Laporan Akhir Tim Koordinasi Strategis Reformasi Agraria Nasional Tahun 2013

download Laporan Akhir Tim Koordinasi Strategis Reformasi Agraria Nasional Tahun 2013

of 46

  • date post

    22-Oct-2015
  • Category

    Documents

  • view

    117
  • download

    3

Embed Size (px)

description

disiapkan oleh sekretariat Reformasi Agraria Nasional (RAN) Tahun 2013

Transcript of Laporan Akhir Tim Koordinasi Strategis Reformasi Agraria Nasional Tahun 2013

  • 1

  • i

    KATA PENGANTAR Kasus, sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia marak terjadi baik skala besar

    maupun kecil dengan melibatkan berbagai pihak (masyarakat, swasta maupun pemerintah). Berdasarkan data BPN pada tahun 2012 tercatat dari 7.196 kasus pertanahan baru 4.291 kasus yang telah diselesaikan melalui gelar perkara internal maupun eksternal dengan mengundang berbagai pihak yang berperkara. Untuk itu diperlukan upaya penyelesaian permasalahan pertanahan tersebut. Berkenaan dengan hal itu, pada tahun 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria melalui Surat Keputusan Nomor Kep.55/M.PPN/HK/03/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional. Tim Koordinasi tersebut berusaha menemukenali akar permasalahan sistem pengelolaan pertanahan.

    Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional telah melakukan identifikasi terhadap akar permasalahan dalam sistem pengelolaan pertanahan antara lain: tidak terjaminnya kepastian hukum hak atas tanah serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, telah disusun Rencana Kerja Tim Koordinasi tahun 2013 untuk mempersiapkan perubahan sistem pengelolaan pertanahan Indonesia yang lebih berkeadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat. Selain itu, tim juga melakukan koordinasi lintas sektor dan daerah untuk menyelesaikan beberapa permasalahan pertanahan aktual yang dihadapi seperti koordinasi sertipikasi tanah transmigrasi dan koordinasi pelaksanaan Proda di Kalimantan Timur. Melalui pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana kegiatan tersebut diharapkan dapat dicapai kesepakatan bersama oleh kementerian/lembaga terkait dalam upaya perubahan kebijakan sistem pengelolaan pertanahan nasional. Laporan ini memuat capaian pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional tahun 2013.

    Pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi telah melibatkan berbagai pihak terkait dengan pengelolaan pertanahan. Untuk itu Tim Koordinasi menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat, ,akan terjalin kerjasama dalam mewujudkan perubahan sistem pengelolaan pertanahan yang lebih baik.

    Jakarta Desember 2013

    Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas

    selaku Ketua Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional

  • ii

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i DAFTAR ISI ........................................................................................................................ ii DAFTAR ISTILAH ................................................................................................................ iii BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1 BAB 2 TUJUAN DAN SASARAN KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL 3

    2.1 Identifikasi dan Klarifikasi Akar Permasalahan Pertanahan .................................. 3 2.2 Penyusunan Rencana Intervensi Kebijakan .......................................................... 3

    BAB 3 RUANG LINGKUP KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL .......... 5 BAB 4 CAPAIAN KERJA TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL TAHUN 2013 ..................................................................................................................... 7

    4.1 Intervensi Kebijakan ............................................................................................. 7 4.1.1 Kebijakan Sistem Publikasi Tanah Stelsel Positif ........................................... 7 4.1.2 Kebijakan Redistribusi Tanah dan Access Reform ......................................... 16 4.1.3 Kebijakan Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan ............................. 23 4.1.4 Kebijakan Pembentukan Bank Tanah ........................................................... 26 4.1.5 Kebijakan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanahan................................... 35

    4.2 Koordinasi Lintas Sektor Daerah ........................................................................... 37 4.2.1 Sertifikasi Tanah Transmigrasi ...................................................................... 37 4.2.2 Program Nasional Agraria Daerah (PRODA) Kalimantan Timur ..................... 39

    BAB 5 PENUTUP ................................................................................................................ 41

  • iii

    DAFTAR ISTILAH

    1. Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional adalah Tim Koordinasi yang dibentuk oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas yang bertugas untuk memperbaiki kebijakan bidang pertanahan nasional.

    2. Pertanahan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran, penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, serta perbuatan mengenai tanah, yang diatur dengan hukum tanah.

    3. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.

    4. Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dipunyai dengan suatu Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat.

    5. Reforma Agraria adalah penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah yang lebih berkeadilan disertai dengan akses reform.

    6. Akses Reform (access reform) adalah pemberian akses bagi penerima tanah obyek reforma agraria untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya secara optimal baik untuk bidang pertanian maupun nonpertanian.

    7. Tanah Obyek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah Tanah yang dikuasai oleh negara untuk didistribusikan atau diredistribusikan dalam rangka Reforma Agraria.

    8. Penerima TORA adalah orang yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA.

    9. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

    11. Pengadilan Pertanahan adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara pertanahan.

    12. PRONA (singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria) adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal.

  • iv

    13. PRODA (singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria Daerah) adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset pada suatu daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah, dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal.

    14. Sertifikasi tanah lintas K/L adalah adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset yang dibiayai pemerintah untuk beberapa target sektor seperti: petani, nelayan, transmigrasi, UKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

  • 1

    BAB 1 PENDAHULUAN

    Selama Tahun 2012 sampai saat ini seringkali muncul kasus-kasus yang terkait dengan bidang pertanahan. Di berbagai daerah marak terjadi sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan baik skala besar maupun kecil dan yang gencar diberitakan oleh media massa secara nasional maupun lokal. Data BPN Tahun 2012 mencatat 7.196 kasus pertanahan yang tersebar di seluruh tanah air yang melibatkan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, baru 4.291 kasus yang telah diselesaikan baik itu yang diselesaikan melalui gelar perkara internal baik internal pusat maupun daerah serta gelar perkara eksternal dengan mengundang berbagai pihak yang berperkara. Dengan mekanisme penyelesaian kasus tersebut dihasilkan 2 (dua) keputusan yaitu selesai diluar pengadilan (musyawarah) atau selesai melalui pengadilan. Maraknya terjadi kasus pertanahan tersebut menjadi salah satu gambaran belum baiknya pengelolaan bidang pertanahan.

    Perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional diperlukan untuk memberikan arah yang lebih baik bagi upaya pencegahan terjadinya kasus pertanahan. Selain itu agar pengelolaan pertanahan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat lebih menjamin terlaksananya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional tersebut di atas memerlukan koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian/lembaga terkait. Memperhatikan salah satu tupoksi Kementerian PPN/Bappenas yang mengemban fungsi koordinasi, maka pada tahun 2013 dilaksanakan kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional. Kegiatan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep.55/M.PPN/HK/03/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional pada tanggal 28 Maret 2013. Tim Koordinasi Strategis tersebut beranggotakan Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Perwakilan Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait kegiatan Pertanahan Nasional. Secara umum tujuan kegiatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi serta perumusan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan reforma agraria nas