaran tersebut yang terdiri dari

Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 2.088.657.895,- dan anggaran Belanja Langsung

sejumlah Rp. 2.302.400.000,-. Pada pagu anggaran Belanja Langsung yang terserap sejumlah

Rp. 1.798.525.511 atau mencapai 78.12% dari anggaran yang ada. . Sedangkan untuk realisasi

belanja keseluruhan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 1.667.094.078,- dari pagu

angggaran sejumlah Rp. 4.391.131.897.90.

Penyerapan dana yang nilainya termasuk kategori baik sekali dalam belanja langsung

terdapat 7 program dan dikategorikan baik terdapat 1 program. Dari 30 kegiatan 15 kegiatan

penyerapan anggarannya dikategorikan baik sekali, 2 kegiatan penyerapan anggarannya

dikategorikan baik dan 1 kegiatan penyerapan anggarannya dikategorikan kurang baik yaitu

kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan hal ini disebabkan oleh faktor

teknis.

Rincian lebih lanjut rencana dan realisasi anggaran DKP Kabupaten Lebong bersumber

dari APBD Kabupaten Lebong tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (RP) Persentase

(%)

Belanja tidak langsung (BTL) 2.088.657.895,- 1.667.094.078,- 79.81

Belanja Langsung (BL) 2.302.400.000,- 1.798.525.511,- 78.18

Total 4.391.057.895,- 3.465.619.589,- 78.99

Pencapaian Sasaran

Dari 4 (empat) Misi dalam tahun 2018 DKP Kabupaten Lebong mempunyai 8 (lima)

Program yang harus dicapai. Dalam realisasi delapan Program dinyatakan berhasil dan tidak


Hal. iv

ada sasaran yang tidak berhasil alias nihil. Keberhasilan pencapaian sasaran adalah berkat kerja

keras dan team work yang solid dalam membangun kerja sama dari jajaran SDM yang ada pada

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong. Program sebagaimana tersebut di atas dapat

dilihat sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

5. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Kendala yang dihadapi

Tidak ada masalah yang dihadapi oleh DKP Kabupaten Lebong dalam melaksanakan

Program dan Kegiatan. Capaian kinerja DKP dari data yang kami olah dikategorikan baik dan

baik sekali. Secara keseluruhan Program dan Kegiatan DKP mencapai persentase 85.80 %.,

demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan

kontribusi dalam Penyusunan LAKIP tahun 2018 ini. Mudah-mudahan dengan LAKIP ini

menjadikan DKP Kabupaten Lebong sebagai instansi yang transaparan dan berkualitas.

Terima kasih.

Suka Bumi, Februari 2019

1

LAKIP DKP KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Aspek Strategi Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Lebong terbentuk berdasarkan Peraturan

Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong. Dinas Ketahanan Pangan (DKP)

merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah dibidang pangan yang dipimpin oleh

seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah Kabupaten. Adapun susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Lebong terdiri:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat terdiri dari:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Ketersedian dan kerawanan Pangan terdiri dari :

- Seksi Ketersedian Pangan

- Seksi Sumberdaya Pangan; dan

- Seksi Kerawanan Pangan.

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari:

- Seksi Distribusi Pangan

- Seksi Harga Pangan; dan

- Seksi Cadangan Pangan

5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

- Seksi Konsumsi Pangan

- Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan

- Seksi Keamanan Pangan

6. Unit Pelaksana Teknis; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

2


1.1.1 Tugas Pokok dan Kewenangan

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Lebong terbentuk

berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016

Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Lebong. DKP Kabupaten Lebong mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan Otonomi Daerah dibidang ketahanan pangan.

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

2. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas, DKP Kabupaten Lebong memiliki kewenangan

sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi

pangan dan keamanan pangan.

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi

pangan dan keamanan pangan.

c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan

pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. ;

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan,

kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman

konsumsi pangan dan keamanan pangan. ;

e. Pemantauan, pengawasan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang

ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan

pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. ;

f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahan Pangan dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

3


1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan DKP Kabupaten Lebong

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah

dibidang pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas

Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Lebong dalam melaksanakan tugasnya,

mulai tahun 2018 telah secara utuh berpedoman pada Rencana Strategis

(RENSTRA).

2. Tugas Pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong

1. Kepala Dinas

Tugas :

Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan

keamanan pangan.

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan

keamanan pangan ;

c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan


penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan ;

4


d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan,

kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman

konsumsi dan keamanan pangan;

e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang


penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/walikota.

2. Sekretariat

Tugas :

Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di ketahanan

pangan;

b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat,

arsip dan dokumentasi;

c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

e. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsinya.

2.1.1 Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Perencanaan dan evaluasi ,

meliputi :

Tugas :

5


Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana,program dan anggaran serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan diLingkungan

Dinas Ketahanan Pangan.

Uraian Tugas Pekerjaan :

a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;

b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program

dan laporan;

c. Melakukan penyusunan anggaran;

d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;

e. Melakukan pengelolaan data dan kerjasama ; dan

f. Melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai dengan

tugasnya.

2.1.2 Tugas dan uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Umum, meliputi :

Tugas :

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi

birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta

urusan tata usaha.


Dalam melaksanan tugas, Subbagian Umum melalakukan uraian tugas :

a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;

b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;

c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan

pajak dan pelaporan keuangan;

d. Melakukan pengelolaan dan penata usahaan barang milik negara;

e. Melakukan penyusunan laporan keuangan;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;

g. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

h. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;

6


i. Melakukan urusan kepegawaian;

j. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;

k. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan

informasi publik;

l. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi

serta pemusnahan arsip; dan

m. Melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai dengan

tugasnya.

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan

serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Fungsi :

Dalam melaksanana tugas kelompok bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

menyelenggarakan fungsi ;

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan

kerawanan pangan,koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber

daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang

ketersediaan,penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan

infrastuktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan, penanganan kerawanan

pangan dan koordinasi penyediaan infrastuktur pangan, dan sumber daya

pendukung ketahanan pangan lainnya;

d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan,

penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastuktur pangan,

dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan

pangan dan koordinasi penyediaan infrastuktur pangan, dan sumber daya

pendukung ketahanan pangan lainnya;

7


f. Pelaksanaan pemantauan,evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan

infrastuktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

g. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

3.1.1 Seksi Ketersediaan Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan

evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.


a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka

menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;

d. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;

e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan

Makanan;

f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan

Harapan (PPH) ketersediaan pangan;

g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi

ketersediaan pangan;

h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan

pangan;

i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan

pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan;

j. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala bidang sesuai dengan

tugasnya.

