LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2017 LAK Bappebti 2017 final.pdf · bagi dunia usaha...
Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEBTI TAHUN 2017 LAK Bappebti 2017 final.pdf · bagi dunia usaha...
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BAPPEBTI
TAHUN 2017
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena atas berkah dan
rahmatNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Bappebti Tahun
2017. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bappebti atas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi sebagai unit Eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012
tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
Penyusunan LAK ini telah mengikuti pedoman yang berlaku yaitu sesuai dengan
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
lingkungan Kementerian Perdagangan. Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan oleh
berbagai pihak terkait dalam menilai kinerja Bappebti selama Tahun 2017 dan dapat
dijadikan pedoman bagi kami sendiri dalam meningkatkan kinerja di tahun berikutnya,
sehingga tujuan dan sasaran Bappebti dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja
(LAK) Bappebti Tahun 2017 ini dapat selesai tepat pada waktunya.
Jakarta, Februari 2018
KEPALA BAPPEBTI
BACHRUL CHAIRI
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis BAPPEBTI dalam
pembangunan sektor perdagangan adalah membina, mengatur, mengawasi dan
mengembangkan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar
Lelang.
Penilaian capaian kinerja Bappebti Tahun 2017 dapat dilihat dari perbandingan hasil
realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target yang telah ditetapkan di awal Tahun
2017 melalui Perjanjian Kinerja Bappebti. Berikut capaian IKU Bappebti Tahun 2017 :
No Indikator Kinerja Utama Target 2017 Realisasi
2017 Prosentase Capaian (%)
1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku
usaha PBK setelah dokumen lengkap dan
benar
19 hari 11 Hari 142
2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 7 % 53,84 % 769,28
3 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi
kegiatannya dan pelaporan keuangannya 69 perusahaan 66 perusahaan
95,65
4 Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan di bidang PBK, SRG dan PL 9 Peraturan 16 peraturan 177,77
5 Pertumbuhan volume transaksi PBK 5 % 0,48 % 9,6
6 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang
diterbitkan secara kumulatif 14 %
6% 42,85
Rata-rata Capaian 206,19
Capaian target indikator kinerja utama (IKU) Bappebti di Tahun 2017 secara rata-rata
adalah sebesar 206,19% atau tergolong sangat baik, karena nilai rata-ratanya menunjukkan
angka di atas 100%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari
faktor-faktor utama dalam mencapai keberhasilan dimaksud. Faktor-faktor utama yang
menjadi keberhasilan tersebut yaitu terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal
maupun eksternal, tersedianya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup
memadai, serta penyediaan anggaran yang sudah cukup sesuai dengan beban kerja.
Dengan memperhatikan capaian kinerja di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bila
dilihat dari rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2017 yang sebesar 206,19 %, Bappebti
telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja
iii
tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor utama dalam mencapai keberhasilan dimaksud yaitu
terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal, tersedianya
kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup memadai, serta penyediaan
anggaran yang sudah sesuai dengan beban kerja.
Jika dibandingkan dengan capaian IKU di Tahun 2016, yang secara rata-rata sebesar
132,83%, maka terlihat adanya peningkatan capaian atas kinerja IKU. Peningkatan capaian
itu lebih dikarenakan 3 (tiga) indikator telah mencapai dan melampaui dari target yang
ditetapkan pada awal Tahun 2017 yaitu (1) Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku
usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar, (2) Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan
PL dan (3) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL.
Namun demikian masih terdapat 3 (tiga) indikator Bappebti yang belum mencapai
target, yakni (1) Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan
keuangannya, (2) Pertumbuhan volume transaksi PBK ,dan (3) Pertumbuhan nilai Resi
Gudang yang diterbitkan secara kumulatif.
Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka tetap perlu dilakukan evaluasi lebih
lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta penganggaran agar kinerja
Bappebti menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang.
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. ii
Daftar Isi ....................................................................................................................... iv
Daftar Tabel ................................................................................................................. v
Daftar Gambar .............................................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi ....................................... 1
B. Struktur Organisasi ................................................................................... 2
C. Isu Strategis Organisasi ............................................................................. 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................ 6
A. Perencanaan Strategis ................................................................................ 6
B. Rencana Kinerja Tahunan ........................................................................ 8
C. Perjanjian Kinerja ........................................................................................ 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 12
A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................ 12
B. Kinerja Anggaran ............................................................................ 49
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 52
LAMPIRAN
1. Bagan Struktur Organisasi
2. Dokumen Kontrak Kinerja
3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran
4. Formulir Indikator Kinerja Utama
5. Formulir Rencana Kinerja Tahunan
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Data Pegawai Bappebti Tahun 2017 berdasarkan Tingkat Pendidikan ....... 3
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappebti Tahun 2017 ......................................... 8
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2017 ...................................................... 10
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappebti Tahun 2017 ............................... 12
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 ............................................................ 14
Tabel 3.3 Jenis Perijinan yang diterbitkan Selama Tahun 2017................................... 15
Tabel 3.4 Perbandingan Data Kinerja jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha
PBK ............................................................................................................... 16
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 ........................................................... 18
Tabel 3.6 Perbandingan Data Kinerja Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL…… 18
Tabel 3.7 Perkembangan Pelaksanaan Pasar Lelang Tahun 2014-2017……………… 19
Tabel 3.8 Perkembangan Transaksi Pasar Lelang Tahun 2014-2017…………………. 20
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.............................................................. 21
Tabel 3.10 Perbandingan Data Kinerja Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi
kegiatannya dan pelaporan keuangannya..................................................... 21
Tabel 3.11 Penyampaian Laporan Kegiatan Pelaku Usaha PBK..................................... 23
Tabel 3.12 Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan Pialang Berjangkadan
Pedagang Penyelenggara SPA………………………………………………… . 25
Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4............................................................. 27
Tabel 3.14 Perbandingan Data Kinerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
di bidang PBK, SRG dan PL ....................................................................... 30
Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5........................................................... .. 32
Tabel 3.16 Perbandingan Data Kinerja Pertumbuhan Volume Transaksi PBK ............... 33
Tabel 3.17 Perkembangan Volume Transaksi PBKTahun 2014 – 2017.......................... 33
Tabel 3.18 Pelatihan Teknis Pelaku usaha PBK Tahun 2014 – 2017............................. 36
Tabel 3.19 Perusahaan yang diundercover/identifikasi Tahun 2017............................... 38
Tabel 3.20 Perusahaan dan Nasabah yang diperiksa Tahun 2017................................ 39
v
Tabel 3.21 Perusahaan yang disidik Tahun 2017........................................................... 41
Tabel 3.22 Perusahaan yang dikenakan sanksi Peringatan tahun 2017......................... 42
Tabel 3.23 Perusahaan yang dikenakan sanksi Pembekuan Izin Usaha tahun 2017....... 43
Tabel 3.24 Daftar Penghentian Kegiatan Pialang Ilegal Periode 2015-2017................... 44
Tabel 3.25 Daftar Pemblokiran Website Pialang Ilegal Periode 2014-2017.................... 45
Tabel 3.26 Rekapitulasi Penerbitan Resi Gudang Tahunan............................................ 46
Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6........................................................... .. 47
Tabel 3.28 Perbandingan Data Kinerja nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara
kumulatif …………………………………………………………………………… 47
Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Kegiatan Tahun 2017................. 49
Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Sasaran dan Indikator
Kinerja Utama Tahun 2017............................................................................. 50
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum ............................... 14
Gambar 3.2 Rapat Rancangan Perpres Tentang Pasar Lelang Komoditas................... 20
Gambar 3.3 Konsinyering Evaluasi Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka............... 22
Gambar 3.4 Finalisasi Rancangan Peraturan Kepala Bappebti tentang
Sistem Perdagangan Alternatif................................................................. 29
Gambar 3.5 Kepala Bappebti meresmikan Sistem Pengawasan Tunggal
Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPTT-SPA)........................... 35
Gambar 3.6 Bimbingan Teknis Calon Pengelola Gudang SRG................................... 48
LAK BAPPEBTI 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi
Berdasarkan UU No 10 Tahun 2011, UU No 9 Tahun 2011, UU No 7 Tahun 2014 dan
Kepmenperindag No 650/MPP/Kep/10/2004 Tahun 2004, Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki kewenangan membina,
mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan Perdagangan Berjangka
Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), Pasar Lelang (Forward) Komoditi Agro
di Indonesia.
Peran Bappebti untuk mewujudkan kegiatan PBK yang teratur, wajar, efisien, dan
efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat. PBK juga untuk melindungi
kepentingan semua pihak dari ancaman resiko dan fluktuasi harga yang tidak pasti
melalui kegiatan lindung nilai (hedging) sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan
pembentukan harga yang transparan.
Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrument penting dan efektif dalam
sistem pembiayaan perdagangan. SRG harus dapat memfasilitasi pemberian kredit
bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang.
SRG juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara
penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Untuk itu, SRG dapat digunakan
oleh Pemerintah dalam hal pengendalian harga dan persediaan stok secara nasional.
Pasar Lelang sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien dan berperan dalam
pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan, dan keberadaannya dapat
menjadi sarana untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual
dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya
sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien. Pasar Lelang juga sebagai
sarana untuk pengendalian inflasi atas harga kebutuhan pokok.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka susunan
organisasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri atas 1 (satu)
orang Kepala Bappebti yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat)
orang Kepala Biro.
Sebagaimana diketahui Indonesia sebagai penghasil komoditi ekspor utama dunia
seperti kopi, karet, kakao, lada, batubara, CPO, dll. Selama ini referensi harga para
pelaku usaha mengacu kepada harga-harga di Bursa Luar Negeri. Untuk itu diperlukan
01 Pendahuluan
LAK BAPPEBTI 2017 2
langkah-langkah konkrit dalam upaya pengembangan Bursa-bursa Komoditi di
Indonesia yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan Pelaku Usaha mulai
dari eksportir, pedagang, petani produsen menjadikan bursa sebagai sarana untuk
melakukan transaksi dan hedging.
Dengan banyaknya Pelaku Usaha yang aktif dalam kegiatan Bursa Berjangka Komoditi
diharapkan likuiditas transaksi PBK di Bursa Berjangka akan meningkat sehingga pada
akhirnya dapat membentuk suatu harga yang wajar (price discovery) dan transparan
dan lebih jauh dijadikan sebagai harga acuan (price reference) bagi pelaku usaha.
Sulitnya petani mengakses sumber pembiayaan untuk kepentingan usahanya pada
umumnya dikarenakan para petani tidak mempunyai jaminan (collateral) yang dapat
diagunkan ke lembaga pembiayaan dan perbankan. Dengan adanya Sistem Resi
Gudang, komoditi yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh
pembiayaan. Selain itu, melalui penyimpanan komoditi SRG di Gudang Petani dapat
meningkatkan mutu dan nilai tambah pendapatannya dari produk komoditi yang
disimpan di Gudang SRG.
Dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan maka diperlukan sarana untuk
mempertemukan secara langsung penjual dan pembeli dalam suatu Pasar Fisik
Terorganisir melalui wadah Pasar Lelang untuk melakukan transaksi jual beli. Karena
terbukanya akses pasar bagi para produsen dan pelaku usaha yang pada akhirnya
efisiensi perdagangan dapat terwujud.
B. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012,
disebutkan bahwa tugas Bappebti adalah melaksanakan Pembinaan, Pengaturan
dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Berjangka serta Pasar Fisik dan Jasa. Dalam
melaksanakan tugas tersebut Bappebti menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan
evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan
berjangka, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Perumusan, pelaksanaan dan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis dan
evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar fisik dan jasa;
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan
di bidang pasar fisik dan jasa;
4. Pelaksanaan administrasi badan;
01 Pendahuluan
LAK BAPPEBTI 2017 3
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka susunan
organisasi Bappebti terdiri atas 5 (lima) Unit Eselon II, yaitu Sekretariat, Biro
Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan, Biro Pengawasan Pasar
Berjangka dan Fisik, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar serta Biro Pembinaan
dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.
Tabel 1.1 Data Pegawai Bappebti Tahun 2017 Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kelompok Jabatan Jabatan Pendidikan Jumlah
Stuktural
Eselon I S2 1
Eselon II S2 5
Eselon III S2 12
S1 1
Eselon IV S2 29
S1 7
Pelaksana
S2 13
S1 39
D3 3
SLTA 1
SLTP 1
Jumlah 112
Secara umum dapat dijabarkan tugas dari masing-masing unit Eselon II di Bappebti,
yaitu:
1. Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan
administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappebti.
Dalam menjalankan kegiatannya, Sekretariat Bappebti didukung oleh Sumber
Daya Manusia (SDM) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai.
2. Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan, yang
mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan
peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan hukum, litigasi,
pemeriksaan, penyidikan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran administratif
di bidang Perdagangan Berjangka, Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka,
Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang dan Jasa.
Untuk menunjang tugas tersebut, Biro Peraturan Perundangan-undangan dan
Penindakan memiliki kekuatan SDM sebanyak 16 (enam belas) orang pegawai.
3. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, yang mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi pembinaan usaha, pemantauan, pengawasan, audit
01 Pendahuluan
LAK BAPPEBTI 2017 4
kepatuhan dan keuangan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang
perdagangan berjangka.
