AXPERT MKS AXPERT MKS PLUS - Autosolar | La Tienda de la ...
Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx
description
Transcript of Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx
BAB I
PENDAHULUAN
1. GAMBARAN UMUM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
Tata pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan
cita-cita bangsa. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna,
berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Untuk itu dikeluarkan Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
kemudian Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal yang sama. Untuk
mendorong terwujudnya good governance di kalangan Instansi Pemerintah
diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Menurut asas-asas umum penyelenggaraan negara, sebagaimana tertuang
dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, meliputi asas kepastian hukum,
tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas
dan akuntabilitas. Asas akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah mulai
dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan
kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan stratejik
yang dirumuskan sebelumnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 1
2. STRUKTUR ORGANISASI.
Organisasi pemerintah daerah merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi
pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi
daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar pembangunan daerah.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik
Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi
perangkat daerahnya sesuai kebutuhan.
Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan
pola organisasinya, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang
luas dari pelaku pemerintahan di dalam merumuskan, merencanakan dan
mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Daerah ke dalam pola organisasi
Pemerintah Daerah.
Struktur Organisasi Kelembangaan Pemeritah Kota Makassar telah
diperdakan, sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2009 dan telah diubah dengan Perda
Nomor 2 Tahun 2011 yang terdiri dari 2 (dua) sekretariat, 17 (tujuh belas) dinas,
15 (Lima belas) lembaga teknis daerah, 2 (dua) lembaga pelaksana peraturan
perUndang-Undangan, 14 (empat belas) Kecamatan dan 143 (seratus empat
puluh tiga) Kelurahan.
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah adalah unsur staf pemerintah kota yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Walikota dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah adalah :
a. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 2
c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan
Daerah;
d. Melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Bidang Pemerintahan.
1) Bagian Tata Pemerintahan;
2) Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
3) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
c. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial.
1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
2) Bagian Kesejahteraan Rakyat
d. Asisten Bidang Keuangan dan Asset.
1) Bagian Keuangan.
e. Asisten Bidang Administrasi Umum.
1) Bagian Perlengkapan;
2) Bagian Umum dan Kepegawaian;
3) Bagian Protokol;
4) Bagian Hubungan Masyarakat.
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk menjalankan tugasnya, Sekretariat Dewan mempunyai fungsi :
a. Menyelenggarakan adiministrasi kesekretariatan DPRD;
b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
c. Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD;
d. Menyediakan dan melaksanakan pengkoordinasian tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 3
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
a. Sekretaris Dewan;
b. Bagian Umum;
c. Bagian Rapat-Rapat;
d. Bagian Keuangan;
e. Bagian Perlengkapan.
Sekretariat KORPRI
Sekretariat KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan
teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam
lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota Makassar.
Untuk menjalankan tugasnya, Sekretariat KORPRI mempunyai fungsi :
a. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama sesuai
wewenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan
rohani;
c. Menyelenggarakan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
d. Mengkoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus
KORPRI Kota Makassar;
e. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan
keuangan, kepegawaian, dan pengurusan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya;
f. Melaksanakan kesekretariatan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar
dan Ketua Pengurus KORPRI Kota Makassar;
h. Melaksanakan pengelolaan administrasi urusan tertentu.
Dinas-Dinas Daerah
Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas daerah ini melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 4
Dinas-dinas di Kota Makassar sebagai berikut :
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
5. Dinas Pemuda dan Olahraga;
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Perhubungan;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Dinas Sosial;
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
13. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan;
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
15. Dinas Pertamanan dan Kebersihan;
16. Dinas Pemadam Kebakaran;
17. Dinas Pendapatan Daerah.
Lembaga Teknis Daerah
Lembaga teknis daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota yang
dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Lembaga Tekhnis Daerah sebagai berikut :
1. Inspektorat Daerah;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Badan Keluarga Berencana;
7. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 5
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10.Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data;
11.Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
12.Kantor Ketahanan Pangan;
13.Kantor Pemberdayaan Perempuan;
14.Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan;
15.Rumah Sakit Umum Daerah.
Lembaga Lain Pelaksana Peraturan Perundang-undangan
Lembaga-lembaga sebagai pelaksanaan peraturan perundangan-undangan
sebagai berikut :
1. Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika;
2. Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
Kecamatan
Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat Kota yang dipimpin seorang
Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Kota. Organisasi Kecamatan terdiri atas Camat, Sekretaris Kecamatan,
dan Seksi-Seksi.
Adapun jumlah Kelurahan, RW, dan RT yang dimiliki masing-masing Kecamatan
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1
Daftar Kelurahan, RW dan RT Kota Makassar
Kode Wil.
KECAMATAN KELURAHAN RW RT
(1) (2) (3) (4) (5)010 Mariso 9 47 217020 Mamajang 13 56 280030 Tamalate 10 111 560031 Rappocini 10 106 570040 Makassar 14 69 369050 Ujung Pandang 10 37 139060 Wajo 8 45 169070 Bontoala 12 57 257080 Ujung Tanah 12 50 200090 Tallo 15 77 464100 Panakukang 11 90 475101 Manggala 6 70 387110 Biringkanay
a7 106 521
111 Tamalanrea 6 67 341JUMLAH 143 987 4.932
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 6
Sumber Data BPM Kota Makassar Tahun 2013
3. LINGKUNGAN STRATEGIS
3.1. Geografis, Topografi, dan Demografis
Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km2, secara geografis terletak
antara 119°24’17’38” BT dan 5°8’6’19” LS dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : Berbatasan dengan Kabupaten Pangkep.
Sebelah timur : Berbatasan dengan Kabupaten Maros.
Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
Sebelah barat : Berbatasan dengan Selat Makassar.
Menurut catatan Stasiun Meteorologi Maritim Paotere, rata-rata kelembaban udara
sekitar 78%, dengan temperatur sekitar 21,2°C sampai 33,2°C dan kecepatan
angin 4,1 knot.
3.2. Sumber Daya Manusia
Penduduk Kota Makassar Tahun 2013 tercatat 1.387.302 jiwa, terdiri dari
685.488 laki-laki dan 701.184 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kota
Makassar dari Tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 1,29 %.
Penyebaran penduduk Kota Makassar terkonsentrasi di Kecamatan
Biringkanaya sebanyak 177.116 atau sekitar 12,93 persen dari total penduduk,
kemudian Kecamatan Tamalate sebanyak 176.947 jiwa (12,92 persen). Kecamatan
Rappocini sebanyak 154.184 jiwa (11,26 persen), dan yang terendah adalah
Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27.201 jiwa (1,99 persen).
Menurut kepadatannya, Kecamatan Makassar adalah Kecamatan terpadat
dengan kepadatan 32.550 jiwa/km2, kemudian Kecamatan Mariso 31.057
jiwa/km2, dan Kecamatan Mamajang 26.298 jiwa/km2. Sedangkan Kecamatan
Tamalanrea merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu
3.305 jiwa/km2, kemudian Biringkanaya 3.673 jiwa/km2, Manggala 5.089
jiwa/km2, Ujung Tanah 7.934 jiwa/km2, dan Panakukang 8.347 jiwa/km2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 7
3.3. Ekonomi
1. PDRB Kota Makassar
PDRB merupakan salah satu ukuran kemajuan ekonomi, yang didefinisikan
sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu
satu tahun di wilayah tersebut.
Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Tahun 2013, nilai PDRB Kota
Makassar atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 58,544. milyar, sedangkan
PDRB atas dasar harga konstan nilainya sebesar Rp.21,349 milyar.
Tabel 2. Perbandingan PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kota Makassar dengan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013
Tahun PDRB (Dalam Juta Rupiah)Kota Makassar Propinsi Sulawesi
Selatan% PDRB
Makassar terhadap Sulsel
2009 31,263,65 99.904,65 31,29
2010 37.007,45 117.862.21 31,40
2011 43.428,14 137,389,88 32,33
2012 50.702,40 159.154,03 31,86
2013 58.544,10 159.154,03 36,88 Sumber data: Makassar dalam Angka Tahun 2013
Dengan pertumbuhan yang positif Tahun 2013, PDRB Kota Makassar atas
dasar harga konstan meningkat dari Rp. 19,510 milyar pada Tahun 2012 menjadi
Rp. 21,349 milyar pada Tahun 2013, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku
meningkat dari Rp. 50.702 milyar menjadi Rp.58,544 milyar pada periode yang
sama Tahun 2013.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 8
Tabel 3. PDRB Kota Makassar Atas DasarHarga Berlaku dan Konstan 2009 – 2013( Juta rupiah)
Tahun PDRB adh Berlaku
PDRB adh Konstan
2009 31.263.651,95 14.789.187,49
2010 37.007.451,94 16.252.451,43
2011 43,428.149,82 17.820.697,97
2012 50.702.400,57 19.582.060,39
2013 58.544.109,00 21.349.666,85 Sumber data: Makassar dalam Angka Tahun 2013
2. PDRB Kota Makassar Per Lapangan Usaha
Struktur ekonomi memberikan gambaran sektor-sektor pembentuk total
PDRB. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh
sektor tersebut dalam perekonomian suatu daerah. Sampai dengan Tahun 2013,
pertumbuhan ekonomi Kota Makassar masih dipengaruhi tiga sektor yang
memberikan sumbangan sekitar 78,51 % terhadap pembentukan ekonomi Kota
Makassar, yaitu perdagangan, hotel dan restoran (29,60%), industri pengolahan
(17,51 %), angkutan dan komunikasi ( 15,73% ) serta Jasa-jasa (15,67% ).
Tabel 4. PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut lapangan Usaha Tahun 2010 – 2013 (Dalam Milliar Rupiah)
No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013
1 Pertanian 272.975 288,085 300,812 319,123
2 Pertambangan dan penggalian 2,431 1.971 1,573 1,334
3 Industri pengolahan 7.287.915 8.206.704 9.042,273 10.253,592
4 Listrik, gas, dan air bersih 670.435 762.502 865,954 1.005,768
5 Bangunan 2.898.340 3.356.010 3.848,112 4.462,515
6 Perdagangan, hotel dan restoran 10.763.583 12.781.102 14.888,102 17.327,478
7 Angkutan dan komunikasi 5.302.664 6.236.356 7.729,553 9.208,105
8 Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
3.793.000 4.710.227 5.724.216 6.794,153
9 Jasa-jasa 6.016.109 6.432,878 8.301,801 9.17,.037
PDRB 37.007.452 43.428,149 50.702,400 58.544,109
Sumber data: Makassar dalam Angka Tahun 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 9
Tabel 5. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahaTahun 2009 – 2013 (Dalam Persen)
No. Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013
1 Pertanian 0,82 0,74 0,67 0,59 0,55
2 Pertambangan dan penggalian 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
3 Industri pengolahan 20,74 19,69 18,90 17,83 17,51
4 Listrik, gas, dan air bersih 1,79 1,81 1,76 1,71 1,72
5 Bangunan 7,94 7,83 7,73 7,59 7,62
6 Perdagangan, hotel dan restoran 28,71 29,08 29,3 29,4 29,60
7 Angkutan dan komunikasi 13,93 14,33 14,36 15,24 15,73
8 Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 10,17 10,25 10,85 11,29 11,61
9 Jasa-jasa 15,88 16,26 16,31 16,37 15,67
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber data: Makassar dalam Angka Tahun 2013
3. Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dalam kurun 2009-2013 telah
berkembang dengan rata-rata mencapai 16,80 persen per Tahun. Pada Tahun
2009 angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp.24.580.855 .
Kemudian pada Tahun 2013 angka tersebut telah mencapai Rp.37.257.302.
Tabel 6. PDRB Perkapita Kota Makassar2009 – 2013
Tahun Pendapatan (Rp) Pertumbuhan (%)2009 24.580.855 17,342010 27.630.409 12,402011 32.190.484 16,502012 37.257.302 13,592013 42.650.000 12,64
Sumber data: Makassar dalam Angka Tahun 2013
3.4. Sosial Budaya
1). Pendidikan
Hingga Tahun 2013 jumlah sekolah, siswa dan guru adalah sebagai
berikut: Jenjang pendidikan SD/MI yaitu sekolah Dasar Negeri 489 unit sekolah
dan SD swasta 114 unit, MI 49 unit, SDLB 16 unit, PPS Ula 20 unit dengan jumlah
siswa 159.649 orang dan 7.603 orang guru. Jenjang pendidikan SMP/MTs yaitu SMP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 10
Negeri 44 unit, SMP swasta 147 unit, MTs 37 unit, SMPLB 10 unit, dan PPs Wusta 19
unit dengan jumlah siswa 75.056 orang dengan jumlah guru 4.544 orang. Jenjang
pendidikan SMA/MA/SMK yaitu SMA Negeri 22 unit sekolah, SMA swasta 98 unit,
SMK Negeri 9 unit, SMK swasta 88 unit dan Madrasah Aliyah 26 unit dengan jumlah
siswa 65.050 orang dengan jumlah guru 3.115 orang.
Selanjutnya dibidang pendidikan Non Formal dan Informal Pemerintah Kota
Makassar juga memberikan perhatian yang cukup besar, mengingat besarnya minat dan
animo masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di jalur Non Formal di
Tahun 2013 dimana terdapat 624 Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( kelompok
bermain/SPS/TPA/TPQ dan POS PAUD) dengan rincian sebagai berikut: TK Negeri 1
Lembaga, TK Swasta 332 Lembaga, KB 232 Lembaga, TPA 21 Lembaga, Pos PAUD
15 Lembaga dan TPQ 24 Lembaga dengan jumlah anak Didik 22.699 Orang dan 26
PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang mengelolah pendidikan kesetaraan
dengan rincian Paket A setara SD 1 kelompok (20 Warga Belajar), Paket B setara SMP
11 kelompok (220 warga belajar), paket C setara SMA 5 kelompok (150 warga Belajar),
untuk lembaga kursus dan pelatihan terdapat 463 lembaga dengan 17.402 warga
belajar dengan berbagai jenis keahlian seperti, Bahasa Asing, Komputer, Tatarias
Pengantin, Kecantikan Kulit dan rambut, Akuntansi, Teknisi AC, Montir dan jenis
keteranpilan lainnya.
2). Kesehatan
Pada Tahun 2013 jumlah Rumah Sakit sebanyak 37 buah, terdiri dari 12
Rumah Sakit Pemerintah/ABRI, 10 Rumah Sakit Swasta serta 15 Rumah Sakit
Khusus. Jumlah Puskesmas sebanyak 43 unit, yang digolongkan menjadi 35
Puskesmas Non rawat Inap, 8 Puskesmas Rawat Inap, 40 Puskesmas Pembantu ,
2 Puskesmas laut, 979 Posyandu dan 4 Puskesmas percontohan Metadong
(Puskesmas Kassi-kassi, Jumpandang Baru, Jongaya dan Makkasau yang siap
memberikan pelayanan dan rujukan bagi penderita HIV/AIDS dan penyalah gunaan
Narkoba (NAPZA).. Di samping sarana kesehatan, jumlah sumber daya manusia di
bidang kesehatan adalah 207 Orang Tenaga Medis, 872 Paramedis, 137 orang
tenaga Non Medis, 3.329 dokter praktek dan 168 bidan praktek, Serta tenaga
teknis kesehatan lainnya 53 orang, non kesehatan 44 orang.
Jumlah akseptor KB Aktif sebanyak 113.654 orang yang terdiri dari PIL
sebanyak 33.115 orang, Suntikan sebanyak 48.989 orang, KONDOM sebanyak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 11
4.160 orang, IUD/AKDR/SPIRAL sebanyak 10,803 orang, MOP/VASEKTOMI
sebanyak 628 orang, MOW/TUBEKTOMI sebanyak 4.270 orang, dan IMP
sebanyak 11.889 orang.
3). Tahapan Keluarga Sejahtera
Jumlah keluarga pra sejahtera pada Tahun 2013 sebanyak 51.718 keluarga
dan keluarga sejahtera I sebanyak 60.284 keluarga dengan jumlah kepala keluarga
sebanyak 251.556 orang. Jumlah anak asuh yang ditampung di 89 panti asuhan
tercatat sebanyak 6.119 orang.
4). Agama
Perkembangan pembangunan di bidang spritual dapat dilihat dari banyaknya
sarana peribadatan masing-masing agama, dimana sarana ibadah yang telah
terbangun sampai Tahun 2013, mesjid sebanyak 1.075 buah, mushollah 145 buah
dengan jumlah Pemeluk Agama Islam 1.330.271 orang, Gereja Protestan 162 buah
dengan jumlah Pemeluk Agama Protestan 113.354 orang, Gereja Katolik 22 Buah
dengan jumlah Pemeluk Agama Katolik 88.519 orang, Pura /Kuil/Sanggah 3 buah
dengan jumlah Pemeluk Agama Hindu 6.878 orang, Vihara/Cetya 20 buah
dengan jumlah Pemeluk Agama Budha 25.776 orang dan Klenteng 6 buah dengan
jumlah Pemeluk Agama Konghuchu 1.423 orang,.
5). Peradilan dan Kriminal
Jumlah narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas Satu Makassar
berjumlah 656 orang dan tidak ada perempuan). Jumlah pelanggaran lalulintas
pada tahun 2013 sebanyak. 14.113 kasus. Adapun jumlah kecelakaan sebanyak
891 kasus dengan korban meninggal 129 orang, luka berat 238 orang dan luka
ringan 889 orang.
4. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN
2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013
disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Inpres ini
memberikan tuntunan kepada Instansi Pemerintah dalam menyiapkan Laporan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 12
Akuntabilitas Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang
utuh dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja.
Esensi Sistem Akuntabilitas Kinerja bagi Pemerintah Kota Makassar adalah
perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik.
Sistem pengendalian manajemen ini merupakan infrastruktur bagi manajemen
untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik dapat dicapai melalui
implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Siklus Sistem
Akuntabilitas Kinerja diawali dengan penyusunan rencana stratejik yang
mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik. Kemudian setiap tahunnya
ditetapkan program dan kegiatan dalam rangka mencapai Visi, Misi dan
tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan
dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja yang berhasil diperoleh.
Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang
berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud
Laporan Akuntabilitas Kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai
sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders
(Gubernur, DPRD dan masyarakat). Kedua, sebagai sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 mencakup:
Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 sebagai sarana pertanggungjawaban
atas capaian kinerja selama Tahun 2013. Esensi capaian kinerja yang
dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran
stratejik telah dicapai selama Tahun 2013.
Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana
evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kota Makassar bagi
upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 13
ditemukan, manajemen pemerintah Kota Makassar dapat merumuskan strategi
pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kota Makassar
dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. SISTEMATIKA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja
Pemerintah Kota Makassar selama Tahun 2013. Capaian kinerja (performance
results) 2013 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance
plan) 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas
capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan dilakukan identifikasi
sejumlah celah kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Makassar
Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Bab I – Gambaran Umum, menjelaskan secara ringkas Profil Pemerintah Kota
Makassar dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 ini
Bab II – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
menjelaskan muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota
Makassar untuk periode 2009-2014 dan rencana Kinerja untuk Tahun 2013.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja
pemerintah Kota Makassar dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap
pencapaian sasaran stratejik untuk Tahun 2013.
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 ini dan menguraikan
rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 14
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kota Makassar
mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) Tahun, yaitu
untuk Tahun 2009-2014 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala
yang ada atau mungkin timbul. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Pemerintah Kota Makassar mencakup visi, misi, agenda, kebijakan, serta
cara pencapaian program tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian,
kebijakan yang ingin dicapai dalam Tahun 2013 akan dijelaskan dalam Rencana
Kinerja (Performance Plan) 2013.
