Lap.kkl akuntnsi
-
Upload
haryo-seno -
Category
Documents
-
view
218 -
download
2
description
Transcript of Lap.kkl akuntnsi
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kuliah Kerja Lapangan (KKL)Dalam pelaksanaan sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan perlu
dilaksanakan secara formal ataupun non formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang
berjenjang dan ditempuh dalam waktu yang lama. Sedangkan untuk pendidikan non formal dapat
dilaksanakan di luar sekolah dengan waktu yang lebih singkat dari pada pendidikan fomal.
Pencarian ilmu haruslah sebanding dengan kemampuan ataupun skill yang nanti kita dapatkan
dengan waktu yang telah kita korbankan. Untuk mencapai hasil yang maksimal dan keahlian
yang lebih spesifik hendaknya kita dapat meneruskan pendidikan sampai dengan perguruan
tinggi.
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang khususnya jurusan Akuntansi
menerapkan pendidikan di luar perkuliahan melalui Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang
merupakan salah satu kegiatan penunjang pengembangan materi dan kemampuan serta sebagai
wawasan dan pelengkap materi perkuliahan di kelas, agar nantinya keahlian yang diperoleh
dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari – hari.
Kuliah Kerja Lapangan adalah kegiatan ilmiah yang berupa kajian materi perkuliahan
dengan menggunakan pendekatan keilmuan terhadap objek di luar kelas yang terkait dengan
Jurusan dan Program studi tertentu. Kegiatan tersebut dilakukan oleh mahasiswa di bawah
bimbingan dosen pembimbing di lapangan. Kuliah Kerja Lapangan merupakan salah satu
kegiatan penunjang pengembangan materi kuliah yang memiliki peran penting dan strategis
mengenai kajian mata kuliah pada program studi tertentu yang membutuhkan kajian di lapangan.
Kuliah Kerja Lapangan merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa program S1 dan D3
serta akta transfer. Oleh karena itu setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan ini yang objek
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) disesuaikan dengan jurusan dan prodi masing-masing.
Berdasarkan hal tersebut maka jurusan Akuntansi mengadakan KKL di Kementerian Keuangan
dan PT Bank Negara Indonesia Tbk.
1
B. Tujuan Kuliah Kerja Lapangan ( KKL )Kuliah Kerja Lapangan ini mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi mahasiswa
jurusan Akuntansi, salah satu dampaknya yaitu memberikan bekal pengetahuan, keterampilan,
dan praktik khususnya yang berkenaan dengan penerapan konsep dan teori yang diperoleh di
perkuliahan hingga penerapannya dilapangan sehingga akan menumbuhkan profesionalisme
kerja bagi mahasiswa.
Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) antara lain
sebagai berikut :
1. Mahasiswa dapat memadukan atau mencocokan antara teori yang diperoleh diperkuliahan,
sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih mudah dipahami oleh mahasiswa itu sendiri,
dan mendapat penjelasan langsung dari Kementerian Keuangan dan PT Bank Negara
Indonesia Tbk.
2. Mahasiswa dapat melihat penerapan konsep yang diperoleh di perkuliahan langsung dengan
penerapan konsep langsung dilapangan mengenai standart pencatatan dan membuat laporan
keuangan.
3. Mahasiswa dapat memperoleh ilmu baru dan penjelasan langsung mengenai perkembangan
Kementerian Keuangan dan PT BNI Tbk.
C. Manfaat Kuliah Kerja Lapangan (KKL)Manfaat yang diperoleh dari Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini antara lain :
1. Memperdalam ilmu pengetahuan mahasiswa tentang bidang pengetahuan yang dalam hal ini
adalah pengetahuan mengenai Kementerian Keuangan dan PT BNI Tbk.
2. Mengasah pikiran mahasiswa yang melaksanakan penelaahan dan pemecahan masalah yang
ada di lapangan.
3. Mahasiswa dapat mengetahui Proses dan sistem Kementerian Keuangan dan PT BNI Tbk.
4. Mahasiswa dapat mencocokan teori dan praktiknya berdasarkan ilmu yang telah didapatkan.
D. Objek KKLObjek Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mandiri Akuntansi 2015 adalah Kementerian
Keuangan dan PT Bank Negara Indonesia Tbk wilayah Jakarta.