Dalam menjalankan tugasnya, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
didukung oleh SDM sebanyak 20 (dua puluh) orang pegawai.
4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar , mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pembinaan usaha, pengawasan, pengembangan dan sistem informasi
pasar di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Fisik
Terorganisir.
Untuk dapat menyelesaikan tugasnya, Biro Pembinaan dan Pengembangan
Pasar memiliki SDM sebanyak 19 (Sembilan belas) orang pegawai.
5. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
Komoditas, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan,
pengawasan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang Pasar
Lelang, Pasar Fisik dan Sistem Resi Gudang.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem
Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas memiliki jumlah SDM sebanyak 19
(sembilan belas ) orang pegawai.
C. Isu Strategis Organisasi
1. Transaksi multilateral di bidang PBK masih kurang likuid
PBK pada dasarnya adalah sebuah industri yang seharusnya dapat dijadikan
sebagai sarana lindung nilai (hedging) para eksportir maupun importir dari adanya
fluktuasi harga komoditi. Selain itu, diharapkan PBK juga dapat dijadikan sebagai
sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan sehingga harga yang ada
di Bursa Berjangka dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kepentingan
(stakeholder) dan pelaku usaha dalam mencari referensi harga dan juga sebagai
salah satu alternatif investasi bagi para spekulan.
Namun demikian, pada kenyataannya transaksi multilateral masih kurang diminati
oleh para pelaku usaha dalam bertransaksi di PBK, transaksi SPA (bilateral) masih
lebih dominan. Hal ini terlihat dari share transaksi multilateral yang hanya sebesar
18,90% dari total transaksi PBK.
2. Pemanfaatan Gudang SRG yang masih belum optimal
SRG sudah berjalan di Indonesia sejak Tahun 2008, meskipun UU mengenai SRG
telah diterbitkan pada Tahun 2006 dan PPnya pada Tahun 2007.
Sampai dengan akhir Tahun 2017, pemerintah sudah membangun sebanyak 121
(seratus dua puluh satu) Gudang SRG baik melalui dana Stimulus Fiskal, APBN-P
01 Pendahuluan
LAK BAPPEBTI 2017 5
dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun demikian, sampai dengan akhir Tahun
2017 baru terdapat 88 (delapan puluh delapan) gudang SRG milik pemerintah
yang telah mengimplementasikan SRG. Hal ini tentu menjadi perhatian dimana
sebanyak 33 (tiga puluh tiga) gudang yang dibangun oleh pemerintah masih belum
mengimplementasikan SRG dan harus segera dicari solusi pemecahannya.
3. Pasar Lelang belum menjadi sarana Pemasaran yang efektif dan efisien
Penyelenggaraan Pasar Lelang di Indonesia merupakan sebuah upaya positif
dalam memajukan sektor perdagangan dan pertanian, khususnya para petani
produsen yang selama ini cenderung terpinggirkan oleh mekanisme sistem
perdagangan konvensional.
Pasar Lelang sendiri saat ini belum menjadi sarana pemasaran yang efektif dan
efisien. Hal ini dapat tercermin dari setiap penyelenggaraan Pasar Lelang, dimana
pelaku transaksi (penjual/pembeli) didominasi oleh orang-orang yang sama. Selain
itu komposisi penjual lebih banyak dari pembeli. Kendala lain yang dihadapi Pasar
Lelang saat ini adalah Buyer/pembeli masih kesulitan menemukan Seller/Penjual
yang mampu menyediakan barang yang dibutuhkan dalam skala besar.
Selain beberapa kendala diatas, pelaksanaan revitalisasi pasar lelang yang belum
optimal serta masih ditemui adanya gagal serah atau gagal bayar masih menjadi
permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti dalam rangka terciptanya
perdagangan yang fair dan dapat dipercaya.
LAK BAPPEBTI 2017 6
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
1. Visi dan Misi
Sesuai dengan Perencanaan Strategis (Renstra) Bappebti yang telah disusun
dengan mengacu pada kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kebijakan
Presiden dalam hal ini pemerintah, maka telah ditetapkan visi Pemerintah yaitu
”Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong.”
Untuk dapat mewujudkan visi di atas, maka Kementerian Perdagangan telah
menetapkan misi yang telah tercantum dalam Renstra Kementerian Perdagangan
Tahun 2015 - 2019, yaitu:
a. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang
berkelanjutan;
b. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sektor Perdagangan.
Dari 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan oleh Kemendag, Bappebti mendukung
tercapainya misi Kemendag yang ke 2, meningkatkan perdagangan dalam negeri
yang bertumbuh dan berkualitas.
2. Tujuan dan Sasaran
Sebagai penjabaran dari visi dan misi di atas, maka Kementerian Perdagangan
menetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:
a. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
b. Peningkatan pengamanan perdagangan;
c. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
d. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
e. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
f. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
g. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;
h. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
i. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan
pokok dan barang penting;
j. Peningkatan perlindungan konsumen;
02 Perencanaan Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 7
k. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
l. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
m. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
n. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.
Dari 14 (empat belas) tujuan tersebut, Bappebti memiliki peran untuk mewujudkan
optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang.
Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, maka Bappebti telah menetapkan
sasaran, yaitu “meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan
pengembangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang
dan Pasar Lelang”, yang di dukung oleh:
a. Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi;
b. Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha di
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
c. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pasar lelang dan Sistem Resi
Gudang;
d. Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang
Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang; dan
e. Meningkatnya hasil Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Berjangka
Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang.
3. Kebijakan dan Strategi
Sesuai arah kebijakan Pemerintah dan Kementerian Perdagangan serta mengacu
kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015 − 2019 bidang perdagangan,
Bappebti telah menetapkan 3 (tiga) kebijakan, yaitu:
a. Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi;
b. Mendorong perkembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas,
sebagai sarana dan prasarana perdagangan yang menunjang sistem distribusi
nasional untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga;
dan
c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang
perdagangan, dalam artian adalah dukungan manajemen dan operasional
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas, Bappebti menetapkan beberapa
langkah strategis, yaitu:
02 Perencanaan Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 8
a. Mengoptimalkan manfaat dan mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi
(PBK) sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga yang transparan
sebagai pengamanan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk
nasional;
b. Mengoptimalkan manfaat dan mekanisme Pasar Lelang Komoditas (PLK) dan
Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana efisiensi distribusi, tunda jual, dan
alternatif pembiayaan sehingga terciptanya efisiensi sistem dan distribusi
logistik nasional;
B. Rencana Kinerja Tahunan
Pada tahun 2017 Bappebti telah menetapkan Program, yaitu Peningkatan
Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Bappebti telah menetapkan Rencana
Kinerja Tahunan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Bappebti Tahun 2017
OUTCOME/OUTPUT
No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian
Unit Es. II
1
Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
Jumlah pelaku usaha PBK dan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa Berjangka yang diawasi transaksinya
14 perusahaan
Biro Pengawasan
Pasar Berjangka dan
Fisik
Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya
69 perusahaan
Jumlah pelaku usaha PBK yang di audit
22 perusahaan
2
Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Pasar lelang dan Sistem Resi Gudang
Jumlah gudang yang telah mengimplementasikan SRG (kumulatif)
113 gudang
Biro Pembinaan
Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang
Komoditas
Jumlah Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
580 milyar
Jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang (kali)
78 kali
Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan Pasar Lelang
230 Orang
Jumlah pemantauan, evaluasi dan pengawasan SRG dan Pasar Lelang
120 Kali
Jumlah hari penyelesaian 17 Hari
02 Perencanaan Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 9
OUTCOME/OUTPUT
No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian
Unit Es. II
perizinan pelaku usaha SRG dan Pasar Lelang setelah dokumen lengkap
3
Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
Penyusunan peraturan perundang-udangan di bidang PBK, SRG dan PL
9 peraturan
Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan
Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK, SRG dan PL
83 kali
Pemberian Pelayanan Hukum
29 kali
Penanganan perkara (PTUN, PN, BAKTI, Praperadilan)
15 kali
4
Meningkatnya pengkajian dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang
Jumlah hasil análisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang
6 analisis
Biro Pembinaan dan Pengembangan
Pasar
Cakupan Komoditi dalam system informasi harga
10 Komoditi
Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha Setelah Dokumen Lengkap dan Benar
19 hari
Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK
400 orang
5
Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Dukungan manajemen dan pelaksanaan program
4 Dokumen
Sekretariat
Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Bappebti
3 Laporan
Pengelolaan dan Pengembangan SDM Bappebti
10 Kegiatan
Penyelenggaraan dan pembinaan komunikasi dan informasi publik di bidang PBK, SRG dan PL
20 Laporan
02 Perencanaan Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 10
C. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen
Renstra, Bappebti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan berbagai
indikator output seperti tabel dibawah ini.
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2017
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar
19 hari
2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 7 %
3 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
69 perusahaan
4 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL
9 Peraturan
5 Pertumbuhan volume transaksi PBK 5 %
2 Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)
1 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
14 %
Dari tabel di atas terlihat bahwa Bappebti telah menetapkan 6 (enam) indikator kinerja
dalam mendukung tercapainya sasaran program yang tercantum dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2017.
1. Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap
dan benar
Bappebti sebagai Badan Pengawas untuk kegiatan PBK memiliki kewenangan
untuk menerbitkan perizinan di bidang PBK kepada para pelaku usaha. Dimana
untuk Tahun 2017 Bappebti telah menetapkan target jumlah hari penyelesaian
perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar adalah 19
(sembilan belas) hari.
2. Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL
Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang
efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.
Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan
secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai
perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang
efektif dan efisien. Untuk Tahun 2017 Bappebti telah menetapkan target
pertumbuhan jumlah penyelenggaraan PL sebesar 7 %.
02 Perencanaan Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 11
3. Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan
keuangannya.
Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan Bappebti adalah menghimpun
berbagai informasi tentang kegiatan para pelaku usaha PBK sehingga didapatkan
gambaran mengenai perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode
tertentu dan juga melakukan analisis laporan keuangan pelaku usaha dalam
rangka mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-
undangan. Dimana untuk Tahun 2017 Bappebti telah menetapkan target jumlah
pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
sebanyak 69 perusahaan.
4. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL
Dalam rangka memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari
praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum
kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, maka Bappebti
setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta melakukan
pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang ada. Untuk
itu di Tahun 2017 Bappebti telah menetapkan target penyusunan peraturan
perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL sebesar 9 Peraturan.
5. Pertumbuhan volume transaksi PBK
Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia sejak
Tahun 2000 memiliki potensi yang baik dalam menunjang perekonomian bangsa
khususnya dalam memfasilitasi para pelaku usaha (eksportir/importir) dalam
melakukan lindung nilai (hedging) atas transaksinya.
Pada Tahun 2017 Bappebti telah menetapkan target atas indikator ini sebesar 5%
dengan memperbandingkan volume transaksi PBK di Tahun 2016.
6. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
Sistem Resi Gudang merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di
Indonesia, dimana dengan menyimpan barangnya di gudang SRG maka pengelola
gudang akan menerbitkan resi gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank
sehingga petani akan mendapat pembiayaan.
Pada Tahun 2017 Bappebti telah menetapkan target pertumbuhan nilai Resi
Gudang yang diterbitkan secara kumulatif sebesar 14% dari nilai Resi Gudang
yang diterbitkan pada Tahun 2016.
Untuk dapat melakukan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian
sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Bappebti
memiliki anggaran sebesar Rp 67.570.633.000,00.
LAK BAPPEBTI 2016 12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bappebti telah menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016. IKU Bappebti disusun dengan mengacu
pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015 - 2019, Rencana
Strategis Bappebti Tahun 2015 - 2019, serta diwujudkan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja Kepala Bappebti dengan Menteri Perdagangan.
Kinerja Bappebti dalam waktu satu Tahun menunjukkan hasil pengukuran kinerja yang
baik terhadap target yang telah ditetapkan dalam IKU pada Perjanjian Kinerja Tahun
2017. Kilas capaian kinerja Bappebti dari Januari 2017 sampai dengan Desember
2017 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja adalah adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEBTI Tahun 2017
No Indikator Kinerja Utama Target 2017 Realisasi 2017 Prosentase Capaian (%)
1 Jumlah hari penyelesaian perizinan
pelaku usaha PBK setelah dokumen
lengkap dan benar
19 hari 11 Hari 142
2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan
PL 7 %
53,84 % 769,28
3 Jumlah pelaku usaha PBK yang
dievaluasi kegiatannya dan pelaporan
keuangannya
69 perusahaan 66 perusahaan 95,65
4 Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan di bidang PBK, SRG dan PL 9 Peraturan 16 peraturan 177,77
5 Pertumbuhan volume transaksi PBK 5 % 0,48 % 9,6
6 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang
diterbitkan secara kumulatif 14 %
6% 42,85
Rata-rata Capaian 206,19
Dengan memperhatikan capaian kinerja di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bila
dilihat dari rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2017 yang sebesar 206,19 %,
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 13
Bappebti telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian
indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor utama dalam mencapai
keberhasilan dimaksud yaitu terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal
maupun eksternal, tersedianya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang
cukup memadai, serta penyediaan anggaran yang sudah cukup sesuai dengan beban
kerja.