PENDAHULUAN
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan langkah awal
untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) instansi pemerintah memerlukan integrasi
antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu
memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan
organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting
dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang
(opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-
unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi
serta strategi Instansi Pemerintah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat visi,
misi, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan
mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa
depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan
menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 15
yang jelas dan tepat, maka diharapkan Instansi Pemerintah akan dapat
menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama pengukuran,
penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan
tolok ukur penting dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setidaknya
digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada
sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana.
Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana pembangunan
mendefinisikan visi, misi dan strategi pembangunan organisasi untuk
menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk
menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dan misi
dituangkan dalam agenda organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin
dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan “bagaimana
kita menuju ke sana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian kebijakan
dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh
organisasi.
Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal
didefinisikan dalam suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran kebijakan serta perumusan
strategi pencapaian kebijakan berupa program dan kegiatan.
1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah
Kota Makassar ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2009. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun ini dimaksudkan
agar para penentu dan penyelenggara kebijakan mempunyai acuan yang jelas
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 16
Disamping itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yang disusun juga ditujukan untuk merumuskan kebijakan pembangunan
Kota Makassar. Sedangkan sasaran dari penyusunan RPJMD ini adalah :
Tersedianya arah kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas
yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaa , pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan.
Tersedianya rumusan program pembangunan yang merupakan indikasi
program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar dan
sekaligus sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Pemerintah Kota.
Terwujudnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap
program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kota
Makassar
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah
(RPJMD) Kota Makassar 2009-2014 secara formal didefinisikan pernyataan visi,
misi, kebijakan serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian
selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2009-2014
tersebut.
PERNYATAAN VISI DAN MISI
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Instansi
Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif,
inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang
tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh
Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi pemerintah
Kota Makassar dijabarkan sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 17
“Makassar Menuju Kota Dunia
Berlandas Kearifan Lokal”
Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar:
Pertama, yakni jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan
Makassar agar lebih maju, terkemuka dan dapat menjadi kota yang diperhitungkan
dalam pergaulan regional, nasional dan global.
Kedua, yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural
dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai dengan
keterbukaan untuk menerima perubahan dan perkembangan, sembari tidak
meninggalkan nilai-nilai yang menjadi warisan sejarah masa lalu.
Pembangunan berkarakter yaitu pembangunan mesti bisa dipahami,
memiliki bahasa publik, dapat dibaca, dapat dilakukan dan adalah sesuatu yang
berbeda antara satu dengan yang ada pada umumnya yang sekaligus
menggambarkan pelaku pembangunan itu sendiri, watak, prilaku individu yang
merancang dan menangani pembangunan itu.
Kriteria pembangunan berkarakter yaitu Perlakuan pembangunan sesuai
kebutuhan, mengakselerasi potensi local, fokus dan menyelesaikan masalah,
integratif dan bersifat holistik, memiliki nilai pragmatis dan filosofis.
Misi.
Penjabaran dari Visi tersebut, dilakukan melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan warga kota yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan
bermartabat;
2. Mewujudkan ruang kota yang ramah lingkungan;
3. Mewujudkan peran strategis Makassar dalam perekonomian domestik dan
internasional;
4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan berkualitas;
5. Mewujudkan kehidupan warga kota yang harmonis , dinamis , demokratis dan
taat hukum.
Nilai-Nilai.
Agar pembangunan Kota Makassar memiliki daya dan tepat guna bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat maupun kualitas lingkungan secara
berkelanjutan, maka diperlukan kekuatan kultural, moral dan religiusitas berupa
nilai-nilai yang ditumbuh kembangkan bersama. Nilai-nilai tersebut adalah:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 18
1. Kemerdekaan.
Kemerdekaan bagi individu dan kelompok masyarakat untuk melakukan
kreativitas pembangunan. Kemerdekaan tersebut harus dipertanggung
jawabkan kepada kepentingan kolektif yang menjelma dalam bentuk peraturan
yang bersifat legal formal, serta kepada norma-norma kesusilaan baik menurut
pandangan budaya, maupun menurut tuntunan agama.
2. Kebersamaan.
Menjadikan perbedaan-perbedaan latar belakang sebagai mozaik yang
mendesain kekayaan keragaman warga Makassar. Pada banyak simpul-simpul
kehidupan, dalam kedudukan bersama sebagai warga kota, terdapat
persentuhan atau persinggungan maupun intergrasi. Simpul-simpul tersebut
menjadi wilayah dimana kebersamaan tetap terpelihara dan ditumbuh
kembangkan.
3. Saling Memanusiakan – Sipakatau.
Makassar adalah kota dimana hidup orang-orang yang secara individu dan
sosial menghormati harkat dan martabat antara satu dengan yang lain, karena
sadar sebagai sesama mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan
martabat.
4. Saling Menghargai – Sipakalebbi.
Setiap orang dapat berbeda profesi dan kedudukan di dalam masyarakat,
perbedaan tersebut tidak mengurangi rasa hormat dan saling menghargai
antara satu dengan lainnya tanpa memandang latar belakang profesi dan
kedudukan dalam masyarakat masing-masing.
5. Saling Mengingatkan – Sipakainge.
Sadar akan kodrat kemanusiaan sebagai warga kota yang dapat saja khilaf,
lupa dan lalai, maka diperlukan sikap untuk saling mengingatkan dengan cara-
cara yang elegan, dapat diterima sesuai batas batas nilai masyarakat beradat
dan martabat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 19
6. Keterbukaan.
Agar proses pembangunan dapat menyertakan peranserta masyarakat secara
luas, maka diperlukan keterbukaan dari tahap perencanaan hingga
pengendalian pembangunan. Keterbukaan tersebut dikemas dalam kultur yang
beradab dan dijiwai oleh semangat penegakan hukum.
7. Semangat Kejuangan.
Tantangan masa depan hendaknya dihadapi dengan semangat kejuangan yang
teguh dan pantang menyerah, seperti yang tertera pada logo Kota Makassar
yang bertuliskan ”Sekali Layar Terkembang Pantang Biduk Surut ke Pantai”.
Kebijakan Pokok Pembangunan.
Untuk menopang upaya perwujudan misi yang telah dikemukakan, akan
dilakukan melalui 5 (lima) arahan kebijakan, sebagai berikut :
Peningkatan Kualitas Manusia.
Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk meningkatkan
kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, pembentukan keluarga
kecil bahagia dan sejahtera untuk menangani penduduk miskin, menekan
angka pengangguran, mendorong pemantapan pengamalan agama serta
apresiasi budaya, pengembangan kreativitas pemuda dan olah raga serta
kesetaraan gender.
Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan.
Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk memantapkan
pemanfaatan ruang wilayah darat, laut dan udara. Demikian juga, dimaksudkan
agar pembangunan wilayah darat, laut dan udara bisa memberi manfaat yang
sebesar-besarnya bagi warga kota dengan mengedepankan kenyamanan dan
ketentraman melalui pembangunan kota sejuta pohon, bebas pencemaran
lingkungan dengan penataan ruang berbasis teknologi informasi yang menjamin
pembangunan berkelanjutan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 20
Penguatan Struktur Ekonomi.
Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk terciptanya
struktur ekonomi yang kokoh pada semua sektor dengan memberi tekanan
pada sektor andalan; perniagaan, jasa dan industri yang dapat memperluas
kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat yang berimplikasi
peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bebas
Korupsi.
Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk memantapkan
pelaksanaan Otonomi Daerah secara bersama-sama antara pemerintah dan
masyarakat melalui pelaksanaan pembangungan berbasis partisipasi
masyarakat; meningkatkan pelayanan publik dalam berbagai dimensi
pembangunan; meningkatan profesionalisme aparatur dan mewujudkan
kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan program yang terarah dan
terintegrasi, pelayanan berbasis teknologi informasi (online)
Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia.
Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk terciptanya
masyarakat yang taat hukum , demokratis dan bebas KKN .
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
Pemerintah Kota Makassar menetapkan kebijakan berdasarkan visi, misi
dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Program Pemerintah Kota Makassar
merupakan bagian integral dalam proses Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) organisasi dirumuskan untuk masing-masing
kebijakan yang telah ditetapkan.
Kebijakan dan program utama yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai
berikut:
Kebijakan I Peningkatan Kualitas Manusia
Program Utama 1 Peningkatan kualitas pendidikan
Program Utama 2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 21
Program Utama 3 Peningkatan kesejahteraan sosial, budaya dan agama
Program Utama 4 Pembinaan pemuda dan olahraga
Program Utama 5 Peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender
Kebijakan II Pengembangan Tata Ruang Dan Lingkungan
Program Utama 6 Penataan ruang
Program Utama 7 Pembangunan infrastruktur kota
Program Utama 8 Pengelolaan lingkungan hidup
Kebijakan III Penguatan Struktur Ekonomi
Program Utama 9 Peningkatan komoditi unggulan
Program Utama 10 Peningkatan ketahanan ekonomi
Program Utama 11 Pengembangan investasi dan regulasi usaha
Program Utama 12 Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
Kebijakan IVDesentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi
Program Utama 13 Peningkatan kapasitas kelembagaan
Program Utama 14 Peningkatan profesionalisme aparatur
Program Utama 15 Pengelolaan keuangan daerah
Program Utama 16 Peningkatan kualitas pelayanan publik
Program Utama 17 Peningkatan kualitas materi dan penyebaran informasi
Kebijakan V Penegakan, Hukum Dan HAM
Program Utama 18 Pembinaan kehidupan politik yang demokratis
Program Utama 19 Peningkatan penegakan hukum dan HAM
Program Utama 20 Legislasi daerah
Apabila dilihat dari metodologi Balanced Scorecard yaitu salah satu teknik
atau pendekatan yang digunakan dalam merumuskan tujuan stratejik, maka
gambaran peta Stratejik maupun tujuan Stratejik Kota Makassar telah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 22
menggambarkan suatu keseimbangan yang wajar dari masing-masing perspektif
utama sebagaimana diuraikan dalam matriks berikut ini :
PerspektifTujuan Stratejik Pemerintah Kota Makassar
Masyarakat/ Citizen
1. Semakin kuatnya kelembagaan serta peran pemerintah dan masyarakat.
2. Meningkatkan derajat hidup masyarakat Keuangan/ BudgetProses Bisnis Internal
3. Peningkatan upaya pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat
4. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
Pembelajaran/ Pertumbuhan
5. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia
6. Meningkatnya usaha peningkatan kualitas SDM
Pada sektor publik perspektif keuangan dalam balanced scorecard dapat
disubstitusi menjadi perspektif budget. Namun demikian, keberhasilan organisasi
publik tidaklah diukur dengan bagaimana menjaga pengeluaran sesuai dengan
anggaran atau bahkan dengan penghematan besar-besaran, melainkan seberapa
efektif dan efisien organisasi dalam memenuhi visi.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2013
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2014 disusun suatu Rencana Kinerja
(Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja secara formal dan detail
untuk Tahun 2013 telah dibuat dalam RKPD. Pemerintah Kota Makassar juga telah
membuat dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan perjanjian kinerja antara
seluruh Kepala SKPD dengan Walikota dalam Penetapan Kinerja Tingkat Kota.
Dalam dokumen penetapan kinerja ini ditetapkan target kinerja yang menunjukkan
nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja. Penetapan Kinerja
Tahun 2013 merupakan komitmen seluruh SKPD untuk mencapai kinerja yang
sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi Misi Organisasi. Dengan
demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional
Pemerintah Kota Makassar sepenuhnya dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahun
2013 ini (Lampiran 2) dan Penetapan Kinerja (Lampiran).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 23
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
1. INDIKATOR KINERJA
Pengukuran capaian kinerja Tahun 2013 dengan mengacu pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refotmasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditetapkan dengan
indikator kinerja yaitu input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil) pada
tingkat program strategis hal ini mengingat RPJMD Pemerintah Kota Makassar
belum memuat sasaran sebagaimana yang diarahkan oleh Peraturan Menpan di
atas. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa pengukuran kinerja tidak dapat
dilakukan. Pengukuran kinerja dalam LAKIP Pemerintah Kota Makassar dilakukan
dengan menggunakan indikator yang bersifat makro yang dapat digunakan untuk
menilai ketercapaian program strategis yang telah ditetapkan.
2. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode
pembandingan capaian kinerja program utama dengan target yang telah
ditetapkan. Target tersebut merupakan target yang tertuang dalam penetapan
kinerja tahun 2013 dengan berdasarkan pada indikator kinerja program utama yang
telah ditetapkan. Selain pengukuran atas pencapaian target LAKIP juga menyajikan
analisis kinerja atas hasil dari program utama yang telah dicapai dengan
melakukan analisis perbandingan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya
(trend analysis). Analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi
dilakukan dengan melihat selisih antara target dengan capaian indikator yang telah
ditetapkan. Perbedaan selisih tersebut akan digunakan untuk melihat strategi
pemecahan dan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini
bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang
sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Untuk beberapa indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja mengalami perubahan target kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 24
Hal ini adanya perubahan target karena adanya penetapan target yang harus
dicapai dengan mempertimbangkan keputusan kementerian terkait.
3. ANALISIS DAN EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM UTAMA TAHUN 2013
Secara umum Pemerintah Kota Makassar telah dapat melaksanakan tugas
utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Tingkat capaian kebijakan
sebesar 101,15% Rincian analisis capaian masing-masing program strategis dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan
kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Capaian hasil atas
pelaksanaan program strategis ini adalah 82,35%. Indikator kinerja yang digunakan
untuk mengukur capaian program Peningkatan Kualitas Pendidikan adalah angka
partispasi kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata hasil UASBN,
rata-rata hasil ujian nasional, dan persentase sekolah yang telah terakreditasi.
Rincian atas masing-masing indikator kinerja terlihat pada tabel berikut.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
1 APK PAUD 74,25 84,12 113,292 APM PAUD 59,50 83,98 141,143 APK SD/MI/SDLB/ Paket A 117 115,22 98,484 APM SD/MI?SDLB/ Paket A 99,80 99,41 99,615 APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B 113 108,67 96,176 APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B 97,15 97,15 100,007 APK SMA/MA/SMALB/SMK/Paket C 87 87,46 100,538. APM SMA/MA/SMALB/SMK/Paket C 83 83,26 100,319 Persentase peserta didik putus sekolah (APtS)
SD/MI/SDLB 0,7 %. 0,00 0,001 0,00
10 Persentase peserta didik putus sekolah (APtS) SMP/MTs/SMLB 1%
0,05 0,001 2,00
11 Persentase peserta didik putus sekolah (APtS) SMA/MA/SMK/SMALB
0,08 0,001 1,25
12 Rata-rata hasil UASBN SD/MI/SDLB 7,85 7,85 100,0013 Rata-rata hasil UN SMP/MTs/ SMPLB 7,40 7,40 100,0014 Rata-rata hasil UN SMA/MA/SMALB/SMK 7,90 6,27 79,3715 Persentase SD/SDLB telah terakreditasi. 98 87 88,7816 Persentase SD/SDLB terakreditasi minimal B. 81 73 90,1217 Persentase SMP/SMPLB telah terakreditasi. 95 86 90,5318 Persentase SMP/SMPLB terakreditasi minimal B. 81 72 88,8919 Persentase SMA/SMALB terakreditasi 87 71 81,6120 Persentase SMA/SMALB terakreditasi minimal B 85 65 76,4721 Persentase SMK telah terakreditasi 96 79 82,2922 Persentase SMK terakreditasi minimal B 95 77 81,05
Rata-rata Capaian 82,35
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 25
Indikator kinerja APM PAUD belum mencapai target yang telah ditetapkan,
meskipun kenaikan APK PAUD mencapai 84,12%. Kenaikan tesebut lebih
disebabkan adanya kebijakan terhadap perubahan pelayanan PAUD yang terdiri
dari TK, TPA, KB dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang menetapkan perubahan
batas umur dari usia 4-6 tahun sebelumnya, menjadi 0-6 tahun. Peningkatan
aksestabilitas PAUD masih diperlukan agar APK dapat mencapai 100%, artinya
bahwa semua anak 0-6 telah mengikuti program PAUD. Peningkatan tersebut
diharapkan selaras dengan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
yang juga berdampak kepada pelayanan PAUD yang memerlukan peningkatan
alokasi anggaran.
Capaian indikator kinerja terkait dengan pelayanan pendidikan dasar dan
menengah didukung oleh Program pendidikan gratis dan beberapa program yang
memberikan kemudahan dan keringanan kepada masyarakat. Program tersebut
mampu meningkatkan APK dan APM. Kondisi ini berdampak postif kepada
pembangunan pendidikan dasar dalam hal penuntasan wajib belajar 9 tahun
seperti terlihat pada grafik Tahun 2009-2013 sebagai berikut:
Tingkat capaian APK SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB
Indikator lain yang juga menunjukkan keberhasilan sasaran terkait dengan
pendidikan dasar adalah persentase lulusan SMP memiliki kompetensi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 26
2009 2010 201190
95
100
105
110
115
APK SD/MI/SDLBAPK SMP/MTs/SMPLB
mengopreasikan komputer juga mengalami kenaikan yang melampaui target
karena didukung proses pembelajaran di SMP yang dilaksanakan berbasis TIK (e-
learning).
Dalam hal peningkatan mutu lainnya menunjukkan angka yang
menggembirakan yaitu pencapaian nilai ujian nasional yang mengalami kenaikan,
bahkan melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian masih terdapat
beberapa indikator yang tidak tercapai seperti SD dan SMP yang terakreditasi.
Penambahan SMP SSN, SMP RSBI, kelas unggulan dan pembelajaran berbasis e-
learning. Belum tercapainya indikator ini diakibatkan adanya beberapa
hambatan/masalah seperti dari ketenagaan, pembiayaan, sarana dan prasarana.
Capaian dalam hal pelayanan pendidikan dasar juga terlihat pada Indikator
persentase peserta didik putus sekolah (APtS) SMP/MTs/SMLB yang mengalami
penurunan atau pengurangan yang disebabkan adanya pembiayaan
Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Gratis, dan sekolah bersubsidi
penuh yang meringankan beban kebutuhan biaya bagi siswa yang kurang mampu.
Trend penurunan APtS dapat dilihat pada grafik berikut:
Tingkat capaian APtS SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB
1 2 30
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
APTs/SMPLBAPTs SD/MI/SDLB
Dalam hal upaya untuk mencapai keberhasilan pelayanan pendidikan
menengah Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan kebijakan penjaminan
layanan dan luaran pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan dan relevan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 27
dengan kebutuhan masyarakat seperti. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung
capaian sasaran ini diantaranya adalah pelaksanaa rintisan sekolah Gratis SMA
dan SMK yang bertujuan untuk meringankan beban kebutuhan biaya bagi siswa-
siswa kurang mampu di 2 (dua) SMA yaitu SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20
Makassar serta 1 (Satu) SMK yaitu SMK Negeri 9 Makassar. Dalam kegiatan ini
pemerintah Kota Makassar memberikan secara gratis buku tulis serta alat tulis bagi
siswa yang kurang mampu demikian juga buku mata pelajaran yang disertai
dengan buku lembar kerja siswa (LKS) untuk setiap mata pelajaran sehingga tidak
lagi membebani orang tua mereka.
Peningkatan mutu pendidikan menengah dilaksanakan melalui berbagai
kegiatan antara lain Rintisan sekolah bertaraf Internasional untuk SMA dan SMK,
pada jenjang SMA ditetapkan 3 (tiga) sekolah yang dilaksanakan pada SMA negeri
17 Makassar, SMA Negeri 15 Makassar dan SMA Negeri 1 Makassar Sekolah
Kategori Mandiri (SKM). Program peningkatan mutu pendidikan menengah yaitu
pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa seperti mengadakan Olimpiade
Sains Nasional (OSN) SMA, Olimpiade Olaraga dan Olimpiade Seni tingkat kota
Makassar untuk dilanjutkan ke tingkat provinsi dengan mengadakan pembinaan
terhadap siswa yang berprestasi juga mengadakan lomba kerativitas siswa.
