LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... ·...

NA S K A H KA J I A N AK A D E M I S

BAB IBAB IPENDAHULUANPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap wilayah akan selalu berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Perkembangan wilayah yang tidak terkendali, dalam jangka panjang akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah yang timbul antara lain kesenjangan perkembangan wilayah yang tinggi, tidak optimumnya distribusi investasi, maupun ketidakmerataan pengembangan infrastruktur wilayah. Untuk itu diperlukan perangkat untuk mengarahkan perkembangan pembangunan dalam bentuk rencana tata ruang wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arahan kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimum.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi mempunyai fungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah Provinsi maupun kabupaten/kota dan menyelaraskan keseimbangan perkembangan antar wilayah, sehingga pertumbuhan wilayah di Provinsi Jawa Timur bisa tumbuh bersama-sama antar wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi harus disusun secara top down dan bottom up planning, meliputi tata ruang daratan, lautan dan udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya (ruang dalam bumi) sebagai satu kesatuan yang dapat dimanfaatkan dengan berwawasan lingkungan. Sebagai matra spasial, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan pencermatan terhadap kepentingan-kepentingan jangka panjang, dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang perlu direspon dan diantisipasi sehingga mampu menjamin keberlangsungan implementasi di lapangan dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Dengan berbagai isu dan tantangan yang dihadapi, perumusan substansi RTRWP Jawa Timur diharapkan lebih mampu merespon peluang untuk meningkatkan daya saing wilayah Jawa Timur sekaligus mampu menghadapi tantangan dalam mewujudkan keberlanjutan pembangunan regional

RENCANA TATA RUANG WILAYAHP R O V I N S I J A W A T I M U R I - 1


dengan tetap memperhatikan prinsip daya dukung lingkungan melalui keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang berimplikasi pada diperlukannya kegiatan revisi rencana tata ruang pada semua level/hierarki perencanaan dalam bentuk kegiatan sinkronisasi akibat perubahan peristilahan, pergeseran substansi dan cakupan materi, hingga jangka waktu perencanaan. Upaya sinkronisasi rencana tata ruang sesuai dengan pengaturan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dipertegas dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Untuk itu, dalam rangka menyeleraskan dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) diperlukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang mengakomodir kepentingan nasional, regional, dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang.

1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan disusunnya RTRW Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Mengatur struktur dan pola ruang, menetapkan kawasan strategis provinsi, serta menyusun arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang;

2. Menyediakan acuan operasional bagi pelaksanaan pembangunan sektoral dan wilayah kabupaten/kota se Jawa Timur dengan memperhatikan aspirasi pembangunan kabupaten/kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

3. Mewujudkan keterpaduan dan keterkaitan antara perencanaan tata ruang wilayah provinsi dengan nasional, provinsi yang berbatasan, kabupaten/kota se Jawa Timur, serta dengan kepentingan sektoral lainnya;

4. Mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi;5. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 6. Mengarahkan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan tahapan pembangunan, baik dalam jangka pendek, menengah,

maupun panjang, termasuk dalam pemanfaatan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan7. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sasaran disusunnya RTRW Provinsi Jawa Timur adalah :1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;



2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia;

3. Terwujudnya keterpaduan perencanaan tata ruang provinsi dengan nasional, provinsi yang berbatasan, serta kabupaten kota se Jatim, dan dengan kepentingan sektoral;

4. Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi;5. Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;6. Terarahkannya pemanfaatan ruang agar sesuai dengan tahapan pembangunan;7. Terarahkannya pemanfaatan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan8. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

1.3 Dasar HukumDasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur adalah

sebagai berikut:1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan

Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);



8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

9. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);



19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

24. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

25. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

26. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

28. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

30. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

31. Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925);

32. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);



33. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

34. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

35. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

36. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

37. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

38. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

39. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

40. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

41. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);



47. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

52. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

53. Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

55. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

57. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);



59. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

60. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

61. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

62. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

63. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

64. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

65. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);

66. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

67. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

68. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

69. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5111);

70. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

71. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan



Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

72. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 73. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;74. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; 76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Proses

Perencanaan Tata Ruang di Daerah;77. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;78. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol; 79. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib

di Lengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;80. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan

Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;81. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana

Tanah Longsor; 82. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;83. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil; 84. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata

Ruang Daerah;85. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya;

86. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

87. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

88. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;89. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;



90. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst;

91. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;

92. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3;

93. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

94. Keputusan Menteri Perindustrian No 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;

95. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;

96. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1, Seri C);

97. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soeryo (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 4, Seri C);

98. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1, Seri E);

99. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 2, Seri C);

100. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2, Seri E);

101. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1, Seri E).



1.4 Ketentuan UmumDisesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, beberapa pengertian yang

terkait adalah :1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.4. Daerah Kabupaten/Kota adalah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk

ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.7. Struktur Ruang adalah susunan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana

dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam penataan ruang.