Jika dibandingkan dengan capaian IKU di Tahun 2016, yang secara rata-rata sebesar
132,83%, maka terlihat adanya peningkatan capaian atas kinerja IKU. Peningkatan
capaian itu lebih dikarenakan 3 (tiga) indikator telah mencapai dan melampaui dari
target yang ditetapkan pada awal Tahun 2017 yaitu Jumlah hari penyelesaian
perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar, Pertumbuhan
jumlah Penyelenggaraan PL dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di
bidang PBK, SRG dan PL.
Namun demikian masih terdapat 3 (tiga) indikator Bappebti yang belum mencapai
target, yakni indikator Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara
kumulatif, Pertumbuhan volume transaksi PBK dan Jumlah pelaku usaha PBK yang
dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya.
Capaian IKU ini bersama dengan indikator-indikator kinerja lainnya akan dibahas lebih
lanjut di bagian B tentang analisis dan evaluasi.
Metodologi pengukuran pencapaian dalam indikator kinerja secara umum digunakan
dua jenis rumus yang tersedia, yaitu rumus I dan II, dipakai dengan
mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi. Komponen rumus
dapat dilihat pada Gambar 3.1.
Penggunaan rumus I, rumus ini akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi
mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan
linear. Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi
mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik, sebagai berikut:
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 14
Gambar 3.1 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja secara Umum
Re alisasi
Re ncana
Re ncana - (Re alisasi - Re ncana)
Re ncana
Prose ntase
Pe ncapaian
Targe t
= x 100%
RU M U S I
Prose ntase
Pe ncapaian
Targe t
= x 100%
RU M U S II
IK-1: Jumlah Hari Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha PBK setelah dokumen
lengkap dan benar
Dengan telah ditetapkannya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap
Kementerian/Lembaga, maka Bappebti sebagai bagian dari Unit Eselon I di
Kementerian Perdagangan tidak luput untuk menjalankan program tersebut. Salah
satu bentuk perwujudan yang dilakukan oleh Bappebti yaitu dengan cara
meningkatkan pelayanan perijinan yang ada di Bappebti yaitu di bidang PBK. Langkah
yang dilakukan oleh Bappebti adalah dengan mempercepat proses penerbitan
perijinan, dimana sebelumnya di dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur
mengenai PBK disebutkan bahwa proses penerbitan perijinan paling lama adalah 45
(empat puluh lima) hari diefisiensikan/dipercepat menjadi 19 (sembilan belas) hari.
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017
No Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
(%)
1. Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar
19 hari 11 Hari 142
Sumber: Biro Pembinaa dan Pengembangan Pasar (diolah)
Pencapaian IKU-1 yaitu jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah
dokumen lengkap dan benar, pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar 19 (sembilan
belas) hari dan terealisasi dengan jumlah 11 hari atau tercapai 142%. Pencapaian
tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2016.
Keberhasilan Bappebti dalam memenuhi target 19 hari di Tahun 2017 karena
didukung oleh para pelaku usaha yang kooperatif dalam memenuhi persyaratan
perizinan/persetujuan sesuai peraturan yang berlaku, serta didukung dengan adanya
pengembangan pada Sistem Aplikasi Perizinan Online sehingga Bappebti dapat
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 15
melayani dan mewajibkan pengajuan izin secara online untuk 2 (dua) jenis perizinan
PBK yaitu: izin Wakil Pialang Berjangka dan Sertifikat Pedagang Berjangka dimana di
Tahun 2017, izin/persetujuan yang dapat diajukan dan diproses secara online. Untuk
mengajukan perizinan/persetujuan melalui sistem perizinan online Bappebti, pemohon
harus memiliki hak akses berupa user name dan password yang dapat diperoleh
setelah melakukan registrasi pada sistem INATRADE.
Namun hal ini tidak menunjukkan penurunan efektifitas dan efisiensi waktu bagi para
pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan dari Bappebti karena perhitungan jumlah
hari dimaksud sangat tergantung dari jenis permohonan izin yang diajukan oleh pelaku
usaha dimana setiap jenis izin memiliki target penyelesaian izin yang berbeda-beda.
Tabel 3.3
Jenis Perijinan yang diterbitkan Selama Tahun 2017
No Jenis Perijinan
Jumlah
Perijinan
Rata2
Waktu
Pemrosesan
Ketentuan
Tingkat
Layanan
(SLA)
1. Persetujuan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka 153 2 hari 32 hari
2. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Cab.Pialang
Berjangka
47 5 hari 32 hari
3. Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Pusat
Pialang Berjangka
15 3 hari 22 hari
4. Persetujuan Perubahan Nama Pialang Berjangka 2 8 hari 22 hari
5. Persetujuan Perubahan Kepala Kantor Cab.Pialang
Berjangka
6 11 hari 32 hari
6. Persetujuan Pencabutan Izin sebagai Wakil Pialang
Berjangka
314 1 hari 32 hari
7. Persetujuan Perubahan Pengurus Pialang 27 7 hari 22 hari
8. Persetujuan Perpindahan (Mutasi) Wakil Pialang
Berjangka
105 5 hari 22 hari
9.
Persetujuan Perubahan Status Wakil Pialang
Berjangka untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil
Pialang Berjangka
14 15 hari 22 hari
10. Persetujuan Sertifikat Pendaftaran Pedagang
Berjangka Primer Perusahaan
4 1 hari 22 hari
11. Perubahan Alamat Pedagang SPA 1 23 hari 22 hari
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 16
No Jenis Perijinan
Jumlah
Perijinan
Rata2
Waktu
Pemrosesan
Ketentuan
Tingkat
Layanan
(SLA)
12. Persetujuan Pialang Berjangka Amanat Nasabah
ke Bursa Berjangka Luar Negeri
1 2 hari 22 hari
13. Penutupan Kantor Cabang 3 7 hari 14 hari
14. Pencabutan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka 1 7 hari 9 hari
15. Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line 5 8 hari 22 hari
16. Persetujuan SOP 1 10 hari 32 hari
17. Persetujuan Trading Rules 2 9 hari 22 hari
Jumlah Perijinan / Rata-rata Pemrosesan Perijinan 701 11 hari
Sumber: Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Bapebti
Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 terdapat beberapa jenis perizinan yang
lama proses penyelesaiannya mengalami peningkatan jumlah hari dan ada juga yang
mengalami penurunan jumlah hari. Bertambahnya jumlah hari pada jenis perizinan
tertentu di Tahun 2017 antara lain dipengaruhi oleh jumlah permohonan yang masuk
dan juga disebabkan karena adanya proses fit & proper pengurus atau pemegang
saham perusahaan yang harus dilalui sehingga semakin banyak pengurus atau
pemegang saham yang melalui proses fit & proper maka jumlah hari penyelesaian
perizinan akan semakin lama.
Tabel 3.4
Perbandingan Data Kinerja Jumlah Hari Penyelesaian Perizinan
Pelaku Usaha PBK
Indikator
Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian Perbandingan Dengan Target Jangka
Menengah
2016 2017 2016 2017 2016 2017 Target
Kumulatif
s.d 2019
Realisasi
Kumulatif
s.d 2017
Capaian
s.d 2017
Jumlah hari
penyelesaian
perizinan pelaku
usaha PBK setelah
dokumen lengkap
dan benar
20
hari
19
hari
6 hari 11
Hari
170% 142% 18 hari 11 hari 138,88%
Sumber Data : Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 17
Bila dibandingkan antara capaian Tahun 2017 dengan capaian Tahun 2016 terdapat
penurunan capaian realisasi dari 170 % ke 142 %. Jika dibandingkan dengan target
kumulatif sampai dengan Tahun 2019, maka target Tahun 2017 mengalami kenaikan 1
hari dari 19 hari menjadi 18 hari.
Pada Tahun 2017 jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah
dokumen lengkap dan benar mencapai 11 (sebelas) hari dikarenakan terdapat
gangguan jaringan pada server sehingga proses perijinan on-line mengalami
keterlambatan selama 5 (lima) hari dibandingkan dengan proses penyelesaian
perijinan di Tahun 2016 yang realisasinya mencapai 6 (enam) hari kerja.
Pada Tahun 2017 target penyelesaian perijinan pelaku usaha PBK adalah 19
(sembilan belas) hari di karenakan ada beberapa proses penyelesaian perijinan yang
masih dilakukan secara manual. Sedangkan pada Tahun 2019, target jumlah hari
penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK adalah 18 (delapan) hari di karenakan
proses semua penyelesaian perizinan akan di lakukan secara on-line sehingga
perijinan menjadi lebih cepat, efektif, dan transparan.
Pelaksanaan kegiatan Pemrosesan Perizinan Pelaku Usaha PBK ini dilaksanakan
melalui beberapa tahapan, antara lain :
� Pelaksanaan Fit & Proper Test, dimana pada Tahun 2017 telah direncanakan
untuk dilaksanakan sebanyak 50 kali dan terealisasi sebanyak 45 kali.
� Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Dalam Kota, dimana kegiatan ini direncanakan
untuk dilaksanakan sebanyak 38 kali dan terealisasi sebanyak 23 kali.
� Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Luar Kota, dimana kegiatan ini direncanakan
untuk dilaksanakan sebanyak sebanyak 27 kali, dan terealisasi melebihi target
sebanyak 38 kali.
Dalam mendukung pencapaian kinerja jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku
usaha PBK, Bappebti melaksanakan kegiatan Perizinan Pelaku Usaha PBK. Kegiatan
ini ditujukan untuk mengelola Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha PBK dan
Pengelolaan Sistem Informasi Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan
perizinan.
Output untuk kegiatan ini adalah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha
PBK dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelaku Usaha.
Untuk 2 (dua) Tahun kedepan target jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha
PBK yang akan ditetapkan disesuaikan dengan Renstra Tahun 2015-2019 yaitu 19
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 18
dan 18 hari pada Tahun 2018 & 2019 secara berturut-turut. Untuk mencapai target
tersebut, langkah yang akan diambil adalah dengan terus menambah dan
mengembangkan sistem perizinan online PBK sehingga diharapkan proses perizinan
dapat diselesaikan dengan lebih cepat, efektif dan efisien.
IK-2: Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL
Pasar Lelang Komoditas berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien
dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan.
Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan
secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai
perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang
efektif dan efisien.
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2017
No Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
(%)
1. Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang
7 % 53,84 % 769,28
Sumber: Pusat Registrasi (diolah Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang
Dan Pasar Lelang Komoditas)
Tabel 3.6
Perbandingan Data Kinerja Pertumbuhan jumlah
Penyelenggaraan PL
Indikator
Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian Perbandingan Dengan Target Jangka
Menengah
2016 2017 2016 2017 2016 2017 Target
Kumulatif
s.d 2019
Realisasi
Kumulatif
s.d 2017
Capaian
s.d 2017
Pertumbuhan
jumlah
Penyelenggaraan
Pasar Lelang
4 % 7 % 4,33 % 53,84 % 108,2
5 %
769,2
8 %
9 % 53,84 % 598,22
Sumber Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian Pertumbuhan jumlah
Penyelenggaraan Pasar Lelang setiap Tahunnya selalu melebihi target dimana angka
capaian di Tahun 2016 dan 2017 di atas 100% dengan realisasi pertumbuhan masing-
masing sebesar 4,33 % dan 53,84 %. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 19
target pertumbuhan Tahun 2019 sebesar 9 % dengan realisasi kumulatif sampai
dengan Tahun 2017 sebesar 53,84 % maka capaian capaian Pertumbuhan jumlah
Penyelenggaraan Pasar Lelang sudah sebesar 598,22 %.