2
E. Waktu Pelaksanaan KKLKuliah Kerja Lapangan (KKL) Mandiri Akuntansi 2015 dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 26 Agustus 2015
Waktu : 08.30 s.d.16.00 WIB
F. Peserta KKLPeserta KKL Mandiri Akuntansi 2015 adalah :
1. Rombel Akuntansi SI A
2. Rombel Akuntansi S1 B
3. Rombel Akuntansi S1 C
4. Rombel Akuntansi S1 D
G. Metode Pembuatan LaporanDalam Pembuatan laporan ini digunakan 2 metode yaitu :
1. Metode wawancara atau interview
Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab antara peserta KKL Mandiri Akuntansi
2015 dengan pihak Kementerian Keuangan dan PT BNI Tbk pada waktu presentasi yang
disajikan oleh pihak Kementerian Keuangan dan PT BNI Tbk.
2. Metode Kepustakaan
Metode ini dilakukan untuk memperoleh sumber-sumber data sebagai pelengkap dalam
laporan ini yang berasal dari buku-buku dan artikel-artikel serta data dari internet.
H. Rumusan Kegiatan KKLBerdasarkan latar belakang di atas maka, dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut:1. Agar dapat mengetahui profil dari Kementrian Keuangan dan PT Bank Negara Indonesia
Tbk, mengenai visi dan misi yang ada di kedua perusahaan tersebut.2. Bagaimana kementrian keuangan dalam menentukan kebijakan standar pelaporan
keuangan pemerintah daerah ataupun pusat.3. Mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi dalam perbankan dan juga pelaporannya.
3
BAB II
GAMBARAN UMUM KEMENTRIAN KEUANGAN DAN PT BNI Tbk
A. KEMENTERIAN KEUANGAN
1. Sejarah Kemenkeu
Di Indonesia, sejarah pengelola keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau.
Tiap pemerintahan, dari zaman kerajaan sampai sekarang, memiliki pengelola keuangan untuk
dapat melaksanakan pembangunan perekonomian di pemerintahannya. Pengelolaan keuangan
pemerintahan disini meliputi semua milik pemerintahan atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu
pemerintahan. Keuangan yang dikelola berasal dari masyarakat yang berupa upeti, pajak, bea
cukai, dan lain-lain. Sebagai bagian dari suatu pemerintahan, Kementerian Keuangan merupakan
instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital di dalam suatu negara untuk melakukan
pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila disertai
dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Peranan vital Kementerian
Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam bidang
keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dapat dikatakan sebagai
penjaga keuangan negara (Nagara Dana Raksa). Pada 24 Oktober 1945, Menteri Keuangan A.A
Maramis menginstruksikan tim serikat buruh G. Kolff selaku tim pencari data untuk menemukan
tempat percetakan uang dengan teknologi yang relatif modern. Hasilnya, percetakan G. Kolff
Jakarta dan Nederlands Indische Mataaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF) Malang
dianggap memenuhi persyaratan. Menteri pun melakukan penetapan pembentukan Panitia
Penyelenggaraan Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia yang diketuai oleh TBR
Sabarudin. Akhirnya, uang ORI (Oeang Republik Indonesia) pertama berhasil dicetak. Upaya
percetakan ORI ini ditangani oleh RAS Winarno dan Joenet Ramli.
Pada 14 November 1945 di masa kabinet Sjahrir I, Menteri keuangan dijabat oleh Mr.
Sunarjo Kolopaking. Mr. Sunarjo mengikuti konferensi Ekonomi Februari 1946 yang bertujuan
untuk memperoleh kesepakatan yang bulat, dalam rangka menanggulangi masalah produksi dan
distribusi makanan, sandang serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Pada 6 Maret
1946, panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) mengumumkan berlakunya
uang NICA di daerah yang dikuasai sekutu. Hal ini menyebabkan kabinet Sjahrir berupaya untuk
menindaklanjuti pengumuman NICA tersebut untuk mengedarkan ORI. Hanya saja, peredaran
4
ORI tersebut membutuhkan dana. Langkah awal kabinet Sjahrir adalah menggantikan Menteri
Keuangan oleh Ir. Surachman Tjokroadisurjo. Upaya utama yang dilakukan oleh Ir. Surachman
untuk mengatasi kesulitan ekonomi adalah, melakukan Program Pinjaman Nasional dengan
persetujuan BP-KNIP pada Juli 1946. Selain itu, ia juga melakukan penembusan blokade dengan
diplomasi beras ke India dan mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika yang
dirintis oleh para pengusaha Amerika Serikat yang dirintis oleh badan semi pemerintah bernama
Banking and Trading Coorporations dibawah pimpinan Soemitro Djojohadikusumo. Ia juga
menembus blokade Sumatra dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia, dengan membuka
perwakilan dagang resmi yang bernama Indonesia Office (Indoff).
