LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011 · 2015-10-06 · BAB II RENCANA STRATEJIK DAN...
Transcript of LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011 · 2015-10-06 · BAB II RENCANA STRATEJIK DAN...
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Daftar Isi
iv
DAFTAR ISI
HalamanKata Pengantar iiDaftar Isi ivRingkasan Eksekutif v BAB I PENDAHULUAN 1 A. Gambaran Singkat Organisasi 1 B. Faktor-faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja 7 C. Sistematika Penyajian 9 BAB II RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA 11 I. Rencana Stratejik BPKP 2010-2014 11 A. Pernyataan Visi 11 B. Pernyataan Misi 15 C. Tujuan Stratejik 17 D. Program Stratejik 18 II. Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011 22 A. Matrik Program dan Kegiatan 23 B. Target Kinerja 24 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27 A. Kerangka Pengukuran Kinerja 27 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 28 C. Akuntabilitas Keuangan 65 D. Permasalahan dan Strategi Pemecahan 67 BAB IV PENUTUP 68 Lampiran:
1. Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bali (2010-2014) 2. Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011 3. Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011 (Revisi) 4. Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2011 5. Rincian Penugasan Per Renstra Tahun 2011 6. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2011 7. Formulir Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Tahun 2011
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Pengantar
ii
PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan
rahmat-Nya penyusunan ”Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2011” dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas keuangan dan pembangunan
serta berkaitan dengan terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance).
Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Perwakilan BPKP
Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada
Penetapan Kinerja (Tapkin) Revisi Tahun 2011 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana
Stratejik (Renstra) BPKP 2010-2014.
Berkat kebersamaan dan kedisiplinan yang tercermin dari kerja keras dari seluruh
jajaran dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan kegiatan dapat
dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan. Hal ini menjadi modal dasar
pengembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga sumber daya yang dimiliki
dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan di
masa yang akan datang.
Namun sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan dan kekurangan sehingga
sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi
dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, tapi setidaknya masyarakat dan berbagai pihak
yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil capaian kinerja yang telah
dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Oleh sebab itu masukan dari berbagai pihak
sangat diharapkan.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Ringkasan Eksekutif
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan akuntabilitas
merupakan wujud
pertanggungjawaban
keberhasilan maupun
kegagalan.
Penyusunan laporan akuntabilitas adalah wujud
pertanggungjawaban kepada seluruh stakeholders mengenai
keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya mencapai
visi yang telah ditetapkan serta untuk memberikan umpan balik yang
dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja dan pengambilan
keputusan.
Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban
Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokoknya
kepada stakeholders.
Proaktif dan Terpercaya
dalam Mentranformasikan
Manajemen Pemerintahan
BPKP memiliki visi Auditor Presiden yang responsif,
interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan
akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas, dengan misi, sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan
yang baik dan bebas KKN.
2. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang
professional dan kompeten.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan
yang andal bagi auditor/pemerintah.
Penetapan Kinerja Tahun
2011 memuat Hasil
Pelaksanaan Pengawasan
Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan
Sebagai suatu instansi yang merupakan perpanjangan tangan dari
BPKP Pusat, Perwakilan BPKP Provinsi Bali mempunyai tugas
mewujudkan Rencana Stratejik yang telah dirumuskan BPKP. Dalam
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Ringkasan Eksekutif
vi
pembinaan
penyelenggaraan SPIP,
Hasil Penyelenggaraan
Dukungan Manajemen
Perwakilan BPKP dan Hasil
Pengadaan dan Penyaluran
Sarana dan Prasarana
Perwakilan BPKP.
mengimplementasikan penjabaran Rencana Stratejik tersebut,
Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menyusun dokumen
perencanaan berupa Penetapan Kinerja Tahun 2011(Revisi) yang
memuat Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP, Hasil
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dan Hasil
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP.
Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi,
Perwakilan BPKP Provinsi Bali tidak lepas dari pengaruh lingkungan,
baik positif maupun negatif, internal maupun eksternal organisasi
yang berpengaruh terhadap kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali
selama tahun 2011.
Target indikator program
tidak ditetapkan
(uncontrollable).
Pada tahun 2011 Perwakilan BPKP Provinsi Bali merencanakan
melaksanakan 28 kegiatan dengan gambaran hasil pengukuran
kinerja (self assesment) sebagai berikut :
(1) Dari 26 hasil kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
sesuai dengan hasil revisi PKP2T semester I sebanyak 517
PP. Dari 517 PP terdapat 37 PP atau 7,16% yang
dibatalkan, sehingga target PKP2T tahun 2011 adalah
sebanyak 480 PP. Disamping itu, telah dilaksanakan 302 PP
Non PKP2T. Dengan demikian jumlah PP yang telah
dilaksanakan seluruhnya 775 PP atau 161,45% dari target
PKP2T.
(2) Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan
BPKP dengan target 44 input telah dilaksanakan seluruhnya
sebanyak 174 input atau 168,18%.
(3) Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
Perwakilan BPKP dengan target 48 unit telah dilaksanakan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Ringkasan Eksekutif
vii
dilaksanakan seluruhnya sebanyak 106 unit atau 220,83%.
(4) Dari sisi efisiensi hasil pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
dari target 26 kegiatan yang harus dilaksanakan, Perwakilan
BPKP Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan kegiatan
secara efisien sebanyak 23 kegiatan atau (88,46%), dan
3 kegiatan atau (11,54%) kegiatan dilaksanakan tidak efisien.
Kegiatan yang tidak efisien secara garis besar disebabkan
adanya penambahan tenaga auditor yang berakibat
penambahan anggaran.
(5) Dari sisi efisiensi hasil Penyelenggaraan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP, dari target 1 kegiatan yang
harus dilaksanakan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah
berhasil melaksanakan secara efisien sebanyak 1 kegiatan
atau (100%).
(6) Dari sisi efisiensi Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan
Prasarana Perwakilan BPKP, dari target 1 kegiatan yang harus
dilaksanakan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berhasil
melaksanakan secara efisien sebanyak 1 kegiatan atau
(100%).
Permasalahan kinerja yang
memerlukan perhatian
khusus.
Dalam tahun 2011, terdapat beberapa permasalahan yang terkait
dengan upaya pencapaian kinerja yang lebih baik. Permasalahan
utama yang memerlukan perhatian adalah terdapat realisasi
pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tidak sesuai dengan rencana
dalam Penetapan Kinerja. Hal ini disebabkan:
1) Adanya PP yang batal karena revisi RKT 2011 sebanyak 19 PP
terdiri dari:
(1) Bidang IPP
Terdapat 18 PP tidak terlaksana karena batal sesuai hasil
revisi RKT Tahun 2011.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Ringkasan Eksekutif
viii
(2) Bidang AKN :
Terdapat 1 PP tidak terlaksana karena batal sesuai hasil
revisi RKT Tahun 2011.
2) Sebanyak 18 PP karena tidak dilaksanakan dengan alasan
sebagai berikut:
(1) Bidang IPP:
a) Audit atas Keberhasilan PNPM di wilayah Bali dan NTB
tidak dilaksanakan sebanyak 2 PP sesuai surat Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor: S-
3944/PW22/2/2011 tanggal 01 Desember 2011 ;
b) Audit Operasional Dana Dekonsentrasi pada BKKBN
Provinsi Bali dan NTB tidak terlaksana sebanyak 2 PP
karena tidak ada dana dekonsentrasi pada obyek
bersangkutan;
c) Audit Kinerja BOK Kemenkes RI pada Provinsi NTB
tidak terlaksana sebanyak 2 PP karena telah
dilaksanakan oleh Itjen Kementerian Kesehatan;
d) Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi
Kementerian Budpar Provinsi Bali tidak terlaksana
sebanyak 1 PP karena telah dilaksanakan oleh Itjen
Kementerian Budaya dan Pariwisata;
e) Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu SD
(DAK) tidak terlaksana sebanyak 5 PP karena tidak ada
realisasi penyerapan DAK bidang Pendidikan;
f) Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada
Kementerian Agama pada Provinsi Bali tidak
dilaksanakan sebanyak 1 PP karena telah diaudit oleh
Itjen Kementerian Agama RI;
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Ringkasan Eksekutif
ix
(2) Bidang APD :
a) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah
Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemda A
tidak terlaksana sebanyak 1 PP karena sesuai Surat
Deputi Nomor: S-514/D4/02/2011 tanggal 26 Oktober
2011 ditunda pelaksanaannya sampai tahun
berikutnya;
b) Evaluasi AKIP di wilayah Bali dan NTB tidak
terlaksana sebanyak 4 PP karena sesuai Surat Deputi
Bidang Pengawasan PKD Nomor: S-307/D4/01/2011
tanggal 12 Juli 2011 hanya dilaksanakan pada 5
Pemda.
3) Sebanyak 7 PP yang tidak dilaksanakan dengan alasan sebagai
berikut:
(1) Bidang Investigasi:
a) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebanyak 2
PP karena tidak ada permintaan;
b) Audit HKP sebanyak 3 PP karena tidak ditemukan
permasalahan hambatan kelancaran pembangunan
yang memerlukan mediasi dari pihak BPKP Perwakilan
Provinsi Bali;
c) Audit Investigasi Eskalasi dan Klaim sebanyak 2 PP
karena tidak ada permintaan audit eskalasi.
4) Banyak kegiatan yang sifatnya berdasarkan permintaan yang
tidak bisa diprediksi sebelumnya pada saat penyusunan
rencana, terutama kegiatan pendampingan/ asistensi/
bimbingan teknis yang sangat tergantung atas permintaan
pemerintah daerah/BUMN/BUMD.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab I - Pendahuluan
1
BAB I
PENDAHULUAN
ebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan
transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik. Hal ini, agar selaras dengan
peraturan yang berlaku, yaitu setiap organisasi publik diwajibkan menyusun suatu Rencana
Stratejik (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban
Kinerja (Performance Accountability Report).
A. Gambaran Singkat Organisasi
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai aparatur pengawasan
internal pemerintah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor : 31 Tahun 1983 Tanggal 30 Mei 1983 yang telah diperbaharui dengan Keppres
Nomor : 103 Tahun 2001. Dasar hukum organisasi tersebut telah mengalami beberapa kali
perubahan dan yang terakhir kali adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor: 64 Tahun 2005, tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).
BPKP adalah LPND yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik
Indonesia.
Sedangkan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah unit organisasi yang berada di daerah dan
sebagai institusi perwakilan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP.
Dalam Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2002 tanggal 31 Mei
2002, yang terakhir telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-
713/K/SU/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menetapkan tugas pokok Perwakilan
BPKP Provinsi Bali, yaitu :
S
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab I - Pendahuluan
2
Sedangkan fungsi yang diselenggarakan meliputi :
• Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;
• Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan
pengurusan barang milik/ kekayaan negara;
• Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan
pengurusan barang milik/ kekayaan daerah atas permintaan daerah;
• Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/
atau lintas departemen/ lembaga/ wilayah;
• Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat
dan daerah;
• Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah;
• Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina,
kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama badan-badan lain yang di dalamnya
terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/ bantuan luar negeri yang diterima
pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas
kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor
bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tugas Pokok
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab I - Pendahuluan
3
• Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik
negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah,
pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan
pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;
• Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian
mutu pengawasan;
• Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP
Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Bali memiliki
struktur organisasi sebagai berikut :
3. As
Kepala Perwakilan
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kabid Akuntabilitas
Pemda
Kabid Akuntan Negara
Kabid Instansi Pemerintah Pusat
Kabid Investigasi
Kasubbag Keuangan
Kasubbag Kepegawaian
Kasubbag PP
Kasubbag Umum
Kabag Tata Usaha
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab I - Pendahuluan
4
Dengan struktur organisasi tersebut di atas diharapkan terjadi sinergi antar lini dan fungsi
sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
Dalam menjalankan organisasi, Perwakilan BPKP Provinsi Bali didukung oleh pegawai
sebanyak 151 orang, dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan
yaitu :
1. Berdasarkan Golongan
No Uraian Posisi
31 Des 2011 (Orang)
%
1. Golongan IV 11 7,282. Golongan III 97 64,243. Golongan II 43 28,48 Jumlah 151 100,00
2. Berdasarkan Jabatan
No Uraian Posisi
31 Des 2011 (Orang)
%
1. Pejabat Struktural a. Eselon II – Kepala Perwakilan 1 0,64 b. Eselon III – Kepala Bagian dan Kepala Bidang 5 3,18 c. Eselon IV – Kepala Sub Bagian 4 2,55
Sub Jumlah Pejabat Struktural 10 6,622. Pejabat Fungsional Auditor (PFA) a. Auditor Madya 13 8,61 b. Auditor Muda 16 10,60 c. Auditor Pertama 15 9,93 d. Auditor Penyelia 29 19,20 e. Auditor Pelaksana Lanjutan 7 4,64 f. Auditor Pelaksana 13 8,61 Sub Jumlah PFA 93 61,59
3. Arsiparis 3 1,994. Analis Kepegawaian 0 0,005. Pranata Komputer 2 1,326. Pelaksana Administrasi 40 26,497. Pengemudi 3 1,99
Jumlah (1 s/d 7) 151 100,00
Menurut peran dan jenjang fungsinya, Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang terdiri dari
93 orang meliputi :
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab I - Pendahuluan
5
No Uraian Berdasarkan Peran Posisi
31 Des 2011 (Orang)
%
1. Pengendali Mutu 0 02. Pengendali Teknis 13 13,983. Ketua Tim 16 17,204. Ahli - Anggota Tim 15 16,135. Trampil – Anggota Tim 49 52,69
Jumlah (1 s/d 5) 93 100,00
Dari jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebanyak 93 orang tersebut terdiri dari
Akuntan 44 orang (47,31%) dan Ajun Akuntan 49 orang (52,69%).
3. Berdasarkan Pendidikan
No Uraian Posisi
31 Des 2011 %
1. S2 3 1,992. S1 58 38,413. D IV STAN 17 11,264. MSDM 1 0,665. DIII 33 21,856. DI - -7. SLTA 39 25,838. SLTP - -9. SD - - Jumlah 151 100,00
4. Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)
05
101520253035404550
Daltu Dalnis KT AT-A AT-Tr
Orang
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab I - Pendahuluan
6
No Uraian Tahun
2011 I. Diklat Subtansi 1. Audit Investigasi 5 2. Forensik 2 3. Froud Control Plan 1 4. Audit Klaim dan HKP 4 5. Managemen Resiko 1 6. Audit Berbasis Resiko 1 7. Audit PHLN 3 8. Analisis Pemecahan Masalah 1 9. GCG 1 10. Sistim Akuntansi PDAM 1 11. Barang dan Jasa 4 12. E. Procurment 1 13. SPIP 4 14. Reviu LK Pemerintah Daerah 1 15. Evaluasi LAKIP 1 16. Evaluasi Kebijakan 1 17. TOT Tata K3elola APIP 2 18. Anggaran Berbasis Kinerja 2
II. Diklat Non Subtansi 1. SimHP 1 2. T I Kepegawaian 1 3. Kehumasan 1 4. Kesekretariatan 1 5. Penilai Angka Kredit 3 6. BMN 1 7. Peningkatan Kompetensi Pengelola Kepegawaian 1 8. Pustakawan 1 9. Kompetensi Arsiparis 1
B. Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab I - Pendahuluan
7
Faktor lingkungan adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi pada pencapaian kinerja, baik
yang bersifat positif maupun negatif. Faktor-faktor lingkungan ini diidentifikasi dengan
maksud agar dapat mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan organisasi.