Tabel 3.7 Perkembangan Pelaksanaan Pasar Lelang Tahun 2014-2017
Tahun Jumlah Penyelenggara Pelaksanaan Lelang 3 Besar Komoditi
2014 15 114 Beras, Jagung dan Sapi
2015 15 82 Beras, Jagung dan Jahe
2016 19 86 Jagung, Beras dan Mente
2017 21 79 Jagung, Cabe dan Kopra
Sumber : Robinwas SRG&PLK 2017
Dari tabel tersebut terlihat bahwa pelaksanaan lelang pada Tahun 2017 meningkat
dibandingkan dengan pelaksanaan pada Tahun 2016, hal ini menunjukan bahwa
pasar lelang mengalami banyak kemajuan. Dalam pencapaian target terdapat
beberapa kendala ataupun hambatan di lapangan, yaitu:
1. Belum seluruh penyelenggara Pasar Lelang Komoditas menerapkan sistem
penjaminan transaksi sehingga masih terbuka kemungkinan terjadinya gagal serah /
gagal bayar;
2. Ketergantungan biaya untuk mendatangkan peserta/pembeli yang
mengindikasikan bahwa pelaku usaha masih belum melihat Pasar Lelang komoditas
sebagai suatu sarana perdagangan yang menarik;
3. Belum diterapkannya standar mutu atas komoditas yang diperdagangkan
sehingga daya tawar petani / penjual cenderung rendah dan tidak dapat memperoleh
nilai tambah yang tinggi;
4. Kelembagaan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas belum terbentuk
sempurna dan ketergantungan APBN/APBD untuk biaya operasional;
Upaya/tindak lanjut yang diperlukan untuk mencapai target adalah:
1. Penyempurnaan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
650/MPP/Kep/10/2004 melalui Peraturan Presiden sebagaimana amanat UU No
7/2014;
2. Melakukan Revitalisasi Pasar Lelang meliputi kelembagaan dan penjaminan
transaksi pada seluruh penyelenggara Pasar Lelang Komoditas;
3. Mengoptimalkan sinergitas Pasar Lelang dengan Sistem Resi Gudang,
antara lain melalui implementasi Pasar Lelang Online yang dapat memasarkan
seluruh komoditas yang disimpan dalam gudang SRG;
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 20
4. Peningkatan literasi Pasar Lelang melalui Sosialisasi dan diseminasi
informasi dan
5. Mendorong Pemda untuk menerbitkan Perda yang mengatur perdagangan
komoditas melalui Pasar Lelang Komoditas.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 untuk mendukung pencapaian
target indikator tersebut adalah: 1) Pertemuan Teknis Pasar Lelang Komoditas yang
dihadiri para kepala dinas yang menyelenggarakan Pasar Lelang Komoditas serta
Pengurus Penyelenggara Pasar Lelang Mandiri, 2) Pertemuan Teknis Pasar Lelang
Komoditas di 14 daerah, 3) Pertemuan Teknis Antar Instansi Terkait Pasar Lelang
Komoditas, dan 4) Pemeliharaan Sistem Informasi Pasar Lelang Terpadu.
Tabel 3.8 Perkembangan Transaksi Pasar Lelang 2014-2017
Tahun Nilai (Rp.) Jumlah
Penyelenggara Frekuensi
Lelang 3 Besar Komoditi
2015 240.545.069.850 15 82 Jagung, Beras dan Jahe
2016 283.419.294.700 19 86 Jagung, Beras dan Mente
2017 268.104.943.950 21 79
Jagung, Cabe dan Kopra
Sumber : Robinwas SRG & PLK 2017
Gambar 3.2
Rapat Rancangan Perpres Tentang Pasar Lelang Komoditas
Di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017
Sumber: Bappebti
Jika melihat target indikator ini dalam beberapa Tahun ke depan yang tercantum
dalam dokumen RENSTRA Bappebti Tahun 2015 – 2019, dimana pada Tahun 2018
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 21
dan Tahun 2019 ditargetkan sebesar 9%, maka Bappebti optimis dapat memenuhi
target yang ditetapkan.
IK-3: Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan
keuangannya
Indikator Kinerja yang ditargetkan untuk IK-3 sebanyak 69 perusahaan dan untuk
realisasinya berhasil mencapai 66 perusahaan atau berhasil memberikan capaian
sebesar 95,65% terhadap kinerja Bappebti.
Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi
kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya berdasarkan pada capaian 2 (dua)
kegiatan utama yaitu kegiatan pengawasan kepatuhan Laporan Direktur Kepatuhan
Pialang Berjangka yang rata-rata capaiannya pada Tahun 2017 sebanyak 59
perusahaan dan kegiatan Analisa dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha
PBK yang rata-rata capaiannya sebanyak 74 perusahaan.
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3
No Indikator Kinerja Rencana
Tingkat Capaian Realisasi
Capaian (%)
1. Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
69 perusahaan 66
perusahaan 95,65
Sumber: Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik (diolah)
Untuk mendapatkan tingkat realisasi tersebut, perhitungannya adalah sebagai berikut:
Perusahaan yang menyampaikan laporan Direktur Kepatuhannya Perusahaan (59
perusahaan) + Perusahaan yang menyampaikan Laporan keuangannya (74
Perusahaan) dibagi 2. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil sebesar 66 Perusahaan.
Tabel 3.10
Perbandingan Data Kinerja Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi
kegiatannya dan pelaporan keuangannya
Indikator Kinerja
Utama
Target Realisasi Capaian Perbandingan Dengan Target Jangka
Menengah
2016 2017 2016 2017 2016 2017 Target
Jangka
Menengah
s.d 2019
Realisasi
Kumulatif
s.d 2017
Capaian
s.d 2017
Jumlah pelaku usaha
PBK yang dievaluasi
kegiatannya dan
pelaporan
keuangannya
62 prsh 69
prsh
81 prsh 66
prsh
130,64% 95,65% 78 prsh 66 prsh 84,61
Sumber Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 22
Perbandingan target Tahun 2016 sebanyak 62 Perusahaan dibanding Tahun 2017
meningkat menjadi 69 perusahaan didasarkan atas penambahan perusahaan pialang
baru yang memperoleh ijin yang di wajibkan menyampaikan laporan Direktur
Kepatuhan dan Laporan Keuangan Pialang Berjangka.
Capaian Realisasi Tahun 2017 menurun dibandingkan Tahun 2016 dikarenakan 3
perusahaan dicabut ijin usahanya (dari 69 perusahaan menjadi 66 perusahaan),
sehingga mengurangi kewajiban menyampaikan laporan direktur Kepatuhan dan
laporan keuangan pialang berjangka.
Pada Tahun 2016 capaian untuk indikator evaluasi kegiatan dan Pelaporan Keuangan
pelaku usaha PBK Tahun 2016 yaitu 130,64% dan jika dibandingkan dengan capaian
Tahun 2017 yang sebesar 95,65 % maka terjadi penurunan capaian sebesar 34,99%.
Penurunan ini disebabkan karena adanya pelaku usaha (perusahaan) yang
menghentikan kegiatan sementara kegiatannya serta pelaku usaha yang dikenakan
sanksi pembekuan sehingga mengakibatkan jumlah perusahaan yang dievaluasi
pelaporan keuangan dan kegiatannya menjadi berkurang.
Gambar 3.3
Konsinyering Evaluasi Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka
Di Jakarta pada bulan November 2017
Sumber: Bappebti
Pencapaian Indikator Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan
Pelaporan Keuangannya didukung oleh oleh 3 (tiga) kegiatan pendukung lainnya
yaitu : pengawasan kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK, FKT
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 23
Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK dan Pengelolaan
Ketatausahaan Biro
a. Pengawasan Kepatuhan Laporan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka
Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi tentang kegiatan
para pelaku usaha PBK sehingga didapatkan gambaran mengenai
perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode tertentu. Untuk
mengetahui perkembangan kegiatan pelaku usaha PBK salah satunya adalah
dengan memantau penyampaian laporan Direktur kepatuhan Pialang Berjangka
setiap bulannya.
Target untuk jumlah perusahaan pialang berjangka yang menyampaikan
Laporan Direktur Kepatuhan adalah pelaku usaha PBK yang aktif yang saat ini
berjumlah 60 (enam puluh) perusahaan. Pada Tahun 2017 rata-rata pencapaian
jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya hanya 59 perusahaan,
yang artinya masih terdapat perusahaan yang belum atau tidak menyampaikan
laporan Direktur Kepatuhan. Untuk itu, perlu adanya pembinaan yang lebih baik
lagi terhadap para Direktur Kepatuhan (DK) Pialang Berjangka dengan
membangun komunikasi melalui kunjungan kerja yang dilakukan oleh Biro
Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti secara berkesinambungan.
Capaian jumlah pelaku usaha PBK yang menyampaikan Laporan Direktur
Kepatuhan dihitung dari akumulasi rata-rata perbulan dari laporan yang
disampaikan oleh pelaku usaha baik yang Tepat Waktu (TW) maupun Tidak
Tepat Waktu (TTW) dibagi 12 (dua belas) bulan.
Berikut tabel capaian rata-rata kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku
usaha PBK selama Tahun 2017:
Tabel 3.11
Penyampaian Laporan Kegiatan Pelaku Usaha PBK
NO. Periode WL TW TTW TM TW +
TTW
1 Bulan Desember 2016 64 58 4 2 62
2 Bulan Januari 2017 62 55 5 2 60
3 Bulan Februari 2017 62 53 5 4 58
4 Bulan Maret 2017 61 53 8 0 61
5 Bulan April 2017 61 53 6 2 59
6 Bulan Mei 2017 61 44 13 4 57
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 24
NO. Periode WL TW TTW TM TW +
TTW
7 Bulan Juni 2017 59 53 5 1 58
8 Bulan Juli 2017 59 54 4 1 58
9 Bulan Agustus 2017 60 54 5 1 59
10 Bulan September 2017 60 58 1 1 59
11 Bulan Oktober 2017 60 58 0 2 58
12 Bulan November 2017 60 57 2 1 59
Rata-Rata 54 5 1 59
Sumber Data : Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 2017
Keterangan : WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, TTW : Tidak Tepat Waktu, TM : Tidak Menyampaikan
b. Analisa dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK
Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap integritas Pelaku Usaha dan
kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, peran yang
dilakukan oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik di dalam melakukan
analisis laporan keuangan pelaku usaha menjadi sangat penting untuk
mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-
undangan yang dilihat dari aspek integritas keuangan para Pelaku Usaha
sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf k. UU No 10 Tahun 2011 yaitu
menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi
Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang ini
dan/atau peraturan pelaksanaannya.
Maksud dan tujuan pelaksanaan analisa terhadap laporan keuangan Pialang
Berjangka dalam Perdagangan Berjangka Komoditi adalah :
1. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efesien,
efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta
memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dalam suasana
persaingan yang sehat;
2. Melakukan pembinaan terhadap Pialang Berjangka dan Pedagang
Penyelenggara SPA;
3. Mengetahui tingkat kepatuhan Pialang Berjangka dan Pedagang
Penyelenggara SPA terhadap peraturan di bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi khususnya yang terkait dengan pelaporan keuangan dan
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 25
persyaratan keuangan minimum (integritas keuangan) dan kewajiban
pelaporan keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara
SPA;
Untuk memenuhi capaian Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi Pelaporan
Keuangannya dilihat dari penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka dan
Pedagang Penyelenggara SPA yang pada Tahun 2017 rata-rata jumlah
perusahaan Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara SPA yang
menyampaikan laporan keuangan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Perusahan.
Target untuk jumlah Pelaku Usaha yang menyampaikan Laporan keuangan
adalah semua pelaku usaha PBK yang masih aktif melaksanakan kegiatan
usahanya yang saat ini berjumlah 76 (tujuh puluh enam) perusahaan yang terdiri
dari 60 Pialang Berjangka dan 16 Pedagang Penyelenggara SPA. Pada Tahun
2017, pencapaian jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi laporan
keuangannya sebanyak 74 Perusahan, yang artinya masih terdapat perusahaan
yang belum atau tidak menyampaikan laporan Keuangan.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan keuangan yang dilakukan, Kepatuhan
Penyampaian Laporan Keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang
Penyelenggara SPA pada Tahun 2017 adalah sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 3.12
Hasil Rekapitulasi Laporan Keuangan Pialang Berjangka
dan Pedagang Penyelenggara SPA
No Periode
2017
TW+TTW
WL TW TTW TM
1 Bulan Desember 2016 62 61 0 1 61
2 Bulan Januari 2017 78 76 0 2 76
3 Bulan Februari 2017 78 77 0 1 77
4 Bulan Maret 2017 77 76 1 0 77
5 Bulan April 2017 77 75 2 0 77
6 Bulan Mei 2017 77 76 1 0 77
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 26
No Periode
2017
TW+TTW
WL TW TTW TM
7 Bulan Juni 2017 75 72 3 0 75
8 Bulan Juli 2017 75 74 0 1 74
9 Bulan Agustus 2017 76 73 2 1 75
10 Bulan September 2017 76 74 1 1 75
11 Bulan Oktober 2017 76 72 3 1 75
12 Bulan November 2017 76 74 1 1 75
Rata-Rata 75 73 1 1 74
Sumber Data : Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 2017
Keterangan :
WL : Wajib Lapor, TW : Tepat Waktu, T : Tidak Tepat Waktu, dan TM : Tidak Menyampaikan
Sedangkan dari hasil verifikasi atas laporan keuangan Pialang Berjangka,
diperoleh hasil antara lain sebagai berikut:
1) Adanya pemberian pinjaman kepada pihak yang terafiliasi/pemegang
saham;
2) Masih ditemui adanya kesalahan dalam penghitungan nilai MBD; dan
3) Adanya kesalahan dalam melakukan penilaian (pengkuran) nilai deposito
berjangka dan surat berharga yang dimiliki oleh Pialang Berjangka.
Untuk 2 (dua) Tahun kedepan target jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi
kegiatannya dan Pelaporan Keuangannya yang akan ditetapkan disesuaikan dengan
Renstra Tahun 2015-2019 yaitu 76 perusahaan pada Tahun 2018 dan 78 perusahaan
pada Tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut, langkah yang akan diambil antara
lain :
� Meningkatkan pemantauan dan evaluasi Laporan kegiatan dan membangun
komunikasi yang baik dengan Pelaku Usaha untuk selalu menyampaikan
laporan kegiatannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 27
� Meningkatkan jumlah perusahaan yang dievaluasi kegiatan dan Pelaporan
Keuangannya serta membuat rencana penjadwalan sesuai dengan yang
ditargetkan dan berkomitmen menjalankan jadwal tersebut.
