LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · Maksud Penyusunan LAKIP Badan Pelayanan...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN BADUNG

MANGUPURA, 2014

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………….…………................................. 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………..……...….............................. 1

1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................................. 1

1.3 Gambaran Umum BPPT Kabupaten Bandung..……………………………………… 2

1.4 Sumber Daya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung..4

1.5 Sistematika Penulisan………………………………………………………………………….. 5

BAB II PERENCANAAN ..................................………….......…..................................... 7

2.1 Rencana Strategis .................................................................................... 7

2.2 Rencana Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu T.A 2014….…… 12

2.3 Penetapan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung Tahun 2014…………………………………………………………………………. 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.......................................................................... 15

3.1 Capaian Kinerja Organisasi................................................................... 15

3.2 Realisasi Anggaran……..……………………………………………………………………. 21

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan………………………………………………….. 27

BAB IV PENUTUP..................................................................................................... 28

4.1 Simpulan…………………………………………………………………………………………… 28

4.2 Saran………………………………………………………………………………………………… 29

Lampiran Penetapan Review Indikator Kinerja Utama

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan umum

pemerintah adalah ingin mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik,

terpercaya serta berorientasi pada hasil (result oriented government).

Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan

ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga

penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang juga

merupakan instrument SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja

Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah Badan Pelayanan

Perizinan Perizinan Terpadu untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan .

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan LAKIP Badan Pelayanan Perizinan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah sebagai penjabaran dari visi

dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan



kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah

ditetapkan.

Tujuan Penyusunan LAKIP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.3. GAMBARAN UMUM BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN

BADUNG

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung, bahwa tugas pokok Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung adalah melaksanakan koordinasi dan

menyelengarakan pelayanan administrasi, integrasi, singkronisasi,

simplikasi, keamanan dan kepastian.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan program;

b. Penyelengaraan pelayanan administrasi perizinan dan non

perizinan;

c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;

d. Menerima pengaduan,monitoring dan evaluasi terhadap

pelayanan perizinan dan non perizinan;

e. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Badan; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas

pokok dan fungsinya.



1.3.2 Struktur Organisasi

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 4 Tahun 2013

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Badung.

Gambar 1 Struktur Organisasi SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

BAGIAN TATA

USAHA

KA.SUB.

BAG.TATA

USAHA

KA.SUB.

BAG.KEPEGAWAI

AN

KA.SUB.

BAG.

KEUANGAN

BIDANG BINA PROGRAM DAN

INFORMASI

BIDANG PELAYANAN

PERIZINAN

PEMERINTAHAN

DAN PEMBANGUNAN

BIDANG PELAYANAN

PERIZINAN

EKONOMI,

KESEJAHTERAAN

RAKYAT DAN

NON PERIZINAN

BIDANG PENGADUAN,

MONITORING

DAN EVALUASI

TIM

TEKNIS TIM

TEKNIS

TIM

TEKNIS

TIM

TEKNIS

KEPALA

BADAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL



Struktur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 4 Tahun 2013 seperti

pada bagan organisasi pada gambar 1, yang dipimpin oleh seorang Kepala

Badan, yang membawahi Bagian Tata Usaha dan beberapa bidang sebagai

berikut :

a. Bidang Bina Program dan Informasi

b. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

c. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non

Perizinan

d. Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian serta membawahi 3

(tiga) kasub.bag. Masing-masing bidang tersebut dikepalai oleh seorang Kepala

Bidang dan langsung membawahi Tim Teknis sesuai dengan Gambar 1.

1.4 Sumber Daya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

Sumber Daya SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari

Sumber Daya Manusia selaku aparatur dan Asset/Inventaris Kantor yang

bergerak maupun tidak bergerak.

