LANDASAN, KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM · PDF fileApa yang allah pilihkan bagi hambanya yang...
Transcript of LANDASAN, KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM · PDF fileApa yang allah pilihkan bagi hambanya yang...
LANDASAN, KEDUDUKAN DAN
HUBUNGAN HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA
By. Fauzul
9/17/20151
FAKULTAS HUKUM UPN JATIM
7 September 2015
PEMBAHASAN
LANDASAN HAN
KEDUDUKAN HAN DALAM ILMU HKM
HUB HAN DENGAN CABANG HUKUM LAINNYA
9/17/20152
HIKMAH HARI INI
Apa yang allah pilihkan bagi hambanya yang
beriman adalah pilihan terbaik
Meski tampak sulit, berat atau memerlukan
pengorbanan harta, kedudukan, jabatan
keluarga, anak, atau bahkan lenyapnya dunia
dan seisinya.
Musibah itu hanya satu bala tetapi jika
orangnya mengeluh makan menjadi dua bala .
Yang satu bala musibah.
dan yang kedua hilangnya pahala sabar atas
musibah itu
9/17/20153
LANDASAN HAN
Pemikirn ttg Negara Hukum tlah muncul sbelum terjadinya revolusi Inggris tahun 1688.
Akan tetapi baru muncul kembali pada abad ke 17 dan mulai populer pada abad ke 19.
Latar belakng munculny pemikirn ttg negara hukum merupkan reaksi thd kesewenang-wenangan yg pernah terjadi dimasa lampau.
Olh krna itu unsur2 negara hukum mempunyai hub yg erat dg sejarah dan perkembangan masyarakt suatu bangsa.
9/17/20154
LANDASAN (1)
Dengan kata lain, Konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada implementasinya memiliki karakteristik yang beragam. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh sejarah, falsafah bangsa, ideologi negara, da lain-lain. Akibatnya muncul negara hukum menurut Al-Quran, Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental (Rechtsstaat), negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (Rule of Law), konsep socialist legality, dan konsep negara hukum Pancasila.
9/17/20155
LANDASAN (2)
Sejarh timbulny pemikirn atau cita negara hukum pertama kali dikemukakan olh Plato dalm bukunya Nomoi, mengemukakan penyelenggaraan negara yg baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hakum yang baik.
Gagasan ini, kemudian dipertegas oleh Aristoteles (muridny), dalam buku Politica bahwa suatu negara yg baik adalah negara yg diperinth dg konstitusi dan berkedaulatan hukum.
9/17/20156
LANDASAN (3)
Ada 3 (tiga) unsur pemerintahan berkonstitusi, yaitu :
Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan umum;
Pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat.
Gagasan negara hukum tersebut masih samar-samar hingga akhirnya muncul konsep rechtsstaat dari Frederich Julius Stahl. Yang diilhami oleh Immanuel Kant. Unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat) menurut Stahl adalah :
Perlindungan hak-hak asasi manusia;
Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Peradilan administrasi dalam perselisihan.9/17/20157
LANDASAN (4) Kawasan Eropa kontinental: muncul konsep rechstaat
(negara hukum) sangat dipengaruhi faham liberalisme dan individualisme
Negara Anglo saxon: muncul konsep Rule of Law yg kelahirannya jg sangat dipengaruhi faham liberalisme dan individualisme
Negara Sosialis: muncul konsep socialist legality. Yg menginginkan adanya realisasi dari sosialisme sbg sumber yg paling menentukan segala aktivitas organ negara, pemerintahan, pejabat pemerintahan n warga negara.
Islam telah menemukan konsep negara hukum sendiri, bahwa hkm hrs berkuasa dalam negara yg disandarkan kpd S. Almaidah: 27-50. negara yg tidk berdasarkan hk a/ negara kafir.
9/17/20158
LANDASAN (5)
Negara RI sebagai Negara Hukum
RECHTSSTAAT (negara berdasarkan atas Hukum, tertera dalam penjelasan UUD 1945)
Bukan MACHTSSTAAT (berdasarkan atas kekuasaan)
9/17/20159
LANDASAN (6) Asas asas negara hukum
Asas monopoli paksa(Zwangmonopoli)
berarti monopoli penggunaan kekuasaan negara dan monopoli penggunaan paksaan untuk membuat orang menaati apa yang menjadi ...
Asas persetujuan rakyat
Artinya konstitusi harus secara nyata mencerminkan asas kedaulatan rakyat, dengan demikian persetujuan rakyat tidak dapat diwakili. ...
Asas persekutuan hukum (rechtsgemeenschap)
berarti Rakyat dan penguasa Negara bersama- sama merupakan suatu persekutuan hukum(rechtsgemeenschap, legal ...
9/17/201510
Negara Hukum yang Demokratis
Adakah korelasi antara negara hukum yang berlandaskan atas konstitusi dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi ?
Prinsip-prinsip Negara Hukum :
Asas legalitas;
perlindungan hak asasi;
pemerintah terikat pada hukum;
monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum;
pengawasan oleh hakim yang merdeka.