IK-4: Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat
dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian
hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka, maka
Bappebti setiap waktu harus mengikuti perkembangan pasar berjangka serta
melakukan pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut atau peraturan yang
ada untuk pembuatan atau penyempurnaan peraturan yang ada.
Pada Tahun 2017, ditargetkan jumlah peraturan-peraturan di bidang PBK, SRG, dan
PL dikeluarkan sebanyak 9 (sembilan) peraturan. Dalam pelaksanaannya dapat
direalisasikan sebanyak 16 (enam belas) peraturan Kepala Bappebti atau dalam
presentase sebesar 177,7% yang merupakan Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Kepala
Bappebti di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan di
bidang Pasar Lelang, dan Surat Edaran Kepala Bappebti.
Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4
No Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
(%)
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL
9 Peraturan 16 peraturan 177,7
Sumber: Biro Peraturan Perundang - undangan dan Penindakan (diolah)
Adapun 16 (enam belas) Peraturan yang dapat direalisir pada Tahun 2017 yaitu:
1) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi
Kontrak Berjangka Komoditi Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang
Pengampunan Pajak;
2) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jenis Perizinan dalam
Sistem Resi Gudang, Prosedur Operasional Standar (Standard Operating
Procedure), dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement);
3) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian
Persetujuan Sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas Dengan
Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu;
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 28
4) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemblokiran Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana yang Dimiliki dan
Dikuasai oleh Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar
Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;
5) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan
Alternatif;
6) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas;
7) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas,
Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka;
8) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pialang
Berjangka;
9) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan Kepatuhan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Kepatuhan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka;
10) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana
Yang Dimiliki dan Dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi yang Identitasnya
Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
11) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada
Pialang Berjangka;
12) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri
Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri;
13) Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 49/Bappebti/SE/03/2017 tentang
Penghentian Sementara Kantor Cabang Pialang Berjangka;
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 29
14) Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 51/Bappebti/SE/03/2017 tentang
Perpanjangan Pembatasan Perizinan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
15) Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 110/Bappebti/SE/05/2017 tentang
Himbauan Untuk Menjadi Anggota Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka
Komoditi; dan
16) Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 114/Bappebti/SE/05/2017 tentang
Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Di Bidang Perdagangan Berjangka
Komoditi.
Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2016, terjadi kenaikan sebesar 22,2%.
Dimana pada Tahun 2016 ditargetkan sebanyak 9 (sembilan) peraturan yang
terealisasi adalah 14 (empat belas) peraturan (155,55%).
Gambar 3.4
Finalisasi Rancangan Peraturan Kepala Bappebti tentang Sistem Perdagangan
Alternatif Di Jakarta pada bulan Maret 2017
Sumber: Bappebti
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 30
Tabel 3.14
Perbandingan Data Kinerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
di bidang PBK, SRG dan PL
Indikator
Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian Perbandingan Dengan Target Jangka
Menengah
2016 2017 2016 2017 2016 2017 Target
Kumulatif
s.d 2019
Realisasi
Kumulatif
s.d 2017
Capaian
s.d 2017
Penyusunan
Peraturan
Perundang-
undangan di
bidang PBK, SRG
dan PL
9
Prtrn
9
Prtrn
14
Prtrn
16
Prtrn
155,55
%
177,7
7%
9 Prtrn 16 Prtrn 177,77%
Sumber: Biro Peraturan Perundang - undangan dan Penindakan
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pada Tahun 2017 capaian untuk indikator
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL yaitu
177,77% dan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 yang sebesar 155,55 %
maka terjadi peningkatan capaian sebesar 22,22%.
Selain itu persentase capaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang
PBK, SRG dan PL setiap Tahunnya selalu melebihi target dimana angka capaian di
Tahun 2016 dan 2017 di atas 100% dengan realisasi Peraturan Perundang-undangan
yang dihasilkan masing-masing sebesar 14 peraturan dan 16 peraturan. Dengan
demikian apabila dibandingkan dengan target Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan di Tahun 2019 sebesar 9 peraturan dengan realisasi kumulatif sampai
dengan Tahun 2017 sebesar 16 peraturan maka capaian Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL sudah sebesar 177,77 %.
Peningkatan realisasi tersebut terjadi karena Bappebti sedang melakukan Mutual
Evaluasi Reviu (MER) yang dilakukan Financial Action Taks Force (FATF), Bappebti
wajib melakukan dan/atau membuat Peraturan terkait dengan Anti Pencucian Uang
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU – PPT), sesuai dengan standar yang
diterbitkan oleh FATF, untuk itu Bappebti melakukan Penyusunan Peraturan Kepala
Bappebti Nomor 8,9,10,11 Tahun 2017 dan Peraturan-peraturan tersebut harus
diselesaikan sebelum bulan November 2017 yakni waktu dilaksanakannya Onside
Reviu Oleh Asesor FATF.
Adapun 14 (empat belas) Peraturan Kepala Bappebti yang dapat direalisir pada Tahun
2016 yaitu:
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 31
1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana
Penjaminan Sistem Resi Gudang;
2. Peraturan Presiden tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar
Lelang Komoditas yang telah siap diharmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yakni Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-
DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam
Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
4. Peraturan Kepala Bappebti, yakni Peraturan Kepala Bappebti Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pedoman Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Audit Di Bidang
Perdagangan Berjangka
5. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal
Nasabah oleh Pialang Berjangka;
6. Surat Edaran Kepala Bappebti Kepala Bappebti Nomor 32/BAPPEBTI/SE/03/2016
tentang Perpanjangan Pembatasan Perizinan dalam Sistem Perdagangan
Alternatif
7. Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 132/BAPPEBTI/SE/06/2016 tentang
Pemberlakuan Aplikasi Pengaduan Nasabah Secara Online.
8. Surat Edaran Kepala Bappebti yang telah ditetapkan, yakni Surat Edaran Kepala
Bappebti Nomor 147/BAPPEBTI/SE/07/2016 tentang Penjelasan Teknis
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor
125/BAPPEBTI/PER/11/2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Nasabah
9. Surat Edaran Kepala Bappebti Nomor 155/BAPPEBTI/SE/08/2016 tentang
Sanksi Administratif Atas Penempatan Margin untuk Pelaksanaan Transaksi di
bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
10. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Bursa
dan Kontrak Berjangka Luar Negeri dalam rangka Penyaluran Amanat Nasabah
ke Bursa Luar Negeri.
11. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2016 tentang Persyaratan Umum Dan
Persyaratan Teknis Gudang Tertutup Dalam Sistem Resi Gudang.
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 32
12. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pasar
Lelang Komoditas Dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu.
13. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 6 Tahun 2016 tentang Persetujuan Lembaga
Kliring Dan Penjaminan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward)
14. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kewajiban
Penyampaian Catatan Kegiatan Transaksi Dan Laporan Keuangan Bagi
Penyelenggara Sistem
Jika melihat target indikator ini dalam beberapa Tahun ke depan yang tercantum
dalam dokumen RENSTRA Bappebti Tahun 2015 – 2019, dimana pada Tahun 2018
dan Tahun 2019 ditargetkan sebesar masing – masing 9 peraturan, maka Bappebti
optimis dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan melihat capaian atas indikator
ini pada Tahun 2016 dan 2017 yang mampu menghasilkan 14 dan 16 peraturan.
IK-5: Pertumbuhan Volume Transaksi PBK
Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sudah ada di Indonesia sejak Tahun
2000 yang ditandai dengan berdirinya Bursa Berjangka pertama di Indonesia, yaitu PT
Bursa Berjangka Jakarta yang kemudian diikuti dengan berdirinya Bursa Berjangka
yang kedua, yaitu PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia pada Tahun 2009. Hal
tersebut menunjukkan bahwa industri PBK di Indonesia memiliki potensi yang baik
dalam menunjang perekonomian bangsa khususnya dalam memfasilitasi para pelaku
usaha (eksportir/importir) dalam melakukan lindung nilai (hedging) atas transaksinya.
Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5
No Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
(%)
1. Pertumbuhan volume transaksi PBK 5 % 0,48 % 9,6
Sumber: PT BBJ & BKDI (diolah Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik)
Pada Tahun 2017 Bappebti telah menetapkan target atas indikator ini sebesar 4%.
Dalam perjalanannya sampai dengan 31 Desember 2017, jumlah volume transaksi
PBK telah tercatat sebanyak 7.046.179 lot atau bertumbuh sebesar 0,48 % dari
volume transaksi pada periode yang sama di Tahun 2016 yaitu sebanyak 7.012.220 lot
atau belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 5 %. Realisasi Capaian atas
indikator ini pada Tahun 2017 adalah sebesar 0,48 % dengan persentase capaian
sebesar 9,6%.
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 33
Tabel 3.16
Perbandingan Data Kinerja Pertumbuhan Volume Transaksi PBK
Indikator
Kinerja Utama
Target Realisasi Capaian Perbandingan Dengan Target Jangka
Menengah
2016 2017 2016 2017 2016 2017 Target
Kumulatif
s.d 2019
Realisasi
Kumulatif
s.d 2017
Capaian
s.d 2017
Pertumbuhan
volume transaksi
PBK
4 % 5 % 6,40% 0,48 % 160 % 9,6 % 8% 0,48% 6 %
Sumber: Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
Capaian indikator Target dan Realisasi Pertumbuhan Volume Transaksi PBK di Tahun
2017 bila dibandingkan dengan pencapaian di Tahun 2016 mengalami penurunan dari
6,40% menjadi 0,48%. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan transaksi kontrak berjangka
multilateral yaitu sebesar 7,93%.
Selain itu dapat dilihat bahwa persentase capaian Pertumbuhan Volume Transaksi
PBK di Tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan bila dibandingkan dengan
Tahun 2016 yang disebabkan oleh menurunnya transaksi kontrak berjangka
Multilateral di BKDI sebesar 58,09%. Penurunan ini disumbang oleh kontrak berjangka
CPOTR dan OLEINTR masing-masing sebesar 87,16% dan 29,27%. Dengan
demikian apabila dibandingkan dengan target pertumbuhan Tahun 2019 sebesar 8 %
dengan realisasi kumulatif sampai dengan Tahun 2017 sebesar 0,48 % maka capaian
capaian Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan Pasar Lelang sudah sebesar 6 %.
Tabel 3.17 Perkembangan Volume Transaksi PBK
Tahun 2014 – 2017
2014
VOLUME
(LOT)
VOLUME
(LOT)
VOLUME
(LOT)
VOLUME
(LOT)
412,199 700,261 69.88 � 882,755 26.06 � 1,090,782 23.57 �
696,976 580,540 -16.71 � 564,198 -2.81 � 241,429 -57.21 �
1,109,175 1,280,801 15.47 � 1,446,953 12.97 � 1,332,211 -7.93 �
3,192,699 3,604,889 12.91 � 4,145,962 15.01 � 4,092,411 -1.29 �
1,851,135 1,704,840 -7.90 � 1,419,305 -16.75 � 1,621,557 14.25 �
5,043,834 5,309,729 5.27 � 5,565,267 4.81 � 5,713,968 2.67 �
3,604,898 4,305,150 19.43 � 5,028,717 16.81 � 5,183,193 3.07 �
2,548,111 2,285,380 -10.31 � 1,983,503 -13.21 � 1,862,986 -6.08 �
6,153,009 6,590,530 7.11 � 7,012,220 6.40 � 7,046,179 0.48 �
KONTRAK SPA BBJ
TOTAL VOLUME TRANSAKSI PBK
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BKDI
KONTRAK SPA BKDI
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BBJ
KONTRAK MULTILATERAL BBJ
KONTRAK MULTILATERAL BKDI
TOTAL KONTRAK SPA (BBJ + BKDI)
2015
JENIS KONTRAK
TOTAL KONTRAK MULTILATERAL
(BBJ + BKDI)
2017
PERUB (%)PERUB
(%)
2016
PERUB
(%)
Sumber: PT BBJ dan PT BKDI (diolah Biro Perniagaan) s.d Desember 2017
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 34
Berdasarkan tabel diatas, pada Tahun 2017, transaksi multilateral secara keseluruhan
menurun sebesar 7,93 % ( 114.742 lot) bila dibandingkan dengan total kontrak
multilateral pada Tahun 2016 sebesar 1.446.953 lot, dengan perincian kontrak
multilateral BBJ naik sebesar 23,57 % ( 208.027 lot) dan kontrak multilateral BKDI
turun sebesar 57,21 % (322.769 lot). Transaksi SPA secara keseluruhan naik sebesar
2,67 % (148.701 lot) bila dibandingkan dengan total kontrak SPA pada Tahun 2016
sebesar 5.565.267 lot, dengan perincian kontrak SPA BBJ turun sebesar 1,29 % (
53.551 lot) dan kontrak SPA BKDI naik sebesar 14,25 % ( 202.252 lot).
Kegiatan yang dilaksanakan dalam pada Tahun 2017 untuk mendukung pencapaian
target adalah melalui :
1. Pengawasan transaksi PBK
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi
yang tercatat oleh pelaku pasar sesuai dengan data dan informasi yang dimiliki oleh
regulator. Selain itu, untuk memantau dan mengawasi indikasi-indikasi pelanggaran
transaksi yang dilakukan oleh para pelaku pasar tersebut baik Pialang Berjangka
maupun Pedagang Berjangka.