12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan pan penetapan rencana tata ruang.

16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. 19. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat RTRW

Provinsi Jawa Timur adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.21. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan

pelayanan pada tingkat wilayah.22. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.23. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.24. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.25. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari kawasan

budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan wilayah untuk mendorong pertumbuhan bagi wilayah tersebut.

26. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

27. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.



29. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

30. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

31. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

32. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya.

33. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.

34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

35. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.

36. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

37. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.

38. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa

39. Pusat Pelayanan Desa yang selanjutnya disebut PPd adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala satu desa

40. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPds adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala satu atau beberapa dusun



41. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.

42. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

43. Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

44. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

45. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

46. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.48. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak

dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang

1.5 Ruang Lingkup1.5.1 Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur, yang meliputi daratan seluas kurang lebih 4.779.975 Ha terdiri dari 38 Kabupaten/Kota, wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari garis pantai, ruang di dalam bumi serta wilayah udara. Batas-batas wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa - Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Selatan) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali - Pulau Bali



Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Peta 1.1 mengenai orientasi wilayah Provinsi Jawa Timur.

1.5.2 Lingkup Substansi Lingkup substansi ini mengakomodasi pengaturan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Lingkup substansi RTRWP Jawa Timur 2009 – 2029 mencakup tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi, serta peran dan hak masyarakat dalam penataan ruang.

1.5.3 Dimensi Waktu PerencanaanSesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, jangka waktu pelaksanaan atau masa

berlakunya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur ini adalah 20 (dua puluh) tahun, yang selanjutnya ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dalam muatan ini diasumsikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur disusun tahun 2008, selanjutnya pengesahan dalam bentuk Perda dijadwalkan tahun 2009, dan mulai tahun 2010 dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur efektif digunakan sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan, dengan rincian tahapan sebagai berikut :

Tahap Penyusunan : 2008Tahap Pengesahan : 2009Tahap I : 2010 – 2014 Tahap II : 2015 – 2019Tahap III : 2020 - 2024Tahap IV : 2025 – 2029



Peta 1.1 Peta Orientasi Wilayah Provinsi Jawa Timur



1.6 Profil Wilayah 1.6.1 Gambaran Umum dan Pembagian Wilayah

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak pada 111o 0’ hingga 114o4’ Bujur Timur dan 7o12’ hingga 8o48’ Lintang Selatan. Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah, sedangkan luas Kepulauan Madura hanya sekitar 10%.

Luas wilayah Provinsi Jawa Timur mencapai kurang lebih 4.779.975 Ha dan terbagi atas 29 wilayah kabupaten dan 9 kota, terbagi ke dalam empat badan koordinasi wilayah (Bakorwil), dan 640 kecamatan dengan 8.413 desa/kelurahan. Uraian terinci lihat Tabel 1.1 dan Peta 1.2 batas administratif wilayah Provinsi Jawa Timur.

Dalam konstelasi wilayah yang lebih besar, provinsi Jawa Timur terletak di wilayah Timur pulau Jawa. Batas wilayah provinsi Jawa Timur di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka, Samudera Indonesia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 kilometer. Lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 kilometer, sedangkan di bagian timur lebih sempit, hanya sekitar 60 kilometer. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil, Nusa Barung dan Pulau Sempu.


http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sempu

http://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Barung

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepulauan_Masalembu&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepulauan_Masalembu&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Kangean

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bawean

http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Madura

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura


Tabel 1.1Pembagian Administrasi Provinsi Jawa Timur

No Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kecamatan Desa1 Kota Surabaya 35.054,00 31,00 163,002 Kota Mojokerto 1.647,00 2,00 18,003 Kota Madiun 3.392,00 3,00 27,004 Kota Kediri 6.340,00 3,00 46,005 Kota Blitar 3.257,00 3,00 20,006 Kota Malang 14.528,00 5,00 57,007 Kota Pasuruan 3.529,00 3,00 43,008 Kota Probolinggo 5.667,00 3,00 29,009 Kota Batu 13.674,00 3,00 23,00

10 Kabupaten Gresik 119.125,00 18,00 356,0011 Kabupaten Sidoarjo 63.438,00 18,00 356,0012 Kabupaten Mojokerto 71.783,00 18,00 304,0013 Kabupaten Jombang 111.509,00 21,00 306,00