Hasil dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah APK dan APM mengalami
peningkatan yang cukup baik pada tahun 2013, bahkan apabila dilihat dalam tiga
tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut diindikasikan akibat
kesadaran pentingnya pendidikan di masyarakat semakin baik. Hal tersebut juga
selaras dengan ketersediaan ruang kelas bahkan sekolah yang meningkatkan daya
tampung baik sekolah negeri maupun swasta. Indikator lainnya adalah Persentase
peserta didik putus sekolah (APtS) SMA/MA/SMALB/SMK ini akibat kebijakan
pemerintah yang melaksanakan program bersubsidi penuh sehingga angka putus
sekolah dari tahun ke tahun mengalami penurunan seperti dalam Empat tahun
terakhir Tahun 2009-2013 sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 28
Tingkat capaian APK SMA/MA/SMALB/SMK
2009 2010 20110
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
APtS SMA/MA/SMALB/SMK
APtS SMA/MA/SMALB/SMK
Keberhasilan upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan juga
terlihat dari persentase lulusan SMA/SMK/SMALB memiliki kompetensi
mengoperasikan komputer juga mengalami peningkatan melebihi target yang telah
ditetapkan dalam Renja 2013. Peningkatan tersebut didukung proses pembelajaran
di SMA/MA/SMK berbasis TIK (e-learning).
Indikator lain yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Renja 2013
adalah persentase SMA/SMALB telah terakreditasi, persentase SMA/SMALB
terakreditasi minimal B, persentase SMK telah terakreditasi, persentase SMK
terakreditasi minimal B disebabkan masih terbatasnya biaya akreditasi dan kuota
sekolah yang diakreditasi. Selain itu rasio jumlah SMA : SMK semakin meningkat
meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Pemeritah Kota Makassar
telah mencanangkan program pendidikan gratis hingga tingkat SLTP. Kegiatan-
kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program strategis ini
diantaranya adalah:
1) Peningkatan dan rehabilitasi gedung sekolah;
2) Pengadaan buku dan alat tulis siswa;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 29
3) Pengadaan buku pelajaran dan lembar kerja siswa;
4) Penyediaan biaya operasional pendidikan gratis
5) Pengadaan meubeler sekolah;
6) Pembinaan kelembagaan sekolah;
7) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;
8) Pelaksanaan sertifikasi pendidik;
2. PENINGKATAN DERAJAD KESEHATAN MASYARAKAT
Dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat dari hasil
yang dicapai yang tercermin pada rata-rata capaian kinerja program utama yang
terkait yaitu sebesar 105,75 dengan rincian sebagai berikut.
NO INDIKATOR KINERJA TARGETREALISAS
ICAPAIAN
1 Usia Harapan Hidup 73,7 Tahun 74,05 100,47 %2 angka kematian ibu melahirkan 3,87 16,3 23,74 %3 angka kematian bayi 9,6 6,7 130,20 %4 Prevalensi gizi buruk 2,07% 2,66 % 77,82 %5 Prevalensi gizi kurang 12,14 % 9,73 % 119,85 %6 Cakupan ibu hamil K4 90,00% 97,91 % 108,79 %7 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang
tertangani80% 75,18 % 93,98 %
8 Cakupan MP- ASI pada anak usia 6-24 bulan kel. Miskin
100 % 100 % 100 %
9 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% 100% 100%10 Persentase desa/kel mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam100% 100% 100%
11 Persentase tempat-tempat umum sehat 80,00% 85 % 106,25 %12 Penurunan kasus diare IR
=375/1000 penduduk
214/1000 penduduk
142,93 %
13 Penurunan kasus DBD 18/100.000 penduduk
20/100.000 Penduduk
88,89 %
14 Angka penemuan TB Paru 70% 74,2 106 %15 Angka penemuan penyakit kusta 80% 83% 103,75 %16 Penemuan kasus baru HIV AIDS 350 kasus 553 kasus 158 %17 Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin100% 80,69 % 80,69 %
18 Persentase posyandu purnama dan mandiri 50% 93,7 % 187,4 %19 Cakupan kelurahan siaga aktif 80% 100 % 125 %20 Cakupan rumah tangga ber PHBS 80% 71,9 % 89,88%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 30
Rata-rata Capaian 105,75 %Secara umum target pencapaian program peningkatan derajad kesehatan
masyarakat telah dicapai dengan baik. Untuk usia harapan hidup capaian tahun
2013. Capaian atas upaya peningaktan derajad kesehatan ini dapat dilihat pada
tren indikator kesehatan berikut.
Tabel. 7
Angka Kematian Ibu per 100.000 KHdi Kota Makassar Tahun 2009 - 2013
No T a h u n A K I
2 2009 163 2010 11,64 2011 11,45 2012 8,36 2013 16,3
Sumber : Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari tahun ke tahun menggambarkan
semakin membaiknya tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan
kesehatan ibu, serta kondisi kesehatan lingkungan dan tingkat pelayanan
kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan
dan masa nifas.
Indikator selanjutnya adalah angka kematian bayi yang merupakan banyaknya
bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup
pada tahun yang sama. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan
hidup bayi dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan termasuk
pemeliharaan kesehatannya.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi AKB, tetapi tidak mudah
untuk menentukan faktor yang paling dominan dan kurang dominan. Tersedianya
berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dari tenaga
kesehatan yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk mengubah kehidupan
tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan
faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat AKB. Menurunnya AKB
dalam beberapa waktu terakhir memberi gambaran adanya peningkatan dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 31
kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Angka Kematian Bayi di
Kota Makassar selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 8 Angka Kematian Bayi per 1.000 KHdi Kota Makassar Tahun 2009 - 2013
No T a h u n A K B
2 2009 11,43 2010 10,94 2011 6,95 2012 6,786 2013 6,71
Sumber : Bina Kesehatan Masyarakat
Keberhasilan Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat ini juga terlihat dari kualitas gizi masyarakat. Dari tahun
ketahun prevalensi gizi kurang pada balita mengalami penurunan dari tahun ke
tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel. 9 Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita
di Kota Makassar Tahun 2009 - 2013
No T a h u nGizi
Kurang2 2009 15,43 2010 14,54 2011 13,55 2012 11,596 2013 9,73
Sumber : Bina Kesehatan Masyarakat
Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai tersebut diantaranya didukung
oleh pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
1) Pengadaan obat-obatan umum;
2) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan program kesehatan gratis;
3) Pembinaan sekolah sehat;
4) Pembinaan posyandu;
5) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk;
6) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 32
7) Pembangunan/rehabilitasi puskesmas;
8) Pemeliharaan berkala rumah sakit;
3. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
Capaian atas program utama Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Budaya
dan Agama adalah 84,33.%. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan pelaksanaan program utama ini adalah terkait dengan indikator-
indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan dalam upaya penanggulangan
kemiskinan, peningkatan aktivitas keagamaan dan budaya serta bantuan-bantuan
yang telah diberikan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS). Rincian capaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Meningkatnya kerjasama dengan pelaku seni dan budaya (sanggar seni)
25 sanggar
seni
26 sanggar
seni
104%
2 Peningkatan jumlah LPM Aktif 100% 100% 100%
3 Persentase penanggulangan penurunan kemiskinan
2,50% 2,00% 80%
4 Peringkat STQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
Peringkat 1
Peringkat 2
75,00%
5 Jumlah Mesjid yang mendapat kunjungan Safari Ramadan
1.153 1.153 100,00%
6 Persentase jamaah haji yang mendapat pelayanan pemberangkatan dan pemulangan haji
75% 75% 100,00%
7 Jumlah rumah tidak layak huni 125 KK 0 0 %
8 Jumlah PMKS yang memperoleh penyuluhan
500 orang 500 orang 100,00%
9 Terbentuknya pengembangan KUBE dalam pengelolaan Usaha
100% 100% 100,00%
Rata-rata Capaian 84,33 %
Dari seluruh target capaian masing-masing indikator kinerja yang telah
ditetapkan secara umum telah mencapai target. Indikator kinerja
meningkatnya kerjasama dengan pelaku seni dan budaya khususnya
dengan sanggar seni melampaui sasaran yang diharapkan yakni sebesar
104%. Hal ini disebabkan karena hanya sanggar seni tersebut yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 33
mampu memberikan penampilan yang terbaik dalam setiap event-event
yang dilaksanakan. Selama Tahun 2013 Pemerintah Kota Makassar telah
melakukan kerjasama atau menjalin kemitraan dengan pelaku seni dan
budaya dalam bentuk tampilan kreasi tarian dan musik khas kota
Makassar guna mendukung kegiatan yang terkait.
Indikator persentase penurunan kemiskinan sebesar 2,5% belum dapat
dicapai disebabkan belum akuratnya data penduduk miskin. Data tersebut
merupakan daftar penduduk miskin yang mendapatkan bantuan beras miskin
(raskin) Tahun 2013 jumlahnya 44.217 KK terjadi penurunan jika dibandingkan
dengan Tahun sebelumnya tahun 2012 sebesar 4,8 % dari 46.355 KK.
Perkembangan jumlah penduduk miskin tergambar pada Tahun 2009-2013
sebagaimana grafik di bawah ini.
2009 2010 2011 2012 2013
62096 62192 62192
46355 44217
PERKEMBANGAN JUMLAH KK MISKINKK MISKIN
Dari data tersebut di atas diketahui bahwa perkembangan penurunan angka
kemiskinan di Kota Makassar memiliki rata-rata penurunan sebesar 4,9 %. Pada
Tahun 2013 terlihat penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan dibanding
pada Tahun 2012 yaitu sebesar 4,8 %.
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial juga dilaksanakan dengan
melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengingat partisipasi masyarakat
dalam pembangunan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap hasil-hasil
pembangunan. Dari tahun ke tahun partisipasi masyarakat mengalami
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 34
peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari dana swadaya masyarakat dalam kegiatan
pembangunan. Trend dana swadaya masyarakat Tahun 2009-2013 terlihat dari
grafik berikut.
2009 2010 2011 2012 20130
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
DANA SWADAYA MASYARAKAT
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk
mendukung program utama ini diantaranya adalah:
1) Pembinaan dan pendampingan LKM KUBE
2) Peningkatan Potensi Keluarga Miskin Rumah Tangga Sangat Miskin
(RTSM)
3) Pernikahan massal bagi PMKS
4) Penyuluhan sosial bagi PMKS;
5) Pembinaan rehabilitasi sosial anak jalanan/ gepeng dan pengamen;
6) Bimbingan teknis perlindungan anak;
7) Pemulangan dan Pelayanan Orang Terlantar karena bencana dan musibah
lainnya
4. PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Capaian atas Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga adalah sebesar
75%. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah
peringkat atlit kota makassar pada kejuaraan atletik tingkat propinsi, peringkat atlit
karate Kota Makassar pada kejuaraan karate se Indonesia, jumlah pemuda pelopor
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 35
yang terpilih mewakili Sulsel pada pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional dan
persentase jumlah anggota orsos/karang taruna yang mendapat pembinaan.
Rincian capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Peringkat atlit kota Makassar pada kejuaraan atletik tingkat propinsi
juara umum
Juara umum
100,00%
2 Prosentase organisasi kepemudaan yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan
15% 15% 100,00%
3 Jumlah pemuda pelopor Kota Makassar yang terpilih mewakili Sulsel pada pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional
1 orang 0 Orang 0,00%
4 Persentase Organisasi Kepemudaan yang berpartisifasi dalam kegiatan kepemudaan
15% 15% 100,00%
Rata-rata Capaian 75,00%
Pemerintah Kota Makassar telah berhasil mengantarkan atlit Atletik Yunior
Kota Makassar menjadi Juara Umum pada kejuaraan atletik Tingkat Provinsi pada
tahun 2013. Dengan demikian, capaian atas indikator ini adalah 75%. Keberhasilan
yang sama juga diraih dalam kejuaraan Atletik Yunior Pelajar. Pada kegiatan
tersebut diikuti oleh atlit-atlit Karate dari berbagai kota di Indonesia. Kontingen atlit
karate kota Makassar berhasil mencapai target yaitu Juara umum.
Persentase Jumlah OKP yang dibina pada Tahun Angggaran 2013 adalah
15 % dari 192 OKM/OKP yang terdata, dengan demikian untuk indikator ini
realisasi yang dicapai belum memenuhi target sebesar 100% dari jumlah
OKM/OKP yang dibina. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran
yang tersedia pada Tahun Anggaran 2013.
Jumlah Pemuda Pelopor Kota Makassar yang terpilih mewakili Provinsi
Sulawesi Selatan pada pemilihan pemuda pelopor tingkat Nasional tidak mencapai
target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pemuda pelopor Kota Makassar
tidak mampu bersaing ditingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Pemuda pelopor yang
dikirim ketingkat provinsi sebanyak 1(satu) orang namun demikian belum mampu
terpilih mewakili Provinsi Sulawesi Selatan ke tingkat Nasional.
Selain dari Indikator yang telah ditetapkan, suatu keberhasilan yang dicapai
Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2013 adalah berhasil memecahkan Rekor
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 36
MURI dan Rekor Dunia dalam pelaksanaan Jalan Sehat Makassar 2013 dalam hal
jumlah peserta yang mencapai 120 Ribu orang, sebagai catatan kegiatan tersebut
tidak dianggarkan dalam DPA Pemerintah kota Makassar tahun 2013.
Untuk mendukung program ini Pemerintah Kota Makassar telah
melaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Seminar politik dan kebangsaan;
2) Diskusi isu-isu aktual tentang kepemudaan;
3) PASKIBRAKA
4) Pemilihan pemuda pelopor tingkat Kota Makassar;
5) Pembinaan organisasi kepemudaan;
6) Pertandingan Futsal antar Club/sekolah;
7) Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi;
8) Orientasi Pelatih Sepak Bola;
9) Pembinaan dan pengembangan pemuda pelopor;
10)Pembinaan klub jantung sehat/Club olah raga masyarakat;
11)Kejuaraan Atelit junior Pelajar;
12)Kejuaraan karate Antar SMU se Kota Makassar.
5. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN KESETARAAN
GENDER
Capaian program peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan
gender Pemerintah Kota Makassar adalah sebesar 103,38 % Untuk mengukur
keberhasilan program ini sector yang digunakan adalah persentase perempuan
yang menjadi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, tingkat prevalensi
peserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur serta kualitas pemakaian
kontrasepsi, jumlah peserta KB, dan indikator terkait pemerdayaan perempuan
lainnya. Rincian capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 37
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Jumlah keluarga yang ikut ber KB dan BKB 40.086 PUS
45.062 PUS 112,41%
2 Jumlah Keluarga miskin yang menggunakan Alat Kontrasepsi yg lebih efektif
4.588.KK 5.718 KK 124,63 %
3 Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif terhadap Jumlah Pasangan Usia subur ( PUS) serta Kualitas Pemakaian Kontrasepsi
68 % 66,64% 98 %
3 Jumlah PUS Prasejahtera yang ikut KB 37.290 PUS
45.299 PUS 121,47 %
4 Jumlah kader yang terbina dalamkelompok Bina Keluarga dan UPPKS melaluiKegfiatan PKK KB - Kes dan Lomba Kelurahan
18 klp dan 75 kader
18 klp dan 75 kader 100 %
5 Jumlah Peserta KB Aktif menjadi Lestari 22.907 Akseptor
27.340Akseptor
119,35 %
6 Persentase perempuan yang berperan dalam pengambilan kebijakan/keputusan 30 % 24% 80 %
7 Persentase perempuan yang duduk di Legislatif 30.% 12% 40 %8 Persentase perempuan yang duduk di Eksekutif 63 % 24 % 38 %
9Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh unit pelayanan terpadu
60 orang 60 orang 100%
10Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan bantuan hukum
60 orang 60 orang 100%
Rata-rata Capaian 103,38 %
Secara umum seluruh indikator kinerja telah mencapai target yang telah
ditetapkan. Jumlah peserta KB Baru Prasejahtera Tahun 2013 mencapai 45.062
PUS atau telah tercapai 112,41% dari yang ditargetkan. Hal yang sama juga terjadi
pada prevalensi peserta KB. Tingkat prevalensi peserta KB Aktif terhadap
pasangan usia subur (PUS) telah dicapai sebesar 66,64 % dari 68 % yang
ditargetkan. Tingkat prevalensi peserta KB aktif di tingkat kecamatan di Kota
Makassar adalah sebagai berikut.
PERSENTASE PESERTA KB AKTIF TERHADAP PASANGAN USIA SUBUR (PREVALENSI KESERTAAN KB AKTIF TERHADAP PUS) TAHUN 2013
No KECAMATAN JUMLAH PUSJUMLAH
PESERTA KBPERSENTASE KB
THD PUS1 2 3 4 5
1 Mariso 6.635 4.560 68,73
2 Mamajang 6.363 4.561 71,68
3 Tamalate21.502
15.084 70,15
4 Rappocini 16.650 10.799 64,86
5 Makassar 10.542 7.127 67,61
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 38
6Ujung
pandang2.408 1.559 64,74
7 Wajo 4.480 3.267 72,92
8 Bontoala 5.963 3.836 64,33
9 Ujung Tanah 7.394 4.617 62,44
10 Tallo 19.078 12.400 65,00
11 Panakukang 16.806 11.259 66,71
12 Manggala 14.890 10.116 67,94
13 Biringkanaya 23.838 15.387 64,55
14 Tamalanrea 11.614 7.492 64,51
Jumlah 168.163 112.064 66,64
Data Desember 2013 dari jumlah PUS yang ada di kota Makassar
berdasarkan laporan Pengendali Lapangan tingkat kota sebesar .112.064 akseptor
atau 66,64 % dari PUS sebesar 168.163 akseptor , ini artinya dari 168.163 PUS
yang ada di kota Makassar terdapat .112.064 orang ber KB angka ini adalah angka
yang cukup ideal oleh karena sebahagian dari PUS tersebut masih ada yang belum
ingin ber KB karena bebagai macam alasan, dari 14 Kecamatan di Kota Makassar
ada 7 Kecamatan kesertaan ber KB bagi PUS diatas .66,64 % yaitu Kecamatan
Mariso, Mamajang, Tamalate, Makassar, Wajo, Panakkukang dan Manggala.
sedangkan capaian Kecamatan lainnya hampir sama dengan capaian rata rata
Kota Makassar. Perbandingan antara jumlah PUS dan Peseta KB terlihat dari grafik
di bawah ini:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 39
Mar
iso
Mam
ajang
Tam
alate
Rappocin
i
Mak
assa
r
Ujung p
andan
g
Wajo
Bontoala
Ujung T
anah
Tallo
Panak
ukang
Man
ggala
Biringk
anay
a
Tam
alanre
a0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
JUMLAH PUSJUMLAH PESERTA KBPERSENTASE KB THD PUS
Pasangan Usia Subur yang tidak ber KB mempunyai berbagai alasan antara
lain, hamil, ingin anak segera,ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi. Dari data
November 2013 tersebut dapat kita ketahui bahwa dari jumlah PUS yang ada
sebesar 168.163 PUS diantaranya ingin anak segera karena baru saja
melangsungkan pernikahannya, ingin anak tapi di tunda, sedang hamil atau tidak
ingin anak lagi tapi tidak ber KB ,dari 14 Kecamatan yang ada prosentase PUS
yang bukan peserta KB rata rata 29,39 % hanya ada satu Kecamatan yang
capaiannya hanya 27,07 % PUS nya yang tidak ber KB yaitu Kecamatan Wajo dari
angka tersebut terbukti bahwa tidak benar anggapan kalau diwilayah Pecinan tidak
ikut mensukseskan Program Keluarga Berencana
Capaian lain dalam kaitannya dengan KB, jumlah peserta Aktif menjadi
lestari melampau target yang ditetapkan sebesar 22.907 dengan realisasi sebesar
27.340 atau 119,35 % terhadap yang ditetapkan pada Rapat Kerja Derah Program
KB Tingkat Kota Makassar Tahun 2013.
