Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan Nomor : W9.41/134 ...€¦ · buku Register . 2 Nomor 7...
Transcript of Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan Nomor : W9.41/134 ...€¦ · buku Register . 2 Nomor 7...
1
Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9.41/134/OT.01.1/VII/2019
Tanggal : 22 Juli 2019
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGKARANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826 Website: www.pn.tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang @yahoo.com
-
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN
DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)
No Jenis Produk Pelayanan
Dasar Hukum Sarana Dan Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas
Kompetensi Pelaksana
Pengawasan Internal
Jumlah Pelaksana
Jaminan Pelayanan
Jaminan Keamanan Dan Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi Kinerja Pelaksana
1 Penanganan Delegasi dari Bawas Tentang Tindak Lanjut Pengaduan
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI
1. Customer care 2. Ruang tunggu 3. Mendaptkan
nomor antrian 4. Komputer 5. Printer 6. Aplikasi SIWAS
MA RI
Masing-masing petugas
ditempatkan sesuai
dengan kompetensinya
SDM terdiri dari lulusan
SMA/S1/D3
1. KPN
2. Panitera Muda Hukum
5 Petugas 1. Pengaduan Diperoses dan di Buatkan Laporan Hasil Pengaduan ke Pengadilan Tinggi dan di laporkan ke BAWAS.
1. Pengaduan di tindaklanjuti dan diberikan klarifikasi kepada pelapor pengaduan
2. Telah ditandatangani fakta integritas oleh seluruh pegawai kantor Pengadila Negeri Tanjung Karang
3. mendapatkan
1. Laporan hasil pengaduan di evaluasi Satu Bulan sekali di bukukan dalam buku Register
2
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No:026/KMA/SK/ II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
4. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
perlindungan kerahasiaan identitasnya
4. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
5. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya
3
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
2 Penanganan Pengaduan Melalui Meja Pengaduan
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI, Perma Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya.
1. Customer care 2. Ruang tunggu 3. Mendaptkan
nomor antrian 4. Komputer 5. Printer 6. Buku agenda
surat masuk, Register pengaduan
7. Formulir-formulir penanganan pengaduan.
Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya SDM terdiri dari lulusan SMA/S1/D3
1. KPN
2. Panitera Muda Hukum
5 Petugas 1. Petugas Meja
Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI
2. petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.
1. Pengaduan di tindaklanjuti dan diberikan klarifikasi kepada pelapor pengaduan
2. Telah ditandatangani fakta integritas oleh seluruh pegawai kantor Pengadila Negeri Tanjung Karang
3. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya
4. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak
Evaluasi perhari
dan perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1 (satu)
kali dalam
sebulan guna
mengevaluasi
pelayanan
sehingga
pelayanan dapat
terus ditingkatkan
4
2. Perma Nomor.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerjakepaniteraan dan kesekretariatan peradilan
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, SK KMA Nomor Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
4. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
manapun 5. mendapatkan
informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya
5
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
3 Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
1. Customer care 2. Ruang tunggu 3. Mendaptkan
nomor antrian 4. Komputer 5. Printer 6. Buku Agenda
Surat Masuk, 7. Register
Pendaftaran dan
8. Pengesahan Badan Hukum
Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya SDM terdiri dari lulusan SMA/S1/D3
1. KPN
2. Panitera Muda Hukum
5 Petugas 1. Pendaftaran akan diperoses apabila memenuhi persyaratan yang lengkap dan benar
2. Persyaratan, biaya
3. dan prosedur sesuai dengan SOP
1. Telah ditetapkan motto pelayanan dan maklumat pelayanan
2. Telah ditandatangani pakta integritas oleh seluruh pegawai kantor Pengadila Negeri Tanjung Karang
Evaluasi perhari
dan perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1 (satu)
kali dalam
sebulan guna
mengevaluasi
pelayanan
sehingga
pelayanan dapat
terus ditingkatkan
6
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/ 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan, Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintaha
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
7
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
4 Pembuatan Laporan Bulanan
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1992 tentang
1. Customer care 2. Ruang tunggu 3. Mendaptkan
nomor antrian 4. Komputer 5. Buku rigister
perkara
Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya SDM terdiri dari lulusan SMA/S1/D3
1. KPN
2. Panitera Muda Hukum
5 Petugas 1. Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar
2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
1. Pengaduan di tindaklanjuti dan diberikan klarifikasi kepada pelapor pengaduan
2. Telah ditandatangani fakta integritas oleh seluruh pegawai kantor Pengadila Negeri Tanjung Karang
Evaluasi perhari
dan perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1 (satu)
kali dalam
sebulan guna
mengevaluasi
pelayanan
sehingga
pelayanan dapat
terus ditingkatkan
8
Pengiriman Laporan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan pengadilan versi Baru Secara Elektronik
5. Buku I dan I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Peraturan Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
9
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5 Pembuatan Laporan Empat Bulanan
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1992 tentang Pengiriman Laporan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan
1. Customer care 2. Ruang tunggu 3. Mendaptkan
nomor antrian 4. Komputer 5. Printer
Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya SDM terdiri dari lulusan SMA/S1/D3
1. KPN
2. Panitera Muda Hukum
5 Petugas 1. Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar
2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
1. Pengaduan di tindaklanjuti dan diberikan klarifikasi kepada pelapor pengaduan
2. Telah ditandatangani fakta integritas oleh seluruh pegawai kantor Pengadila Negeri Tanjung Karang
Evaluasi perhari
dan perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1 (satu)
kali dalam
sebulan guna
mengevaluasi
pelayanan
sehingga
pelayanan dapat
terus ditingkatkan
10
Tinggi, Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan pengadilan versi Baru Secara Elektronik
5. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
11
6 Pembuatan Laporan Semester (Enam Bulanan)
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI.
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1992 tentang Pengiriman Laporan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/IX/2011
1. Customer care 2. Ruang tunggu 3. Mendaptkan
nomor antrian 4. Komputer 5. Printer
Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya SDM terdiri dari lulusan SMA/S1/D3
1. KPN
2. Panitera Muda Hukum
5 Petugas 1. Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar
2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
1. Pengaduan di tindaklanjuti dan diberikan klarifikasi kepada pelapor pengaduan
2. Telah ditandatangani fakta integritas oleh seluruh pegawai kantor Pengadila Negeri Tanjung Karang
Evaluasi perhari
dan perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1 (satu)
kali dalam
sebulan guna
mengevaluasi
pelayanan
sehingga
pelayanan dapat
terus ditingkatkan
12
tentang Pemberlakuan Formulir Laporan pengadilan versi Baru Secara Elektronik
4. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
7 Pembuatan Laporan Tahunan
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
1. Customer care 2. Ruang tunggu 3. Mendaptkan
nomor antrian 4. Komputer
Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya SDM terdiri dari lulusan SMA/S1/D3
1. KPN
2. Panitera Muda Hukum
5 Petugas 1. Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan
1. Pengaduan di tindaklanjuti dan diberikan klarifikasi kepada pelapor
Evaluasi perhari
dan perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1 (satu)
13
Kehakiman 2. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI
4. Nomor 5 tahun 1992 tentang Pengiriman Laporan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Keputusan KMA RI No:139/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan pengadilan
5. Printer persyaratan yang lengkap dan benar
2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
pengaduan 2. Telah
ditandatangani fakta integritas oleh seluruh pegawai kantor Pengadila Negeri Tanjung Karang
kali dalam
sebulan guna
mengevaluasi
pelayanan
sehingga
pelayanan dapat
terus ditingkatkan
14
versi Baru Secara Elektronik
5. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8 Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
1. Customer care 2. Ruang tunggu 3. Mendaptkan
nomor antrian 4. Komputer 5. Printer.
Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya SDM terdiri dari lulusan SMA/S1/D3
1. KPN
2. Panitera Muda Hukum
5 Petugas 1. Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar
2. Persyaratan,
1. Pengaduan di tindaklanjuti dan diberikan klarifikasi kepada pelapor pengaduan
2. Telah ditandatangani fakta integritas
Evaluasi perhari
dan perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1 (satu)
kali dalam
sebulan guna
mengevaluasi
15
Tentang Mahkamah Agung RI, Hirziene Inlands Reglement (HIR) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Surat ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
5. Nomor 1 Tahun 1971 tentang surat kuasa khusus, Surat edaran MahkamahAgung Republik Indonesia
6. Nomor 6 tahun 1971 tentang surat kuasa
biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
oleh seluruh pegawai kantor Pengadila Negeri Tanjung Karang
pelayanan
sehingga
pelayanan dapat
terus ditingkatkan
16
khusus, Surat Ederan Mahkamah Agung RI
7. Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
8. Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur Administrasi Pemerintaha
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2018 tentang Pedoman Standar
17
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
9 Pendaftaran Surat Ijin Kuasa Insidentil
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI, Hirziene Inlands Reglement (HIR) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Surat ederan Mahkamah Agung Republik
1. Customer care 2. Ruang tunggu 3. Mendaptkan
nomor antrian 4. Komputer 5. Printer
Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya SDM terdiri dari lulusan SMA/S1/D3
1. KPN
2. Panitera Muda Hukum
5 Petugas 1. Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar
2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
1. Pengaduan di tindaklanjuti dan diberikan klarifikasi kepada pelapor pengaduan
2. Telah ditandatangani fakta integritas oleh seluruh pegawai kantor Pengadila Negeri Tanjung Karang
Evaluasi perhari
dan perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1 (satu)
kali dalam
sebulan guna
mengevaluasi
pelayanan
sehingga
pelayanan dapat
terus ditingkatkan
18
Indonesia, Nomor 1 Tahun 1971 tentang surat kuasa khusus, Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
5. Nomor 6 tahun 1971 tentang surat kuasa khusus, Surat Ederan Mahkamah Agung RI
6. Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur Administrasi
19
Pemerintahan, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
10 Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
1. Customer care 2. Ruang tunggu 3. Mendaptkan
nomor antrian 4. Kompute 5. Printer
Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya SDM terdiri dari lulusan SMA/S1/D3
1. KPN
2. Panitera Muda Hukum
5 Petugas 1. Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar
2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
1. Pengaduan di tindaklanjuti dan diberikan klarifikasi kepada pelapor pengaduan
2. Telah ditandatangani fakta integritas oleh seluruh pegawai kantor Pengadila Negeri Tanjung Karang
Evaluasi perhari
dan perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1 (satu)
kali dalam
sebulan guna
mengevaluasi
pelayanan
sehingga
pelayanan dapat
terus ditingkatkan
20
Kesekretariatan Peradilan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Pengadilan
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
21
prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
11 Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
1. Customer care 2. Ruang tunggu 3. Mendaptkan
nomor antrian 4. Komputer 5. Printer
Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya SDM terdiri dari lulusan SMA/S1/D3 Staf Panmud Hukum, Panmud Hukum, Panitera, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri
1. KPN
2. Panitera Muda Hukum
5 Petugas 1. Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar
2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
1. Pengaduan di tindaklanjuti dan diberikan klarifikasi kepada pelapor pengaduan
2. Telah ditandatangani fakta integritas oleh seluruh pegawai kantor Pengadila Negeri Tanjung Karang
Evaluasi perhari
dan perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
minimal 1 (satu)
kali dalam
sebulan guna
mengevaluasi
pelayanan
sehingga
pelayanan dapat
terus ditingkatkan
22
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
23
Publik 6. Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur Administrasi Pemerintahan, Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
12 Legalisasi Surat Akta Di Bawah Tangan (Waarmeking)
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
1. Customer care 2. Ruang tunggu 3. Mendaptkan
nomor antrian
Masing-masing petugas ditempatkan sesuai dengan kompetensinya SDM terdiri dari lulusan
1. KPN
2. Panitera Muda Hukum
5 Petugas 1. Permohonan yang diproses adalah permohonan
1. Pengaduan di tindaklanjuti dan diberikan klarifikasi
Evaluasi perhari
dan perkegiatan
dan evaluasi
pelayanan
24
Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
4. Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Peraturan Mahkamah Agung RI
5. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
4. Komputer 5. Printer
SMA/S1/D3 dengan persyaratan yang lengkap dan benar
2. Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
kepada pelapor pengaduan
2. Telah ditandatangani fakta integritas oleh seluruh pegawai kantor Pengadila Negeri Tanjung Karang
minimal 1 (satu)
kali dalam
sebulan guna
mengevaluasi
pelayanan
sehingga
pelayanan dapat
terus ditingkatkan
25
Peradilan 6. Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur Administrasi Pemerintahan, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
1
Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9.41/134/OT.01.1/VII/2019
Tanggal : 22 Juli 2019
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGKARANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826 Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang @yahoo.com
-
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN CV
No Jenis Produk Pelayanan
Persyaratan Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
Jangka Waktu
Biaya/ Tarif Produk Pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran
Dan Masukan
1 Permohonan Pendaftaran Akta Pendirian CV
Fotocopy Akta CV,fotocopy KTP,fotocopy NPWP
Pemohon membayar PNBP terlebih dahulu, kemudian Akta di daftarkan dalam buku register pendaftaran CV, kemudian Akta CV dan fotokopiannya dicap dan dimintakan tandatangan kepada panitera
1 Hari kerja Rp 10.000
Legalisir Akta Website: :
www.pn.tanjungkarang.go.id
Email: pntanjungkarang @yahoo.com
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826
2
Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9.41/134/OT.01.1/VII/2019
Tanggal : 22 Juli 2019
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGKARANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826 Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang @yahoo.com
-
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN PENDAFTARAN WAARMERKING SURAT PERNYATAAN WARIS
No Jenis Produk Pelayanan
Persyaratan Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
Jangka Waktu
Biaya/ Tarif Produk Pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran
Dan Masukan
1 Permohonan Pendaftaran Waarmerking Surat Pernyataan Waris
Permohonan, KTP, KK, Surat Keterangan Ahli waris, fotocopy dan Buku Tabungan Asli, Surat Keterangan Waris, Surat Keterangan Kematian, Akta Kelahiran masing-masing ahli waris.