No Kabupaten/Kota Luas (Ha) Kecamatan Desa14 Kabupaten Lamongan 178.205,00 27,00 474,0015 Kabupaten Tuban 183.415,00 19,00 328,0016 Kabupaten Bojonegoro 219.879,00 27,00 430,0017 Kabupaten Pacitan 138.992,00 12,00 164,0018 Kabupaten Magetan 68.884,00 15,00 235,0019 Kabupaten Ngawi 129.598,00 17,00 217,0020 Kabupaten Ponorogo 130.570,00 21,00 303,0021 Kabupaten Madiun 103.758,00 15,00 206,0022 Kabupaten Trenggalek 114.722,00 14,00 157,0023 Kabupaten Tulungagung 105.565,00 19,00 271,0024 Kabupaten Nganjuk 122.425,00 20,00 287,0025 Kabupaten Kediri 138.605,00 23,00 344,0026 Kabupaten Blitar 133.648,00 22,00 248,0027 Kabupaten Malang 353.065,00 33,00 387,0028 Kabupaten Pasuruan 147.402,00 24,00 365,0029 Kabupaten Probolinggo 169.621,00 24,00 330,0030 Kabupaten Lumajang 179.090,00 20,00 202,0031 Kabupaten Jember 309.234,00 31,00 244,0032 Kabupaten Bondowoso 152.597,00 20,00 195,0033 Kabupaten Situbondo 166.987,00 17,00 136,0034 Kabupaten Banyuwangi 578.240,00 21,00 217,0035 Kabupaten Bangkalan 100.144,00 18,00 218,0036 Kabupaten Sampang 123.308,00 12,00 186,0037 Kabupaten Pamekasan 79.224,00 13,00 189,0038 Kabupaten Sumenep 199.854,00 25,00 332,00

TOTAL 4.779.975,00 640,00 8.413,00Sumber: Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2008



Peta 1.2 Peta Batas Administrasi Provinsi Jawa Timur



Luas lahan sebesar sekitar 4,7 juta Ha terdiri dari tutupan lahan lindung dan lahan budidaya. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 558.995 Ha atau sekitar 11,69%, termasuk di dalamnya kawasan lindung mutlak dimana terdapat cagar alam yang sudah ditetapkan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan seluas kurang lebih 10.958 Ha, suaka margasatwa seluas kurang lebih 18.009 Ha, taman nasional seluas kurang lebih 176.696 Ha, taman hutan raya seluas kurang lebih 27.868 Ha serta taman wisata seluas kurang lebih 297 Ha.

Adapun, penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 4.220.980 Ha atau 88,31% dari luas Jatim. Gambaran perubahan proporsi penggunaan lahan di Jawa Timur cenderungan menurunnya luas wilayah pertanian. Berdasarkan data statistik luas lahan pertanian berkurang tiap tahunnya sekitar 1000 ha, maka kondisi yang sekarang ada harus dipertahankan. Bila dilihat sekarang lahan pertanian lahan basah hanya memiliki luas kurang lebih 991.863 ha atau 19,08%. Penggunaan lahan kawasan terbangun diharapkan tidak mengkonversi luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis. Kondisi penggunaan lahan secara lebih rinci diuraikan berikut, serta dalam Tabel 1.2 dan Peta 1.3.

Tabel 1.2 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur

No. Penggunaan Lahan Eksisting

(Ha)Prosenta

se



No. Penggunaan Lahan Eksisting

(Ha)Prosenta

seA. KAWASAN LINDUNG1 Hutan Lindung 314.720 6,582 Rawa/ Danau/Waduk 10.447 0,223 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam

1) Suaka Margasatwa 18.009 0,382) Cagar Alam 10.958 0,233) Taman Nasional 176.696 3,704) Taman Hutan Raya 27.868 0,585) Taman Wisata Alam 297 0,01

B. KAWASAN BUDIDAYA1 Kawasan Hutan Produksi 815.851 17,072 Kawasan Hutan Rakyat 361.570 7,563 Kawasan Pertanian -

1) Pertanian Lahan Basah 911.863 19,082) Pertanian lahan kering/ tegalan/kebun campur 1.108.628 23,19

4 Kawasan Perkebunan 359.481 7,525 Kawasan Perikanan 60.928 1,276 Kawasan Industri 7.404 0,157 Kawasan Pemukiman 595.255 12,45

-T O T A L 4.779.975 100,00

Sumber: Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 Tentang RTRW Provinsi Jawa Timur



Peta 1.3 Peta Pola Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur

RENCANA TATA RUANG WILAYAHP R O V I N S I J A W A T I M U R I - 23 1.3


1.6.2 Kependudukan, Sumber Daya Manusia, dan Sarana PrasaranaDari segi kependudukan, terdapat ketidakmerataan persebaran penduduk sebagai human capital untuk modal

pembangunan. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Kota Surabaya (18,88%) dan Kabupaten Sidoarjo (10,83%), sementara kabupaten/kota lainnya memiliki jumlah penduduk dengan proporsi kurang dari kurang dari 6%, bahkan Kepulauan Madura, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Pacitan memiliki konsentrasi penduduk terendah, yaitu kurang dari 0,8% dari total penduduk Jawa Timur. Besaran Surabaya ditinjau dari jumlah penduduk adalah dua kali Sidoarjo sebagai kabupaten terbesar kedua, dan hampir 4 kali Kota dan Kabupaten Malang. Surabaya dibandingkan kabupaten terkecil di Jatim, yakni Pacitan, besarannya hampir enam puluh kali lipat. Demikian, kesenjangan yang sangat besar terkait dengan besaran kota dan modal sumberdaya manusia untuk pembangunan.



