LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI … INSPEKTORAT... · membuat Standar Operasional Prosedur...

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) INSPEKTORAT BPPT

TAHUN ANGGARAN 2015

Jakarta, Januari 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 Halaman 2

KATA PENGANTAR

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dinyatakan

bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi Asas Kepastian Hukum,

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas

Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas.

Di dalam bagian Penjelasan UU No. 28 Tahun 1999, mengenai pasal 3 tersebut

dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara

Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat sebagai Entitas

Akuntabilitas Kinerja pada Lembaga Non Kementerian BPPT melalui LAKIP

Inspektorat TA.2015 ini melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan

pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan

Anggaran yang telah dialokasikan untuk Inspektorat.

Sebagaimana UU No. 28 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tersebut diatas, Peraturan perundangan lainnya yang menjadi landasan

disusunnya LAKIP Inspektorat BPPT adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Surat Edaran Menteri PAN&RB Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013,

Tentang Penempatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Atau Laporan Kinerja Tahunan Pada Website (Laman) Atau Portal

Berita Resmi Instansi.


IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat BPPT sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja telah

menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ini sebagai bentuk

pertanggungjawaban kinerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas pokok

fungsinya serta penggunaan anggaran yang dikelolanya. Hasil capaian Kinerja

Sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Tahun

2015, secara umum dapat dipenuhi targetnya, serta sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan. Bahkan, berapa capaian melampaui target yang ditentukan.

Meskipun demikian, dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut diperoleh

gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan, pembangunan

sistem pengedalian intern diseluruh Unit/Satuan Kerja, serta peningkatan kapabilitas

dan kompetensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah, secara keseluruhan

sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan peranserta aktif segenap

komponen aparatur negara di lingkungan BPPT, Counterpart Inspektorat yaitu BPK,

BPKP, Kementerian PAN&RB, Forum Inspektorat LPNK Ristek (FILI), masyarakat,

dan pihak terkait lainnya sebagai kesatuan integral dari pembaharuan sistem

administrasi negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance) di lingkungan BPPT.

I. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran

Secara umum, tingkat realisasi terhadap 4 (empat) target sasaran strategis

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat BPPT Tahun 2015 adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.1. Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar

Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).

.


Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga wajib

melakukan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK

K/L), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan No.41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Atas Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan dan Peraturan

Kementerian Keuangan Nomor 9/PMK.09/2015 tentang Standar

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah pusat.

Kegiatan Reviu dilakukan secara paralel terhadap 19 Laporan

Keuangan Satuan Kerja di lingkungan BPPT selaku Kuasa

Pengguna Anggaran dan Laporan Keuangan BPPT dilaksanakan 2

kali dalam satu tahun, yaitu Laporan Keuangan Semester I dan

Semester II Tahun Anggaran 2015.

1.2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Unit Kerja/Satker tepat

waktu.

Tujuan dari kegiatan Evaluasi LAKIP Unit/Satuan Kerja di lingkungan

BPPT, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB No.20 Tahun

2013 yang ditujukan terhadap pelaksanaan DIPA tahun anggaran

2014 Unit/Satker di lingkungan BPPT adalah ;

a. Memberikan penilaian terhadap penerapan Sistem AKIP ;

b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP ;

c. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan

akuntabilitas Unit/Satuan Kerja.

d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode

sebelumnya.

Pengukuran dan evaluasi kinerja Sasaran Strategis No. 1.2.

dilakukan dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Evaluasi

(LHE) yang diterbitkan per tahun atas LAKIP unit kerja eselon I di

lingkungan BPPT.

2. Terlaksananya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil

pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui

permasalahan dan hambatan yang timbul dilapangan dalam pelaksanaan


ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam

melaksanakan tercapainya kesesuaian pelaksanaan anggaran dan

kinerja dengan kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak pelaksana.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.2 tersebut diatas,

dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah Rekomendasi

BPK dengan jumlah Tindak Lanjut yang dilaksanakan oleh Unit

Kerja/Satuan Kerja yang diaudit, dimana dengan semakin besar

persentase perbandingan, semakin baik kondisinya

3. Dibangunnya sistem pengendalian intern di seluruh Unit

Kerja/Satker dengan berbasis pada implementasi manajemen risiko.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.3. dilakukan

dengan cara menghitung realisasi penerapan SPIP Tahap Penilaian

Risiko terhadap Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT dibandingkan

dengan target yang ditentukan sebanyak 4 (empat) unit/satuan kerja.


dengan cara menghitung jumlah unit kerja atau satuan kerja yang

menerapkan SPIP pada tahap penialain risiko dengan target sebesar 2

(dua) unit/satuan kerja.

Implementasi SPIP pada tahap penilaian risiko pada tahun 2015

dilaksanakan pada empat satuan kerja, yaitu:

1. Balai Besar Teknologi Pati;

2. UPT. Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika;

3. Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan & Teknologi; dan

4. Balai Pengkajian Dinamika Pantai.

Dengan demikian capaian kinerja Inspektorat sebesar 4 unit satuan kerja

(200%) melampaui target yang ditentukan..

4. Terlaksananya reformasi birokrasi melalui monitoring evaluasi dan

quality assurance pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN&RB nomor

01/2012 Tentang Pedoman PMPRB, Inspektorat Instansi Pemerintah

adalah Koordinator Asesor di lingkungan Kementerian/Lembaga. Untuk


itu Inspektorat telah mengkoordinir pelaksanaan penilaian mandiri atas

pelaksanaan RB BPPT, dengan menilai 6 Kedeputian/Setama Eselon I,

dan 45 Unit Kerja/Satuan Kerja Eselon II/III. Hasilnya telah dilaporkan

dan di-submit kepada Kementerian PAN&RB pada bulan April 2015.

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

BPPT dilakukan secara menyeluruh di 6 Kedeputian/Setama dan 45

Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPT. Inspektorat selaku Koordinator

Asesor bersama 6 Asesor Deputi/Setama serta 12 Asisten Asesor

melaksanakan tahapan penilaian serta melengkapi dokumen evidence

dari tiap-tiap unsur yang dinilai untuk mendukung hasil penilaian yang

dicapai.

Untuk memperoleh pemahaman penilaian PMPRB secara tepat sesuai

peraturan Menteri PAN&RB, dilaksanakan juga workshop PMPRB oleh

Kementerian PAN&RB yang dihadiri oleh seluruh Unit/Satuan Kerja.

II. Capaian Kinerja Lainnya

1. Pelaksanaan penelitian/penelaahan RKAKL Tahun Anggaran 2014.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 94 Tahun 2013 diamanatkan

kepada APIP bahwa mulai tahun 2013 melakukan penelitian terhadap

RKAKL. Pada tahun 2014 Inspektorat melakukan penelaahan terhadap

RKAKL TA.2015. Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan dan

kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran

sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut, Inspektorat telah

melaksanakan penelitian terhadap RKAKL 45 Unit Kerja/Satuan Kerja di

lingkungan BPPT, dan hasilnya telah disampaikan kepada Menteri

Keuangan melalui DirJen.Anggaran.

2. Pelaksanaan pemantauan penerapan INPRES 02/2014 tentang Strategi

Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas

PPK) di Lingkungan BPPT.

Pelaksanaan Stranas Aksi PPK di lingkungan BPPT dikoordinasikan oleh

Biro Perencanaan. Inspektorat secara periodik melakukan pemantauan dan


evaluasi atas pelaksanaan Inpres tersebut. Sebagai hasil pemantauan

tersebut, telah direkomendasikan kepada Unit Kerja terkait untuk

melaksanaan pembuatan peraturan mengenai pemberlakuan Inpres,

membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan tindak pidana

korupsi, dan SOP penanganan pengaduan masyarakat mengenai kasus

korupsi yang terjadi di lingkungan BPPT.

3. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi auditor melalui Diklat

Sertifikasi Penjenjangan dan Teknis Pengawasan.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.5 dilakukan dengan

cara menghitung jumlah Auditor yang telah mengikuti Diklat Pengawasan.

Dalam pemenuhan capaian targetnya telah diajukan 7 (tujuh) Auditor untuk

mengikuti Diklat Pengawasan di BPKP. Sehingga persentase capaian

sasaran strategisnya adalah: 175%.

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.5. telah dapat dicapai,

bahkan melampaui target 4 (empat) pegawai yang ditentukan, yaitu

sebanyak 7 (tujuh pegawai atau sebesar 175%.

4. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi SOP dilingkungan Inspektorat.

Inspektorat telah menyusun SOP yang berlaku dilingkungan Inspektorat

sebanyak 12 SOP dan telah dievaluasi oleh PDIS selaku pusat

dokumentasi, informasi dan standardisasi di lingkungan BPPT.

III. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan kebijakan manajemen untuk melakukan penghematan pada

seluruh Unit/Satuan Kerja,maka alokasi Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran

2014yang semula sebesar Rp.3.000.000.000,-menjadi Rp.2.402.196.000,-.

Dengan dilakukannya pemotongan anggaran dalam rangka Penghematan dan

Pengendalian Belanja K/L melalui Pemotongan Belanja K/Lmaka terdapat

penghematan anggaran sebesar Rp.882.784.000,-(24,88%).

Adapun realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat

disampaikan sebagai berikut:


1. Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat pada tahun 2015 adalah

sebesar Rp. 2.117.216.000,- (100%) dari total anggaran DIPA Inspektorat

sebesar Rp. 2.117.216.000,-.

2. Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Inspektorat

tahun 2014 telah dapat diselesaikan dan hasilnya sesuai dengan target

bahkan 2 sasaran strategis melampaui target yang direncanakan, dan

dapat dilakukan penghematan anggaran sebesar 29,42%.


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR 2

IKHTISAR EKSEKUTIF 4

DAFTAR ISI 10

DAFTAR GAMBAR 11

DAFTAR TABEL 12

Bab I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I – 13

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan I – 14

1.3. Layanan Inspektorat I – 15

1.4. Visi Misi dan Nilai I – 16

1.5. Struktur Organisasi I – 17

1.6. Sumber Daya Manusia I – 17

1.7. Permasalahan Utama (Strategic Issues) I – 24

1.8. Sistematika Penyajian I – 25

Bab II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Keterkaitan RPJMN, Renstra dan Perencanaan Kinerja II – 28

2.2. Renstra Inspektorat Tahun 2015-2019 II – 31

2.3. Program / Kegiatan Inspektorat Sesuai Renstra2015-2019 II – 31

2.4. Evaluasi Kinerja II – 33

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2015

3.1. Pengukuran Kinerja III – 34

3.2. Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis dan IKU III - 35

3.3. Capaian Kinerja Lainnya III – 48

3.4. Akuntabilitas Keuangan III – 52

Bab IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan IV – 54

4.2. Saran IV - 55

LAMPIRAN:

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2014

2. Keputusan Kepala BPPT No.:065/Kp/KA/IV/2003 - 29 April 2003

3. Surat Tugas Tim Penyusun LAKIP Inspektorat TA.2015


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Visi Misi dan Nilai Organisasi Inspektorat. I – 16

Gambar 1.2. Struktur Organisasi SDM Inspektorat. I – 17

Gambar 1.3. Grafik Komposisi SDM Inspektorat. I – 18

Gambar 1.4. Grafik Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat. I – 19

Gambar 1.5. Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat.

I – 20

Gambar 1.6. Grafik Komposisi Personil Menurut Golongan / Kepangkatan I – 20

Gambar 1.7. Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Umum. I – 21

Gambar 1.8. Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Arsiparis I – 22

Gambar 1.9. Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

I – 23

Gambar 1.10 Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

I - 24

Gambar 3.1. Pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan III – 36

Gambar 3.2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut III – 43

Gambar 3.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan SPIP oleh BPKP, Inspektorat dan Satker/Unit Kerja.

III – 45

Gambar 3.4. Bimtek dan Supervisi oleh Kementerian PAN&RB III – 48

Gambar 3.5. Diklat Sertifikasi Penjenjangan di PUSDIKLATWAS BPKP III – 49

Gambar 3.6. Diklat Teknis Substansi Audit Kinerja III – 49


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Komposisi SDM Inspektorat I – 18

Tabel 1.2. Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat I – 19

Tabel 1.3. Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat I – 19

Tabel 1.4. Komposisi Jabatan Fungsional Umum I – 21

Tabel1.5. Komposisi Jabatan Fungsional Arsiparis I – 21

Tabel1.6. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan. I – 22

Tabel1.7. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Kepangkatan I – 23

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Inspektorat 2015 II – 32

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Reviu Laporan Keuangan BPPT

III – 36

Tabel 3.2. Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Direviu III – 37

Tabel 3.3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Evaluasi AKIP Unit Kerja di BPPT

III – 38

Tabel 3.4. Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Dievaluasi III – 38

Tabel 3.5. Daftar Rincian Penilaian AKIP Unit Kerja Eselon I di Lingkungan BPPT

III – 39

Tabel 3.6. Daftar Rincian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK III – 42

Tabel 3.7. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi III – 43

Tabel 3.8. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penerapan SPIP di Unit Kerja/ Satuan Kerja di BPPT

III - 44

Tabel 3.9. Daftar Rekapitulasi Pelaksanaan SPIP di BPPT . III – 45

Tabel 3.10 Perbandingan Nilai PMPRB III – 47

Tabel 3.11. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Terlaksananya PMPRB di lingkungan BPPT tepat waktu

III – 47

Tabel 3.12 Pelaksanaan Diklat Pengawasan SDM Inspektorat

III – 50

Tabel 3.13 Capaian Pelaksanaan Stranas Aksi PPK BPPT III - 52


BAB I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan Intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting

dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah

harus mampu merespon berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi

melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan

pengawasan nasional.

Arah kebijakan pengawasan nasional yang diuraikan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional dinyatakan dengan :

1. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan

sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.

2. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan

pemeriksaan.

Untuk melaksanakan peran pengawasan secara optimal, Inspektorat BPPT

sebagai unit APIP Pusat menentukan prioritas sasaran pengawasanserta

melaksanakan kegiatan pengawasan yang tepat dan relevan sesuai program

pengawasan yang telah ditetapkan. Program/Kegiatan Inspektorat BPPT juga

disesuaikan dengan kebijakan pengawasan nasional.

Sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat dalam

melaksanakan kegiatan pengawasan berkaitan langsung dengan penjaminan

kualitas (Quality Assurance) terhadap efektifitas Sistem Pengendalian Intern

atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk

akuntabilitas keuangan negara, sehingga sasaran program/kegiatan tahun

2015 diarahkan untuk dapat memantau dan mengawal serta mengevaluasi

pelaksanaan kinerja BPPT dengan mempertimbangkan kemampuan sumber

daya Inspektorat.

Inspektorat BPPT sebagai Unit Kerja Eselon II adalah unsur penyelenggara

pemerintahan negara yang berkewajiban mempertanggung-jawabkan


pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan

sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dalam

bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satker/Unit Kerja.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan

Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,

Tanggal 21 April 2006, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan

Inspektorat adalah sebagai berikut :

1.2.1. Kedudukan Inspektorat

Unit Kerja Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala BPPT.

1.2.2. Tugas Pokok Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di

lingkungan BPPT.