1. Sumber Daya Manusia

SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan

struktur organisasinya memiliki jumlah pegawai 94 orang terdiri dari:

pejabat eselon II b 1 (satu) orang, eselon III a 1 (satu) orang, eselon III b 4

(empat) orang, eselon IV a 3 (tiga) orang dan staf 85 (delapan piluh lima)

orang.

Proporsi jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal adalah Pasca

Sarjana/S2 7 (tujuh) orang, Sarjana/S1 49 (empat puluh sembilan) orang,

D1 ( Diploma ) 1 ( satu ) orang,SMA/SLTA 35(tiga puluh lima) SMP 1 (satu)

orang dan 1 ( satu ) orang THL.



35

1

49

17

SMP

Diploma

SMA

S1

S2

Gambar 1.1. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

2. Inventaris Kantor

Selanjutnya menyangkut inventaris Kantor Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sampai akhir tahun 2014 terdiri dari

Inventaris kantor yang berupa Kendaraan Roda empat 7 (tujuh) buah dan

sepeda motor 5 (lima) buah data Komputer 22 (dua puluh dua) unit,laptop

13 ( tiga belas ) unit, printer 25 (empat belas) unit dan faximili 1 (satu) unit,

yang dapat membantu pelaksanaan program dan kegiatan yang

direncanakan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Badan Pelayanan

Kabupaten Badung Perizinan Terpadu disusun dengan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang yang berisikan

gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi,

sumber daya yang ada dan sistematika penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Tujuan

dan Sasaran strategis, Rencana kinerja dan Penetapan Kinerja

tahun 2014. Disajikan gambaran singkat tujuan utama yang ingin

diraih serta kaitannya dengan capaian visi dan misi.



BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini menjelaskan tentang Evaluasi Kinerja, Analisis

pencapaian Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang

keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama serta

strategi pemecahan masalah.



BAB II PERENCANAAN

2.1. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

periode lima tahunan.

Sebagai sebuah SKPD yang baru berdiri sejak Bulan April 2013, Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana halnya SKPD lainnya di Kabupaten

Badung, wajib menyusun rencana strategis seperti diamanatkan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

Rencana strategis pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk

menyiasati keterbatasan sumberdaya yang dimiliki melalui tahapan

implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Renstra SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi, Kebijakan, dan program-program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54

tahun 2010, yang akan dilaksanakan langsung oleh SKPD Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu untuk kurun waktu tahun 2013-2015.

Rencana strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Kabupaten Badung guna mendukung pencapaian Visi pembangunan Kabupaten



Badung Tahun 2010-2015 : “Melangkah Bersama Membangun Badung yang

Shanti dan Jagadhita Berlandaskan TRI HITA KARANA “.

Untuk mewujudkan visi tersebut disusun 9 (Sembilan) misi yang harus

dilaksanakan. Sesuai dengan tujuan RPJMD Kabupaten Badung pada misi

keenam yaitu:

1. Misi ke Enam : Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan

berwibawa ( Good Governance & Clean Government )

Badan Pelayanan PerizinanTerpadu didalam melaksanakan strategi pencapaian sasaran

yang berupa peningkatan pembangunan yang seimbang diuraikan dalam indikator di

bawah ini:

Tabel 2.1. Misi ke Enam RPJMD Kabupaten Badung Th 2010-2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

No Sasaran Indikator Target dalam RPJMD

Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014 Th 2015

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung

Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin

- - 14 Hari 12 Hari 10 Hari

Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP

- - 60 % 85% 95%

Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online

500 pegunjung

600 pengunjung



2 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat

Persentase penanganan pengaduan terkait perizinan

- - 85 % 90 % 95 %

Survey kepuasan masyarakat

- - 65,48 70,48 84

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Th 2010 – 2015

dijadikan sebagai pedoman Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

dalam menyusun Rencana Strategis pelaksanaan tugas dinas selama 3 tahun melalui

proses yang sistematis dan berkelanjutan.