Faktor-faktor lingkungan tersebut diantaranya adalah :
Lingkungan Internal
1. Komitmen yang Kuat dari Seluruh Pegawai
Capaian kinerja yang baik tidak akan terwujud tanpa komitmen dari seluruh pegawai,
mulai jenjang teratas sampai terbawah. Selain berdampak pada capaian kinerja,
komitmen yang kuat tersebut juga diyakini berpengaruh terhadap pelaksanaan budaya
kerja secara keseluruhan.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia
Jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2010, komposisi PFA secara keseluruhan
mengalami penurunan sebanyak 6 orang karena jumlah pegawai yang
datang/ditempatkan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali lebih sedikit dibandingkan yang
pindah/mutasi ke unit kerja lain dan adanya pegawai yang pensiun. Penambahan jumlah
pegawai ini berdampak pada perbandingan antara ketua tim ahli muda dan pertama
dengan anggota tim terampil adalah 31 berbanding 49 atau memiliki rasio 1 : 1,58
dengan kata lain, rasio tersebut masih belum cukup ideal (ideal 1 : 2,0) dalam
menentukan tim untuk melaksanakan penugasan audit dan penugasan lainnya.
Namun, jika dibandingkan dengan jumlah obyek pengawasan yang potensial, jumlah
tenaga yang ada terasa kurang memadai. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia secara bertahap dan berkelanjutan akan diupayakan karena dapat
mempengaruhi pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas di daerah secara lebih
optimal.
3. Perubahan Kebijakan dan Dukungan BPKP di Tingkat Pusat
Adanya perubahan suatu kebijakan organisasi oleh BPKP Pusat yang dilakukan pada
perjalanan tahun jelas mempengaruhi capaian kinerja perwakilan-perwakilan pada akhir
tahun. Begitu juga halnya dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai suatu
organisasi di tingkat perwakilan yang menginduk kepada organisasi tingkat pusat, tidak
lepas dari pengaruh kebijakan yang dibuat BPKP Pusat.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab I - Pendahuluan
8
Sedangkan dukungan BPKP di tingkat pusat dapat berupa dana maupun sistem dan
metode kerja. Sistem dan metode kerja sangat bermanfaat sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas.
Lingkungan Eksternal
1. Tuntutan Masyarakat untuk Terbentuknya Aparatur yang Bersih dan Bebas
dari Praktik-Praktik KKN
Arah kebijakan Pemerintah yang menyatakan ‘perang’ terhadap tindak pidana korupsi
dengan peningkatan program-program pemberantasan korupsi sejalan dengan
perkembangan yang terjadi di masyarakat pada saat ini yaitu makin tumbuhnya
kesadaran terhadap bahaya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kesadaran masyarakat tersebut mempengaruhi tuntutan terhadap kinerja Perwakilan
BPKP Provinsi Bali sebagai lembaga pengawasan.
Tuntutan tersebut sudah selayaknya diantisipasi melalui program-program audit
investigasi atas indikasi penyimpangan yang merugikan negara/daerah , BUMN/D dan
badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah serta pemberian
bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
2. Tuntutan Terselenggaranya Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tuntutan masyarakat atas kinerja pelayanan aparat birokrasi saat ini sudah sangat
tinggi. Sudah bukan zamannya lalu aparat birokrasi ‘dilayani’ tetapi sebaliknya harus
mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perubahan paradigma
kepemerintahan menuju ke arah “ good governance ” tersebut dan penciptaan
administrasi pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, dan berkeadilan telah
membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah, untuk senantiasa
tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan yang
terbaik secara transparan dan berakuntabilitas. Disamping tuntutan atas pelaksanaan “
Reformasi Birokrasi ” yang harus sudah ada dampaknya atas hasil dari reformasi
birokrasi tersebut.
Terhadap tuntutan ini, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah mengantisipasi antara lain
dengan melakukan sosialisasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis kepada
Instansi Pemerintah Pusat, Daerah maupun BUMD mengenai pentingnya membangun
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab I - Pendahuluan
9
Good Governance (GG).
3. Tuntutan Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara
Memadai.
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terselenggaranya SPIP merupakan
keharusan, bagian yang tak terpisahkan dari suatu siklus pengelolaan/manajemen dalam
peyelenggaran negara/kepemerintahan.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, BPKP mengemban tugas yang sangat strategis sebagai lembaga
yang berperan sebagai Pembina terselenggaranya SPIP di lingkungan Pemerintah.
Terhadap tuntutan dan peran ini Perwakilan BPKP Provinsi Bali, sebagai kepanjangan
tangan BPKP Pusat telah melakukan serangkaian langkah, antara lain adalah sosialisasi
dan bimbingan teknis percepatan implementasi SPIP. Selain itu juga telah dibentuk Tim
Satuan Tugas Penerapan dan Pengembangan SPIP, yang berperan untuk
mengembangkan SPIP di eksternal BPKP maupun di lingkungan internal Perwakilan
BPKP Provinsi Bali.
C. Sistematika Penyajian
Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2011 Perwakilan BPKP Provinsi Bali disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
Ringkasan Eksekutif
Menyampaikan secara ringkas rencana dan capaian kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2011
Bab I Pendahuluan Menyajikan data umum yang mencakup tugas pokok dan
fungsi, struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan
faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh kepada kinerja
organisasi
Bab II Rencana Strategis dan
Menyajikan rencana stratejik BPKP dan rencana kinerja
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab I - Pendahuluan
10
Rencana Kinerja Tahun 2011
Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2011.
Rencana stratejik mencakup visi, misi, tujuan, dan program
yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Rencana kinerja menggambarkan kinerja yang ingin dicapai
pada tahun 2011 beserta indikator keberhasilannya.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menyajikan capaian kinerja dalam tahun 2011 yang memuat
hasil pengukuran kinerja dengan uraian keberhasilan dan
kegagalan capaian kinerja.
Bab IV Penutup Menyajikan simpulan atas capaian kinerja dalam tahun yang
bersangkutan.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja
11
BAB II
RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA
encana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah
(5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu
organisasi. Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai suatu instansi, yang merupakan
perpanjangan tangan dari BPKP Pusat, mempunyai tugas mewujudkan Rencana Stratejik
yang telah dirumuskan BPKP Pusat. Dalam implementasinya, rencana stratejik 2010-2014
yang telah disusun Perwakilan BPKP Provinsi Bali seoptimal mungkin menjabarkan rencana
stratejik BPKP Pusat.
1. Rencana Stratejik Perwakilan BPKP Provinsi Bali 2010-2014
A. Pernyataan Visi
BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung
kepada presiden, dan memiliki kompetensi yang mumpuni dipercaya oleh presiden untuk
membantu dan menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, lingkup pengawasan yang
menjadi perhatian BPKP adalah hal - hal yang bersifat strategis , makro, lintas sektoral, dan
bersekala nasional. Kegiatan pengawasan difokuskan kepada pengawasan keuangan negara
yang menyentuh rakyat banyak, terutama pro growth, pro job dan pro poor.
Pernyataan Visi mengacu pada hasil Rapat Pimpinan BPKP tanggal 31 Desember 2008 yang
telah menyepakati Visi, Misi, dan Values BPKP sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Visi BPKP adalah:
Pernyataan visi tersebut di atas pada hakekatnya merupakan penegasan jatidiri BPKP
sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung
R
Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas
keuangan negara yang berkualitas
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja
12
kepada Presiden serta menggambarkan peran dan manfaat BPKP kepada Presiden ataupun
stakeholders lainnya .
Dalam pernyataan visi tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Sebagai auditor Presiden, BPKP berperan membantu pemerintah dalam membangun
pemerintahan yang baik dan bersih dan peningkatan kualitas Akuntabilitas Keuangan
Negara.
2. Responsif, tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan segera
memberikan masukan.
3. Interaktif, memperhatikan kepentingan atau kebutuhan stakeholders. BPKP akan
menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan perannya.
4. Terpercaya, adanya kepercayaan akan mendorong stakeholders untuk memanfaatkan
BPKP. Kepercayaan akan timbul jika BPKP terus menjaga profesionalisme, kompetensi,
dan integritas.
Selaras dengan nilai-nilai luhur yang telah dipilih oleh BPKP Pusat yang diharapkan menjadi
kata kunci yang dapat mengilhami seluruh staf BPKP dalam memaknai visi dan misi BPKP
yang baru, nilai-nilai luhur tersebut adalah : P I O N I R
P : Profesional
I : Integritas
O : Orientasi pada Pengguna
N : Nurani dan Akal Sehat
I : Independen
R : Responsibel
Profesional : profesional birokrat, kompetensi teknis/sertifikasi, kepatuhan pada standar
profesi dan kode etik ataupun ketentuan perundang-undangan
Integritas : kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuen.
Orientasi pada pengguna : spirit kewirausahaan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja
13
Nurani dan Akal Sehat : Etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi, minimalisasi
distorsi, mengutamakan esensi, nilai untuk bertindak proporsional
Independen : independen dalam sikap dan penampilan
Responsibel serta akuntabel : Obligation to act – obligation to answer, kewajiban untuk
bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya serta menjelaskan/menjawab apa yang telah
dilaksanakan.
Selain Nilai luhur yang menjadi tumpuan dalam berkinerja, sejalan dengan arahan Kepala
BPKP dalam berbagai kesempatan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali senantiasa memegang
teguh prinsip “5 AS” dalam bekerja. Prinsip ini diharapkan dijiwai oleh seluruh insan BPKP
dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya. Prinsip tersebut adalah :
1) Kerja Cerdas
Bekerja cerdas memiliki makna menggunakan seluruh kemampuan dan kompetensinya
dalam melaksanakan tugas. Kecerdasan tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis
substantif semata namun juga secara emosional dan spiritual. Dalam situasi
menumpuknya beban kerja, pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bali dapat menentukan
prioritas penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan
dan hasil kerja yang diharapkan. Pemikiran lain dalam memaknai kerja cerdas adalah
bagaimana kita bisa menjadi lebih produktif dengan alokasi waktu kerja yang sama atau
dengan menggunakan peralatan yang sama.
2) Kerja Berintegritas
Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bali memegang teguh prinsip integritas dalam
bekerja. Prinsip atau nilai ini mengandung makna bahwa bekerja berlandaskan pada
kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Kelima unsur dalam
integritas tadi mendorong pegawai bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan
integritas maka pegawai yang memiliki kepintaran atau banyak “akal” tidak terjebak
dalam sikap dan cara padang untuk “minteri” atau ngakali”.
3) Kerja Keras
Kerja keras adalah kebalikan dari sifat malas. Prinsip ini merupakan salah satu kunci dari
hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kerja keras dalam arti harfiah, yaitu bekerja sekeras
mungkin, hal ini tentu saja tidak cukup. Sehingga kerja keras mesti dibarengi dengan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja
14
pemanfaatan ilmu, sehingga bekerja keras dengan segenap kemampuan yang dimiliki
dan tidak mudah pasrah atau kalah sebelum bertanding.
4) Kerja Tuntas
Tuntas memiliki makna selesai atau paripurna. Oleh karena itu prinsip ini mendorong
pegawai BPKP untuk senantiasa bekerja dengan tuntas sampai selesai dan tidak
setengah-setengah. Ketuntasan ini sangat diperlukan dalam mewujudkan peran BPKP
yang berorientasi pada pengguna.
5) Kerja Ikhlas
Ikhlas secara sederhana dapat dimaknai dengan menerima tanpa keluh kesah dan
sumpah serapah, padanan dalam bahasa Jawa adalah “legowo”. Pegawai BPKP
diharapkan bekerja dengan ikhlas di tempat kerja manapaun, jenis pekerjaan apapun,
sekalipun di luar jam kerja. Hal ini dijadikan prinsip agar Pegawai BPKP senantiasa siap
dengan berbagai bentuk penugasan dan ditempatkan pada unit kerja BPKP di Seluruh
Indonesia. Dengan demikian maka apapun yang datang pada kita, menyenangkan atau
tidak, kita terima dengan legowo.
Perumusan visi BPKP selain mempertimbangkan nilai luhur dan prinsip dalam bekerja, juga
diarahkan untuk mengakomodasi domain BPKP dalam pengawasan Akuntabilitas Keuangan
Negara. Domain BPKP tersebut diuraikan dalam rumusan “4 C”, yang dapat dijelaskan
sebagai berikut ;
1) Capacity Buildding/Expertise
Domain ini memiliki makna mendukung penyelenggaraan manajemen pemerintahan
yang profesional melalui kegiatan pendidikan pelatihan, pendampingan, back-up
teknis dalam kesinergian dlam rangka capacity building pengelolaan keuangan negara
dan SPIP.
2) Current Issue
Domain ini mendukung sistem akuntabilitas Presiden terkait issue strategis nasional,
lintas sektoral, big fish berisiko tinggi, melalui kegiatan analisa kebijakan dan evaluasi
program, intelligence, scanning dan PR.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja
15
3) Clearing House
Domain ini mendukung penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang tertib, 3E dan
penegakan hukum yang berkeadilan untuk mengeliminasi kegamangan dan ketakutan
para pengelola keuangan negara sehingga tidak menghambat, kelancaran
pelaksanaan tugas pembangunan melalui fasilitas, PR, pemahaman perundang-
undangan, evaluasi dan auditing, serta MoU dengan aparat penegak hukum.
4) Check And Balance
Domain ini menunjukkan dukungan BPKP terangka keseimbangan internal dan
eksternal auditor dalam konteks pelunasan terhadap pelaksanaan tugas melalui
kegiatan audit, advokasi, evaluasi, analisis dan PR.
B. Pernyataan Misi
Visi yang telah ditetapkan harus didukung dan dijabarkan melalui misi sehingga visi tersebut
dapat tercapai sesuai harapan. BPKP pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah
(value added) melalui dua peran yaitu aktivitas assurance dan consulting. Adapaun misi
BPKP adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangan Negara yang
mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.
2. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang professional dan
kompeten.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
auditor/pemerintah.
Keempat misi tersebut menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-
hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi. Keempatnya
pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara
pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat dari keberadaan BPKP bagi
stakeholders-nya dan kinerja-kinerja aspek pendukung berupa inovasi dan kualitas proses
kerja internal serta peningkatan kapasitas internalnya.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja
16
Misi Pertama berkaitan dengan peran BPKP sebagai pengawas intern pemerintah yang
merujuk pada mandat BPKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. BPKP
melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangan Negara atas kegiatan lintas
sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan
Presiden. Misi ini juga merupakan pengakuan untuk menyerap aspirasi Presiden selaku
shareholder BPKP yang dapat diterjemahkan sebagai tugas bagi BPKP dalam mendorong
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja program
Pemerintah, dan mewujudkan iklim yang mencegah KKN. Ketiga aspirasi ini jelas-jelas
perpetaannya dengan fungsi utama auditor internal di bidang good governance,
pengelolaan risiko, dan penerapan sistem pengendalian yang tentu diperlukan guna
mengamankan aset dan mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan sejak dini.
Misi kedua berkaitan dengan peran BPKP sebagai pembina penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti: Penyusunan
pedoman teknis, Sosialisasi SPIP, Pendidikan dan pelatihan SPIP, serta Pembimbingan dan
konsultasi SPIP. Dengan peran ini diharapkan dapat terlaksana percepatan implementasi
SPIP baik di instansi vertikal maupun pemerintah daerah. Sebagai pembina, BPKP juga
harus mampu memberikan contoh atas penerapan implementasi SPIP.
Misi ketiga berkaitan dengan peran BPKP mengembangkan kapasitas APIP yang meliputi:
Pembinaan kompetensi APIP, Pembinaan JFA, Penelitian dan pengembangan sistem dan
prosedur pengawasan, serta sinergi dengan APIP lainnya. Pada misi ini lebih ditekankan
pada pengembangan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia baik internal
maupun eksternal.
Misi keempat berkaitan dengan peran BPKP dalam menyelenggarakan dukungan
pengambilan keputusan presiden/pemerintah. Secara keseluruhan BPKP harus mampu
menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh
presiden/pemerintah.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja
17
C. Tujuan Stratejik
Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima
tahun dan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi misi. Tujuan strategis yang
ingin dicapai oleh BPKP berdasarkan misi dalam jangka waktu 2010 – 2014 adalah:
Misi 1 : Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.
Tujuan :
1) Terwujudnya tata kelola yang baik pada IPP/IPD//BUMN/BUMD dan meningkatnya
kinerja program pemerintah
2) Terciptanya iklim yang mencegah dan memudahkan pengungkapan kejadian KKN
3) Termanfaatkannya hasil audit dan non audit untuk mendorong pencapaian target-target
dan prioritas pembangunan nasional
Misi 2 : Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Tujuan : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan SPIP
Misi 3 : Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang
professional dan kompeten
Tujuan :
1) Terwujudnya sistem pengawasan yang terintegrasi
2) Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sesuai dengan perspektif stockholders dan
stakeholders
3) Meningkatnya kualitas APIP
4) Tersedianya cakupan produk/jasa baru yang dibutuhkan auditan/pengguna untuk
pencapaian target kinerjanya
5) Terwujudnya perencanaan pengawasan yang terarah dan sinergis
6) Terwujudnya jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap pelaksanaan kegiatan BPKP
7) Terciptanya efisiensi biaya pengawasan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja
18
8) Tercapainya ketepatan waktu pelaporan
9) Tersedianya SDM pengawasan yang kompeten dan berintegritas
10) Tercapainya optimalisasi sistem informasi
11) Terciptanya iklim kerja yang kondusif di lingkungan BPKP
12) Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan
13) Tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
14) Tersedianya bantuan hukum pada setiap aspek kegiatan
15) Terwujudnya kesejahteraan pegawai
Misi 4 : Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal
bagi auditor/pemerintah
Tujuan : Terwujudnya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
auditor/pemerintah
D. Program Stratejik
Untuk mencapai tujuan diperlukan strategi melalui berbagai program. Program adalah
kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang
dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program merupakan ukuran pencapaian dari
tujuan dan mencerminkan berfungsinya sasaran/outcome dari program yang telah
ditetapkan. Program BPKP tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut :
1. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP.
2. Dukungan anajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya BPKP
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara - BPKP
Sedangkan sasaran/outcome dari Program BPKP Tahun 2010 - 2014 adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan
negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang
Perekonomian
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja
19
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan
negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang
Polsoskam
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan
negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah Daerah
4. Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan
penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah
5. Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi
Kegiatan dan Sub kegiatan Teknis yang mendukung sasaran/outcome di Pengawasan atas
Instansi Pemerintah Pusat bidang perekonomian, polsoskam, penyelenggaraan keuangan
daerah, akuntan negara dan investigasi, kegiatan teknis terdiri dari :
1. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Fiskal dan Investasi
2. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam
3. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Industri dan Distribusi
4. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan
bantuan luar negeri
5. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Perekonomian Lainnya
6. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan
Keamanan
7. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan
Sekretariat Lembaga Tinggi Negara
8. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja
20
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Kesejahteraan Rakyat
9. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam Lainnya
10. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali
11. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan
Perdagangan
12. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan
Industri dan jasa lainnya serta Kementerian Negara BUMN
13. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur
14. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas Bumi
15. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Milik Daerah
16. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
terkait kegiatan investigasi pada Kementerian/Lembaga
17. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
terkait kegiatan Investigasi pada BUMN/D
18. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
terkait Hambatan Kelancaran Pembangunan
Sedangkan Sub Kegiatan Teknis terdiri dari :
1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral
2. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara
3. Pengawasan atas penugasan Presiden
4. Pengawasan atas permintaan stakeholders
5. Reviu LKPP
6. Pengawasan penerimaan negara
7. Pengawasan PHLN
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja
21
8. Assesment, Evaluasi GCG, KPI, MR
9. Pengawasan investigatif
10. Bimtek, pengembangan sistem pelaporan keuangan
11. Penyusunan pedoman SPIP
12. Sosialisasi SPIP
13. Diklat SPIP
14. Bimbingan Teknis SPIP
Terdapat kegiatan-kegiatan generik yang dilaksanakan pada Perwakilan BPKP, kegiatan
tersebut berupa :
1. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya-BPKP
a. Penyusunan dan evaluasi rencana
b. Pengelolaan kepegawaian dan organisasi
c. Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah
d. Pembinaan hukum dan pengelolaan kehumasan
e. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran
gaji/tunjangan
f. Pengawasan internal (inspektorat) BPKP
g. Pendidikan dan pelatihan pengawasan
h. Penelitian dan pengembangan pengawasan
i. Penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan Pemerintah/Presiden dan
internal BPKP
j. Pembinaan JFA dan tata kelola APIP
k. Fasilitasi dukungan manajemen Perwakilan BPKP
2. Kegiatan yang berada pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Negara-BPKP berupa kegiatan Pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana-BPKP
Pusat
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja
22
6. Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011
Implementasi penjabaran Rencana Stratejik dalam rangka mencapai visi dan misi BPKP yang
dijalankan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali dituangkan dalam dokumen perencanaan
berupa Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011(Revisi).
Penetapan Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di
dalamnya memuat rumusan indikator kinerja input, output, dan outcome beserta targetnya
dari seluruh kegiatan dan program.
Dengan adanya dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja, diharapkan :
a. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bali dapat lebih
terarah
b. terdapat alat bagi manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk memastikan bahwa
pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi
BPKP.
Penetapan Kinerja 2011 juga merupakan komitmen seluruh unsur Perwakilan BPKP Provinsi
Bali untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
Indikator input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input yang digunakan terdiri atas besarnya
dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah dan
pemakaian Hari Pemeriksaan/ Kegiatan yang dihitung dengan satuan Orang Hari
Pemeriksaan/ Kegiatan (OHP/K).
Indikator output merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai
dilaksanakan yang jenisnya bervariasi, dapat berupa fisik atau non fisik tergantung pada
jenis kegiatannya.
Indikator outcome merupakan indikator yang terbentuk karena adanya output atau bisa
berupa pemanfaatan output yang dapat diukur dalam jangka menengah.
Mengingat sistem pengumpulan data kinerja yang ada masih terbatas, pengumpulan
indikator kinerja dilakukan sampai dengan output.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja
23
A. Matrik Program dan Kegiatan
Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan
penyelenggaraan SPIP, Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dan
Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP yang akan
dijalankan Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam tahun 2011 yaitu :
PROGRAM INDIKATOR OUT PUT
1. Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah
Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja
24
PROGRAM INDIKATOR OUT PUT
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP
Laporan hasil kajian pengawasan
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan instansi penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan instansi lainnya Jumlah sosialisasi dan bintek penerapan JFA APIP Daerah
2. Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
3. Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
Jumlah Sarana dan Prasarana
B. Target Kinerja
Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011 telah menetapkan target
kinerja berupa indikator out put dan besaran target out putnya yang akan menjadi tolok
ukur bagi keberhasilan kinerja. Indikator kinerja yang menjadi tolok ukur adalah indikator
kinerja input (rencana/anggaran keuangan) dan output.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja
25
Target kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
PROGRAM
OUTPUT ANGGARAN
(Rp.000) INDIKATOR TARGET
TAHUNAN RENSTRA
TARGET TAHUN
BERJALAN 1 2 3 4 5
Hasil Pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian 9 LAP 12 LAP 238.260
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian
8 LAP 8 LAP 71.569
Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 59 LAP 57 LAP 828.174
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian
1 LAP 1 LAP 26.031
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian
3 LAP 3 LAP 46.823
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam 78 LAP 50 LAP 361.048
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
12 LAP 26 LAP 94.930
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam
30 LAP 40 LAP 289.538
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam
3 LAP 3 LAP 40.400
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam
1 LAP 5 LAP 35.000
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah 5 LAP 5 LAP 47.217
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah 78 LAP 78 LAP 783.032
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD 13 LAP 16 LAP 241.561
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah
2 LAP 2 LAP 58.400
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah
29 LAP 25 LAP 240.252
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja
26
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
40 LAP 40 LAP 240.563
Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 13 LAP 12 LAP 149.315
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 20 LAP 22 LAP 401.988
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD 16 LAP 19 LAP 70.241
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 6 LAP 5 LAP 44.677
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 3 LAP 3 LAP 29.028
Laporan hasil kajian pengawasan 1 LAP 1 LAP 8.972Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 7 LAP 7 LAP 219.921
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
38 LAP 38 LAP 723.705
Jumlah evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah 4 LAP 2 LAP 11.214
Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
44 LAP 44 LAP 11.412.778
Hasil Pengadaan dan Penyaluran
Jumlah Sarana Prasarana
17 Unit 48 Unit 325.000
Jumlah 17.039.639
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011 Bab III – Akuntabilitas Kinerja
27
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
engukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan untuk dapat melihat
sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan, yang telah dirumuskan dalam
Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan
indikator kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun
2011.
A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi. Tahap pengukuran kinerja merupakan tahap untuk melihat
capaian kinerja dengan cara membandingkan rencana kinerja yang merupakan komitmen dari
pimpinan dan seluruh personil Perwakilan BPKP Provinsi Bali, dengan realisasinya pada akhir
tahun. Meskipun demikian, pengukuran kinerja tidak semata-mata terbatas kepada
perbandingan seperti dikemukakan diatas tetapi sedapat mungkin termasuk membandingkan
antara capaian kinerja tahun yang dilaporkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan
organisasi sejenis, dan dengan standar yang ada serta melihat sejauh mana visi telah
tercapai.
Pengukuran kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan dengan masing-masing
indikator kinerjanya, terutama indikator kinerja kunci. Keberhasilan capaian program ditandai
dengan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator input dan output.
Target indikator kinerja outcome Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011 sebagaimana
ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja semuanya tidak diukur (nol). Hal ini
dikarenakan target tersebut diintegrasikan dengan target di BPKP Pusat.
Untuk dapat mempermudah membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja dan melihat
seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan, digunakan
skala pengukuran ordinal yang dikategorikan ke dalam lima kategori sebagai berikut:
P
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
28
Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian
I Lebih dari 80 % Sangat Baik
II Lebih dari 60 % hingga 80 % Baik
III Lebih dari 40 % hingga 60 % Cukup
IV Lebih dari 20% hingga 40 % Kurang
V 20% kebawah Sangat Kurang
(Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat dalam formulir terlampir sebagai bagian dari laporan
ini).
Terhadap capaian kinerja, kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui penyebab
keberhasilan ataupun kegagalan. Analisis capaian kinerja terutama dilakukan apabila terjadi
celah kinerja yang cukup signifikan antara target dan realisasinya dan antara realisasi capaian
tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, terhadap kekurangan yang terjadi
ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Untuk melihat keberhasilan organisasi maka dilakukan evaluasi dan analisis kinerja. Evaluasi
dan analisis dilakukan pada capaian indikator kinerja program dan efisiensi serta efektifitas
kegiatan. Agar simpulan atas hasil evaluasi kinerja dapat dibuat, evaluasi capaian kinerja
dilakukan terhadap setiap indikator kinerja yang ada.
Evaluasi kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri
terhadap kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali, untuk memberikan gambaran lebih lanjut
tentang :
• Efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan
• Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan
• Pencapaian hasil program pada tahun berjalan
Selain itu juga dilakukan analisis mengenai faktor-faktor keberhasilan/kegagalan suatu
program/kegiatan untuk tahun berjalan dan terhadap tahun sebelumnya serta identifikasi
permasalahan dan solusi. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja
nyata dengan kinerja yang direncanakan. Selain itu juga diinformasikan komparabilitas
realisasi capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
29
Efektifitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan
hasil yang diinginkan”. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator
outcome dari kegiatan tersebut. Suatu kegiatan dikatagorikan efektif bila mampu mencapai
angka rata-rata outputnya minimal 100 %, dan sebaliknya, kegiatan dinyatakan kurang/tidak
efektif apabila capaian rata-rata indikator outputnya di bawah 100 %.
Penilaian efektifitas dalam laporan ini belum dapat dilakukan karena belum ada penetapan
target outcome kegiatan sesuai arahan BPKP Pusat dan hal tersebut terkait dengan target
BPKP Pusat.
Efisiensi kegiatan diartikan sebagai “kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input
yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan output yang sama, atau input yang sama dapat
menghasilkan output yang lebih besar”. Dengan kata lain, suatu kegiatan dikatakan efisien
apabila rata-rata prosentase capaian output lebih tinggi dari rata-rata prosentase capaian
input”. Dengan demikian, fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input
dan output dari suatu kegiatan.
Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan angka capaian
efisiensi (disingkat ACE) dengan standar efisiensi yang dipakai (disingkat SED).
Angka capaian efisiensi (ACE) diperoleh dengan membandingkan capaian output dengan
capaian input, sebagaimana rumus di bawah ini :
ACE =% capaian output % capaian input
Sedangkan angka standar efisiensi yang dipakai (SED) merupakan angka pembanding
yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini bisa berupa angka capaian efisiensi
tahun lalu, angka capaian efisiensi instansi lain untuk kegiatan yang sama, atau angka
capaian efisiensi sesuai rencana capaian/ target, dan sebagainya.
Dalam laporan ini SED yang digunakan sebagai pembanding adalah angka capaian efisiensi
sesuai rencana capaian/target, yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus:
SED (angka capaian efisiensi sesuai rencana capaian/target) =
% rencana capaian output % rencana capaian input
= 100 % 100 %
= 1
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
30
ACE kemudian dibandingkan dengan SED dan penilaian diberikan dengan cara sebagai
berikut:
Jika ACE > SED maka kegiatan dianggap efisien
Jika ACE < SED maka kegiatan dianggap tidak efisien
1. Evaluasi Kinerja Kegiatan
Pada tahun 2011 Perwakilan BPKP Provinsi Bali merencanakan melaksanakan 28 kegiatan
dengan gambaran hasil pengukuran kinerjanya (self assesment) sebagai berikut :
• Dari 26 hasil kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan
hasil revisi PKP2T semester I sebanyak 517 PP. Dari 517 PP terdapat 37 PP atau
7,16% yang dibatalkan, sehingga target PKP2T tahun 2011 adalah sebanyak 480 PP.
Terdapat 7 PP Bidang Investigasi yang tidak dapat dilaksanakan. Disamping itu telah
dilaksanakan 302 PP Non PKP2T. Dengan demikian jumlah PP yang telah dilaksanakan
seluruhnya 775 PP atau 161,45% dari target PKP2T.
Adapun PP yang dibatalkan sebagai berikut :
1) Bidang PIPP :
a) Audit atas Keberhasilan PNPM di wilayah Bali dan NTB tidak dilaksanakan
sebanyak 2 PP sesuai surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor: S-
3944/PW22/2/2011 tanggal 01 Desember 2011 ;
b) Audit Operasional Dana Dekonsentrasi pada BKKBN Provinsi Bali dan NTB tidak
terlaksana sebanyak 2 PP karena tidak ada dana dekonsentrasi pada obyek
bersangkutan;
c) Audit kinerja BOK Kemenkes RI pada Provinsi NTB tidak terlaksana sebanyak 2
PP karena telah dilaksanakan oleh Itjen Kementerian Kesehatan;
d) Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi Kementerian Budpar Provinsi Bali
tidak terlaksana sebanyak 1 PP karena telah dilaksanakan oleh Itjen Kementerian
Budaya dan Pariwisata;
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
31
e) Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu SD (DAK) tidak terlaksana
sebanyak 5 PP karena tidak ada realisasi penyerapan DAK bidang Pendidikan;
f) Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan pada Kementerian Agama pada Provinsi Bali tidak dilaksanakan
sebanyak 1 PP karena telah diaudit oleh Itjen Kementerian Agama RI;
g) Terdapat 18 PP tidak terlaksana karena batal sesuai hasil revisi RKT Tahun 2011.
2) Bidang APD :
a) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Pengelolaan
Keuangan Daerah pada Pemda A tidak terlaksana sebanyak 1 PP karena sesuai
Surat Deputi Nomor: S-514/D4/02/2011 tanggal 26 Oktober 2011 ditunda
pelaksanaannya sampai tahun berikutnya;
b) Evaluasi AKIP di wilayah Bali dan NTB tidak terlaksana sebanyak 4 PP karena
sesuai Surat Deputi Bidang Pengawasan PKD Nomor: S-307/D4/01/2011 tanggal
12 Juli 2011 hanya dilaksanakan pada 5 Pemda.
3) Bidang AKN :
Terdapat 1 PP tidak terlaksana karena batal sesuai hasil revisi RKT Tahun 2011.
• Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dengan target 44 output
telah dilaksanakan seluruhnya sebanyak 74 output atau 168,18%.
• Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP dengan target
48 unit telah dilaksanakan seluruhnya sebanyak 106 unit atau 220,83%. Tingginya
capaian hasil kegiatan ini disebabkan adanya perubahan target pengadaan yang semula
48 unit menjadi 106 unit. Namun atas perubahan target tersebut, tidak diakomodasi
dalam revisi RKT. Target 106 unit tersebut berupa 58 unit Meubelair dan 48 unit alat
pengolah data.
• Dari sisi efisiensi hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dari target 26
kegiatan yang harus dilaksanakan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berhasil
melaksanakan kegiatan secara efisien sebanyak 22 kegiatan atau (84,61%) dan
4 kegiatan atau (15,39%) kegiatan dilaksanakan tidak efisien. Kegiatan yang tidak
efisien secara garis besar disebabkan adanya penambahan tenaga auditor yang berakibat
penambahan anggaran.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
32
• Dari sisi efisiensi hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP, dari
target 1 kegiatan yang harus dilaksanakan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berhasil
melaksanakan secara efisien sebanyak 1 kegiatan atau (100%)
2. Evaluasi Pencapaian Program
Dari hasil penilaian sendiri (self assesment) terhadap 3 (tiga) program, yaitu program yang
mendukung 26 kegiatan utama, 1 program yang mendukung 1 kegiatan dukungan dan
1 program kegiatan sarana prasarana untuk mencapai terlaksananya kegiatan utama dengan
menggunakan metode kerja sebagaimana diuraikan sebelumnya, menunjukkan bahwa
capaian kinerja program Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk tahun 2011 telah mendukung
kinerja BPKP Pusat.
Capaian rata-rata indikator kinerja program tahun 2011 adalah sebagai berikut :
NO PROGRAM OUTPUT
URAIAN INDIKATOR (%) Capaian
1 Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian 308,33
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian 566,67
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian
237,50
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian 200,00
Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 142,11
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam 178,00
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
100,00
Pelaksanaan Efektivitas Efisiensi
Tercapai
Tidak Tercapai
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
33
NO PROGRAM OUTPUT
URAIAN INDIKATOR (%) Capaian
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Polsoskam 241,67
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam
180,00 Laporan hasil pengawasan atas
penerimaan negara bidang Polsoskam 100,00
Laporan hasil pengawasan atas
permintaan stakeholder bidang Polsoskam
180,00
Laporan hasil Pengawasan BUN bidang Polsoskam 871,43
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah 160,00
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah 121,79
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD
125,00 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Keuangan Daerah
1.150,00
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah
192,00
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
230,00
Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP daerah 100,00
Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
200,00
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 109,09
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD 131,58
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 220,00
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 166,67
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 100,00
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
121,05
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
34
NO PROGRAM OUTPUT
URAIAN INDIKATOR (%) Capaian
Laporan hasil kajian pengawasan 100,00
Capaian rata – rata 264,82 2 Hasil Penyelenggaraan
Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Prosentase jumlah rencana pengawasan terealisir Penyusunan dan evaluasi rencana pengawasan
100,00
Persepsi kepuasan atas pelayanan pengelolaan kepegawaian Pengelolaan kepegawaian dan organisasi
100,00
Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran diajukan sesuai prosedur Pengelolaan Keuangan
100,00
Tingkat opini auditor eksternal terhadap LK BPKP Pengelolaan Keuangan
100,00
Persepsi publik positif terhadap BPKP Pembinaan hukum dan pengelolaan kehumasan
100,00
Persentase implementasi sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal(manajemen BPKP) Dukungan manajemen Pusinfowas
100,00
Persentase tingkat penerapan JFA Pembinaan JFA 100,00
Persentase pemanfaatan hasil pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang dijadikan bahan pengambilan keputusan internal. Pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan
100,00
Capaian rata-rata 100,00 3 Hasil Pengadaan dan
Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
Indeks efektifitas pengelolaan aset Penyediaan dan pengelolaan sarana 100,00
Capaian rata-rata 100,00
Capaian Rata-Rata Seluruh Program 217,44
Capaian rata - rata program adalah sebesar 217,44%. Target outcome kinerja program
tidak dapat diukur capaian kinerja output/kegiatan mengingat pencapaian indikator outcome
kinerja tersebut tidak ditetapkan dan tidak dapat dikendalikan (uncontrolable) oleh Perwakilan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
35
BPKP Provinsi Bali karena terkait dengan capaian BPKP Pusat.
Uraian capaian kinerja output/kegiatan masing-masing program utama
Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011 berikut evaluasi dan analisisnya adalah
sebagai berikut :
Sasaran Strategis Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui
Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Perekonomian
Rincian capaian indikator kinerja output/kegiatan sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Uraian Satuan Target Realisasi % Capaian
1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Lap 12 37 308,33
2 Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKKL/LKPD Bidang Perekonomian Lap 3 17 566,67
3 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian Lap 1 2 200,00
4 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Lap 8 19 237,50
5 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Lap 57 81 142,11
Jumlah Lap 81 156 192,59
Capaian kinerja output/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Capaian hasil pengawasan lintas sektoral
Kegiatan pengawasan lintas sektoral pada bidang perekonomian dalam tahun 2011
ditargetkan sebanyak 12 PP dengan output sebanyak 12 Laporan. Atas 12 PP dalam
PKP2T tersebut terdapat 1 PP yang batal, yaitu Audit Kinerja Ketahanan Pangan Prov. NTB
Kabupaten Bima karena telah diaudit oleh Itjen Kementerian Pertanian. Atas 11 PP yang
direalisasikan tersebut, telah diterbitkan sebanyak 23 laporan. Selain itu, terdapat 10 PP
Non PKP2T dengan output sebanyak 14 laporan. Dengan demikian, capaian kinerja
kegiatan ini sebesar 308,33%.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
36
2. Capaian hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL/LKPD Bidang
Perekonomian
Kegiatan bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL pada bidang perekonomian dalam
tahun 2011 ditargetkan sebanyak 3 PP dengan output sebanyak 3 Laporan. Atas 3 PP
dalam PKP2T tersebut seluruhnya telah terlaksana, yaitu Bimtek Penyusunan Laporan
Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bimbingan Teknis Penyusunan
Laporan Keuangan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada wilayah Bali
dan NTB. Selain realisasi 3 PP tersebut, juga telah dilaksanakan 1 PP yang targetnya
temasuk pada kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian
(butir 4). Atas 4 PP yang direalisasikan tersebut, telah diterbitkan sebanyak 4 laporan.
Selain itu, terdapat 12 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 13 laporan. Dengan
demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 566,67%.
3. Capaian hasil pengawasan atas penerimaan Negara Bidang Perekonomian
Kegiatan pengawasan atas penerimaan negara pada bidang perekonomian dalam tahun
2011 ditargetkan sebanyak 1 PP dengan output sebanyak 1 Laporan. Atas 1 PP dalam
PKP2T tersebut telah dapat dilaksanakan, yaitu Audit Operasional Optimalisasi Penerimaan
Negara pada BPS Provinsi Bali. Selain itu, terdapat 1 PP Non PKP2T dengan output
sebanyak 1 laporan yaitu Sosialisasi Pedoman Audit PNBP. Dengan demikian, capaian
kinerja kegiatan ini sebesar 200%.
4. Capaian hasil pengawasan atas permintaan stakeholder
Kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder pada bidang perekonomian dalam
tahun 2011 ditargetkan sebanyak 10 PP. Pada semester I dilakukan revisi 2 PP, sehingga
target menjadi 8 PP dengan output sebanyak 8 Laporan. Atas 8 PP dalam PKP2T tersebut
telah terlaksana 7 PP, yaitu Audit Kinerja atas Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan (PPIP), Inventarisasi Aset Kementerian ESDM pada PT PLN. Atas 7 PP yang
direalisasikan tersebut, telah diterbitkan sebanyak 7 laporan. Sedangkan 1 PP yaitu Reviu
L/K Interim Tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali realisasinya
dimasukkan dalam kegiatan bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL pada bidang
perekonomian.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
37
Selain itu, terdapat 12 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 12 Laporan. Dengan
demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 237,50%.
5. Capaian hasil pengawasan atas Proyek PHLN
Kegiatan pengawasan atas Proyek PHLN pada bidang perekonomian dalam tahun 2011
ditargetkan sebanyak 59 PP. Pada semester I dilakukan revisi 2 PP, sehingga target
menjadi 57 PP dengan output sebanyak 57 Laporan. Atas 57 PP dalam PKP2T tersebut
telah terlaksana 57 PP.
Jenis kegiatan pengawasan atas Proyek PHLN pada bidang perekonomian dalam tahun
2011 meliputi Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Program:
a. Second Decentralized Health Services (DHS-2);
b. Indonesia Vocational Education Strengthening Project (INVEST);
c. Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information (FEATI);
d. PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) /Regional
Infrastrukture For Social And Economic Development (RISE);
e. Nusa tenggara Barat-Water Resources Management Project (NTB-WRMP);
f. Water Sanitation for Low Income Community (WSLIC II);
g. PNPM Mandiri Perdesaan;
h. PNPM Mandiri Perkotaan;
i. Indonesia Managing Higher Education For Rellevance and Efficiency (IMHERE);
j. Sustainable Capacity Building for Decentralization Project-SCBDP;
k. BOS KITA;
l. Early Childhood Education and Development Project (ECEDP);
m. Nutrition Improvement trough Community Empowerment (NICE);
n. Better Education trough Reformed Management and Universal Teacher Upgrading
(BERMUTU).
Atas 57 PP yang direalisasikan tersebut, telah diterbitkan sebanyak 57 laporan. Selain itu,
terdapat 19 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 24 Laporan. Dengan
demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 142,11%.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
38
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas
keuangan negara dan pembinaan SPIP pada Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam
Rincian capaian indikator kinerja output/kegiatan sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Uraian Satuan Target Realisasi % Capaian
1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam
Lap 50 89 178,00
2 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
Lap 12 29 241,67
3 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam
Lap 40 72 180,00
4 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam
Lap 3 3 100,00
5 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam
Lap 5 9 180,00
6 Laporan hasil pengawasan BUN Lap 14 122 871,43
Jumlah Lap 124 324 261,29
Capaian kinerja output/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Capaian hasil pengawasan lintas sektoral
Kegiatan pengawasan lintas sektoral pada bidang polsoskam dalam tahun 2011
ditargetkan sebanyak 73 PP. Dari target tersebut telah dilakukan revisi sebanyak 23 PP
sehingga target menjadi 50 PP dengan output 50 Laporan. Adapun 23 PP yang telah
direvisi terdiri dari 12 PP pada semester I dan 11 PP pada semester II.
Jenis kegiatan pengawasan lintas sektoral pada bidang polsoskam dalam tahun 2011
meliputi Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Audit Operasional atas:
a. Dana Dekonsentrasi Kementrian Sosial;
b. Dana Dekonsentrasi pada Kementerian Perumahan Rakyat;
c. Dana Dekonsentrasi pada Kantor Perpustakaan Nasional;
d. Program Jamkesmas;
e. Program Peningkatan Sarana Prasarana Wajib Belajar Dikdas 9 tahun;
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
39
f. Program Peningkatan Mutu (DAK);
g. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Kementerian Agama;
h. Program Pendidikan Menengah di Lingkungan Kementrian Agama;
i. Program Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementeraian Agama;
j. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kementrian Agama.
Atas 50 PP tersebut, telah dilaksanakan sebanyak 50 PP dengan output 49 Laporan.
Sedangkan 1 PP yaitu Audit Operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali telah diterbitkan surat tugasnya, namun
tidak dapat diterbitkan laporannya karena telah diaudit oleh Itjen Kementerian Agama.
Selain itu, terdapat 30 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 40 laporan. Dengan
demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 178%.
2. Capaian hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
Kegiatan pengawasan atas permintaan presiden pada bidang polsoskam dalam tahun
2011 ditargetkan sebanyak 12 PP dengan output sebanyak 12 Laporan. Atas 12 PP dalam
PKP2T tersebut telah dapat dilaksanakan seluruhnya, yaitu Audit Operasional Program
RASKIN dan Monitoring Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dukungan UKP4.
Atas 12 PP yang dilaksanakan tersebut, telah diterbitkan sebanyak 16 laporan.
Selain itu, terdapat 12 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 13 laporan. Dengan
demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 241,67%.
3. Capaian hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam
Kegiatan bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL pada bidang polsoskam dalam
tahun 2011 ditargetkan sebanyak 42 PP. Pada semester I dilakukan revisi 2 PP, sehingga
target menjadi 40 PP dengan output sebanyak 40 Laporan. Atas 40 PP dalam PKP2T
tersebut telah dilaksanakan sebanyak 40 PP, meliputi Bimtek Penyusunan Laporan
Keuangan pada Kementerian Kesehatan, Kanwil Hukum dan HAM, Kepolisian Daerah,
Kejaksaan Tinggi, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Komisi Pemilihan
Umum, serta Badan Pertanahan Nasional. Atas 40 PP yang direalisasikan tersebut, telah
diterbitkan sebanyak 40 laporan.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
40
Selain itu, terdapat 30 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 32 laporan. Dengan
demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 241,67%.
4. Capaian hasil pengawasan atas penerimaan Negara Bidang Polsoskam
Kegiatan pengawasan atas penerimaan negara pada bidang polsoskam dalam tahun 2011
ditargetkan sebanyak 3 PP dengan output sebanyak 3 Laporan. Atas 3 PP dalam PKP2T
tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3 PP, meliputi meliputi Audit Operasional
Pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta Audit Operasional
PNBP pada Kementerian Agama. Atas 3 PP yang direalisasikan tersebut, telah diterbitkan
sebanyak 3 laporan. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%.
5. Capaian hasil pengawasan atas permintaan stakeholder
Kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder pada bidang polsoskam dalam tahun
2011 ditargetkan sebanyak 7 PP. Pada semester II terdapat revisi 2 PP, sehingga target
menjadi 5 PP dengan output sebanyak 5 Laporan. Atas 5 PP dalam PKP2T tersebut telah
dilaksanakan sebanyak 5 PP, meliputi Audit Kinerja BOK Kementerian Kesehatan serta
Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2011 pada Kementerian Agama. Terhadap 5
PP yang direalisasikan tersebut, telah diterbitkan sebanyak 5 laporan.
Selain itu, terdapat 4 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 4 laporan. Dengan demikian,
capaian kinerja kegiatan ini sebesar 180%.
6. Capaian hasil pengawasan BUN
Kegiatan pengawasan BUN bidang polsoskam dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 14
PP dengan output sebanyak 14 Laporan. Atas 14 PP dalam PKP2T tersebut telah
dilaksanakan seluruhnya, meliputi Evaluasi Penyerapan Anggaran pada 13
Kementerian/Lembaga di wilayah Bali dan NTB dan telah diterbitkan sebanyak 71 laporan.