1. Menerima surat permohonan akta di bawah tangan/waarmerking dari pemohon,
2. Meneliti kelengkapan surat Permohonan akta di bawah tangan/waarmerking dan kelengkapannya
3. Membuat catatan waarmerking pada pernyataan Ahli Waris
4. Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmerking Surat
30 menit Rp 10.000
Berkas Permohonan Waarmerking
Website: :
www.pn.tanjungkarang.go.id
Email: pntanjungkarang @yahoo.com
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826
3
Pernyataan Ahli Waris
5. Menandatangani catatan waarmerking Surat Pernyataan Ahli Waris
6. Mencatat ke dalam buku register akta di bawah tangan/waarmerking dan memberikan nomor pendaftaran serta tanggal pendaftaran akta di bawah tangan.
7. Menyerahkan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut kepada pemohon setelah pemohon membayar PNBP dan diberikan tanda terima
8. Menyetorkan PNBP ke bendahara penerima
9. Mengarsipkan salinan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut.
4
Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9.41/134/OT.01.1/VII/2019
Tanggal : 22 Juli 2019
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGKARANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826 Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang @yahoo.com
-
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA PIDANA DAN PERDATA (ERATERANG)
No Jenis Produk Pelayanan
Persyaratan Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
Jangka Waktu
Biaya/ Tarif Produk Pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran
Dan Masukan
1 Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara Pidana Dan Perdata (Eraterang)
Pemohon tidak tersangkut perkara, SKCK, Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana, Buku register, Checklist, ATK.
1. Menerima berkas surat permohonan tidak tersangkut perkara
2. Meneliti kelengkapan permohonan tidak tersangkut perkara
3. Membuat konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara
4. Memeriksa konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara dan memberi paraf
5. Menerima dan memberi paraf
10 Menit Rp 10.000
Kelengkapan surat permohonan yang sudah dichecklist.
Website: :
www.pn.tanjungkarang.go.id
Email: pntanjungkarang @yahoo.com
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826
5
konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara
6. Menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara
7. Mencatat surat keterangan tidak tersangkut perkara ke dalam buku register
8. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
9. Menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada Pemohon
10. Mengarsipkan berkas Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara
6
Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9.41/134/OT.01.1/VII/2019
Tanggal : 22 Juli 2019
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGKARANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826 Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang @yahoo.com