Gambar 1.1 Kesenjangan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Jatim

Sumber: Hasil Analisa

Keterangan nomor Kabupaten dan Kota: No.

Kab/KotaIndeks

Fasilitas Nama Kab/Kota No. Kab/Kota

Indeks Fasilitas Nama Kab/Kota

37 18.88 Kota Surabaya 2 1.41 Kabupaten Ponorogo 15 10.83 Kabupaten Sidoarjo 20 1.38 Kabupaten Magetan 7 5.90 Kabupaten Malang 23 1.33 Kabupaten Tuban

32 5.45 Kota Malang 38 1.32 Kota Batu 17 4.55 Kabupaten Jombang 34 1.28 Kota Pasuruan 10 3.94 Kabupaten Banyuwangi 22 1.26 Kabupaten Bojonegoro 6 3.78 Kabupaten Kediri 24 1.22 Kabupaten Lamongan



No. Kab/Kota

Indeks Fasilitas Nama Kab/Kota No.

Kab/KotaIndeks

Fasilitas Nama Kab/Kota25 3.68 Kabupaten Gresik 36 1.19 Kota Madiun 14 3.56 Kabupaten Pasuruan 26 1.04 Kabupaten Bangkalan 9 3.05 Kabupaten Jember 11 0.96 Kabupaten Bondowoso

16 2.77 Kabupaten Mojokerto 19 0.94 Kabupaten Madiun 4 2.63 Kabupaten Tulungagung 31 0.87 Kota Blitar

18 2.42 Kabupaten Nganjuk 35 0.82 Kota Mojokerto 13 1.87 Kabupaten Probolinggo 3 0.78 Kabupaten Trenggalek 5 1.83 Kabupaten Blitar 29 0.77 Kabupaten Sumenep

30 1.77 Kota Kediri 28 0.76 Kabupaten Pamekasan 12 1.58 Kabupaten Situbondo 21 0.57 Kabupaten Ngawi 33 1.44 Kota Probolinggo 27 0.40 Kabupaten Sampang 8 1.42 Kabupaten Lumajang 1 0.32 Kabupaten Pacitan

Profil Provinsi Jawa Timur dari aspek kependudukan dilihat dari indikator kepadatan penduduk, kondisi kesenjangan kepadatan penduduk juga nampak, terutama antara wilayah yang termasuk kategori kota/perkotaan dengan wilayah kabupaten-kabupaten lainnya. Misalnya, Kota Surabaya sebagai kota terbesar, memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 8.325 jiwa/km2, kemudian Kota Mojokerto sebesar 7.197 jiwa/km2 dan Kota Malang sebesar 7.126 jiwa/km2. Bandingkan dengan kabupaten yang memiliki kategori kepadatan penduduk sangat rendah seperti Kabupaten Banyuwangi dengan tingkat kepadatan penduduk hanya 272 jiwa/km2 serta Kabupaten Situbondo dengan tingkat kepadatan sekitar 388 jiwa/km2. Sebaran atau distribusi kepadatan penduduk digambarkan pada peta 1.4.



Dari segi SDM, secara umum angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (versi Jawa Timur) selama periode 2003-2008 menunjukkan kenaikan. Pada 2003, IPM Jawa Timur mencapai 63,66, meningkat menjadi 64,49 pada 2004, kemudian berturut-turut meningkat menjadi 66,84 (2005), 66,87 (2006), 68,06 (2007), dan pada 2008 meningkat menjadi 68,92.

Besaran angka IPM menurut wilayah kabupaten/kota sangat bervariasi. Ini tercermin dari makin besarnya range antara angka IPM atau HDI tertinggi dan terendah. Boleh jadi ini disebabkan prioritas sasaran program maupun kebijakan yang diambil masing-masing daerah tidak sama. Terdapat 9 kabupaten/kota dengan kategori sangat tinggi, di antaranya Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Kota Surabaya menempati urutan tertinggi dengan IPM sebesar 76,09, yang pada 2007 menempati urutan keempat setelah Kota Madiun, Kota Blitar dan Kota Malang. Adapun kabupaten/kota yang tertinggal dalam aspek IPM adalah dengan nilai indeks di bawah rata-rata Jatim, tersebar pada 14 kabupaten/kota. Kabupaten/kota dengan kategori nilai IPM rendah dan sangat rendah adalah kabupaten/kota di Kepulauan Madura, dan di daerah Probolinggo serta Bondowoso di mana peringkat terbawah IPM ditempati Kabupaten Sampang (55,47), meski angka IPM tersebut meningkat dibanding tahun 2007 yang sebesar 53,24.