Dalam pelayanan KB Kota Makassar juga mendapatkan penghargaan-
penghargaan, yaitu sebagai berikut:
1. Juara terbaik I Lomba Keluarga Harmonis Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
2. Juara terbaik I Lomba KB Lestari kategori 10 Tahun Tingkat Provinsi Sulawesi
Selatan.
3. Juara terbaik I Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia Tingkat Provinsi
Sulawesi Selatan.
4. Juara terbaik I Lomba Kelompok Bina Keluarga Remaja Tingkat Provinsi
Sulawesi Selatan.
5. Juara terbaik II Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Provinsi
Sulawesi Selatan.
6. Juara terbaik II Lomba Balita Ideal kategori 2-5 Tahun Tingkat Provinsi Sulawesi
Selatan.
7. Juara terbaik II Lomba Kelompok UPPKS Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Juara umum Lomba Olahraga dan Seni Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
9. Juara Harapan I Lomba kader BKB Tingkat Nasional dalam rangka Jambore
PKK Tahun 2013.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 40
Upaya pembinaan keluarga juga ditempuh dalam rangka peningkatan
kesejahteraan keluarga. Tahun 2013 Pemerintah Kota Makassar telah membina
sebanyak 144 kelompok dan 2.592 kader Bina Keluarga Balita.
Dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang terkait dalam upaya penurunan jumlah kasus kekerasan. Selama
tahun 2013 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi sebanyak
123 atau 205% dari target 60 kasus yang diharapkan dapat ditekan. Jumlah
tersebut adalah kasus terhadap perempuan yang dilaporkan kepada Pemerintah
Kota Makassar melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan Jumlah seluruh laporan
yang berhasil dihimpun dari berbagai pihak menunjukkan bahwa jumlah kasus
yang terjadi selama tahun 2013 sebesar 60 kasus. yang berasal dari Tim P2TP2A
sebanyak 123 kasus.
Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
mendukung pencapaian hasil atas program utama di atas. Kegiatan-kegiatan
tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Sosialisasi UU KDRT dan UU Perlindungan Anak untuk Ulama/Tokoh
Agama dan Tokoh Masyarakat
2) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan
perempuan dan anak ( P2TP2A)
3) Pembinaan organisasi perempuan
4) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
5) Kegiatan Pembinaan Kelompok Perempuan dalam Lomba Kelurahan
6) TerpaduPenyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga
miskin;
7) Pembinaan keluarga berencana;
8) Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis;
9) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di
masyarakat
10) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di
masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 41
6. PENATAAN RUANG
Keberhasilan program penataan ruang diukur dari persentase meningkatnya
kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB, dan persentase pelayanan
masyarakat dalam pengurusan IMB. Rata-rata capaian atas indikator ini adalah
sebesar 95,86%. Rincian capaian atas sektor penataan ruang adalah sebagai
berikut.
NO INDIKATOR KINERJA TARGETREALISAS
ICAPAIAN
1 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bermohon IMB
10% 8,086% 80,86%
2 Capaian realisasi target PAD dari penerbitan IMB 10% 10,261% 102,61%3 Cakupan pelayanan masyarakat dalam
pengurusan IMB10% 10,00% 100,00%
4 Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja
10% 10,00% 100,00%
Rata-rata Capaian 95,86%
Indikator : Peningkatan kesadaran masyarakat untuk bermohon Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dalam setiap tahunnya, peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap regulasi tata ruang dan bangunan Kota Makassar adalah
faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini, namun
demikian hal tersebut tidaklah terjadi begitu saja akan tetapi hal tersebut
dikarenakan gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan
Bangunan Kota Makassar, pada tahun 2013.
Indikator : Capaian Realisasi target PAD dari penerbitan IMB pada
Tahun 2014. Pembangunan Insfratruktur serta Sumber Daya Manusia Kota
Makassar yang semakin membaik dari tahun ketahun menarik investor untuk
menanamkan sahamnya di Kota Makassar dan tentunya berdampak langsung
pada peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD), realisasi Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2013 sebesar Rp. 37.759.138.500 atau
102.61 dari total target yang sebesar Rp. 36.800.000.000
Indikator : Cakupan Pelayanan masyarakat dalam pengurusan IMB di
Kota Makassar. Peningkatan kualitas pelayanan dalam pengurusan Izin
Mendirikan Bangunan adalah hal yang paling diutamakan oleh Dinas Tata Ruang
dan Bangunan Kota Makassar, pada tahun 2013 setidaknya ada 3 (tiga) kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 42
dilaksanakan yang menunjang langsung kearah tersebut, hal ini juga di perkuat
dengan diraihnya sertifikat ISO 9001:2008,
Indikator : Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat
tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari
kerja. Tuntutan masyarakat yang semakin beragam menuntut aparatur untuk cepat
tanggap dalam menindak lanjuti segala permasalahan yang ada, pada tahun 2013
dari 6 pengaduan masyarakat yang masuk pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Kota Makassar telah berhasil ditindak lanjuti secara keseluruhan.
Pemerintah Kota Makassar telah berusaha untuk melaksanakan program
penataan ruang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1) Penyusunan data base fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kota Makassar;
2) Penyusunan Mapping Data Base Peruntukan lahan di Kota Makassar;
3) Sosialisasi konstruksi bangunan yang layak;
4) Penyusunan Topologi Pulau Kota Makassar;
5) Sosialisasi Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6) Sosialisasi Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan
Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
7) Sosialisasi Perwali No. 14 Tahun 2005 tentang Tata cara pemberian izin pada
Pemerintah Kota Makassar;
8) Workshop Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar;
9) Workshop Green Building;
10) Standarisasi dan sertifikasi pemberian pelayanan perizinan;
7. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KOTA
Capaian atas program utama peningkatan infrastruktur kota yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah sebesar 105,70%. Indikator
kinerja yang digunakan untuk menilai hasil dari pelaksanaan program utama
Peningkatan Infrastruktur Kota menyangkut sarana jalan, jembatan dan drainase,
pelayanan sanitasi air untuk masyarakat serta prasarana perhubungan dan
keamanan kota terhadap musibah kebakaran. Rincian capaian masing-masing
sektor adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 43
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Persentase jalan dalam kondisi baik 90,00% 88,75% 98,61%2 Persentase jembatan dalam kondisi baik 90,00% 98,35% 109,27%3 cakupan pelayanan Bangunan Air 90,00% 100,00% 111,11%4 Persentase Trotoar dalam kondisi baik 90,00% 77,30% 85,88%5 Cukupan pelayanan listrik 98,00% 98,06% 100,06% 6 Persentase Drainase/gorong-gorong dalam kondisi
baik90,00% 91,78% 101,97%
7 Presentase kondisi lingkungan perumahan yang baik 75,00% 66,70% 88,93%8 Persentase jalan bermarka 59,00% 59,00% 100,00%9 Persentase trafic light dalam kondisi baik 75,00% 91,00% 121,33%
10 Persentase pengujian terhadap kendaraan wajib uji 56,00% 62,00% 110,71%
11 Persentase ketersediaan jembatan penyeberangan dan zebra cross
10,00% 10,00% 100,00%
12 persentase rambu lalu lintas dan papan nama jalan dalam kondisi baik
41,00% 46,00% 112,19%
13 Persentase jumlah kendaraan yang di KEUR 56,00% 62,00% 110,71%14 Kepemilikan KIR angkutan umum 49,00% 54,00% 110,20%
15 Persentase jumlah kecamatan yang telah diberikan penyuluhan
0,00% 0,00% 0,00%
16 Persentase kepemilikan APAR 80,00% 100,00% 125,00%17 Quick respond time kebakaran 95,00% 100,00% 105,26%18 Persntase kegiatan yang memiliki SOP 0,00% 0,00% 0,00%
Rata-rata Capaian 105,70%
Target Panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 90% telah direalisaikan
sebesar 88,75%. Pemerintah Kota Makassar pada dasarnya telah berupaya untuk
melakukan perbaikan jalan pada berbagai ruas di wilayah Kota Makassar.
kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya berupa pembangunan, rehabilitasi dan
peningkatan jalan.
Panjang jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2013 telah terealisasi
sebesar 98,35% dari seluruh panjang jembatan atau 1.115,64 m dari 1.134,36 m.
Dengan demikian capaian indikator ini sebesar 98,35%.
Secara umum capaian pembangunan infrastrukur pada Tahun 2009-2013
terlihat pada grafik di bawah ini:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 44
2008 2009 2010 2011 20120
20
40
60
80
100
120
58.92 61.72 64.54
82.83
95.5591.74 92.78 93.48 94.26
98
0 0
22.29 22.29
0
% Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik % Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik% Panjang Trotoar Dalam Kondisi Baik
Dalam hal infrastruktur perhubungan, indikator kinerja yang telah
ditetapkan adalah persentase jalan bermarka, ketersediaan jembatan
penyeberangan dan zebra cros serta kepemilikan KEUR angkutan umum.
Jumlah ruas jalan yang bermarka sebesar 116.228 m dan tidak ada
penambahan volume ruas jalan bermarka. Kegiatan yang dilaksanakan
selama tahun 2013 adalah pemeliharaan marka jalan berjumlah total
32.364 m (54,51%) terdiri dari 20.000 m dari APBD dan 12.364 m yang
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai anggaran yang
tersedia. Dalam hal ketersediaan trafic light jumlah traffic Light yang
telah ada berjumlah 45, sedangkan jumlah traffic Light yang seharusnya
ada atau dibutuhkan berjumlah 81. Kurangnya ketersediaan ini
dikarenakan terbatasnya anggaran yang ada sehingga tahun 2013.
Dalam hal ketersediaan jembatan penyeberangan jumlah jembatan
penyebrangan dan zebra cross yang dibutuhkan atau seharusnya ada
berjumlah 597 Buah. Jumlah yang ada hingga saat ini adalah 324 Buah.
Dengan demikian ketersediaan jembatan penyeberangan baru mencapai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 45
54,27%. Selama ini belum ada penambahan/pengadaan karena
anggaran yang terbatas sehingga tahun 2012 dan 2013 jumlahnya tetap
sama.
Persentase rambu lalu lintas dan papan nama jalan kondisi baik,
jumlah rambu lalu lintas dan papan nama jalan dalam kondisi baik pada
tahun 2012 berjumlah 1.422 buah (40%) terdapat penambahan 115
buah rambu dalam kondisi baik yang terdiri dari 50 buah pemeliharaan
dan 65 buah pengadaan baru, dan pada tahun 2013 berjumlah 1.631
buah (46%) yang terdiri dari 157 buah pemerliharaan dan 52 buah
pengadaan baru.
Capaian Indikator Jumlah Kendaraan Yang di KEUR pada Tahun
2013 sebesar 39.435 unit dari jumlah kendaraan yang wajib uji sebesar
62.857 unit. Dibandingkan dengan Tahun 2012 angka ini telah
mengalami kenaikan dari 34.923 unit dari jumlah kendaraan yang wajib
di keur sebesar 60.632 unit.
Dalam hal penanganan kebakaran, jumlah kebakaran yang terjadi
selama tahun 2013 sebanyak 150 kejadian. Jumlah ini meningkat dibandingkan
dengan tahun lalu yaitu sebanyak 130 kejadian. Keseluruhan kejadian
kebakaran telah ditangani dengan adanya posko di 4 wilayah yang terdiri dari
Posko Induk, Posko Timur, Posko KIMA dan Posko Utara yang merupakan
bantuan dari Kecamatan Tallo. Selama Tahun 2013 penyebab kebakaran yang
paling sering terjadi adalah arus pendek listrik. Bebarapa hal yang menjadi
kendala dalam upaya penanganan dan penurunan frekwensi kebakaran adalah
bahwa jumlah sarana mobilitas yang masih terbatas. Dinas Pemadam kebakaran
Kota Makassar saat ini hanya memiliki 35 unit mobil pemadam, 3 mobil tangga, 1
mobil Ambulance dan 1 unit mobil Evakuasi. Dengan jumlah penduduk sebanyak
1.387.302 cakupan pelayanan bencana kebakaran yang menggambarkan
perbandingan antara jumlah mobil pemadam kebakaran dengan jumlah penduduk
kota Makassar adalah 1 unit mobil melayani 10.000 penduduk maka sarana
mobilitas yang seharusnya dimiliki adalah 138 unit mobil dengan personil 900
orang. Dengan demikian, kebutuhan mobil yang masih harus dipenuhi adalah 103
mobil untuk mencapai pelayanan bencana kebakaran yang maksimal. Selain itu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 46
ada beberapa hal yang menjadi penyebab meningkatnya kebakaran karena belum
terlaksananya secara menyeluruh sosialisasi penyebab kebakaran dan sosialisasi
kepemilikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Strategi yang akan dilaksanakan
adalah dengan melakukan penyuluhan bahaya kebakaran dan cara
penanganannya pada tahun anggaran 2013.
Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan
kegiatan untuk meningkatkan infrastruktur kota untuk menuju tercapainya kota
dunia yang berlandas kearifan lokal. Kegiatan-kegiatan tersebtut diantaranya
adalah:
1) Pembangunan jalan;
2) Pemasangan paving blok;
3) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
4) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan;
5) Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong;
6) Pengukuran dan pematokan jalan;
7) Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat;
8) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih (DAK);
9) Pembangunan sanitasi (DAK);
10) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sanitasi;
11) Inspeksi kondisi sarana & Prasarana Lingkungan;
12) Sosialisasi IPAL Losasri;
13) Pembuatan RPIJM Bidang Keciptakaryaan;
14) Pendamping USRI;
15) Timbunan Anjungan Metro.
8. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk
melaksanakan program strategis pengelolaan lingkungan hidup. Capaian kinerja
program strategis program Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebesar 86,08%.
Capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 47
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Penanganan sampah 90,47% 90,00% 99,66%2 Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk 85,80% 91,99% 107,21%
3 Jumlah kelompok Binaan pengelola sampah150
kelompok150
Kelompok100,00%
4 Cakupan penghijauan kota 58,33% 58,33% 100,00%5 Persentase perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan 50% 48% 96,00%6 Persentase jumlah usaha atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administratif dan tehnis pencegahan pencemaran air
150% 65% 43,33%
7 Persentase pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
30% 30% 44,70%
8 presentase pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan pemcemaran lainnya
30% 25% 83,33%
9 Presentase jenis usaha kegiatan yang diproses dokumen lingkungannya
25% 30% 120,00%
10 Jumlah pengaduan masyarakat tentang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
15% 10% 66,66%
Rata-rata Capaian 86,08%
Capaian kinerja pembangunan bidang persampahan merupakan hasil dari
peran serta semua pihak dalam pengelolaan persampahn, terutama telah
dikampanyekannya Program kegiatan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) yang
menggugah masyarakat untuk turut menjaga dan mengolah sampah yang setiap
tahun mengalami peningkatan yang hingga saat ini telah dibina sebanyak 78
kelompok “Green and Clean” yang tersebar dibeberapa Kelurahan, sehingga laju
timbulan sampah dapat ditekan, sedang pada program kegiatan pengumpulan dan
pengangkutan sampah relatif meningkat dari pelayanan Tahun 2012 sebesar
89,78% meningkat menjadi 99,66%. Hal ini karena masih banyaknya kendala yang
dihadapi dalam penanganan sampa, antara lain adanya regulasi yang mengatur
tentang sampah yang masih perlu disesuaikan dengan perkembangan kota, selain
itu perkembangan partisipasi masyarakat perlu diapresiasi dengan pengaturan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011
tentang pengolahan sampah, sehingga indikator utama yang ditetapkan sebesar
90,47% terealisasi sebesar 90,16% yang dengan demikian capaian kinerjanya
sebesar 99,66%.
Target capaian sasaran dari kinerja ini rata-rata memenuhi sebesar 100%,
untuk mengakselerasikan fungsi pembangunan lingkungan dan keteduhan kota.
Program kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bertujuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 48
terciptanya keteduhan dan kualitas fungsi lingkungan sebagai paru-paru kota, dan
dalam tahun ini telah dilakukan penanaman pohon sebanyak kurang lebih 17.500
pohon dari rencana sebanyak 30.000 pohon. Hal ini disebabkan banyaknya ruang
terbuka hijau yang dihilangkan untuk pelebaran jalan.
Indikator capaian terkait dengan persentase perusahaan yang memiliki
dokumen lingkungan berada pada posisi 96% dari target 50 dokumen dengan
realisasi 48 dokumen. Kendala yang dialami sehingga tidak mencapai 100% adalah
kurangnya sarana dalam melakukan pemantauan serta kurangnya sumberdaya
manusia untuk melakukan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang
memiliki izin lingkungan.
Indikator kinerja persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administratif dan tehnis pencegahan pencemaran air Tahun 2013
ditargetkan sebesar 150 jenis usaha dan terealisasi sebesar 65 jenis usaha dengan
capaian 43,33%, rendahnya capaian ini disebabkan beberapa faktor:
1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mengelola hasil limbah cair dan limbah
bahan beracun dan berbahaya yang dihasilkan;
2. Kurangnya anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan penyelesaian masalah-
masalah lingkungan.
Capaian kinerja pengawasan terhadap 30 perusahaan yang menghasilkan
limbah B3 dan pemcemaran lainnya, yang dapat diawasi hanya 25 perusahaan
sehingga capaiannya mencapai 83%. Di Kota Makassar belum ada perusahaan
yang melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 sehingga dalam proses
pembuangan limbah B3, pihak perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak
ketiga melakukan penampungan terhadap limbah B3. Limbah B3 ditampung pada
tempat Penampungan sementara (TPS) limbah.
Capaian Jumlah pengaduan masyarakat tentang lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti Tahun 2013 terhadap adanya indikasi pencemaran yang ditimbulkan
dari beberapa usaha. Sebanyak 15 kasus lingkungan yang dilaporkan oleh
masyarakat, 10 diantaranya sudah ditindak lanjuti melalui pemantauan dan
klarifikasi, koordinasi instansi terkait serta himbauan ketaatan melakukan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 49
Bensin
Solar
Bensin
Solar
pengelolaan lingkungan yang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku
sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 66,66%.
Indikator lain terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah realisasi
persentase kendaraan berbahan bakar bensin dan solar Tahun 2013. Dari hasil
pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor yang dilaksanakan dari Tahun
2006 hingga 2013 menunjukkan bahwa emisi gas buang kendaraan bermotor yang
memenuhi baku mutu kecenderungannya mengalami peningkatan. Hal ini
disebabkan karena kesadaran dan kepedulian para pengguna kendaraan untuk
memelihara dan mempertahankan kualitas kendaraannya semakin meningkat.