Pada 2 Oktober 1946, Menteri keuangan digantikan oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara.
Akhirnya, usaha penerbitan uang sendiri memperlihatkan hasilnya dengan diterbitkannya EMISI
PERTAMA uang kertas ORI pada tanggal 30 Oktober 1946. Pemerintah Indonesia menyatakan
tanggal tersebut sebagai tanggal beredarnya Oeang Republik Indonesia (ORI) dimana uang
Jepang, uang NICA, dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. ORI pun diterima dengan
perasaan bangga oleh seluruh rakyat Indonesia. Mata uang yang dicetak itu ditandatangani oleh
Alexander Andries Maramis (15 mata uang periode 1945-1947). Pada 30 Oktober disahkan
sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia oleh presiden berdasarkan lahirnya uang emisi
pertama Republik Indonesia, yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Uang adalah
lambang utama suatu negara merdeka serta sebagai alat untuk memperkenalkan diri kepada
khalayak umum. Untuk menghargai jasa A.A Maramis, maka gedung Department of Financien
atau gedung Daendels diberi nama gedung A.A Maramis. Gedung ini menjadi pusat kerja
Menteri Keuangan selaku pimpinan Departemen Keuangan Republik Indonesia saat menjalankan
tugasnya sehari-hari. Seiring dengan kebutuhan akan koordinasi antar unit, sejak tahun 2007
gedung Menteri Keuangan dipindah ke Gedung Djuanda 1 yang berlokasi di seberang gedung
A.A Maramis.
Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
juncto Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara, serta merujuk pada surat edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan
Nomor SE-11 MK.1/2010 tentang perubahan Nomenklatur Departemen Keuangan menjadi
Kementerian keuangan, maka sejak 2009, Departemen Keuangan resmi berubah nama menjadi
Kementerian Keuangan.
5
2. Visi dan Misi
Visi Kementerian Keuangan :
“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
inklusif di abad ke-21.”
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu:
a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan
penegakan hokum yang ketat;
b. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
c. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
d. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
e. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proporsi nilai
pegawai yang kompetitif.
3. Tugas dan Fungsi
Menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, Kementerian Keuangan mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian
Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak,
kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan
pengelolaan pembiayaan dan risiko;
2. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor
keuangan;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Keuangan;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
Keuangan di daerah;
7. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
6
8. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan
negara; dan
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian Keuangan.
Struktur organisasi
Susunan Organisasi Kementerian Keuangan menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015
terdiri atas:
1. Wakil Menteri Keuangan
2. Sekretariat Jenderal
a. Biro Perencanaan dan Keuangan
b. Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan
c. Biro Hukum
d. Biro Sumber daya Manusia
e. Biro Komunikasi dan Layanan
Informasi
f. Biro Perlengkapan
g. Biro Umum
h. Biro Bantuan Hukum
i. Pusat Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai
j. Lembaga Pengelola dana
Pendidikan
k. Pusat Analisis dan Harmonisasi
Kebijakan
l. Pusat Layanan dan Pengadaan
Secara Elektronik
m. Pusat Investasi Pemerintah
n. Sekretariat Pengadilan Pajak
o. Sekretariat Komite Pengawas
Perpajakan
p. Pusat Sistem Informasi dan
Teknologi Keuangan
3. Direktorat Jenderal
a. Direktorat Jenderal Anggaran
b. Direktorat Jenderal Pajak
c. Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai
d. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
e. Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara
f. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan
g. Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko
4. Inspektorat Jenderal
5. Badan
a. Badan Kebijakan Fiskal
b. Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan
6. Staf ahli
7
a. Staf Ahli Bidang Peraturan dan
Penegakan Hukum Pajak
b. Staf Ahli Bidang Kepatuhan
Pajak
c. Staf Ahli Bidang Pengawasan
Pajak
d. Staf Ahli Bidang Kebijakan
Penerimaan Negara
e. Staf Ahli Bidang Pengeluaran
Negara
f. Staf Ahli Bidang Makro
Ekonomi dan Keuangan
Internasional
g. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan
Regulasi Jasa Keuangan dan
Pasar Modal
h. Staf Ahli Bidang Organisasi,
Birokrasi, dan Teknologi
Informasi
B. PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk.1. Sejarah PT BNI Tbk
Dengan sejarah yang kaya, kondisi financial yang kuat, sumber daya manusia yang unggul dan
teknologi yang andal, BNI yakin telah berada di jalur yang tepat untuk menjadi bank nasional
yang berkemampuan global.
Didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI menjadi
bank pertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Lahir pada masa
perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, BNI sempat berfungsi sebagai bank sentral dan
bank umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.
2/1946, sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Oeang Republik
Indonesia atau ORI sebagai alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah
Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946 dicetak dan diedarkan oleh Bank Negara Indonesia.
Menyusul penunjukan De Javache Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda
sebagai bank sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peran BNI sebagai bank sentral.
BNI lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai bank
devisa pada tahun 1950 dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Kantor cabang BNI
pertama di luar negeri dibuka di Singapura pada tahun 1955.
Peranan BNI untuk mendukung perekonomian Indonesia semakin strategis dengan munculnya
inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke pada tahun
1960-an dengan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti Bank Terapung, Bank
8
Keliling, Bank Bocah dan Bank Sarinah. Tujuan utama dari pembentukan Bank Terapung adalah
untuk melayani masyarakat yang tinggal di kepulauan seperti di Kepulauan Riau atau daerah
yang sulit dijangkau dengan transportasi darat seperti Kalimantan. BNI juga meluncurkan Bank
Keliling, yaitu jasa layanan perbankan di mobil keliling sebagai upaya proaktif untuk mendorong
masyarakat menabung.
Sesuai dengan UU No.17 Tahun 1968 sebagai bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia
1946, BNI bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan
ekonomi nasional.
Segmentasi nasabah juga telah dibidik BNI sejak awal dengan dirintisnya bank yang melayani
khusus nasabah wanita yaitu Bank Sarinah di mana seluruh petugas bank adalah perempuan dan
Bank Bocah yang memberikan edukasi kepada anak-anak agar memiliki kebiasaan menabung
sejak dini. Pelayanan Bank Bocah dilakukan juga oleh anak-anak. Bahkan sejak 1963, BNI telah
merintis layanan perbankan di perguruan tinggi saat membuka Kantor Kas Pembantu di
Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan. Saat ini BNI telah memiliki kantor layanan hampir
di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta terkemuka di Indonesia.
Dalam masa perjalanannya, BNI telah mereposisi identitas korporatnya untuk menyesuaikan
dengan pasar keuangan yang dinamis. Identitas pertama sejak BNI berdiri berupa lingkaran
warna merah dengan tulisan BNI 1946 berwarna emas melambangkan persatuan, keberanian,
dan patriotisme yang memang merefleksikan semangat BNI sebagai bank perjuangan. Pada
tahun 1988, identitas korporat berubah menjadi logo layar kapal & gelombang untuk
merepresentasikan posisi BNI sebagai Bank Pemerintah Indonesia yang siap memasuki pasar
keuangan dunia dengan memiliki kantor cabang di luar negeri. Gelombang mencerminkan gerak
maju BNI yang dinamis sebagai bank komersial Negara yang berorientasi pada pasar.
Setelah krisis keuangan melanda Asia tahun 1998 yang mengguncang kepercayaan masyarakat
terhadap perbankan nasional, BNI melakukan program restrukturisasi termasuk diantaranya
melakukan rebranding untuk membangun & memperkuat reputasi BNI. Identitas baru ini dengan
menempatkan angka ‘46’ di depan kata ‘BNI’. Kata ‘BNI’ berwarna tosca yang mencerminkan
kekuatan, keunikan, dan kekokohan. Sementara angka ‘46’ dalam kotak orange diletakkan secara
diagonal untuk menggambarkan BNI baru yang modern.