Peta 1.4 Peta Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Timur



Gambar 1.2 Kesenjangan Kabupaten/Kota di Jatim berdasarkan IPM atau HDI

Sumber: Hasil Analisa

Keterangan nomor Kabupaten dan Kota: No. Kab/Kota

Indeks HDI

Nama Kab/Kota No. Kab/Kota Indeks HDI Nama Kab/Kota

37 0,370 Surabaya* 6 0,096 Kediri 35 0,370 Mojokerto* 5 0,096 Blitar30 0,370 Kediri 2 0,096 Ponorogo 25 0,370 Gresik 1 0,096 Pacitan 20 0,370 Magetan 38 0,096 Batu *17 0,370 Jombang 34 -0,178 Pasuruan* 15 0,370 Sidoarjo 23 -0,178 Tuban4 0,370 Tulungagung 22 -0,178 Bojonegoro3 0,370 Trenggalek 14 -0,178 Pasuruan

36 0,096 Madiun* 12 -0,178 Situbondo32 0,096 Malang* 9 -0,178 Jember31 0,096 Blitar 8 -0,178 Lumajang 24 0,096 Lamongan 33 -0,452 Probolinggo*21 0,096 Ngawi 29 -0,452 Sumenep19 0,096 Madiun 28 -0,452 Pamekasan18 0,096 Nganjuk 26 -0,452 Bangkalan 16 0,096 Mojokerto 13 -0,452 Probolinggo10 0,096 Banyuwangi 11 -0,452 Bondowoso7 0,096 Malang 27 -0,726 Sampang

Nilai Rata-rata = 0,003



Kualitas pembangunan ekonomi serta sarana dan prasarana baik pendidikan maupun kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM yang ditunjukkan dengan indikator IPM. Kaitan ini ditunjukkan pada gambar 1.3. terdapat beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki kondisi di mana indeks keberhasilan pembangunan ekonomi, pembangunan SDM, dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan berada dalam level yang rendah. Di antaranya adalah Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, serta seluruh kabupaten di Kepulauan Madura. Hal ini cukup kontras dengan kondisi, misalnya Kota Surabaya, dengan indeks keberhasilan pembangunan ekonomi dan manusia berada pada level sangat tinggi. Beberapa kabupaten/kota yang memiliki indeks keberhasilan pembangunan ekonomi sangat tinggi dan pembangunan SDM tinggi adalah Kabupaten Sidoarjo. Dari segi



fasilitas sosial ekonomi, terjadi kesenjangan distribusi yaitu sebagian kabupaten masih memiliki kekurangan jenis dan jumlah fasilitas. Sekitar 28,27% fasilitas terkonsentrasi di Surabaya, sementara kabupaten/kota lainnya memiliki konsentrasi kurang dari 5% dari ketersediaan fasilitas di Jawa Timur. Hal ini mengakibatkan seluruh perwilayahan di Jawa Timur memiliki orientasi dan ketergantungan yang tinggi terhadap Surabaya. Informasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesenjangan pembangunan selalu ada. Konsentrasi perkembangan kawasan perkotaan telah menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang cukup signifikan serta inefisiensi pelayanan prasarana dan sarana. Sekitar 67,08% fasilitas dan pembangunan Jawa Timur terkonsentrasi di koridor Surabaya-Malang. Tantangan pembangunan Jawa Timur adalah mengupayakan agar kesenjangan yang terjadi tersebut bisa diminimalkan di masa mendatang. Di antaranya adalah melalui kebijakan percepatan pembangunan di Kepulauan Madura, dengan strategi pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan internasional, jembatan Suramadu, serta menjadikan Kep Madura terutama Kabupaten Bangkalan sebagai pusat industri.

Kualitas pembangunan prasarana transportasi menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yaitu kurangnya penyediaan pelayanan infrastruktur transportasi wilayah serta masih kurang terintegrasinya secara maksimal pembangunan antar wilayah. Kota Surabaya memiliki semua kelengkapan infrastruktur meliputi bandara, pelabuhan, jaringan tol, arteri, kereta api, dan terminal kelas A. Persebaran infrastruktur Kota Surabaya sekitar 8% dari kepadatan infrastruktur Jawa Timur, Kabupaten Malang, Banyuwangi, Gresik dan Sumenep memiliki proporsi sekitar 4-5%, Kabupaten/kota lainnya memiliki proporsi rata-rata antara 1 – 3% (gambar 1.4).