1.2.3. Fungsi Inspektorat

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;

b. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

1.2.4. Kewenangan Inspektorat

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat diberikan

wewenang sebagai berikut:

a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan,

dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan

pelaksanaan fungsi audit intern;

b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan

kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang

diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;

c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan

konsultansi dengan Pimpinan Lembaga dan berkoordinasi dengan

pimpinan lainnya;


d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;

f. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat BPPT serta menetapkan

frekuensi, obyek, dan lingkup audit intern;

g. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan

audit intern;

h. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang

diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal BPPT

dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

1.3. Layanan Inspektorat

Produk hasil pelaksanaan tatalaksana pelaksanaan tugas dan fungsi

Inspektorat adalah layanan dibidang pengawasan berupa:

1. Audit, terdiri dari:

1.1. Audit Kinerja;

1.2. Audit Tujuan Tertentu/Audit Khusus;

1.3. Audit Investigatif;

1.4. Audit Barang Milik Negara (BMN).

2. Reviu, terdiri dari:

2.1. Reviu Laporan Keuangan Lembaga;

2.2. Reviu Laporan Realisasi Anggaran;

2.3. Reviu RKAK/L;

2.4. Reviu Atas Laporan Kinerja.

3. Evaluasi, terdiri dari:

3.1. Evaluasi SPIP;

3.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

4. Pemantauan, terdiri dari:

4.1 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

4.2 Pemantauan Capaian Kegiatan Program Kedeputian.

5. Kegiatan Pengawasan lainnya, terdiri dari:

5.1. Konsultasi dan Asistensi;


5.2. Supervisi dan Pendampingan;

5.3. Sosialisasi.

6. Telaah Teman Sejawat, terdiri dari:

6.1. Penelaahan Teman Sejawat (Peer Review).

1.4. Visi-Misi dan Nilai

Visi yang hendak dicapai oleh seluruh jajaran pegawai di Inpektorat adalah

“Mencapai APIP yang profesional dalam rangka meningkatkan kinerja BPPT

menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”

Dalam mencapai Visinya, Inspektorat menempuh 3 cara yaitu:

1. Meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara

melalui pengawasan yang efektif.

2. Mendorong peningkatan sistem pengendalian intern melalui asistensi

penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

3. Mengawal reformasi birokrasi melalui pemantauan dan quality assurance

pelaksanaan reformasi birokrasi.

Visi-Misi dan Nilai Inspektorat diilustrasikan seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1.1.

Visi-Misi dan Nilai Inspektorat


1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006,Tanggal 21

April 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi, maka struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai

berikut :

Gambar 1.2.

Struktur Organisasi Inspektorat

(SK Ka.BPPT No.: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006)

Sesuai dengan gambar 1.1.diatas, dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur

membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi di lingkungan

Inspektorat

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

1.6. Sumber Daya Manusia

Inspektorat memiliki jumlah SDM yang kurang memadai dengan komposisi

disiplin ilmu yang terbatas. Sebagai gambaran tentang kekuatan SDM

Inspektorat posisi per 31 Desember 2015 dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Komposisi SDM Inspektorat

Sebaran sumber daya pegawai yang ada di unit kerja Inspektorat dapat

dilihat dalam tabel dibawah ini.

INSPEKTUR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sub Bag. Tata Usaha


Tabel 1.1

Komposisi SDM Inspektorat

NO STATUS JUMLAH (Orang)

1 Inspektur 1

2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1

3 Auditor Utama 1

Auditor Madya 5

Auditor Muda 2

Auditor Pertama 10

Auditor Penyelia 2

3 Fungsional Arsiparis 1

3 Fungsional Umum 6

TOTAL 29

Gambar 1.3. Grafik Komposisi SDM Inspektorat

1 1 1

5

2

2 10

1

6

Personil Berdasarkan Jabatan

Inspektur

Ka. Subbag TU

Auditor Utama

Auditor Madya

Auditor Penyelia

Auditor Muda

Auditor Pertama

Auditor Pelaksana

Staf


b. Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat

Tabel 1.2

Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat

NO JABATAN STRUKTURAL JUMLAH (Orang)

1 Inspektur 1

2 Ka. Sub. Bagian Tata Usaha 1

TOTAL 2

Gambar 1.4.

Grafik Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat

c. Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

Tabel 1.3

Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat

NO JABATAN AUDITOR JUMLAH (Orang)

A. AUDITOR AHLI :

1 Auditor Utama 1

2 Auditor Madya 5

3 Auditor Muda 2

4 Auditor Pertama 10

B. AUDITOR TERAMPIL :

1 Auditor Penyelia 1

2 Auditor Pelaksana 1

TOTAL (A + B) 20

0

0.5

1

1.5

2

Inspektur Ka. Sub. BagianTata Usaha

Total

1 1

2

Jum

lah S

DM

(O

rang)

Jabatan Struktural


Gambar 1.5.

Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat

Gambar 1.6.

Grafik Komposisi Personil Menurut Golongan / Kepangkatan

1

5

1

2

10

1

Komposisi Jabatan Fungsional Auditor

Auditor Utama

Auditor Madya

Auditor Penyelia

Auditor Muda

Auditor Pertama

Auditor Pelaksana

13

3

4

2

1

3

3

Personil Menurut Golongan

Gol 3 A

Gol 3 B

Gol 3 C

Gol 3 D

Gol 4 B

Gol 4 C

Gol 4 D


d. Komposisi Jabatan Fungsional Umum

Tabel 1.4

Komposisi Jabatan Fungsional Umum

NO JABATAN FUNGSIONAL UMUM JUMLAH (Orang)

1 Analisis Data 0

2 Pelaksana Urusan 1

3 Pembantu Pelaksana Urusan 0

TOTAL 1

Gambar 1.7.

Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Umum

e. Komposisi Jabatan Fungsional Arsiparis

Tabel 1.5

Komposisi Jabatan Fungsional Arsiparis

NO JABATAN ARSIPARIS JUMLAH (Orang)

A. ARSIPARIS AHLI :

1 Arsiparis Utama 0

2 Arsiparis Madya 0

3 Arsiparis Muda 0

4 Arsiparis Pertama 1

B. ARSIPARIS TERAMPIL :

1 Arsiparis Penyelia 0

2 Arsiparis Pelaksana Lanjutan 0

3 Arsiparis Pelaksana 0

TOTAL (A + B) 1

0

1

2

3

4

5

6

Analisis data Pelaksana urusan PembantuPelaksana Urusan

Total

0

6

0

6

Ju

mla

h S

DM

(O

ran

g)

Jabatan Fungsional Umum


Gambar 1.8

Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Arsiparis

f. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.6

Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO

TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (Orang)

1 S2 4

2 S1 23

3 D1 - D3 1

4 SLTA 1

TOTAL 29

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

ArsiparisTerampil

Arsiparis AhliPertama

Arsiparis AhliMuda

Arsiparis AhliMadya

Arsiparis AhliUtama

Total

0

1

0 0 0

1

Ju

mla

h S

DM

(O

ran

g)

Jabatan Fungsional Umum


Gambar 1.9.

Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

g. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan.

Tabel 1.7 Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

NO GOLONGAN RUANG JUMLAH (Orang)

1 Golongan IV 7

2 Golongan III 22

3 Golongan II 0

4 Golongan I 0

TOTAL 29

0

5

10

15

20

25

S2S1

DiplomaSLTA

4

23

1 1

Pendidikan Terakhir

S2 S1 Diploma SLTA


Gambar 1.10.

Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

Memperhatikan gambaran kondisi pegawai Inspektorat diatas, terlihat bahwa

komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki oleh Inspektorat pada

saat ini menunjukkan telah terjadi kekurangan jabatan Auditor Ahli Muda

dengan peran sebagai Ketua Tim. Dalam mengatasi kekurangan didalam

pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, diambil kebijakan memberdayakan

personil Subbagian Tata Usaha, dan memerankan anggota JFA Auditor Ahli

Pertama sebagai Ketua Tim (limpah atas).