9
Peningkatan Shareholders Value
BNI kembali mencatat sejarah dengan menjual saham perdananya kepada masyarakat melalui
Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 1996. Dalam sejarah
perbankan nasional, BNI menjadi bank negara pertama yang go-public. Bersamaan dengan
program divestasi saham pemerintah, BNI menerbitkan saham baru pada tahun 2007 dan 2010
melalui Penawaran Umum Terbatas (right issue) dengan memperluas komposisi kepemilikan
saham publik menjadi 40%. Dengan meningkatnya kepemilikan publik, BNI dituntut untuk
meningkatkan kinerja unggul sehingga dapat memberikan nilai lebih kepada pemegang saham.
Globalisasi juga menuntut industri perbankan untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam
memberikan solusi perbankan kepada seluruh nasabah. Secara historis BNI focus pada corporate
banking yang didukung dengan infrastruktur retail bankingyang kuat. Kini BNI terus berupaya
meningkatkan kapitalisasi keduanya menjadi keunggulan BNI.
2. Visi dan Misi
Visi BNI
“Menjadi lembaga keuangan yang unggu dalam layanan dan kinerja”
BNI berupaya menjadi Bank yang ‘unggul’ dalam bidang human capital yang berkualitas, proses
bisnis internal yang memberi nilai bagi nasabah melalui improvement dan inovasi melalui
produk/jasa yang beragam dan terpadu, serta pengelolaan perbankan berkualitas dengan risiko
terukur. ‘Terkemuka’ adalah menjadi bank pilihan utama dengan kualitas layanan terbaik yang
pada akhirnya akan menjadikan BNI ‘terdepan’ dalam hal kinerja keuangan yang berkualitas
dibandingkan peers sehingga memberikan kualitas investasi yang memuaskan bagi pemangku
kepentingan.
Misi BNI
- Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan
selaku mitra pilihan utama
- Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor
- Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan
berprestasi
- Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas
- Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik
10
3. Budaya Perusahaan
Budaya Kerja BNI”PRINSIP 46”merupakan Tuntunan Perilaku Insan BNI, terdiri dari :
4 (Empat) Nilai Budaya Kerja
- PROFESIONALISME
- INTEGRITAS
- ORIENTASI PELANGGAN
- PERBAIKAN TIADA HENTI
6 (Enam) Nilai Perilaku Utama Insan BNI
- Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik
- Jujur, Tulus dan Ikhlas
- Disiplin, Konsisten dan Bertanggungjawab
- Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis
- Senantiasa Melakukan Penyempurnaan
- Kreatif dan Inovatif
- Setiap Nilai Budaya Kerja BNI memiliki Perilaku Utama yang merupakan acuan bertindak
11
BAB III
DESKRIPSI PELAKSANAAN PROGRAM KKL
A. KEMENTERIAN KEUANGAN1. Nilai-nilai Kementerian Keuangan
a. Integritas
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang
teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
b. Profesionalisme
bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab
dan komitmen tinggi.
c. Sinergi
Membangun dan memastikan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang
harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang
bermanfaat dan berkualitas.
d. Pelayanan
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan
dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
e. Kesempurnaan
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan
yang terbaik.
12
2. Struktur Organisasi
3. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP 71 Tahun 2010)
a. Dasar Hukum
- Pasal 1 UU 17 Tahun 2003, pendapatan Negara/daerah dalam hak pemerintah
pusat/dasar yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, belanja Negara
/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.
- Pasal 36 ayat (1) UU 17 Tahun 2003, ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5
(lima) tahun.
- Pasal 70 ayat (2) UU 1 Tahun 2004, ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun
anggaran 2008
13
b. Penyusunan SAP Akrual
- SAP akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24 tahun 2005 dengan
mengacu pada Internasional Public Sector Accounting Standarts (IPSAS) dan
memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia.
- Pertimbangan :
- SAP yang ditetapkan dengan PP 24 tahun 2005 berbasis “Kas Menuju Akrual”
sebagaian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual
- Para pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24 tahun 2005 dapat melihat
kesinambungannya.
c. Kronologis SAP Akrual
- Dengar Pendapat (Hearing) telah dilaksanakan dari tahun 2007 sampai tahun 2008
- September 2008, konsultasi ke DPR
- Desember 2008, draf final telah disampaikan ke BPK untuk dimintakan pertimbangan
- Februari 2009,Surat Pertimbangan BPK
- Agustus 2009, RPP SAPAkrual disampaikan ke Menkeu dan Menhukham
- November 2009-Juni 2010,pembahasan dengan Menhukham
- Juli 2010, BPKRPPSAP Akrual disampaikan ke Mensesneg
- Oktober 2010,terbit PP 71/2010 SAP Akrual
d. Konsepsi dan Manfaat Basis Akrual
- Basis akrual adalah suatu bisnis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa
akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya
transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.
- Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui
pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi.
- Manfaat basis akrual antara lain:
- Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
- Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
- Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi,
dan pencapaian tujuan.
14
e. Lingkup Pengaturan PP 71 tahun 2010
- Meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual
- SAP berbasis akrual terdapat pada lampiran dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
dapat segera diterapkan oleh setiap entitas.
- SAP berbasis kas menuju akrual pada lampiran II berlaku selama masa transisi bagi
entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual.
f. Penerapan Basis Akrual (pasal 7)
- Penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP
berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada
pemerintah pusat diatur dengan peraturan menteri keuangan
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada
pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
g. Perubahan PSAP
- Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa
Keuangan
- Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme
yang berlaku dalam penyusunan SAP.
h. Komponen Laporan Keuangan
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA belanja, transfer, surplus/deficit LRA,
dan pembiayaan, yang masing-masing dipertimbangkan dengan anggaran dalam satu
periode. Untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan
perundangan (statutory)
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran (SAL)
Melaporkan mutasi saldo anggatan lebih yang merupakan akumulasi saldo
SiLPA/SiKPA dari LRA. Struktur laporan perubahan SAL yaitu: saldo anggaran lebih
awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun
berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dll.
- Neraca
15
Terdiri dari Aset, Kewajiban, Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke EDL, EDI, EDC),
Ekuitas merupakan surplus/deficit laporan operasi onal atau selisih antara pendapatan
dan beban akrual
- Laporan Arus Kas
- Laporan Operasional
Berisikan pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional,
surplus/deficit dari kegiatan non-operasional bila ada, pos luar biasa bila ada,
surplus/deficit-LO
- Laporan Perubahan Ekuitas
Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/deficit-LO pada periode
bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana
- Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, laporan perubahan SAL, neraca, LO, LAK,
dan LPE. (Par 105 dan 106)
i. Hubungan antara Tiap Laporan
- Laporan Finansial
Yang pertama dari laporan operasional yang nantinya surplus/deficit LO dimasukkan ke
laporan perubahan ekuitas, dan selanjutnya dimasukkan kedalam neraca.
- Laporan Pelaksanaan Anggaran.
Dari laporan realisasi anggaran lalu hasil akhirnya dimasukkan ke laporan perubahan
saldo akhir laporan.
16
B. PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk
a. Nilai budaya Kerja BNI 46
4 NILAI BUDAYA KERJA BNI
6 NILAI PERILAKU UTAMA INSAN BNI
Profesionalisme (Professionalism)
Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik
Integritas(Integrity)
Jujur, Tulus dan Ikhlas Disiplin, Konsisten dan Bertanggungjawab
Orientasi Pelanggan(Customer Orientation )
Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis
Perbaikan Tiada Henti(Continuous Improvement)
Senantiasa Melakukan Penyempurnaan Kreatif dan Inovatif
b. Struktur Organisasi
Rizal Ramli
KomisarisUtama
62 tahun, Komisaris Utama BNI. Diangkat dalam RUPS tanggal 17 Maret 2015.
Sebelumnya menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Semen Gresik Tbk (2006-2008),
Menteri Keuangan Republik Indonesia (2001) dan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia (2000-2001)
Memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Jurusan Fisika, ITB, Sarjana (S2) dari Master
Economy, Boston University, AS, Sarjana (S2) dari Sophia University, Tokyo, Jepang
dan Sarjana (S3) dari Doctoral Economy, Boston University, AS
17
Pradjoto
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen 62 tahun, Wakil Komisaris Utama
BNI. Diangkat dalam RUPS tanggal 17 Maret 2015. Sebelumnya menjabat sebagai.