Adapun perbandingan data grafik persentase kendaraan berbahan bakar bensin
dan solar yang lulus pada uji emisi gas buang dari Tahun 2006 hingga September
2013 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 3.1. Perbandingan Grafik Persentase kendaraan berbahan bakar bensin dan solar yang lulus pada uji emisi gas buang dari Tahun 2006 hingga September 2013
Tampak pada Grafik bahwa pada Tahun 2006 rata-rata kendaraan berbahan
bakar bensin yang memenuhi baku mutu kualitas emisi gas buang yaitu 68,94%
dari 132 kendaraan, pada Tahun 2007 menurun menjadi 65,56% dari 180
kendaraan kemudian pada Tahun 2008 sampai pada Tahun 2012 mengalami
peningkatan secara signifikan berturut-turut 68,62% dari 239 kendaraan, 81,12%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 50
dari 224 kendaraan dan 96,76% dari 247 kendaraan, 90,55% dari 201 kendaraan
(Juni 2012), dan 91,92% dari 297 kendaraan (November 2012) serta pada Bulan
September 2013 sebesar 92,01% yang memenuhi baku mutu kualitas emisi gas
buang kendaraan bermotor. Sedangkan untuk kendaraan yang berbahan bakar
solar mengalami fluktuatif dari Tahun 2006 hingga Tahun 2013. Jumlah kendaraan
yang memenuhi baku mutu kualitas emisi gas buang kendaraan dari Tahun 2006
sampai Tahun 2012 berturut – turut 21,92% dari 73 kendaraan, 35,86% dari 145
kendaraan dan 48,65% dari 111 kendaraan dan 64,29% dari 98 kendaraan (Maret
2011), 68,92% dari 74 kendaraan (Oktober 2011), 53,73% dari 67 kendaraan (Juni
2012) dan terakhir pada Bulan Nopember 2012 sebesar 55,81% dari 172
kendaraan dan Bulan November 2013 kendaraan yang berbahan bakar solar
mencapai 27,17%.
Untuk mengetahui kondisi udara ambien Kota Makassar maka dilakukan
analisa kualitas ambien. Berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien yang
dilakukan pada 15 titik/lokasi jalan utama dan alternatif di Kota Makassar selama
Bulan Oktober 2011 dapat diketahui bahwa kondisi udara di Kota Makassar secara
umum masih memenuhi syarat sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi
Selatan No. 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan
Hidup. Hal ini akan ditindak lanjuti secara bersama-sama melalui instansi terkait
untuk perbaikan transfortasi dan memperbanyak tanaman/pohon atau memperluas
ruang terbuka hijau sebagai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 29 ayat 2 menetapkan proporsi ruang
terbuka hijau wilayah kota minimal 30% dari luas wilayah kota dan ayat 3
menetapkan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota minimal 30%
dari luas wilayah kota.
Hal lain yang menjadi indikator untuk menilai pengelolaan lingkungan hidup adalah
melakukan pengujian kualitas air. Tahun 2013 dilakukan pula pengujian kualitas air
terhadap 2 Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan Rumah
Sakit Akademis Yauri Yusuf Putra, 2 Restoran/Rumah Makan yaitu
Restoran/Rumah Makan Bambuden dan Rumah Makan Flat Dragon, 2 industri
yaitu PT. PLN Tello dan PT. Sermani Steel Corporation, 2 Hotel yaitu Hotel Santika
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 51
dan Hotel Amaris serta 3 outlet IPAL Komunal yaitu outlet BPS Tanjung, Outlet
IPAL Tello Baru dan Outlet IPAL Bulurokeng.
9. PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN
Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai upaya
pengembangan komoditas unggulan. Capaian hasil atas program utama ini adalah
114,83% yang diukur dari kinerja bidang perikanan, pertanian, peternakan,
ketahanan pangan dan sektor pariwisata. Capaian rata-rata dari program utama ini
adalah sebagai berikut:
NO INDIKATOR KINERJA TARGETREALISAS
ICAPAIAN
1 Peningkatan produksi perikanan tangkap 14.520 ton 11.616 ton 80,00%2 Peningkatan jumlah konsumsi ikan per kapita 38,76
kg/kapita34,76
kg/kapita89,00%
3 Peningkatan pemasaran komoditi hasil perikanan
525 ton/bulan
420ton/bulan
80,00%
4 Peningkatan produksi perikanan budidaya 3.875ton/tahun
3.294ton/tahun
80,00%
5 Peningkatan pemasaran dan pengolahan hasil pertanian
20 UnitUsaha
20 UnitUsaha 100,00%
6 Penurunan Jumlah kasus penyakit hewan menular
50 kasus 36,5 kasus 73,00%
7 Persentase penanganan penjual ternak liar yang dikoordinasikan dengan Instansi terkait
100% 100% 100,00%
8 Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan
10 % 9,00% 90,00%
8 Meningkatnya kunjungan wisatawan Nusantara 15% 3,03 % 20,20 %9 Meningkatnya kunjungan wisatawan
Mancanegara5% 16,78 % 335,6 %
10 Potensi objek wisata yang dikembangkan 6 LOKASI 6 Lokasi 100,00%11 Meningkatnya Pelaku Usaha Industri Pariwisata
(Hotel, Hiburan, dan Restoran/RM)1.102 unit 1.272 unit 115,43%
Rata-rata Capaian 114,83%
Dari 11 indikator kinerja yang telah ditetapkan, 5 indikator telah mencapai
target yang diharapkan, yaitu indikator peningkatan pemasaran dan pengolahan
hasil pertanian, persentase penanganan penjual ternak liar yang dikoordinasikan
dengan instansi terkait, meningkatnya kunjungan wisatawan Mancanegara,
potensi objek wisata yang dikembangkan dan meningkatnya pelaku usaha industri
pariwisata (Hotel, Hiburan dan Restoran/Rumah makan). Tabel di atas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 52
menunjukkan bahwa Indikator peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun
2013 terealisasi sebesar 11.616 ton dari target 14.520 ton atau terealisasi 80%.
Beberapa jenis komoditi hasil tangkap yang ada di Kota Makassar seperti ikan
bambangan, ikan bandeng, ikan banyara, ikan baronang, ikan barukang, ikan bete-
bete, Ikan bui-bui, ikan cakalang, cumi-cumi, ikan ekor kuning, ikan gamasi, ikan
cucut, ikan lemuru, ikan mairo, ikan sunu, ikan pari, ikan sinrili, ikan tuna, ikan
tembang, ikan sibula, ikan tawassang, ikan tenggiri, ikan terbang, ikan tongkol, ikan
kerapu, udang dan ikan lainnya. Selain itu ada beberapa jenis hasil tangkapan
komoditas potensial seperti udang windu, udang putih, kepiting, teripang, cumi-
cumi dan kerang-kerangan.
Adapun jenis alat tangkap yang digunakan adalah Cantrang pukat cincin
(Purse seine), jaring insang hanyut, jaring insang tetap (lanra), Bagan perahu,
Rawai tetap, Pancing tonda, Pancing tegak, Sero, Perangkap kerang, penangkap
kepiting dan panah ikan, sedangkan armada penangkapan yang biasanya
digunakan yaitu perahu tanpa motor, perahu motor tempel, kapal motor < 5 GT dan
5- 10 GT.
Secara umum, produksi perikanan tangkap di Kota Makassar (2009-2013 )
berdasarkan pada grafik dapat dilihat pada diagram berikut:
Produksi Perikanan Tangkap0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
200720082009201020112012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 53
Produksi perikanan terlihat adanya kenaikan secara terus menerus selama
rentang waktu empat tahun terakhir. Tahun 2013 produksi perikanan tangkap
mencapai 11.616 ton atau sedikit lebih rendah dibandingkan produksi tahun
sebelumnya sebanyak 12.125 ton hal ini disebabkan oleh wilayah penangkapan
ikan semakin hari semakin jauh, juga di pengaruhi oleh cuaca dan peralatan
penangkapan ikan yang rata-rata masih menggunakan kapal/perahu berukuran
kecil.
Peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat pada tahun 2013, mengalami
peningkatan walaupun tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya
akan tetapi dengan bertambahnya penduduk Kota Makassar yang mengkonsumsi
ikan maupun bahan olahan berbahan baku ikan, dan seiring bertambahnya tingkat
kesadaran masyarakat khususnya anak usia sekolah diharapkan konsumsi ikan
per kapita akan terus meningkat, sehubungan dengan adanya berbagai kegiatan
kampanye Gemar Makan Ikan dan sosialisasi gerakan konsumsi ikan. Selain itu
semakin menjamurnya warung- warung makan dan restoran yang menyajikan
menu berbahan ikan .dan perusahaan pengolah produk perikanan juga semakin
meningkat . Selain itu masih adanya budaya dan kondisi sosial masyarakat yang
kurang kondusif terhadap peningkatan konsumsi ikan harus dipupus dengan
adanya pemerataan program GEMARIKAN di seluruh kawasan Kota Makassar.
Konsumsi Ikan Pada Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Grafik berikut:
2007 2008 2009 2010 201115.6
15.8
16
16.2
16.4
16.6
16.8
17
17.2
17.4
16.16
16.32
16.66
17
17.15
Konsumsi ikan (kg/kapita)
Konsumsi ikan (kg/kapita)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 54
Peningkatan produksi perikanan seiring dengan peningkatan pemasaran
komoditi hasil perikanan. Tahun 2013 ditargetkan mencapai 525 ton/bulan dan
terealisasi sebesar 420 ton/bulan atau 80%. Sampai saat ini produksi perikanan
masih sangat tergantung pada perikanan tangkap namun tingkat pemanfaatannya
terutama untuk ikan-ikan non ekonomis belum optimal. Hal ini disebabkan
pemanfaatannya masih terbatas dalam bentuk olahan tradisional dan konsumsi
segar, selain itu diketahui bahwa masyarakat pesisir menggeluti profesi nelayan
secara turun temurun secara tradisional tanpa dibekali keterampilan dan teknologi
peningkatan mutu hasil perikanan. Akibatnya ikan-ikan tidak ditangani dengan baik
di kapal sehingga ikan yang didaratkan bermutu rendah (20-30%) sehingga
berdampak pada tingginya tingkat kehilangan (Losses). Disisi lain ikan hasil
tangkapan samping pukat udang dan tuna serta sisa olahan (by product) industri
perikanan belum pula dimanfaatkan secara optimal sehingga ikan tangkapan
samping khususnya ikan-ikan non ekonomis/sisa hasil industri yang tidak
termanfaatkan dibuang ke laut atau ditimbun dengan tanah, dengan demikian
terjadi kehilangan nilai jual ikan.
Salah satu cara yang bisa ditempuh apabila ingin merubah nilai jual ikan
non ekonomis (produk nilai tambah) adalah melalui teknologi produk perikanan
agar lebih bisa diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan selera pasar dalam
rangka memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, aman,sehat melalui asupan
gizi/vitamin/protein dari produk hasil perikanan dan ketahanan pangan. Produk
perikanan yang bernilai tambah (value added products) di masyarakat belum
populer, hal ini disebabkan oleh masih kurangnya intensitas promosi serta
rendahnya partisipasi stakeholders (khususnya produsen produk perikanan) dalam
mengembangkan program promosi serta terbatasnya informasi dan teknologi
penanganan dan motivasi serta keinginan untuk meningkatkan pengetahuan/
ketrampilan masih rendah
Indikator selanjutnya adalah peningkatan produksi tanaman pangan,
diantaranya adalah padi. Peningkatan produksi bidang pertanian khususnya
produksi padi yang mencapai 19.538 ton GKG pada Tahun 2013. Capaian
produksi sebesar 19.552 ton dengan demikian capaian sebesar 100,07%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 55
Secara umum, produksi tanaman padi di Kota Makassar (2008-2013)
berdasarkan pada Makassar dalam Angka dapat dilihat pada diagram berikut:
Diagram Produksi Padi (GKG) Tahun 2008-2013 di Kota Makassar (satuan
ton)
Category 1
05000
10000150002000025000
20082009
20102011
2012
20082009201020112012
Total produksi padi di Kota Makassar pada Tahun 2013 adalah sebesar
19.553 ton, dibandingkan dengan produksi padi pada Tahun 2012 sebesar 19.538
ton. Optimalisasi produksi padi di Kota Makassar adalah persoalan penting sebagai
dasar bagi terwujudnya ketahanan pangan disatu sisi, dan disisi lain sekaligus
sebagai jawaban atas terus berlanjutnya konversi lahan sawah dari tahun ke tahun
menjadi lahan pemukiman, perkantotan dan fasilitas umum lainnya. Secara tidak
langsung produktivitas lahan sawah akan menahan laju konversi. Produktifitas padi
rata-rata di Kota Makassar adalah sebesar 57,20 kw/ha.
Capaian target peternakan dengan menurunkan jumlah kasus penyakit
hewan menular menjadi 50 kasus belum dapat dicapai. Jumlah kasus penyakit
hewan menular yang terjadi pada tahun 2013 sebanyak 36,5 kasus atau capaian
sebesar 73%. Dalam beberapa kasus Pemerintah Kota Makassar telah berhasil
menurunkan kasus beberapa jenis penyakit. Peningkatan tersebut terjadi karena
adanya kasus baru. Upaya pengendalian penyakit ternak, Pemerintah Kota
Makassar telah dilakukan vaksinasi baik ternak besar maupun ternak kecil. Hasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 56
atas kegiatan vaksinasi ini terlihat dari adanya penurunan jumlah kasus penyakit
ternak.
Indikator kinerja terkait dengan sektor pariwisata peningkatan
jumlah kunjungan wisatawan baik asing maupun nusantara. Capaian
prosentase pencapaian target peningkatan kunjungan wisatawan
nusantara sebesar 3,03 %. Untuk tahun 2013 jumlah kunjungan
mengalami peningkatan dibanding tahun 2012. Berdasarkan data
historis, kecenderungannya menunjukkan peningkatan dari waktu ke
waktu. Pada tahun 2011, wisatawan nusantara kembali meningkat
sebanyak 3.027.096 orang. Tahun 2012, tercatat 3.650.684 wisatawan
nusantara, Tahun 2012 wisatawan meningkat sebesar 20,60 % dari
tahun sebelumnya 2011. Tahun 2013 meningkat menjadi 3.761.456 atau
meningkat sebesar 3,03 %. jumlah wisatawan nusantara di kota
Makassar Tahun 2008-2013 dapat dilihat pada tabel dan grafik
berikut.
Tabel 10. Jumlah Wisatawan Nusantara (Wisnu) Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2013
TahunJumlah Wisata
Nusantara (Wisnus)
Prosentase Peningkatan (%)
2009 2.010.121 32,972010 2.072.538 3,112011 3.027.096 46,062012 3.650.684 20,602013 3.761.459 3,03
Grafik 3.1Trend Jumlah Wisatawan Nusantara (Wisnu) Kota Makassar
Tahun 2009 s/d 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 57
2009 2010 2011 2012 20130
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
Jumlah Wisata Nusantara
Jumlah Wisata Nusantara
Berdasarkan tabel dan grafik di atas, jumlah wisatawan nusantara
dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan mulai dari tahun 2009
hingga Tahun 2013. Hal ini disebabkan karena kegiatan atau event-event
seni budaya dan promosi wisata yang di selenggarakan pada Tahun 2009
sampai Tahun 2013 merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
peningkatan jumlah wisatawan nusantara semakin meningkat terus, hal
ini disebabkan karena semakin gencarnya Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata melakukan promosi budaya dan pariwisata Kota Makassar
melalui berbagai event-event dan pameran yang dilaksanakan yang
telah dianggarkan dalam berbagai program kegiatan khususnya terkai
dengan Visit Makassar and beyond 2011-2014.
Akselerasi arah kebijakan pembangunan melalui Visit Makassar
and Beyond 2013-2014 terdiri atas;
1. Pengembangan destinasi (developing tourism destination)
2. Pengembangan event-event strategis (developing strategic events)
3. Pengembangan aksesibilitas udara, darat, dan laut (developing
accessibility to the main tourism destination)
4. Strategi promosi dan pemasaran yang lebih fokus (promotion and
marketing strategic)
5. Pemberdayaan masyarakat (manpower)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 58
6. Pengembangan SDM dan kelembagaan (developing human resources
and tourism organization)
Melalui program Visit Makassar and Beyond 2011-2014 ini diharapkan
mampu untuk;
1. Mendokrak kepariwisataan kota Makassar seiring pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
2. Menjadi pelopor utama pengembangan kepariwisataan di 24 kab/kota
se-sulawesi selatan
3. Menjadi lokomotif penggerak kepariwisataan di seluruh sulawesi, dan
4. Menjadi motor pengembangan kepariwisataan kawasan timur
Indonesia
Pencapaian target peningkatan kunjungan wisatawan
mancanegara target sebesar 10 % dengan realisasi sebesar 7,09 %. Hal
ini mengingat data yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah
data hingga tanggal, 15 Desember sedangkan event-event pariwisata
banyak dilaksanakan pada akhir bulan Desember. Jumlah kunjungan
wisatawan mancanegara yang kecenderungannya menunjukkan
peningkatan dari tahun 2009 s/d 2013 . Pada Tahun 2009, wisatawan
mancanegara kembali meningkat berjumlah 28.223 orang. Pada Tahun
2010, tercatat 28.699 wisatawan mancanegara, dan Tahun 2011,
wisatawan mancanegara meningkat sebanyak 12,84% dari tahun
sebelumnya. Tahun 2012 42.848 kunjungan wisatawan dan pada Tahun
2013.jumlah kunjungan 50.039 wisatawan mancanegara atau meningkat
serbanyak 16,78 %. Trend jumlah wisatawan mancanegara di kota
Makassar terlihat pada tabel dan grafik berikut.
Tabel 11 Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2013
TahunJumlah Wisata
Mancanegara (Wisman)Prosentase
Peningkatan (%)
2009 28.223 14,77
2010 28.699 1,69
2011 32.385 12,84
2012 42.848 32,31
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 59
2013 50.039 16,78
Trend Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2013
2009 2010 2011 2012 20130
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Jumlah wisatawan mancanegara
Jumlah wisatawan mancanegara
Dalam kaintannya dengan PAD, pendapatan dari sektor ini
cenderung menurun. Hal ini disebabkan wewenang Indikator
peningkatan PAD dari sektor retribusi usaha industri pariwisata),
prosentase pencapaian target sebesar 0 %. Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dari sektor retribusi usaha industri pariwisata tidak mengalami
peningkatan dari Tahun 2009 s/d 2010 dan Tahun 2010 ke Tahun 2011
PAD dari sektor retribusi mengalami penurunan yang sangat signifikan
demikian juga Tahun 2012 dan Tahun 2013 tidak ada peningktan hal ini
disebabkan oleh Undang-Undang Pajak dan Retribusi . Berdasarkan
tabel dan grafik 3.3, pada tahun 2011 s/d 2013 pendapatan atas royalti
pulau kayangan tersebut tidak dapat ditagih lagi dari pihak ketiga dalam
hal ini PT Putra-Putra Nusantara. Hingga saat ini masalah royalti pulau
Kayangan belum terselesaikan. Namun secara umum, Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang disumbangkan dari sektor pariwisata terus
mengalami peningkatan khususnya dari tahun 2009 s/d 2013.
Tabel 12 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Retribusi Usaha Pariwisata
Tahun 2009 s/d 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 60
TahunJumlah Pendapatan Asli
Daerah (Rp)Prosentase Peningkatan
(%)
2009 434.392.000 34,44
2010 434.392.000 34,44
2011 24.000.000 -95,11
2012 24.000.000 0
2013 24.000.000 0
Grafik 3.3 Trend Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor
Retribusi Usaha Pariwisata Tahun 2009 s/d 2013
2009 2010 2011 2012 20130
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
400000000
450000000
500000000
PAD
PAD
Indikator Potensi objek wisata yang dikembangkan telah tercapai
sebesar 100 % Tahun 2013, Dinas kebudayaan dan Pariwisata kota
Makassar menargetkan tujuh lokasi potensi objek wisata yang
berusaha untuk dikembangkan dan tujuh lokasi tersebut dapat
terealisasi untuk dikembangkan melalui pembangungan fisik, promosi
dan pelaksanaan event-event di tempat tersebut. Adapun ke tujuh
lokasi yang menjadi potensi objek wisata kota Makassar selama
tahun 2013 sesuai dengan yang telah dianggarkan adalah:
1. Pulau samalona, melalui pembangunan toilet dan guest house
2. Pulau Gusung, melaui penyediaan sarana laboratorium para seniman
kota Makassar untuk berekspresi
3. Desa Lakkang, melalui pembangunan dermaga
4. Makam Raja-raja Tallo, melalui pembangunan toilet
5. Benteng Fort Rotterdam, melalui pelaksanaan event-event skala
nasional dan internasional
6. Pantai Losari, melalui pembangunan toilet dan pelaksanaan event-
event skala nasional
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 61
7. Museum Kota Makassar, melalui pembangunan toilet dan
pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan stakeholder dari
setiap kegiatan yang terkait.
Selain itu keberhasilan lain yang dicapai dari sektor pariwisata
adalah dalam hal peningkatan jumlah pelaku usaha. Dari indikator
kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini,
jumlah pelaku usaha industri pariwisata telah meningkat .Hal ini
disebabkan karena makin meningkatnya dari tahun ke tahun jumlah
hotel, hiburan, dan restoran/rumah makan yang ada di kota Makassar.
Peningkatan ini juga tidak lepas dari usaha Dinas Kebudayaan dan
pariwisata dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
usaha-usaha industri pariwisata Kota Makassar. Perkembangan jumlah
usaha industri pariwisata di kota Makassar dari Tahun 2010 s/d 2013
dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.
Tabel 13 Perkembangan Pelaku Usaha Industri Pariwisata Kota MakassarTahun 2010 s/d 2013
Usaha Industri Pariwisata 2010 2011 2012 2013
Hotel 120 175 175 221
Hiburan 499 592 586 682
Restoran/RM 409 501 501 369
Total 1.028 1.268 1.262 1.272
Trend Potensi Usaha Industri Pariwisata Kota Makassar
Tahun 2010 s/d 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 62
2010 2011 2012 20130
100
200
300
400
500
600
700
HotelHiburanRestoran / RM
Selanjutnya Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Makassar selama tahun 2013 dalam rangka peningkatan komoditas unggulan ini
diantaranya adalah sebagai berikut:
1) DAK pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
2) Operasional pengadaan sarana dan prasarana PPI Paotere dan TPI
Rajawali;
3) Pengembangan sarana dan prasarana PPI Paotere;
4) Pengadaan sarana pendukung penangkapan;
5) DAK pengadaan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan;
6) Expo perikanan;
7) DAK pembangunan sarana dan prasarana BBI Parang Tambung;
8) Operasional pasar petani;
9) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian (DAK);
10) Pengawasan perdagangan ternak antar daerah;
11) Surveylance penyakit hewan;
12) Pencegahan dan pengendalian penyakit ND (unggas);
13) Pencegahan dan pengendalian penyakit SE dan Anthraks;
14) Pencegahan dan pengendalian penyakit rabies;
15) Pengawasan dan pemeriksaan Produk Peternakan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 63
10.PENINGKATAN KETAHANAN EKONOMI
Capaian kinerja atas program utama Peningkatan Ketahanan Ekonomi Kota
Makassar adalah sebesar 64,76%. Indikator yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan program utama ini adalah peningkatan jumlah rekomendasi
SITU/SIUP dan pertumbuhan industri kecil dan menengah. Rincian dari masing-
masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Persentase peningkatan jumlah produksi penyamakan kulit
1 ton/hari 220 Kg/Hari 22,00 %
2 Presentasi peningkatan jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang telah di bina
100% 8,30% 8,30%
3 Persentase penyelesaian pengaduan konsumen
100% 76,00% 76,00%
4 Persentase peningkatan tingkat pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran hak-hak konsumen sebesar 10% dari
100% 67,19% 67,19%
5 Ketersediaan pangan 2000kkal/kapita/hari
1.990 kkal/kapita/hari
97,50%
6 Jumlah rumah tangga rawan pangan 62.047 KK 51.099 KK 82,35%7 persentase perusahaan yang
melakukan pendaftaran perusahaan baru dan daftar ulang
100% 100,00% 100,00%
Rata-rata Capaian 64,76%
Target indikator peningkatan jumlah produksi penyamakan kulit 1 ton per hari
belum dapat di capai karena masih ada beberapa mesin bantuan dari Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia yang belum diterima, sehinghga berpengaruh
langsung terhadap produksi kulit. Disamping itu juga karena proses pekerjaan IPAL
tahap ke kedua baru selesai dikerjakan. Dalam hal penyelesaian permasalahan
pengaduan konsumen yang dapat diselesaikan pada tahun 2013 sebanyak 16
perkara dari 21 perkara yang masuk. Dengan demikian target penyelesaian atas
perkara yang masuk telah dicapai 76 %. Tingkat penyelesaian ini jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan penyelesaian yang masuk pada tahun 2012 sebanyak 64
perkara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengaduan terhadap pelanggaran hak
– hak konsumen sudah berkurang dalam artian pelaku usaha sudah semakin
menyadari akan hak – hak konsumen.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 64
Ketersediaan pangan di Kota Makassar cukup tersedia dari bahan pangan
beras, jagung, dan umbi-umbian. Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan
jumlah total produksi dalam negeri yaitu jumlah produksi dikurangi (stok akhir –
stok awal) ditambah impor kemudian dikurangi ekspor. Ketersediaan pangan
diperoleh dari jumlah ketersediaan bahan pangan per kapita dalam bentuk
kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energy dan gram protein. Ketersediaan
energy adalah ketersediaan pangan/kapita/hari dibagi 100 kemudian dikali
kandungan kalori dan protein dikali bagian yang dapat dimakan (BDD).
Target ketersediaan energy dalam satuan kkal/kapita/hari Kota Makassar
sebesar 2000 kkal/kapita/hari dan realisasi hingga Desember 2013 sebesar 1.891
kkal/kapita/hari atau sebesar 95.%. Angka 1.852 kkal/kapita/hari adalah angka
yang menunjukkan ketersediaan energy pangan yang dapat dikonsumsi dari
kelompok pangan umbi-umbian, kelompok pangan nabati, dan kelompok pangan
hewani. Ketersediaan energy yang dapat dimakan di Kota Makassar sudah cukup
tersedia untuk kebutuhan penduduk 1.387.302 juta jiwa.
Hambatan/kendala untuk mencapai angka kecukupan energy adalah
koordinasi dengan daerah kabupaten yang mensuplai bahan pangan ke Makassar,
karena Makassar hanya dapat menyiapkan bahan pangan sekitar 17,8%,
sedangkan 82,2% dipasok oleh daerah kabupaten atau impor.
Pertumbuhan industri merupakan rata-rata pertumbuhan industri
kecil. Dalam hal pertumbuhan usaha industri kecil keadaan tahun 2012
sebanyak 5.093 unit meningkat menjadi 5.131 unit pada Tahun 2013
atau naik 0,7 %. Pertumbuhan ini diiringi dengan pertumbuhan tenaga
kerja keadaan sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 36.095 orang
menjadi 36.242 orang pada Tahun 2013 atau naik 0,4 %. Hal ini juga
meningkatkan nilai produksi Tahun 2012 Rp. 878.889.370.000, menjadi
Rp 901.287.669.000, pada tahun 2013 atau naik 2,5 %.
Pertumbuhan industri menengah/besar keadaan sampai Tahun
2012 sebanyak 492 unit menjadi 524 unit pada Tahun 2013 atau naik
6,5 %. Jumlah tenaga kerja juga meningkat dari sebanyak 16.733 orang
pada Tahun 2012 menjadi 17.307 orang pada tahun 2013 atau naik 3,4
%. Kenaikan ini juga diikuti dengan kenaikan nilai produksi yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 65
meningkat sebesar Rp. 3.127.643.848,- pada tahun 2012 menjadi Rp
3.248.298.120.000.,- pada Tahun 2013 atau naik 3,9 %.
Dalam hal indikator terkait dengan iklim usaha juga dapat dilihat pada
penerbitan jumlah izin usaha. Izin usaha Kota Makassar terlihat bahwa telah terjadi
fluktiasi jumlah rekomendasi SITU dari tahun ke tahun. Rekomendasi SITU Tahun
2013 sebanyak 3.360 lembar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan
Tahun 2012 sebelumnya yaitu 4.109 lembar atau 18 %. Sedangkan pertumbuhan
izin SIUP juga mengalami fluktuasi dari 6.237 Lembar pada Tahun 2012 menjadi
4.679 Lembar pada Tahun 2013 atau mengalami penurunan sebesar 33%. Hal ini
disebabkan oleh karena dipermudahnya persyaratan pemberian izin yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar pada beberapa tahun terakhir
sehingga masyarakat yang mempunyai usaha berlomba-lomba untuk mendapatkan
izin usaha dan pada Tahun 2013 lebih terfokus pada perpanjangan izin usaha dan
sedikit izin usaha baru.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar
untuk melaksanakan program utama Peningkatan Ketahan Ekonomi diantaranya
adalah:
1. Peningkatan motivasi dan kreatifitas berusaha;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri dan kerajinan;
3. Peningkatan volume dan diversifikasi pemasaran komoditi lokal;
4. Pengembangan investasi pada sektor prioritas dan produk unggulan
daerah;
5. Pengembangan kluster/business park;
6. Pengembangan kegiatan pendukung;
7. Penciptaan lapangan kerja dan peluang berusaha;
8. Peningkatan kontribusi usaha bagi PAD;
9. Pelaksanaan perlindungan konsumen;
10. Perwujudan stabilitas harga dan persediaan barang kebutuhan pokok dan
Strategiss;
11. Pengawasan dan pengendalian investasi;
12. Pengawasan dan penyidikan Wajib Daftar Perusahaan (WDP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 66
11.PENGEMBANGAN INVESTASI DAN REGULASI USAHA
Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan
kegiatan untuk mengembangkan investasi dan regulasi usaha. Capaian atas
program utama ini adalah sebesar 168%. Indikator kinerja yang digunakan untuk
mengukur keberhasilan program utama pengembangan investasi dan regulasi
usaha adalah nilai investasi industri kecil dan menengah, realisasi penanaman
modal dan peningkatan nilai investasi asing dan dalam negeri. Rincian masing-
masing indikator kinerja adalah sebagai berikut
NO
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Persentase peningkatan nilai investaasi asing 5% dari Tahun lalu yaitu $24.460.626
5% 5,7% 114.%
2 Persentase peningkatan nilai investaasi dalam negeri 5% dari Tahun lalu yaitu Rp1.265.796.075.422
5% 5% 100%
3 Nilai investasi industri kecil (ribuan) 5% 5,7 114%4 Nilai investasi industri menengah
(ribuan)5% 17,2 344%
Rata-rata Capaian 168%
Nilai investasi industri kecil dan industri menengah terus mengalami
kenaikan dari Tahun ke Tahun. Hingga akhir Tahun 2013 nilai investasi untuk
industri kecil sebesar Rp.311.958.997.000. atau meningkat sebesar 5,7 %.
Peningkatan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan investasi tahun
sebelumnya yang hanya meningkat sebesar 5.0 %. Peningkatan ini sejalan dengan
peningkatan nilai produksi industri kecil yang mencapai Rp…901.127.457.000,-
pada Tahun 2012 atau meningkat sebesar 7,1 %.
Nilai investasi industri menengah hingga Tahun 2013 mencapai
Rp.1.525.183.933 atau meningkat sebesar .17,2 % dibandingkan dengan nilai
investasi industri yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunandipengaruhi oleh
Ekonomi Global.
Indikator kinerja lain yang mengukur keberhasilan program utama ini adalah
realisasi investasi PMA dan PMDN. Pertumbuhan investasi untuk Tahun 2012
mengalami peningkatan sebesar 26,25 % hingga mencapai US$. 25.167.120.700
Di sisi lain realisasi investasi PMDN juga mengalami peningkatan yang sangat
signifikan sebesar 194,2.% hingga mencapai Rp.2.613.388.563.225
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 67
PERTUMBUHAN INVESTASI (PMA) KOTA MAKASSARBERDASARKAN REALISASI
TAHUN 2009 - 2013
TAHUN PROYEK INVESTASI (US $)AREAL TENAGA KERJA PERTUMBUHAN
(%)(Ha) IND ASING
2009 6 13,878,248 9 327 0 -25.5
2010 11 3.687,882 0 -92.6
2011 14 19.933.605 - 504 6 -98
2012 12 25.167,120 804 17 48,83
2013 23 252.047,500TOTAL
PERTUMBUHAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) KOTA MAKASSAR
BERDASARKAN REALISASITAHUN 2009 - 2013
TAHUN PROYEK INVESTASI (Rp)AREAL TENAGA KERJA PERTUMBUHAN
%(Ha) IND ASING
2009 2 195,424,523,000 35 72 0 -78.9
2010 6 1,265,796,075,422 0 0 0 547.7
2011 6 888.289.215.204 250 6 -30
2012 11 2.613.388.563.225 17 294 0 194,2
2013 28 2.156.453.900.000TOTAL
REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI KOTA MAKASSAR
TAHUN 2009 - 2013
NO. TAHUN REALISASI INVESTASI (Rp) JUMLAH PERUSAHAAN
2 2009 195,424,523,000 6
3 2010 1,265,796,075,422 6
4 2011 888,289,215,204 6
5 2012 2.613.388.563.225 4
6 2013 788.557.900.000 6
REALISASI PMDN KOTA MAKASSAR TAHUN 2009-2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 68
PMDN -
500,000,000,000
1,000,000,000,000
1,500,000,000,000
2,000,000,000,000
2,500,000,000,000
3,000,000,000,000
20092010201120122013
REALISASI PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA MAKASSAR
TAHUN 2009 - 2013
NO. TAHUNREALISASI INVESTASI
( US $ )JUMLAH
PERUSAHAANKET
2 2009 13,878,248 6
3 2010 101,316,561 10
4 2011 19,933,605 17
5 2012 29.667.120.700 13
6 2013 406.643,400
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 69
REALISASI PMA KOTA MAKASSAR TAHUN 2009-2013
PMA -
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
30,000,000,000
2009201020112012
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan
pencapaian program utama ini antara lain adalah sebagai berikut:
1) Pengumpulan data potensi dan peluang investasi;
2) Sosialisai peraturan penanaman modal;
3) Pengembangan potensi keunggulan daerah;
4) Penyelenggaraan pameran investasi;
5) Bimbingan teknis dan pembinaan promosi penanaman modal;
6) Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pelaksanaan penanaman modal
12.PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA
Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan
kegiatan untuk mendukung program utama peningkatan kesempatan kerja dan
berusaha. Untuk mengukur hasil dari pelaksanaan program ini indikator yang
digunakan adalah persentase peningkatan jumlah pencari kerja yang dilatih,
persentase pencari kerja yang ditempatkan, tingkat pengangguran terbuka dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 70
tingkat partisipasi angkatan kerja. Capaian kinerja atas program ini adalah sebesar
99,95% dengan rincian sebagai berikut:
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Persentase Peningkatan Jumlah Pencari Kerja yang dilatih
34% 35 % 102,94%
2 Persentase pencari kerja yang ditempatkan 24% 26,87% 111,98%3 Persentase perusahaan yang menerapkan
standar kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/karyawan
61% 67,33 % 110,37%
4 Persentase perusahaan dan tenaga kerja peserta jaminan sosial tenaga kerja
80% 82,47% 103,08%
5 Persentase penyelesaian kasus sengketa pengusaha dan tenaga kerja
100% 97,89% 97,89%
6 Tingkat Pengangguran Terbuka 8,41% 9,97% 81,45%7 Tingkat partisipasi angkatan kerja 63% 57,94% 91,97%
Rata-rata Capaian 99,95%
Tren tingkat pengangguran terbuka menunjukkan adanya fluktuasi. Tahun
2013 angka ini mengalami penurunan hingga mencapai 8,41% dari 9,97% pada
Tahun 2012. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dari sector
Ketenagakerjaan.
Tingkat pengangguran terbuka ini mengalami peningkatan sebesar 1,56%
dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena jumlah penganggur terbuka usia
angkatan kerja mengalami peningkatan dari 49.668 jiwa pada Tahun 2012 menjadi
55.595 jiwa di Tahun 2013. Selain itu pengangguran terjadi disebabkan antara lain
karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja.
Keadaan pasar kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota
Makassar Tahun 2013 yaitu pencari kerja sebanyak 9.418 jiwa, dan penempatan
tenaga kerja sebanyak 2.531 jiwa, sedangkan pasar kerja pada Tahun 2012 yaitu
pencari kerja sebanyak 7.203 jiwa, lowongan kerja sebanyak 2.553 dan
penempatan tenaga kerja sebanyak 2.512 jiwa. Dari data tersebut terlihat bahwa
pencari kerja mengalami peningkatan tanpa diikuti peningkatan lowongan kerja.
Dalam hal penyelesaian kasus sengketa pengusaha Pemerintah Kota
Makassar telah berhasil menyelesaikan 93 kasus dari 95 kasus yang dilaporkan.
Sehingga terdapat 2 kasus yang masih dalam tahap mediasi, hal ini disebabkan
karena pengaduan kasus tersebut dilaporkan menjelang berakhirnya Tahun
Anggaran 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 71
Berkaitan dengan indikator penerapan standar kesehatan dan keselamatan
kerja (K3) bagi tenaga kerja, dari 6.121 perusahaan yang terdaftar di Kota
Makassar sebanyak 4.121 perusahaan yang telah menerapkan standar K3 atau
sebesar 67,33%
Sedangkan dalam hal keikut sertaan tenaga kerja dalam program
Jamsostek, pemerintah Kota Makassar telah berhasil mencapai 82,47%, dimana
dari 118.427 orang tenaga kerja yang terdaftar, 97.661 orang tenaga kerja telah
menjadi peserta Jamsostek..
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung
terlaksananya program utama peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja;
2) Pencarian lowongan dan penyuluhan pencari kerja;
3) Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
4) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;
5) Pembinaan serikat pekerja (SP) / serikat buruh (SB);
6) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja.
13.PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan
kegiatan untuk mendukung terlaksananya program utama peningkatan kapasitas
kelembagaan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
program ini adalah ketersediaan dokumen perencanaan dan jumlah kegiatan
dialog/audiensi. Capaian indikator program utama ini adalah sebesar 95,55.%.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan (KUA DAN PPAS)
90% 90% 100%
2 Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
90% 90% 100%
3. Prosentase ketepatan waktu penyusunan RKPD
90% 90% 100%
4 prosentase peningkatan hasil musrembang yang ditindak lanjuti
5% 4% 80%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 72
5 Persentase SKPD yang melakukan kegiatan sesuai dengan aliran kas
90% 88% 97,77%
Rata-rata Capaian 95,55%
Prosentase ketetapatan waktu penyusunan dokumen perencanaan adalah
dalam hal penyusunan RKPD, KUA dan PPAS tahun 2013 dan KUA serta PPAS
Perubahan. Pencapaian pada indikator ini oleh karena penyampaian KUA dan
PPAS dilaksanakan dengan tepat waktu dan penyampaian RKPD juga telah
dilakukan tepat waktu.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aliran kas capaiannya adalah
95,55%. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 90% telah dicapai 90%. Dari 59
SKPD/ Unit Kerja yang selalu dimonitoring pelaksanaan kegiatan Kemajuan
Realisasi Belanja Langsung Perunit Kerja pada APBD Kota Makassar 52 SKPD
mendapat kategori baik.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini diantaranya
adalah:
1) Koordinasi Penataan Ruang ;
2) Rapat Koordinasi pejabat Pemerintah Daerah;
3) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah lainnya;
4) Sosialisai APBD;
5) Survey Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan;
6) Fasilitas/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan
pelayanan publik;
7) Penyelenggaraan musrenbang RKPD;
8) Koordinasi DAK dan Tugas Pembantuan;
9) Penyusunan LKPJ;
10) Koordinasi Penyusunan APBD.