Untuk melaksanakan pengembangan SDM Inspektorat, dilakukan program

Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Diklat Teknis Substansi Pengawasan,

dan kegiatan workshop/seminar di bidang pengawasan.

1.7. Permasalahan Utama (Strategic Issues)

Pelaksanaan tugas-tugas di Inspektorat dituangkan dalam program-program

PKPT dan Non PKPT. Disamping itu sebagaimana dicantumkan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, tugas-tugas Inspektorat

dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Aparatur BPPT yang dituangkan dalam 19 Kegiatan. Pelaksanaan kegiatan

tersebut direalisasikan untuk mencapai APIP yang memiliki integritas dan

14

2

4

2

1

3

3

Personil Menurut Golongan

Gol 3 A

Gol 3 B

Gol 3 C

Gol 3 D

Gol 4 B

Gol 4 C

Gol 4 D


kapabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan yang bertujuan untuk

memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan

efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.

Kendala dan permasalahan strategis yang dihadapi Inspektorat BPPT dapat

dipahami dari gambaran kondisi sebagai berikut, yaitu terbatasnya tenaga

Auditor dibandingkan dengan ruang lingkup objek pengawasan ; komposisi

jenjang jabatan Auditor yang tidak ideal ; adanya kesenjangan personil Auditor

yang senior dengan yang lebih yunior sebagai akibat moratorium penerimaan

pegawai, sehingga terdapat kevakuman proses alih pengetahuan dan

pengalaman-pengalaman pengawasan. Disamping itu, faktor-faktor seperti

keterbatasan anggaran penyelenggaraan diklat pengawasan ; keterbatasan

peralatan pengolah data dan komunikasi dan sudah tidak memadai dalam

mendukung pelaksanaan tugas pengawasan juga menjadi kendala terhadap

kinerja Inspektorat.

Sementara itu, dengan dituntutnya peranan APIP yang lebih besar dengan

penugasan bersifat Adhoc seperti: Evaluasi RB ; Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ; Pelaksanaan Zona Integritas dan Wilayah

Bebas Korupsi ; Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) ; Reviu RKAKL ; tak jarang menyita

waktu dan energi para Auditor untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

melakukan pemeriksaan/audit pada unit/satuan kerja di lingkungan BPPT.

Hambatan lainnya yaitu adanya keberatan dari pihak Auditee karena unit

kerjanya telah diaudit oleh BPK sehingga merasa tidak perlu diaudit karena

menimbulkan kesan adanya tumpang tindih pemeriksaan yang menyita waktu

mereka.

1.8. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Unit Kerja Inspektorat TA.2015 berpedoman pada Peraturan Menteri

Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan

Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai

berikut:


Bab I – Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issue) yang

sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014,

A. Capaian Kinerja Inspektorat

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan

hasilpengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai

berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

(jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan

/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015.


Bab IV – Penutup,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.


BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja Inspektorat sebagai unit kerja dilingkungan

BPPT tidak dapat dipisahkan, terkait dan selaras dengan perencanaan dan

perjanjian kinerja BPPT. Demikian juga BPPT terkait dan selaras dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan rencana

pembangunan yang terintegrasi dari seluruh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat

dan Pemerintahan Daerah.

2.1. Keterkaitan RPJMN, Renstra dan Perencanaan Kinerja.

2.1.1. Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan Nasional

Pengawasan Intern Pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting

dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan Intern Pemerintah

harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan

perubahan yang terjadi, yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan

pemerintahan.

Inspektorat BPPT merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Pusat,

dimana APIP Pusat, yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Kementerian,

Inspektorat Utama/Inspektorat LPNK, dll. adalah unsur pengawasan intern

pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin

terwujudnya kepemerintahan yang baik melalui pengawasan intern yang

bertujuan membantu unsur menajemen pemerintahan dalam meningkatkan

kinerjanya.

Untuk menghindari tumpang tindih dan inefisiensi penggunaan sumberdaya

pengawasan antar unsur APIP tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara APIP

Pusat dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Hasil

koordinasi tersebut diwujudkan dalam bentuk PKPT APIP Pusat, sehingga

tercipta sinergi, menghindari tumpang tindih, kelancaran pelaksanaan tugas di

instansi masing-masing maupun pada tingkat nasional.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP Pusat ini merupakan acuan

bagi seluruh APIP Pusat dalam melakukan pengawasan. Demikian pula

dengan Inspektorat BPPT, perencanaan Program Pengawasan disamping


mengacu pada Rencana Strategis BPPT, juga mengacu pada Peraturan

Pemerintah dan Kebijakan Pengawasan Nasional yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN&RB sebagaimana tersebut

dibawah ini:

1. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Pasal 47 dan Pasal 48 dinyatakan bahwa:

a. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian

Intern dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan

fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;

b. Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam butir (a)

dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;

c. Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada

butir (b) melakukan pengawasan intern melalui: audit, reviu, evaluasi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor: PER/03.1/M.PAN/03/2007 tentang Kebijakan

Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; disebutkan

bahwa arah kebijakan pengawasan dinyatakan dengan :

a. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan

sinergi pengawasan intern, ekstern dan pengawasan masyarakat;

b. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan

pemeriksaan;

c. Pemberian sanksi maksimal bagi para pelaku KKN sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

2.1.2.Kebijakan Pengawasan Nasional Tahunan APIP

a. Visi dan Misi Pengawasan

b. Tujuan

c. Arah Kebijakan

d. Program-program Pengawasan:

1. Kegiatan Utama

2. Kegiatan Penunjang

3. Koordinasi Pengawasan


a. Visi dan Misi Pengawasan

Visi Pengawasan

Terwujudnya APIP yang profesional, independen dan mampu mendorong

penerapan prinsip kepemerintahan yang baik

Misi Pengawasan

APIP melaksanakan pengawasan intern berdasarkan kode etik dan

standar pengawasan yang diakui bersama dalam rangka memberikan

jaminan bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,

efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta

terlindunginya kekayaan negara dari setiap upaya penyimpangan

b. Tujuan

- Menetapkan arah kebijakan Pengawasan Intern Pemerintah (PIP)

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi PIP

- Menjadi dasar penyusunan kebijakan pengawasan Tahunan APIP

Pusat dan Daerah

c. Arah Kebijakan

- Meningkatkan efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah (PIP).

- Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal

dan pengawasan masyarakat (wasmas)

- Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

- Pemberian dukungan bagi APH dalam percepatan pemberantasan

KKN.

d. Program Pengawasan:

1. Kegiatan utama

a. Audit (Pemeriksaan)

b. Monitoring

c. Evaluasi

d. Reviu

e. Sosialisasi&Asistensi


2. Kegiatan Penunjang

a. Sinergi pelaksanaan kegiatan pengawasan

b. Penelitian,pengembangan&studi di bidang pengawasan

c. Diklat pengawasan

d. Pengembangan sistem informasi pengawasan

e. Pembinaan JFA

f. Kegiatan penunjang lainnya

3. Koordinasi Pengawasan

Koordinasi pengawasan dilakukan dalam rangka konsultasi, klaridikasi

dan koordinasi kepada unit kerja di lingkungan BPPT dan Instansi di

luar BPPT

2.2. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2015-2019

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014

tentangPetunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Akuntabilitas

Kinerja Tahun 2015 disusun berdasar pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun

2015 yang mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2015–2019.