Ketua Dewan Etik Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) (2006 -
sekarang), Penasehat Hukum Dewan Gubernur Bank Indonesia (2006-sekarang),
Komisaris Bank Internasional Indonesia (2002-2006) dan Komisaris PT Bank Mandiri
Tbk (2005 - 2015)
Memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Jurusan Hukum, Universitas Indonesia dan
Sarjana (S2) dari Jurusan Economy, University of Kyoto
Daniel T. Sparringa
Komisaris Independen 54 tahun, Komisaris BNI. Diangkat dalam RUPS tanggal 17
Maret 2015. Saat ini, juga menjabat sebagai Senior Advisor Presiden Republik
Indonesia untuk Komunikasi Politik. Sebelumnya, Dosen di Universitas Airlangga
(1983 - sekarang), Komisaris Indonesia Power (2010-sekarang) dan anggota Dewan
Pengawas Perum Perhutani (2011-2012). Sebelum diangkat sebagai Staf Ahli Presiden,
ia aktif terlibat dalam berbagai forum Organisasi Masyarakat Sipil sebagai keynote
speaker, fasilitator untuk membangun perdamaian, pengamat dan analis independen
untuk isu-isu sosial dan politik.
Memperoleh gelar Sarjana Sosiologi dari Universitas Airlangga, dan Guru dan Ph.D
derajat di Sosiologi dari Flinders University of South Australia.
Kiagus Ahmad Badaruddin
Komisaris 59 tahun. Diangkat dalam RUPS tanggal 17 Maret 2015. Saat ini juga
menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Februari 2012–
sekarang. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, September 2011. Staff Ahli
Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Januari 2011. Sekretaris Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, Agustus 2009. Memperoleh gelar Master of Science, Policy
Economic dari University of Illionis, at Urbana Champaign (1991), Sarjana Ekonomi
Manajemen dari Universitas Sriwijaya Palembang (1986), Sarjana Muda Ekonomi
18
Perusahaan dari Universitas Sriwijaya Palembang (1981)
Zulkifli Zaini
Komisaris Independen 59 tahun. Komisaris Independen BNI. Diangkat dalam RUPS
tanggal 17 Maret 2015. Sebelumnya menjabat sebagai Managing Director & SEVP
Bank Mandiri Tbk(2003-2006), Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (2010 – 2013)
dan Dewan Komisaris PT PLN Tbk (2013 – sekarang). Memperoleh gelar Sarjana (S1)
dari Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung dan Sarjana (S2)dari Finance &
Int. Bisnis, Universitas Washington,USA
Anny Ratnawati
Komisaris Independen
53 tahun, Komisaris Independen BNI. Diangkat dalam RUPS tanggal 17 Maret 2015.
Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
RI (2008 – 2011), Wakil Ketua Komisi Pengawas SKK Migas (Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) (2012 – 2014), Anggota
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio dari Kementerian Keuangan
(2012 – 2014) dan Wakil Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan RI (2010-2014).
Memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Jurusan Agribisnis, Institut Pertanian Bogor,
Sarjana (S2) dariMagister Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor dan Sarjana
(S3) dari Doktoral Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor
Pataniari Siahaan
Komisaris
69 tahun, Diangkat dalam RUPS tanggal 17 Maret 2015. Sebelumnya menjabat sebagai
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Anggota DPR RI (1999-2004)
Memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Jurusan Teknik Sipil, Universitas
Krisnadwipayana, Sarjana (S2) dari Jurusan Hukum, Universitas Trisakti dan Sarjana
(S3) dari Jurusan Hukum, Universitas Trisakti
19
Revrisond Baswir
Komisaris 57 tahun. Komisaris BNI. Diangkat dalam RUPS tanggal 17 Maret 2015.
Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM (2013 -
sekarang), Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII ( 2013 – 2014) dan
Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI (April 2014 -. sekarang)
Memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, Sarjana (S2) dari General Business, Graduate School of Business, Western
Michigan University, USA danSarjana (S3) dari Jurusan Ekonomi, Universitas
Airlangga, Surabaya
Jos Luhukay
Komisaris Independen 69 tahun, Komisaris Independen BNI. Diangkat dalam RUPS
tanggal 17 Maret 2015. Sebelumnya bertugas di Partner Ernst &Young (2000), sebagai
Direktur Utama PT Bank Lippo Tbk (2004-2006) dan Wakil Direktur Utama PT Bank
Danamon (2008 – 2011). Memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Jurusan Teknik Elektro,
Universitas Indonesia, Sarjana (S2) dari University of Illinois dan Sarjana (S3) dari
Computer Science, University of Illinois
c. Akuntansi Perbankan
Akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan,
pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiraan data keuangan bank yang dilakukan secara
sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan baik intern maupun
ekstern.