Prinsip-prinsip demokrasi :
Perwakilan politik;
Pertanggungjawaban politik;
Pemencaran kewenangan;
Pengawasan dan kontrol;
Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum;
Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan 9/17/201511
LANDASAN (8)
Tugas Pemerintah dalam Negara Hukum
John Locke, yang pertama kali mengintroduksi ajaran pemisahan kekuasaan negara, membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga), yaitu kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan federatif (keamanan
dan hubungan luar negeri). Selanjutnya, Montesquieu dalam buku LEsprit Des Lois (The Spirit of the law), yang mengemukakan bahwa dalam suatu negara ada tiga organ dan fungsi utama pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Masing masing organ
ini harus dipisahkan karena memusatkan lebih dari satu fungsi pada satu orang atau organ pemerintahan merupakan ancaman kebebasan individu (a threat to individual liberty)
9/17/201512
LANDASAN (9)
Unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak
individu menjadi unsur paling signifikan. Lahir adagium yang
populer dari Lord Acton, yaitu Power tends to corrupt, but
absolute power corrupt absolutely (manusia yang mempunyai
kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu,
tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolute) pasti akan
disalahgunakan. Model negara hukum seperti ini terkenal dengan
sebutan demokrasi konstitusional. Pembatasan kekuasaan
pemerintah tercantum dalam konstitusi, sehingga disebut
pemerintah berdasarkan konstitusi (constitusional government).
Atas dasar itu maka keberadaan konstitusi dalam negara
merupakan conditio sine quanon. Menurut Sri Soemantri, tidak
ada suatu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi
atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua
lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain9/17/201513
KEDUDUKAN HAN DALAM ILMU HKM
Hukum Administrasi Negara (HAN) mrupakn salah satu mata kuliah wajib pd Program Studi PPKN ato Pendidikn Kewarganegaraan.
Dalam studi hk, HAN mrupakn salah satu cabang atau bagian dari hk yg khusus.
9/17/201514
KEDUDUKAN (1)
Dlm studi Ilmu Administrasi, mata kuliah HAN mrupakn bahasn khusus ttg salah satu aspek dari administrasi, yakni bahasn mengenai aspek hkm dari administrasi negara.
dikalangan PBB n kesarjanaan internasionl, HAN diklasifikasi baik dlm golongan ilmu-ilmu hukum maupun dlm ilmu-ilmu administrasi.
9/17/201515
KEDUDUKAN HAN DALAM ILMU HUKUM
Sebelum Abad 19 Setelah Abad 19
Hukum Hukum
H. Publik Hukum Privat H. Publik Hukum Privat
H.PIDANA H.PERDATA H.DAGANG HTN H.PIDANA HAN H. PERDATA
HTN ARTI LUAS H.DAGANG
KEDUDUKAN (3)
HAN TERPISAH KARENA PENGARUH
RENAISSANCE (zaman gelap ke terang)
NEGARA HUKUM MODERN (Welfare State)
Mengutamakan keperluan seluruh rakyat;
Ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat;
Menyelenggarakan kesejahteraan umum;
Tugas negara menjaga keamanan.
9/17/201517
KEDUDUKAN (4)
Hk administrasi materiil terletak diantara hk privat dan hk pidana. Hk administrasi dpt dikatakan sbg hukum antara (Poly-Juridisch Zakboekje h. B3/4).
Sebagai contoh izin bangunan.
9/17/201518
KEDUDUKAN (5)
Dalam memberikan izin penguasa memperhatikan segi-segi keamanan dari bangunan yang direncanakan.
Dlm hal demikian, pemerintah menentukan syarat2 keamanan.
Disamping itu bg yg tdk mematuhi ketentuan2 ttg izin bangunan dpt ditegakkan sanksi pidana.
W.F. Prins mengemukakan bahwa hampir setiap peraturan yg berdasarkan hk administrasi diakhiri in cauda venenum dg sejumlah ketentuan pidana (in cauda venenum secara harfiah berarti ada racun di ekor/buntut).
9/17/201519
KEDUDUKAN (6)
Menurut isinya hk dpt dibagi:
Hukum Privat
Hukum Publik.
9/17/201520
KEDUDUKAN (7)
Hukum Privat
Hk Privat (hukum sipil), yaitu hk yg mngatur hubungn2 antara orang yg satu dg orang yg lain, dg menitikberatkan kpd kpentingn perseorangn.
Hukum Publik.
Hk Publik (Hk Negara), yaitu hk yg mngatur hbungn antara negara dg alat2 perlengkapn ato hbungn antara negara dg perseorangn (warga negara)
Contoh: Hukum Administrasi Negara.9/17/201521
HUB HAN DENGAN CABANG HUKUM LAINNYA
HAN dengan Hukum Tata Negara
HAN dengan Hukum Pidana
HAN dengan Hukum Perdata
9/17/201522
HUBUNGAN (1)
HAN dengan Hukum Tata Negara
Baron de Gerando seorang ilmuwan Perancis yg pertama kali mempekenalkan ilmu hukum administrasi negara sbg ilmu hukum yg tumbuh langsung berdasarkan ke