Pada Tahun 2017, target pelaksanaan kegiatan pengawasan transaksi adalah 14
Perusahaan dan dapat terealisasi sebanyak 23 Perusahaan atau tercapai 164,28%.
Kegiatan pengawasan transaksi telah dilaksanakan di 23 (dua puluh tiga)
perusahaan di Luar Kota yang terdiri dari :
1. PT Asia Trade Point Futures Cabang Surakarta
2. PT Trijaya Pratama Futures Cabang Batam
3. PT Equityworld Futures Cabang Semarang
4. PT Valbury Asia Futures Cabang Yogyakarta
5. PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Surabaya
6. PT Victory International Futures Cabang Manado
7. PT Fortis Asia Futures Kantor Pusat Semarang
8. PT Inter Pan Pasifik Futures Cabang Makassar
9. PT Monex Investindo Futures Cabang Medan
10. PT Kontak Perkasa Futures Cabang Balikpapan
11. PT Mahadana Artha Berjangka Cabang Yogyakarta
12. PT Bestprofit Cabang Jambi
13. PT First State Futures Cabang Bali
14. PT Inter Pan Pasifik Cabang Palembang
15. PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Solo
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 35
16. PT Midtou Aryacom Futures Cabang Semarang
17. PT Gatra Mega Berjangka Cabang Yogyakarta
18. PT Royal Assetindo Batam
19. PT Capital Megah Mandiri Medan
20. PT Topgrowth Futures Cabang Banjarmasin
21. PT Inter Multiinvest Fortuna Cabang Medan
22. PT Agrodana Futures Cabang Surabaya
23. PT First State Futures Cabang Solo
Salah satu kendala/permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan
pengawasan transaksi adalah jaringan sistem yang belum stabil sehingga proses
pengawasan transaksi harian melalui SPT-SPA menjadi terganggu. Untuk itu perlu
adanya perbaikan sistem aplikasi sehingga penarikan data lebih cepat (real time).
Gambar 3.5
Kepala Bappebti meresmikan Sistem Pengawasan Tunggal Transaksi Sistem
Perdagangan Alternatif (SPTT-SPA) pada Tanggal 31 Oktober di Jakarta
Sumber: Bappebti
2. Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK
Dalam rangka meningkatkan pemahaman kemampuan, serta kualitas pelaku usaha
di bidang PBK agar tercipta pelaku usaha yang professional, dilaksanakan
pelatihan Teknis kepada pelaku usaha PBK. Target jumlah peserta pelatihan teknis
pelaku usaha PBK pada Tahun 2017 ditetapkan sebanyak 400 orang peserta dan
terealisasi sebesar 200 (dua ratus) orang peserta atau tercapai 50%, hal ini
dikarenakan berkurangnya pelaksanaan pelatihan teknis yang disebabkan adanya
efisiensi anggaran.
Berikut tabel pencapaian target jumlah peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK
dari Tahun 2013 s.d 2017:
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 36
Tabel 3.18 Pelatihan Teknis Pelaku usaha PBK
Tahun 2014 – 2017
No Tahun Target Capaian Prosentase
Capaian
1. 2013 420 orang 444 orang 105.71%
2. 2014 560 orang 613 orang 109.46%
3. 2015 360 orang 369 orang 102.5%
4. 2016 220 orang 229 orang 104 %
5. 2017 400 orang 200 orang 50 %
Sumber: Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Bappebti
Pelatihan Teknis pada Tahun 2017 dihadiri oleh 200 orang peserta yang dapat
dirinci sebagai berikut:
a. Pelatihan Teknis di Bogor pada tanggal 31 Januari s.d. 1 Pebruari 2017
dilaksanakan di Hotel Padjajaran – Bogor mengambil Tema tentang
“Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan SDM Pialang Berjangka dalam
penggunaan Sistem Aplikasi Perizinan Online Bappebti”, dengan jumlah
peserta sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari Direktur Utama dan
Pegawai yang menangani perizinan Kantor Pusat Pialang Berjangka.
Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK ini bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman Pengetahuan dan Kemampuan SDM Pialang
Berjangka dalam penggunaan Sistem Aplikasi Perizinan Online Bappebti
sehingga diharapkan para Pelaku Usaha dapat menggunakan Sistem Aplikasi
tersebut dalam mengajukan permohonan Perizinan. Sistem perizinan online
diluncurkan sebagai bentuk reformasi pelayanan publik di sektor perdagangan.
Reformasi perizinan perdagangan ini diterapkan sebagai bentuk komitmen
untuk mewujudkan layanan yang transparan dan cepat serta menumbuhkan
dunia usaha yang maju di era digitalisasi ekonomi. Pelatihan Teknis secara
resmi dibuka oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
Dharmayugo Hermansyah.Narasumber terdiri dari pimpinan Bappebti dan Tim
PT. Eksplorindo Total Solusi (selaku vendor dalam Pengembangan Sistem
Perizinan Online).
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 37
b. Pelatihan Teknis di Lombok pada tanggal 20 s.d. 22 April 2017 dilaksanakan di
Hotel Grand Tulip Lombok Pelatihan di Lombok mengambil Tema tentang
“Penyediaan dan Pengembangan Informasi Harga Komoditi” dengan jumlah
peserta sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari Direktur Utama dan staf
Desk Commodity Kantor Pusat dan Kantor Cabang Pialang Berjangka yang
berada di wilayah Indonesia bagian timur. Pelaksanaan Pelatihan Teknis
Pelaku Usaha PBK ini bertujuan untuk memberdayakan desk commodity
Pialang Berjangka dalam hal penyediaan dan pengembangan informasi harga
komoditi baik yang sudah diperdagangkan maupun yang akan di
perdagangkan di Bursa Berjangka. Pelatihan Teknis secara resmi dibuka oleh
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Dharmayugo Hermansyah.
Pelatihan dilakukan dalam bentuk diskusi panel dan Narasumber terdiri dari :
Pimpinan Bappebti, Direksi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan
Best Practice dari Desk Commodity Pialang Berjangka.
3. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK dan SRG
Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh tentang
dugaan adanya pelanggaran dan mencari bukti-bukti ada tidaknya pelanggaran
yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran, serta
melaporkan dan memberikan rekomendasi atas hasil dari verifikasi dan pencarian
bukti tersebut. Jika diyakini terdapat bukti-bukti yang kuat tentang adanya
pelanggaran akan dilakukan ke tahap pemeriksaan atau penyidikan.
1. Mengetahui pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran di bidang PBK
dan SRG untuk kemudian Bappebti dapat mengenakan sanksi administratif
sesuai pelanggaran yang dilakukan.
2. Memastikan adanya suatu pelanggaran tindak pidana di bidang PBK dan
SRG yang terjadi serta menemukan tersangkanya berdasarkan bukti-bukti
yang diperoleh. Dalam pelaksanaanya kegiatan penyidikan ini selain
dilakukan oleh PPNS Bappebti sendiri juga dilakukan bekerjasama dengan
aparat penegak hukum di daerah.
Pada Tahun 2017, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti
mempunyai target penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK, SRG,
dan PLK adalah sebanyak 83 kali. Hal ini terealisasi sebesar 75 kali atau dalam
presentase sebesar 90,3%, dimana dari 83 (delapan puluh tiga) yang ditargetkan
kepada Biro Peraturan Perundang- undangan dan Penindakan untuk ditangani,
tidak mencapai target karena adanya revisi anggaran di Tahun 2017, adapun
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 38
rinciannya adalah sebagai berikut 28 (dua puluh delapan) perusahaan
diidentifikasi/diundercover, pemeriksaan terhadap 30 (tiga puluh) nasabah dan
perusahaan, penyidikan 10 (Sepuluh) kali, Rapat koordinasi dengan aparat
penegak hukum sebanyak 4 (empat) kali, dan Monitoring pengenaan sanksi
administratif dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.
Kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan adanya revisi anggaran di Tahun
2017 tetapi walau tidak mencapai target tetap mendapat dukungan penuh dari
semua pihak terutama para Nasabah, pelaku usaha, dan Kepolisian. Kesemua
pihak tersebut saling bersinergi dalam membantu Bappebti menindaklanjuti dan
menangani permasalahan yang ada yaitu dengan berpartisipasi aktif dalam setiap
kegiatan undercover/identifikasi, pemeriksaan, maupun penyidikan yang dilakukan
oleh pihak Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti.
Adapun rincian perusahaannya adalah sebagai berikut:
A. Perusahaan yang diundercover/identifikasi
Tabel 3.19
Perusahaan yang diundercover/identifikasi Tahun 2017
No. Perusahaan Daerah
1. PT. Hot Forex Jakarta
2. PT. Soros Jakarta
3. PT. Traders Family Jakarta
4. PT. Fortis Asia Futures Jakarta
5. PT. Eternity Futures Jakarta
6. PT. Forex Simpro Banda Aceh
7. PT. Midtou Aryacom Futures Jakarta
8. PT. Swiss Forex International Jakarta
9. PT. Hard Forex Bandung
10. PT. Master Forex Pontianak
11. PT. Soegee Futures Medan
12. PT. Monex Investindo Futures Yogyakarta
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 39
No. Perusahaan Daerah
13. PT. Master Forex Palopo
14. PT. Valbury Asia Futures Jakarta
15. PT. First State Futures Lombok
16. Education Training Center Pontianak
17. PT. Megagrowth Futures Malang
18. Dewa Trading Indonesia dan Fintrade
Education Center
Malang
19. Central Capital Futures Bali
20. Learn To Trade Jakarta
21. Traders Family Jakarta
22. PT. Victory International Futures Surabaya
23. Maxwell Global Jambi
24. Qianzi FX Samarinda
25. PT. Millenium Penata Futures Batam
26. PT. Millenium Penata Futures Pontianak
27. PT. Gatra Mega Berjangka Yogyakarta
28. Forex Simpro Cirebon
Sumber data: Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti
B. Perusahaan dan Nasabah yang telah dilakukan Pemeriksaan
Tabel 3.20
Perusahaan dan Nasabah yang diperiksa Tahun 2017
No. Perusahaan Daerah
1. PT. Millenium Penata Futures Jakarta
2. PT. Midtou Aryacom Futures Pekan Baru
3. PT Magna Dana Investama Berjangka Jakarta
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 40
No. Perusahaan Daerah
4. PT. Victory International Futures Malang
5. PT. Midtou Aryacom Futures Manado
6. PT. Fortis Asia Futures Bandung
7. PT. Indobit Academy Manado
8. PT. International Businnes Futures Solo
9. PT. International Businnes Futures Bandung
10. PT. Millenium Penata Futures Jakarta
11. PT. Indobit Academy Jakarta
12. PT. Indonesia Trader Secret Yogyakarta
13. PT. Hard Forex Jakarta
14. PT. Equityworld Futures Surabaya
15. PT. Hard Forex Jakarta
16. PT. Victory International Futures Bali
17. Jogjacam Yogyakarta
18. PT. Millenium Penata Futures Jakarta
19. PT. Investindo Amazon Batam
20. Life Forex Jakarta
21. PT. International Business Futures Jakarta
22. PT. Cerdas Indonesia Berjangka Jakarta
23. Dewa trading Indonesia & Fintrade Education
Center
Malang
24. PT. Megagrowth Futures Malang
25. PT. Central Capital Futures Denpasar
26. PT. Jalatama Artha Berjangka Semarang
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 41
No. Perusahaan Daerah
27. PT. First State Futures Lombok
28. FBS Indo Bogor
29. PT. Inter Pan Pasifik Futures Solo
30. PT. Trijaya Pratama Futures Jakarta
Sumber data: Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti
C. Perusahaan yang dilakukan Penyidikan
Tabel 3.21
Perusahaan yang disidik Tahun 2017
No. Perusahaan Daerah
1. PT. Danagraha Futures (3 kali) Jakarta
2. PT. Monex Investindo Futures (2 kali) Medan
3. CV. Kebun Emas Indonesia Surakarta (Solo)
4. PT. Bestprofit Futures Medan
5. PT. Kontak Perkasa Futures Medan
7. Masterforex Pontianak
8. PT. Kontak Perkasa Futures Bandung
Sumber data: Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti
Bila dibandingkan pada Tahun sebelumnya, realisasi capaian tidak mencapai
target, dimana pada Tahun 2016 capaiannya adalah sebesar 87,95%, dimana dari
83 (delapan puluh tiga) yang ditargetkan kepada Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan untuk ditangani, tidak mencapai target rincian yang
terdiri dari 21 (dua puluh satu) perusahaan diidentifikasi/diundercover, pemeriksaan
terhadap 28 (dua puluh delapan) nasabah dan perusahaan, penyidikan 19
(Sembilan belas) kali, Rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum sebanyak 3
(tiga) kali, dan Monitoring pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sebanyak 2
(dua) kali.