14.PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR
Capaian program peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah Kota
Makassar adalah sebesar 92,91%. Untuk mengukur keberhasilan program ini
ditetapkan indikator persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan jabatan,
persentase pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan, pejabat yang telah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 73
memenuhi persyaratan kepangkatan, proporsi pegawai dengan kualifikasi S1, dan
pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan bidang tugasnya.
Rincian capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Prosentase promosi dan penempatan PNS dalam jabatan struktural sesuai kompotensi melalui Baperjakat
90% 90,00% 100,00%
2 Prosentase promosi dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional sesuai kompotensi melalui Baperjakat
90% 90,00% 100,00%
3 Proporsi pegawai dengan kualifikasi S1 75% 49,37% 65,82%4 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan
pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya
96% 96,00% 100,00%
5 Prosestase PNS yang telah mengikuti diklat tekhnis fungsional.yang dilaksanakan oleh Badan Diklat
90% 88,89% 98,76%
Rata-rata Capaian 92,91%Dari 1.590 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar seluruhnya
telah memenuhi syarat kepangkatan. Sehingga, capaian indikator persentase
pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan adalah 100%. Jumlah pejabat
yang telah mengikuti diklat kepemimpinan hingga Tahun 2013 sebanyak 876
pejabat atau 53,54%. dari seluruh pejabat. Rendahnya jumlah pejabat yang
mengikuti diklat ini disebabkan oleh karena keterbatasan Anggaran dan adanya
pejabat-pejabat yang baru dilantik setelah adanya penerapan PP Nomor 41 Tahun
2007. Proporsi pegawai dengan kualifikasi S1 hingga Tahun 2013 sebesar 49,37%
atau sebanyak 6.991 pegawai dari jumlah total pegawai sebanyak 14.159 pegawai.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya
program utama ini diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Diklat Prajabatan Golongan lll Eks Honorer;
2) Diklat tata kepemerintahan;
3) Diklat prajabatan gol II dan I eks. Honorer;
4) Bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
5) Seleksi penerimaan calon PNS;
6) Pengangkatan tenaga honorer menjasi CPNSD;
7) Pemberian bantuan tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas;
8) Penyelenggaraan penerimaan ikatan dinas;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 74
9) Pengelolaan kepegawaian.
15.PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan
kegiatan untuk mendukung program utama pengelolaan keuangan daerah.
Capaian indikator program pengelolaan daerah adalah 143,81 %. Indikator kinerja
yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah peningkatan
target PAD dan peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Rincian capaian
indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,0 %
9% 22,55% 250,55%
2 Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan sebesar 7,1 %
7,1% 13,58 191,26%
3 % Capaian Pengawasan Obyek Pajak 72% 54,54% 75,75%4 % Capaian Pengawasan Wajib Pajak 63% 36,36% 57,71%
Rata-rata Capaian 143,81 %
Target peningkatan PAD sebesar 9,0 % dari Tahun 2013 telah direalisasikan
sebesar 22,55 % atau dengan capaian 250,55.%. Mengingat dalam metodologi
pengukuran ini ditetapkan batas atas capaian maka realisasi capaian ini sebesar
15,40%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 sebesar Rp.
408.143.023.010,97 dan meningkat menjadi Rp.629.933.814.696,74 pada Tahun
2013. Jika dibandingkan dengan target pencapaian PAD yang telah ditetapkan
dalam APBD maka telah terealisasi sebesar 108,16 %. Grafik berikut menunjukan
tren target dan realisasi PAD dari Tahun 2009 hingga Tahun 2013.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2009 – 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 75
2009 2010 2011 2012 2013
-
100,000,000,000
200,000,000,000
300,000,000,000
400,000,000,000
500,000,000,000
600,000,000,000
700,000,000,000
TARGET REALISASI
Realisasi peningkatan penerimaan pendapatan daerah Tahun 2013 sebesar 108,16
%. Dengan demikian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik sebesar,
9,0 % pada Tahun 2013 telah dicapai 22,55%. Pendapatan daerah merupakan total
penerimaan dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi
penerimaan 2012 sebesar Rp. 1.935.110.404.919,40 dan meningkat menjadi
Rp. 2.370.020.124.241,48 pada Tahun 2013. Jika dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan dalam APBD maka capaiannya adalah 108,16 %. Tren target dan realisasi
pendapatan daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2009 – 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 76
2009 2010 2011 2012 2013
-
500,000,000,000
1,000,000,000,000
1,500,000,000,000
2,000,000,000,000
2,500,000,000,000
TARGET PENDAPATANREALISASI PENDAPATAN
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 - 2013
NO. URAIANTAHUN 2011
% TAHUN 2012
% TAHUN 2013
% TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 9 10 11 12 13 14 12 13 14
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 345,335,311,000.00 345,300,562,825.00 99.99 441,234,952,000.00 408,143,023,010.97 92.50 569,727,462,000.00 629,933,814,696.74 110.56
1 PAJAK DAERAH 260,486,460,000.00 266,065,576,931.00 102.14 337,167,338,150.00 319,160,466,213.00 94.66 460,567,090,000.00 519,343,580,313.23 112.76 2 RETRIBUSI DAERAH 66,549,806,000.00 58,015,145,863.00 87.18 84,141,194,850.00 63,345,683,558.00 75.28 86,772,319,000.00 79,260,655,173.00 91.34
3 6,391,525,000.00 6,355,200,146.00 99.43 6,553,899,000.00 6,288,544,026.97 95.95 6,975,558,000.00 6,355,687,310.80 91.11
4 11,907,520,000.00 14,864,639,885.00 124.83 13,372,520,000.00 19,348,329,213.00 144.69 15,412,495,000.00 24,973,891,899.71 162.03
B. DANA PERIMBANGAN 923,001,825,000.00 905,316,278,541.00 98.08 1,087,716,308,000.00 1,071,324,641,104.00 98.49 1,152,041,812,000.00 1,161,254,961,236.00 100.79
C. 468,982,576,000.00 470,533,063,523.00 100.33 448,055,833,000.00 455,642,740,804.43 101.69 565,887,358,000.00 578,831,348,308.74 102.26
JUMLAH PENDAPATAN 1,737,319,712,000.00 1,721,149,904,889.00 99.07 1,977,007,093,000.00 1,935,110,404,919.40 97.88 2,287,656,632,000.00 2,370,020,124,241.48 103.60
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Capaian lain dalam mendukung keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah
adalah ditetapkannya APBD Tahun 2013 yang tepat waktu. Namun demikian, target untuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 77
mendapatkan opini WTP dari BPK belum dapat dicapai, Tahun 2013 Pemerintah Kota
Makassar mendapatkan opini WDP atas laporan keuangan Tahun 2012.
Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran dimaksud maka Dinas
Pendapatan Kota Makassar telah berupaya untuk melaksanakan beberapa kegiatan
sebagai berikut :
1. Peningkatan potensi pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan kegiatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan.
3. Peningkatan kinerja aparatur DISPENDA.
4. Pengelola pendapatan yang berprestasi.
5. Tim penertiban hotel dan hiburan.
6. Tim penertiban / pembongkaran reklame.
7. Penyuluhan / sosialisasi peraturan - peraturan tentang pengelolaan pajak /
retribusi daerah.
8. Pengumpulan / penelitian dan perumusan rencana target pendapatan dari
masing - masing pengelolaan PAD.
9. Sosialisasi pekan panutan PBB 14 Kecamatan dalam wilayah Kota Makassar.
10. Pembinaan administrasi pendataan, penetapan, penagihan dan pengawasan
pajak daerah.
11. Sosialisasi kepatuhan wajib pajak daerah / penyuluhan.
12. Penyampaian SPPT – PBB.
13. Administrasi pengelolaan dan penatausahaan pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah.
14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah.
15. Evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
16. Verifikasi, survey dan pemetaan obyek PBB.
17. Pengelolaan BPHTB.
18. Tim pendamping pengalihan PBB menjadi pajak daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 78
19. Up dating penyusunan database pajak reklame.
20. Pengembangan sistem penerimaan pajak-pajak daerah.
21. Pengelolaan sistem IT pajak daerah.
22. Tim verifikasi obyek pajak BPHTB.
23. Launching PBB menjadi pajak daerah.
24. Pengumpulan informasi harga jual obyek pajak.
25. Pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem manajemen informasi obyek
pajak PBB.
26. Pengembangan aplikasi pembayaran online pajak reklame.
27. Pembangunan jaringan LAN lingkup DISPENDA.
28. Penyusunan database pajak dan retribusi.
29. Pengembangan monitoring data wajib pajak.
30. Tim pembentukan basis data nilai pasar standar BPHTB dan PBB di 6
Kecamatan.
16.PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Capaian atas keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Pemerintah Kota Makassar adalah sebesar 84,78.%. Indikator
kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini
adalah persepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan, penerbitan dokumen
kependudukan dan tingkat penyelesaian pelayanan kependudukan dan catatan
sipil sesuai dengan standar waktu. Rincian capaian indikator kinerja sasaran ini
adalah sebagai berikut:
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 79
1 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Penerbitan (KTP)
150.750 lbr KTP
71.409 lbr KTP 47,37 %
2 Penerbitan KK 125.000 KK 71.584 KK 57,27 %3 Penerbitan Dokumen Akta Capil
termasuk Akta Perkawinan 51.110 lbr Akta 48.636 lbr
akta 95,16 %
4 Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan tepat waktu
95 % 95 % 100,00 %
5 Prosentase kepemilikan KTP Elektronik dari seluruh kepemilikan KTP
92 % 79,94 % 86,89 %
6 Prosentase Kepemilikan Akta Capil 94 % 83,99 % 89,35 %7 Prosentase dokumen kependudukan
yang diterbitkan sesuai standar waktu90 % 80 % 88,88 %
8 Prosentase akta capil yang diterbitkan sesuai standar
90 % 87 % 96,67%
9 Tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani 14 Kecamatan
75 % 76,05 % 101,40%
Rata-rata Capaian 84,78%
Dalam hal penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil, persentase
kepemilikan KTP dan akta capil telah berhasil dicapai dengan optimal. Penerbitan
dokumen kependudukan dan penerbitan KK sesuai hasil capaian kinerja yaitu
sebesar 57,27 % dari target yang ditentukan untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Konvensional dan surat keterangan kependudukan menunjukkan bahwa pemilikan
KTP konvensional yang dilaksanakan bersamaan dengan kebijakan Kementerian
Dalam Negeri RI untuk penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) secara massal
mempunyai korelasi langsung antara kepentingan identitas warga terhadap
antusias masyarakat untuk memiliki e-KTP, sehingga penerbitan KTP konvensional
menjadi pilihan warga apabila yang bersangkutan sangat membutuhkan identitas
sebagai warga kota. Sedangkan prosentase penerbitan Kartu Keluarga (KK)
sebanyak 57,27 % ini juga dipengaruhi oleh banyaknya data keluarga yang tidak
valid pada saat pemutakhiran data penduduk, sehingga warga masyarakat tidak
sempat menerbitkan KK baru karena masih banyak warga yang datang ke kantor
Catatan Sipil untuk divalidasi data KK-nya.
Untuk penerbitan dokumen akta capil yang terdiri dari akta kelahiran, akta
perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian secara keseluruhan menunjukkan
prosentase capaian kinerja yang lebih baik yaitu sebesar 95,16 %. Ini disebabkan
karena sosialisasi tentang pentingnya pemilikan dokumen kependudukan oleh
masyarakat telah mengetahui secara luas, termasuk penerbitan akta kelahiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 80
berdasarkan PERDA No. 9 Tahun 2009 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Secara
Gratis, juga sanksi terhadap keterlambatan pelaporan akta-akta capil.
Pelayanan khusus KTP Elektronik (e-KTP) untuk Tahun 2013 berdasarkan
surat Kementrian Dalam Negeri Nomor: 470.13/1090/SJ tanggal, 01 Maret 2013
kepada Kab/Kota termasuk Kota Makassar perihal Percepatan Penyelesaian
Perekaman e-KTP secara reguler bagi penduduk wajib KTP sampai batas waktu 31
Desember 2013, selanjutnya mulai Januari 2014 diserahkan kepada Kab/Kota
untuk melakukan pencetakan fisik KTP elektronik.
Adapun pelayanan e-KTP mulai Tahun 2011 s/d 2013 telah mencapai
766.406 lembar dari total perekaman sebanyak 953.688 orang, sehingga masih
terdapat KTP elektronik yang dalam prosespencetakan dipusat sebanyak 187.282
lembar.
Secara umum pencapaian kinerja pelayanan penerbitan dokumen
kependudukan yang terdiri dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan
pencatatan sipil telah menunjukkan prosentase capaian yang sangat baik yaitu
sebesar 242,11%. Ini disebabkan karena penerbitan KTP Elektronik (e-KTP)
dilakukan secara massal artinya bagi penduduk yang masih berlaku KTP
konvensional juga mendapatkan pelayanan secara keseluruhan bagi wajib KTP.
Sehingga menunjukkan prosentase penerbitan KTP yang sangat tinggi untuk
penerbitan KTP konvensional hanya dilakukan dalam bentuk reguler, artinya setiap
penduduk yang masa berlaku KTP-nya habis pada Tahun itu harus segera
memperpanjang KTP-nya.
Indikator hasil pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan akta
catatan sipil dari aspek prosentase capaian menunjukkan intensitas dan kuantitas
pelayanan kepada masyarakat meningkat dan mempunyai pengaruh terhadap
kualitas akurasi database kependudukan, dalam hal ini indikator kinerja bidang
tugas admnistrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukan prosentase
rata-rata kinerja sebesar .84,78 %, khususnya bidang pendaftaran penduduk untuk
penerbitan dan pemilikan Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dll, sudah
menunjukan prosentase target pelayanan yang memadai dari wujud peran aktif
masyarakat pada pemilikan dokumen kependudukan, dengan prosentase sebesar
86,89. %, hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 81
Pemerintah Kota Makassar tentang Pemberian pelayanan administrasi
kependudukan gratis.
Berkaitan dengan dengan kepemilikan KTP untuk Tahun 2013 ini sesuai hasil
validasi pelayanan pendaftaran penduduk di wilayah 14 kecamatan berdasarkan
hasil rekaman database kependudukan terdapat jumlah penduduk yang wajib Kartu
Tanda Penduduk (KTP) sebesar 1.193.018 jiwa dari 424.550 KK dan terdapat
953.688 jiwa yang telah melakukan perekaman KTP elektronik, keadaan ini masih
terdapat potensi penduduk yang belum memiliki KTP sebanyak 239.330 jiwa,
sehingga didapatkan prosentase pemilikan KTP dari seluruh wajib KTP sudah
mencapai 79,94 % dan 20,06 % menjadi potensi penerbitan KTP tahun berikutnya
dari wajib KTP pemula dan penduduk pindah datang tahun 2013.
Adapun dari survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan
Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil kepada 100 responden yang
melakukan pelaporan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil Tahun
2013 didapatkan hasil sebesar 89,35 %. Nilai ini menunjukkan angka yang
tergolong cukup baik, oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan
tetap melaksanakan upaya peningkatan kinerja pelayanan, termasuk bidang
pendaftaran penduduk dan catatan sipil untuk Tahun 2013.
Jika diukur dari target penerimaan pendapatan Tahun 2013 sebesar
Rp. 2.376.290.000 dengan realisasi penerimaan pendapatan sebesar Rp.
2.965.460.000,- atau mencapai 124,79 % mengalami kenaikan jika dibanding tahun
sebelumnya, bagi penduduk yang membayar untuk memenuhi pemilikan dokumen
kependudukan karena keterlambatan waktu pelaporan sebagaimana diatur
ketentuan Perda Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Administrasi
Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kota Makassar.
Sedangkan indikator pemberian pelayanan akta pencatatan sipil meliputi
penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian
juga menunjukan prosentase peningkatan pelayanan sebesar 89,35 %, hal ini
disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat untuk segera melaporkan
peristiwa penting yang dialaminya dilakukan tepat waktu. Sehingga menunjukkan
tingginya hasil capaian target. Untuk penerimaan pendapatan khusus pelayanan
akta catatan sipil sesuai target sebesar Rp. 280.155.000- dengan pencapaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 82
realisasi sebesar Rp. 317.865.000,- perolehan prosentase pencapaian penerbitan
akta catatan sipil yang membayar karena keterlambatan pelaporan khusus untuk
akta kelahiran pencapainnya sebesar 6,70%.
Realisasi Penerimaan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Akta
Catatan Sipil :
Jenis Penerimaan Satuan Target Realisasi % Capaian
Dokumen
KependudukanRupiah 2.226.990.000 2.804.560.000 125,93
Akta Catatan Sipil Rupiah 149.300.000 160.900.000 107,77
J u m l a h Rupiah 2.375.290.000 2.965.460.000 124,79
Untuk mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
khususnya pada kantor pelayanan administrasi perizinan telah dilakukan pada 14
Kecamatan berdasarkan pada beberapa penilaian dan unsur-unsur pelayanan.
Hasil survey menunjukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat sebesar 101,40 %
yang meningkat dari tahun sebelumnya.
Dalam hal penanganan pengaduan, Tahun 2013 tidak ada pengaduan dari
masyarakat. Pada Tahun 2012 ada 1 pengaduan. Pengaduan ini diadukan kepada
Lembaga Ombudsman Makassar dan telah ditindaklanjuti atau telah diselesaikan
sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Penurunan jumlah pengaduan
ini menunjukkan bahwa pelayanan pada Kantor Pelayanan Administrasi perizinan
meningkat.
Capaian lain dalam pelayanan publik ini adalah Pemerintah Kota Makassar
berhasil mendapatkan sertifikat ISO untuk pelayanan di salah satu Kecamatan
yaitu Kecamatan Panakukkang dan pada Badan Kepegawaian Daerah. Selain itu
Pemerintah Kota Makassar berhasil mendapatkan lima besar hasil Penilaian
Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
program utama ini diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Penyempurnaan Standar Norma dan Prosedur Perizinan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 83
2) Peningkatan sistem informasi perizinan;
3) Pelayanan penerbitan akta bidang kelahiran dan kematian;
4) Pelayanan penerbitan akta bidang Perkawinan dan Perceraian;
5) Penyediaan biaya pengelolaan penerbitan dokumen kependudukan.
17.PENINGKATAN KUALITAS MATERI DAN PENYEBARAN INFORMASI
Capaian hasil atas program utama Peningkatan Kualitas Materi dan
Penyebaran Informasi adalah 107,50 %. Indikator kinerja yang digunakan untuk
mengukur sasaran ini adalah persentase Kelurahan yang mendapatkan
pembinaan KIM dan P2WKSS, Persentase peningkatan akses internet (M-CAP)
Kota Makassar dan Persentase Peningkatan SKPD yang terkoneksi internet.
