LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan bapak Hakim Ali Hamdi

2. Wawancara dengan bapak Hakim H. Moch. Fadli

3. Transkip wawancara

a. Wawancara dengan Bapak H. Moch. Fadli

No Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana menurut bapak jika

proses beracara antara

pembuktian dan putusan itu

menjadi satu waktu sidang? Atau

digabung

Karena itu tahapan maka musyawarah majelis

hakim itu tetap saya lakukan, selaku saya majelis

hakim ataupun ketua majelis. Setelah disimpulkan

tetap saya tunda untuk musyawarah majelis. Saya

tidak bisa dan tidak mungkin bisa membuat putusan

sebelum berita acara itu lengkap selesai, itu dalam

majelis saya. Saya belum bisa membuat putusan

tanpa ada berita acara yang lengkap. Dikhawatirkan

nanti berita acara beda dengan putusan akhirnya,

jadi perkara itu tetap saya tunda.

Tetap saya tunda, sebab nanti ada waktunya sendiri.

2. Jika proses tersebut tetap

berlangsung, akan tetapi dalam

berita acara berbeda (tertulis

disesuaikan), menurut bapak

bagaimana?

Kami tetap sesuai hukum acara yang telah ada,

kami tidak berani melanggar acara atau merusak

acara

3. Bagaimana ketika ada hakim

yang melakukan proses tersebut,

Apakah ada sanksi?

Kalo sanksinya sih pembinaan/teguran dari

pimpinan, lha kan nanti dalam berita acara dan

putusan kan tergambar tho mbak. Ketika pimpinan

melakukan pemerikasaan terhadap putusan tersebut

dan juga berita acara juga, dari situlah nanti bisa

tergambar dan terbaca, yaitu putusan ini pada hari

itu pembuktian, kesimpulan kamudian musyawarah

majelis langsung putus. Lah tidak mengikuti

tahapan hukum acara, bisa dibaca disitu nanti. Jadi

inilah yang saya tidak mau melaksanakan hal

tersebut, karena nanti majelis terutama ketua

majelis nanti yang tidak mau mengikuti permainan

hukum acaranya, padahal itu penting sekali

membuat suatu putusan itu. Ketika nanti

putusannya itu salah, siapa nanti yang bertanggung

jawab? Kalo bukan majelis. Nah terlebih dahulu

berita acaranya harus sudah selesai dulu dengan

baik baru nanti kita buat putusannya. Selama

ditunda ini hakim kan bisa buat putusannya dengan

melihat berita acara yang sudah baik itu tadi nanti

pas (sesuai). Itu yang kami pakai untuk tahapan-

tahapan itu ya menginginkan seperti itu. Khawatir

nanti terjadi kesalahan.

4. Bagaimana jika pemisahnya itu

dengan beda waktu (diskor) itu,

Sementara untuk saya sendiri belum pernah

melaksakan yang sepert itu (di skor), kalo saya

menurut bapak seperti apa? biasanya ya saya ganti diwaktu yang laen. Karena

untuk membuat putusan itu, saya tidak bisa

membuat putusan kalo tidak ada berita acaranya,

apalagi sekarang orang sudah banyak yang tahu

(tentang hukum acara), kog hakimnya dalam

pelaksanaannya seperti itu (beda). Tetep sesuai

tahapan, putusan beda hari (tunda). Memberi

kesempatan untuk mengkonsep putusan. Membuat

satu kesimpulan dalam perkara itu kemudian dibuat

putusan.

b. Wawancara dengan Bapak Ali Hamdi

No Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana menurut bapak jika

proses beracara antara

pembuktian dan putusan itu

menjadi satu waktu sidang?

Dengan maksud lain itu adalah

digabungkan

Proses beracara pengadilan itu sudah di atur dalam

hukum acara begitu juga persidangan. Persidangan

mulai dari tahapan pertama-tahapan akhir itu semua

harus sesuai dengan hokum acara. Hukum acara

(HA) tidak boleh disimpangi, krn HA itu adalah

hukum yang mengatur tata cara mempertahankan

hak di dalam pengadilan. Makanya tahapan-tahapan

itu harus dilalui semua.

HA itu tidak melarang (membahas) ttg waktu, tapi

HA itu melarang tentang tahapan-tahapan yang

harus dilalui, yang tidak dperbolehkan adalah antara

tahapan tersebut ada yang tidak dilalui, HA

mengatur ssperti itu (semua tahapan dilalui).

Walaupun dalam 1 majelis itu tidak masalah (1

hari). Sesuai dengan asas cepat, sederhana dan

biaya ringan. Terpenting adalah semua tahapan

dilaului untuk masalah waktu tdk menjadi

persoalan, karena yang tdk boleh adalah tidak

melalui tahapan, nanti ada cacat formil namanya

(ada sebuah tahapan yang tidak dlalui), ketika

semua thpn dlalui maka sah-sah saja walaupun

hanya berlangsung 1 hari.

Diruang persidangan itu adalah praktik dari apa

yang ada di UU, kalau berbicara praktik tergantung

kebijakan dari pihak Pengadilan Agama asalkan

tidak menyimpang dai UU. Karena itu tidak

meninggalkan tahapan, makanya sah-sah saja.

2. Bagaimana ketika ada hakim

yang melakukan proses tersebut,

Apakah ada sanksi? atau akibat

hukum?