3.1.2 Seksi Sumber Daya Pangan

Fungsi :

8



kebijakan,pemantapan serta pemberian pendampingan,pemantauan dan

evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.


a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur dan

sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur dan sumber

daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan

kegiatan analisis penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung

ketahanan pangan lainnya;

d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan

infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan

lainnya;

f. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

3.1.3 Seksi Kerawanan Pangan

Tugas :

Melakuan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan

evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.


a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;

b. Melakukan penyiapan analisis penanganan kerawanan pangan;


kegiatan penanganan kerawanan pangan;

d. Melakukan penyiapan bahan invertensi daerah rawan pangan;

9


e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan

pangan dan gizi;

f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan

pangan kabupaten / kota;

g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;

h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

di bidang kerawanan pangan;

i. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan

serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Fungsi :

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan

dan cadangan pangan;

b. Penyiapan penyusunan perumusan kebijakan daerah di bidang distribusi

pangan, harga pangan dan cadangan pangan;

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan

cadangan pangan;

d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan,

harga pangan dan cadangan pangan;

e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan dan

cadangan pangan;

f. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi

pangan, harga pangan dan cadangan pangan;

g. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

10


4.1.1 Seksi Distribusi Pangan

Tugas :


kebijakan,pemantapan, serta pemberian pendampingan,pemantauan,dan

evaluasi di bidang distribusi pangan.

Fungsi :

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;


kegiatan di bidang distribusi pangan;

d. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan

distribusi pangan;

e. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan

untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;

g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

di bidang distribusi pangan;

h. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

4.1.2 Seksi Harga Pangan

Tugas :


kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,pemantauan dan

evaluasi di bidang harga pangan.


a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga

pangan;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;

11



kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;

d. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga

pangan;

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa di bidang pasokan dan

harga pangan;

f. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen

dan konsumen untuk panel harga;

g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga

pangan;

h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

di bidang pasokan dan harga pangan;

i. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

4.1.3 Seksi Cadangan Pangan

Tugas :


kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan,pemantauan dan

evaluasi di bidang cadangan pangan.


a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;


kebijakan di bidang cadangan pangan;

d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan

pangan pemerintah kabupaten/ kota (pangan pokok dan pangan lokal);

e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah

kabupaten;

12


f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;

g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

di bidang cadangan pangan;dan

h. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan

konsumsi dan keamanan pangan;

Fungsi :

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan,

penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi

pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan,


d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan,


e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan,


f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi

pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

g. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5.1.1 Seksi Konsumsi Pangan

Tugas :

13


Melakukan penyiapan koordinasi,pengkajian,penyusnan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan,pemantauan dan

evaluasi di bidang konsumsi pangan.

Fungsi :

a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;


kegiatan di bidang konsumsi pangan;

d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan

perkomoditas perkapita pertahun;

e. Melakukan penyiapan penghitungan konsumsi energi dan protein

masyarakat perkapita per tahun;

f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan perkarangan untuk

ketahanan pangan keluarga;

g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;

h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi

pangan;

i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang konsumsi pangan dan;

j. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

5.1.2 Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan,

pemantauan dan evaluasi di bidang keanekaragaman konsumsi pangan dan

pengembangan pangan lokal.


14


a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi

penganekaragaman konsumsipangan dan pengembangan pangan lokal;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi



kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan

dan pengembangan pangan lokal;

d. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam,

Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;

e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaa gerakan konsumsi pangan non

beras dan non terigu;

f. Melakukan penyiapan bahan kerjasama antarlembaga pemerintah,

swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman

konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan lokal ;

h. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi

penganekaragaman konsumsi pangan;

i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi


j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman

konsumsipangan dan pengembangan pangan lokal;

k. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

5.1.3 Seksi Keamanan Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan,

pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

15



a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan

keamanan pangan,pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan

informasi keamanan pangan;

b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan

pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi

keamanan pangan;


kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan,pengawasan

keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;

d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar

yang beredar;

e. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan

pangan segar;

f. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (

JKPD);

g. Melakukan penyiapan bahan komunikasi,informasi dan edukasi

keamanan pangan;

h. Melakukan penyiapan bahan pendamping di bidang kelembagaan

keamanan pangan,pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan

informasi keamanan pangan;

i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan,pengawasan

keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;

j. Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Ketahanan Pangan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

16


b. Sekretaris Dinas

1) Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub-Bagian Perencanaan dan Pelaporan

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

1) Seksi Ketersediaan Pangan

2) Seksi Sumberdaya Pangan

3) Seksi Kerawanan Pangan

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

1) Seksi Distribusi Pangan

2) Seksi Harga Pangan

3) Seksi Cadangan Pangan

e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1) Seksi Konsumsi Pangan

2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

3) Seksi Keamanan Pangan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai salah satu Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Lebong; Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten

Lebong dituntut kinerjanya yang akuntabilitas, sesuai dengan Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dimana pada penjelasannya disebutkan bahwa Asas

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa pada setiap kegiatan dan

hasil akhir suatu kegiatan penyelenggaraan Negara harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan Negara Tertinggi. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

17


Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan

kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapakan melalui sistem pertanggungjawaban

secara periodik.

Adapun manfaat yang diharapkan dari pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum

Kepemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang berdasarkan

atas Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kebijakan yang

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Menjadikan Instansi Pemerintah yang Accountable sehingga dapat

beroperasi secara efisien efektif dan responsif terhadap aspirasi dari

masyarakat.

3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan

dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah dan terpeliharanya

kepercayaan masyarakat dan rakyat.

4. Menjadi salah satu unsur/komponen proses pengambilan keputusan

kebijaksanaan lebih lanjut dalam mewujudkan good governance.

5. Bahan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

18


1.1.2.1 Struktur Organisai DKP Kabupaten Lebong

KEPALA

JAUHARI CHANDRA, SP. MM.