Rincian masing-masing indikator sasaran ini adalah sebagai berikut.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Jumlah peserta sosialisasi program Pemerintah Kota
825 1.050 127,%
2 Prosentase pelayanan akses internet (M-CAP) 33,60% 37,60% 116%3 Persentase kelurahan yang mendapatkan
pembinaan KIM dan P2WKSS1,40 % 1,40 % 100 %
4 Persentase aparatur yang mendapatkan bimbingan teknis migrasi open source
100 % 100 % 100 %
5 Prosentase penduduk yang ikut berpartisipasi dalam program Pemerintah Kota melalui Tabloid
100 % 100 % 100 %
6 prosentase penduduk Kota Makassar yang mendapatkan informasi melalui pengumuman operasional mobil keliling
84,62% 84,62% 100 %
7 Jumlah pengunjung Media Center Kominfo 600 orang 550 orang 92 %
8 Prosentase pencapaian target PAD bidang usaha produktif Kominfo
88 % 100 % 125%
Rata-rata Capaian 107,50 %
Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan KIM dan P2WKSS
sebesar 1,40 % atau sebanyak 20 kelurahan dari total 143 kelurahan di Kota
Makassar. Kelurahan ini yang akan mewakili Kota Makassar dalam lomba
P2WKSS dan KIM 2013.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 84
Secara umum capaian sasaran pelayanan data/informasi kearsipan
menunjukan angka yang cukup mengembirakan. Hal ini terlihat dari indikator
kinerja bidang pelayanan data/informasi berikut, seperti pengunjung web site yang
cendurung meningkat, tersimpannya arsip foto-foto kegiatan pemerintah serta
tersosialisasinya kearsipan, perpustakaan/data melalui pameran kearsipan dengan
jumlah pengunjung cenderung meningkat.
2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah pengunjung 4315 5514 7612 8300 8884
5001,5002,5003,5004,5005,5006,5007,5008,500
Pengunjung Web Site Kota Makassar
Web Site Pemerintah Kota Makassar setiap Tahun mengalami peningkatan
pengunjung baik manca negara maupun domestik web site ini setiap saat dilakukan
updating data sesuai kebutuhan, web site ini juga berisi kegiatan pemerintah kota
Makassar baik pembangunan maupun kondisi Kota Makassar secara keseluruhan.
Dalam rangka peningkatan jumlah pengunjung website Kota Makassar telah
melakukan program-program untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Salah satu
indikator yang dapat digunakan untuk menilai peran Kantor Arsip, Perpustakaan
dan Pengolahan Data dalam mewujudkan terciptanya pelayanan data/informasi
kearsipan yang berkualitas salah satunya adalah jumlah pengunjung website.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 85
Semakin banyak jumlah pengunjung ini menunjukan bahwa website Kota
Makassar sering di akses untuk mencari informasi yang ada di kota Makassar.
Jumlah pengunjung website meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu
lima tahun telah mengalami peningkatan sebanyak 4.
/569 pengunjung atau sebesar 105,87%. Peningkatan jumlah pengunjung website
dialami pada Tahun 2009 yang meningkat sebanyak 2098 pengunjung atau
sebesar 38,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2013 jumlah
pengunjung website meningkat ……………….. pengunjung atau sebesar 7%.
Kenaikan ini didukung oleh keberhasilan pelaksanaan program peningkatan
layanan informasi serta konten (isi) yang ada di website setiap tahunya diadakan
perubahan sesuai dengan informasi yang abtudet.
2008 2009 2010 2011
Jumlah SKPD Terkoneksi Website 3 4 6 9
123456789
5,17%6,9%
10,34%
15,52%
Jumlah SKPD yang Terkoneksi Website
Dari jumlah SKPD yang ada di Kota Makassar sebanyak 58 SKPD yang
baru terkoneksi Website sebanyak 9 SKPD. Peningkatan jumlah SKPD yang
terkoneksi website Kota Makassar terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 86
SK
PD
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk Tahun 2012 dan Tahun
2013 kenaikannya sebesar …………….%. Peningkatan paling rendah dialami
pada tahun 2008 ke Tahun 2009 yaitu dari 5,17% menjadi 6,9% dari jumlah SKPD
yang ada di Kota Makassar. Selama kurun waktu lima tahun jumlah SKPD yang
terkoneksi website Kota Makassar telah mengalami peningkatan sebanyak 6 SKPD
dengan capaian sebesar ………………..% atau menjadi ……………..% pada Tahun
2013. Peran Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data dalam peningkatan
jumlah SKPD yang terkoneksi website adalah sebagai penyedia sumber daya
manusia (SDM). Adapun SKPD yang sudah terkoneksi website Kota Makassar
yaitu :
1. Dinas Pekernaan Umum
2. Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Sekretariat DPRD
4. Bagian Ekonomi dan Pembangunan
5. Dinas Pendapatan Daerah
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Kantor Administrasi dan Perizinan
9. Perpustakaan Kota Makassar
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar
untuk mendukung terlaksananya program utama ini diantaranya adalah:
1) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
2) Pengembangan jaringan internet;
3) Perencanaan dan pemgembangan kebijakan komunikasi dan informasi;
4) Penyebarluasan informasi pemyelenggaraan pemerintah daerah;
5) Penyelenggaraan pameran;
6) Pembuatan dan sosialisasi profil digital Kota Makassar 2013;
7) Pengembangan jaringan media centre;
8) Alih media arsip konvensional ke media elektronik (cakram padat).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 87
18.PEMBINAAN KEHIDUPAN POLITIK YANG DEMOKRATIS
Capaian hasil atas program utama pembinaan kehidupan politik yang
demokratis adalah 125% yang diukur dari jumlah kegiatan pembinaan LSM,
Ormas, dan OKP dan Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah telah
dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah Rincian
capaian masing-masing indikator adalah Seminar Kewaspadaan dini terhadap
potensi konflik, Verifikasi kelengkapan pengajuan bantuan partai politik, Verifikasi
dan pemantauan keberadaan ormas/LSM dan Yayasan, Pendidikan Politik Bagi
Pemilih Pemula dan Bimtek Resolusi Konflik.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Jumlah Kegiatan Pembinaan Partai Politik dan Ormas
4 5 125%
Rata-rata Capaian 125%
19.PENINGKATAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAM
Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk
mendukung program strategis Peningkatan Penegakan Hukum dan HAM. Capaian
kinerja program peningkatan penegakan hukum dan HAM adalah 100,60%. Rincian
masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 % hasil tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah
45% 22,32% 49,60%
2 % pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK
100% 100,% 100,00%
3 % Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler terhadap pengelolaan keuangan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar
100% 100% 100,00%
4 % Pemantauan dan pemeriksaan terhadap kegiatan belanja modal SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar
100% 100% 100,00%
5 % Penyelesaian Kasus-kasus pengaduan masyarakat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar
100% 95,71% 95,71%
6 Persentase pelanggar perda yang ditertibkan 225 Pelanggar 224 99,55%7 Persentase pelanggar perda dan peraturan
walikota yang dilakukan penegakan hukum melalui pengadilan
10 Pelanggar 17 170,00%
8 Persentase konflik-konflik pertanahan yang terselesaikan
30% 27% 90,00%
Rata-rata Capaian 100,60%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 88
Untuk mengukur keberhasilan program ini indikator yang ditetapkan adalah
prosentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan. Target
yang ingin dicapai pada Tahun 2013 adalah sebesar 45% dari seluruh temuan hasil
pemeriksa aparat pengawasan. Dari target yang telah ditetapkan telah terealisasi
sebesar 22,32%. Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat
pengawasan merupakan alat ukur yang menilai tindak lanjut baik temuan
administrative maupun temuan keuangan. Dari 1.407 temuan administrative yang
ada telah ditindaklanjuti sebanyak 591 Sehingga capaian untuk tindaklanjut temuan
administrative sebesar 42%. Untuk temuan keuangan, dari Rp. 12.907.451.372,64
saldo temuan Tahun 2013 telah ditindalanjuti sebesar Rp.341.126.528,-. atau
sebesar 2,64.%. Sehingga rata-rata temuan untuk temuan administrative dan
temuan keuangan adalah 22,32.% atau presentase capaian terhadap target
sebesar 49,60%.
Adapun capaian persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan Aparat pengawasan Internal Pemerintah adalah 100% dari target
100% yang termuat dalam penetapan kinerja Tahun 2013. Hal ini terukur dari
jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
aparat pengawasan di 52 SKPD dari target 52 SKPD untuk Tahun 2013 atau
100%. Selain itu, pelaksanaan rapat pemutakhiran data temuan tindak lanjut hasil
pemeriksaan Inspektorat sebanyak 2. kali kegiatan dari target 2 kali kegiatan untuk
Tahun 2013.
Adapun capaian persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan BPK-RI adalah 100% dari target 100.% yang termuat dalam
penetapan kinerja Tahun 2013. Hal ini terukur dari jumlah pelaksanaan kegiatan
rapat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI sebanyak 6 kali kegiatan dari
target 6 kali kegiatan untuk tahun 2013.
Capaian kinerja pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada
SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2013 tercapai100% dengan
perbandingan jumlah SKPD sebanyak 52 dan terhadap semua SKPD tersebut
telah dilakukan pemeriksaan reguler tahunan dan pemeriksaan laporan
pertanggungjawaban keuangan unit-unit kerja lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 89
Capaian kinerja kegiatan pemantauan dan pemeriksaan kegiatan belanja
modal SKPD lingkup pemerintah Kota Makassar tercapai 100% dengan target
objek pemeriksaan 10 proyek belanja modal dan terealisasi pemantauan dan
pemeriksaan 10 proyek belanja modal.
Capaian kinerja penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat dalam
lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 telah berhasil dicapai 95,71 %
yaitu penyelesaian kasus-kasus pengaduan sebanyak 70 kasus pengaduan dari
target 67 kasus
Dalam hal penyelesaian konflik pertanahan Pada tahun 2013 konflik
pertanahan yang masuk pada Bagian Tata Pemerintahan berjumlah 27 kasus.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung terlaksananya
program ini diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
3) Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Per Triwulan Unit
Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
4) Rapat pemutahiran Data temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat
Kota Makassar;
5) Inventarisasi dan tindak lanjut Aparat Pengawasan Internal
6) Pemantauan Penyelesaian kerugian negara/Daerah Hasil temuan Aparat
Pengawasan internal.
7) Pemantauan dan Pemeriksaan kegiatan Belanja Modal SKPD Lingkup Kota
Makassar.
8) Evaluasi sistem Pengendalian intern pemerintah pada SKPD Kota Makassar
9) Rapat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI
10) Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; Kegiatan
unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.
20.LEGISLASI DAERAH
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program
Legislasi Daerah adalah persentase jumlah bantuan hukum yang ditindaklanjuti,
persentase Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda dan persentase jumlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 90
produk hukum daerah yang tersosialisasikan dan dapat diakses oleh masyarakat.
Secara umum capaian atas indikator program legislasi daerah sebesar 87,01%.
Rincian capaian indikator kinerja program ini adalah sebagai berikut.
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN1 Persentase Masyarakat yang mendapatkan
bantuan hukum 100% 68,64% 68,64 %
2 Persentase pra ranperda yang dibahas dan disampaikan ke DPRD dalam bentuk ranperda
100% 80% 80 %
3 Persentase perkara gugatan terhadap Pemerintah Kota yang terselesaikan
100% 99,40% 99,40 %
4 Persentase jumlah produk hukum daerah yang tersosialisasikan dan dapat diakses oleh masyarakat
100% 100% 100 %
Rata-rata Capaian 87,01 %
Berdasarkan data di atas, nampak bahwa pra Ranperda yang dibahas dan
disampaikan ke DPRD berjumlah 10 (sepuluh) dan 8. (delapan) Ranperda telah
ditetapkan, 8 (delapan) Ranperda ditetapkan atas inisiatif dari DPRD Kota
Makassar.
Ranperda yang ditetapkan pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tentang Penataan dan
Pengendalian Pembangunan menara Telekomunikasi;
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar budaya;
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan tanpa rokok;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2013;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang pemenuhan Hak-hak
Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Perda
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Makassar;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang APBD Pokok Tahun Anggaran
2014.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 91
Ranperda yang belum selesai dibahas ada 2 (dua) yaitu:
1. Ranperda tentang RTRW Kota Makassar Tahun 2011-2031;
2. Ranperda tentang Pelarangan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman
Keras.
Untuk mendukung sasaran ini pada Bagian Hukum dan HAM telah dilakukan
penanganan perkara gugatan terhadap Pemerintah Kota pada Tahun 2013 yang
telah terealisasi 8% dengan jumlah perkara 9 dan telah sampai pada tahap
penanganan di pengadilan.
Dalam mensosialisasikan peraturan daerah maupun peraturan yang
ditetapkan pemerintah pusat telah dilakukan sosialisasi peraturan perundang-
undangan, Sosialisasi RAN-HAM, pembinaan kadarkum, penyebarluasan produk
hukum daerah serta pemantapan Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum (SJDI).
Untuk Tahun 2013 telah dilakukan Judicial Review terhadap Undang-undang
Ombudsman Republik Indonesia dan telahan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi.
Untuk mendukung program Bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu
secara gratis pada Bagian Hukum dan HAM pada Tahun 2013 telah memfasilitasi 1
orang warga masyarakat Kota Makassar yang mendapatkan kasus, dan telah
ditindaklanjuti penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Negeri sebanyak 1 kasus
dan 2 kasus terselesaikan pada kepolisian.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya
program legislasi daerah diantaranya adalah sebagai berikut.
1) Penyusunan rencana kerja rancangan undang-undang;
2) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;
3) Penyebarluasan produk hukum daerah;
4) Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDI).
4. ANALISIS ATAS CAPAIAN KEUANGAN
Sesuai pokok-pokok kebijakan di bidang pendapatan yang meliputi;
optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan menjalankan prinsip-
prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya, peningkatan kualitas
koordinasi dan kerjasama dengan Unit Pengelola Pendapatan, pemberdayaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 92
aparat secara tepat dan produktif, meningkatkan kualitas pelayanan, maka
realisasi yang dapat dicapai selama Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut:
Realisasi Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2013
Penerimaan Pendapatan Daerah pada Tahun 2013 sebagaimana yang diuraikan
pada table di atas sebesar Rp.2.287.656.632.000,00 dengan terealisir sebesar
Rp.2.370.020.1240241,48. atau 103,60 %.
I. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).
Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Tahun
Anggaran 2013 sebesar Rp. 569.727.462.000,- terealisir sebesar Rp.
629.933.814.696,74 atau .110,56 % .
Adapun rencana penerimaan Pendapatan Asli daerah dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 93
Tahun Anggaran 2013
II. Dana Perimbangan.
Rencana dana perimbangan setelah perubahan Tahun Anggaran 2013
direncanakan sebesar Rp. 1.152.041.812.000,- telah terealisir sebesar Rp.
1.161.254.961.236 %. Atau 100,79 %.
Adapun rincian Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Dana PerimbanganTahun Anggaran 2013
III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah
perubahan Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp. 565.887.358.000,- dan
terealisir sebesar Rp. 578.831.348.308,74 atau 102,28 %.
Rincian realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 94
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2013
IV. Pembiayaan Daerah.
1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.
Kebijakan umum tentang pembiayaan daerah yang diharapkan untuk memenuhi
kebutuhan dan menutupi defisit atau menggunakan surplus anggaran. Pelaksanaan
anggaran pada APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 mengalami defisit.
Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagian pembiayaan
tersebut terdiri atas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Khusus untuk
penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu, transfer
dari dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman dan Obligasi, serta Penjualan Aset Daerah
yang dipisahkan. Sementara itu, pada sisi Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas
transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Pokok yang jatuh
tempo, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berjalan.
Seiring dengan semakin membaiknya pelaksanaan Otonomi Daerah dan
semakin meningkatnya permintaan kebutuhan warga masyarakat atas pelayanan
pemerintahan yang lebih berkwalitas maka kebutuhan pembangunan prasarana dan
sarana pelayanan semakin meningkat yang membutuhkan penyediaan anggaran
semakin besar dan meningkat setiap tahun. Disisi lain, pendapatan Daerah, baik yang
berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan menunjukkan
kecenderungan pertumbuhan yang tidak seimbang dengan kebutuhan. Kondisi ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 95
membuat Pemerintah Kota untuk mencari sumber pendanaan lain yang memungkinkan
dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk menutup
kesenjangan tersebut adalah Pembiayan Daerah Netto yaitu selisih lebih antara
Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
Pembiayaan Netto diarahkan untuk menutupi defisit Anggaran direncanakan
sebesar Rp.210.299.278.000,00 dan terealisir sebesar Rp. 213.952.791.604,78 atau
101,73%. Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar
Rp.229.359.025.000,00 dan terealisir sebesar Rp229.201.716.264,77 atau 99,93%
sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar
Rp.19.059.747.000 dan terealisir sebesar Rp. 15.248.924.659,99 atau 80%.
Adapun rincian realisasi pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 96
BAB IVPENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013
disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Refotmasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Laporan atas hasil pelaksanaan Program
utama Tahun Anggaran 2013. Kinerja yang diukur dalam LAKIP didasarkan atas
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Makassar Tahun 2009-2014 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota
Makassar Tahun 2013 .
Capaian rata-rata seluruh kinerja 20 program utama yang telah ditetapkan dalam
RPJMD adalah 101,15%. Secara umum capaian hasil atas pelaksanaan program
utama tersebut dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya lima kebijakan telah
ditetapkan. Dari 20 program utama yang ditetapkan, 9 program utama mendapat
skor diatas 100%, 4 program utama mendapat skor antara 92%-100%, 5 program
utama mendapat skor antara 80%-90% dan 2 program utama mendapat skor
antara 60%-80%. Ringkasan penjelasan atas capaian program tersebut
berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan Peningkatan Kualitas Manusia
Capaian rata-rata hasil atas pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas
manusia adalah 90,16%. Program utama dilaksanakan terkait dengan kinerja
bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, dan kesejahteraan
social, agama, budaya serta kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender.
2. Kebijakan Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan
Secara umum capaian rata-rata hasil atas pelaksanaan program yang
mendukung kebijakan pengembangan tata ruang dan lingkungan adalah
sebesar 95,88%. Program yang mendukung kebijakan ini adalah program yang
terkait dengan penataan ruang, pembangunan infrastruktur kota dan
pengelolaan lingkungan hidup.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 97
3. Kebijakan Penguatan Struktur Ekonomi
capaian rata-rata hasil atas pelaksanaan program yang mendukung Kebijakan
penguatan struktur ekonomi adalah sebesar 111,88% dengan didukung
Kebijakan penguatan struktur ekonomi didukung oleh program peningkatan
komoditi unggulan, peningkatan ketahanan ekonomi, pengembangan investasi
dan regulasi usaha, dan peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.
4. Kebijakan Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan
Bebas Korupsi
capaian rata-rata hasil atas pelaksanaan program yang mendukung Kebijakan
desentralsisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi
adalah sebesar 104,91% dengan didukung oleh program utama peningkatan
Kebijakan desentralsisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas
korupsi didukung oleh program utama peningkatan kapasitas kelembagaan,
peningkatan profesionalisme aparatur, pengelolaan keuangan daerah,
peningkatan kualitas pelayanan public, peningkatan kualitas materi dan
penyebaran informasi.
5. Kebijakan Penegakan Hukum dan HAM
capaian rata-rata hasil atas pelaksanaan program yang mendukung Kebijakan
Penegakan Hukum dan HAM adalah sebesar 104,20% dengan didukung oleh
program-program pembinaan politik yang demokratis, peningkatan penegakan
hukum dan HAM dan legislasi daerah. Keberhasilan kebijakan ini terlihat dari
persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan yang
mencapai 104,20% yang merupakan temuan administratif dan keuangan.
Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP ini belum
sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai
kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan
untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa yang akan datang sehingga
diharapkan LAKIP ini dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
bersih (clean government) menuju pemerintahan yang baik (good governance).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 98