Pada Tahun 2017, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti
telah menjatuhkan sanksi kepada Perusahaan Pialang Berjangka yang melanggar
ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi berupa Peringatan sebanyak
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 42
11 (sebelas) perusahaan, Pembekuan Izin Usaha sebanyak 1 (satu) perusahaan
dan tidak ada Pencabutan Izin Usaha perusahaan pada Tahun 2017. Adapun
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Perusahaan Pialang Berjangka antara
lain adalah perusahaan tidak menerapkan prinsip Know Your Customer/KYC,
penyalahgunaan pin dan password, pihak perusahaan mentransaksikan dana miik
nasabah, penyalahgunaan rekening terpisah/segregated account, membuka kantor
cabang tanpa persetujuan Bappebti, tidak dapat mempertahankan modal disetor
dan ekuitas sebagaimana dipersyaratkan, Nasabah sulit melakukan withdrawal,
dan Surat Persetujuan Anggota Bursa/SPAB dibekukan atau dicabut.
Berikut adalah daftar rincian perusahaan yang telah dikenakan sanksi Peringatan,
Pembekuan Izin Usaha, dan Pencabutan Izin Usaha selama Tahun 2017:
A. Perusahaan yang dikenakan sanksi Peringatan
Tabel 3.22
Perusahaan yang dikenakan sanksi Peringatan Tahun 2017
No. Tanggal No. Surat Nama Perusahaan
1. 4 Januari 2017 153/BAPPEBTI/SP/01/2017 PT. Victory International
Futures
2. 4 Januari 2017 154/BAPPEBTI/SP/01/2017 PT. Millennium Penata Futures
3. 08 Februari 2017 19/BAPPEBTI/SP/02/2017 PT. Equityworld Futures
4. 10 Feb 2017 20/BAPPEBTI/SP/02/2017 PT. Millennium Penata Futures
5. 15 Mei 2017 49/BAPPEBTI/SP/05/2017 PT. International Business
Futures
6. 16 Oktober 2017 265/BAPPEBTI/SP/10/2017 PT. Cerdas Indonesia
Berjangka
7. 19 Desember 2017 382/BAPPEBTI/SP/12/2017 PT. Interpan Pasifik Futures
8. 11 Desember 2017 367/BAPPEBTI/SP/12/2017 PT. Indosukses Futures
9. 11 Desember 2017 366/BAPPEBTI/SP/12/2017 PT. Megagrowth Futures
10. 7 Desember 2017 346/BAPPEBTI/SP/12/2017 PT. Soegee Futures
11. 7 Desember 2017 347/BAPPEBTI/SP/12/2017 PT. First State Futures
Sumber data: Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 43
B. Perusahaan yang dikenakan sanksi Pembekuan Izin Usaha
Tabel 3.23
Perusahaan yang dikenakan sanksi Pembekuan Izin Usaha Tahun 2017
No. Nama Perusahaan No. Surat Tanggal
1. PT. Magna Dana
Investama Berjangka
01/BAPPEBTI/KEP-
PEMBEKUAN/SA/06/2017
2 Juni 2017
Sumber data: Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti
Beberapa kegiatan penunjang dalam mendukung IK ini adalah :
1. Jumlah Rapat Koordinasi dengan aparat penegak hukum
Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi diantara para aparat
penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan intansi terkait lainnya dalam
rangka penanganan kasus-kasus di bidang PBK. Pada Tahun 2017 telah
dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali Rapat Koordinasi yaitu di kota Aceh,
Manado, Pontianak dan Solo.
2. Monitoring sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha
Perdagangan Berjangka Komoditi
Kegiatan monitoring pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk
mengetahui apakah setiap pelaku usaha PBK yang telah dikenakan sanksi
administratif telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang dipersyaratkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PBK. Pada Tahun
2017 ini telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di Jakarta.
Kendala yang dihadapi terkait pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:
1. Banyaknya perusahaan pialang berjangka yang dibekukan/mengajukan non
operasional serta melakukan perubahan pengurus sehingga kemungkinan dapat
berpengaruh terhadap operasional perusahaan;
2. Kontrak multilateral untuk komoditi CPO menurun drastic (>50%) yang disebabkan
karena Kontrak CPO menjadi tidak menarik bagi para investor mengingat fluktuasi
nilai pajak ekspor yang tidak bisa diprediksi sehingga bagi para hedgers yang ingin
melakukan lindung nilai di Bursa berjangka, kondisi tersebut menjadi sangat
beresiko.
3. Harga CPO pada Tahun 2017 relatif stabil, sehingga menyebabkan kontrak CPOTR
dan OLEINTR kurang diminati oleh para trader.
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 44
4. Banyaknya sentimen negatif seperti kenaikan bea masuk CPO ke India dan
larangan ekspor biodiesel CPO ke Uni Eropa menyebabkan iklim bisnis CPO baik
di pasar fisik maupun pasar berjangka sementara ini kurang menarik dan
cenderung dihindari oleh para investor dan spekulan
5. Rendahnya tingkat pemahaman di masyarakat untuk kegiatan perdagangan
berjangka secara multilateral, akibat enggannya pelaku (pialang berjangka)
menugaskan karyawannya (wakil pialang berjangka) untuk menawarkan produk
multilateral.
6. Kurangnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan
berjangka komoditi kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang memahami
produk dan pengetahuan di bidang PBK;
7. Menjamurnya Pialang illegal (illegal broker) yang beroperasi secara online dengan
kontrak mini yang jauh lebih murah dari yang dijual pada pialang legal (legal broker)
seperti Master Forex, Insta Forex, dll.
Dalam menghadapi kendala, Bappebti telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
1. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat melalui publikasi rutin di media dengan
menggunakan positive approach seperti mempublikasikan daftar nama pialang
yang telah memiliki izin, cara memilih pialang yang benar, cara bertransaksi yang
benar dan sebagainya;
Tabel 3.24
Daftar Penghentian Kegiatan Pialang
Ilegal Periode 2015-2017
Sumber: Bappebti
Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa sampai dengan Tahun 2017, Bappebti
telah membekukan kegiatan Pialang Ilegal sebanyak 45 Pialang.
No. Tahun Total Penghentian Kegiatan
Pialang Ilegal
1. 2017 15
2. 2016 16
3. 2015 14
TOTAL 45
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 45
2. Mencari daftar website pialang illegal yang melakukan cloning dengan
mengatasnamakan pialang legal secara rutin yang selanjutnya akan diteruskan ke
Kementerian Informasi dan Informatika untuk permintaan blokir;
Tabel 3.25
Daftar Pemblokiran Website Pialang
Ilegal Periode 2014-2017
No. Tahun Total Website
Pialang Ilegal
1. 2017 107
2. 2016 61
3. 2014 51
TOTAL 219
Sumber: Bappebti
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan Tahun 2017, Bappebti
telah menutup dan memblokir Website Pialang Ilegal sebanyak 219 Website.
3. Melakukan modifikasi terhadap kontrak yang sudah mulai sepi peminat dan
mengembangkan produk-produk baru.
4. Menjaga kredibilitas pasar bursa berjangka umumnya dan kontrak CPO khususnya,
sehingga tetap terus mendapat kepercayaan dari para pelaku pasar
5. Perlunya pengaturan di pialang berjangka tentang Renumerasi bagi wakil pialang
berjangka yang berhasil menawarkan produk multilateral.
6. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara terus-menerus dengan melibatkan
banyak pihak termasuk media massa, media on-line, dan kerjasama dengan civitas
akademi sehingga masyarakat mengenal dan memahami produk dan pengetahuan
di bidang PBK.
Dengan memperhatikan tingkat capaian Pertumbuhan Volume Transaksi
Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2017 sebesar 0,48 % dan melihat besaran
target Tahun 2018 dan 2019 sebesar 7 dan 8 %, maka maka Bappebti optimis dapat
memenuhi target yang ditetapkan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis
(Renstra).
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 46
IK-6: Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
Sistem Resi Gudang merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di
Indonesia, dimana dengan menyimpan barangnya di gudang SRG maka pengelola
gudang akan menerbitkan resi gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank sehingga
petani akan mendapat pembiayaan. Pada Tahun 2017 ini, nilai resi gudang yang
diterbitkan secara kumulatif adalah sebesar Rp. 520,4 Milyar atau sebesar 89,73 %
dari target kumulatif Rp 580 Milyar.
Pemerintah sampai saat ini telah memberikan 147 persetujuan sebagai Gudang SRG
yang terdiri dari 88 gudang SRG milik pemerintah dan 59 gudang milik swasta.
Pada Tahun 2017 ini, jumlah resi gudang yang diterbitkan adalah sebesar 165 resi,
dengan total volume komoditi sebanyak 3.327,18 ton dengan nilai komoditi sebesar
Rp. 27.258.651.500,-.
Secara kumulatif sejak Tahun 2008-2017, jumlah Resi Gudang yang telah diterbitkan
sampai dengan 31 Desember 2017 di gudang SRG milik pemerintah maupun swasta
sebanyak 2.588 resi dengan total volume komoditi sebesar 91.195,94 ton senilai Rp.
520.452.310.717.
Tabel 3.26
Rekapitulasi Penerbitan Resi Gudang Tahunan
Tahun Jumlah Volume
(ton) Nilai Barang
2008 16 508,83 Rp 1.431.616.200
2009 13 214,11 Rp 552.962.240
2010 57 2.299,94 Rp 8.678.733.500
2011 271 8.895,62 Rp 40.067.723.608
2012 379 18.144,16 Rp 93.183.187.979
2013 532 20.796,23 Rp 108.948.556.100
2014 605 21.649,27 Rp 116.514.391.200
2015 300 8.931,92 Rp 81.171.788.490
2016 250 6.428,69 Rp 42.644.699.900
2017 165 3.327,18 Rp 27.258.651.500
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 47
Tahun Jumlah Volume
(ton) Nilai Barang
TOTAL 2.588 91.195,94 Rp 520.452.310.717
Sumber: Bappebti
Salah satu indikator utama meningkatnya pembinaan dan pengawasan Sistem Resi
Gudang adalah meningkatnya jumlah nilai Resi Gudang yang diterbitkan. Pada Tahun
2017, Bappebti menargetkan pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara
kumulatif sebesar 14 %, dan dalam perjalanannya sampai dengan akhir Desember
Tahun 2017, nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif di Tahun 2017
adalah sebesar Rp 520,452 Milyar atau lebih tinggi 6% dari nilai Resi Gudang yang
diterbitkan secara kumulatif pada Tahun 2016 yaitu sebesar Rp 493,193 Milyar,
sehingga capaian realisasi menjadi 43%.
Tabel 3.27
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6
No Indikator Kinerja Rencana Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
(%)
1. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan
14 % 6 % 43
Sumber: Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas
Pada periode Tahun 2017 realisasi pencapaian target indikator Nilai Resi Gudang
yang diterbitkan secara kumulatif adalah sebesar 43 %.
Angka tersebut didapatkan dengan membandingkan Pertumbuhan Nilai Resi Gudang
yang diterbitkan secara kumulatif pada Tahun 2017 yang sebesar 6 % dengan Target
Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan Tahun 2017 sebesar 14%.
Tabel 3.28
Perbandingan Data Kinerja nilai Resi Gudang yang
diterbitkan secara kumulatif
Indikator Kinerja
Utama
Target Realisasi Capaian Perbandingan Dengan Target Jangka
Menengah
2016 2017 2016 2017 2016 2017 Target
Kumulatif
s.d 2019
Realisasi
Kumulatif s.d
2019
Capaian
s.d 2017
Pertumbuhan nilai
Resi Gudang yang
diterbitkan
13 % 14 % 9,43 % 6 % 72,54% 43 % 15% 6% 40
Sumber: Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 48
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian Pertumbuhan nilai Resi
Gudang yang diterbitkan pada Tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan
dengan Tahun 2016 dengan realisasi pertumbuhan masing-masing sebesar 9,43 %
dan 6 %. Hal ini dikarenakan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017,
pencapaian kinerja Sistem Resi Gudang masih di bawah target yang telah ditetapkan
dikarenakan sebagai instrumen tunda jual, SRG dapat dioptimalkan ketika harga
produk pertanian mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Namun
demikian, sepanjang Tahun 2017, harga komoditas pertanian cenderung stabil,
khususnya pada musim panen sehingga para produsen (petani) langsung menjual
hasil produksinya (tidak menggunakan skema SRG).
Dengan demikian apabila dibandingkan dengan target pertumbuhan Tahun 2019
sebesar 15 % dengan realisasi kumulatif sampai dengan Tahun 2017 sebesar 6 %
maka capaian capaian Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
sudah sebesar 40 %.
Dalam mendukung Indikator Kinerja, kegiatan yang telah dilakukan adalah
Melaksanakan Pendampingan Implementasi SRG untuk Calon Pengelola Gudang
Potensial di Kab Solok, Kab Blitar, Kab Cilacap, Kab Pinrang, Kab Bantaeng, Kota
Pagar Alam, Kab Musi Banyuasin, dan Kab Gorontalo serta Kab Lampung Selatan.
Gambar 3.6
Bimbingan Teknis Calon Pengelola Gudang SRG
di Jakarta, 04 September 2017
Sumber: Bappebti
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 49
Jika melihat target indikator ini dalam beberapa Tahun ke depan yang tercantum
dalam dokumen RENSTRA Bappebti Tahun 2015 – 2019, dimana pada Tahun 2018
dan Tahun 2019 ditargetkan sebesar 14 dan 15 %, maka Bappebti optimis dapat
memenuhi target yang ditetapkan.