Selain itu, terdapat 17 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 51 laporan. Dengan
demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 871,43%.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
41
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah daerah
Rincian capaian indikator kinerja output/kegiatan sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Uraian Satuan Target Realisasi % Capaian
1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah
Lap 5 8 160,00
2 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah
Lap 78 95 121,79
3 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Lap 16 20 125,00
4 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah
Lap 2 23 1.150,00
5 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah
Lap 25 48 192,00
6 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
Lap 40 92 230,00
7 Laporan hasil evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah
Lap 2 2 100,00
Jumlah Lap 168 288 171,43
Capaian kinerja output/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Capaian hasil pengawasan lintas sektoral
Kegiatan pengawasan lintas sektoral pada bidang keuangan daerah dalam tahun 2011
ditetapkan dalam PKP2T sebanyak 5 PP dengan output 5 laporan dan seluruhnya telah
dapat dilaksanakan. Capaian indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh kegiatan Analisa
dan Evaluasi atas Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Prioritas Pembangunan
Pemerintah. Kegiatan Analisa dan Evaluasi atas Dukungan Pemerintah Daerah terhadap
Prioritas Pembangunan Pemerintah ditargetkan untuk dilaksanakan sebanyak 5 (lima)
penugasan dan direalisasikan seluruhnya atau tercapai 100%. Realisasi penugasan untuk
kegiatan ini adalah sebagai berikut:
a. Analisis dan Evaluasi atas Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Prioritas
Pembangunan Pemerintah Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana;
b. Analisa dan Evaluasi atas Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Prioritas
Pembangunan Pemerintah Tahun 2011 pada Pemerintah Provinsi Bali;
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
42
c. Analisa dan Evaluasi atas Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Prioritas
Pembangunan Pemerintah Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar;
d. Analisa dan Evaluasi atas Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Prioritas
Pembangunan Pemerintah Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
e. Analisa dan Evaluasi atas Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Prioritas
Pembangunan Pemerintah Tahun 2011 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
Terdapat 3 (tiga) kegiatan lainnya yaitu Koordinasi Rencana Pelaksanaan Audit JKJ di
Pemerintah Kabupaten Jembrana, Audit Bersama/Joint Audit Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Jembrana (JKJ) Tahun 2010 dan Perbaikan Laporan atas Monitoring Dana
Alokasi Khusus yang merupakan kegiatan Non-PKP2T. Dengan demikian capaian kinerja
kegiatan ini adalah sebanyak 8 Laporan dari 5 laporan yang ditargetkan atau sebesar
160%.
2. Capaian hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah
Kegiatan pengawasan atas permintaan BUN bidang keuangan daerah dalam tahun 2011
ditargetkan dalam PKP2T sebanyak 78 PP dengan output sebanyak 78 laporan. Capaian
kinerja kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) jenis kegiatan, yaitu
a. Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer lainnya sebanyak 75
laporan;
b. Diseminasi Monitoring DAK dan Validasi Hasil Monitoring DAK, DPDF-PPD dan DPPIP
sebanyak 2 laporan; dan
c. Monitoring Penyelenggaraan SIMDA sebanyak 1 laporan.
Kegiatan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya
menghasilkan 75 (tujuh puluh lima) laporan yang dilaksanakan pada 7 (tujuh) pemerintah
daerah sebagai berikut :
1) Monitoring DAK dan Dana Transfer Lainnya TA 2010 Pada Pemprov Bali sebanyak 6
laporan;
2) Monitoring DAK dan Dana Transfer Lainnya TA 2010 Pada Pemkab. Tabanan
sebanyak 15 laporan;
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
43
3) Monitoring DAK dan Dana Transfer Lainnya TA 2010 Pada Pemkab. Karangasem
sebanyak 12 laporan;
4) Monitoring DAK dan Dana Transfer Lainnya TA 2010 Pada Pemkab. Buleleng
sebanyak 10 laporan;
5) Monitoring DAK dan Dana Transfer Lainnya TA 2010 Pada Pemkot Mataram sebanyak
10 laporan;
6) Monitoring DAK dan Dana Transfer Lainnya TA 2010 Pada Pemkab. Sumbawa Barat
sebanyak 10 laporan; dan
7) Monitoring DAK dan Dana Transfer Lainnya TA 2010 Pada Pemkab. Dompu sebanyak
12 laporan.
Selain realisasi 78 PP di atas terdapat realisasi kegiatan Evaluasi Penyerapan APBD Tahun
2011 yang targetnya ditetapkan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan
LKPD (butir 3). Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2011 dilaksanakan pada 4 (empat)
pemerintah daerah sebagai berikut :
a. Pemerintah Provinsi Bali;
b. Pemerintah Kabupaten Karangasem;
c. Pemerintah Provinsi NTB; dan
d. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Selain itu, terdapat 13 (tiga belas) kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan Non PKP2T,
sebagai berikut :
a. Asistensi/ Fasilitasi Pelatihan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kota Bima;
b. Percepatan Finalisasi atas Laporan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana
Transfer Lainnya di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat;
c. Asistensi Penerapan Aplikasi SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Tahun Anggaran 2011 (Tahap I dan II);
d. Narasumber Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan Kabupaten Tabanan;
e. Supervisi dalam Rangka Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2011 pada Pemerintah
Kabupaten Karangasem;
f. Pemrosesan Penyelesaian Laporan DAK, DPIPD dan DPPIP Tahun 2010 Provinsi Bali
dan NTB;
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
44
g. Bimbingan Teknis SIMDA Gaji;
h. Forum Bidang APD di Surabaya untuk Perwakilan BPKP Provinsi Bali;
i. Asistensi implementasi SIMDA BMD Tahun 2011 pada Pemerintah Provinsi Bali;
j. Asistensi Lanjutan Penerapan Aplikasi SIMDA BMD pada Pemkab Sumbawa TA 2011;
k. Asistensi Kegiatan Inventarisasi BMD dan SIMDA BMD pada Pemerintah Kota
Mataram;
l. Forum Bidang APD di Surabaya untuk Perwakilan BPKP Provinsi NTB;
m. Supervisi Monitoring DAK Tahun 2010 di Kabupaten Tabanan.
Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 95 Laporan dari 78 laporan
yang ditargetkan atau sebesar 121,79%.
3. Capaian hasil bimtek/asistensi penyusunan LKPD
Kegiatan bimtek/asistensi penyusunan LKPD dalam tahun 2011 ditetapkan dalam PKP2T
sebanyak 16 PP dengan output 16 laporan. Capaian kinerja kegiatan ini didukung oleh
beberapa kegiatan meliputi Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2011, Evaluasi Penyusunan
dan Penetapan APBD Tahun 2011, Kajian Permasalahan PBJ oleh APIP, Monitoring dan
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan dan
Tindak Lanjut, dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda dan Kompilasi LKPD Tahun 2010.
Atas 16 PP tersebut dapat dilaksanakan sebanyak 12 PP dengan output 12 laporan.
Sedangkan 4 PP Kegiatan Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2011 realisasinya dilaporkan sebagai
capaian kegiatan pengawasan BUN bidang keuangan daerah (butir 2).
Kegiatan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun 2011 dilakukan pada 6 (enam)
Pemerintah Daerah sebagai berikut:
a. Kabupaten Sumbawa;
b. Kabupaten Lombok Utara;
c. Kabupaten Lombok Tengah;
d. Kabupaten Karangasem;
e. Kabupaten Klungkung;
f. Kabupaten Buleleng.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
45
Kegiatan Kajian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa oleh APIP dilaksanakan pada
Inspektorat Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pemutakhiran Data
Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut masing-masing menghasilkan 1 (satu) laporan.
Kegiatan Analisis Kinerja Keuangan Pemda dan Kompilasi LKPD Tahun 2010 se-Provinsi
Bali dan se-Provinsi NTB masing-masing menghasilkan 1 (satu) laporan.
Selain capaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKP2T terdapat 8 (delapan) kegiatan
lainnya yang merupakan Non PKP2T meliputi:
a. Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Keuangan dan Aset TK/SD Model Pemerintah
Kota Mataram;
b. Asistensi Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kabupaten
Bangli Tahun 2011;
c. Peserta Focus Group Discussion Manual Audit Pengadaan Barang/Jasa;
d. Pendampingan Pelaksanaan Pendataan Aset Pemerintah Kabupaten Buleleng;
e. Pendampingan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Bima;
f. Pendampingan Perbaikan Tata Kelola Aset Daerah Kabupaten Tabanan;
g. Pendampingan Verifikasi Pemberian Kode Barang dalam Daftar Aset Tetap sebagai
Database Pengoperasian SIMDA BMD pada Kabupaten Klungkung;
h. Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2011 dan Penyusunan Rencana Kerja Bidang APD
Tahun 2012.
Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 20 Laporan dari 16 laporan
yang ditargetkan atau sebesar 125,00%.
4. Capaian hasil pengawasan atas permintaan stakeholder
Kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder pada bidang keuangan daerah
ditetapkan dalam PKP2T tahun 2011 sebanyak 2 PP dengan output sebanyak 2 laporan
dan seluruhnya tercapai. Capaian indikator kinerja hasil pengawasan atas permintaan
stakeholder ini didukung oleh: Audit/Monitoring Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
(OPAD) dan Kajian Current Isues.
Kegiatan Audit/Monitoring Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) direalisasikan
dalam Pemeriksaan Perampungan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Tahun 2010
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
46
Kabupaten Lombok Barat dan kegiatan Kajian Current Isues direalisasikan dalam Kajian
terhadap rencana transformasi PUSKESMAS menjadi PUSKESMAS BLUD pada Pemkab
Klungkung. Kegiatan tersebut masing-masing menghasilkan 1 (satu) laporan.
Selain capaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKP2T terdapat 21 (dua puluh satu)
kegiatan lainnya yang merupakan Non PKP2T. Dalam jumlah tersebut, terdapat satu laporan
yang surat tugasnya terbit tahun 2010 yaitu Laporan Hasil Audit atas Aset Pemerintah
Pusat di Rumah Temisi Gianyar yang bersumber dari dana APBN.
Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 23 Laporan dari 2 laporan
yang ditargetkan atau sebesar 1.150,00%.
5. Capaian hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik
Kegiatan pengawasan atas kinerja pelayanan publik dalam tahun 2011 ditetapkan dalam
PKP2T tahun 2011 sebanyak 25 PP dengan output sebanyak 25 laporan dan seluruhnya
telah dapat dilaksanakan. Capaian kinerja kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan,
yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah.
Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan pada 18 (delapan
belas) Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dilakukan pada 5
(lima) Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten
Lombok Timur, Kota Mataram, dan Kabupaten Badung.
Kegiatan Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dilaksanakan pada 2 (dua)
Pemerintah Daerah meliputi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Klungkung. Atas
kegiatan ini diterbitkan sebanyak 12 laporan.
Selain capaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKP2T terdapat 13 (tiga belas)
kegiatan lainnya yang merupakan Non PKP2T.
Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 48 Laporan dari 25 laporan
yang ditargetkan atau sebesar 192,00%.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
47
6. Capaian dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP
Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah dalam tahun 2011
ditetapkan dalam PKP2T sebanyak 40 PP dengan output sebanyak 40 laporan. Capaian
kinerja kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring Penyelenggaraan SIMDA,
Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bimtek Pengelolaan Keuangan
Daerah, Sosialisasi/Bimtek SPIP, Sosialisasi Juklak Evaluasi LAKIP, Sosialisasi Pedoman
Audit PBJ dan Penyusunan Profil Pemda.
Monitoring Penyelenggaraan SIMDA dilakukan pada 8 (delapan) pemerintah daerah
sebagai berikut :
1. Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Provinsi NTB;
3. Provinsi Bali;
4. Kabupaten Badung;
5. Kabupaten Gianyar;
6. Kabupaten Tabanan;
7. Kabupaten Klungkung;
8. Kabupaten Bangli.
Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dalam
9 (Sembilan) kegiatan sebagai berikut :
a. Sosialisasi Reviu Laporan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Gianyar
b. Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Keuangan Pemerintah
Kabupten Bangli
c. Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Aplikasi SIMDA pada Pemerintah
Kabupaten Karangasem
d. Pelatihan Program Aplikasi Komputer SIMDA di Kantor Perwakilan BPKP Prov Bali
e. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun
Anggaran 2010
f. Asistensi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah per 31 Desember 2010 Kabupaten
Bangli
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
48
g. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun Anggaran 2010
h. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun
Anggaran 2010
i. Asistensi Implementasi SIMDA BMD pada Pemerintah Provinsi Bali
Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dalam 10 (sepuluh) kegiatan
sebagai berikut :
a. Asistensi Implementasi SIMDA BMD pada Pemerintah Provinsi Bali;
b. Asistensi Implementasi SIMDA BMD pada Provinsi NTB Tahun 2010;
c. Fasilitasi Implementasi SIMDA BMD Kabupaten Badung guna Mendukung Laporan
Keuangan Tahun 2010;
d. Asistensi Implementasi SIMDA Keuangan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2010;
e. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten
Karangasem TA 2010;
f. Asistensi Reviu Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2010;
g. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SIMDA pada Biro Keuangan Setda
Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2010;
h. Asistensi terhadap Temuan BPK dan Membuat Rencana Aksi atas Temuan Tersebut;
i. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2010;
j. Monitoring Perbaikan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Badung.
Kegiatan Sosialisasi/Bimtek SPIP dilakukan terhadap 5 (lima) pemerintah daerah, antara
lain:
a. Bimbingan Teknis SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
2011;
b. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Lombok
Tengah;
c. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Lombok Utara;
d. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kab. Karangasem;
e. Sosialisasi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP pada Inspektorat Kota Mataram.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
49
Sosialisasi Pedoman Audit PBJ pada Inspektorat Kabupaten Tabanan dan Sosialisasi Juklak
Evaluasi AKIP pada Inspektorat Kabupaten Klungkung masing-masing menghasilkan 1
(satu) laporan.
Penyusunan Profil Kabupaten dilakukan pada Kabupaten Kota Mataram Tahun 2010 dan
Kabupaten Jembrana Tahun 2010 masing-masing menghasilkan 1 (satu) laporan.
Sosialisasi/Bimtek SPIP dilakukan pada 4 pemerintah daerah yaitu Kabupaten Jembrana,
Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kabupaten Badung.
Selain capaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKP2T terdapat 52 (lima puluh)
kegiatan lainnya yang merupakan Non PKP2T.
Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 92 Laporan dari 40 laporan
yang ditargetkan atau sebesar 230,00%.
7. Capaian dukungan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah
Kegiatan pengawasan atas permintaan presiden bidang keuangan daerah dalam tahun
2011 ditetapkan dalam PKP2T sebanyak 2 PP dengan output sebanyak 2 laporan dan
seluruhnya dapat dilaksanakan. Kegiatan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah
dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Gianyar dan Inspektorat Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100,00%.
Permasalahan atau hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan Program/Kegiatan
diantaranya:
1. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan/Implementasi SPIP dengan target diterbitkannya
Juklak Perkada tidak seluruhnya diakomodasi dalam PKP2T;
2. Beberapa permintaan asistensi tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan SDM dan dana.
Sasaran StrategisMeningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah
daerah
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
50
Rincian capaian indikator kinerja output/kegiatan sebagai berikut:
No
Indikator Kinerja
Uraian Satuan Target Realisas
i
% Capaia
n 1 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor
korporat Lap 12 24 200,00
2 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Lap 22 24 109,09
3 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD
Lap 19 25 131,58
Jumlah lap 53 73 137,73
Capaian indikator kinerja output/kegiatan sebagai berikut:
1. Capaian hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
Capaian indikator kinerja kegiatan ini pada tahun 2011 didukung oleh tiga jenis sub
kegiatan, yaitu :
1) Bimbingan Teknis/Konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/Pendampingan.
2) Assesment penerapan GCG di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)/Badan Usaha Lainnya (BUL)
3) Pengelolaan Informasi Bidang Akuntan Negara dan Pemutakhiran dan Tindak Lanjut
Hasil Audit.
Bimbingan Teknis/Konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/Pendampingan ditargetkan untuk
dilaksanakan pada 10 (sepuluh) PP dengan target output 10 laporan dan seluruhnya
dapat dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut :
1) Bimbingan Teknis (Bimtek) pada PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC);
2) Sosialisasi GCG PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli;
3) Sosialisasi GCG PD BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar;
4) Sosialisasi GCG PD BPR 45 Kabupaten Buleleng;
5) Bimtek Tata Kelola BLUD RSUD Wangaya;
6) Bimtek Tata Kelola BLUD RSUD Sanjiwani;
7) Bimtek Tata Kelola BLUD RSUD Klungkung;
8) Bimtek Tata Kelola BLUD RSUD Buleleng;
9) Bimtek Tata Kelola BLUD RSUD Amlapura;
10) Bimtek Tata Kelola BLUD RSUD Praya;
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
51
Selain itu juga dilaksanakan 2 PP Non PKP2T dalam penugasan Asistensi Penyesuaian
Buku Pedoman Perusahaan Pengadaan Barang dan Jasa PT Bank Pembangunan Daerah
(BPD) Bali dan Workshop Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern PT
BTDC.
Sehingga secara total capaian kinerja untuk sub kegiatan ini adalah 12 Laporan atau
120%.
Untuk Assesment penerapan GCG di BUMN/BUMD/BUL, target pada tahun 2011 adalah 2
(dua) penugasan dan terealisasi 100% dengan penugasan Evaluasi GCG pada PT BPD
Bali dan Quality Assurance atas Diagnostic Assesment GCG pada PT BPD Bali.
Sedangkan untuk Pengelolaan Informasi Bidang Akuntan Negara dan Pemutakhiran dan
Tindak Lanjut Hasil Audit ditargetkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) PP dengan output
1 (satu) laporan dan seluruhnya dapat dilaksanakan yaitu Pendataan/Updating Profil
BUMD/BLUD/RSD Provinsi Bali (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Bangli dan
Karangasem).
Selain itu juga dilaksanakan 9 PP Non PKP2T, yaitu :
1) Pendataan BUMD/BLUD/RSD Provinsi Bali (Kabupaten Tabanan, Jembrana,
Klungkung dan Buleleng);
2) Pendataan BUMD/BLUD/RSD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Dompu,
Kabupaten Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima);
3) Pendataan BUMD/BLUD/RSD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kota Mataram,
Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur);
4) Kompilasi Laporan Hasil Pendataan BUMD/BLUD/RSUD Provinsi Bali dan Nusa
Tenggara Barat;
5) Penyusunan Laporan Bulanan bidang Akuntan Negara;
6) Workshop Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kedeputian Akuntan
Negara di Mercure Ancol Jakarta;
7) Workshop Peningkatan Kinerja Bidang Akuntan Negara menuju Paradigma Baru
Auditor;
8) Sosialisasi Undang-Undang tentang Akuntan Publik;
9) Diseminasi Pedoman Audit dan Produk-Produk PT. Askrindo.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
52
Sehingga secara total capaian kinerja untuk sub kegiatan ini adalah 10 Laporan atau
1000%.
Terdapat satu penugasan PKP2T yang batal dilaksanakan yaitu penugasan
Evaluasi/Assessment GCG pada PT BTDC dikarenakan belum adanya permintaan
penugasan tersebut dari PT BTDC sebagai obyek kegiatan.
2. Capaian hasil pengawasan atas kinerja BUMD
Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2011 didukung oleh dua jenis kegiatan,
yaitu kegiatan Audit Kinerja BUMD dan Bimbingan Teknis
Konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/Pendampingan pada BUMD.
Kegiatan Audit Kinerja BUMD ditargetkan untuk dilaksanakan pada 22 (dua puluh dua) PP
dengan target output 22 (dua puluh dua) laporan dan seluruhnya dapat dilaksanakan
dengan uraian sebagai berikut :
1) Audit Kinerja pada PD BPR sebanyak 3 (tiga) laporan.
2) Audit Kinerja PDAM sebanyak 15 (lima belas) laporan.
3) Audit Kinerja Rumah Sakit sebanyak 2 (dua) laporan.
4) Audit atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bima.
5) Audit Kinerja PD Pasar Kota Denpasar.
6) Joint Audit Operasional atas Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010.
Dari realisasi diatas, penugasan Joint Audit Operasional atas Perusahaan Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2010 merupakan penugasan Non PKP2T permintaan obyek
penugasan.
Sedangkan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/
Pendampingan pada BUMD, tidak terdapat target penugasan pada PKP2T tahun 2011.
Namun terdapat realisasi 1 (satu) penugasan berupa fasilitasi penyusunan Pedoman
Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Kabupaten Jembrana, yang merupakan penugasan
Non PKP2T permintaan obyek penugasan.
3. Capaian hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD
Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2011 dilaksanakan dengan dua jenis
kegiatan, yaitu kegiatan Audit Keuangan BUMD dan Bimbingan Teknis
Konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
53
Kegiatan Audit Keuangan BUMD ditargetkan untuk dilaksanakan pada 14 (empat belas)
penugasan dengan realisasi 14 (empat belas) penugasan atau 100,00%. Realisasi
penugasan untuk kegiatan ini antara lain :
1) Audit Keuangan PDAM sebanyak 12 (dua belas) laporan.
2) Audit atas Laporan Keuangan RSUD Wangaya.
3) Audit Keuangan PD Pasar Kota Denpasar.
Sedangkan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/
Pendampingan pada BUMD, target penugasan pada PKP2T tahun 2011 adalah 5 (lima)
PP dengan target output 5 (lima) laporan dan seluruhnya dapat dilaksanakan dengan
uraian sebagai berikut :
1) Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Akuntan Negara.
2) Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut dengan Auditan Bidang
Akuntan Negara.
3) Pendampingan Pemenuhan Persyaratan PPK- BLUD RSUD sebanyak empat laporan.
Selain itu juga dilaksanakan 5 PP Non PKP2T, yaitu :
1) Fasilitasi Pembenahan Piutang Usaha PDAM Kabupaten Lombok Tengah.
2) Narasumber Pada Acara Pelatihan In House Training Tentang Peraturan Presiden
No.54 Tahun 2010 Pada RSUD Tabanan.
3) Tenaga Pelatih/Instruktur pada Kegiatan Pelatihan Audit Sektor Publik Jurusan
Akuntasi, Politeknik Negeri Bali.
4) Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2011 dan Penyusunan Rencana Kerja Bidang
Akuntan Negara Tahun 2012.
5) Pembicara Workshop PPK BLUD di RSUD Kab Bangli tentang BLUD secara Umum
dan Persyaratan BLUD.
Sehingga secara total capaian kinerja untuk sub kegiatan ini adalah 11 Laporan atau
220%.
Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Akuntan Negara utamanya
adalah pada sifat penugasan yang sebagian besar adalah user oriented, dalam arti
bergantung pada kesiapan obyek penugasan. Dengan kata lain penugasan akan
terlaksana ketika permintaan dari obyek penugasan telah terbit, sehingga ketika obyek
penugasan tidak mengirimkan permintaan, penugasan tidak terlaksana dan akan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
54
mempengaruhi capaian kinerja Bidang Akuntan Negara.
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan Investigasi
Rincian capaian indikator kinerja output/kegiatan sebagai berikut:
No
Indikator Kinerja
Uraian Satuan Target Realisasi
% Capaia
n 1 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Lap 5 11 220,002 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Lap 3 5 166,67
3 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim
Lap 7 7 100,00
4 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan Negara, pemberian keterangan ahli atas permintaan penyidik
Lap 38 46 121,05
5 Laporan hasil kajian pengawasan Lap 1 1 100,00 Jumlah 54 70 129,63
Secara keseluruhan capaian indikator kinerja bidang investigasi pada tahun 2011 adalah
sebesar 129, 63% yaitu dari 54 target laporan yang harus diterbitkan, realisasinya tercapai 70
laporan.
Penjelasan masing-masing capaian indikator kinerja program adalah sebagai berikut:
1. Capaian Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi
Kegiatan sosialisasi masalah korupsi dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 5 PP dengan
output sebanyak 5 laporan. Atas 5 PP dalam PKP2T tersebut telah dilaksanakan
seluruhnya. Selain itu, terdapat 6 PP Non PKP2T berupa koordinasi dengan instansi
penyidik dengan output sebanyak 6 laporan. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan
ini sebesar 220%.
2. Capaian Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP
Kegiatan Bimtek/ Asistensi Implementasi FCP dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 3
kegiatan dengan output sebanyak 3 laporan. Atas 3 PP dalam PKP2T tersebut telah
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
55
dilaksanakan seluruhnya. 1 PP yaitu Penyusunan/Inplementasi FCP pada Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB carry over ke tahun 2012.
Selain itu, terdapat 2 PP Non PKP2T berupa Sosialisasi FCP dan Sosialisasi ACAP pada
Universitas Mataram dengan output sebanyak 2 laporan. Dengan demikian, capaian
kinerja kegiatan ini sebesar 166,67%.
3. Capaian Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim
Kegiatan Audit Investigatif atas HKP, Eskalasi dan Klaim dalam tahun 2011 ditargetkan
sebanyak 7 PP dengan output sebanyak 7 laporan. Atas 7 PP dalam PKP2T tersebut
terealisasi 2 PP dengan output 1 (satu) Laporan. Satu PP yaitu Audit Investigatif
Hambatan Kelancaran Pembangunan Pengalihan Aset dari Pemerintah Kabupaten Bima
kepada Pemerintah Kota Bima carry over ke tahun 2012.
Selain itu, terdapat 6 PP Non PKP2T berupa pembahasan yang terkait dengan
penyelesaian hasil Audit Eskalasi dan HKP dengan output sebanyak 6 laporan.
Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%.
4. Capaian Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan
Negara, pemberian keterangan ahli atas permintaan Penyidik
Kegiatan Audit Investigatif, PKKN, PKA ditargetkan sebanyak 38 PP dengan output
sebanyak 38 laporan. Dari target tersebut, terealisasi 36 PP dan 2 PP yaitu PKKN pada
Instansi Pemerintah dan BUMN/D tidak terlaksana karena tidak ada permintaan. Atas
realisasi 36 PP tersebut, telah diterbitkan 36 laporan. Dari 36 PP tersebut, terdapat 1 PP
yaitu Audit Investigatif atas Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum,
Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Karangasem TA 2009 dan 2010 carry over ke tahun 2012 dan 1 PP yaitu
Pemberian Keterangan Ahli menghasilkan output 2 laporan.
Selain itu, terdapat 11 PP Non PKP2T berupa Audit Investigatif, Pemberian Keterangan Ahli
dan Pembahasan Capaian Kinerja dengan output 10 laporan. Sedangkan 1 PP, yaitu Audit
Investigatif atas Dana Bantuan Sosial Kabupaten Lombok Barat TA 2009 carry over ke
tahun 2012.
Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 121,05%.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
56
5. Capaian Laporan hasil kajian pengawasan
Kegiatan kajian pengawasan dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 1 kegiatan dengan
output 1 laporan. Dari target tersebut, terealisasi 1 laporan atau tercapai 100%.
Permasalahan atau hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan Program/Kegiatan
diantaranya:
1. Pihak-pihak terkait belum dapat menghadiri pertemuan mediasi;
2. Kurangnya permintaan dari stakeholder untuk audit eskalasi, klaim dan hambatan
kelancaran pembangunan;
3. Lambatnya pemenuhan atas permintaan data yang diminta auditor kepada pihak penyidik.
Realisasi indikator kinerja output berupa “Persentase tindak lanjut atas hasil audit” Bidang
Perekonomian, Polsoskam, Keuangan Daerah, Akuntan Negara, dan Investigasi tahun 2011
sebagai berikut :
Bidang Temuan (Rp) Tindak Lanjut (Rp) Capaian TL
(%) Perekonomian 299.826.372,48 149.728.863,29 49,94 Polsoskam 6.558.346.968,69 2.388.904.751,47 36,43Keuangan Daerah 151.765.123,91 55.651.348,00 36,67Akuntan Negara 260.611.178,53 82.076.926,20 31,49 Investigasi 1.535.504.000,69 0 0
Rata-rata 8.806.053.644,30 2.676.361.888,96 30,39
Data temuan dan tindak lanjut selama tahun 2011 untuk laporan-laporan hasil audit yang
diinput dalam Aplikasi SIMHP selama tahun 2011 sebagai berikut:
Uraian Provinsi
Total Bali NTB
Temuan Pemeriksaan Kejadian 280 258 538Nilai 2.984.414.709,59 5.821.638.934,71 8.806.053.644,30Tindak LanjutKejadian 145 61 206Nilai 653.357.376,75 2.023.004.512,21 2.676.361.888,96Saldo Kejadian 135 197 332Nilai 2.331.057.332,84 3.798.634.422,50 6.129.691.755,34
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
57
Data temuan dan tindak lanjut sampai dengan 31 Desember 2011 sebagai berikut:
Uraian Provinsi
Total Bali NTB
Temuan Pemeriksaan Kejadian 518 985 1.503Nilai 10.045.625.800,96 28.526.555.062,52 38.572.180.863,48
Tindak Lanjut Kejadian 305 312 617Nilai 6.045.158.490,04 14.590.840.522,61 20.635.999.012,65Saldo Kejadian 213 673 886Nilai 4.000.467.310,92 13.935.714.539,91 17.936.181.850,83
Upaya pencapaian indikator program ini dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran data
hasil pengawasan dan tindak lanjut dengan auditan. Bentuk pelaksanaan kegiatan
tersebut meliputi:
1). Pemutakhiran data hasil pengawasan dan tindak lanjutnya dengan auditan dalam
Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebanyak 2 kali
yaitu Wilayah Provinsi Bali dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2). Pemutakhiran data hasil pengawasan dan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh
Kementerian yang terdiri dari:
a. Kementerian Pendidikan Nasional sebanyak 1 kali
b. Kementerian Kehutanan sebanyak 1 kali
c. Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 1 kali
3). Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) yang telah ditetapkan
dalam Berita Acara Kesepakatan TPTD.
Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan Kegiatan adalah:
a) Bukti tindak lanjut yang telah dikirim oleh pihak auditan tidak lengkap/sesuai dengan
rekomendasi.
b) Pihak auditan belum menyampaikan bukti tindaklanjut atas temuan yang telah
ditindaklanjuti.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
58
Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui
Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
Indikator hasil dari Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
melalui Penyuluhan dan Penyebaran Informasi tidak ditetapkan dalam Tapkin 2011.
Indikator tersebut adalah :
• Meningkatnya permintaan jasa;
• Meningkatnya persepsi publik yang positif terhadap BPKP (Persentase Berita Baik
Sekali ditambah Berita Baik dibanding jumlah seluruh/total berita dalam satu tahun
dibandingkan dengan tahun sebelumnya).
Kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut adalah Promosi Produk Baru
dan Produk Unggulan BPKP. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai target 1 kali kegiatan
(100%) berupa penerbitan buletin Jepun Bali yang merupakan media perajut silaturahmi
bagi para pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bali dengan Perwakilan BPKP lainnya serta
BPKP Pusat.
Disamping itu juga telah dilaksanakan kegiatan berupa talkshow oleh Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Bali bersama Kepala Inspektorat Kota Denpasar, melalui media elektronik di
RRI Denpasar pada tanggal 19 Desember 2011 dalam rangka Hari Anti Korupsi.
Publikasi berita tahun 2011 tentang Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali menurut media
massa cetak Bali dan NTB yang terpantau sebagai berikut :
No Triwulan
A B C D E
Jumlah Sangat Baik
Baik Cukup Buruk Sangat Buruk
1 I - 61 30 - - 91
2 II - 25 37 4 - 66
3 III - 7 31 4 - 42
4 IV - 30 23 1 - 54
Jumlah - 123 121 9 - 253
Persentase - 48,62 % 47,83 % 3.55 - 100 %
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
59
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui
Rapat-rapat Koordinasi/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja
Indikator hasil atas Program Dukungan Manajemen dan Kapasitas Penyelenggaraan
Pengawasan Intern Akuntabilitas keuangan Negara dan Pembinaan SPIP melalui kegiatan
Rapat-Rapat Koordinasi/ Dinas/ Pimpinan Kelompok Kerja berupa “Persentase jumlah
output penugasan pengawasan dalam PKP2T yang terealisasi”. Indikator output hasil
tersebut tidak ditetapkan target capaiannya dalam Tapkin 2011.
Kegiatan pendukung ini berupa :
a. Mengikuti Rapat Kerja BPKP dengan Ouput kegiatan yang ditargetkan sebanyak
1 kegiatan dan terealisasi sebanyak 3 kegiatan atau 300%.
b. Mengikuti Rapat Koordinasi APIP, dengan output 1 kegiatan sesuai target yang
ditetapkan 1 kegiatan atau (100%). Rapat koordinasi APIP yang dilaksanakan
diantaranya :
(1) Rapat Koordinasi Tindaklanjut Hasil Pengawasan dengan Itjen Diknas
(2) Rapat Koordinasi Tindaklanjut Hasil Pengawasan dengan Itjen PU
(3) Rapat Koordinasi Pemutahiran Tindaklanjut Hasil Pengawasan dengan Pemerintah
Daerah Prov/Kab/Kota se Bali dan Nusa Tenggara Barat.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui
Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program
Indikator hasil atas Program Dukungan Manajemen dan Kapasitas Penyelenggaraan
Pengawasan Intern Akuntabilitas keuangan Negara dan Pembinaan SPIP melalui kegiatan
rencana Kinerja yang dapat direalisasikan ditetapkan dalam Tapkin Perwakilan BPKP
Provinsi Bali Tahun 2011.
Kegiatan pendukung ini berupa :
a. Penyusunan dan Revisi RKT, telah diselesaikan 2 dokumen (100%).
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
60
b. Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) unit kerja, telah diselesaikan 1 dokumen
(100%).
c. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) unit kerja, telah diselesaikan 1 dokumen
(100%).
Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Progam/Kegiatan diantaranya : terdapatnya
kegiatan revisi rencana kerja yang tidak dipergunakan sebagai dasar perencanaan
sehingga Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) unit kerja
menjadi tidak sesuai dengan realisasinya.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui
Evaluasi/Laporan Kegiatan
Indikator hasil atas Program Dukungan Manajemen dan Kapasitas Penyelenggaraan
Pengawasan Intern Akuntabilitas keuangan Negara dan Pembinaan SPIP melalui kegiatan
penerbitan laporan hasil pengawasan sesuai RPL.
Kegiatan pendukung program ini berupa :
a. Penyusunan Laporan Berkala Kinerja, dengan Ouput kegiatan yang ditargetkan
sebanyak 4 laporan kinerja tepat waktu dan terealisasi sebanyak 4 laporan atau
100%.
b. Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi RKT, dengan output yang ditargetkan
12 laporan dan terealisasi 12 laporan (100%)
c. Penyusunan LAKIP unit kerja, dengan output kegiatan yang ditargetkan 1 laporan dan
terealisasi 1 laporan (100%)
Permasalahan yang dijumpai pada pelaksanaan Program/Kegiatan adalah RKT 2011 yang
belum menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui
Sistem Informasi Manajemen
Indikator hasil atas Program Dukungan Manajemen dan Kapasitas Penyelenggaraan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
61
Pengawasan Intern Akuntabilitas keuangan Negara dan Pembinaan SPIP melalui kegiatan
pengembangan Sistem Informasi Manajemen. Kegiatan pendukung program ini berupa
Penyusunan/pemutakhiran aplikasi program dengan ouput kegiatan yang ditargetkan
sebanyak 1 laporan dan terealisasi sebanyak 2 laporan atau 200% (SIM-HP dan
SIMONEV).
Selain itu, untuk pengukuran capaian hasil Sub Bagian Program dan Pelaporan dilakukan
dengan media kuesioner kepada karyawan BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Hasil survey
Pelayanan Prolap menunjukkan persepsi kepuasan penerima layanan adalah 69,07 dalam
tahun 2011 dengan predikat Cukup Baik.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
melalui Pengelolaan Kepegawaian
Rincian capaian output kinerja kegiatan sebagai berikut: No Indikator Kinerja
Uraian Satuan Target Realisasi Capaian 1 Indeks Persepsi kepuasan kerja pegawai
atas iklim kerja skala likert 1-10
0 69,61 N/A
Pengukuran capaian output dilakukan dengan media kuesioner kepada karyawan BPKP
Perwakilan Provinsi Bali. Hasil survey pelayanan kepegawaian menunjukkan persepsi
kepuasan penerima layanan dalam tahun 2011 adalah 69,98 dengan predikat Cukup
Baik.
Kegiatan pendukung ini berupa :
a. Memproses kenaikan pangkat terpadu, dengan output yang ditargetkan 2 kegiatan
dan terealisasi 2 kegiatan (100%) antara lain : Kenaikan Pangkat periode April 2011
dan Oktober 2011.
b. Administrasi Kepegawaian dan Forum Komunikasi JFA dengan output kegiatan yang
ditargetkan sebanyak 10 laporan dan terealisasi sebanyak 11 laporan atau 110%
antara lain berupa penyusunan laporan PKS, GDN, Triwulanan, KP4, DP3, SK
Impassing, Pembinaan JFA Inspektorat Tabanan, Singaraja, Jembrana.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
62
c. Pengembangan Budaya Kerja dengan output kegiatan yang ditargetkan sebanyak 2
kegiatan dan terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau 100% antara lain berupa laporan
budaya kerja Semester I dan II.
d. Penilaian angka kredit unit kerja dengan output kegiatan yang ditargetkan sebanyak
92 PAK dan terealisasi sebanyak 85 PAK atau 92,40% antara lain berupa Penilaian
Angka Kredit Semester I dan II.
e. Forum Komunikasi JFA dengan output kegiatan yang ditargetkan sebanyak 1 kegiatan
dan terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau 100% antara lain berupa forum komunikasi
JFA di Bandung.
Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Program/Kegiatan adalah PFA terlambat
menyerahkan DUPAK ke Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sehingga hal ini berpengaruh
pada proses PAK dan kenaikan pangkat.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui
Penyusunan Anggaran dan Administrasi Keuangan
Indikator hasil atas Program Dukungan Manajemen dan Kapasitas Penyelenggaraan
Pengawasan Intern Akuntabilitas keuangan Negara dan Pembinaan SPIP melalui kegiatan
penyusunan anggaran dan administrasi keuangan dicerminkan melalui 3 indikator output
yaitu : tidak terdapat pagu dana yang diblokir dalam DIPA, persepsi kepuasan pengguna
atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur dan persepsi kepuasan pengguna
atas pencairan TKPKN yang diajukan sesuai permintaan.
Kegiatan pendukung ini berupa :
a. Penyusunan dan revisi RKA-KL/DIPA output atas kegiatan ini terealisasi 5 dokumen
atau tercapai 100% dari target 5 dokumen dalam Tapkin.
b. Penyediaan uang yang sesuai jumlah dan waktu yang diajukan dalam SPP yang sesuai
prosedur. Output atas kegiatan ini terealisasi 13 dokumen atau tercapai 108% dari
target 12 dokumen dalam Tapkin berupa jumlah berkas SPP yang dapat dipenuhi
tepat jumlah dan waktu.
c. Penyediaan TKPKN sesuai jumlah dan waktu yang diajukan, output atas kegiatan ini
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
63
terealisasi 13 dokumen atau tercapai 108% dari target 12 dokumen dalam Tapkin
berupa jumlah berkas permintaan dana yang dipenuhi tepat jumlah dan waktu.
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan antara lain :
a. Tenggang waktu pengajuan cost sheet yang minim, sehingga menyulitkan
perencanaan penyediaan uang.
b. Penggantian dana talangan atas pelaksanaan pengawasan yang didanai BPKP Pusat
memerlukan waktu yang lama, sehingga mengganggu likuiditas perwakilan.
Selain itu, untuk pengukuran capaian output Sub Bagian Keuangan dilakukan dengan
media kuesioner kepada karyawan BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Hasil survey Pelayanan
Keuangan menunjukkan persepsi kepuasan penerima layanan adalah 90,12 dalam
tahun 2011 dengan predikat Sangat Baik.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
melalui Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah
Indikator output berupa “Laporan Keuangan BPKP yang dinilai WTP oleh BPK” tidak dapat
diukur capaiannya, karena Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali merupakan
bagian dari Laporan Keuangan BPKP Pusat. BPK melaksanakan audit dan memberikan
opini terhadap Laporan Keuangan BPKP Pusat, sehingga capaian indikatornya tergantung
dari opini yang diberikan atas Laporan Keuangan BPKP Pusat.
Namun demikian dalam mendukung capaian kinerja program pusat, Perwakilan BPKP
Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Berkala Pendukung Laporan
Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu dengan realisasi output berupa Jumlah Laporan
Keuangan Unit Kerja BPKP sesuai SAP dan tepat waktu sebanyak 2 laporan dari target
sebanyak 2 laporan atau tercapai 100%.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
Indikator hasil atas Program Dukungan Manajemen dan Kapasitas Penyelenggaraan
Pengawasan Intern Akuntabilitas keuangan Negara dan Pembinaan SPIP melalui kegiatan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
64
penerima layanan atas administrasi dan pengelolaan. Kegiatan pendukung berupa
penyusunan laporan berkala BMN dengan output yang ditargetkan berupa 4 laporan dan
terealisasi 4 laporan atau 100%.
a. Inventarisasi BMN dengan output yang ditargetkan berupa 2 kegiatan dan terealisasi 2
kegiatan atau 100% berupa updating data Semester I dan Semester II
tahun 2011.
b. Updating data base BMN, dengan output yang ditargetkan berupa 2 kegiatan dan
terealisasi 2 kegiatan atau 100%.
c. Pengelolaan Kearsipan, dengan output yang ditargetkan berupa 5 buah dan terealisasi
5 buah atau 100%.
d. Pengelolaan Perpustakaan dengan output yang ditargetkan berupa 1 dokumen dan
terealisasi 1 dokumen atau 100%.
Selain itu, Pengukuran capaian hasil dilakukan dengan media quesioner kepada karyawan
BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Hasil survey pelayanan umum menunjukkan persepsi
kepuasan penerima layanan dalam tahun 2011 adalah 79,30 dengan predikat Baik.
Kendala yang dijumpai pada pelaksanaan kegiatan adalah terbatasnya anggaran untuk
pemenuhan fasilitas penunjang pelayanan.
Indikator hasil berupa persepsi kepuasan penerima layanan atas penyediaan serta
pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur belum ditetapkan dalam Tapkin 2011.
Pengukuran capaian hasil dilakukan dengan media quesioner kepada karyawan BPKP
Perwakilan Provinsi Bali. Hasil survey sarana prasarana menunjukkan persepsi kepuasan
penerima layanan dalam tahun 2011 adalah 79,30 dengan predikat Baik. Kegiatan
pendukung berupa :
• Pengadaan Meubelair dengan output 58 unit senilai Rp 91.800.000,00.
• Pengadaan alat pengolah data dengan output 48 unit senilai Rp 157.814.800,00.
• Perawatan gedung kantor dan rumah negara dengan output 9.444 M2 (100%).
• Perawatan peralatan kantor dengan output 390 unit (100%).
• Perawatan kendaraan bermotor dengan output 17 unit (100%) berupa kendaraan roda
4/6 dan roda 2.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
65
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Target indikator output berupa “Persepsi Kepuasan Penerima Layanan” belum ditetapkan
dalam Tapkin 2011.
Pengukuran capaian hasil dilakukan dengan media kuesioner kepada karyawan BPKP
Perwakilan Provinsi Bali. Hasil survey ketepatan pelayanan kepegawaian menunjukkan
persepsi kepuasan penerima layanan pada tahun 2011 adalah 76,25 dengan predikat
Baik.
Keberhasilan pencapaian output tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan
Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi; Penyediaan Keperluan Sehari-hari
Perkantoran; dan Biaya Jasa-jasa.
Output kegiatan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium/Vakasi berupa ”terbayarnya gaji,
lembur, honorarium dan vakasi tepat waktu” terealisasi 100% dari target sebanyak 13
kejadian. Output kegiatan Penyediaan Keperluan Sehari-hari Perkantoran berupa “jumlah
permintaan yang dipenuhi sesuai kebutuhan” terealisasi 100%. Output kegiatan Biaya
jasa-jasa berupa jumlah kali (kuantitas dalam setahun) pelayanan biaya jasa-jasa yang
dilayani terealisasi 100%.
C. Akuntabilitas Keuangan
Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2011 yang telah
dijabarkan dalam Penetapan Kinerja, PKP2T, dan PKAU tahun 2011 berjumlah sebagai
berikut :
Uraian Anggaran Realisasi Sisa %
Realisasi DIPA • Belanja Pegawai 7.726.396.000 7.659.049.344 67.346.656 99,13• Belanja Barang 1.659.366.000 1.501.771.040 157.594.960 90,50• Belanja Pemeliharaan 611.416.000 604.911.527 6.504.473 98,94• Belanja Perjalanan 6.717.459.000 6.599.759.200 117.699.800 98,25• Belanja Modal 325.000.000 322.184.800 2.815.200 99,13
Sub Jumlah 17.039.637.000 16.687.675.911 351.961.089 97,93
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
66
Uraian Anggaran Realisasi Sisa %
Realisasi Dropping TKPKN 6.155.609.910 6.075.164.048 80.445.862 98,69 Dropping Biaya BPKP Pusat • Pendampingan PU 58.731.700 58.731.700 - 100,00• UKP4 62.664.000 62.664.000 - 100,00• PNPM Perdesaan 302.000.000 297.485.600 4.514.400 98,51• PNPM Perkotaan 58.052.550 58.052.550 - 100,00• Dekon Kesehatan 129.645.000 89.982.800 39.662.200 69,41• Kelautan 40.000.000 22.652.000 17.348.000 56,63• UKP4 48.222.000 48.222.000 - 100,00• Monitoring PPDB 12.808.200 12.808.200 - 100,00• KPRS 22.260.000 19.962.000 2.298.000 89,68• PPIP 12.057.100 12.057.100 - 100,00
Sub Jumlah 746.440.550 682.617.950 63.822.600 91,45
Jumlah 23.941.687.460 23.445.457.909 496.229.551 97,93
Secara keseluruhan anggaran yang tersedia sebesar Rp 23.941.687.460,00 dan terealisasi
sebesar Rp 23.445.457.909,00 atau sebesar 97,93%.
Selama tahun 2011 kegiatan - kegiatan dengan pendanaan berasal dari dropping BPKP
Pusat terealisasi 91,45%.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta sejalan dengan visinya, Perwakilan
BPKP Provinsi Bali seringkali diminta oleh Pemerintah Daerah untuk menjadi nara
sumber/fasilitator. Biaya yang terkait dengan permintaan tersebut dapat menjadi beban
Pemerintah Daerah atau beban Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Kegiatan yang didasarkan
permintaan dan menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah meliputi asistensi,
bimbingan teknis, dan sosialisasi.