Gambar 1.3 Tingkat Perkembangan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Distribusi Indeks HDI dan Ekonomi

serta Kelengkapan Sarana-PrasaranaSumber: Hasil Analisa



Gambar 1.4 Tingkat Perkembangan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Distribusi Kelengkapan Fasilitas Sosial Ekonomi,

Prasarana Transportasi, dan Jumlah PendudukSumber: Hasil Analisa

1.6.3 Potensi Bencana AlamPotensi-potensi bencana alam meningkat seiring dengan meningkatnya kerusakan lingkungan akibat penambangan

pasir secara ilegal di sungai Brantas, pendudukan kawasan hutan, alih fungsi hutan lindung, yang mengakibatkan ekskalasi bencana terutama banjir dan longsor, bahkan dikhawatirkan banjir di wilayah DAS Bengawan Solo mengancam daerah-daerah yang telah diprediksi sebagai pusat pertumbuhan investasi. Daerah-daerah dimaksud antara lain Bojonegoro



(eksplorasi migas), Tuban (pabrik semen gresik dan pelabuhan), Lamongan (shore base) dan Gresik (kawasan industri dan pelabuhan). Bencana lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah Lusi (luapan lumpur Sidoarjo) yang menjadi bencana nasional. Selain itu, tingginya alih fungsi (konversi) hutan lindung dan lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian, seperti industri, permukiman, parsarana umum dan lain sebaginya; menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Sebaran bencana alam di provinsi Jatim disajikan dalam peta-peta rawan bencana alam berikutnya, yang meliputi peta rawan banjir, peta rawan longsor, dan peta multi rawan bencana alam.

Peta 1.5 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Provinsi Jawa Timur


1.5


Peta 1.6 Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor Provinsi Jawa Timur


1.6


Peta 1.7 Peta Overlay Kawasan Rawan Bencana Alam Provinsi Jawa Timur



1.6.4 Potensi Ekonomi WilayahProduk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada periode 2003-2008

menunjukkan kecenderungan terus meningkat sejalan kian membaiknya kondisi perekonomian. Pada 2004 sebesar Rp 341.065 miliar; 2005 (Rp 403.392 miliar); 2006 (Rp 470.627 miliar); 2007 (Rp 534.919 miliar); dan pada 2008 (Rp 621.582



miliar). Sedangkan berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2000, menunjukkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus membaik, meski pada 2006 terjadi sedikit perlambatan dibanding 2005, namun pada 2007 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur meningkat kembali. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 2006, antara lain, disebabkan dampak negatif kenaikan harga BBM dua kali, dan cukai rokok pada 2005, serta ditambah dampak luapan lumpur panas Lapindo.

Pada 2003, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hanya sebesar 4,78%, kemudian meningkat menjadi 5,83% pada 2004, dan meningkat tipis menjadi 5,84% pada 2005. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,80% pada 2006, namun pada tahun berikutnya (2007) meningkat menjadi 6,11%. Tapi pada 2008, pertumbuhan ekonomi kembali melambat menjadi 5,90%, meski masih di atas angka pertumbuhan 2005. Melemahnya pertumbuhan ekonomi 2008 antara lain disebabkan dampak krisis ekonomi global.

Jawa Timur berada pada posisi kedua dalam memberikan kontribusi ekspor nasional. Pesatnya pertumbuhan ekspor ini didukung oleh 10 komoditas utama Jawa Timur, yaitu pengolahan tembaga, timah; kimia dasar; pengolahan kayu; besi baja; pulp dan kertas; makanan dan minuman; tekstil; pengolahan karet; udang dan alat-alat listrik. Kesepuluh komoditas tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap ekspor Jawa Timur, yaitu sebesar 78,10%. Di sisi lain, Jatim masih memiliki kebutuhan terhadap komoditas-komoditas yang belum dapat memenuhi kebutuhan domestik atau kualitas berada di bawah kebutuhan domestik, sehingga diperlukan impor terhadap komoditas tersebut. Adapun sepuluh komoditas utama impor non-migas Jawa Timur adalah besi baja, kimia dasar, makanan dan minuman, makanan ternak, pulp dan kertas, hasil pertanian, pengolahan aluminium, barang-barang kimia, tekstil dan biji lainnya. Potensi ekonomi wilayah tersebar secara merata di Jawa Timur. Namun demikian, ada yang potensi itu bernilai besar secara ekonomi, atau sebaliknya.

Potensi-potensi ekonomi utama yang menjadi cikal bakal penetapan kawasan andalan, kawasan budidaya utama, maupun kawasan strategis ekonomi di Jawa Timur antara lain meliputi:1. Kawasan pengeboran minyak di Tuban dan Bojonegoro 2. Kawasan pengeboran minyak di Gresik 3. Kawasan komersial di kaki suramadu 4. Kawasan berikat di Lamongan 5. Pusat wisata alam di Kota Batu 6. Kawasan wisata alam di Prigen 7. PIA Jemundo di Sidoarjo8. Kawasan Ekonomi Unggulan di Gresik dan Bangkalan



9. Kawasan East Java Industrial Integreted Zone (EJIIZ), terdapat di Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Bangkalan.