NIP. 19640323 198902 1 003

Kelompok Jabatan Fungsional:

-

SEKRETARIS

H. HARLIS DARWIN, S.P, M.Si

NIP. 19680704 199203 1 004

Subbag. Umum & Kepegawaian

(YULISTRI, SH)

NIP.19740721 200604 2 003

1. Edy Ansori, S.Pi 6. Preti Andela Utama (TKK) 2. Sulastry 7. Zefi Andrianis (TKK) 3. Kusharyani (TKK) 8. Jemi Willi Yanto (TKK) 4. Leni Indriyani (TKK) 9. Prengki Candra (TKK) 5. Erpin Murdani (TKK) 10. Devi Anggraini

Subbag. Perencanaan & Kauangn

-

1. Iyan Nurmansyah, SH

2. Sawarna, SE

3. Siti Munawaroh, SP.

4. Nuryeri Efrita Harahap, S.Pd.I. (TKK)

5. Evi Kusumawati, SKM (TKK)

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

MARHAMA, SH.

NIP. 19750910 200804 2 001

Bidang Distribusi & Cadangan Pangan

WELLI KARTIKA SARI, S.IP.

NIP. 19750318 200502 2 002

Bidang Ketersedian & Kerawanan Pangan

DIANNITA PRIMA SARI, S.Sos.

NIP. 19820902 200402 2 009

Seksi Harga Pangan

(RAHMI SUTRISNI, SP)

NIP. 19800917 200604 2 008

1. Rismaliata, A.Ma (TKK) 2. Jepi Kristina

Seksi Ketersedian

Pangan

-

Seksi Distribusi Pangan

(MULKAN HABIB)

NIP. 19600525 198803 1 008

1. Siska Nopa, A.Md (TKK) 2. Sandro Tobing

Seksi

Penganekaragaman

Pangan

(FERA OKTALINA,

SP)

NIP. 19861022 201001 2

007

1. Meli Lestari (TKK)

Seksi Sumber Daya Pangan

(LIDYA JUNILA SARI, SH))

NIP. 19860622 200604 2 002

1. Ade Saputra 2. Witri Apriana 3. Aprixal

Seksi Kerawanan Pangan

(POPPY TRILOVA, STP,

M.Si)

NIP. 19841005 200502 2 001

1. Wahyu Romadan 2. Zefi Andrianis

Seksi Konsumsi Pangan

(BAHRULLAZI, SE)

NIP. 19621108 200604 1

003

1. Rise Nopianti 2. Pirmanto

Seksi Keamanan Pangan

(DEKA CINTAMI, S.Sos)

NIP. 19861204 201101 2

007

1. Lita Puspita, A.Md

Seksi Cadangan

Pangan

-

19


1.1.2. Sumber Daya Manusia Dinas Ketahanan Pangan

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan

program pembangunan Ketahanan pangan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Lebong sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang

tersedia. Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari harus didukung dengan sarana dan

prasarana seperti gedung kantor, meubeler, kendaraan, alat-alat elektronik seperti

laptop, printer, dan lain-lain yang diperlukan.

Pada awal Tahun 2018 Sumber Daya Aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Lebong meliputi Pegawai pejabat Struktural, Fungsional umum serta

Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Adapun jumlah personil PNS di DKP kabupaten Lebong per Januari 2018 memiliki

pegawai/personil PNS sebanyak 23 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 11

orang dan perempuan 12 orang. Berdasarkan jabatan stuktural dan fungsional terdiri

dari sebagai berikut :

- Eselon II.b : 1 orang

- Eselon III.a : 1 orang

- Eselon III.b : 3 orang

- Eselon IV.a : 8 orang , dan

- Fungsional umum sebanyak 10 orang

Selain pegawai/personil PNS tersebut di atas juga dibantu oleh Pegawai Tidak

Tetap (TKK) sebanyak 23 orang (dengan rincian penjaga kantor 1 orang, Driver 1

orang, Operator computer 2 orang, cleaning service 1 orang dan staf administras1

18 orang). Sehingga total sumberdaya Aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan

berjumlah 46 orang.

Berdasarkan Golongan/Pangkat, pegawai Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Lebong terdiri dari:

20


- Pegawai golongan IV sebanyak 4 orang atau 17 % dari jumlah keseluruhan

pegawai;

- Pegawai dengan golongan III sebanyak 16 orang atau 70% dari jumlah pegawai;

- Pegawai golongan II sebanyak 3 orang (13%);

- Pegawai golongan I tidak ada (0%).

Berdasarkan Tingkat Pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan, Aparatur Sipil

(PNS) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten lebong lebih didominasi sebanyak 16

orang (70%) oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S-1 (Sarjana), kemudian S-2

sebanyak 3 orang (13%), SLTA sederajat sebanyak 4 orang (17%).

1.2.1 Sumber Daya Aparatur

Secara keseluruhan pada akhir tahun (sampai dengan bulan Desember)

2017 Sumber daya Aparatur di DKP Kabupaten Lebong sebanyak 46 personil

semuanya untuk mendukung tugas pokok dan fungsi DKP. Rincian Sumber daya

Aparatur terdiri dari PNS 23. TKK 23 terdiri TKK Umum yaitu Driver 1; Security

Kantor 1; Cleaning Service 1; Operator Komputer 2; Staf Administrasi 18. Tabel

1.2.2. Jumlah sumber daya Aparatur DKP

No Status Pegawai Jumlah

1. PNS Struktural 23

2. Tenaga Kerja Kontrak (TKK) 23

TKK Umum:

- Sopir/Driver : 1

- Penjaga Kantor/Securiry : 1

-

-

Cleaning Service

Operator Komputer

: 1

: 1

- Staf Administrasi : 18

JUMLAH 46

21


Selain dari Sumber daya Aparatur yang ada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Lebong akan melakukan pembinaan kepada kelompok wanita tani dan Toko tani

Indonesia yang tersebar di desa-desa yang ada dalam Kabupaten Lebong.

22


Tabel 1.2.1.1. Daftar Nominatif Pegawai (PNS dan TKK ) pada DKP Per Desember 2018 Struktural

No Nama & NIP L/P Pangkat

dan Gol Jabatan

Pendidikan Diklat yang

pernah

diikuti

Tingkat Asal Sekolah Jurusan Ket

1. JAUHARI CHANDRA, S.P, MM 19640323 198902 1 003

L Pembina

Tk.I, IV/b

Kepala Dinas S2 STIMA-IMMI

Jakarta

SDM PIM III

2. H. HARLIS DARWIN, S.PI, M.SI

19680704 199203 1 004

L Pembina,

IV/a

Sekretaris Dinas S2 Universitas

Bengkulu

SDA &

Lingkungan

PIM III

3. DIANNITA PRIMA SARI, S.SOS.

19820902 200604 2 009

P Penata Tk.I,

III/d

Kabid. Ketersediaan

& Kerawanan Pangan

S1 Universitas

Bengkulu

Kesejahteraan

Sosial

-

4. WELI KARTIKA SARI, S.IP

19750318 200502 2 002

P Penata Tk. I,

III/d

Kabid. Distribusi dan

Cadangan Pangan

S1 Universitas

Sriwijaya

Administrasi

Negara

PIM IV

5. MARHAMA, SH.

19750318 200502 2 002

P Penata Tk. I,

III/d

Kabid. Konsumsi dan

Keamanan Pangan

S1 UNIHAZ Administrasi

Negara

6. MULKAN HABIB

19600525 198803 1 008

L Penata TK.I,

III/d

Kasi. Distribusi

Pangan

SMA /

sederajat

STM 01 Curup Elektro ADUM

7. BAHRULLAZI, S.E.

19621108 200604 1 003

L

Penata Tk. I.

III/d

Kasi. Konsumsi

Pangan

S1 Universitas

Bengkulu

Ekonomi

Manajemen

PIM IV

8. RAHMI SUTRISNI, S.P.

19800917 200604 2 008

P Penata Tk. I.

III/d Kasi Harga Pangan S1 Institut

Pertanian Bogor

Hama dan Penyakit

Tumbuhan

-

9. POPPY TRILOVA, STP, M.Si

19841005 200502 2 001

P Penata, III/c Kasi. Kerawanan

Pangan

S2 Universitas

Bengkulu

Pengelola SDA &

Lingkungan

PIM IV

10. YULISTRI, S.H.

19740721 200604 2 003

P Penata, III/c Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

S1 UNIHAZ Hukum

11. LIDYA JUNILA SARI, S.H.

19860622 200604 2 002

P Penata Muda

Tk. I, III/b

Kasi. Sumberdaya

Pangan

S1 UNIHAZ Hukum

12. FERA OKTALINA, S.P.

19861022 201001 2 007

P Penata Muda

Tk. I, III/b

Kasi Penganeka

ragaman Konsumsi

Pangan.

S1 IPB Gizi Masyarakat

13. DEKA CINTAMI, S.Sos

19861204 201101 2 007

P Penata Muda

Tk. I, III/b

Kasi Keamanan

Pangan

S1 UMB Sosiologi

23


14. EKON, S.Sos.

19830603

L Penata Muda

Tk. I, III/b

Kasi. Ketersedian

Pangan

S1 STIA Agribisnis

15. TARMIZI, S.Sos

19641226 198603 1 012

L Pembina,

IV/a

Fungsional Umum S1 STIA Administrasi

Negara

PIM III

16. AHMAD SUTARJUDIN, SP.

19660617 198702 1 001

L Pembina,

IV/a

Fungsional Umum S1 UNIB Agribisnis

17. SITI MUNAWAROH, S.P.

19750315 200801 2 005

P Penata, III/c Fungsional Umum S1 UNIHAZ Budidaya Pertanian

18. IYAN NURMANSYAH, S.H.

19840612 200604 1 005

L Penata

Muda, III/a

Fungsional Umum S1 UNIHAZ Hukum

19. EDY ANSORI, S.Pi /

19791001 200701 1 021

L Penata

Muda, III/a

Fungsional Umum S1 UNRAS Budidaya Perairan

20. SAWARNA, S.E. /

19810107 200701 2 016

P Penata

Muda, III/a

Fungsional Umum S1 UNRAS Ekonomi

Manajemen

21. SULASTRY/

19730102 200604 2 001

P Pengatur,

II/c

Fungsional Umum SMA /

sederajat

SMEA 01

Curup

Koperasi

22. NORI YOHANES/

1981112 200604 1 011 L Pengatur,

II/c


sederajat

MAN

Poncowati

Lampung

Tengah

IPS

23. RISE NOPIANTI /

19830508 200701 2 017

P Pengatur

Muda Tk. I,

II/b


sederajat

Paket C Setara

SLTA

IPS _

24


TKK

No. Nama Jabatan/ Tugas

1 PANTONI SUKMAN JAYA

TKK

Penjaga Kantor

2 JIMI WILI YANTO

TKK

Driver

3 PURWANTI

TKK

Cleaning Service

4 WITRI AFRIANA

TKK

Recepsionist

5 SISKA NOPA, A.Md

TKK

Staf Administrasi

6 LITA PUSPITA, A.Md

TKK

Operator Komputer

7 ZEFI ANDRIANIS

TKK

Recepsionist

8 NURYERI EFRITA. H, S.Pd.I

TKK

Operator Komputer

9 MELI LESTARI, S.E.

TKK

Staf Administrasi

25


10 EVI KUSMAWATI, SKM.

TKK

Staf Administrasi

11 SANDRO TOBING

TKK

Pengantar Surat

12 WITRI APRIANA

TKK

Staf Administrasi

13 RISMA LITA, A.Ma

TKK

Staf Administrasi

14 KUSHARYANI

TKK

Staf Administrasi

15 WAHYU ROMADAN

TKK

Staf Administrasi

16 PRETI ANDELA UTAMA

TKK

Staf Administrasi

17 ADE SAPUTRA

TKK

Staf Administrasi

18 LIZA EFRIANTI

TKK

Staf Administrasi

19 MEITA HARYATI, S.SOS

TKK

Staf Administrasi

20 DEVI ANGGRAINI

TKK

Staf Administrasi

26


21 PIRMANTO

TKK

Staf Administrasi

22 APRIZAL

TKK

Staf Administrasi

23 LENI ANDRIYANI

TKK

Staf Administrasi

Tabel 1.2.1.2. Daftar Mutasi Pegawai DKP Per Desember 2018

No Nama dan NIP Pangkat/Gol/Jabatan/

Tempat Bertugas Lama/

Pangkat/Gol/Jabatan/

Tempat Bertugas Baru/ Ket

Masuk

1 HARLIS DARWIN, S.P, M.Si

19680704 199203 1 004

Pembina IV/a / Sekretaris / Dinas

Pertanian dan Perikanan Kabupaten

Lebong

Pembina / IV/a / Sekretaris / Dinas

Ketahananan Pangan / 20-07-2018

2 EKON, S.Sos.

19830603 200604 1 006

Penata Muda Tk. I/ III/b /Staf/Bidang

Pemerintahan Kabupaten Lebong

Penata Tk. I / III/b / KASI.

Ketersedian Pangan / 15 Maret

2018

3 M. YONGKI FERNANDO, SH.

19801013 200604 1 005

Penata Muda Tk. I/ III/b / Staf /

Kelurahan Rimbo Pengadang

Penata Muda Tk. I/ III/b / KASI.

Distribusi dan Cadangan Pangan /

06 April 2018

4 HENDERA, S.Sos.

19760403 200604 1 011


Kantor Camat Lebong Atas


Dinas Ketahanan Pangan / 26

September 2018

5 HAIDIR SAWALUDIN, SE.

19770915 200604 1 008

Pengatur Muda Tk. I/ II/b / Bagian

Umum Setda / 11 April 2015

Pengatur Muda Tk. I / II/b / Staf

Dinas Ketahanan Pangan / 26

September 2018

27


Keluar

1. INDRA GUNAWAN, S.PI, M.SI

19770717 200502 1 003

Pembina, IV/a / Sekretaris / Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten

Lebong

Pembina, IV/a / Sekretaris / Dinas

Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Lebong

2. SUGON HOFIZER AS, S.Pi

19831127 201101 1 005

Penata, III/c / Kabid. Distribusi dan

Cadangan Pangan/ Dinas Ketahanan

Pangan/20-10-2017

Penata, III/c / KABID.

Persampahan di BLHKP

Kabupaten Lebong

3. BAHRULLAZI, SE.

19621108 200604 1 003

Penata Tk. I/ III/d / KASI. Konsumsi

Pangan

- Meninggal

Dunia

Tabel 1.2.1.3. Daftar Kenaikan Pangkat/Jabatan Pegawai DKP Per Desember 2018

No Nama dan NIP Pangkat/Gol/Jabatan/Tempat

Bertugas Lama/TMT

Pangkat/Gol/Jabatan/Tempat

Bertugas Baru/TMT Ket

1. H. Harlis Darwin, S.Pi, M.Si.

NIP. 19680704 199203 1 004

IV/a/ Sekretaris / DPP IV/b /Sekdis/DKP

2 Indra Gunawan, S.Pi, M.Si

NIP.19770717 200502 1 003

IV/a /Sekdis/ DKP IV/a/ KABID /DKP

Tabel 1.2.1.4. Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai DKP Per Desember 2018

No Nama dan NIP Pangkat/Gol TMT Kenaikan Gaji Berkala Ket

1. Poppy Trilova, S.TP, M.Si.

19841005 200502 2 001 Penata, III/c 01 Februari 2018

2. Mulkan Habib

19600525 198803 1 005 Penata Tk. I, III/d 01 Maret 2018

28


Tabel 1.2.1.5. Daftar Cuti Pegawai DKP Per Desember 2018

No Nama dan NIP Pangkat dan

Golongan Jabatan Jenis Cuti Waktu Cuti

1. JAUHARI CHANDRA, SP, MM.

19640323 198902 1 003

Pembina Tk. I,

IV/b

KADIS Alasan Penting 24 November s.d 10 Desember

2018

2. SITI MUNAWAROH, SP.

19750315 200801 2 005

Penata, III/c Staf Pelaksana Cuti Tahunan 02 April s.d 14 April 2018

Tabel 1.2.1.6. Daftar Pegawai DKP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Per Desember 2018

No Nama dan NIP L/P Pangkat dan

Golongan Jabatan Diklat Pim Diklat Lainnya Ket

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - -

29


1.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kegiatan di DKP diperlukan sarana dan prasarana yang baik

terutama untuk menunjang pelaksanaan dalam melaksanakan program kegiatan. Sarana

dan prasarana yang ada harus sesuai peruntukannya karena menyangkut aset negara yang

harus dijaga.

Berdirinya Kantor Ketahanan Pangan Bulan Januari 2018 beralamat di Jalan

Komplek Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Lebong Desa Suka Bumi Kecamatan

Lebong Sakti. Berdasarkan Berita Acara serah terima Aset hasil Inventarisasi Barang

Milik Daerah oleh Bupati Lebong kepada Organisasi Perangkat Daerah Nomor;

910/1402/BKD/VIII/2017, jumlah Aset Tetap sampai tahun 2018 adalah Rp.

2.259.750.127,00. Untuk sarana dan prasarana pendukung aparatur dalam melaksanakan

tugasnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2.2.1.Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan

No Sarana dan

Prasarana Satuan Jumlah

Kondisi

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

Gedung Kantor

Permanen Unit 1 1 - - -

2

Gedung Pertemuan

Permanen Unit 1 1 - - -

3 Rumah Penjaga Unit 1 1 - - -

4

Kendaran Roda

Empat Unit 4 4 - - -

5 Kendaran Roda Dua Unit 9 9 - - -

6

Komputer /

Notebook Unit 16 10 6 - -

7 Meja Unit 57 49 - 8 -

8 Kursi Unit 134 130 1 3 -

9 Meubeler Lainnya Unit 505 500 - 5 -

30


Tabel 1.2.2.2. Matrik Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018

NAMA SKPD : DKP Kabupaten Lebong

Kode Rekening

Urusan/Bidang

urusan Pemerintah

Daerah dan

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Kerja

Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif 2 03 2 03 01 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01 Penyedian Jasa Surat Menyurat

Tersediannya Jasa Surat Menyurat

DKP Kab.Lebong

12 Bulan 15,000,000 APBD Rutin

Kantor 12 Bulan 25,000,000

02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa

Komunikasi,Sumber Daya Air

dan Listrik

DKP

Kabupaten

Lebong

12 Bulan 23,400,000

APBD Rutin

Kantor 12 Bulan 25,000,000

06 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

DKP

Kabupaten

Lebong 1 Tahun 57,000,000

APBD Rutin

Kantor 1 Tahun 60,000,000

07 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi

Keuangan

DKP

Kabupaten

Lebong

1 Tahun 215,200,000

APBD Rutin


09 Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan

peralatan Kerja

DKP

Kabupaten

Lebong

1 Tahun 5,000,000

APBD Rutin


10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor DKP Kabupaten

Lebong

1 Tahun

12,000,000

APBD Rutin Kantor 1 Tahun

15,000,000 11 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Pengadaan

Tersedianya Barang Cetakan dan

Pengadaan

DKP Kabupaten

Lebong

1 Tahun

11,000,000

APBD Rutin Kantor 1 Tahun

15,000,000 12 Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan kantor

Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan kantor

DKP

Kabupaten Lebong

1 Tahun 4,000,000

APBD Rutin


14 Penyediaan Peralatan Rumah tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

DKP Kabupaten

Lebong

1 Tahun 10,000,000 APBD Rutin


17 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Tersedianya Makanan dan

Minuman

DKP Kabupaten

Lebong

1 Tahun 31,000,000 APBD Rutin


31


18 Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Terselenggaranya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

DKP

Kabupaten Lebong

1 Tahun 100,000,000

APBD Rutin


2 03 2 03 01 06 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

01 Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tingkat Pengadaan Kendaaraan Dinas/Operasional

DKP

Kab.Lebong

APBD Rutin

Kantor 1 unit R4 420,000,000

02

Pengadaan Meubeler Tingkat Pengadaan Meubeler

DKP

Kabupaten

Lebong

APBD Rutin

Kantor 10 unit meja

kursi 40,000,000

07 Pengadaan Komputer /notebookdan

Perlengkapannya

Tersedianya Komputer dan

Jaringan Internet

DKP Kab.Lebong

APBD Rutin Kantor

10 Unit

komputer 75,000,000

13 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantot

Tingkat Rehabilitasi sedang/Berat

Gedung Kantor

DKP Kabupaten

Lebong

APBD Rutin

Kantor 250,000,000

2 01 2 01 05 03 Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

01 Pengadaan Mesin

Absensi

DKP Kabupaten

Lebong

APBD Rutin

Kantor 35,000,000

02

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta perlengkapannya

DKP

Kabupaten Lebong

APBD Rutin

Kantor 120,000,000

3 03 2 03 01 16

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

2 Pendidikan dan

pelatihan formal

terlaksananya diklat teknis dan

fungsi PNS

DKP

Kabupaten Lebong

7PNS 50,130,000

APBD Rutin

Kantor 8 PNS DKP 175,000,000

3

Bimbingan Tekhnis

Implementasi Peraturan

Perundang-

Terlaksananya Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Pe

rundang-Undangan

DKP

Kabupaten Lebong

3 laporan 45.400.000 APBD Rutin

Kantor 5 orang Pegawai DKP

75,000,000

32


Undangan

5

Bimbingan Tekhnis

Implementasi Peraturan

Perundang-

Undangan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pe

rundang-Undangan

DKP

Kabupaten Lebong

1 Peta 79.00.000 APBD Rutin

kantor 5 orang

Pegawai DKP 85,000,000

3 03 2 03 01 17 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

1

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunya Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

DKP

Kabupaten Lebong

1 lap 5,050,000

APBD Rutin

Kantor 1 lap 12,000,000

2

Penyusunan

pelaporan keuangan semester

Tersusunya Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

DKP

Kabupaten Lebong

4 lap 7,000,000

APBD Rutin

Kantor 4 lap 8,000,000

7

Penyusunan

Rencana Kerja, Lakip, Renstra

SKPD

Tersusunnya Laporan Rencana Kerja, Lakip, Renstra SKPD

DKP

Kabupaten Lebong

1 Lap 9,650,000

APBD Rutin

Kantor 3 berkas 11,000,000

13 Penyusunan

pelaporan aset SKPD

Tersusunnya Laporan Rencana

Kerja, Lakip, Renstra SKPD

DKP

Kabupaten Lebong

1 Lap 2,050,000

APBD Rutin

Kantor 3 berkas 7.00.000

PROGRAM

PENINGKATAN

KETAHANAN

PANGAN

01 Penanganan daerah rawan pangan

. Menganalisis daerah rawan

pangan dengan membuat dokumen SKPG dan penyusunan

FSVA /peta untuk mengetahui

daerah rentan pangan ,

pemantauan dan pemantauan

daerah rawan pangan

DKP

Kabupaten

Lebong

1 lap dan peta

342,415,000

APBD Rutin

Kantor

1 lap dan peta 180,000,000

02 Penyusunan data base potensi produksi

pangan

adanya database sumberdaya

pangan/potensi produksi pangan

DKP Kabupaten

Lebong 2Keg

-

APBD Rutin Kantor 2Keg 40,000,000

03 Analisis dan penyusunan Pola Pangan Harapan DKP 3 Lap 71,000,000 APBD Rutin 1 Lap 35,000,000

33


penyusunan pola

konsumsi dan suplai pangan

konsusi / (PPH konsumsi) Kabupaten

Lebong Kantor

04

Analisis rasio jumlah

penduduk terhadap

jumlah kebutuhan pangan

Penyusunan dokumen memantapan Neraca bahan

Makanan

DKP

Kabupaten

Lebong

APBD Rutin


05

Laporan berkala

kondisi ketahanan

pangan daerah

Laporan Standar Pelayanan

Minimal bidang pangan

DKP

Kabupaten

Lebong 1 Tahun 100,000,000

APBD Rutin


07

Monitoring evaluasi

dan pelaporan kebijakan perberasan

pengembangan packing beras/

jumlah gapoktan untuk pengembangan packing beras

DKP

Kabupaten Lebong

APBD Rutin


09

Pemanfaatan

Perkarangan untuk

pengembangan pangan

jumlah kelompok P2KP yang dibina, gerakan menanam

diperkarangan rumah

DKP

Kabupaten

Lebong

APBD Rutin


10

Pemantauan dan

analisis akses pangan masyarakat

terpantaunya perkembangan data

distribusi pangan ,

DKP

Kabupaten Lebong

APBD Rutin


11

Pemantauan dan

analisis harga pangan

pokok

terpantaunya perkembangan data dan laporan harga pangan

DKP

Kabupaten

Lebong

APBD Rutin


13

Pengembangan

cadangan pangan

daerah

Pemberdayaan dan

pengembangan Lembaga

Distribusi Pangan Masy (LDPM)

DKP

Kabupaten

Lebong

APBD Rutin


14 Pengembangan desa

mandiri pangan

Jumlah pengembangan desa

mandiri pangan (DEMAPAN)

DKP Kabupaten

Lebong

APBD Rutin Kantor 3 Desa 130,000,000

15 Pengembangan lumbung pangan

desa

Jumlah pengembangan lumbung

pangan desa

DKP Kabupaten

Lebong

APBD Rutin Kantor

2 lumbung /

desa 75,000,000

21 Pengembangan

informasi pasar

pelatihan nemurator, tersedianya

informasi pasokan dan akses pangan di daerah

DKP

Kabupaten Lebong

APBD Rutin


22

Peningkatan mutu

dan keamanan pangan

pengawasan pangan segar

DKP

Kabupaten Lebong

APBD Rutin


23

Koordinasi

Kebijakan Perberasan

terselenggaranya rapat rapat

koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan ,

DKP

Kabupaten Lebong

APBD Rutin


30 Penyuluhan sumber terlaksananya penyuluhan dan DKP APBD Rutin 1 Tahun 150,000,000

34


pangan alternatif gerakan konsumsi B2SA, lomba

cipta menu dan festival pangan kabupaten (promosi pangan lokal)

Kabupaten

Lebong Kantor

J

U

M

L

A

H

1,070,895,000

3,013,000,000

35


1.2.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong

dan Kepahiang;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah Provinsi Sebagai Dasar Otonomi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

9. Permentan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang

Ketahanan Pangan.

10. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong

Nomor 10 Tahun 2016)

13. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita

Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36).

36


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat

yang sejahtera dengan terciptanya rasa aman, berkecukupan terhadap kebutuhan material dan

spiritual, demokratis dan mempunyai jati diri. Perwujudan masyarakat sejahtera merupakan

jalan panjang yang diawali dengan perwujudan masyarakat yang makmur.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah pelaksanaan pembangunan di daerah

Kabupaten Lebong diarahkan untuk lebih menggali potensi yang ada, dengan memanfaatkan

kemampuan sendiri sehingga tingkat ketergantungan dengan pusat atau daerah lain akan

semakin berkurang dalam arti untuk menciptakan suatu masyarakat yang maju dan

mandiri.Kemandirian dan kemajuan yang ingin dicapai lebih difokuskan pada kemandirian

atas kemampuan masyarakat Lebong dalam pembangunan daerahnya dengan kepercayaan dan

semangat untuk menghadapi tantangan kedepan. Pemanfaatan kekayaan daerah dan nilai-nilai

luhur budaya daerah yang ada di Kabupaten Lebong serta untuk mencapai tujuan mulia bagi

masyarakat, maka disusunlah Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebong Tahun 2016–

2021.

2.1. Visi dan Misi

A. Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita

dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam

kurun waktu yang telah ditentukan,mengingat sasaran akan berkembang terus

sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan Ketahanan Pangan.

Dalam rangka ikut mendukung pembangunan daerah, Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Lebong mempunyai visi tahun 2016-2021, yaitu :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis

Sumber daya Lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

37


B. Misi

Untuk upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan,maka Dinas

Ketahanan Pangan telah merumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang

dimiliki dan dikuasai secara berkelanjutan dan memantapkan penanganan

rawan pangan;

2. Mengembangkan sistem distribusi dan cadangan pangan untuk turut serta

memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat;

3. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan

aman serta dengan adanya keanekaragaman konsumsi pangan dapat menurunan

konsumsi beras perkapita;

4. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengembangan

ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan

ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan,

dengan cara :

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal dan

Penanganan daerah rawan pangan;

2. Memperkuat sistem distribusi dan cadangan pangan serta stabilisasi harga pangan

pokok;

3. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman

(B2SA) melalui pemanfaatan perkarangan dengan tanaman.

4. Meningkatkan keamanan pangan segar.

Sasaran

1. Memperkuat Ketersediaan pangan dan menurunkan jumlah daerah rawan pangan

2. Memperkuat sistem Cadangan pangan dan distribusi serta

stabilisasi harga pangan pokok

38


3. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang

dan aman (B2SA) melalui pemanfaatan perkarangan dengan menanam

tanaman pangan lainnya.

A. Strategi

1. Subsistem Ketersediaan Pangan :

a. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi di daerah untuk

mencukupi kebutuhan pangan masyarakat;

b. Mengamankan cadangan pangan;

c. Mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan;

2. Subsistem Distribusi Pangan :

a. Mendorong dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya distribusi pangan

yang efektif dan efisien;

b. Menumbuh kembangkan koordinasi dan sinergi kebijakan distribusi pangan;

c. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan

kelancaran distribusi, menciptakan stabilitas harga dan meningkatkan akses

pangan;

3. Subsistem Konsumsi Pangan :

a. Memantapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;

b. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan;

c. Meningkatkan keamanan dan kualitas prefrensi pangan masyarakat;

1. Membangun usaha pertanian berdasarkan spesifik lokasi serta pengembangan

komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi

2. Peningkatan peranan petani dalam optimalisasi pemanfaatan lahan usahatani

3. Peningkatan peranan petani dalam tehnologi pertanian dalam kegiatan usahataninya.

2.3. Strategi, Kebijakan dan Program

39


B. Kebijakan

1. Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan :

a. Mendukung pengembangan kapasitas produksi pangan;

b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan cadangan pangan;

c. Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan;

d. Meningkatkan pelaksanaan FIA dan kualitas petugas FIA;

2. Peningkatan Distribusi Pangan :

a. Menyediakan SDM yang berkualitas dan sarana/prasarana pendukung untuk

pelaksanaan pemantauan/analisis;

b. Menyediakan fasilitas untuk melakukan koordinasi dengan lintas terkait;

c. Memberikan fasilitasi yang mendukung untuk pemberdayaan masyarakat dalam

melakukan kegiatan distribusi, stabilisasi harga dan peningkatan akses pangan;

d. Menyediakan SDM yang berkualitas dan sarana/prasarana pendukung untuk

dapat melakukan tertib administrasi.

3. Peningkatan konsumsi dan keamanan pangan :

a. Memantapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang;

b. Meningkatkan keanekaragaman pangan berbasis sumberdaya, kelembagaan,

budaya dan kearifan lokal.

c. Meningkatkan keamanan produksi pangan segar dan pengembangan preferensi

pangan masyarakat serta peningkatan kemitraan dengan pemangku kepentingan.

40


C. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

5.

6.

7.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi (Pertanian/Perkebunan)

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama DKP ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra DKP tahun

2016-2021. Indikator Kinerja Utama ditetapkan secara berjenjang sebagai ukuran

keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai. Indikator

Kinerja Utama DKP yang digunakan untuk periode tahun 2016-2021 ditetapkan

sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang

dimiliki dan dikuasai secara berkelanjutan

2. Mengembangkan system distribusi dan cadangan pangan untuk turut serta

memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat

3. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman

serta dengan adanya keanekaragaman konsumsi pangan dapat menurunkan beras

perkapital

4. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengembangan

ketahanan pangan, serta pemantauan evaluasi pelaksanaannya.