Namun demikian, Renstra mengalami penyempurnaan pada tahun 2015,

sehingga untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 sebagaimana

tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 menyajikan penyempurnaan

sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra Inspektorat mengikuti dan

menyesuaikan terhadap Renstra BPPT.

2.3. Program / Kegiatan Inspektorat Sesuai Rencana Strategis 2015-2019

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan efektif,

efisien dan akuntabel, Inspektorat berpedoman pada dokumen perencanaan

yang terdapat pada:

1. Rencana Strategis BPPT Tahun 2015-2019

2. Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2015-2019

3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2015.

Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat dibuat sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman


Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 31 Desember

2010,yang terinci didalam tabel berikut ini :

:

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2015

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

(1) (2) (3)

1.

Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan.

1.1. Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).

1.2.Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.

1.3.Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap LAKIP Unit Kerja/Satker di Lingkungan BPPT.

1.5.Laporan Kinerja BPPT telah direviu dan disajikan mengacu pada Kemen PAN & RB No. 53 Tahun 2015.

2. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah rekomendasi

3. Meningkatkanbudaya pengawasan di lingkungan BPPT.

Jumlah unit kerja yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko.

4. Mendorong percepatan PMPRB dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

4.1.Jumlah laporan asessmen PMPRB BPPT tepat waktu

4.2.Nilai asesmen PMPRB BPPT..

Jumlah Total Anggaran: Rp.3.000.000.000,-

Pemotongan : Rp.597.804.000,- (24,88%).

Pagu setelah pemotongan : Rp. 2.402.196.000,-

Nama Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur BPPT.


2.4. Evaluasi Kinerja

Hasil evaluasi kinerja di Inspektorat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Inspektorat BPPT telah melakukan evaluasi atas penerapan Sistem AKIP

unit kerja.Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pedoman yang

mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN&RB.

2. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan cara menjaga

keselarasan (updating) pedoman evaluasi yang ada dengan ketentuan

yang berlaku dan memastikan tersedianya tenaga evaluator yang

memadai, dengan mengikuti Diklat Evaluasi SAKIP di Pusdiklatwas

BPKP.

3. Telah dilakukan penyempurnaan Renstra Inspektorat 2015 yang

menyesuaikan dengan penyempurnaan Renstra BPPT 2015.


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT

3.1. Capaian Kinerja Inspektorat

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang

dicapai dengan standar, rencana atau target, dengan menggunakan indikator

kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Oleh

karena itu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka

dasar penyusunan Laporan AKIP Inspektorat 2015 ini adalah peraturan

tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.

Sasaran Strategis Inspektorat tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Indikator Sasaran Strategis dari Sasaran Strategis No.1 adalah sebagai

berikut:


Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).

1.2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Unit Kerja/Satker tepat waktu.

2. Terlaksananya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Indikator Sasaran Strategis dari Sasaran Strategis 2 adalah sebagai

berikut:

2.1. Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil

pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah

rekomendasi.


3. Dibangunnya sistem pengendalian intern di seluruh Unit Kerja/Satker

dengan berbasis pada implementasi manajemen risiko.


berikut:

3.1. Jumlah Unit Kerja/Satuan Kerja yang menerapkan SPIP pada

tahapan Penilaian Risiko.

4. Terlaksananya reformasi birokrasi melalui monitoring evaluasi dan quality

assurance pelaksanaan reformasi birokrasi


berikut:

4.1. Jumlah laporan hasil assessment PMPRB di lingkungan BPPT tepat

waktu.

3.2. Pengukuran dan Evaluasi Capaian Sasaran Strategis dan IKU

Pengukuran kinerja Inspektorat dilakukan terhadap Sasaran Strategis yang

direalisasikan pencapaiannya sebagaimana terlihat dibawah ini:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan

sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)..

Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga wajib

melakukan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK

K/L), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan No.41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Atas Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan dan Peraturan

Kementerian Keuangan Nomor 9/PMK.09/2015 tentang Standar

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah pusat.

Kegiatan Reviu dilakukan secara paralel terhadap 19 Laporan

Keuangan Satuan Kerja di lingkungan BPPT selaku Kuasa

Pengguna Anggaran dan Laporan Keuangan BPPT dilaksanakan 2


kali dalam satu tahun, yaitu Laporan Keuangan Semester I dan

Semester II Tahun Anggaran 2015.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan terbatas

mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Laporan

Keuangan Kementerian/Lembaga sesuai Standar Akuntansi Instansi

(SAI), serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan Laporan

Keuangan yang berkualitas.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 1.1.

dilakukan dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Reviu yang

diterbitkan. Hasil yang dicapai adalah 2 buah Laporan, yaitu

Laporan Semester I dan Semester II Tahun 2015.

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Reviu Laporan Keuangan BPPT

NO REVIU LAPORAN KEUANGAN SATKER BPPT

(%) TAHUN TARGET REALISASI

1. 2013 2 2 100

2. 2014 2 2 100

3 2015 1 1 100

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No. 1.1 telah

tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 (satu) buah

laporan hasil Reviu terhadap Laporan Keuangan BPPT.

Gambar 3.1. Pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan 2015


Tabel 3.2.

Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Direviu

NO SATUAN KERJA NO SATUAN KERJA

1 Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS)

11 Balai Pengkajian Teknologi Polimer (BPTP)

2 Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH)

12 Balai Besar Pengembangan Teknologi Industri Berbasis Pati (B2TP)

3 Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero, Gasdinamika dan Getaran (UPT.LAGG)

13 Balai Pengkajian Bioteknologi (BPB)

4 Balai Termodinamika, Motor dan Propulsi (BTMP)

14 Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan (UPT.HB)

5 Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP) 15 Balai Teknologi Survei Kelautan (BTSK) / (TEKSURLA)

6 Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi (BMPTPO)

16 Balai Teknologi Lingkungan (BTL)

7 Balai Besar Teknologi Energi (B2TE) 17 Balai Inkubator Teknologi (BIT)

8 Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin-Bali (UPT.PSTKP)

18 Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (BRDST)

9 Balai Ipteknet 19 Sekretariat Utama

10 BPPT Enjiniring

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Sasaran

Strategis:

1. Mekanisme reviu terbagi menjadi 2, yaitu Reviu Laporan Keuangan

Satker dan Reviu Laporan Keuangan BPPT.

2. Jumlah SDM cukup memadai.

3. Reviu oleh SDM yang berkompeten.

4. Pelaksanaan reviu dilakukan secara paralel antara Inspektorat

dengan Biro Keuangan.

1.2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Unit Kerja/Satker

tepat waktu.

Tujuan dari kegiatan Evaluasi LAKIP Unit/Satuan Kerja di lingkungan

BPPT, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB No.20 Tahun

2013 yang ditujukan terhadap pelaksanaan DIPA tahun anggaran

2014 Unit/Satker di lingkungan BPPT adalah ;

a. Memberikan penilaian terhadap penerapan Sistem AKIP ;

b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP ;

c. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan

akuntabilitas Unit/Satuan Kerja.


d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode

sebelumnya.

Pengukuran dan evaluasi kinerja Sasaran Strategis No. 1.2.

dilakukan dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Evaluasi

(LHE) yang diterbitkan per tahun atas LAKIP unit kerja eselon I di

lingkungan BPPT.