2.1.1 Visi dan Misi SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

Penetapan visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah untuk

menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam 3 tahun ke depan. Agar visi

tersebut dapat diwujudkan maka dirumuskan Misi yang akan dilaksanakan.

a. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dalam 3 tahun

ke depan adalah :

b. Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu menetapkan 4 ( empat) misi yang akan dilakukan adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkwalitas, jujur dan

bertanggung jawab.

2. Meningkatkan mutu pelayanan melalui administrasi yang

lancar,cepat,tepat dan transparan.

Terwujudnya Pelayanan Prima

Berdasarkan Tri Hita Karana



3. Memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten

Badung.

4. Mengembangkan system informasi Pelayanan Berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi ( E- Government )

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi

A. Tujuan

Terwujudnya pelayanan yang prima dalam rangka mendukung dan mendorong

pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.

B. Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di

Kabupaten Badung

Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan

Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

C. Strategi

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu telah menetapkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran

strategis. Indikator Kinerja Utama ditetapkan pada yang memiliki fokus

meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan dan

mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten Badung.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

I Meningkatnya kualitas pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan di

Kabupaten Badung

1. Rata – rata waktu penyelesaian izin dan non izin

2. Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang di tetapkan pada SOP

II Meningkatnya aksesbilitas masyarakat

terhadap informasi perizinan

1. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online



III Mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat.

1. Prosentase penanganan Pengaduan terkait perizinan

2. Survey kepuasan masyarakat

Hubungan antara Tujuan, sasaran jangka menengah dan target pencapaian SKPD

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1 Terwujudnya Pelayanan yang Prima dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakaty di Kabupaten Badung

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung

1. Rata – rata waktu penyelesaian izin dan non izin

2. Prosentase izin dan non izin yan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP

- -

- -

14 Hari

60%

12 Hari 85%

10 Hari 95%

2. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan


-

-

-

500 pengunjung

600 pengunjung

3. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat

1. Persentase Penanganan Pengaduan terkait Perizinan

2. Survey kepuasan masyarakat ( SKM )

- -

- -

85 % 65,48

90% 70,48

95 % 84



2.2. RENCANA KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU T.A 2014

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2014

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2014

1 Meningkatnya kualitas

pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan di Kabupaten Badung

1. Rata- rata waktu penyelesaian izin dan non izin

2. Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP

12 Hari

85%

2 Meningkatnya aksesbilitas

masyarakat terhadap informasi

perizinan


500 Pengunjung

3 Mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat.

1. Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani

2. Survey kepuasan masyarakat ( SKM )

90 %

70,48

2.2.1. Alokasi Anggaran

Pada tahun kedua, yaitu Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang

dalam Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama unit Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2010- 2015, Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu melaksanakan 7 program yang terdiri dari 31 kegiatan.

Yang merupakan Program utama dan Prioritas adalah 4 program dengan 7

kegiatan. Keseluruhan program dan kegiatan dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 11.631.455.837,00 yaitu untuk Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.9.296.982.582,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.334.473.255,00

seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:



Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2013 Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

2.3. PENETAPAN KINERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN

BADUNG TAHUN 2014

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun Tahun

2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004

tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah

pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu

dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara

Kepala SKPD dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja

sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau

penghargaan dan sanksi.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung telah membuat

Penetapan Kinerja tahun 2014 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi

yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas

Uraian Anggaran

Belanja

1.Belanja Tidak Langsung

2.Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

b. Belanja barang dan jasa

c. Belanja Modal

Rp. 9.296.982.582,00

Rp. 2.334.473.255,00

Rp. 47.300.000,00

Rp. 1. 576.779.555,00

Rp. 710.393.700,00

Total Anggaran Rp. 11.631.455.837,00



kinerja pada akhir tahun 2014. Penetapan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung tahun 2014 disusun dengan berdasarkan pada

Rencana Kinerja tahun 2014 yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, maka

telah direncanakan kinerja program dan kegiatan untuk pencapaian target dan

sasaran seperti di bawah ini:

a. Untuk pencapaian Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di

kabupaten Badung, dilaksanakan dengan cakupan kegiatan:

Pelayanan Perizinan bidang Pembangunan dan Pemerintahan

Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non

Perizinan.

Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten

Badung

b. Untuk pencapaian Sasaran Stategis 2:

Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan,

dilaksanakan denan cakupan kegiatan :

Pembuatan Website Badan Pelayanan Perizinan di Kabupaten

Badung

c. Untuk pencapaian Sasaran Stategis 3:

Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat, dilaksanakan

dengan cakupan kegiatan:

Pelayanan penagduan perizinan di Kabupaten Badung

Survey kepuasan masyarakat ( SKM ) terhadap pelayanan perizinan

di Kabupaten Badung



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas

instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang

bersangkutan.

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan

Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan

yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas

kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban

sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu

dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam

pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang

dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana

perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015. Tiga

sasaran dan lima indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung.



Pencapaian sasaran-sasaran strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2014

Sasaran Strategis I

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung

No. Indikator Target Realisasi capaian

1 2

Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP

12 Hari

85 %

11 Hari

95 %

100 %

111 %

Sasaran Strategis II

Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap informasi perizinan 1


500 Pengunjun

g

200 Pengunjung

40 %

Sasaran Strategis III

Mengintensifkan penanganan Pengaduan masyarakat No. Indikator Target Realisasi capaian

1 2

Prosentase penanganan pengaduan terkait perizinan Survey kepuasan masyarakat ( SKM )

90 %

70,48

100 %

66,94

111 %

94,9 %

3.1.1 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

selama tahun 2014, sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara

rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung



Pencapaian target kinerja atas sasaran 1 dengan 2 indikator capaian seperti

berikut :


1 2

Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP

12 Hari

85 %

12 Hari

95 %

100 %

111 %

Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1:

1. Persentase Izin dan Non Izin yang diterbitkan

Pengertian dari Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin

adalah banyaknya Izin dan Non Izin yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dengan target waktu 12 hari selama

Tahun 2014 adalah 100 % sesuai dengan target yang di tetapkan pada

perjanjian kinerja.

Untuk mencapai peningkatan prosentase izin dan non izin yang bisa

diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu melalui pelayanan penerbitan Perizinan dan

Non Perizinan yaitu 53 jenis Perizinan dan 35 jenis Non Perizinan dengan

target sebesar 85 % pada Tahun 2014. Realisasi prosentase izin dan non izin

yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP pada

Tahun 2014 adalah 95% .

Dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Badan

Pelayanan Perizinan Teradu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti

Disparda, Dinas Cipta Karya, BLH, Dispenda,Satpol PP dan Bagian

Perekonomian.

Permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang terbit pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Tahun 2014 adalah 9.899 Izin dan Non Izin.



Pencapaian dari Kondisi awal RPJMD pada tahun 2010 sampai Tahun 2014

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Realisasi Capaian

Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014

Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izn Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani Survey kepuasan masyarakat

- - -

- -

- - -

- -

13 hari

60 %

-

100 %

66,48

11 hari

85 %

500

100 %

66,94



Gambar 3.2. Grafik Prosentase Pencapaian Sasaran 1 – IKU 1,2 dan 3 Terhadap RPJMD Tahun 2010 -2015

Dari Grafik diatas menunjukkan bahwa Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan dari tahun 2013 mulai dari terbentuknya Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu tanggal 1 Mei 2013 berdasarkan Peraturan Daerah No. 4

Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung, dimana Rata – rata waktu proses penyelesaian

izin dan non izin mengalami peningkatan waktu penyelesaian dari Tahun

2013 adalah 13 hari sedangkan untuk tahun 2014 menjadi 11 hari dengan

formula Jumlah hari penyelesaian seluruh izin dan non izin yang diterbitkan

dibagi jumlah izin dan non izin yang diterbitkan. Prosentase penerbitan izin

dan non izin yang sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP pada

tahun 2013 adalah 80 % sedangkan untuk tahun 2014 adalah 95%

0

50

100

150

200

Rata-rata waktu proses

penyelesaian izin dan

non izin

- - 13 hari 11 hari

prosentase izin dan non

izin terbit sesuai waktu

sop ( % )

80 95

jumlah masyarakat yang

mengaksesinformasi

perizinan secara online

0 200

Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014



mengalami peningkatan 15 % dan yang terakhir untuk jumlah masyarakat

yang mengakses informasi perizinan dan non perizinan secara online

sebanyak 200 orang ini mungkin karena masyarakat belum banyak mengenal

keberadaan website BPPT Kabupaten Badung dan masyarakat lebih banyak

langsung ke kantor BPPT untuk melakukan pengurusan perizinan dan non

perizinan.


berikut :


1


500

200

40 %


dengan target 500 orang sedangkan realisasi sebanyak 200 orang dengan

capaian kinerja 40 % dari target yang ditetapkan ini mencerminkan bahwa

masyarakat kita belum begitu mengenal keberadaan website BPPT lebih

cenderung untuk datang langsung ke kantor untuk mengambil blangko

permohonan perizinan dan non perizinan


berikut :


1

Persentase Penanganan Pengaduan terkait Perizinan

85 %

100 %

95 %

Sasaran Strategis 3

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya aksesbilitas terhadap informasi perizinan



2 Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )

70,48 66’94

84

Analisa Capaian Kinerja Sasaran 3:

1. Persentase Penanganan Pengaduan Terkait Perizinan

Pengertian dari Penanganan Pengaduan Terkait Perizinan adalah dapat

ditanganinya Pengaduan terkait Perizinan yang diajukan kepada Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sesuai jangka waktu yang

ditetapkan serta dapat memenuhi rasa keadilan dari masyarakat sampai

pada akhir RPJMD tahun 2015 dengan target capaian 95 %.

Pencapaian dari Kondisi awal RPJMD pada tahun 2010 sampai Tahun 2014

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Realisasi Capaian

Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014

Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )

-

-

-

-

100 %

66,48

100%

66,94

Pada Tahun 2013 Penanganan Pengaduan Terkait Perizinan tercapai 100%

dari target 85% .Jumlah Pengaduan yang masuk tahun 2014 sebanyak 46

Pengaduan dan sudah dapat terselesaikan semuanya ( 100 % ).

Survey kepuasan masyarakat tahun 2013 adalah 66,48 sedangkan SKM

untuk tahun 2014 adalah 66,94 mengalami peningkatan 1,46 dari tahun

2013.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran dan kinerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah sebagai berikut:



1. Pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 11.631.455.837,00 dengan rincian:

Belanja Tidak Langsung Rp. 59.296.982.582,00

Belanja langsung : Rp. 2.334.473.255,00

Belanja Pegawai Rp. 47.300.000,00

Belanja barang/ jasa Rp. 1.576.779.555,00

Belanja Modal Rp. 710.393.700,00

2. Realisasi anggaran per 31 Desember 2014 adalah sebesar

Rp. 10.626.436.886,00 dengan rincian:

Belanja Tidak Langsung Rp. 8.952.599.969,00 (96,30 %)

Belanja langsung : Rp. 1.673.836.917,00 (71,70 %)

Belanja Pegawai Rp. 47.300.000,00 (100 %)

Belanja barang/ jasa Rp. 1.366.490.917,00 (86,66 %)

Belanja Modal Rp. 260.046.000,00 (92,76 %)