Dalam pembuatan laporan keuangan diperusahaan perbankan memiliki beberapa perbedaan
dengan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur.
Perbedaan tersebut terletak pada laporan posisi keuangan (Neraca) yaitu terdapat on balance
sheet dan off balance sheet. Selama ini kita diperkuliahan hanya mendapatkan on balance
sheet, tetapi setelah saya mengikuti KKL dan di PT BNI Tbk mendapatkan ilmu yang belum
pernah diperlajari sebelumnya yaitu off balance sheet. Berikut baganya:
20
dari bagan tersebut sudah terlihat bagaimana letak dari off balance sheet, dan untuk on balance
sheet, sebenarnya sama saja dengan neraca yang sering kita pelajari dikampus dan juga kita
praktekkan, disini akan saya paparkan atau mengulas ulang apa yang saya dapat saat KKL
mengenai off balance sheet.
21
ON BALANCE SHEET
OFF BALANCE SHEET
OFF BALANCE SHEET
Berikut bagan off balance sheet.
Laporan wajib bagi PT BNI Tbk yaitu:
1. Bank Indonesia
Laporan harian bank umum (LHBU), laporan bulanan bank umum (LBU), laporan
berkala bank umum (LBBU), laporan kantor pusat bank umum (LKPBU), system
informasi debitur (SID), dan lalu lintas devisa (LLD).
2. Kementrian BUMN\
Laporan keuangan perusahaan Negara (LKPN)
3. Kementrian BUMN
Laporan posisi simpanan bulanan, laporan premi penjaminan, laporan keuangan (format
LPS)
4. OJK
Laporan keuangan publikasi (triwulan), dan annual report ( tahunan)
22
Pembukuan Administratif (off balance sheet)
Mempunyai resiko
Tidak mempunyai resiko
Rekening Komitmen Rekening Kontijensi
Rekening Memorial
Suatu ikatan kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable) secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi, contoh: fasilitas kredit, LC
Tagihan/kewajiban perusahaan yang timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan dating yang berdampak pada keuntungan/kerugian, contoh: GB, bunga NPL
Suatu transaksi/amanat yang diterima perusahaan, tetapi tidak menimbulkan kewajiban bagi perrusahaan untuk membayar apabila transaksi atau amanat tersebut tidak terealisasi.
Proses pengelolaan data akuntansi
23
Input Proses Output
System kredit
System kartu kredit
System dana pensiun
System LC
System asset tetap
System tresuri
System ATM
System cabang luar negeri
Core sistem
portal
GL sistem
Review:- Review- adjustment
Trial balanceNeracaLaba rugiFADLBUData extract
N
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:
1. Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital di
dalam suatu negara untuk melakukan pembangunan perekonomian. Sedangkan PT BNI
Tbk merupakan perusahaan Pemerintah yang sudah berkomitmen untuk menjadi
lembaga keuangan yang unggul tidak sekedar perbankan saja, guna membantu menambah
penerimaan negara.
2. Dengan visi akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
inklusif di abad ke-21 dapat mewujudkan lima misi Kementerian Keuangan. Sedangkan
untuk PT BNI Tbk memiliki visi “Menjadi lembaga keuangan yang unggu dalam
layanan dan kinerja”.
3. PT BNI Tbk walaupun merupakan corporasi yang sudah namun harus tetap diaudit
dengan tim audit pemerintah (BPK) karena merupakan perusahaan pemerintaj.
4. Kementerian keuangan memiliki lima nilai diantaranya integritas, profesionalitas, sinergi,
pelayanan, dan kesempurnaan dan PT BNI Tbk memiliki budaya yang disebut budaya 46.
B. Saran
Sebagai salah satu lembaga Pemerintah yang penting dan berpengaruh terhadap perekonomian
Indonesia, Kementerian Keuangan harus profesional dan independen dalam segala kegiatannya,
menjauhi kegiatan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) sehingga masyarakat percaya akan
eksistensi Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga keuangan
Negara dan pembinaan Badan Usaha Milik Negara. Serta PT BNI Tbk harus memiliki
keunggulan yang lebih agar setiap tahunnya memberikan keungtungan bagi pemerintah, karena
banyak perusahaan BUMN yang selalu deficit.
24
DAFTAR PUSTAKA
www.kemenkeu.go.id
www.bni.co.id
www.wikipedia.co.id
25