Tabel 3.3. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Evaluasi AKIP Unit Kerja di

BPPT

NO LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP

UNIT KERJA/SATKER BPPT (%) TAHUN TARGET REALISASI

1. 2013 4 6 150

2. 2014 6 6 100

3 2015 6 6 100

Pelaksanaan Evaluasi AKIP Unit Kerja Eselon I di BPPT dilakukan

oleh Tim Mandiri Pejabat Fungsional Auditor, dimana Laporan

Ikhtisar Hasil Evaluasi keseluruhan LHE disampaikan kepada

Kementerian PAN&RB sesuai PerMen PAN&RB 20/2013.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap Sistem AKIP unit kerja eselon I

di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, maka

diperoleh nilai/skor untuk masing-masing unit kerja eselon I sebagai

berikut:

Tabel 3.4. Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Dievaluasi

No. UNIT KERJA SKOR /NILAI PREDIKAT (1) (2) (3) (4)

1 Deputi Bidang TIEM 67,28

B / Baik

2 Deputi Bidang TIRBR 68,34

B / Baik

3 Deputi Bidang TPSA 68,04

B / Baik

4 Deputi Bidang TAB 67,18

B / Baik

5 Deputi Bidang PKT 70,97

B / Baik

6 Sekretariat Utama 69,95

B / Baik

Nilai Rata-rata 68,62 B / Baik


Tabel 3.5.

Daftar Rincian Penilaian AKIP Unit Kerja Eselon I di Lingkungan BPPT

Unit Organisasi

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

Evaluasi Kinerja

Pencapaian Kinerja

Nilai Total

Kategori

Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai

Deputi Bidang TIEM 35 25,54 20 16,35 15 11,48 10 7,92 20 6,00 100 67,28 B/Baik

Deputi Bidang TIRBR

35 27,08 20 14,26 15 10,64 10 5,58 20 10,78 100 68,34 B/Baik

Deputi Bidang TPSA 35 28,52 20 15,53 15 11,20 10 7,67 20 5,13 100 68,04 B/Baik

Deputi Bidang TAB 35 27,76 20 15,61 15 11,69 10 7,21 20 12,17 100 67,18 B/Baik

Deputi Bidang PKT 35 26,29 20 13,50 15 10,64 10 5,67 20 14,88 100 70,97 B/Baik

Setama 35 24,11 20 13,28 15 10,42 10 8,71 20 13,43 100 69,95 B/Baik


Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.1.2. telah dapat

dicapai sesuai target 6 (enam) LHE yang ditentukan, atau sebesar

100% (Berhasil).

Apabila kita memperhatikan dan membandingkan Nilai Rata-Rata

tersebut diatas dengan hasil penilaian Kementerian PAN&RB

terhadap AKIP BPPT Tahun 2014 sebesar 68,14 (Baik), maka hasil

penilaian yang didapat tidak jauh berbeda, sehingga dapat

disimpulkan bahwa penilaian hasil evaluasi yang diberikan oleh

Inspektorat bersifat obyektif dan memiliki unsur keterwakilan opini

pihak penilai eksternal.


Strategis:

1. Adanya peningkatan kepedulian dari unit kerja Eselon-I untuk

menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP

2. Adanya peningkatan pemahaman Sistem AKIP dari evaluator

AKIP internal BPPT.

3. Mekanisme penilaian AKIP telah mencakup seluruh unit Eselon-I

di lingkungan BPPT.

4. Pedoman evaluasi AKIP di lingkungan BPPT yang digunakan

telah selaras dengan Pedoman Evaluasi AKIP yang dibuat oleh

Kementerian PAN&RB.

2. Terlaksananya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil

pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

2.1. Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil

pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah

rekomendasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui

permasalahan dan hambatan yang timbul dilapangan dalam

pelaksanaan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan

dalam melaksanakan tercapainya kesesuaian pelaksanaan

anggaran dan kinerja dengan kegiatan yang telah ditentukan oleh

pihak pelaksana.


Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.2 tersebut

diatas, dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah

Rekomendasi BPK dengan jumlah Tindak Lanjut yang dilaksanakan

oleh Unit Kerja/Satuan Kerja yang diaudit, dimana dengan semakin

besar persentase perbandingan, semakin baik kondisinya. Adapun

rekapitulasi tindak lanjut atas rekomendasi BPK dari tahun 2006

sampai dengan 2015 adalah sebagai tabel berikut :


Tabel 3.6. Daftar Rincian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

No Objek Pemeriksaan

BPK TL BPPT (Klasifikasi)

% Penyelesaian TL BPK

% Kesesuaian Penyelesaian

TL BPK Temuan Rekomendasi Sesuai Belum Sesuai

Belum di TL

Tidak Dapat di

TL

1 Laporan Keuangan 121 228 155 72 1 0 99,6 67,9

2 Pengelolaan PNBP 17 32 3 23 6 0 81,3 9,3

3 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

6 10 10 0 0 0 100 100

4 Belanja Barang dan Modal 7 16 16 0 0 0 100 100

5 Pengelolaan Kas & Rekening 7 7 2 5 0 0 100 28,5

6 Anggaran & Kegiatan 5 11 11 0 0 0 100 100

TOTAL PENYELESAIAN TL

96,8 50


Adapun hasil pembandingan kinerja penyelesaian Tindak Lanjut atas

rekomendasi BPK adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi

Tahun Pemeriksaan

Jenis Pemeriksaan

Jumlah Temuan/Rekomendasi

Tindak Lanjut Belum Tindak Lanjut

Target (%) Capaian (%)

Status Selesai

Belum Selesai

2015 LK BPPT 2014

21 / 52 0 51 1 76 98

2014

PDTT Pengelolaan PNBP 2013 - 2014

11 / 26 0 26 0 75 100

2014 LK BPPT 2013

17 / 48 38 10 0 75 100

2013 LK BPPT 2012

12 / 24 22 2 0 75 100

Dari 52 rekomendasi telah ditindaklanjuti sebanyak 51 rekomendasi

oleh seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan BPPT. Dengan

demikian target dari Sasaran Strategis No.2.1. telah mencapai 98%

(Berhasil), dengan perincian: (1) tindak lanjut status selesai 0 (0%)

(2) tindak lanjut dalam proses 51 (98%) dan yang belum

ditindaklanjuti ada 1 (2%).

Pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Satuan Kerja

dilakukan Inspektorat secara intensif dan berkala. Dapat dilihat

dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3.2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut



Strategis:

1. Adanya komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti seluruh

rekomendasi yang diberikan oleh pengawas eksternal maupun

pengawas internal.

2. Adanya peran aktif dari unit kerja/satuan kerja dalam

menindaklanjuti seluruh rekomendasi.

3. Adanya peran aktif Tim Pemantau Tindak Lanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan dalam memantau penyelesaian rekomendasi.

3. Dibangunnya sistem pengendalian intern diseluruh Unit Kerja/

Satker dengan berbasis pada implementasi manajemen risiko.

3.1. Jumlah unit kerja / satuan kerja yang menerapkan SPIP pada

tahapan Penilaian Risiko.


dengan cara menghitung jumlah unit kerja atau satuan kerja yang

menerapkan SPIP pada tahap penialain risiko dengan target sebesar 2

(dua) unit/satuan kerja.

Implementasi SPIP pada tahap penilaian risiko pada tahun 2015

dilaksanakan pada empat satuan kerja, yaitu:

1. Balai Besar Teknologi Pati;

2. UPT. Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika;

3. Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan & Teknologi; dan

4. Balai Pengkajian Dinamika Pantai.

Dengan demikian capaian kinerja Inspektorat sebesar 4 unit satuan kerja

(200%) melampaui target yang ditentukan.

Tabel 3.8. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penerapan SPIP di Unit Kerja/

Satuan Kerja di BPPT

NO PENERAPAN PENILAIAN RISIKO

UNIT KERJA/SATKER BPPT (%) TAHUN TARGET REALISASI

1 2013 4 4 100

2. 2014 2 2 100

3. 2015 2 4 200


Disamping capaian tersebut diatas telah dilakukan implementasi SPIP

pada tahap kematangan (maturitas level) pada Unit Pelaksana Teknis

Hujan Buatan

Adapun Rekapitulasi pelaksanaan SPIP dimulai tahun 2012 sampai

dengan 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9 Daftar Rekapitulasi Pelaksanaan SPIP di BPPT

(%No Tahap

Unit Kerja Satuan Kerja

Keterangan

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 Sosialisasi 26 26 100 19 19 100

2 Self Assessment

2 2 100 0 0 0 SETAMA & TPSA

3 Bimtek Penilaian Risiko

0 0 0 13 13 100 Satker yang belum: LAGG, BTL, MEPPO, PSTKP

4 Evaluasi Maturitas

0 0 0 1 1 100 Hujan Buatan


Strategis:

1. Adanya komitmen pimpinan dalam membangun Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2. Adanya peran aktif dari unit kerja/satuan kerja dalam

mengimplementasikan SPIP.

3. Adanya peran aktif Tim Pembina BPKP dan Tim Pendamping BPPT

dalam pelaksanaan implementasi SPIP di lingkungan BPPT.

Gambar 3.3. Pelaksanaan Penerapan SPIP oleh BPKP, Inspektorat dan Satker/Unit Kerja.


4. Terlaksananya Reformasi Birokrasi melalui monitoring, evaluasi dan

quality assurance pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4.1. Jumlah laporan hasil Asesment PMPRB di lingkungan BPPT

tepat waktu.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN&RB nomor

01/2012 Tentang Pedoman PMPRB, Inspektorat Instansi Pemerintah

adalah Koordinator Asesor di lingkungan Kementerian/Lembaga.

Untuk itu Inspektorat telah mengkoordinir pelaksanaan penilaian

mandiri atas pelaksanaan RB BPPT, dengan menilai 6

Kedeputian/Setama Eselon I, dan 45 Unit Kerja/Satuan Kerja Eselon

II/III. Hasilnya telah dilaporkan dan di-submit kepada Kementerian

PAN&RB pada bulan April 2015.

Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

BPPT dilakukan secara menyeluruh di 6 Kedeputian/Setama dan 45

Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPT. Inspektorat selaku Koordinator

Asesor bersama 6 Asesor Deputi/Setama serta 12 Asisten Asesor

melaksanakan tahapan penilaian serta melengkapi dokumen

evidence dari tiap-tiap unsur yang dinilai untuk mendukung hasil

penilaian yang dicapai.

Untuk memperoleh pemahaman penilaian PMPRB secara tepat

sesuai peraturan Menteri PAN&RB, dilaksanakan juga workshop

PMPRB oleh Kementerian PAN&RB yang dihadiri oleh seluruh

Unit/Satuan Kerja.

Hasil yang dicapai:

Hasil penilaian yang diperoleh dari pelaksanaan PMPRB baik

penilaian oleh Asesor BPPT maupun oleh Kementerian PAN&RB

dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.10. Perbandingan Nilai PMPRB

Komponen Pengungkit

NO Area Perubahan Asesor RB Menpan Asesor RB

2014 2015

1 Manajemen Perubahan 4,65 3,48 4,65

2 Penataan Perautan Perundang 3,13 2,71 1,88


Undangan

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 3 1,83 6

4 Penataan Tata laksana 4,34 3,09 4,59

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 8,71 6,93 13,81

6 Penguatan Akuntabilitas 5,8 2,65 4,74

7 Penguatan Pengawasan 8,61 4,72 6,29

8 Peningkatan Kualitas Layanan 5,67 3,48 5,62

Komponen Hasil

NO Area Perubahan Asesor RB Menpan Asesor RB

2014 2015

1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

13,55 13,95 13,55

2 Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

8,25 3,00 6,5

3 Kualitas Pelayanan Publik 8 7,20 8

TOTAL INDEKS RB 73,71 53,05 75,51

Hasil penilaian telah disampaikan kepada Kementerian PAN&RB

pada bulan April 2015.

Dengan selesainya proses PMPRB tersebut maka target kinerja dapat

tercapai 100% (Berhasil).

Tabel 3.11. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Terlaksananya PMPRB di

lingkungan BPPT tepat waktu

NO PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI (%) TAHUN TARGET REALISASI

1. 2013 4 4 100

2. 2014 6 6 100

3. 2015 1 1 100


Strategis:

1. Adanya komitmen pimpinan dalam melaksanakan PMPRB.

2. Adanya peran aktif asesor di lingkungan BPPT dalam menilai

pelaksanaan RB.


3. Adanya peran aktif APIP dalam mengkoordinir pelaksanaan

PMPRB.

Adanya perbedaan hasil penilaian mandiri antara Tim Penilai Internal

BPPT dengan Tim Penilai Kementerian PAN&RB dikarenakan:

1. Tidak dilakukan klarifikasi hasil penilaian RB BPPT oleh Tim

Penilai dari Kementerian PAN&RB.

2. Perbedaan persepsi penilaian dari Tim Penilai Internal BPPT.

Dengan demikian perlu dilakukan beberapa tindakan perbaikan

antara lain:

1. Dilakukan mekanisme klarifikasi hasil penilaian oleh Tim Penilai

Kementerian PAN&RB sebelum ditetapkan penilaian akhir.

2. Peningkatan profesional judgement di Tim Penilai Internal BPPT.

Gambar 3.4. Bimtek dan supervisi PMPRB oleh Kementerian PAN&RB

3.3. Capaian Kinerja Lainnya

1. Jumlah SDM Inspektorat yang mengikuti pendidikan sertifikasi pada

Pusdiklatwas BPKP dan Diklat Teknis Pengawasan lainya.

Untuk meningkatkan profesionalisme Auditor dalam rangka pelaksanaan

tugas pengawasan atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan


efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan

kompetensinya.

Dengan adanya program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

bagi Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat BPPT

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada BPPT pada umumnya

dan Inspektorat BPPT khususnya, untuk saling membantu, bersinergi dan

berkolaborasi dalam memperbaiki kinerja para pelaksana kegiatan di

BPPT.

Gambar 3.5. Diklat Sertifikasi Penjenjangan di PUSDIKLATWAS BPKP

Gambar 3.6. Diklat Teknis Substansi


Tabel 3.12.

Pelaksanaan Diklat Pengawasan SDM Inspektorat

NO JENIS DIKLAT JUMLAH

PESERTA INSTANSI

PELAKSANA TANGGAL

SATUAN HASIL

I. DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR

1 Pembentukan Auditor Ahli 2 BPKP 16 Februari – 11 Maret

Sertifikat

2 Pembentukan Auditor Ahli 3 BPKP 4 - 25 Mei Sertifikat

2. Pembentukan Auditor Utama 1 BPKP 12 - 27 April Sertifikat

II. DIKLAT TEKNIS SUBSTANSI

1 Audit Pengadaan Barang dan Jasa

2 BPKP 6 – 10 April Sertifikat

JUMLAH / KETERANGAN 8 BPKP Sertifikat


Strategis:

1. Adanya komitmen pimpinan dalam meningkatkan kualitas SDM.

2. Adanya perencanaan diklat yang mengacu dengan kalender diklat

pengawasan BPKP.

3. Adanya peran aktif APIP BPPT dalam mengikuti diklat pengawasan.

2. Pelaksanaan penelitian/penelaahan RKAKL Tahun Anggaran 2016.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 94 Tahun 2013 diamanatkan

kepada APIP bahwa mulai tahun 2013 melakukan penelitian terhadap

RKAKL. Pada tahun 2015 Inspektorat melakukan penelaahan terhadap

RKAKL TA.2016. Dalam rangka menjamin kebenaran, kelengkapan dan

kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran

sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut, Inspektorat telah

melaksanakan penelitian terhadap RKAKL 6 unit eselon I dan 45 Unit

Kerja/Satuan Kerja di lingkungan BPPT, dan hasilnya telah disampaikan

kepada unit kerja eselon I terkait tembusan Kepala BPPT.


3. Pelaksanaan pemantauan penerapan INPRES 07/2015 tentang Strategi

Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)

di Lingkungan BPPT.

Pelaksanaan Stranas Aksi PPK di lingkungan BPPT dikoordinasikan oleh

Biro Perencanaan. Inspektorat secara periodik melakukan pemantauan dan

evaluasi atas pelaksanaan Inpres tersebut. Hasil pelaksanaan aksi PPK

tahun 2015: Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme

pengadaan barang dan jasa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13

Capaian Pelaksanaan Stranas Aksi PPK BPPT

No. Periode Laporan Capaian Keterangan

1 B-07 100% ULP, LPSE, Inspektorat



4. LHKASN

Dalam rangka implementasi Surat Edaran Menteri PAN RB nomor 01 tahun

2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur

Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat telah

melakukan verifikasi terhadap laporan LHKASN pegawai di lingkungan

BPPT. Hasil Pengisian LHKASN yang dilakukan melalui aplikasi SIHARKA

tanggal 26 Juni 2015, pegawai BPPT yang telah melaporkan LHKASN

berjumlah 2.485 dari 2.768 pegawai (89,78 %)

5. Reviu Lap Akuntabilitas Kinerja BPPT

Inspektorat telah membentuk tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPT

melalui Surat tugas Inspektur nomor 16/Insp/ST/02/2015 tanggal 06

Pebruari 2015 Untuk melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja (LK) tahun

2014. Hasil Reviu telah disampaikan kepada Kepala BPPT melalui Nota

Dinas nomor R-36/INSP/LHR/PW/02/2015 dengan rekomendasi sebagai

berikut :

a. Penyempurnaan dan Penetapan pedoman SAKIP atau sistem

Manajemen Kinerja BPPT oleh Kepala BPPT (saat ini masih dalam

bentuk rancangan)


b. Penetapan mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke

unit penyusun LKj oleh Kepala BPPT atau sestama BPPT (saat ini masih

dalam bentuk rancangan Surat Keputusan Sestama)

c. Penetapan IKU secara terpisah oleh Kepala BPPT

d. Penyempurnaan rumusan indikator kinerja yang kurang tepat dan tidak

memenuhi criteria SMART.

6. Peningkatan Kapabilitas APIP

Dalam rangka peningkatan kapabiitas APIP (Inspektorat) BPPT telah

dilakukan bimbingan teknis oleh BPKP untuk melakukan evaluasi (self

assessment) dengan menggunakan metode IACM (International Audit

Capability Model). Dengan melaksanakan proses evaluasi (self assessment)

akan diperoleh gambaran mengenai area’s of improvement dari masing

masing APIP. Berdasarkan area’s of improvement ini APIP (Inspektorat)

menyusun perencanaan jangka panjang peningkatan kapabilitas APIP yang

akan menjadi dasar untuk mengembangankan organisasi APIP lebih lanjut

menuju APIP yang efektif

Pada saat ini Inspektorat sedang melakukan proses pengisian kuisioner dan

melengkapi dokumen pendukung (evidence) untuk mengetahui posisi atau

level kapabilitasnya.

3.4. Akuntabilitas Anggaran

Berdasarkan kebijakan manajemen untuk melakukan penghematan pada

seluruh Unit/Satuan Kerja,maka alokasi Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran

2015 yang semula sebesar Rp.3.000.000.000,-menjadi Rp.2.402.196.000,-.

Atau terjadi pemotongan sebesar Rp.597.804.000,-(24,88%).

Adapun realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat

disampaikan sebagai berikut:

1. Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat pada tahun 2015 adalah

sebesar Rp. 2.168.315.500,- (90,26%) dari total anggaran DIPA

Inspektorat sebesar Rp.2.402.196.000,-.

2. Anggaran yang dialokasikan pada Inspektorat setiap tahunnya,

dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan


Inspektorat dan peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana

penunjang.

3. Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Inspektorat

tahun 2015 telah dapat diselesaikan dan hasilnya sesuai dengan target

bahkan 1 sasaran strategis melampaui target yang direncanakan,


BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil pengukuran capaian kinerja Inspektorat sebagaimana diuraikan pada

bab sebelumnya yang secara garis besar mencakup kegiatan Meningkatkan

dan mengintensifkan peran Inspektorat ; Membangun sistem pengendalian

intern ;dan kegiatan meningkatkan kapabilitas dan kompetensi auditor dapat

disimpulkan sebagai berikut:

a. Capaian Sasaran Kegiatan meningkatkan kualitas pengawasan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan,

program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan

perundang-undangan.

Kegiatan Pengawasan tahun 2015 secara umum dapat dicapai sesuai

dengan target yang direncanakan, yakni:

1. Realisasi capaian kinerja pelaksanaan Reviu terhadap Laporan

Keuangan BPPT Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan yang

ditargetkan.

2. Realisasi capaian kinerja Pelaksanaan Evaluasi LAKIP adalah 6

(enam) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sesuai dengan target yang

direncanakan 6 LHE sehingga capaiannya adalah 100%.

b. Capaian Sasaran Kegiatan Terlaksananya percepatan penyelesaian

tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku

kepentingan.

1. Realisasi capaian kinerja pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil

pengawasan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah

rekomendasi sebesar 100%, lebih besar dari yang ditargetkan sebesar

76%.


c. Capaian Sasaran Kegiatan dibangunnya Sistem Pengendalian Intern

di seluruh Unit Kerja/Satker dengan berbasis pada implementasi

manajemen risiko.

Kegiatan Pengawasan tahun 2015 secara umum dapat dicapai sesuai

dengan target yang direncanakan, yakni:

a. Realisasi capaian kinerja Jumlah unit kerja / satuan kerja yang

menerapkan SPIP pada tahapan penilaian risiko sebanyak 4 (empat)

Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPT, yaitu

1) Balai Besar Teknologi Pati;

2) UPT. Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika;

3) Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan & Teknologi; dan

4) Balai Pengkajian Dinamika Pantai.

d. Capaian Sasaran Kegiatan Terlaksananya reformasi birokrasi melalui

monitoring, evaluasi dan quality assurance pelaksanaan reformasi

birokrasi.

Realisasi capaian kinerja Jumlah laporan hasil assessment PMPRB di

lingkungan BPPT tepat waktu, telah dilakukan pada 6

Kedeputian/Sekretariat Utama secara tepat waktu dan sesuai dengan yang

direncanakan sehingga target tercapai 100%.

4.2. Saran

Dalam rangka peningkatan peran dan kapabilitas Inspektorat yang memadai

untuk melaksanakan tugas pengawasan, maka disarankan kepada Manajemen

BPPT:

1. Perlu menumbuhkan dan mendorong komitmen, keterlibatan dan

dukungan aktif dari segenap komponen aparatur negara di lingkungan

BPPT serta pihak terkait lainnya yang merupakan kesatuan integral untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di

lingkungan BPPT.

2. Perlu merealisasikan peningkatan baik kapabilitas dan kompetensi serta

jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dengan kualifikasi yang

dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan yang telah disampaikan

kepada Biro SDMO BPPT.


3. Perlu adanya peningkatan alokasi Anggaran yang lebih memadai untuk

efektivitas kinerja Inspektorat dan penambahan sarana pendukung

kegiatan pengawasan

Capaian kinerja Inspektorat yang telah dituangkan dalam LAKIP Tahun 2014 ini

diharapkan dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja

Inspektorat.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI … INSPEKTORAT... · membuat Standar Operasional Prosedur...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI … INSPEKTORAT... · membuat Standar Operasional Prosedur...