Sehubungan dengan pengelolaan keuangan/dana tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa
secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip
pelaporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya telah sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan seminimal
mungkin penyalahgunaan.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
67
D. Permasalahan dan Strategi Pemecahannya
Dalam tahun 2011, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan upaya
pencapaian kinerja yang lebih baik. Permasalahan utama yang memerlukan perhatian
adalah terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tidak sesuai dengan
rencana dalam Penetapan Kinerja. Hal ini disebabkan:
a. Banyak kegiatan yang sifatnya berdasarkan permintaan yang tidak bisa diprediksi
sebelumnya pada saat penyusunan rencana. Penugasan
pendampingan/asistensi/bimtek sangat tergantung atas permintaan pemerintah
daerah/BUMN/BUMD.
b. Adanya penugasan crash program dari BPKP Pusat yang harus dilaksanakan, tetapi
tidak terdapat dalam Penetapan Kinerja.
c. Adanya jadwal penugasan yang menumpuk pada bulan-bulan tertentu, terkait
dengan ketersediaan tenaga auditor.
Solusi dan strategi pemecahan masalah telah dilakukan, meskipun masih perlu peningkatan.
Strategi pemecahan masalah, dibuat untuk secara langsung dapat meningkatkan kinerja di
tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Solusi dan strategi pemecahan masalah tersebut
diantaranya:
1. Meningkatkan koordinasi dengan BPKP Pusat sehingga dapat mengatasi masalah-
masalah teknis dalam perencanaan.
2. Melakukan komunikasi yang intensif dan efektif dengan pihak eksternal terutama
dengan Instansi Vertikal, BUMD serta pihak-pihak lainnya.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab IV – Penutup
68
BAB IV PENUTUP
ebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam
rangka pencapaian Visi dan Misi, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah mampu
menyusun dan menuangkannya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2011. Laporan ini sekaligus merupakan implementasi dari Inpres
Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Simpulan pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2011 sebagai berikut:
1. Pada tahun 2011 Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan kegiatan dengan
hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :
• Dari 26 hasil kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
sesuai dengan hasil revisi PKPT semester I sebanyak 517 PP. Dari 517 PP
terdapat 37 PP atau 7,16% yang dibatalkan, sehingga target PKPT tahun 2011
adalah sebanyak 480 PP. Terdapat 7 PP Bidang Investigasi yang tidak
dilaksanakan. Disamping itu, telah dilaksanakan 302 PP Non PKPT, sehingga jumlah
PP yang telah dilaksanakan seluruhnya 775 PP atau 161,45% dari target PKPT.
Adapun PP yang tidak dilaksanakan sebagai berikut:
1) Bidang PIPP :
a) Audit atas Keberhasilan PNPM di wilayah Bali dan NTB tidak dilaksanakan
sebanyak 2 PP sesuai surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor: S-
3944/PW22/2/2011 tanggal 01 Desember 2011;
b) Audit Operasional Dana Dekonsentrasi pada BKKBN Provinsi Bali dan NTB
tidak terlaksana sebanyak 2 PP karena tidak ada dana dekonsentrasi pada
obyek bersangkutan;
S
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab IV – Penutup
69
c) Audit kinerja BOK Kemenkes RI pada Provinsi NTB tidak terlaksana sebanyak
2 PP karena telah dilaksanakan oleh Itjen Kementerian Kesehatan;
d) Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi Kementerian Budpar Provinsi Bali
tidak terlaksana sebanyak 1 PP karena telah dilaksanakan oleh Itjen
Kementerian Budaya dan Pariwisata;
e) Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu SD (DAK) tidak terlaksana
sebanyak 5 PP karena tidak ada realisasi penyerapan DAK bidang Pendidikan;
f) Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan pada Kementerian Agama pada Provinsi Bali tidak dilaksanakan
sebanyak 1 PP karena telah diaudit oleh Itjen Kementerian Agama RI;
g) Terdapat 18 PP tidak terlaksana karena batal sesuai hasil revisi RKT Tahun
2011.
2) Bidang APD
a) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Pengelolaan
Keuangan Daerah pada Pemda A tidak terlaksana sebanyak 1 PP karena
sesuai Surat Deputi Nomor: S-514/D4/02/2011 tanggal 26 Oktober 2011
ditunda pelaksanaannya sampai tahun berikutnya;
b) Evaluasi AKIP di wilayah Bali dan NTB tidak terlaksana sebanyak 4 PP
karena sesuai sesuai Surat Deputi Bidang Pengawasan PKD Nomor: S-
307/D4/01/2011 tanggal 12 Juli 2011 hanya dilaksanakan pada 5 Pemda.
3) Bidang AKN
Terdapat 1 PP tidak terlaksana karena batal sesuai hasil revisi RKT Tahun 2011.
4) Bidang Investigasi
Sebanyak 7 PP yang tidak dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut:
a) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebanyak 2 PP karena tidak ada
permintaan;
b) Audit HKP sebanyak 3 PP karena tidak ditemukan permasalahan hambatan
kelancaran pembangunan yang memerlukan mediasi dari pihak BPKP
Perwakilan Provinsi Bali;
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab IV – Penutup
70
c) Audit Investigasi Eskalasi dan Klaim sebanyak 2 PP karena tidak ada
permintaan audit eskalasi.
• Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dengan target 44
input telah dilaksanakan seluruhnya sebanyak 174 input atau 168,18%.
• Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP dengan
target 48 unit telah dilaksanakan dilaksanakan seluruhnya sebanyak 106 unit atau
220,83%.
• Dari sisi efisiensi pelaksanaan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
dari target 26 kegiatan yang harus dilaksanakan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali
telah berhasil melaksanakan kegiatan secara efisien sebanyak 23 kegiatan atau
(88,46%), dan 3 kegiatan atau (11,54%) kegiatan dilaksanakan tidak efisien.
Kegiatan yang tidak efisien secara garis besar disebabkan adanya penambahan
tenaga auditor yang berakibat penambahan anggaran.
• Dari sisi efisiensi pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya-BPKP, dari target 1 kegiatan yang harus dilaksanakan,
Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan secara efisien sebanyak 1
kegiatan atau (100%).
• Dari sisi efisiensi pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Negara BPKP, dari target 1 kegiatan yang harus dilaksanakan, Perwakilan BPKP
Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan secara efisien sebanyak 1 kegiatan atau
(100%).
2. Secara keseluruhan anggaran tahun 2011 yang tersedia sebesar
Rp. 23.941.687.460,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.445.457.909,- atau sebesar
97,93% dengan sumber pendanaan dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
Sehubungan dengan pengelolaan keuangan/dana tersebut diatas dapat dijelaskan
bahwa secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip-
prinsip pelaporan yang lazim, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011Bab IV – Penutup
71
seminimal mungkin penyalahgunaan.
3. Meskipun secara garis besar capaian program/kegiatan tercapai 100%, namun masih
dijumpai permasalahan sehingga beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai rencana.
Terhadap permasalahan ini telah diupayakan langkah-langkah perbaikan sehingga di
masa yang akan datang dapat meningkatkan kembali kinerja.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan motivasi sekaligus instropeksi diri bagi seluruh
jajaran pegawai guna memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan di masa yang akan
datang. Tetap semangat, terima kasih.
(REVISI TAPKIN)
No URAIAN KEGIATAN SATUAN TARGET REALISASI %1 2 3 4 6 7 8 9=(8/7)*100
1 Input SDM OH 384 404 105,21 Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 238.260 162.767 68,31
Output Jumlah Laporan Laporan 12 37 308,33 2 Input SDM OH 73 247 338,36
Dana Rupiah 46.823 38.783 82,83 Output Jumlah Laporan Laporan 3 17 566,67
3 Input SDM OH 28 30 107,14 Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 26.031 8.367 32,14
Output Jumlah Laporan Laporan 1 2 200,00 4 Input SDM OH 307 459 149,51
Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 71.569 92.901 129,81 Output Jumlah Laporan Laporan 8 19 237,50
5 Input SDM OH 1.459 1.577 108,09 Dana Rupiah 828.174 551.485 66,59
Output Jumlah Laporan Laporan 57 81 142,11 6 Input SDM OH 1.460 1.533 105,00
Dana Rupiah 361.048 509.312 141,06 Output Jumlah Laporan Laporan 50 89 178,00
7 Input SDM OH 209 354 169,38 Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 25.930 3.600 13,88
Output Jumlah Laporan Laporan 12 29 241,67 Input SDM OH 975 1.015 104,10
Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 289.538 245.790 84,89 Output Jumlah Laporan Laporan 40 72 180,00
9 Input SDM OH 99 64 64,65 Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 40.400 30.738 76,08
Output Jumlah Laporan Laporan 3 3 100,00
10 Input SDM OH 240 197 82,08 Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 35.000 49.664 141,90
Output Jumlah Laporan Laporan 5 9 180,00 11 Input SDM OH 162 465 287,04
Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 69.000 148.844 215,72 Output Jumlah Laporan Laporan 14 122 871,43
12 Input SDM OH 170 174 102,35 Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 47.217 52.195 110,54
Output Jumlah Laporan Laporan 5 8 160,00 13 Input SDM OH 965 1.378 142,80
Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 783.032 587.475 75,03 Output Jumlah Laporan Laporan 78 95 121,79
14 Input SDM OH 684 711 103,95 Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 241.561 238.100 98,57
Output Jumlah Laporan Laporan 16 20 125,00 15 Input SDM OH 83 379 456,63
Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 58.400 28.364 48,57 Output Jumlah Laporan Laporan 2 23 1.150,00
16 Input SDM OH 1.500 851 56,73 Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 240.252 279.903 116,50
Output Jumlah Laporan Laporan 25 48 192,00 17 Input SDM OH 1.091 2.525 231,44
Dana Rupiah 240.563 434.044 180,43 Output Jumlah Laporan Laporan 40 92 230,00
18 Input SDM OH 50 48 96,00 Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 11.214 23.219 207,05
Output Jumlah Laporan Laporan 2 2 100,00 19 Input SDM OH 1.522 868 57,03
Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 149.315 142.216 95,25 Output Jumlah Laporan Laporan 12 24 200,00
20 Input SDM OH 1.020 1.068 104,71 Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 401.988 300.802 74,83
Output Jumlah Laporan Laporan 22 24 109,09 21 Input SDM OH 1.092 890 81,50
Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 70.241 124.340 177,02 Output Jumlah Laporan Laporan 19 25 131,58
22 Input SDM OH 56 334 596,43 Dana Rupiah 44.677 111.006 248,46
Output Jumlah Laporan Laporan 5 11 220,00 23 Input SDM OH 164 248 151,22
Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 29.028 101.360 349,18 Output Jumlah Laporan Laporan 3 5 166,67
24 Input SDM OH 39 37 94,87 Dana (dlm Ribu Rp) Rupiah 8.972 17.868 199,15
Output Jumlah Laporan Laporan 1 1 100,00
Laporan hasil Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP
Laporan hasil kajian pengawasan
Laporan hasil Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor Korporat
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Keuangan DaerahLaporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
Laporan hasil pengawasan BUN
Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP daerah
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah
Laporan Hasil Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang Keuangan Daerah
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang PerekonomianLaporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang Perekonomian
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam
1 1. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian
Laporan Hasil Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
8 Laporan Hasil Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang Polsoskam
Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN
INDIKATOR5
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)PERWAKILAN PROVINSI BALI
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2011
NO PROGRAM KEGIATAN
Halaman : 1 / 2
(REVISI TAPKIN)
No URAIAN KEGIATAN SATUAN TARGET REALISASI %1 2 3 4 6 7 8 9=(8/7)*100
INDIKATOR5
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)PERWAKILAN PROVINSI BALI
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2011
NO PROGRAM KEGIATAN
25 Input SDM OH 532 181 34,02 Dana Rupiah 219.921 157.692 71,70
Output Jumlah Laporan Laporan 7 7 100,00 26 Input SDM OH 965 971 100,62
Dana (dlm ribu Rp) Rupiah 723.705 490.257 67,74 Output Jumlah Laporan Laporan 38 46 121,05 Input 132,56
Output 263,31
2 Input SDM OH 13.438 6.958 51,78 Dana Rupiah 11.082.193 11.221.006 101,25
Input 76,52Output 168,18
3 Indeks efektifitas pengelolaan aset Input SDM OH 1.326 644 48,57 Dana Rupiah 655.585 535.577 81,69
Penyediaan dan pengelolaan sarana Output Jumlah Sarana Unit 48 106 220,83
Input 65,13Output 220,83
Rata-rata Capaian Input 91,40Rata-rata Capaian Output 217,44
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP
1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Output Laporan 44 74 168,18
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim
Laporan hasil audit investigasi, PKN dan Pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
Halaman : 2 / 2
NO PROGRAMNo URAIAN INPUT OUTPUT OUTCOME
1 1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian
86,76 308,33 0,00 3,55 1 Efisien n/a
2 Laporan Hasil Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian
210,59 566,67 0,00 2,69 1 Efisien n/a
3 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian
69,64 200,00 0,00 2,87 1 Efisien n/a
4 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang Perekonomian
139,66 237,50 0,00 1,70 1 Efisien n/a
5 Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN
87,34 142,11 0,00 1,63 1 Efisien n/a
6 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam
123,03 178,00 0,00 1,45 1 Efisien n/a
7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
91,63 241,67 0,00 2,64 1 Efisien n/a
8 Laporan Hasil Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam
94,50 180,00 0,00 1,90 1 Efisien n/a
9 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam
70,37 100,00 0,00 1,42 1 Efisien n/a
10 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang Polsoskam
111,99 180,00 0,00 1,61 1 Efisien n/a
11 Laporan hasil pengawasan BUN 251,38 871,43 0,00 3,47 1 Efisien n/a12 Laporan hasil pengawasan lintas
sektor bidang Keuangan Daerah106,45 160,00 0,00 1,50 1 Efisien n/a
13 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah
108,91 121,79 0,00 1,12 1 Efisien n/a
14 Laporan Hasil Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD
101,26 125,00 0,00 1,23 1 Efisien n/a
15 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang Keuangan Daerah
252,60 1150,00 0,00 4,55 1 Efisien n/a
16 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Keuangan Daerah
86,62 192,00 0,00 2,22 1 Efisien n/a
17 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
205,93 230,00 0,00 1,12 1 Efisien n/a
18 Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP daerah
151,53 100,00 0,00 0,66 1 Tidak Efisien n/a
19 Laporan hasil Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor Korporat
76,14 200,00 0,00 2,63 1 Efisien n/a
20 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
89,77 109,09 0,00 1,22 1 Efisien n/a
21 Laporan hasil Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD
129,26 131,58 0,00 1,02 1 Efisien n/a
22 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi
422,45 220,00 0,00 0,52 1 Tidak Efisien n/a
23 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP
250,20 166,67 0,00 0,67 1 Tidak Efisien n/a
24 Laporan hasil kajian pengawasan 147,01 100,00 0,00 0,68 1 Tidak Efisien n/a25 Laporan hasil audit investigasi atas
HKP, Eskalasi dan Klaim52,86 100,00 0,00 1,89 1 Efisien n/a
26 Laporan hasil audit investigasi, PKN dan Pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
84,18 121,05 0,00 1,44 1 Efisien n/a
2 1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
76,52 168,18 0,00 2,20 1 Efisien n/a
3 1 Penyediaan dan pengelolaan sarana 65,13 220,83 0,00 3,39 1 Efisien n/a
EFEKTIVITAS
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Program Dukungan Manajemen dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)PERWAKILAN PROVINSI BALI
FORMULIR EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEGIATAN TAHUN 2011
KEGIATAN CAPAIAN KINERJA RATA-RATA (%) ACE SED EFISIENSI(REVISI TAPKIN)