10. Kawasan Pelabuhan dan Industri di Sendang Biru 11. Kawasan-kawasan industri besar yang meliputi Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Kota Surabaya, Pasuruan

Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan, Ngoro Industrial Park (NIP) di Kabupaten Mojokerto, Kawasan industri Jabon di Kabupaten Sidoarjo, Lamongan Integreted Shorebase (LIS) di Kabupaten Lamongan, Kawasan Industri di Kabupaten Gresik, Kawasan Industri di Kabupaten Tuban, Kawasan Industri di Kabupaten Bojonegoro, Kawasan Industri Gerbang Mas di Kabupaten Probolinggo, Kawasan Industri Paiton di Kabupaten Probolinggo, Kawasan Industri di Kabupaten Bangkalan.

12. Percepatan pembangunan di Kepulauan Madura dengan strategi menjadikan Kepulauan Madura terutama Kab Bangkalan sebagai pusat pembangunan industri, pembanguan agropolitan Kepulauan Madura, serta pembangunan pelabuhan internasional.

1.7 Isu-Isu StrategisDinamika pembangunan di Jawa Timur mencakup dinamika eksternal yang menggambarkan pengaruh tataran global,

regional, dan nasional dan dinamika internal yang menggambarkan kinerja penataan ruang provinsi Jawa Timur. Dinamika eksternal meliputi kenaikan rasio jumlah penduduk di perkotaan (migrasi), pesatnya perkembangan kota-kota sehingga muncul lebih banyak megacities, isu global warming, restrukturisasi fungsi kota inti yang mengakibatkan perembetan spasial perkotaan sehingga terjadi alih fungsi lahan pertanian dalam skala besar, perkembangan teknologi yang melumerkan batas-batas fisik antar wilayah sehingga kota-kota semakin memiliki dimensi yang luas (globalisasi). Berbagai isu eksternal tersebut memberikan tantangan dan permasalahan yang lebih berat di masa depan sehingga rencana tata ruang provinsi harus dapat memanfaatkan peluang yang ada dan berdaya saing dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Dinamika internal di wilayah provinsi Jawa Timur meliputi isu kependudukan, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas sosial ekonomi, kesenjangan kosentrasi pembangunan, ketahanan pangan, luapan lumpur sidoarjo (Lusi), dan meningkatnya alih fungsi hutan lindung dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan ekskalasi bencana.

Dari segi kependudukan, terdapat ketidakmerataan persebaran penduduk sebagai human capital untuk modal pembangunan. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Kota Surabaya (18,88%) dan Kabupaten Sidoarjo (10,83%), sementara kabupaten/kota lainnya memiliki jumlah penduduk dengan proporsi kurang dari kurang dari 6%, bahkan Kepulauan Madura, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Pacitan memiliki konsentrasi penduduk terendah, yaitu kurang dari



0,8% dari total penduduk Jawa Timur. Dari segi ketersediaan infrastruktur, terdapat permasalahan yaitu kurangnya penyediaan pelayanan infrastruktur wilayah serta masih kurang terintegrasinya secara maksimal pembangunan antar wilayah. Kota Surabaya memiliki semua kelengkapan infrastruktur meliputi bandara, pelabuhan, jaringan tol, arteri, kereta api, dan terminal kelas A. Persebaran infrastruktur Kota Surabaya sekitar 8% dari kepadatan infrastruktur Jawa Timur, Kabupaten Malang, Banyuwangi, Gresik dan Sumenep memiliki proporsi sekitar 4-5%, Kabupaten/kota lainnya memiliki proporsi rata-rata antara 1 – 3%. Dari segi fasilitas sosial ekonomi, terjadi kesenjangan distribusi yaitu sebagian kabupaten masih memiliki kekurangan jenis dan jumlah fasilitas. Sekitar 28,27% fasilitas terkonsentrasi di Surabaya, sementara kabupaten/kota lainnya memiliki konsentrasi kurang dari 5% dari ketersediaan fasilitas di Jawa Timur. Hal ini mengakibatkan seluruh perwilayahan di Jawa Timur memiliki orientasi dan ketergantungan yang tinggi terhadap Surabaya.

Perkembangan kawasan perkotaan membentuk pola linear yang dikenal dengan ribbon development. Konsentrasi perkembangan kawasan perkotaan telah menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang cukup signifikan serta inefisiensi pelayanan prasarana dan sarana. Sekitar 67,08% fasilitas dan pembangunan Jawa Timur terkonsentrasi di koridor Surabaya-Malang. Isu lainnya adalah konsentrasi kegiatan ekonomi di Pantura Jawa mencapai 85%, jauh meninggalkan Pantai Selatan (15%).