B. Kinerja Anggaran
Pada Tahun 2017, Bappebti dengan program “Peningkatan Perdagangan Berjangka
Komoditi” memiliki pagu anggaran sebesar Rp 67.570.633.000,00 (setelah revisi). Dari
anggaran sebesar itu, Bappebti telah merealisasikan sebesar Rp 56.588.641.061,00
atau sebesar 83,74% dari total anggaran yang disediakan dalam pagu.
Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Bappebti Berdasarkan Kegiatan Tahun 2017
No KEGIATAN Realisasi s/d 31 Desember 2017
Unit
PAGU Realisasi %
1
Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya
BAPPEBTI
38.280.086.000 29.932.188.147 78,18 Sekretariat
2 Peningkatan Pelayanan
Hukum 4.789.461.000 4.522.807.434 94,43 Rorundak
3 Pengawasan Perdagangan
Berjangka Komoditi 4.820.752.000 4.482.556.090 92,98 Rowaspaberfi
4
Peningkatan Pembinaan
dan Pengembangan PBK,
SRG dan PL
8.199.282.000 7.108.613.033 86,69 Ronabangsar
5
Peningkatan Pembinaan
dan Pengawasan PL dan
SRG
11.481.052.000 10.542.476.357 91,81 RobinwasSRG
PLK
TOTAL 67.570.633.000 56.588.641.061 83,74
Sumber: Aplikasi Siska (diolah Bappebti)
Dari tabel di atas terlihat bahwa Realisasi Anggaran Bappebti Tahun 2017 hanya
mencapai 83,74 %, hal ini disebabkan antara lain:
1. Terdapat belanja pegawai dalam hal ini gaji yang tidak terserap sebesar ± 6 %
yang dikarenakan adanya Pejabat Eselon III & IV yang mutasi pindah unit dan
pensiun;
2. Adanya Efisiensi atau Penghematan Anggaran sebesar ± 7 %;
3. Adanya Output Cadangan yang tidak bisa dipergunakan sebesar ± 2 %.
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 50
Agar realisasi anggaran Bappebti di Tahun berikutnya mengalami peningkatan maka
ada beberapa faktor yang harus diperbaiki yaitu sebagai berikut:
1. Perlu adanya komitmen dan konsistensi atas jadwal yang telah disepakati
sebelumnya ;
2. Melakukan perencanaan yang lebih baik sehingga mengurangi frekuensi revisi
anggaran;
3. Melaksanakan kegiatan yang bersifat pengadaan (tender) sejak awal Tahun;
4. Meningkatkan koordinasi antar unit Eselon II di lingkungan Bappebti; dan
5. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan prioritas di unitnya, sebagai antisipasi jika
terjadi perubahan anggaran sewaktu-waktu, unit tetap dapat melaksanakan
kegiatannya, tanpa mempengaruhi pencapaian indikator kinerja utama dan
kegiatannya.
Berikut disampaikan data mengenai realisasi keuangan Bappebti berdasarkan
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Tahun 2017.
Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Bappebti Tahun 2017 Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi s/d 31 Desember 2017
Pagu Realisasi %
1
Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan bidang PBK, SRG dan PL
Jumlah hari
penyelesaian perizinan
pelaku usaha PBK
setelah dokumen
lengkap dan benar
1.201.624.000 1.093.897.289 91,03
Pertumbuhan jumlah
Penyelenggaraan PL 1.395.518.000 1.388.920.500 99,52
Jumlah pelaku usaha
PBK yang dievaluasi
kegiatannya dan
pelaporan keuangannya
2.203.606.000 2.070.606.100 93,96
Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan di
bidang PBK, SRG dan
PL
1.161.557.000 1.126.101.715 96,94
Pertumbuhan volume
transaksi PBK 3.620.418.000 3.449.660.568 95,28
2
Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG)
Pertumbuhan nilai Resi
Gudang yang
diterbitkan secara
kumulatif
3.099.068.000 3.080.311.000 99,39
TOTAL 12.681.791.000 12.209.497.172 96,27
Sumber: Aplikasi Siska (diolah Bappebti)
03 Akuntabilitas Kinerja
LAK BAPPEBTI 2017 51
Berdasarkan data di atas dapat disampaikan bahwa tingkat realisasi keuangan
Bappebti dalam menggunakan anggarannya untuk melaksanakan kegiatan yang
mendukung tercapainya IKU Bappebti adalah sebesar Rp 12.209.497.172,00 atau
96,27% dari pagu anggaran.
Dengan memperhatikan tingkat capaian IKU Bappebti yang mencapai sebesar
206,19%, hal ini dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang
mendukung capaian IKU, Bappebti hanya menggunakan 96,27% dari total pagu yang
disediakan untuk mendukung tercapainya IKU Bappebti. Ini berarti bahwa Bappebti
efisien dan efektif menggunakan anggarannya dalam mencapai target IKU Bappebti.
LAK BAPPEBTI 2017 52
BAB IV
PENUTUP
Tahun 2017 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis dan
Perjanjian Kinerja Bappebti menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan
prima yang harus diberikan oleh institusi Bappebti terhadap seluruh lini aktifitas seperti
kemudahan transaksi, investasi, serta perlindungan-perlindungan dalam rangka persaingan
yang sehat.
Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Sasaran Bappebti sebagaimana telah diuraikan
di Bab III diperoleh informasi bahwa di Tahun 2017 Bappebti secara umum mampu
menyelesaikan seluruh target indikator yang sudah ditetapkan dalam Renstra. Hal tersebut
tercermin dari rata-rata pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu sebesar 206,19 % yang
dapat dikatakan sangat baik sebab tingkat capaiannya diatas 100%, dimana 3 (tiga) dari 6
(enam) indikator telah mencapai dan melampaui dari target yang ditetapkan pada awal
Tahun 2017.
Demikian Laporan Akuntabilitabilitas Kinerja (LAK) ini disusun dengan harapan dapat
bermanfaat dan dapat menjadi referensi peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan kinerja
Bappebti Tahun 2017. Metode kuantitatif, penetapan indikator kinerja, serta analisis
deskriptif terhadap hasil capaian diharapkan dapat membantu mengarahkan pembaca untuk
memberikan penilaian dan masukkan terhadap kesempurnaan LAK ini. Dengan demikian,
laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan
permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga akan dapat dimanfaatkan untuk proses
perencanaan selanjutnya.
Lampiran
LAK BAPPEBTI 2017
LAMPIRAN
1. Bagan Struktur Organisasi Bappebti
Lampiran
LAK BAPPEBTI 2017
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappebti Tahun 2017
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan
dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi,
Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang
1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK
setelah dokumen lengkap dan benar
19 hari
2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL 7 %
3 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya
dan pelaporan keuangannya
69 perusahaan
4 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang
PBK, SRG dan PL
9 Peraturan
5 Pertumbuhan volume transaksi PBK 5 %
2 Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) 1 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara
kumulatif
14 %
Kegiatan Anggaran
1 Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Rp 38.280.086.000
2 Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Rp 4.820.752.000
3 Peningkatan pembinaan dan pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang
Rp 11.481.052.000
4 Peningkatan pelayanan hukum Rp 4.789.461.000
5 Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG dan PL Rp 8.199.282.000
Rp 67.570.633.000
Lampiran
LAK BAPPEBTI 2017
3. Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Unit : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Tahun Anggaran : 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan bidang PBK, SRG dan PL
1.
Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap dan benar
19 hari 11 Hari 142
- Pengelolaan Sistem Informasi Pelaku Usaha
1.201.624.000 1.093.897.289 91,03 -
Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha BPK
-
Evaluasi Rencana kerja dan Anggaran Tahunan Bursa Berjangka
2.
Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
69
perusahaan 66
perusahaan 95,65
-
Pelaku usaha yang dievaluasi kegiatannya dan pelaporan keuangannya
2.203.606.000 2.070.606.100 93,96
3. Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL
7 % 53,84% 769,28
- Pertemuan Teknis PLK
1.395.518.000 1.388.920.500 99,52 -
Pemeliharaan Sistem Informasi PLK Terpadu
4. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PL
9 Peraturan 16 Peraturan 177,7 -
Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK, SRG dan PLK
1.161.557.000 1.126.101.715 96,94
5. Pertumbuhan volume transaksi PBK
5 % 0,48 % 9,6
- Pengawasan Transaksi PBK
3.620.418.000 3.449.660.568 95,28
- Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK
-
Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK dan SRG
Lampiran
LAK BAPPEBTI 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Meningkatnya Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG
1. Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif
14 % 6 % 42,85
- Pertemuan Teknis SRG
3.099.068.000 3.080.311.000 99,39
- Pertemuan Kelompok Kerja SRG
-
Pendampingan Implementasi SRG untuk Calon Pengelola Gudang Potensial
Jakarta, Januari 2018
KEPALA BAPPEBTI,
BACHRUL CHAIRI
Lampiran
LAK BAPPEBTI 2017
4. Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU)
Unit Organisasi : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Tugas dan Fungsi : Melaksanakan Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Berjangka serta Pasar Fisik dan Jasa
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PENGHITUNGAN* SUMBER DATA
1
Meningkatnya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan bidang PBK, SRG dan PL
1 Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku
usaha PBK setelah dokumen lengkap dan
benar
Rumus 2 Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
2 Pertumbuhan jumlah Penyelenggaraan PL Rumus 1 Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas
3 Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi
kegiatannya dan pelaporan keuangannya
Rumus 1 Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
4 Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan di bidang PBK, SRG dan PL
Rumus 1 Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan
5 Pertumbuhan volume transaksi PBK Rumus 1 Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan
2 Meningkatnya Implementasi
Sistem Resi Gudang (SRG)
1 Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang
diterbitkan secara kumulatif
Rumus 1 Biro Pembinaan Dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas
Jakarta, Januari 2018
KEPALA BAPPEBTI,
BACHRUL CHAIRI
Lampiran
LAK BAPPEBTI 2017
5. Formulir Rencana Kinerja Tahunan
OUTCOME/OUTPUT
No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat
Capaian Unit Es. II
1
Meningkatnya hasil
pembinaan dan
pengawasan terhadap
pelaku usaha di bidang
PBK
Jumlah pelaku usaha PBK dan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa
Berjangka yang diawasi transaksinya
14 perusahaan
Biro Pengawasan
Pasar Berjangka dan
Fisik
Jumlah pelaku usaha PBK yang dievaluasi kegiatannya dan Pelaporan
Keuangannya
69 perusahaan
Jumlah pelaku usaha PBK yang di audit 22 perusahaan
2
Meningkatnya hasil
pembinaan dan
pengawasan Pasar lelang
dan Sistem Resi Gudang
Jumlah gudang yang telah mengimplementasikan SRG (kumulatif) 113 gudang
Biro Pembinaan Dan
Pengawasan Sistem
Resi Gudang Dan
Pasar Lelang
Komoditas
Jumlah Nilai Resi Gudang yang diterbitkan secara kumulatif 580 milyar
Jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang (kali) 78 kali
Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara SRG dan Pasar Lelang 230 Orang
Jumlah pemantauan, evaluasi dan pengawasan SRG dan Pasar Lelang 120 Kali
Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan Pasar Lelang
setelah dokumen lengkap
17 Hari
3
Meningkatnya hasil
pelayanan hukum terhadap
pelaku usaha di bidang
Perdagangan Berjangka,
Sistem Resi Gudang dan
Pasar Lelang
Penyusunan peraturan perundang-udangan di bidang PBK, SRG dan PL 9 peraturan
Biro Peraturan
Perundang-
Undangan dan
Penindakan
Penegakan hukum terhadap pelaku usaha di bidang PBK, SRG dan PL 83 kali
Pemberian Pelayanan Hukum 29 kali
Penanganan perkara (PTUN, PN, BAKTI, Praperadilan) 15 kali
Lampiran
LAK BAPPEBTI 2017
OUTCOME/OUTPUT
No Uraian/Sasaran Indikator Kinerja Rencana Tingkat
Capaian Unit Es. II
4
Meningkatnya hasil
Pengkajian dan
Pengembangan
Perdagangan Berjangka
Komoditi, Sistem Resi
Gudang dan Pasar Lelang
Jumlah hasil análisis pengembangan kelembagaan dan produk
perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang 6 analisis
Biro Pembinaan dan
Pengembangan
Pasar
Cakupan Komoditi dalam system informasi harga 10 Komoditi
Penyelesaian Perizinan Pelaku Usaha Setelah Dokumen Lengkap dan
Benar 19 hari
Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK 400 orang
5
Meningkatnya Pelayanan
Dukungan Teknis dan
Administratif Badan
Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi
Dukungan manajemen dan pelaksanaan program 4 Dokumen
Sekretariat Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Bappebti
3 Laporan
Pengelolaan dan Pengembangan SDM Bappebti 10 Kegiatan
Penyelenggaraan dan pembinaan komunikasi dan informasi publik di
bidang PBK, SRG dan PL
20 Laporan
Jakarta, Januari 2018
KEPALA BAPPEBTI,
BACHRUL CHAIRI