[LAKIP DKP KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018] 41

Tabel 2.4.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Ketahanan Pangan

NO MISI SASARAN INDIKATOR

SASARAN

SATUAN

KEGIATAN

1 2 3 4 5

1. Meningkatkan

ketersediaan pangan

dengan

mengoptimalkan

sumberdaya yang

dimiliki dan dikuasai

secara berkelanjutan

Meningkatkan

kualitas, keaneka

ragaman dan

keamanan pangan

-Nilai skor PPH

-Persentase pangan

yang aman

dikonsumsi

-Point

-Persentase

2. Mengembangkan

sistem distribusi dan

cadangan pangan untuk

turut serta memelihara

stabilitas pasokan dan

harga pangan bagi

masyarakat

-Meningkatkan

ketersediaan

pangan

Jumlah cadangan

Pemerintah

Provinsi

Ton

-Meningkatkan

cadangan pangan

daerah

Jumlah

ketersediaan

pangan

Kkal/Kap/Hr

-Meningkatkan

kesadaran

masyarakat

terhadap

kemandirian

pangan

Penanganan

daerah rawan

pangan

-Jumlah desa

mandiri pangan

yang dibina dan

Kawasan mandiri

pangan yang

dikembangkan

-Persentase

-Kawasan

-Desa

3 Pengembangan sistem

distribusi dan stabilitas

harga pangan

Persentase

Pemenuhan Pangan

Masyarakat

4 Meningkatkan

koordinasi dalam

perumusan kebijakan

dan pengembangan

ketahanan pangan,

serta pemantauan dan

evaluasi

pelaksanaannya

Meningkatkan

koordinasi

kelembagaan

Dewan Ketahanan

Pangan

Persentase

realisasi

koordinasianalisis

dan rumusan

kebijakan

Persentase

Meningkatkan

mutu dan sertifikasi

pangan segar hasil

Jumlah

peningkatan mutu

sertifikasi pangan

Komoditi


pertanian segar dan hasil

pertanian

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran

dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana yang akan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan

Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan

anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun

tertentu (Renja 2017). Didalam rencana kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja

Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan

melalui Penetapan Kinerja DKP.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun bersangkutan. Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Capaian :

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kegiatan

harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan

sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Penetapan kinerja yang akan

dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk tahun 2018 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.5.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan fasilitas jasa surat

menyurat dan surat kabar majalah

12

Bulan

b. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa penyediaan listrik,

air, telepon dan internet

1 Tahun

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1 Tahun

d. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Penyediaan jasa administrasi

perkantoran (honorarium pengelola

keuangan daerah, honor penjaga

keamanan, cleaning service, supir

dinas, dan tenaga operator &

administrasi)

1 Tahun

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya peralatan untuk 1 Tahun


kerja mendukung kinerja pegawai

f. Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor guna

mendukung kinerja dan pelayanan

1 Tahun

g. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terpenuhinya barang cetak, foto copy

dan penggandaan

1 Tahun

h. Penyediaan komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen dan alat listrik

untuk mendukung kinerja

1 Tahun

i. Penyediaan alat rumah tangga Tersedianya perlatan dapur dan

perlengkapan lainnya

1 Tahun

j. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman

pegawai, rapat dan tamu

1 Tahun

k. Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Menghadiri rapat/undangan dan

koordinasi program dan kegiatan

ketahanan pangan tingkat provinsi dan

nasional

1 Tahun

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasinal

Tersedianya Kendaraan Dinas /

Operasinal

1 Keg

b. Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan gedung

Kantor

1 Keg

c. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor

Terpeliharanya Gedung kantor 1 Keg

3. Program Peningkatana Disiplin

Aparatur

a. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian khusus hari-hari

tertentu

1 Keg

4. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

capaian kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan capaian kinerja

dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja

1

Laporan

b. Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Tersusunnya laporan berkala TEPRA 4

laporan

c. Penyusunan rencana kerja, Lakip dan

Rencana Strategi SKPD

Tersusunnya laporan rencana kerja

dan rencana strategis

2

Laporan

d. Penyusunan pelaporan asset SKPD Tersusunnya laporan aset 1

laporan

5. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas

dan fungsi bagi PNS Daerah.

Pelatihan dan bimbingan teknis/diklat

penyusunan pelaporan bidang

ketahanan pangan, administrasi

keuangan, pengadaan barang dan jasa

serta diklat teknis lainnya

7 PNS

6. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian/Perkebunan)


a. Penanganan daerah Rawan pangan Dapat memetakan kondisi pangan di

Kabupaten Lebong sehingga dapat

menjadi acuan pengambilan kebijakan

dalam pembangunan ketahanan

pangan

1 Peta

b. Penyusunan data base potensi

produksi pangan

Tersusunnya data base potensi

produksi pangan di daerah Kabupaten

Lebong

c. Laporan berkala kondisi ketahanan

pangan daerah

Penilaian capaian pembangunan

ketahanan pangan Kabupaten melalui

SPM bidang pangan dan perumusan

kebijakan pembangunan ketahanan

pangan melalui rapat dewan ketahanan

pangan

100%

d. Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

Termanfaatnya pekarangan untuk

pengembangan pangan

12 Kec

e. Pengembangan Cadangan Pangan

Daerah

Meningkatnya cadangan pangan di

daerah Kabupaten Lebong

1 Tahun

f. Pengembangan system informasi

pasar

Tersedianya informasi pasar di media

masa atau pun di papan pengumuman

1 Tahun

g. Penyuluhan sumber pangan

alternative

Tersedianya penyuluh mengenai

sumber pangan yang bergizi dan

seimbang serta baik untuk di

konsumsi oleh masyarakat Kabupaten

Lebong

100 %

h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitor seluruh kegiatan yang

akan dan sedang diselenggarakan di

Kabupaten Lebong

3 s.d 10

Rapat

dan

Laporan

SPM

7. Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produuksi

Pertanian/Perkebunan

a. Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggulan

daerah

Terlaksananya promosi atas hasil

produksi pertanian/perkebunan

unggulan daerah

3 Keg

No. Program Anggaran

(RP) Keterangan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 761.462.000,- APBD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

410.648.000,- APBD

3. Program Peningkatan disiplin Aparatur 57.200.000,- APBD

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

14.590.000,- APBD

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 70.000.000,- APBD


Aparatur

6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

702.050.000,- APBD

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produuksi Pertanian/Perkebunan

286.450.000,- APBD

JUMLAH 2.302.400.000,-


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah Suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transaparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan

akuntabilitas/pemberi amanah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan

dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian sasaran yang

ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 – 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran

kiner

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...