Dari segi ketahanan pangan terjadi penurunan kontribusi pertanian Jawa Timur terhadap perekonomian nasional, penyebab utamanya adalah pertumbuhan produksi pertanian masih terlalu berbasis pada ketersediaan lahan, sementara beberapa kegiatan ekonomi lainnya menyebabkan alih fungsi lahan pertanian. Selama 5 tahun terakhir (2003-2007) rerata per tahun alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yaitu perumahan/bangunan rata-rata seluas 879,9 Ha (33,68%), industri seluas 403, 3 Ha(15,44%), prasarana seluas 123 Ha (4,71%), lahan kering seluas 168,6 Ha (6,45%), perkebunan seluas 249, 8 Ha (9, 56%), tambak seluas 618,5 Ha (23,68 %) dan pemanfaatan lain-lain seluas 169,2 Ha (6,48%). Beralihnya fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang tidak diimbangi pembangunan irigasi akan mempengaruhi perkembangan areal pertanian yang kemudian menjadi kendala bagi peningkatan ketahanan pangan di Jawa Timur. Meningkatnya jumlah penduduk akan mempengaruhi luas kepemilikan lahan akibat pergeseran penguasaan lahan pertanian dari petani ke non petani. Hal ini nampaknya yang harus menjadi perhatian karena semakin menyempitnya penguasaan lahan akan semakin sempit skala usaha tani dan akan semakin kecil hasil usaha yang diperolehnya. Maka potensi-potensi pertanian tersebut harus dikelola dengan lebih optimal melalui pengembangan berdaya saing tinggi diantaranya melalui pengembangan agribisnis.



Isu krusial lainnya adalah meningkatnya kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir secara ilegal di sungai Brantas, pendudukan kawasan hutan, alih fungsi hutan lindung, yang mengakibatkan ekskalasi bencana terutama banjir dan longsor, bahkan dikhawatirkan banjir di wilayah DAS Bengawan Solo mengancam daerah-daerah yang telah diprediksi sebagai pusat pertumbuhan investasi. Daerah-daerah dimaksud antara lain Bojonegoro (eksplorasi migas), Tuban (pabrik semen gresik dan pelabuhan), Lamongan (shore base) dan Gresik (kawasan industri dan pelabuhan). Bencana lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah Lusi (luapan lumpur Sidoarjo) yang menjadi bencana nasional.

1.8 Fungsi dan Kedudukan 1.8.1 Fungsi

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur adalah sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, kebupaten/kota, serta sebagai acuan bagi instansi pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mengarahkan sistem ruang dan distribusi alokasi pola ruang, lokasi invetasi serta menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di wilayah provinsi Jawa Timur.

1.8.2 Kedudukan Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur adalah menjadi pedoman bagi :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur; 2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan rencana sektoral

lainnya; 3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Provinsi Jawa Timur; 4. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta

keserasian antarsektor di Provinsi Jawa Timur; 5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Provinsi Jawa Timur; 6. Penataan Ruang kawasan strategis Provinsi Jawa Timur; 7. Penataan Ruang wilayah kabupaten/kota se Jawa Timur.



1.9 Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUANBab ini menguraikan latar belakang; tujuan, sasaran, dan kedudukan penataan ruang provinsi; dasar hukum dan ketentuan umum; ruang lingkup wilayah, substansi, dan waktu perencanaa; profil wilayah; isu-isu strategis; visi dan misi penataan ruang; fungsi dan kedudukan RTRWP; dan sistematika penyajian.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TIMURBab ini menguraikan tentang tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi Jawa Timur. Tujuan, kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang menjelaskan sistem perdesaan, sistem perkotaan, dan sistem pengembangan prasarana wilayah provinsi. Tujuan, kebijakan dan strategi pola ruang menjelaskan mengenai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Selanjutnya diuraikan mengenai tujuan, kebijakan dan strategi penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan strategis provinsi.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TIMURBab ini menjelaskan mengenai rencana struktur ruang wilayah provinsi Jawa Timur yang mengatur sistem perkotaan (pusat-pusat kegiatan dan rencana perwilayahan); sistem perdesaan; dan sistem prasarana wilayah (prasarana transportasi, sumber daya energi, telekomunikasi, sumber daya air, prasarana dan lingkungan).

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TIMURBab ini menjelaskan mengenai rencana pola ruang wilayah provinsi Jawa Timur yang mencakup rencana pelestarian kawasan lindung (kawasan hutan lindung; kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya); rencana pengembangan kawasan budidaya (kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman; kawasan peruntukan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi); dan rencana kawasan pengendalian ketat (High Control Zone).

BAB V PENETAPAN KAWAAN STRATEGIS WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR



Bab ini menjelaskan penetapan kawasan strategis wilayah provinsi Jawa Timur meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan; kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan ekonomi; kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TIMURBab ini menjelaskan mengenai arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi Jawa Timur yang berisi perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis dan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.

BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TIMURBab ini menjelaskan mengenai arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi Jawa Timur mencakup arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... ·...

Documents

Transcript of LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital... ·...