Kalau meninggalkan tahapan makan akibatnyaakan

batal demi hokum, oleh karena itu semua tahapan

itu harus dilalui. (jika ada tahapan yang tidak dilalui

maka persidangan tersebut dapat dibatalkan

).Walaupun digabung tetapi tidak meninggalkan

tahapan, maka persidangan itu masih dianggap sah,

putusan hakimnya juga berkekuatan hukum.

c. Wawancara dengan bapak Hakim Zaenal Aripin

No Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana menurut bapak jika

proses beracara antara

pembuktian dan putusan itu

menjadi satu waktu sidang?

Persidangan mulai dari tahapan pertama sampai

tahapan akhir itu semua harus sesuai dengan hukum

acara. Hukum acara tidak boleh disimpangi, karena

Hukum Acara itu adalah hukum yang mengatur tata

cara mempertahankan hak di dalam pengadilan.

Makanya tahapan-tahapan itu harus dilalui semua.

Hukum Acara itu tidak melarang (membahas)

tentang waktu, tetapi Hukum Acara itu membahas

tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang

tidak diperbolehkan adalah antara tahapan-tahapan

tersebut ada yang tidak dilalui, Hukum Acara

mengatur seperti itu (semua tahapan dilalui).

Walaupun dalam 1 majelis itu tidak masalah (yang

dimaksud adalah 1 hari persidangan). Sesuai dengan

asas sederhana, cepat, biaya ringan.

Misalkan meninggalkan 1 tahapan, musyawarah

majelis itu juga salah satu tahapan, makanya harus

ada mbak sama kayak tahapan lain, seperti : mediasi,

pembuktian, dll.

Menurut saya sah-sah saja, karena yang penting kan

semua tahapan itu dilakukan atau tidak ada yang

ketinggalan, walaupun dengan digabung, yang tidak

dibolehkan sama undang-undang itu kan yang

meninggalkan tahapannya. Penggabungan yang kami

lakukan itu karena agar lebih efisien waktu sebab

kian hari kasus yang masuk di Pengadilan Agama

kian bertambah dan seperti yang saya katakan di

awal bahwa kami melaksanakan seperti itu bukan

hanya asal menggabungkan saja melainkan

berpedoman atas dasar asas sedehana, cepat dan

biaya ringan

2. Bagaimana ketika ada hakim

yang melakukan proses tersebut,

Apakah ada sanksi? atau akibat

hukum?

Sanksi jangan di artikan sanksi tersebut, apabila

tahapan itu tdk dilalui maka akibat batal demi

hokum, oleh karena itu semua tahapan itu harus

dilalui. (jika ada tahapan yang tidak dilalui maka

persidangan tersebut dapat dibatalkan ).

d. Wawancara dengan Bapak Hakim Asfa’at bisri

No Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana menurut bapak jika

proses beracara antara

pembuktian dan putusan itu

menjadi satu waktu sidang? Atau

digabungkan dalam satu waktu

sidang

Proses beracara pengadilan itu sudah di atur dalam

hukum acara begitu juga persidangan. Persidangan

mulai dari tahapan pertama-tahapan akhir itu semua

harus sesuai dengan hokum acara. Hukum acara

(HA) tidak boleh disimpangi, krn HA itu adalah

hukum yang mengatur tata cara mempertahankan

hak di dalam pengadilan. Makanya tahapan-tahapan

itu harus dilalui semua.

Kalau hanya digabung ya tidak apa-apa, cuma kalau

ada yang di tinggalkan itu yang tidak boleh.

Misalnya : tidak boleh meninggalkan musyawarah,

sebab itu tahapan.

2. Bagaimana ketika ada hakim

yang melakukan proses tersebut,

Apakah ada sanksi? atau akibat

hukum?

Sanksi jangan di artikan sanksi tersebut, apabila

tahapan itu tdk dilalui maka akibat batal demi

hokum, oleh karena itu semua tahapan itu harus

dilalui. (jika ada tahapan yang tidak dilalui maka

persidangan tersebut dapat dibatalkan ).

e. Wawancara dengan Ibu Zuhrotul Hidayah

No Pertanyaan Jawaban

1. Bagaimana menurut ibu jika

proses beracara antara

pembuktian dan putusan itu

menjadi satu waktu sidang? Atau

digabungkan dalam satu waktu

sidang

Kami tetap sesuai hukum acara yang telah ada,

karena itu kami tidak berani melanggar hukum acara

atau lebih lagi merusak hukum acara. Apalagi

sekarang orang sudah banyak yang tahu (tentang

hukum acara), kenapa hakimnya dalam

pelaksanaannya seperti itu (beda dengan undang-

undang).Namanya saja praktik, makanya harus sama

dengan yang dipraktikkan atau sama dengan yang

diikuti yaitu undang-undang.

boleh-boleh digabung jadi satu waktu sidang, asal

tetap sesuai dengan peraturan.

2. Bagaimana ketika ada hakim

yang melakukan proses tersebut,

Apakah ada sanksi? atauakan

berakibat hukum lain?

Kalau sanksinya pembinaan/teguran dari pimpinan,

dan dapat berakibat batal demi hukum, oleh karena

itu semua tahapan itu harus dilalui. (jika ada

tahapan yang tidak dilalui maka persidangan

tersebut dapat dibatalkan ).