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

No Uraian Anggaran Realisasi %

Belanja

1.Belanja Tidak Langsung

2.Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

b.Belanja barang dan jasa

c.Belanja Modal

Total Belanja

Rp. 9.296.982.582,00

Rp. 2.334.473.255,00

Rp. 47.300.000,00

Rp. 1.576.779.555,00

Rp. 710.393.700,00

Rp. 11.631.455.837,00

Rp. 8.952.599.969,00

Rp. 1.673.836.917,00

Rp. 47.300.000,00

Rp. 1.366.490.917,00

Rp. 260.046.000,00

Rp.10.626.436.886,00

96.30

71,70

100

86,66

36,61

91,36

Sisa Anggaran Rp. 1.005.018.951,00 8,64

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tersebut diatas,

ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh SKPD Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2014 (termasuk Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung) sebesar Rp. 11.631.455.837,00 dan Realisasi

pengeluaran sebesar Rp. 10.626.436.886,00 mencapai 91,36%.



Penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100%, sehingga ada sisa

anggaran sebesar Rp. 1.005.018.951,00 yaitu mencapai 8,64 % (untuk seluruh

belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung).

Distribusi anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung untuk belanja langsung diperuntukkan untuk 7 Program dengan 35

kegiatan. Rincian anggaran per program sebagai berikut :

No JENIS PROGRAM ANGGARAN REALISASI %

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

963.801.780,00 811.229.107,00 84,17

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

790.216.726,00 303.913.000,00 38,46

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

53.300.000,00 53.300.000,00 100

4 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

364.141.800,00 343.857.000,00 94,43

5 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

48.636.150,00 48.310.510,00 99,33

6 Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

108.376.800,00 107.227.300,00 98,94

7 Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( Renja,RKA)

6.000.000,00 6.000.000,00 100

TOTAL 2.334.473.255,00 1.673.836.917,00 71,70

Sedangkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis didukung dengan

anggaran sesuai dengan Penetapan Kinerja :

Untuk mencapai sasaran strategis I : didukung anggaran dari program

Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan

Bidang Pembangunan dan Pemerintahan sebesar Rp. 227.836.875,00 serta

Kegiatan Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi Kesejahteraan rakyat dan Non

Perizinan sebesar Rp.174.661.425,00

Untuk mencapai sasaran strategis II : didukung anggaran dari program

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa kegiatan pembuatan



website Badan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung sebesar Rp.

48.507.125,00 dan program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

kegiatan pembangunan sistem informasi manajemen perizinan Kabupaten

Badung sebesar Rp. 364.141.800,00

Untuk mencapai sasaran strategis III ; didukung anggaran dari program

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar

Rp.48.636.150,00

Tabel di bawah ini menunjukkan realisasi penyerapan dana program –

program strategis :

SASARAN PAGU ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PENYERAPAN DANA

I. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung

402.498.300,00 349.429.000,00 86,81%

II. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan

412.648.925,00 391.834.625,00 94,95 %

III.

Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

48.636.150,00 48.310.510,00 99,33 %

TOTAL DANA 863.783.375,00 789.574.135,00 91,40 %



Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar

Rp.863.783.375,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 789.574.135,00

dengan prosentase penyerapan sebesar 91,40 %.

Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dan

program seperti pada tabel(3.2)

Sasaran Strategis I :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten

Badung

NO Program Kegiatan Anggaran

( Rp )

Realisasi

( Rp)

%

1 Pelayanan Administrasi

1. Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan

227.836.875,00 182875.375,00 80,27

Perkantoran

dan pemerintahan

2. Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi,

174.661.425,00 166.553.625,00 95,36

Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan

48.507.125,00 47.977.625,00 98,91

Sasaran Strategis II :

Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan

NO Program

Kegiatan Anggaran

( Rp )

Realisasi

( Rp)

%

2

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program

1. Pembangunan sistem informasi manajemen perizinan Kabupaten Badung

2. Pembuatan

364.141.800,00

343.857.000,00

94,43



3 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

website Badan Pelayanan perizinan di Kabupaten Badung

48.507.125,00 47.977.625,00 98,91

Sasaran Strategis III :

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

NO Program

Kegiatan Anggaran

( Rp )

Realisasi

( Rp)

%

4

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1. Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten

7.679.225,00 7.679.225,00 100

Badung

2. Penelitian Kepuasan Masyarakat ( SKM)

33.128.025,00 32.802.385,00 99,02

Dalam pencapaian sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, adapun

kegagalan-kegagalan yang menyebabkan tidak tercapainya target rencana,

tidak terlepas dari hambatan /kendala yang dihadapi, seperti dapat diuraikan

di bawah ini:

Hambatan-Kendala :

- Proporsi jumlah pegawai dibandingkan jumlah perizinan yang ditangani

tidak seimbang. Jumlah keseluruhan pegawai 94 orang dan harus

menangani 53 jenis perizinan dan 35 jenis non perizinan, sehingga

pelayanan perizinan dan non perizinan tidak dapat dilaksanakan

maksimal.



Permasalahan yang dihadapi :

- Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas;

- Belum optimalnya proses proses penyelesaian perizinan teradap

permohonan yang masuk;

- Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi internal pada badan Pelayanan

Perizinan Terpadu kabupaten Badung;

- Belum lengkapnya Peraturan perundang-undangan yang dimiliki dalam

rangka memayungi pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

- Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang sektor

Pelayanan Perizinan dan Non perizinan.

3.3. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Sebagai SKPD yang baru berdiri sejak Tanggal 1 Mei 2013, Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung telah dapat menunjukkan

prestasi dengan diberikannya penghargaan SKPD/Unit Pelayanan Publik

dengan Katagori Baik sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor

2618/01/HK/2013 tentang Pemberian Penghargaan kepada SKPD/Unit

Pelayanan Publik Katagori Terbaik dan Katagori Baik di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Badung Tahun 2013.



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung menyajikan hasil dari

berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian

indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan

tujuan dan sasaran.

b. Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap 3 sasaran strategis

menunjukkan sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan di Kabupaten Badung, terdiri dari tiga indikator sasaran

dengan capaian kinerja :

1. Prosentase Izin dan Non Izin yang diterbitkan sebesar 86,54 % 2. Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan

waktu yang ditetapkan pada SOP sebesar 85 %

Sasaran 2 Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan 1. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan

secara online sebesar 200 pengunjung.

Sasaran 3 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat,

terdiri dari dua indikator sasaran dengan capaian kinerja sebesar

1. Persentase Penanganan Pengaduan terkait Perizinan sebesar 100 %

2. Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) sebesar 66,94

c. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung yang bersumber dari

APBD sebesar Rp. 11.631.455.837,00 dengan Realisasi anggaran tahun



2014 sebesar Rp.10.626.436.886,00. Sedangkan Penyerapan anggaran

untuk Program Prioritas mencapai 89,04 %. Penyerapan anggaran

untuk seluruh Belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung tidak mencapai 100%, sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp.

1.005.018.951,00 yaitu mencapai 8,64 % (untuk seluruh belanja

Belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) sebagai bentuk efisiensi

anggaran.

4.2 Saran

a. Banyak hal yang masih perlu ditingkatkan khususnya di dalam

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

b. Agar penempatan Aparatur yang cakap dan berlatar belakang sesuai

dengan urusan yang ditangani dapat dipenuhi secara bertahap.

c. Untuk dapat berinovasi dibutuhkan peningkatan wawasan kepada

semua jajaran atas kemajuan teknologi dan metode pelaksanaan

yang mengarah kepada Pelayanan Prima.

Akhirnya dengan disusun LAKIP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ini,

diharapkan dapat menjadi media evaluasi intern untuk melakukan perbaikan

pada tahun mendatang.

Mangupura, 6 Maret 2015

Kepala Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung

I Made Sutama SH.,MH. Pembina Utama Muda

NIP. 196212311992121005 Nip. 19611010 199403 2 001

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · Maksud Penyusunan LAKIP Badan Pelayanan...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · Maksud Penyusunan LAKIP Badan Pelayanan...