-
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN RISET
No Jenis Produk Pelayanan
Persyaratan Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
Jangka Waktu
Biaya/ Tarif Produk Pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran
Dan Masukan
1 Permohonan Melaksanakan Penelitian dan Riset
Surat Permohonan Penelitian dan Buku agenda
1. Penerimaan surat permohonan penelitian dari Bagian Umkeu
2. Pembuatan draft surat keterangan selesai penelitian
3. Koreksi dan paraf draft suarat keterangan selesai penelitian
4. Penandatanganan surat keterangan selesasi penelitian
5. Penomoran surat keterangan selesai penelitian.
6. Penyerahan surat
5 Menit Rp 10.000
Tercatatnya permohonan pada buku agenda
Website: :
www.pn.tanjungkarang.go.id
Email: pntanjungkarang @yahoo.com
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826
7
keterangan selesai penelitian di bagian PTSP
7. Pengarsipan surat keterangan selesai penelitian
8
Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9.41/134/OT.01.1/VII/2019
Tanggal : 22 Juli 2019
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGKARANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826 Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang @yahoo.com
-
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN KETERANGAN DATA PERKARA DAN TURUNAN PUTUSAN
PERKARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
No Jenis Produk Pelayanan
Persyaratan Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
Jangka Waktu
Biaya/ Tarif Produk Pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran
Dan Masukan
1 Permohonan Keterangan Data Perkara dan Turunan Putusan Perkara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
9
Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9.41/134/OT.01.1/VII/2019
Tanggal : 22 Juli 2019
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGKARANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826 Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang @yahoo.com
-
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN PENDAFTARAN SURAT KUASA
No Jenis Produk Pelayanan
Persyaratan Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
Jangka Waktu
Biaya/ Tarif Produk Pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran
Dan Masukan
1 Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa
10
Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9.41/134/OT.01.1/VII/2019
Tanggal : 22 Juli 2019
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGKARANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826 Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang @yahoo.com
-
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN PENDAFTARAN LEGALISASI SURAT
No Jenis Produk Pelayanan
Persyaratan Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
Jangka Waktu
Biaya/ Tarif Produk Pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran
Dan Masukan
1 Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa insdentil
1
Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9.41/134/OT.01.1/VII/2019
Tanggal : 22 Juli 2019
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGKARANG KELAS I A Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826 Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang @yahoo.com
-
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN KETERANGAN DATA PERKARA DAN TURUNAN PUTUSAN
PERKARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
No Jenis Produk Pelayanan
Persyaratan Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
Jangka Waktu
Biaya/ Tarif Produk Pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1 Permohonan Keterangan Data Perkara dan Turunan Putusan Perkara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Permohonan salinan yang sudah berkekuatan hukum tetap diajukan oleh pihak berpekara atau kuasa hukumnya
1. Surat permohonan dimasukan di meja PTSP umum
2. Setelah disposisi / dan disetujui KPN, Panitera lalu Panitera Muda Hukum
3. Staf Hukum atau arsip Mengcopy berkas
4. Sudah BTH 5. Panitera menandatangani
salinan putusan 6. Pemohon membayar
PNBP 7. Salinan putusan diberikan
ke pemohon
1 Hari 1. 500/Lembar 2. Materai Rp6000
untuk perkara perdata
Salinan Putusan Perkara
Website: :
www.pn.tanjungkarang.go.id
Email: pntanjungkarang @yahoo.com
Telp. (0721) 482626 482824 Fax. (0721) 482826
1
Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9.41/134/OT.01.1/VII/2019
Tanggal : 22 Juli 2019
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGKARANG KELAS I A Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826 Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang @yahoo.com
-
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN RISET
No Jenis Produk Pelayanan
Persyaratan Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur Jangka Waktu
Biaya/ Tarif
Produk Pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1 Permohonan Melaksanakan Penelitian dan Riset
1. Surat Permohonan atau pengantar Penelitian dari fakultas yang bersangkutan
2. Proposal penelitian 3. Surat pengantar atau
izin atau penelitian dari pengadilan tinggi dan KesbangPol
1. Penerimaan surat permohonan penelitian dari Bagian Umkeu mahasiswa wawancara dengan hakim yang sudah di tunjuk KPN
2. Pembuatan draft surat keterangan selesai penelitian
3. Koreksi dan paraf draft suarat keterangan selesai penelitian
4. Penandatanganan surat keterangan selesasi penelitian
5. Penomoran surat keterangan selesai penelitian.
6. Penyerahan surat keterangan selesai penelitian di bagian PTSP
7. Pengarsipan surat keterangan selesai penelitian
2 hari -
Surat Keterangan Riset
Website: :
www.pn.tanjungkarang.go.id
Email: pntanjungkarang @yahoo.com
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826
1
Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9.41/134/OT.01.1/VII/2019
Tanggal : 22 Juli 2019 PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGKARANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826 Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang @yahoo.com
-
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN CV
No Jenis Produk Pelayanan
Persyaratan Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
Jangka Waktu
Biaya/ Tarif Produk Pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1 Permohonan Pendaftaran Akta Pendirian CV
Fotocopy Akta CV,fotocopy KTP,fotocopy NPWP
Pemohon membayar PNBP terlebih dahulu, kemudian Akta di daftarkan dalam buku register pendaftaran CV, kemudian Akta CV dan fotokopiannya dicap dan dimintakan tandatangan kepada panitera
1 Hari kerja
Rp 10.000
Legalisir Akta
Website: :
www.pn.tanjungkarang.go.id
Email: pntanjungkarang @yahoo.com
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826
1
Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9.41/134/OT.01.1/VII/2019
Tanggal : 22 Juli 2019 PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGKARANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826 Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang @yahoo.com
-
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN PENDAFTARAN SURAT KUASA
No Jenis Produk Pelayanan
Persyaratan Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
Jangka Waktu
Biaya/ Tarif Produk Pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1 Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa
1. Surat kuasa asli dan foto copy rangkap 4
2. Berita acara sumpah advokat
3. Kartu identitas PERADI
4. Pembayaran PNBP
1. Surat kuasa di daftrakan ke PTSP hokum
2. Surat kuasa di cap staf hokum
3. Panmud hukum memeriksa dan member hokum
4. Panitera menandatangani surat kuasa
5. Surat kuasa diberikan kepada pemohon
6. PTSP hukum mencantat di tanda terima dan
7. Mengarsipkan surat kuasa
1 hari Rp10.000
Surat kuasa terdaftar di register
Website: :
www.pn.tanjungkarang.go.id
Email: pntanjungkarang @yahoo.com
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826
1
Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9.41/134/OT.01.1/VII/2019
Tanggal : 22 Juli 2019 PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGKARANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826 Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang @yahoo.com
-
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN PENDAFTARAN WAARMERKING SURAT PERNYATAAN WARIS
No Jenis Produk Pelayanan
Persyaratan Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur Jangka Waktu
Biaya/ Tarif Produk Pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran
Dan Masukan
1 Permohonan Pendaftaran Waarmerking Surat Pernyataan Waris
Permohonan, KTP, KK, Surat Keterangan Ahli waris, fotocopy dan Buku Tabungan Asli, Surat Keterangan Waris, Surat Keterangan Kematian, Akta Kelahiran masing-masing ahli waris.
1. Permohonan dimasukan ke PTSP umum
2. Staf Hukum Menerima surat permohonan akta di bawah tangan/waarmerking dari pemohon,
3. Staf Hukum Meneliti kelengkapan surat Permohonan akta di bawah tangan/waarmerking dan kelengkapannya
4. Staf Hukum Membuat catatan waarmerking pada pernyataan Ahli Waris
5. Padmud Hukum Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmerking Surat Pernyataan Ahli Waris
2 hari Rp 10.000
Penetapan pengesahan keterangan waris
Website: :
www.pn.tanjungkarang.go.id
Email: pntanjungkarang @yahoo.com
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826
2
6. KPN Menandatangani catatan waarmerking Surat Pernyataan Ahli Waris
7. Staf Hukum Mencatat ke dalam buku register akta di bawah tangan/waarmerking dan memberikan nomor pendaftaran serta tanggal pendaftaran akta di bawah tangan.
8. Staf Hukum Menyerahkan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut kepada pemohon setelah pemohon membayar PNBP dan diberikan tanda terima
9. Pemohon Menyetorkan PNBP ke kantor
10. Mengarsipkan salinan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut.
1
Lampiran : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor : W9.41/134/OT.01.1/VII/2019
Tanggal : 22 Juli 2019 PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TANJUNGKARANG KELAS I A
Jl. Wolter Monginsidi No. 27, Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826 Website: www.pn-tanjungkarang.go.id Email: pntanjungkarang @yahoo.com
-
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA PIDANA DAN PERDATA (ERATERANG)
No Jenis Produk Pelayanan
Persyaratan Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur
Jangka Waktu
Biaya/ Tarif Produk Pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1 Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara Pidana Dan Perdata (Eraterang)
1. Pemohon tidak tersangkut perkara
2. SKCK
3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana,
4. Buku register, Checklist, 5. ATK.
6. KTP
7. Pas Foto 4x6 3 Lembar
1. Menerima berkas surat permohonan tidak tersangkut perkara secara online
2. Meneliti kelengkapan permohonan tidak tersangkut perkara
3. Membuat konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara
4. Memeriksa konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara dan memberi paraf
5. Menerima dan memberi paraf konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara
6. Menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara
1 Hari Rp 10.000
Kelengkapan surat permohonan yang sudah dichecklist.
Website: :
www.pn.tanjungkarang.go.id
Email: pntanjungkarang @yahoo.com
Telp. (0721) 482626-482824 Fax. (0721) 482826
2
7. Mencatat surat keterangan tidak tersangkut perkara ke dalam buku register
8. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
9. Menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada Pemohon
10. Mengarsipkan berkas Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara