Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

137
BAB I PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA Tata pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu dikeluarkan Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kemudian Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal yang sama. Untuk mendorong terwujudnya good governance di kalangan Instansi Pemerintah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut asas-asas umum penyelenggaraan negara, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas. Asas akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 1

description

ok

Transcript of Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Page 1: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

BAB I

PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Tata pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan

cita-cita bangsa. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna,

berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk itu dikeluarkan Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

kemudian Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal yang sama. Untuk

mendorong terwujudnya good governance di kalangan Instansi Pemerintah

diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Menurut asas-asas umum penyelenggaraan negara, sebagaimana tertuang

dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, meliputi asas kepastian hukum,

tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas

dan akuntabilitas. Asas akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah mulai

dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan

kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan stratejik

yang dirumuskan sebelumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 1

Page 2: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

2. STRUKTUR ORGANISASI.

Organisasi pemerintah daerah merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi

pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi

daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik

Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi

perangkat daerahnya sesuai kebutuhan.

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan

pola organisasinya, diperlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang

luas dari pelaku pemerintahan di dalam merumuskan, merencanakan dan

mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Daerah ke dalam pola organisasi

Pemerintah Daerah.

Struktur Organisasi Kelembangaan Pemeritah Kota Makassar telah

diperdakan, sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2009 dan telah diubah dengan Perda

Nomor 2 Tahun 2011 yang terdiri dari 2 (dua) sekretariat, 17 (tujuh belas) dinas,

15 (Lima belas) lembaga teknis daerah, 2 (dua) lembaga pelaksana peraturan

perUndang-Undangan, 14 (empat belas) Kecamatan dan 143 (seratus empat

puluh tiga) Kelurahan.

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah unsur staf pemerintah kota yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Walikota dalam

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah adalah :

a. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 2

Page 3: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan

Daerah;

d. Melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Bidang Pemerintahan.

1) Bagian Tata Pemerintahan;

2) Bagian Organisasi dan Tata Laksana;

3) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

c. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial.

1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan;

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat

d. Asisten Bidang Keuangan dan Asset.

1) Bagian Keuangan.

e. Asisten Bidang Administrasi Umum.

1) Bagian Perlengkapan;

2) Bagian Umum dan Kepegawaian;

3) Bagian Protokol;

4) Bagian Hubungan Masyarakat.

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang

dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menjalankan tugasnya, Sekretariat Dewan mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan adiministrasi kesekretariatan DPRD;

b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;

c. Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD;

d. Menyediakan dan melaksanakan pengkoordinasian tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 3

Page 4: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :

a. Sekretaris Dewan;

b. Bagian Umum;

c. Bagian Rapat-Rapat;

d. Bagian Keuangan;

e. Bagian Perlengkapan.

Sekretariat KORPRI

Sekretariat KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan

teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam

lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kota Makassar.

Untuk menjalankan tugasnya, Sekretariat KORPRI mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama sesuai

wewenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan

rohani;

c. Menyelenggarakan kegiatan usaha dan bantuan sosial;

d. Mengkoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus

KORPRI Kota Makassar;

e. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan

keuangan, kepegawaian, dan pengurusan barang milik daerah yang berada

dalam penguasaannya;

f. Melaksanakan kesekretariatan;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar

dan Ketua Pengurus KORPRI Kota Makassar;

h. Melaksanakan pengelolaan administrasi urusan tertentu.

Dinas-Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas daerah ini melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 4

Page 5: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Dinas-dinas di Kota Makassar sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan;

2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum;

4. Dinas Tata Ruang dan Bangunan;

5. Dinas Pemuda dan Olahraga;

6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

8. Dinas Tenaga Kerja;

9. Dinas Perhubungan;

10. Dinas Komunikasi dan Informatika;

11. Dinas Sosial;

12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

13. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan;

14. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;

15. Dinas Pertamanan dan Kebersihan;

16. Dinas Pemadam Kebakaran;

17. Dinas Pendapatan Daerah.

Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota yang

dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Lembaga Tekhnis Daerah sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah;

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);

3. Badan Kepegawaian Daerah;

4. Badan Pendidikan dan Pelatihan;

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat;

6. Badan Keluarga Berencana;

7. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah;

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 5

Page 6: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

9. Satuan Polisi Pamong Praja;

10.Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data;

11.Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

12.Kantor Ketahanan Pangan;

13.Kantor Pemberdayaan Perempuan;

14.Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan;

15.Rumah Sakit Umum Daerah.

Lembaga Lain Pelaksana Peraturan Perundang-undangan

Lembaga-lembaga sebagai pelaksanaan peraturan perundangan-undangan

sebagai berikut :

1. Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika;

2. Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Kecamatan

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat Kota yang dipimpin seorang

Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Kota. Organisasi Kecamatan terdiri atas Camat, Sekretaris Kecamatan,

dan Seksi-Seksi.

Adapun jumlah Kelurahan, RW, dan RT yang dimiliki masing-masing Kecamatan

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

Daftar Kelurahan, RW dan RT Kota Makassar

Kode Wil.

KECAMATAN KELURAHAN RW RT

(1) (2) (3) (4) (5)010 Mariso 9 47 217020 Mamajang 13 56 280030 Tamalate 10 111 560031 Rappocini 10 106 570040 Makassar 14 69 369050 Ujung Pandang 10 37 139060 Wajo 8 45 169070 Bontoala 12 57 257080 Ujung Tanah 12 50 200090 Tallo 15 77 464100 Panakukang 11 90 475101 Manggala 6 70 387110 Biringkanay

a7 106 521

111 Tamalanrea 6 67 341JUMLAH 143 987 4.932

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 6

Page 7: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Sumber Data BPM Kota Makassar Tahun 2013

3. LINGKUNGAN STRATEGIS

3.1. Geografis, Topografi, dan Demografis

Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km2, secara geografis terletak

antara 119°24’17’38” BT dan 5°8’6’19” LS dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Berbatasan dengan Kabupaten Pangkep.

Sebelah timur : Berbatasan dengan Kabupaten Maros.

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Sebelah barat : Berbatasan dengan Selat Makassar.

Menurut catatan Stasiun Meteorologi Maritim Paotere, rata-rata kelembaban udara

sekitar 78%, dengan temperatur sekitar 21,2°C sampai 33,2°C dan kecepatan

angin 4,1 knot.

3.2. Sumber Daya Manusia

Penduduk Kota Makassar Tahun 2013 tercatat 1.387.302 jiwa, terdiri dari

685.488 laki-laki dan 701.184 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kota

Makassar dari Tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 1,29 %.

Penyebaran penduduk Kota Makassar terkonsentrasi di Kecamatan

Biringkanaya sebanyak 177.116 atau sekitar 12,93 persen dari total penduduk,

kemudian Kecamatan Tamalate sebanyak 176.947 jiwa (12,92 persen). Kecamatan

Rappocini sebanyak 154.184 jiwa (11,26 persen), dan yang terendah adalah

Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27.201 jiwa (1,99 persen).

Menurut kepadatannya, Kecamatan Makassar adalah Kecamatan terpadat

dengan kepadatan 32.550 jiwa/km2, kemudian Kecamatan Mariso 31.057

jiwa/km2, dan Kecamatan Mamajang 26.298 jiwa/km2. Sedangkan Kecamatan

Tamalanrea merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu

3.305 jiwa/km2, kemudian Biringkanaya 3.673 jiwa/km2, Manggala 5.089

jiwa/km2, Ujung Tanah 7.934 jiwa/km2, dan Panakukang 8.347 jiwa/km2.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 7

Page 8: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

3.3. Ekonomi

1. PDRB Kota Makassar

PDRB merupakan salah satu ukuran kemajuan ekonomi, yang didefinisikan

sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu

satu tahun di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Tahun 2013, nilai PDRB Kota

Makassar atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 58,544. milyar, sedangkan

PDRB atas dasar harga konstan nilainya sebesar Rp.21,349 milyar.

Tabel 2. Perbandingan PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kota Makassar dengan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Tahun PDRB (Dalam Juta Rupiah)Kota Makassar Propinsi Sulawesi

Selatan% PDRB

Makassar terhadap Sulsel

2009 31,263,65 99.904,65 31,29

2010 37.007,45 117.862.21 31,40

2011 43.428,14 137,389,88 32,33

2012 50.702,40 159.154,03 31,86

2013 58.544,10 159.154,03 36,88 Sumber data: Makassar dalam Angka Tahun 2013

Dengan pertumbuhan yang positif Tahun 2013, PDRB Kota Makassar atas

dasar harga konstan meningkat dari Rp. 19,510 milyar pada Tahun 2012 menjadi

Rp. 21,349 milyar pada Tahun 2013, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku

meningkat dari Rp. 50.702 milyar menjadi Rp.58,544 milyar pada periode yang

sama Tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 8

Page 9: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Tabel 3. PDRB Kota Makassar Atas DasarHarga Berlaku dan Konstan 2009 – 2013( Juta rupiah)

Tahun PDRB adh Berlaku

PDRB adh Konstan

2009 31.263.651,95 14.789.187,49

2010 37.007.451,94 16.252.451,43

2011 43,428.149,82 17.820.697,97

2012 50.702.400,57 19.582.060,39

2013 58.544.109,00 21.349.666,85 Sumber data: Makassar dalam Angka Tahun 2013

2. PDRB Kota Makassar Per Lapangan Usaha

Struktur ekonomi memberikan gambaran sektor-sektor pembentuk total

PDRB. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh

sektor tersebut dalam perekonomian suatu daerah. Sampai dengan Tahun 2013,

pertumbuhan ekonomi Kota Makassar masih dipengaruhi tiga sektor yang

memberikan sumbangan sekitar 78,51 % terhadap pembentukan ekonomi Kota

Makassar, yaitu perdagangan, hotel dan restoran (29,60%), industri pengolahan

(17,51 %), angkutan dan komunikasi ( 15,73% ) serta Jasa-jasa (15,67% ).

Tabel 4. PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut lapangan Usaha Tahun 2010 – 2013 (Dalam Milliar Rupiah)

No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013

1 Pertanian 272.975 288,085 300,812 319,123

2 Pertambangan dan penggalian 2,431 1.971 1,573 1,334

3 Industri pengolahan 7.287.915 8.206.704 9.042,273 10.253,592

4 Listrik, gas, dan air bersih 670.435 762.502 865,954 1.005,768

5 Bangunan 2.898.340 3.356.010 3.848,112 4.462,515

6 Perdagangan, hotel dan restoran 10.763.583 12.781.102 14.888,102 17.327,478

7 Angkutan dan komunikasi 5.302.664 6.236.356 7.729,553 9.208,105

8 Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

3.793.000 4.710.227 5.724.216 6.794,153

9 Jasa-jasa 6.016.109 6.432,878 8.301,801 9.17,.037

PDRB 37.007.452 43.428,149 50.702,400 58.544,109

Sumber data: Makassar dalam Angka Tahun 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 9

Page 10: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Tabel 5. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahaTahun 2009 – 2013 (Dalam Persen)

No. Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013

1 Pertanian 0,82 0,74 0,67 0,59 0,55

2 Pertambangan dan penggalian 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

3 Industri pengolahan 20,74 19,69 18,90 17,83 17,51

4 Listrik, gas, dan air bersih 1,79 1,81 1,76 1,71 1,72

5 Bangunan 7,94 7,83 7,73 7,59 7,62

6 Perdagangan, hotel dan restoran 28,71 29,08 29,3 29,4 29,60

7 Angkutan dan komunikasi 13,93 14,33 14,36 15,24 15,73

8 Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 10,17 10,25 10,85 11,29 11,61

9 Jasa-jasa 15,88 16,26 16,31 16,37 15,67

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber data: Makassar dalam Angka Tahun 2013

3. Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dalam kurun 2009-2013 telah

berkembang dengan rata-rata mencapai 16,80 persen per Tahun. Pada Tahun

2009 angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp.24.580.855 .

Kemudian pada Tahun 2013 angka tersebut telah mencapai Rp.37.257.302.

Tabel 6. PDRB Perkapita Kota Makassar2009 – 2013

Tahun Pendapatan (Rp) Pertumbuhan (%)2009 24.580.855 17,342010 27.630.409 12,402011 32.190.484 16,502012 37.257.302 13,592013 42.650.000 12,64

Sumber data: Makassar dalam Angka Tahun 2013

3.4. Sosial Budaya

1). Pendidikan

Hingga Tahun 2013 jumlah sekolah, siswa dan guru adalah sebagai

berikut: Jenjang pendidikan SD/MI yaitu sekolah Dasar Negeri 489 unit sekolah

dan SD swasta 114 unit, MI 49 unit, SDLB 16 unit, PPS Ula 20 unit dengan jumlah

siswa 159.649 orang dan 7.603 orang guru. Jenjang pendidikan SMP/MTs yaitu SMP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 10

Page 11: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Negeri 44 unit, SMP swasta 147 unit, MTs 37 unit, SMPLB 10 unit, dan PPs Wusta 19

unit dengan jumlah siswa 75.056 orang dengan jumlah guru 4.544 orang. Jenjang

pendidikan SMA/MA/SMK yaitu SMA Negeri 22 unit sekolah, SMA swasta 98 unit,

SMK Negeri 9 unit, SMK swasta 88 unit dan Madrasah Aliyah 26 unit dengan jumlah

siswa 65.050 orang dengan jumlah guru 3.115 orang.

Selanjutnya dibidang pendidikan Non Formal dan Informal Pemerintah Kota

Makassar juga memberikan perhatian yang cukup besar, mengingat besarnya minat dan

animo masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di jalur Non Formal di

Tahun 2013 dimana terdapat 624 Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( kelompok

bermain/SPS/TPA/TPQ dan POS PAUD) dengan rincian sebagai berikut: TK Negeri 1

Lembaga, TK Swasta 332 Lembaga, KB 232 Lembaga, TPA 21 Lembaga, Pos PAUD

15 Lembaga dan TPQ 24 Lembaga dengan jumlah anak Didik 22.699 Orang dan 26

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang mengelolah pendidikan kesetaraan

dengan rincian Paket A setara SD 1 kelompok (20 Warga Belajar), Paket B setara SMP

11 kelompok (220 warga belajar), paket C setara SMA 5 kelompok (150 warga Belajar),

untuk lembaga kursus dan pelatihan terdapat 463 lembaga dengan 17.402 warga

belajar dengan berbagai jenis keahlian seperti, Bahasa Asing, Komputer, Tatarias

Pengantin, Kecantikan Kulit dan rambut, Akuntansi, Teknisi AC, Montir dan jenis

keteranpilan lainnya.

2). Kesehatan

Pada Tahun 2013 jumlah Rumah Sakit sebanyak 37 buah, terdiri dari 12

Rumah Sakit Pemerintah/ABRI, 10 Rumah Sakit Swasta serta 15 Rumah Sakit

Khusus. Jumlah Puskesmas sebanyak 43 unit, yang digolongkan menjadi 35

Puskesmas Non rawat Inap, 8 Puskesmas Rawat Inap, 40 Puskesmas Pembantu ,

2 Puskesmas laut, 979 Posyandu dan 4 Puskesmas percontohan Metadong

(Puskesmas Kassi-kassi, Jumpandang Baru, Jongaya dan Makkasau yang siap

memberikan pelayanan dan rujukan bagi penderita HIV/AIDS dan penyalah gunaan

Narkoba (NAPZA).. Di samping sarana kesehatan, jumlah sumber daya manusia di

bidang kesehatan adalah 207 Orang Tenaga Medis, 872 Paramedis, 137 orang

tenaga Non Medis, 3.329 dokter praktek dan 168 bidan praktek, Serta tenaga

teknis kesehatan lainnya 53 orang, non kesehatan 44 orang.

Jumlah akseptor KB Aktif sebanyak 113.654 orang yang terdiri dari PIL

sebanyak 33.115 orang, Suntikan sebanyak 48.989 orang, KONDOM sebanyak

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 11

Page 12: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

4.160 orang, IUD/AKDR/SPIRAL sebanyak 10,803 orang, MOP/VASEKTOMI

sebanyak 628 orang, MOW/TUBEKTOMI sebanyak 4.270 orang, dan IMP

sebanyak 11.889 orang.

3). Tahapan Keluarga Sejahtera

Jumlah keluarga pra sejahtera pada Tahun 2013 sebanyak 51.718 keluarga

dan keluarga sejahtera I sebanyak 60.284 keluarga dengan jumlah kepala keluarga

sebanyak 251.556 orang. Jumlah anak asuh yang ditampung di 89 panti asuhan

tercatat sebanyak 6.119 orang.

4). Agama

Perkembangan pembangunan di bidang spritual dapat dilihat dari banyaknya

sarana peribadatan masing-masing agama, dimana sarana ibadah yang telah

terbangun sampai Tahun 2013, mesjid sebanyak 1.075 buah, mushollah 145 buah

dengan jumlah Pemeluk Agama Islam 1.330.271 orang, Gereja Protestan 162 buah

dengan jumlah Pemeluk Agama Protestan 113.354 orang, Gereja Katolik 22 Buah

dengan jumlah Pemeluk Agama Katolik 88.519 orang, Pura /Kuil/Sanggah 3 buah

dengan jumlah Pemeluk Agama Hindu 6.878 orang, Vihara/Cetya 20 buah

dengan jumlah Pemeluk Agama Budha 25.776 orang dan Klenteng 6 buah dengan

jumlah Pemeluk Agama Konghuchu 1.423 orang,.

5). Peradilan dan Kriminal

Jumlah narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas Satu Makassar

berjumlah 656 orang dan tidak ada perempuan). Jumlah pelanggaran lalulintas

pada tahun 2013 sebanyak. 14.113 kasus. Adapun jumlah kecelakaan sebanyak

891 kasus dengan korban meninggal 129 orang, luka berat 238 orang dan luka

ringan 889 orang.

4. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN

2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013

disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Inpres ini

memberikan tuntunan kepada Instansi Pemerintah dalam menyiapkan Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 12

Page 13: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Akuntabilitas Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang

utuh dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Esensi Sistem Akuntabilitas Kinerja bagi Pemerintah Kota Makassar adalah

perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik.

Sistem pengendalian manajemen ini merupakan infrastruktur bagi manajemen

untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik dapat dicapai melalui

implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Siklus Sistem

Akuntabilitas Kinerja diawali dengan penyusunan rencana stratejik yang

mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik. Kemudian setiap tahunnya

ditetapkan program dan kegiatan dalam rangka mencapai Visi, Misi dan

tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan

dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja yang berhasil diperoleh.

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang

berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud

Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai

sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders

(Gubernur, DPRD dan masyarakat). Kedua, sebagai sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 mencakup:

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 sebagai sarana pertanggungjawaban

atas capaian kinerja selama Tahun 2013. Esensi capaian kinerja yang

dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran

stratejik telah dicapai selama Tahun 2013.

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana

evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kota Makassar bagi

upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 13

Page 14: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

ditemukan, manajemen pemerintah Kota Makassar dapat merumuskan strategi

pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kota Makassar

dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

5. SISTEMATIKA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja

Pemerintah Kota Makassar selama Tahun 2013. Capaian kinerja (performance

results) 2013 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance

plan) 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan dilakukan identifikasi

sejumlah celah kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Makassar

Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Bab I – Gambaran Umum, menjelaskan secara ringkas Profil Pemerintah Kota

Makassar dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 ini

Bab II – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

menjelaskan muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota

Makassar untuk periode 2009-2014 dan rencana Kinerja untuk Tahun 2013.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja

pemerintah Kota Makassar dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap

pencapaian sasaran stratejik untuk Tahun 2013.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 ini dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 14

Page 15: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kota Makassar

mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) Tahun, yaitu

untuk Tahun 2009-2014 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala

yang ada atau mungkin timbul. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Pemerintah Kota Makassar mencakup visi, misi, agenda, kebijakan, serta

cara pencapaian program tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian,

kebijakan yang ingin dicapai dalam Tahun 2013 akan dijelaskan dalam Rencana

Kinerja (Performance Plan) 2013.

PENDAHULUAN

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan langkah awal

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) instansi pemerintah memerlukan integrasi

antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu

memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan

organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting

dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang

(opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-

unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi

serta strategi Instansi Pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat visi,

misi, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan

mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa

depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan

menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 15

Page 16: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

yang jelas dan tepat, maka diharapkan Instansi Pemerintah akan dapat

menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bersama pengukuran,

penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan

tolok ukur penting dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setidaknya

digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada

sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana.

Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana pembangunan

mendefinisikan visi, misi dan strategi pembangunan organisasi untuk

menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk

menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dan misi

dituangkan dalam agenda organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin

dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan “bagaimana

kita menuju ke sana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian kebijakan

dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh

organisasi.

Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal

didefinisikan dalam suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran kebijakan serta perumusan

strategi pencapaian kebijakan berupa program dan kegiatan.

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PEMERINTAH

KOTA MAKASSAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah

Kota Makassar ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2009. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun ini dimaksudkan

agar para penentu dan penyelenggara kebijakan mempunyai acuan yang jelas

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 16

Page 17: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Disamping itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yang disusun juga ditujukan untuk merumuskan kebijakan pembangunan

Kota Makassar. Sedangkan sasaran dari penyusunan RPJMD ini adalah :

Tersedianya arah kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas

yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaa , pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan.

Tersedianya rumusan program pembangunan yang merupakan indikasi

program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar dan

sekaligus sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Pemerintah Kota.

Terwujudnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap

program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kota

Makassar

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah

(RPJMD) Kota Makassar 2009-2014 secara formal didefinisikan pernyataan visi,

misi, kebijakan serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian

selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2009-2014

tersebut.

PERNYATAAN VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Instansi

Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif,

inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang

tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh

Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi pemerintah

Kota Makassar dijabarkan sebagai berikut:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 17

“Makassar Menuju Kota Dunia

Berlandas Kearifan Lokal”

Page 18: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar:

Pertama, yakni jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan

Makassar agar lebih maju, terkemuka dan dapat menjadi kota yang diperhitungkan

dalam pergaulan regional, nasional dan global.

Kedua, yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural

dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai dengan

keterbukaan untuk menerima perubahan dan perkembangan, sembari tidak

meninggalkan nilai-nilai yang menjadi warisan sejarah masa lalu.

Pembangunan berkarakter yaitu pembangunan mesti bisa dipahami,

memiliki bahasa publik, dapat dibaca, dapat dilakukan dan adalah sesuatu yang

berbeda antara satu dengan yang ada pada umumnya yang sekaligus

menggambarkan pelaku pembangunan itu sendiri, watak, prilaku individu yang

merancang dan menangani pembangunan itu.

Kriteria pembangunan berkarakter yaitu Perlakuan pembangunan sesuai

kebutuhan, mengakselerasi potensi local, fokus dan menyelesaikan masalah,

integratif dan bersifat holistik, memiliki nilai pragmatis dan filosofis.

Misi.

Penjabaran dari Visi tersebut, dilakukan melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan warga kota yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan

bermartabat;

2. Mewujudkan ruang kota yang ramah lingkungan;

3. Mewujudkan peran strategis Makassar dalam perekonomian domestik dan

internasional;

4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan berkualitas;

5. Mewujudkan kehidupan warga kota yang harmonis , dinamis , demokratis dan

taat hukum.

Nilai-Nilai.

Agar pembangunan Kota Makassar memiliki daya dan tepat guna bagi

peningkatan kesejahteraan rakyat maupun kualitas lingkungan secara

berkelanjutan, maka diperlukan kekuatan kultural, moral dan religiusitas berupa

nilai-nilai yang ditumbuh kembangkan bersama. Nilai-nilai tersebut adalah:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 18

Page 19: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

1. Kemerdekaan.

Kemerdekaan bagi individu dan kelompok masyarakat untuk melakukan

kreativitas pembangunan. Kemerdekaan tersebut harus dipertanggung

jawabkan kepada kepentingan kolektif yang menjelma dalam bentuk peraturan

yang bersifat legal formal, serta kepada norma-norma kesusilaan baik menurut

pandangan budaya, maupun menurut tuntunan agama.

2. Kebersamaan.

Menjadikan perbedaan-perbedaan latar belakang sebagai mozaik yang

mendesain kekayaan keragaman warga Makassar. Pada banyak simpul-simpul

kehidupan, dalam kedudukan bersama sebagai warga kota, terdapat

persentuhan atau persinggungan maupun intergrasi. Simpul-simpul tersebut

menjadi wilayah dimana kebersamaan tetap terpelihara dan ditumbuh

kembangkan.

3. Saling Memanusiakan – Sipakatau.

Makassar adalah kota dimana hidup orang-orang yang secara individu dan

sosial menghormati harkat dan martabat antara satu dengan yang lain, karena

sadar sebagai sesama mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan

martabat.

4. Saling Menghargai – Sipakalebbi.

Setiap orang dapat berbeda profesi dan kedudukan di dalam masyarakat,

perbedaan tersebut tidak mengurangi rasa hormat dan saling menghargai

antara satu dengan lainnya tanpa memandang latar belakang profesi dan

kedudukan dalam masyarakat masing-masing.

5. Saling Mengingatkan – Sipakainge.

Sadar akan kodrat kemanusiaan sebagai warga kota yang dapat saja khilaf,

lupa dan lalai, maka diperlukan sikap untuk saling mengingatkan dengan cara-

cara yang elegan, dapat diterima sesuai batas batas nilai masyarakat beradat

dan martabat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 19

Page 20: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

6. Keterbukaan.

Agar proses pembangunan dapat menyertakan peranserta masyarakat secara

luas, maka diperlukan keterbukaan dari tahap perencanaan hingga

pengendalian pembangunan. Keterbukaan tersebut dikemas dalam kultur yang

beradab dan dijiwai oleh semangat penegakan hukum.

7. Semangat Kejuangan.

Tantangan masa depan hendaknya dihadapi dengan semangat kejuangan yang

teguh dan pantang menyerah, seperti yang tertera pada logo Kota Makassar

yang bertuliskan ”Sekali Layar Terkembang Pantang Biduk Surut ke Pantai”.

Kebijakan Pokok Pembangunan.

Untuk menopang upaya perwujudan misi yang telah dikemukakan, akan

dilakukan melalui 5 (lima) arahan kebijakan, sebagai berikut :

Peningkatan Kualitas Manusia.

Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk meningkatkan

kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, pembentukan keluarga

kecil bahagia dan sejahtera untuk menangani penduduk miskin, menekan

angka pengangguran, mendorong pemantapan pengamalan agama serta

apresiasi budaya, pengembangan kreativitas pemuda dan olah raga serta

kesetaraan gender.

Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan.

Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk memantapkan

pemanfaatan ruang wilayah darat, laut dan udara. Demikian juga, dimaksudkan

agar pembangunan wilayah darat, laut dan udara bisa memberi manfaat yang

sebesar-besarnya bagi warga kota dengan mengedepankan kenyamanan dan

ketentraman melalui pembangunan kota sejuta pohon, bebas pencemaran

lingkungan dengan penataan ruang berbasis teknologi informasi yang menjamin

pembangunan berkelanjutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 20

Page 21: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Penguatan Struktur Ekonomi.

Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk terciptanya

struktur ekonomi yang kokoh pada semua sektor dengan memberi tekanan

pada sektor andalan; perniagaan, jasa dan industri yang dapat memperluas

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat yang berimplikasi

peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bebas

Korupsi.

Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk memantapkan

pelaksanaan Otonomi Daerah secara bersama-sama antara pemerintah dan

masyarakat melalui pelaksanaan pembangungan berbasis partisipasi

masyarakat; meningkatkan pelayanan publik dalam berbagai dimensi

pembangunan; meningkatan profesionalisme aparatur dan mewujudkan

kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan program yang terarah dan

terintegrasi, pelayanan berbasis teknologi informasi (online)

Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk terciptanya

masyarakat yang taat hukum , demokratis dan bebas KKN .

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Pemerintah Kota Makassar menetapkan kebijakan berdasarkan visi, misi

dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Program Pemerintah Kota Makassar

merupakan bagian integral dalam proses Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) organisasi dirumuskan untuk masing-masing

kebijakan yang telah ditetapkan.

Kebijakan dan program utama yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai

berikut:

Kebijakan I Peningkatan Kualitas Manusia

Program Utama 1 Peningkatan kualitas pendidikan

Program Utama 2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 21

Page 22: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Program Utama 3 Peningkatan kesejahteraan sosial, budaya dan agama

Program Utama 4 Pembinaan pemuda dan olahraga

Program Utama 5 Peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender

Kebijakan II Pengembangan Tata Ruang Dan Lingkungan

Program Utama 6 Penataan ruang

Program Utama 7 Pembangunan infrastruktur kota

Program Utama 8 Pengelolaan lingkungan hidup

Kebijakan III Penguatan Struktur Ekonomi

Program Utama 9 Peningkatan komoditi unggulan

Program Utama 10 Peningkatan ketahanan ekonomi

Program Utama 11 Pengembangan investasi dan regulasi usaha

Program Utama 12 Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha

Kebijakan IVDesentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi

Program Utama 13 Peningkatan kapasitas kelembagaan

Program Utama 14 Peningkatan profesionalisme aparatur

Program Utama 15 Pengelolaan keuangan daerah

Program Utama 16 Peningkatan kualitas pelayanan publik

Program Utama 17 Peningkatan kualitas materi dan penyebaran informasi

Kebijakan V Penegakan, Hukum Dan HAM

Program Utama 18 Pembinaan kehidupan politik yang demokratis

Program Utama 19 Peningkatan penegakan hukum dan HAM

Program Utama 20 Legislasi daerah

Apabila dilihat dari metodologi Balanced Scorecard yaitu salah satu teknik

atau pendekatan yang digunakan dalam merumuskan tujuan stratejik, maka

gambaran peta Stratejik maupun tujuan Stratejik Kota Makassar telah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 22

Page 23: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

menggambarkan suatu keseimbangan yang wajar dari masing-masing perspektif

utama sebagaimana diuraikan dalam matriks berikut ini :

PerspektifTujuan Stratejik Pemerintah Kota Makassar

Masyarakat/ Citizen

1. Semakin kuatnya kelembagaan serta peran pemerintah dan masyarakat.

2. Meningkatkan derajat hidup masyarakat Keuangan/ BudgetProses Bisnis Internal

3. Peningkatan upaya pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat

4. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam

Pembelajaran/ Pertumbuhan

5. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia

6. Meningkatnya usaha peningkatan kualitas SDM

Pada sektor publik perspektif keuangan dalam balanced scorecard dapat

disubstitusi menjadi perspektif budget. Namun demikian, keberhasilan organisasi

publik tidaklah diukur dengan bagaimana menjaga pengeluaran sesuai dengan

anggaran atau bahkan dengan penghematan besar-besaran, melainkan seberapa

efektif dan efisien organisasi dalam memenuhi visi.

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2013

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2014 disusun suatu Rencana Kinerja

(Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja secara formal dan detail

untuk Tahun 2013 telah dibuat dalam RKPD. Pemerintah Kota Makassar juga telah

membuat dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan perjanjian kinerja antara

seluruh Kepala SKPD dengan Walikota dalam Penetapan Kinerja Tingkat Kota.

Dalam dokumen penetapan kinerja ini ditetapkan target kinerja yang menunjukkan

nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja. Penetapan Kinerja

Tahun 2013 merupakan komitmen seluruh SKPD untuk mencapai kinerja yang

sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi Misi Organisasi. Dengan

demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional

Pemerintah Kota Makassar sepenuhnya dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahun

2013 ini (Lampiran 2) dan Penetapan Kinerja (Lampiran).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 23

Page 24: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

1. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2013 dengan mengacu pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refotmasi Birokrasi Nomor

29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditetapkan dengan

indikator kinerja yaitu input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil) pada

tingkat program strategis hal ini mengingat RPJMD Pemerintah Kota Makassar

belum memuat sasaran sebagaimana yang diarahkan oleh Peraturan Menpan di

atas. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa pengukuran kinerja tidak dapat

dilakukan. Pengukuran kinerja dalam LAKIP Pemerintah Kota Makassar dilakukan

dengan menggunakan indikator yang bersifat makro yang dapat digunakan untuk

menilai ketercapaian program strategis yang telah ditetapkan.

2. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode

pembandingan capaian kinerja program utama dengan target yang telah

ditetapkan. Target tersebut merupakan target yang tertuang dalam penetapan

kinerja tahun 2013 dengan berdasarkan pada indikator kinerja program utama yang

telah ditetapkan. Selain pengukuran atas pencapaian target LAKIP juga menyajikan

analisis kinerja atas hasil dari program utama yang telah dicapai dengan

melakukan analisis perbandingan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya

(trend analysis). Analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi

dilakukan dengan melihat selisih antara target dengan capaian indikator yang telah

ditetapkan. Perbedaan selisih tersebut akan digunakan untuk melihat strategi

pemecahan dan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini

bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang

sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Untuk beberapa indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja mengalami perubahan target kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 24

Page 25: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Hal ini adanya perubahan target karena adanya penetapan target yang harus

dicapai dengan mempertimbangkan keputusan kementerian terkait.

3. ANALISIS DAN EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM UTAMA TAHUN 2013

Secara umum Pemerintah Kota Makassar telah dapat melaksanakan tugas

utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Tingkat capaian kebijakan

sebesar 101,15% Rincian analisis capaian masing-masing program strategis dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan

kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Capaian hasil atas

pelaksanaan program strategis ini adalah 82,35%. Indikator kinerja yang digunakan

untuk mengukur capaian program Peningkatan Kualitas Pendidikan adalah angka

partispasi kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata hasil UASBN,

rata-rata hasil ujian nasional, dan persentase sekolah yang telah terakreditasi.

Rincian atas masing-masing indikator kinerja terlihat pada tabel berikut.

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

1 APK PAUD 74,25 84,12 113,292 APM PAUD 59,50 83,98 141,143 APK SD/MI/SDLB/ Paket A 117 115,22 98,484 APM SD/MI?SDLB/ Paket A 99,80 99,41 99,615 APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B 113 108,67 96,176 APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B 97,15 97,15 100,007 APK SMA/MA/SMALB/SMK/Paket C 87 87,46 100,538. APM SMA/MA/SMALB/SMK/Paket C 83 83,26 100,319 Persentase peserta didik putus sekolah (APtS)

SD/MI/SDLB 0,7 %. 0,00 0,001 0,00

10 Persentase peserta didik putus sekolah (APtS) SMP/MTs/SMLB 1%

0,05 0,001 2,00

11 Persentase peserta didik putus sekolah (APtS) SMA/MA/SMK/SMALB

0,08 0,001 1,25

12 Rata-rata hasil UASBN SD/MI/SDLB 7,85 7,85 100,0013 Rata-rata hasil UN SMP/MTs/ SMPLB 7,40 7,40 100,0014 Rata-rata hasil UN SMA/MA/SMALB/SMK 7,90 6,27 79,3715 Persentase SD/SDLB telah terakreditasi. 98 87 88,7816 Persentase SD/SDLB terakreditasi minimal B. 81 73 90,1217 Persentase SMP/SMPLB telah terakreditasi. 95 86 90,5318 Persentase SMP/SMPLB terakreditasi minimal B. 81 72 88,8919 Persentase SMA/SMALB terakreditasi 87 71 81,6120 Persentase SMA/SMALB terakreditasi minimal B 85 65 76,4721 Persentase SMK telah terakreditasi 96 79 82,2922 Persentase SMK terakreditasi minimal B 95 77 81,05

Rata-rata Capaian 82,35

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 25

Page 26: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Indikator kinerja APM PAUD belum mencapai target yang telah ditetapkan,

meskipun kenaikan APK PAUD mencapai 84,12%. Kenaikan tesebut lebih

disebabkan adanya kebijakan terhadap perubahan pelayanan PAUD yang terdiri

dari TK, TPA, KB dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang menetapkan perubahan

batas umur dari usia 4-6 tahun sebelumnya, menjadi 0-6 tahun. Peningkatan

aksestabilitas PAUD masih diperlukan agar APK dapat mencapai 100%, artinya

bahwa semua anak 0-6 telah mengikuti program PAUD. Peningkatan tersebut

diharapkan selaras dengan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

yang juga berdampak kepada pelayanan PAUD yang memerlukan peningkatan

alokasi anggaran.

Capaian indikator kinerja terkait dengan pelayanan pendidikan dasar dan

menengah didukung oleh Program pendidikan gratis dan beberapa program yang

memberikan kemudahan dan keringanan kepada masyarakat. Program tersebut

mampu meningkatkan APK dan APM. Kondisi ini berdampak postif kepada

pembangunan pendidikan dasar dalam hal penuntasan wajib belajar 9 tahun

seperti terlihat pada grafik Tahun 2009-2013 sebagai berikut:

Tingkat capaian APK SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB

Indikator lain yang juga menunjukkan keberhasilan sasaran terkait dengan

pendidikan dasar adalah persentase lulusan SMP memiliki kompetensi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 26

2009 2010 201190

95

100

105

110

115

APK SD/MI/SDLBAPK SMP/MTs/SMPLB

Page 27: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

mengopreasikan komputer juga mengalami kenaikan yang melampaui target

karena didukung proses pembelajaran di SMP yang dilaksanakan berbasis TIK (e-

learning).

Dalam hal peningkatan mutu lainnya menunjukkan angka yang

menggembirakan yaitu pencapaian nilai ujian nasional yang mengalami kenaikan,

bahkan melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian masih terdapat

beberapa indikator yang tidak tercapai seperti SD dan SMP yang terakreditasi.

Penambahan SMP SSN, SMP RSBI, kelas unggulan dan pembelajaran berbasis e-

learning. Belum tercapainya indikator ini diakibatkan adanya beberapa

hambatan/masalah seperti dari ketenagaan, pembiayaan, sarana dan prasarana.

Capaian dalam hal pelayanan pendidikan dasar juga terlihat pada Indikator

persentase peserta didik putus sekolah (APtS) SMP/MTs/SMLB yang mengalami

penurunan atau pengurangan yang disebabkan adanya pembiayaan

Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Gratis, dan sekolah bersubsidi

penuh yang meringankan beban kebutuhan biaya bagi siswa yang kurang mampu.

Trend penurunan APtS dapat dilihat pada grafik berikut:

Tingkat capaian APtS SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB

1 2 30

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

APTs/SMPLBAPTs SD/MI/SDLB

Dalam hal upaya untuk mencapai keberhasilan pelayanan pendidikan

menengah Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan kebijakan penjaminan

layanan dan luaran pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan dan relevan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 27

Page 28: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

dengan kebutuhan masyarakat seperti. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung

capaian sasaran ini diantaranya adalah pelaksanaa rintisan sekolah Gratis SMA

dan SMK yang bertujuan untuk meringankan beban kebutuhan biaya bagi siswa-

siswa kurang mampu di 2 (dua) SMA yaitu SMA Negeri 19 dan SMA Negeri 20

Makassar serta 1 (Satu) SMK yaitu SMK Negeri 9 Makassar. Dalam kegiatan ini

pemerintah Kota Makassar memberikan secara gratis buku tulis serta alat tulis bagi

siswa yang kurang mampu demikian juga buku mata pelajaran yang disertai

dengan buku lembar kerja siswa (LKS) untuk setiap mata pelajaran sehingga tidak

lagi membebani orang tua mereka.

Peningkatan mutu pendidikan menengah dilaksanakan melalui berbagai

kegiatan antara lain Rintisan sekolah bertaraf Internasional untuk SMA dan SMK,

pada jenjang SMA ditetapkan 3 (tiga) sekolah yang dilaksanakan pada SMA negeri

17 Makassar, SMA Negeri 15 Makassar dan SMA Negeri 1 Makassar Sekolah

Kategori Mandiri (SKM). Program peningkatan mutu pendidikan menengah yaitu

pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa seperti mengadakan Olimpiade

Sains Nasional (OSN) SMA, Olimpiade Olaraga dan Olimpiade Seni tingkat kota

Makassar untuk dilanjutkan ke tingkat provinsi dengan mengadakan pembinaan

terhadap siswa yang berprestasi juga mengadakan lomba kerativitas siswa.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan di atas adalah APK dan APM mengalami

peningkatan yang cukup baik pada tahun 2013, bahkan apabila dilihat dalam tiga

tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut diindikasikan akibat

kesadaran pentingnya pendidikan di masyarakat semakin baik. Hal tersebut juga

selaras dengan ketersediaan ruang kelas bahkan sekolah yang meningkatkan daya

tampung baik sekolah negeri maupun swasta. Indikator lainnya adalah Persentase

peserta didik putus sekolah (APtS) SMA/MA/SMALB/SMK ini akibat kebijakan

pemerintah yang melaksanakan program bersubsidi penuh sehingga angka putus

sekolah dari tahun ke tahun mengalami penurunan seperti dalam Empat tahun

terakhir Tahun 2009-2013 sebagai berikut:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 28

Page 29: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Tingkat capaian APK SMA/MA/SMALB/SMK

2009 2010 20110

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

APtS SMA/MA/SMALB/SMK

APtS SMA/MA/SMALB/SMK

Keberhasilan upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan juga

terlihat dari persentase lulusan SMA/SMK/SMALB memiliki kompetensi

mengoperasikan komputer juga mengalami peningkatan melebihi target yang telah

ditetapkan dalam Renja 2013. Peningkatan tersebut didukung proses pembelajaran

di SMA/MA/SMK berbasis TIK (e-learning).

Indikator lain yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Renja 2013

adalah persentase SMA/SMALB telah terakreditasi, persentase SMA/SMALB

terakreditasi minimal B, persentase SMK telah terakreditasi, persentase SMK

terakreditasi minimal B disebabkan masih terbatasnya biaya akreditasi dan kuota

sekolah yang diakreditasi. Selain itu rasio jumlah SMA : SMK semakin meningkat

meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Pemeritah Kota Makassar

telah mencanangkan program pendidikan gratis hingga tingkat SLTP. Kegiatan-

kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program strategis ini

diantaranya adalah:

1) Peningkatan dan rehabilitasi gedung sekolah;

2) Pengadaan buku dan alat tulis siswa;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 29

Page 30: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

3) Pengadaan buku pelajaran dan lembar kerja siswa;

4) Penyediaan biaya operasional pendidikan gratis

5) Pengadaan meubeler sekolah;

6) Pembinaan kelembagaan sekolah;

7) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;

8) Pelaksanaan sertifikasi pendidik;

2. PENINGKATAN DERAJAD KESEHATAN MASYARAKAT

Dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat dari hasil

yang dicapai yang tercermin pada rata-rata capaian kinerja program utama yang

terkait yaitu sebesar 105,75 dengan rincian sebagai berikut.

NO INDIKATOR KINERJA TARGETREALISAS

ICAPAIAN

1 Usia Harapan Hidup 73,7 Tahun 74,05 100,47 %2 angka kematian ibu melahirkan 3,87 16,3 23,74 %3 angka kematian bayi 9,6 6,7 130,20 %4 Prevalensi gizi buruk 2,07% 2,66 % 77,82 %5 Prevalensi gizi kurang 12,14 % 9,73 % 119,85 %6 Cakupan ibu hamil K4 90,00% 97,91 % 108,79 %7 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang

tertangani80% 75,18 % 93,98 %

8 Cakupan MP- ASI pada anak usia 6-24 bulan kel. Miskin

100 % 100 % 100 %

9 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% 100% 100%10 Persentase desa/kel mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam100% 100% 100%

11 Persentase tempat-tempat umum sehat 80,00% 85 % 106,25 %12 Penurunan kasus diare IR

=375/1000 penduduk

214/1000 penduduk

142,93 %

13 Penurunan kasus DBD 18/100.000 penduduk

20/100.000 Penduduk

88,89 %

14 Angka penemuan TB Paru 70% 74,2 106 %15 Angka penemuan penyakit kusta 80% 83% 103,75 %16 Penemuan kasus baru HIV AIDS 350 kasus 553 kasus 158 %17 Cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin100% 80,69 % 80,69 %

18 Persentase posyandu purnama dan mandiri 50% 93,7 % 187,4 %19 Cakupan kelurahan siaga aktif 80% 100 % 125 %20 Cakupan rumah tangga ber PHBS 80% 71,9 % 89,88%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 30

Page 31: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Rata-rata Capaian 105,75 %Secara umum target pencapaian program peningkatan derajad kesehatan

masyarakat telah dicapai dengan baik. Untuk usia harapan hidup capaian tahun

2013. Capaian atas upaya peningaktan derajad kesehatan ini dapat dilihat pada

tren indikator kesehatan berikut.

Tabel. 7

Angka Kematian Ibu per 100.000 KHdi Kota Makassar Tahun 2009 - 2013

No T a h u n A K I

2 2009 163 2010 11,64 2011 11,45 2012 8,36 2013 16,3

Sumber : Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari tahun ke tahun menggambarkan

semakin membaiknya tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan

kesehatan ibu, serta kondisi kesehatan lingkungan dan tingkat pelayanan

kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan

dan masa nifas.

Indikator selanjutnya adalah angka kematian bayi yang merupakan banyaknya

bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup

pada tahun yang sama. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan

hidup bayi dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan termasuk

pemeliharaan kesehatannya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi AKB, tetapi tidak mudah

untuk menentukan faktor yang paling dominan dan kurang dominan. Tersedianya

berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dari tenaga

kesehatan yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk mengubah kehidupan

tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan

faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat AKB. Menurunnya AKB

dalam beberapa waktu terakhir memberi gambaran adanya peningkatan dalam

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 31

Page 32: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Angka Kematian Bayi di

Kota Makassar selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 8 Angka Kematian Bayi per 1.000 KHdi Kota Makassar Tahun 2009 - 2013

No T a h u n A K B

2 2009 11,43 2010 10,94 2011 6,95 2012 6,786 2013 6,71

Sumber : Bina Kesehatan Masyarakat

Keberhasilan Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat ini juga terlihat dari kualitas gizi masyarakat. Dari tahun

ketahun prevalensi gizi kurang pada balita mengalami penurunan dari tahun ke

tahun sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel. 9 Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita

di Kota Makassar Tahun 2009 - 2013

No T a h u nGizi

Kurang2 2009 15,43 2010 14,54 2011 13,55 2012 11,596 2013 9,73

Sumber : Bina Kesehatan Masyarakat

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai tersebut diantaranya didukung

oleh pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1) Pengadaan obat-obatan umum;

2) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan program kesehatan gratis;

3) Pembinaan sekolah sehat;

4) Pembinaan posyandu;

5) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk;

6) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 32

Page 33: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

7) Pembangunan/rehabilitasi puskesmas;

8) Pemeliharaan berkala rumah sakit;

3. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

Capaian atas program utama Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Budaya

dan Agama adalah 84,33.%. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur

keberhasilan pelaksanaan program utama ini adalah terkait dengan indikator-

indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan dalam upaya penanggulangan

kemiskinan, peningkatan aktivitas keagamaan dan budaya serta bantuan-bantuan

yang telah diberikan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS). Rincian capaian indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Meningkatnya kerjasama dengan pelaku seni dan budaya (sanggar seni)

25 sanggar

seni

26 sanggar

seni

104%

2 Peningkatan jumlah LPM Aktif 100% 100% 100%

3 Persentase penanggulangan penurunan kemiskinan

2,50% 2,00% 80%

4 Peringkat STQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

Peringkat 1

Peringkat 2

75,00%

5 Jumlah Mesjid yang mendapat kunjungan Safari Ramadan

1.153 1.153 100,00%

6 Persentase jamaah haji yang mendapat pelayanan pemberangkatan dan pemulangan haji

75% 75% 100,00%

7 Jumlah rumah tidak layak huni 125 KK 0 0 %

8 Jumlah PMKS yang memperoleh penyuluhan

500 orang 500 orang 100,00%

9 Terbentuknya pengembangan KUBE dalam pengelolaan Usaha

100% 100% 100,00%

Rata-rata Capaian 84,33 %

Dari seluruh target capaian masing-masing indikator kinerja yang telah

ditetapkan secara umum telah mencapai target. Indikator kinerja

meningkatnya kerjasama dengan pelaku seni dan budaya khususnya

dengan sanggar seni melampaui sasaran yang diharapkan yakni sebesar

104%. Hal ini disebabkan karena hanya sanggar seni tersebut yang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 33

Page 34: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

mampu memberikan penampilan yang terbaik dalam setiap event-event

yang dilaksanakan. Selama Tahun 2013 Pemerintah Kota Makassar telah

melakukan kerjasama atau menjalin kemitraan dengan pelaku seni dan

budaya dalam bentuk tampilan kreasi tarian dan musik khas kota

Makassar guna mendukung kegiatan yang terkait.

Indikator persentase penurunan kemiskinan sebesar 2,5% belum dapat

dicapai disebabkan belum akuratnya data penduduk miskin. Data tersebut

merupakan daftar penduduk miskin yang mendapatkan bantuan beras miskin

(raskin) Tahun 2013 jumlahnya 44.217 KK terjadi penurunan jika dibandingkan

dengan Tahun sebelumnya tahun 2012 sebesar 4,8 % dari 46.355 KK.

Perkembangan jumlah penduduk miskin tergambar pada Tahun 2009-2013

sebagaimana grafik di bawah ini.

2009 2010 2011 2012 2013

62096 62192 62192

46355 44217

PERKEMBANGAN JUMLAH KK MISKINKK MISKIN

Dari data tersebut di atas diketahui bahwa perkembangan penurunan angka

kemiskinan di Kota Makassar memiliki rata-rata penurunan sebesar 4,9 %. Pada

Tahun 2013 terlihat penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan dibanding

pada Tahun 2012 yaitu sebesar 4,8 %.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial juga dilaksanakan dengan

melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengingat partisipasi masyarakat

dalam pembangunan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap hasil-hasil

pembangunan. Dari tahun ke tahun partisipasi masyarakat mengalami

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 34

Page 35: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari dana swadaya masyarakat dalam kegiatan

pembangunan. Trend dana swadaya masyarakat Tahun 2009-2013 terlihat dari

grafik berikut.

2009 2010 2011 2012 20130

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

DANA SWADAYA MASYARAKAT

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk

mendukung program utama ini diantaranya adalah:

1) Pembinaan dan pendampingan LKM KUBE

2) Peningkatan Potensi Keluarga Miskin Rumah Tangga Sangat Miskin

(RTSM)

3) Pernikahan massal bagi PMKS

4) Penyuluhan sosial bagi PMKS;

5) Pembinaan rehabilitasi sosial anak jalanan/ gepeng dan pengamen;

6) Bimbingan teknis perlindungan anak;

7) Pemulangan dan Pelayanan Orang Terlantar karena bencana dan musibah

lainnya

4. PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Capaian atas Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga adalah sebesar

75%. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah

peringkat atlit kota makassar pada kejuaraan atletik tingkat propinsi, peringkat atlit

karate Kota Makassar pada kejuaraan karate se Indonesia, jumlah pemuda pelopor

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 35

Page 36: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

yang terpilih mewakili Sulsel pada pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional dan

persentase jumlah anggota orsos/karang taruna yang mendapat pembinaan.

Rincian capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai

berikut.

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Peringkat atlit kota Makassar pada kejuaraan atletik tingkat propinsi

juara umum

Juara umum

100,00%

2 Prosentase organisasi kepemudaan yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan

15% 15% 100,00%

3 Jumlah pemuda pelopor Kota Makassar yang terpilih mewakili Sulsel pada pemilihan pemuda pelopor tingkat nasional

1 orang 0 Orang 0,00%

4 Persentase Organisasi Kepemudaan yang berpartisifasi dalam kegiatan kepemudaan

15% 15% 100,00%

Rata-rata Capaian 75,00%

Pemerintah Kota Makassar telah berhasil mengantarkan atlit Atletik Yunior

Kota Makassar menjadi Juara Umum pada kejuaraan atletik Tingkat Provinsi pada

tahun 2013. Dengan demikian, capaian atas indikator ini adalah 75%. Keberhasilan

yang sama juga diraih dalam kejuaraan Atletik Yunior Pelajar. Pada kegiatan

tersebut diikuti oleh atlit-atlit Karate dari berbagai kota di Indonesia. Kontingen atlit

karate kota Makassar berhasil mencapai target yaitu Juara umum.

Persentase Jumlah OKP yang dibina pada Tahun Angggaran 2013 adalah

15 % dari 192 OKM/OKP yang terdata, dengan demikian untuk indikator ini

realisasi yang dicapai belum memenuhi target sebesar 100% dari jumlah

OKM/OKP yang dibina. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran

yang tersedia pada Tahun Anggaran 2013.

Jumlah Pemuda Pelopor Kota Makassar yang terpilih mewakili Provinsi

Sulawesi Selatan pada pemilihan pemuda pelopor tingkat Nasional tidak mencapai

target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pemuda pelopor Kota Makassar

tidak mampu bersaing ditingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Pemuda pelopor yang

dikirim ketingkat provinsi sebanyak 1(satu) orang namun demikian belum mampu

terpilih mewakili Provinsi Sulawesi Selatan ke tingkat Nasional.

Selain dari Indikator yang telah ditetapkan, suatu keberhasilan yang dicapai

Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2013 adalah berhasil memecahkan Rekor

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 36

Page 37: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

MURI dan Rekor Dunia dalam pelaksanaan Jalan Sehat Makassar 2013 dalam hal

jumlah peserta yang mencapai 120 Ribu orang, sebagai catatan kegiatan tersebut

tidak dianggarkan dalam DPA Pemerintah kota Makassar tahun 2013.

Untuk mendukung program ini Pemerintah Kota Makassar telah

melaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Seminar politik dan kebangsaan;

2) Diskusi isu-isu aktual tentang kepemudaan;

3) PASKIBRAKA

4) Pemilihan pemuda pelopor tingkat Kota Makassar;

5) Pembinaan organisasi kepemudaan;

6) Pertandingan Futsal antar Club/sekolah;

7) Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi;

8) Orientasi Pelatih Sepak Bola;

9) Pembinaan dan pengembangan pemuda pelopor;

10)Pembinaan klub jantung sehat/Club olah raga masyarakat;

11)Kejuaraan Atelit junior Pelajar;

12)Kejuaraan karate Antar SMU se Kota Makassar.

5. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN KESETARAAN

GENDER

Capaian program peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan

gender Pemerintah Kota Makassar adalah sebesar 103,38 % Untuk mengukur

keberhasilan program ini sector yang digunakan adalah persentase perempuan

yang menjadi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, tingkat prevalensi

peserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur serta kualitas pemakaian

kontrasepsi, jumlah peserta KB, dan indikator terkait pemerdayaan perempuan

lainnya. Rincian capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 37

Page 38: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Jumlah keluarga yang ikut ber KB dan BKB 40.086 PUS

45.062 PUS 112,41%

2 Jumlah Keluarga miskin yang menggunakan Alat Kontrasepsi yg lebih efektif

4.588.KK 5.718 KK 124,63 %

3 Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif terhadap Jumlah Pasangan Usia subur ( PUS) serta Kualitas Pemakaian Kontrasepsi

68 % 66,64% 98 %

3 Jumlah PUS Prasejahtera yang ikut KB 37.290 PUS

45.299 PUS 121,47 %

4 Jumlah kader yang terbina dalamkelompok Bina Keluarga dan UPPKS melaluiKegfiatan PKK KB - Kes dan Lomba Kelurahan

18 klp dan 75 kader

18 klp dan 75 kader 100 % 

5 Jumlah Peserta KB Aktif menjadi Lestari 22.907 Akseptor

27.340Akseptor

119,35 %

6 Persentase perempuan yang berperan dalam pengambilan kebijakan/keputusan 30 % 24% 80 %

7 Persentase perempuan yang duduk di Legislatif 30.% 12% 40 %8 Persentase perempuan yang duduk di Eksekutif 63 % 24 % 38 %

9Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh unit pelayanan terpadu

60 orang 60 orang 100%

10Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan pelayanan bantuan hukum

60 orang 60 orang 100%

Rata-rata Capaian 103,38 %

Secara umum seluruh indikator kinerja telah mencapai target yang telah

ditetapkan. Jumlah peserta KB Baru Prasejahtera Tahun 2013 mencapai 45.062

PUS atau telah tercapai 112,41% dari yang ditargetkan. Hal yang sama juga terjadi

pada prevalensi peserta KB. Tingkat prevalensi peserta KB Aktif terhadap

pasangan usia subur (PUS) telah dicapai sebesar 66,64 % dari 68 % yang

ditargetkan. Tingkat prevalensi peserta KB aktif di tingkat kecamatan di Kota

Makassar adalah sebagai berikut.

PERSENTASE PESERTA KB AKTIF TERHADAP PASANGAN USIA SUBUR (PREVALENSI KESERTAAN KB AKTIF TERHADAP PUS) TAHUN 2013

No KECAMATAN JUMLAH PUSJUMLAH

PESERTA KBPERSENTASE KB

THD PUS1 2 3 4 5

1 Mariso 6.635 4.560 68,73

2 Mamajang 6.363 4.561 71,68

3 Tamalate21.502

15.084 70,15

4 Rappocini 16.650 10.799 64,86

5 Makassar 10.542 7.127 67,61

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 38

Page 39: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

6Ujung

pandang2.408 1.559 64,74

7 Wajo 4.480 3.267 72,92

8 Bontoala 5.963 3.836 64,33

9 Ujung Tanah 7.394 4.617 62,44

10 Tallo 19.078 12.400 65,00

11 Panakukang 16.806 11.259 66,71

12 Manggala 14.890 10.116 67,94

13 Biringkanaya 23.838 15.387 64,55

14 Tamalanrea 11.614 7.492 64,51

Jumlah 168.163 112.064 66,64

Data Desember 2013 dari jumlah PUS yang ada di kota Makassar

berdasarkan laporan Pengendali Lapangan tingkat kota sebesar .112.064 akseptor

atau 66,64 % dari PUS sebesar 168.163 akseptor , ini artinya dari 168.163 PUS

yang ada di kota Makassar terdapat .112.064 orang ber KB angka ini adalah angka

yang cukup ideal oleh karena sebahagian dari PUS tersebut masih ada yang belum

ingin ber KB karena bebagai macam alasan, dari 14 Kecamatan di Kota Makassar

ada 7 Kecamatan kesertaan ber KB bagi PUS diatas .66,64 % yaitu Kecamatan

Mariso, Mamajang, Tamalate, Makassar, Wajo, Panakkukang dan Manggala.

sedangkan capaian Kecamatan lainnya hampir sama dengan capaian rata rata

Kota Makassar. Perbandingan antara jumlah PUS dan Peseta KB terlihat dari grafik

di bawah ini:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 39

Mar

iso

Mam

ajang

Tam

alate

Rappocin

i

Mak

assa

r

Ujung p

andan

g

Wajo

Bontoala

Ujung T

anah

Tallo

Panak

ukang

Man

ggala

Biringk

anay

a

Tam

alanre

a0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

JUMLAH PUSJUMLAH PESERTA KBPERSENTASE KB THD PUS

Page 40: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Pasangan Usia Subur yang tidak ber KB mempunyai berbagai alasan antara

lain, hamil, ingin anak segera,ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi. Dari data

November 2013 tersebut dapat kita ketahui bahwa dari jumlah PUS yang ada

sebesar 168.163 PUS diantaranya ingin anak segera karena baru saja

melangsungkan pernikahannya, ingin anak tapi di tunda, sedang hamil atau tidak

ingin anak lagi tapi tidak ber KB ,dari 14 Kecamatan yang ada prosentase PUS

yang bukan peserta KB rata rata 29,39 % hanya ada satu Kecamatan yang

capaiannya hanya 27,07 % PUS nya yang tidak ber KB yaitu Kecamatan Wajo dari

angka tersebut terbukti bahwa tidak benar anggapan kalau diwilayah Pecinan tidak

ikut mensukseskan Program Keluarga Berencana

Capaian lain dalam kaitannya dengan KB, jumlah peserta Aktif menjadi

lestari melampau target yang ditetapkan sebesar 22.907 dengan realisasi sebesar

27.340 atau 119,35 % terhadap yang ditetapkan pada Rapat Kerja Derah Program

KB Tingkat Kota Makassar Tahun 2013.

Dalam pelayanan KB Kota Makassar juga mendapatkan penghargaan-

penghargaan, yaitu sebagai berikut:

1. Juara terbaik I Lomba Keluarga Harmonis Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

2. Juara terbaik I Lomba KB Lestari kategori 10 Tahun Tingkat Provinsi Sulawesi

Selatan.

3. Juara terbaik I Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia Tingkat Provinsi

Sulawesi Selatan.

4. Juara terbaik I Lomba Kelompok Bina Keluarga Remaja Tingkat Provinsi

Sulawesi Selatan.

5. Juara terbaik II Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Provinsi

Sulawesi Selatan.

6. Juara terbaik II Lomba Balita Ideal kategori 2-5 Tahun Tingkat Provinsi Sulawesi

Selatan.

7. Juara terbaik II Lomba Kelompok UPPKS Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

8. Juara umum Lomba Olahraga dan Seni Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

9. Juara Harapan I Lomba kader BKB Tingkat Nasional dalam rangka Jambore

PKK Tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 40

Page 41: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Upaya pembinaan keluarga juga ditempuh dalam rangka peningkatan

kesejahteraan keluarga. Tahun 2013 Pemerintah Kota Makassar telah membina

sebanyak 144 kelompok dan 2.592 kader Bina Keluarga Balita.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang terkait dalam upaya penurunan jumlah kasus kekerasan. Selama

tahun 2013 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi sebanyak

123 atau 205% dari target 60 kasus yang diharapkan dapat ditekan. Jumlah

tersebut adalah kasus terhadap perempuan yang dilaporkan kepada Pemerintah

Kota Makassar melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan Jumlah seluruh laporan

yang berhasil dihimpun dari berbagai pihak menunjukkan bahwa jumlah kasus

yang terjadi selama tahun 2013 sebesar 60 kasus. yang berasal dari Tim P2TP2A

sebanyak 123 kasus.

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

mendukung pencapaian hasil atas program utama di atas. Kegiatan-kegiatan

tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Sosialisasi UU KDRT dan UU Perlindungan Anak untuk Ulama/Tokoh

Agama dan Tokoh Masyarakat

2) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan dan anak ( P2TP2A)

3) Pembinaan organisasi perempuan

4) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

5) Kegiatan Pembinaan Kelompok Perempuan dalam Lomba Kelurahan

6) TerpaduPenyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga

miskin;

7) Pembinaan keluarga berencana;

8) Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis;

9) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di

masyarakat

10) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di

masyarakat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 41

Page 42: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

6. PENATAAN RUANG

Keberhasilan program penataan ruang diukur dari persentase meningkatnya

kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB, dan persentase pelayanan

masyarakat dalam pengurusan IMB. Rata-rata capaian atas indikator ini adalah

sebesar 95,86%. Rincian capaian atas sektor penataan ruang adalah sebagai

berikut.

NO INDIKATOR KINERJA TARGETREALISAS

ICAPAIAN

1 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bermohon IMB

10% 8,086% 80,86%

2 Capaian realisasi target PAD dari penerbitan IMB 10% 10,261% 102,61%3 Cakupan pelayanan masyarakat dalam

pengurusan IMB10% 10,00% 100,00%

4 Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja

10% 10,00% 100,00%

Rata-rata Capaian 95,86%

Indikator : Peningkatan kesadaran masyarakat untuk bermohon Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) dalam setiap tahunnya, peningkatan pemahaman

masyarakat terhadap regulasi tata ruang dan bangunan Kota Makassar adalah

faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran ini, namun

demikian hal tersebut tidaklah terjadi begitu saja akan tetapi hal tersebut

dikarenakan gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan

Bangunan Kota Makassar, pada tahun 2013.

Indikator : Capaian Realisasi target PAD dari penerbitan IMB pada

Tahun 2014. Pembangunan Insfratruktur serta Sumber Daya Manusia Kota

Makassar yang semakin membaik dari tahun ketahun menarik investor untuk

menanamkan sahamnya di Kota Makassar dan tentunya berdampak langsung

pada peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD), realisasi Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2013 sebesar Rp. 37.759.138.500 atau

102.61 dari total target yang sebesar Rp. 36.800.000.000

Indikator : Cakupan Pelayanan masyarakat dalam pengurusan IMB di

Kota Makassar. Peningkatan kualitas pelayanan dalam pengurusan Izin

Mendirikan Bangunan adalah hal yang paling diutamakan oleh Dinas Tata Ruang

dan Bangunan Kota Makassar, pada tahun 2013 setidaknya ada 3 (tiga) kegiatan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 42

Page 43: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

dilaksanakan yang menunjang langsung kearah tersebut, hal ini juga di perkuat

dengan diraihnya sertifikat ISO 9001:2008,

Indikator : Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat

tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari

kerja. Tuntutan masyarakat yang semakin beragam menuntut aparatur untuk cepat

tanggap dalam menindak lanjuti segala permasalahan yang ada, pada tahun 2013

dari 6 pengaduan masyarakat yang masuk pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Kota Makassar telah berhasil ditindak lanjuti secara keseluruhan.

Pemerintah Kota Makassar telah berusaha untuk melaksanakan program

penataan ruang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan data base fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kota Makassar;

2) Penyusunan Mapping Data Base Peruntukan lahan di Kota Makassar;

3) Sosialisasi konstruksi bangunan yang layak;

4) Penyusunan Topologi Pulau Kota Makassar;

5) Sosialisasi Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6) Sosialisasi Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2008 tentang Garis Sempadan

Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);

7) Sosialisasi Perwali No. 14 Tahun 2005 tentang Tata cara pemberian izin pada

Pemerintah Kota Makassar;

8) Workshop Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar;

9) Workshop Green Building;

10) Standarisasi dan sertifikasi pemberian pelayanan perizinan;

7. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KOTA

Capaian atas program utama peningkatan infrastruktur kota yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah sebesar 105,70%. Indikator

kinerja yang digunakan untuk menilai hasil dari pelaksanaan program utama

Peningkatan Infrastruktur Kota menyangkut sarana jalan, jembatan dan drainase,

pelayanan sanitasi air untuk masyarakat serta prasarana perhubungan dan

keamanan kota terhadap musibah kebakaran. Rincian capaian masing-masing

sektor adalah sebagai berikut:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 43

Page 44: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Persentase jalan dalam kondisi baik 90,00% 88,75% 98,61%2 Persentase jembatan dalam kondisi baik 90,00% 98,35% 109,27%3 cakupan pelayanan Bangunan Air 90,00% 100,00% 111,11%4 Persentase Trotoar dalam kondisi baik 90,00% 77,30% 85,88%5 Cukupan pelayanan listrik 98,00% 98,06%  100,06% 6 Persentase Drainase/gorong-gorong dalam kondisi

baik90,00% 91,78% 101,97%

7 Presentase kondisi lingkungan perumahan yang baik 75,00% 66,70% 88,93%8 Persentase jalan bermarka 59,00% 59,00% 100,00%9 Persentase trafic light dalam kondisi baik 75,00% 91,00% 121,33%

10 Persentase pengujian terhadap kendaraan wajib uji 56,00% 62,00% 110,71%

11 Persentase ketersediaan jembatan penyeberangan dan zebra cross

10,00% 10,00% 100,00%

12 persentase rambu lalu lintas dan papan nama jalan dalam kondisi baik

41,00% 46,00% 112,19%

13 Persentase jumlah kendaraan yang di KEUR 56,00% 62,00% 110,71%14 Kepemilikan KIR angkutan umum 49,00% 54,00% 110,20%

15 Persentase jumlah kecamatan yang telah diberikan penyuluhan

0,00% 0,00% 0,00%

16 Persentase kepemilikan APAR 80,00% 100,00% 125,00%17 Quick respond time kebakaran 95,00% 100,00% 105,26%18 Persntase kegiatan yang memiliki SOP 0,00% 0,00% 0,00%

Rata-rata Capaian 105,70%

Target Panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 90% telah direalisaikan

sebesar 88,75%. Pemerintah Kota Makassar pada dasarnya telah berupaya untuk

melakukan perbaikan jalan pada berbagai ruas di wilayah Kota Makassar.

kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya berupa pembangunan, rehabilitasi dan

peningkatan jalan.

Panjang jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2013 telah terealisasi

sebesar 98,35% dari seluruh panjang jembatan atau 1.115,64 m dari 1.134,36 m.

Dengan demikian capaian indikator ini sebesar 98,35%.

Secara umum capaian pembangunan infrastrukur pada Tahun 2009-2013

terlihat pada grafik di bawah ini:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 44

Page 45: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

2008 2009 2010 2011 20120

20

40

60

80

100

120

58.92 61.72 64.54

82.83

95.5591.74 92.78 93.48 94.26

98

0 0

22.29 22.29

0

% Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik % Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik% Panjang Trotoar Dalam Kondisi Baik

Dalam hal infrastruktur perhubungan, indikator kinerja yang telah

ditetapkan adalah persentase jalan bermarka, ketersediaan jembatan

penyeberangan dan zebra cros serta kepemilikan KEUR angkutan umum.

Jumlah ruas jalan yang bermarka sebesar 116.228 m dan tidak ada

penambahan volume ruas jalan bermarka. Kegiatan yang dilaksanakan

selama tahun 2013 adalah pemeliharaan marka jalan berjumlah total

32.364 m (54,51%) terdiri dari 20.000 m dari APBD dan 12.364 m yang

bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai anggaran yang

tersedia. Dalam hal ketersediaan trafic light jumlah traffic Light yang

telah ada berjumlah 45, sedangkan jumlah traffic Light yang seharusnya

ada atau dibutuhkan berjumlah 81. Kurangnya ketersediaan ini

dikarenakan terbatasnya anggaran yang ada sehingga tahun 2013.

Dalam hal ketersediaan jembatan penyeberangan jumlah jembatan

penyebrangan dan zebra cross yang dibutuhkan atau seharusnya ada

berjumlah 597 Buah. Jumlah yang ada hingga saat ini adalah 324 Buah.

Dengan demikian ketersediaan jembatan penyeberangan baru mencapai

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 45

Page 46: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

54,27%. Selama ini belum ada penambahan/pengadaan karena

anggaran yang terbatas sehingga tahun 2012 dan 2013 jumlahnya tetap

sama.

Persentase rambu lalu lintas dan papan nama jalan kondisi baik,

jumlah rambu lalu lintas dan papan nama jalan dalam kondisi baik pada

tahun 2012 berjumlah 1.422 buah (40%) terdapat penambahan 115

buah rambu dalam kondisi baik yang terdiri dari 50 buah pemeliharaan

dan 65 buah pengadaan baru, dan pada tahun 2013 berjumlah 1.631

buah (46%) yang terdiri dari 157 buah pemerliharaan dan 52 buah

pengadaan baru.

Capaian Indikator Jumlah Kendaraan Yang di KEUR pada Tahun

2013 sebesar 39.435 unit dari jumlah kendaraan yang wajib uji sebesar

62.857 unit. Dibandingkan dengan Tahun 2012 angka ini telah

mengalami kenaikan dari 34.923 unit dari jumlah kendaraan yang wajib

di keur sebesar 60.632 unit.

Dalam hal penanganan kebakaran, jumlah kebakaran yang terjadi

selama tahun 2013 sebanyak 150 kejadian. Jumlah ini meningkat dibandingkan

dengan tahun lalu yaitu sebanyak 130 kejadian. Keseluruhan kejadian

kebakaran telah ditangani dengan adanya posko di 4 wilayah yang terdiri dari

Posko Induk, Posko Timur, Posko KIMA dan Posko Utara yang merupakan

bantuan dari Kecamatan Tallo. Selama Tahun 2013 penyebab kebakaran yang

paling sering terjadi adalah arus pendek listrik. Bebarapa hal yang menjadi

kendala dalam upaya penanganan dan penurunan frekwensi kebakaran adalah

bahwa jumlah sarana mobilitas yang masih terbatas. Dinas Pemadam kebakaran

Kota Makassar saat ini hanya memiliki 35 unit mobil pemadam, 3 mobil tangga, 1

mobil Ambulance dan 1 unit mobil Evakuasi. Dengan jumlah penduduk sebanyak

1.387.302 cakupan pelayanan bencana kebakaran yang menggambarkan

perbandingan antara jumlah mobil pemadam kebakaran dengan jumlah penduduk

kota Makassar adalah 1 unit mobil melayani 10.000 penduduk maka sarana

mobilitas yang seharusnya dimiliki adalah 138 unit mobil dengan personil 900

orang. Dengan demikian, kebutuhan mobil yang masih harus dipenuhi adalah 103

mobil untuk mencapai pelayanan bencana kebakaran yang maksimal. Selain itu

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 46

Page 47: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

ada beberapa hal yang menjadi penyebab meningkatnya kebakaran karena belum

terlaksananya secara menyeluruh sosialisasi penyebab kebakaran dan sosialisasi

kepemilikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Strategi yang akan dilaksanakan

adalah dengan melakukan penyuluhan bahaya kebakaran dan cara

penanganannya pada tahun anggaran 2013.

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan

kegiatan untuk meningkatkan infrastruktur kota untuk menuju tercapainya kota

dunia yang berlandas kearifan lokal. Kegiatan-kegiatan tersebtut diantaranya

adalah:

1) Pembangunan jalan;

2) Pemasangan paving blok;

3) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;

4) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan;

5) Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong;

6) Pengukuran dan pematokan jalan;

7) Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat;

8) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih (DAK);

9) Pembangunan sanitasi (DAK);

10) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sanitasi;

11) Inspeksi kondisi sarana & Prasarana Lingkungan;

12) Sosialisasi IPAL Losasri;

13) Pembuatan RPIJM Bidang Keciptakaryaan;

14) Pendamping USRI;

15) Timbunan Anjungan Metro.

8. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk

melaksanakan program strategis pengelolaan lingkungan hidup. Capaian kinerja

program strategis program Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebesar 86,08%.

Capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 47

Page 48: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Penanganan sampah 90,47% 90,00% 99,66%2 Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk 85,80% 91,99% 107,21%

3 Jumlah kelompok Binaan pengelola sampah150

kelompok150

Kelompok100,00%

4 Cakupan penghijauan kota 58,33% 58,33% 100,00%5 Persentase perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan 50% 48% 96,00%6 Persentase jumlah usaha atau kegiatan yang mentaati

persyaratan administratif dan tehnis pencegahan pencemaran air

150% 65% 43,33%

7 Persentase pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

30% 30% 44,70%

8 presentase pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan pemcemaran lainnya

30% 25% 83,33%

9 Presentase jenis usaha kegiatan yang diproses dokumen lingkungannya

25% 30% 120,00%

10 Jumlah pengaduan masyarakat tentang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

15% 10% 66,66%

Rata-rata Capaian 86,08%

Capaian kinerja pembangunan bidang persampahan merupakan hasil dari

peran serta semua pihak dalam pengelolaan persampahn, terutama telah

dikampanyekannya Program kegiatan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) yang

menggugah masyarakat untuk turut menjaga dan mengolah sampah yang setiap

tahun mengalami peningkatan yang hingga saat ini telah dibina sebanyak 78

kelompok “Green and Clean” yang tersebar dibeberapa Kelurahan, sehingga laju

timbulan sampah dapat ditekan, sedang pada program kegiatan pengumpulan dan

pengangkutan sampah relatif meningkat dari pelayanan Tahun 2012 sebesar

89,78% meningkat menjadi 99,66%. Hal ini karena masih banyaknya kendala yang

dihadapi dalam penanganan sampa, antara lain adanya regulasi yang mengatur

tentang sampah yang masih perlu disesuaikan dengan perkembangan kota, selain

itu perkembangan partisipasi masyarakat perlu diapresiasi dengan pengaturan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011

tentang pengolahan sampah, sehingga indikator utama yang ditetapkan sebesar

90,47% terealisasi sebesar 90,16% yang dengan demikian capaian kinerjanya

sebesar 99,66%.

Target capaian sasaran dari kinerja ini rata-rata memenuhi sebesar 100%,

untuk mengakselerasikan fungsi pembangunan lingkungan dan keteduhan kota.

Program kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bertujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 48

Page 49: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

terciptanya keteduhan dan kualitas fungsi lingkungan sebagai paru-paru kota, dan

dalam tahun ini telah dilakukan penanaman pohon sebanyak kurang lebih 17.500

pohon dari rencana sebanyak 30.000 pohon. Hal ini disebabkan banyaknya ruang

terbuka hijau yang dihilangkan untuk pelebaran jalan.

Indikator capaian terkait dengan persentase perusahaan yang memiliki

dokumen lingkungan berada pada posisi 96% dari target 50 dokumen dengan

realisasi 48 dokumen. Kendala yang dialami sehingga tidak mencapai 100% adalah

kurangnya sarana dalam melakukan pemantauan serta kurangnya sumberdaya

manusia untuk melakukan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang

memiliki izin lingkungan.

Indikator kinerja persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati

persyaratan administratif dan tehnis pencegahan pencemaran air Tahun 2013

ditargetkan sebesar 150 jenis usaha dan terealisasi sebesar 65 jenis usaha dengan

capaian 43,33%, rendahnya capaian ini disebabkan beberapa faktor:

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mengelola hasil limbah cair dan limbah

bahan beracun dan berbahaya yang dihasilkan;

2. Kurangnya anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan penyelesaian masalah-

masalah lingkungan.

Capaian kinerja pengawasan terhadap 30 perusahaan yang menghasilkan

limbah B3 dan pemcemaran lainnya, yang dapat diawasi hanya 25 perusahaan

sehingga capaiannya mencapai 83%. Di Kota Makassar belum ada perusahaan

yang melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 sehingga dalam proses

pembuangan limbah B3, pihak perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak

ketiga melakukan penampungan terhadap limbah B3. Limbah B3 ditampung pada

tempat Penampungan sementara (TPS) limbah.

Capaian Jumlah pengaduan masyarakat tentang lingkungan hidup yang

ditindaklanjuti Tahun 2013 terhadap adanya indikasi pencemaran yang ditimbulkan

dari beberapa usaha. Sebanyak 15 kasus lingkungan yang dilaporkan oleh

masyarakat, 10 diantaranya sudah ditindak lanjuti melalui pemantauan dan

klarifikasi, koordinasi instansi terkait serta himbauan ketaatan melakukan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 49

Page 50: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Bensin

Solar

Bensin

Solar

pengelolaan lingkungan yang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku

sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 66,66%.

Indikator lain terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah realisasi

persentase kendaraan berbahan bakar bensin dan solar Tahun 2013. Dari hasil

pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor yang dilaksanakan dari Tahun

2006 hingga 2013 menunjukkan bahwa emisi gas buang kendaraan bermotor yang

memenuhi baku mutu kecenderungannya mengalami peningkatan. Hal ini

disebabkan karena kesadaran dan kepedulian para pengguna kendaraan untuk

memelihara dan mempertahankan kualitas kendaraannya semakin meningkat.

Adapun perbandingan data grafik persentase kendaraan berbahan bakar bensin

dan solar yang lulus pada uji emisi gas buang dari Tahun 2006 hingga September

2013 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.1. Perbandingan Grafik Persentase kendaraan berbahan bakar bensin dan solar yang lulus pada uji emisi gas buang dari Tahun 2006 hingga September 2013

Tampak pada Grafik bahwa pada Tahun 2006 rata-rata kendaraan berbahan

bakar bensin yang memenuhi baku mutu kualitas emisi gas buang yaitu 68,94%

dari 132 kendaraan, pada Tahun 2007 menurun menjadi 65,56% dari 180

kendaraan kemudian pada Tahun 2008 sampai pada Tahun 2012 mengalami

peningkatan secara signifikan berturut-turut 68,62% dari 239 kendaraan, 81,12%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 50

Page 51: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

dari 224 kendaraan dan 96,76% dari 247 kendaraan, 90,55% dari 201 kendaraan

(Juni 2012), dan 91,92% dari 297 kendaraan (November 2012) serta pada Bulan

September 2013 sebesar 92,01% yang memenuhi baku mutu kualitas emisi gas

buang kendaraan bermotor. Sedangkan untuk kendaraan yang berbahan bakar

solar mengalami fluktuatif dari Tahun 2006 hingga Tahun 2013. Jumlah kendaraan

yang memenuhi baku mutu kualitas emisi gas buang kendaraan dari Tahun 2006

sampai Tahun 2012 berturut – turut 21,92% dari 73 kendaraan, 35,86% dari 145

kendaraan dan 48,65% dari 111 kendaraan dan 64,29% dari 98 kendaraan (Maret

2011), 68,92% dari 74 kendaraan (Oktober 2011), 53,73% dari 67 kendaraan (Juni

2012) dan terakhir pada Bulan Nopember 2012 sebesar 55,81% dari 172

kendaraan dan Bulan November 2013 kendaraan yang berbahan bakar solar

mencapai 27,17%.

Untuk mengetahui kondisi udara ambien Kota Makassar maka dilakukan

analisa kualitas ambien. Berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien yang

dilakukan pada 15 titik/lokasi jalan utama dan alternatif di Kota Makassar selama

Bulan Oktober 2011 dapat diketahui bahwa kondisi udara di Kota Makassar secara

umum masih memenuhi syarat sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi

Selatan No. 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan

Hidup. Hal ini akan ditindak lanjuti secara bersama-sama melalui instansi terkait

untuk perbaikan transfortasi dan memperbanyak tanaman/pohon atau memperluas

ruang terbuka hijau sebagai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 29 ayat 2 menetapkan proporsi ruang

terbuka hijau wilayah kota minimal 30% dari luas wilayah kota dan ayat 3

menetapkan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota minimal 30%

dari luas wilayah kota.

Hal lain yang menjadi indikator untuk menilai pengelolaan lingkungan hidup adalah

melakukan pengujian kualitas air. Tahun 2013 dilakukan pula pengujian kualitas air

terhadap 2 Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan Rumah

Sakit Akademis Yauri Yusuf Putra, 2 Restoran/Rumah Makan yaitu

Restoran/Rumah Makan Bambuden dan Rumah Makan Flat Dragon, 2 industri

yaitu PT. PLN Tello dan PT. Sermani Steel Corporation, 2 Hotel yaitu Hotel Santika

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 51

Page 52: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

dan Hotel Amaris serta 3 outlet IPAL Komunal yaitu outlet BPS Tanjung, Outlet

IPAL Tello Baru dan Outlet IPAL Bulurokeng.

9. PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai upaya

pengembangan komoditas unggulan. Capaian hasil atas program utama ini adalah

114,83% yang diukur dari kinerja bidang perikanan, pertanian, peternakan,

ketahanan pangan dan sektor pariwisata. Capaian rata-rata dari program utama ini

adalah sebagai berikut:

NO INDIKATOR KINERJA TARGETREALISAS

ICAPAIAN

1 Peningkatan produksi perikanan tangkap 14.520 ton 11.616 ton 80,00%2 Peningkatan jumlah konsumsi ikan per kapita 38,76

kg/kapita34,76

kg/kapita89,00%

3 Peningkatan pemasaran komoditi hasil perikanan

525 ton/bulan

420ton/bulan

80,00%

4 Peningkatan produksi perikanan budidaya 3.875ton/tahun

3.294ton/tahun

80,00%

5 Peningkatan pemasaran dan pengolahan hasil pertanian

20 UnitUsaha

20 UnitUsaha 100,00%

6 Penurunan Jumlah kasus penyakit hewan menular

50 kasus 36,5 kasus 73,00%

7 Persentase penanganan penjual ternak liar yang dikoordinasikan dengan Instansi terkait

100% 100% 100,00%

8 Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan

10 % 9,00% 90,00%

8 Meningkatnya kunjungan wisatawan Nusantara 15% 3,03 % 20,20 %9 Meningkatnya kunjungan wisatawan

Mancanegara5% 16,78 % 335,6 %

10 Potensi objek wisata yang dikembangkan 6 LOKASI 6 Lokasi 100,00%11 Meningkatnya Pelaku Usaha Industri Pariwisata

(Hotel, Hiburan, dan Restoran/RM)1.102 unit 1.272 unit 115,43%

Rata-rata Capaian 114,83%

Dari 11 indikator kinerja yang telah ditetapkan, 5 indikator telah mencapai

target yang diharapkan, yaitu indikator peningkatan pemasaran dan pengolahan

hasil pertanian, persentase penanganan penjual ternak liar yang dikoordinasikan

dengan instansi terkait, meningkatnya kunjungan wisatawan Mancanegara,

potensi objek wisata yang dikembangkan dan meningkatnya pelaku usaha industri

pariwisata (Hotel, Hiburan dan Restoran/Rumah makan). Tabel di atas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 52

Page 53: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

menunjukkan bahwa Indikator peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun

2013 terealisasi sebesar 11.616 ton dari target 14.520 ton atau terealisasi 80%.

Beberapa jenis komoditi hasil tangkap yang ada di Kota Makassar seperti ikan

bambangan, ikan bandeng, ikan banyara, ikan baronang, ikan barukang, ikan bete-

bete, Ikan bui-bui, ikan cakalang, cumi-cumi, ikan ekor kuning, ikan gamasi, ikan

cucut, ikan lemuru, ikan mairo, ikan sunu, ikan pari, ikan sinrili, ikan tuna, ikan

tembang, ikan sibula, ikan tawassang, ikan tenggiri, ikan terbang, ikan tongkol, ikan

kerapu, udang dan ikan lainnya. Selain itu ada beberapa jenis hasil tangkapan

komoditas potensial seperti udang windu, udang putih, kepiting, teripang, cumi-

cumi dan kerang-kerangan.

Adapun jenis alat tangkap yang digunakan adalah Cantrang pukat cincin

(Purse seine), jaring insang hanyut, jaring insang tetap (lanra), Bagan perahu,

Rawai tetap, Pancing tonda, Pancing tegak, Sero, Perangkap kerang, penangkap

kepiting dan panah ikan, sedangkan armada penangkapan yang biasanya

digunakan yaitu perahu tanpa motor, perahu motor tempel, kapal motor < 5 GT dan

5- 10 GT.

Secara umum, produksi perikanan tangkap di Kota Makassar (2009-2013 )

berdasarkan pada grafik dapat dilihat pada diagram berikut:

Produksi Perikanan Tangkap0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

200720082009201020112012

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 53

Page 54: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Produksi perikanan terlihat adanya kenaikan secara terus menerus selama

rentang waktu empat tahun terakhir. Tahun 2013 produksi perikanan tangkap

mencapai 11.616 ton atau sedikit lebih rendah dibandingkan produksi tahun

sebelumnya sebanyak 12.125 ton hal ini disebabkan oleh wilayah penangkapan

ikan semakin hari semakin jauh, juga di pengaruhi oleh cuaca dan peralatan

penangkapan ikan yang rata-rata masih menggunakan kapal/perahu berukuran

kecil.

Peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat pada tahun 2013, mengalami

peningkatan walaupun tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya

akan tetapi dengan bertambahnya penduduk Kota Makassar yang mengkonsumsi

ikan maupun bahan olahan berbahan baku ikan, dan seiring bertambahnya tingkat

kesadaran masyarakat khususnya anak usia sekolah diharapkan konsumsi ikan

per kapita akan terus meningkat, sehubungan dengan adanya berbagai kegiatan

kampanye Gemar Makan Ikan dan sosialisasi gerakan konsumsi ikan. Selain itu

semakin menjamurnya warung- warung makan dan restoran yang menyajikan

menu berbahan ikan .dan perusahaan pengolah produk perikanan juga semakin

meningkat . Selain itu masih adanya budaya dan kondisi sosial masyarakat yang

kurang kondusif terhadap peningkatan konsumsi ikan harus dipupus dengan

adanya pemerataan program GEMARIKAN di seluruh kawasan Kota Makassar.

Konsumsi Ikan Pada Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Grafik berikut:

2007 2008 2009 2010 201115.6

15.8

16

16.2

16.4

16.6

16.8

17

17.2

17.4

16.16

16.32

16.66

17

17.15

Konsumsi ikan (kg/kapita)

Konsumsi ikan (kg/kapita)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 54

Page 55: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Peningkatan produksi perikanan seiring dengan peningkatan pemasaran

komoditi hasil perikanan. Tahun 2013 ditargetkan mencapai 525 ton/bulan dan

terealisasi sebesar 420 ton/bulan atau 80%. Sampai saat ini produksi perikanan

masih sangat tergantung pada perikanan tangkap namun tingkat pemanfaatannya

terutama untuk ikan-ikan non ekonomis belum optimal. Hal ini disebabkan

pemanfaatannya masih terbatas dalam bentuk olahan tradisional dan konsumsi

segar, selain itu diketahui bahwa masyarakat pesisir menggeluti profesi nelayan

secara turun temurun secara tradisional tanpa dibekali keterampilan dan teknologi

peningkatan mutu hasil perikanan. Akibatnya ikan-ikan tidak ditangani dengan baik

di kapal sehingga ikan yang didaratkan bermutu rendah (20-30%) sehingga

berdampak pada tingginya tingkat kehilangan (Losses). Disisi lain ikan hasil

tangkapan samping pukat udang dan tuna serta sisa olahan (by product) industri

perikanan belum pula dimanfaatkan secara optimal sehingga ikan tangkapan

samping khususnya ikan-ikan non ekonomis/sisa hasil industri yang tidak

termanfaatkan dibuang ke laut atau ditimbun dengan tanah, dengan demikian

terjadi kehilangan nilai jual ikan.

Salah satu cara yang bisa ditempuh apabila ingin merubah nilai jual ikan

non ekonomis (produk nilai tambah) adalah melalui teknologi produk perikanan

agar lebih bisa diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan selera pasar dalam

rangka memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, aman,sehat melalui asupan

gizi/vitamin/protein dari produk hasil perikanan dan ketahanan pangan. Produk

perikanan yang bernilai tambah (value added products) di masyarakat belum

populer, hal ini disebabkan oleh masih kurangnya intensitas promosi serta

rendahnya partisipasi stakeholders (khususnya produsen produk perikanan) dalam

mengembangkan program promosi serta terbatasnya informasi dan teknologi

penanganan dan motivasi serta keinginan untuk meningkatkan pengetahuan/

ketrampilan masih rendah

Indikator selanjutnya adalah peningkatan produksi tanaman pangan,

diantaranya adalah padi. Peningkatan produksi bidang pertanian khususnya

produksi padi yang mencapai 19.538 ton GKG pada Tahun 2013. Capaian

produksi sebesar 19.552 ton dengan demikian capaian sebesar 100,07%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 55

Page 56: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Secara umum, produksi tanaman padi di Kota Makassar (2008-2013)

berdasarkan pada Makassar dalam Angka dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram Produksi Padi (GKG) Tahun 2008-2013 di Kota Makassar (satuan

ton)

Category 1

05000

10000150002000025000

20082009

20102011

2012

20082009201020112012

Total produksi padi di Kota Makassar pada Tahun 2013 adalah sebesar

19.553 ton, dibandingkan dengan produksi padi pada Tahun 2012 sebesar 19.538

ton. Optimalisasi produksi padi di Kota Makassar adalah persoalan penting sebagai

dasar bagi terwujudnya ketahanan pangan disatu sisi, dan disisi lain sekaligus

sebagai jawaban atas terus berlanjutnya konversi lahan sawah dari tahun ke tahun

menjadi lahan pemukiman, perkantotan dan fasilitas umum lainnya. Secara tidak

langsung produktivitas lahan sawah akan menahan laju konversi. Produktifitas padi

rata-rata di Kota Makassar adalah sebesar 57,20 kw/ha.

Capaian target peternakan dengan menurunkan jumlah kasus penyakit

hewan menular menjadi 50 kasus belum dapat dicapai. Jumlah kasus penyakit

hewan menular yang terjadi pada tahun 2013 sebanyak 36,5 kasus atau capaian

sebesar 73%. Dalam beberapa kasus Pemerintah Kota Makassar telah berhasil

menurunkan kasus beberapa jenis penyakit. Peningkatan tersebut terjadi karena

adanya kasus baru. Upaya pengendalian penyakit ternak, Pemerintah Kota

Makassar telah dilakukan vaksinasi baik ternak besar maupun ternak kecil. Hasil

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 56

Page 57: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

atas kegiatan vaksinasi ini terlihat dari adanya penurunan jumlah kasus penyakit

ternak.

Indikator kinerja terkait dengan sektor pariwisata peningkatan

jumlah kunjungan wisatawan baik asing maupun nusantara. Capaian

prosentase pencapaian target peningkatan kunjungan wisatawan

nusantara sebesar 3,03 %. Untuk tahun 2013 jumlah kunjungan

mengalami peningkatan dibanding tahun 2012. Berdasarkan data

historis, kecenderungannya menunjukkan peningkatan dari waktu ke

waktu. Pada tahun 2011, wisatawan nusantara kembali meningkat

sebanyak 3.027.096 orang. Tahun 2012, tercatat 3.650.684 wisatawan

nusantara, Tahun 2012 wisatawan meningkat sebesar 20,60 % dari

tahun sebelumnya 2011. Tahun 2013 meningkat menjadi 3.761.456 atau

meningkat sebesar 3,03 %. jumlah wisatawan nusantara di kota

Makassar Tahun 2008-2013 dapat dilihat pada tabel dan grafik

berikut.

Tabel 10. Jumlah Wisatawan Nusantara (Wisnu) Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2013

TahunJumlah Wisata

Nusantara (Wisnus)

Prosentase Peningkatan (%)

2009 2.010.121 32,972010 2.072.538 3,112011 3.027.096 46,062012 3.650.684 20,602013 3.761.459 3,03

Grafik 3.1Trend Jumlah Wisatawan Nusantara (Wisnu) Kota Makassar

Tahun 2009 s/d 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 57

Page 58: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

2009 2010 2011 2012 20130

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

Jumlah Wisata Nusantara

Jumlah Wisata Nusantara

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, jumlah wisatawan nusantara

dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan mulai dari tahun 2009

hingga Tahun 2013. Hal ini disebabkan karena kegiatan atau event-event

seni budaya dan promosi wisata yang di selenggarakan pada Tahun 2009

sampai Tahun 2013 merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

peningkatan jumlah wisatawan nusantara semakin meningkat terus, hal

ini disebabkan karena semakin gencarnya Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata melakukan promosi budaya dan pariwisata Kota Makassar

melalui berbagai event-event dan pameran yang dilaksanakan yang

telah dianggarkan dalam berbagai program kegiatan khususnya terkai

dengan Visit Makassar and beyond 2011-2014.

Akselerasi arah kebijakan pembangunan melalui Visit Makassar

and Beyond 2013-2014 terdiri atas;

1. Pengembangan destinasi (developing tourism destination)

2. Pengembangan event-event strategis (developing strategic events)

3. Pengembangan aksesibilitas udara, darat, dan laut (developing

accessibility to the main tourism destination)

4. Strategi promosi dan pemasaran yang lebih fokus (promotion and

marketing strategic)

5. Pemberdayaan masyarakat (manpower)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 58

Page 59: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

6. Pengembangan SDM dan kelembagaan (developing human resources

and tourism organization)

Melalui program Visit Makassar and Beyond 2011-2014 ini diharapkan

mampu untuk;

1. Mendokrak kepariwisataan kota Makassar seiring pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

2. Menjadi pelopor utama pengembangan kepariwisataan di 24 kab/kota

se-sulawesi selatan

3. Menjadi lokomotif penggerak kepariwisataan di seluruh sulawesi, dan

4. Menjadi motor pengembangan kepariwisataan kawasan timur

Indonesia

Pencapaian target peningkatan kunjungan wisatawan

mancanegara target sebesar 10 % dengan realisasi sebesar 7,09 %. Hal

ini mengingat data yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah

data hingga tanggal, 15 Desember sedangkan event-event pariwisata

banyak dilaksanakan pada akhir bulan Desember. Jumlah kunjungan

wisatawan mancanegara yang kecenderungannya menunjukkan

peningkatan dari tahun 2009 s/d 2013 . Pada Tahun 2009, wisatawan

mancanegara kembali meningkat berjumlah 28.223 orang. Pada Tahun

2010, tercatat 28.699 wisatawan mancanegara, dan Tahun 2011,

wisatawan mancanegara meningkat sebanyak 12,84% dari tahun

sebelumnya. Tahun 2012 42.848 kunjungan wisatawan dan pada Tahun

2013.jumlah kunjungan 50.039 wisatawan mancanegara atau meningkat

serbanyak 16,78 %. Trend jumlah wisatawan mancanegara di kota

Makassar terlihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 11 Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2013

TahunJumlah Wisata

Mancanegara (Wisman)Prosentase

Peningkatan (%)

2009 28.223 14,77

2010 28.699 1,69

2011 32.385 12,84

2012 42.848 32,31

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 59

Page 60: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

2013 50.039 16,78

             

Trend Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2013

2009 2010 2011 2012 20130

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Jumlah wisatawan mancanegara

Jumlah wisatawan mancanegara

           Dalam kaintannya dengan PAD, pendapatan dari sektor ini

cenderung menurun. Hal ini disebabkan wewenang Indikator

peningkatan PAD dari sektor retribusi usaha industri pariwisata),

prosentase pencapaian target sebesar 0 %. Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dari sektor retribusi usaha industri pariwisata tidak mengalami

peningkatan dari Tahun 2009 s/d 2010 dan Tahun 2010 ke Tahun 2011

PAD dari sektor retribusi mengalami penurunan yang sangat signifikan

demikian juga Tahun 2012 dan Tahun 2013 tidak ada peningktan hal ini

disebabkan oleh Undang-Undang Pajak dan Retribusi . Berdasarkan

tabel dan grafik 3.3, pada tahun 2011 s/d 2013 pendapatan atas royalti

pulau kayangan tersebut tidak dapat ditagih lagi dari pihak ketiga dalam

hal ini PT Putra-Putra Nusantara. Hingga saat ini masalah royalti pulau

Kayangan belum terselesaikan. Namun secara umum, Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang disumbangkan dari sektor pariwisata terus

mengalami peningkatan khususnya dari tahun 2009 s/d 2013.

Tabel 12 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Retribusi Usaha Pariwisata

Tahun 2009 s/d 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 60

Page 61: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

TahunJumlah Pendapatan Asli

Daerah (Rp)Prosentase Peningkatan

(%)

2009 434.392.000 34,44

2010 434.392.000 34,44

2011 24.000.000 -95,11

2012 24.000.000 0

2013 24.000.000 0

             Grafik 3.3 Trend Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sektor

Retribusi Usaha Pariwisata Tahun 2009 s/d 2013

2009 2010 2011 2012 20130

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

400000000

450000000

500000000

PAD

PAD

Indikator Potensi objek wisata yang dikembangkan telah tercapai

sebesar 100 % Tahun 2013, Dinas kebudayaan dan Pariwisata kota

Makassar menargetkan tujuh lokasi potensi objek wisata yang

berusaha untuk dikembangkan dan tujuh lokasi tersebut dapat

terealisasi untuk dikembangkan melalui pembangungan fisik, promosi

dan pelaksanaan event-event di tempat tersebut. Adapun ke tujuh

lokasi yang menjadi potensi objek wisata kota Makassar selama

tahun 2013 sesuai dengan yang telah dianggarkan adalah:

1. Pulau samalona, melalui pembangunan toilet dan guest house

2. Pulau Gusung, melaui penyediaan sarana laboratorium para seniman

kota Makassar untuk berekspresi

3. Desa Lakkang, melalui pembangunan dermaga

4. Makam Raja-raja Tallo, melalui pembangunan toilet

5. Benteng Fort Rotterdam, melalui pelaksanaan event-event skala

nasional dan internasional

6. Pantai Losari, melalui pembangunan toilet dan pelaksanaan event-

event skala nasional

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 61

Page 62: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

7. Museum Kota Makassar, melalui pembangunan toilet dan

pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan stakeholder dari

setiap kegiatan yang terkait.

Selain itu keberhasilan lain yang dicapai dari sektor pariwisata

adalah dalam hal peningkatan jumlah pelaku usaha. Dari indikator

kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini,

jumlah pelaku usaha industri pariwisata telah meningkat .Hal ini

disebabkan karena makin meningkatnya dari tahun ke tahun jumlah

hotel, hiburan, dan restoran/rumah makan yang ada di kota Makassar.

Peningkatan ini juga tidak lepas dari usaha Dinas Kebudayaan dan

pariwisata dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

usaha-usaha industri pariwisata Kota Makassar. Perkembangan jumlah

usaha industri pariwisata di kota Makassar dari Tahun 2010 s/d 2013

dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 13 Perkembangan Pelaku Usaha Industri Pariwisata Kota MakassarTahun 2010 s/d 2013

Usaha Industri Pariwisata 2010 2011 2012 2013

Hotel 120 175 175 221

Hiburan 499 592 586 682

Restoran/RM 409 501 501 369

Total 1.028 1.268 1.262 1.272

Trend Potensi Usaha Industri Pariwisata Kota Makassar

Tahun 2010 s/d 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 62

Page 63: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600

700

HotelHiburanRestoran / RM

Selanjutnya Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Makassar selama tahun 2013 dalam rangka peningkatan komoditas unggulan ini

diantaranya adalah sebagai berikut:

1) DAK pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;

2) Operasional pengadaan sarana dan prasarana PPI Paotere dan TPI

Rajawali;

3) Pengembangan sarana dan prasarana PPI Paotere;

4) Pengadaan sarana pendukung penangkapan;

5) DAK pengadaan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan;

6) Expo perikanan;

7) DAK pembangunan sarana dan prasarana BBI Parang Tambung;

8) Operasional pasar petani;

9) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian (DAK);

10) Pengawasan perdagangan ternak antar daerah;

11) Surveylance penyakit hewan;

12) Pencegahan dan pengendalian penyakit ND (unggas);

13) Pencegahan dan pengendalian penyakit SE dan Anthraks;

14) Pencegahan dan pengendalian penyakit rabies;

15) Pengawasan dan pemeriksaan Produk Peternakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 63

Page 64: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

10.PENINGKATAN KETAHANAN EKONOMI

Capaian kinerja atas program utama Peningkatan Ketahanan Ekonomi Kota

Makassar adalah sebesar 64,76%. Indikator yang digunakan untuk mengukur

keberhasilan program utama ini adalah peningkatan jumlah rekomendasi

SITU/SIUP dan pertumbuhan industri kecil dan menengah. Rincian dari masing-

masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Persentase peningkatan jumlah produksi penyamakan kulit

1 ton/hari 220 Kg/Hari 22,00 %

2 Presentasi peningkatan jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang telah di bina

100% 8,30% 8,30%

3 Persentase penyelesaian pengaduan konsumen

100% 76,00% 76,00%

4 Persentase peningkatan tingkat pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran hak-hak konsumen sebesar 10% dari

100% 67,19% 67,19%

5 Ketersediaan pangan 2000kkal/kapita/hari

1.990 kkal/kapita/hari 

97,50% 

6 Jumlah rumah tangga rawan pangan 62.047 KK 51.099 KK 82,35%7 persentase perusahaan yang

melakukan pendaftaran perusahaan baru dan daftar ulang

100% 100,00% 100,00%

Rata-rata Capaian 64,76%

Target indikator peningkatan jumlah produksi penyamakan kulit 1 ton per hari

belum dapat di capai karena masih ada beberapa mesin bantuan dari Kementerian

Perindustrian Republik Indonesia yang belum diterima, sehinghga berpengaruh

langsung terhadap produksi kulit. Disamping itu juga karena proses pekerjaan IPAL

tahap ke kedua baru selesai dikerjakan. Dalam hal penyelesaian permasalahan

pengaduan konsumen yang dapat diselesaikan pada tahun 2013 sebanyak 16

perkara dari 21 perkara yang masuk. Dengan demikian target penyelesaian atas

perkara yang masuk telah dicapai 76 %. Tingkat penyelesaian ini jauh lebih tinggi

dibandingkan dengan penyelesaian yang masuk pada tahun 2012 sebanyak 64

perkara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengaduan terhadap pelanggaran hak

– hak konsumen sudah berkurang dalam artian pelaku usaha sudah semakin

menyadari akan hak – hak konsumen.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 64

Page 65: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Ketersediaan pangan di Kota Makassar cukup tersedia dari bahan pangan

beras, jagung, dan umbi-umbian. Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan

jumlah total produksi dalam negeri yaitu jumlah produksi dikurangi (stok akhir –

stok awal) ditambah impor kemudian dikurangi ekspor. Ketersediaan pangan

diperoleh dari jumlah ketersediaan bahan pangan per kapita dalam bentuk

kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energy dan gram protein. Ketersediaan

energy adalah ketersediaan pangan/kapita/hari dibagi 100 kemudian dikali

kandungan kalori dan protein dikali bagian yang dapat dimakan (BDD).

Target ketersediaan energy dalam satuan kkal/kapita/hari Kota Makassar

sebesar 2000 kkal/kapita/hari dan realisasi hingga Desember 2013 sebesar 1.891

kkal/kapita/hari atau sebesar 95.%. Angka 1.852 kkal/kapita/hari adalah angka

yang menunjukkan ketersediaan energy pangan yang dapat dikonsumsi dari

kelompok pangan umbi-umbian, kelompok pangan nabati, dan kelompok pangan

hewani. Ketersediaan energy yang dapat dimakan di Kota Makassar sudah cukup

tersedia untuk kebutuhan penduduk 1.387.302 juta jiwa.

Hambatan/kendala untuk mencapai angka kecukupan energy adalah

koordinasi dengan daerah kabupaten yang mensuplai bahan pangan ke Makassar,

karena Makassar hanya dapat menyiapkan bahan pangan sekitar 17,8%,

sedangkan 82,2% dipasok oleh daerah kabupaten atau impor.

Pertumbuhan industri merupakan rata-rata pertumbuhan industri

kecil. Dalam hal pertumbuhan usaha industri kecil keadaan tahun 2012

sebanyak 5.093 unit meningkat menjadi 5.131 unit pada Tahun 2013

atau naik 0,7 %. Pertumbuhan ini diiringi dengan pertumbuhan tenaga

kerja keadaan sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 36.095 orang

menjadi 36.242 orang pada Tahun 2013 atau naik 0,4 %. Hal ini juga

meningkatkan nilai produksi Tahun 2012 Rp. 878.889.370.000, menjadi

Rp 901.287.669.000, pada tahun 2013 atau naik 2,5 %.

Pertumbuhan industri menengah/besar keadaan sampai Tahun

2012 sebanyak 492 unit menjadi 524 unit pada Tahun 2013 atau naik

6,5 %. Jumlah tenaga kerja juga meningkat dari sebanyak 16.733 orang

pada Tahun 2012 menjadi 17.307 orang pada tahun 2013 atau naik 3,4

%. Kenaikan ini juga diikuti dengan kenaikan nilai produksi yang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 65

Page 66: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

meningkat sebesar Rp. 3.127.643.848,- pada tahun 2012 menjadi Rp

3.248.298.120.000.,- pada Tahun 2013 atau naik 3,9 %.

Dalam hal indikator terkait dengan iklim usaha juga dapat dilihat pada

penerbitan jumlah izin usaha. Izin usaha Kota Makassar terlihat bahwa telah terjadi

fluktiasi jumlah rekomendasi SITU dari tahun ke tahun. Rekomendasi SITU Tahun

2013 sebanyak 3.360 lembar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan

Tahun 2012 sebelumnya yaitu 4.109 lembar atau 18 %. Sedangkan pertumbuhan

izin SIUP juga mengalami fluktuasi dari 6.237 Lembar pada Tahun 2012 menjadi

4.679 Lembar pada Tahun 2013 atau mengalami penurunan sebesar 33%. Hal ini

disebabkan oleh karena dipermudahnya persyaratan pemberian izin yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar pada beberapa tahun terakhir

sehingga masyarakat yang mempunyai usaha berlomba-lomba untuk mendapatkan

izin usaha dan pada Tahun 2013 lebih terfokus pada perpanjangan izin usaha dan

sedikit izin usaha baru.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar

untuk melaksanakan program utama Peningkatan Ketahan Ekonomi diantaranya

adalah:

1. Peningkatan motivasi dan kreatifitas berusaha;

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri dan kerajinan;

3. Peningkatan volume dan diversifikasi pemasaran komoditi lokal;

4. Pengembangan investasi pada sektor prioritas dan produk unggulan

daerah;

5. Pengembangan kluster/business park;

6. Pengembangan kegiatan pendukung;

7. Penciptaan lapangan kerja dan peluang berusaha;

8. Peningkatan kontribusi usaha bagi PAD;

9. Pelaksanaan perlindungan konsumen;

10. Perwujudan stabilitas harga dan persediaan barang kebutuhan pokok dan

Strategiss;

11. Pengawasan dan pengendalian investasi;

12. Pengawasan dan penyidikan Wajib Daftar Perusahaan (WDP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 66

Page 67: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

11.PENGEMBANGAN INVESTASI DAN REGULASI USAHA

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan

kegiatan untuk mengembangkan investasi dan regulasi usaha. Capaian atas

program utama ini adalah sebesar 168%. Indikator kinerja yang digunakan untuk

mengukur keberhasilan program utama pengembangan investasi dan regulasi

usaha adalah nilai investasi industri kecil dan menengah, realisasi penanaman

modal dan peningkatan nilai investasi asing dan dalam negeri. Rincian masing-

masing indikator kinerja adalah sebagai berikut

NO

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Persentase peningkatan nilai investaasi asing 5% dari Tahun lalu yaitu $24.460.626

5% 5,7% 114.%

2 Persentase peningkatan nilai investaasi dalam negeri 5% dari Tahun lalu yaitu Rp1.265.796.075.422

5% 5% 100%

3 Nilai investasi industri kecil (ribuan) 5% 5,7 114%4 Nilai investasi industri menengah

(ribuan)5% 17,2 344%

Rata-rata Capaian 168%

Nilai investasi industri kecil dan industri menengah terus mengalami

kenaikan dari Tahun ke Tahun. Hingga akhir Tahun 2013 nilai investasi untuk

industri kecil sebesar Rp.311.958.997.000. atau meningkat sebesar 5,7 %.

Peningkatan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan investasi tahun

sebelumnya yang hanya meningkat sebesar 5.0 %. Peningkatan ini sejalan dengan

peningkatan nilai produksi industri kecil yang mencapai Rp…901.127.457.000,-

pada Tahun 2012 atau meningkat sebesar 7,1 %.

Nilai investasi industri menengah hingga Tahun 2013 mencapai

Rp.1.525.183.933 atau meningkat sebesar .17,2 % dibandingkan dengan nilai

investasi industri yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunandipengaruhi oleh

Ekonomi Global.

Indikator kinerja lain yang mengukur keberhasilan program utama ini adalah

realisasi investasi PMA dan PMDN. Pertumbuhan investasi untuk Tahun 2012

mengalami peningkatan sebesar 26,25 % hingga mencapai US$. 25.167.120.700

Di sisi lain realisasi investasi PMDN juga mengalami peningkatan yang sangat

signifikan sebesar 194,2.% hingga mencapai Rp.2.613.388.563.225

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 67

Page 68: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

PERTUMBUHAN INVESTASI (PMA) KOTA MAKASSARBERDASARKAN REALISASI

TAHUN 2009 - 2013

TAHUN PROYEK INVESTASI (US $)AREAL TENAGA KERJA PERTUMBUHAN

(%)(Ha) IND ASING

2009 6 13,878,248 9 327 0 -25.5

2010 11 3.687,882 0     -92.6

2011 14 19.933.605 - 504 6 -98

2012 12 25.167,120 804 17 48,83

2013 23 252.047,500TOTAL

PERTUMBUHAN INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) KOTA MAKASSAR

BERDASARKAN REALISASITAHUN 2009 - 2013

TAHUN PROYEK INVESTASI (Rp)AREAL TENAGA KERJA PERTUMBUHAN

%(Ha) IND ASING

2009 2 195,424,523,000 35 72 0 -78.9

2010 6 1,265,796,075,422 0 0 0 547.7

2011 6 888.289.215.204 250 6 -30

2012 11 2.613.388.563.225 17 294 0 194,2

2013 28 2.156.453.900.000TOTAL  

REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI KOTA MAKASSAR

TAHUN 2009 - 2013

NO. TAHUN REALISASI INVESTASI (Rp) JUMLAH PERUSAHAAN

2 2009 195,424,523,000 6

3 2010 1,265,796,075,422 6

4 2011 888,289,215,204 6

5 2012 2.613.388.563.225 4

6 2013 788.557.900.000 6

   

REALISASI PMDN KOTA MAKASSAR TAHUN 2009-2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 68

Page 69: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

PMDN -

500,000,000,000

1,000,000,000,000

1,500,000,000,000

2,000,000,000,000

2,500,000,000,000

3,000,000,000,000

20092010201120122013

REALISASI PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA MAKASSAR

TAHUN 2009 - 2013

NO. TAHUNREALISASI INVESTASI

( US $ )JUMLAH

PERUSAHAANKET

2 2009 13,878,248 6  

3 2010 101,316,561 10  

4 2011 19,933,605 17  

5 2012 29.667.120.700 13  

 6  2013 406.643,400  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 69

Page 70: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

REALISASI PMA KOTA MAKASSAR TAHUN 2009-2013

PMA -

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

2009201020112012

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan

pencapaian program utama ini antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan data potensi dan peluang investasi;

2) Sosialisai peraturan penanaman modal;

3) Pengembangan potensi keunggulan daerah;

4) Penyelenggaraan pameran investasi;

5) Bimbingan teknis dan pembinaan promosi penanaman modal;

6) Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pelaksanaan penanaman modal

12.PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan

kegiatan untuk mendukung program utama peningkatan kesempatan kerja dan

berusaha. Untuk mengukur hasil dari pelaksanaan program ini indikator yang

digunakan adalah persentase peningkatan jumlah pencari kerja yang dilatih,

persentase pencari kerja yang ditempatkan, tingkat pengangguran terbuka dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 70

Page 71: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

tingkat partisipasi angkatan kerja. Capaian kinerja atas program ini adalah sebesar

99,95% dengan rincian sebagai berikut:

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Persentase Peningkatan Jumlah Pencari Kerja yang dilatih

34% 35 % 102,94% 

2 Persentase pencari kerja yang ditempatkan 24% 26,87% 111,98%3 Persentase perusahaan yang menerapkan

standar kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/karyawan

61% 67,33 % 110,37% 

4 Persentase perusahaan dan tenaga kerja peserta jaminan sosial tenaga kerja

80% 82,47%  103,08% 

5 Persentase penyelesaian kasus sengketa pengusaha dan tenaga kerja

100% 97,89% 97,89%

6 Tingkat Pengangguran Terbuka 8,41% 9,97% 81,45%7 Tingkat partisipasi angkatan kerja 63% 57,94% 91,97%

Rata-rata Capaian 99,95%

Tren tingkat pengangguran terbuka menunjukkan adanya fluktuasi. Tahun

2013 angka ini mengalami penurunan hingga mencapai 8,41% dari 9,97% pada

Tahun 2012. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dari sector

Ketenagakerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka ini mengalami peningkatan sebesar 1,56%

dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena jumlah penganggur terbuka usia

angkatan kerja mengalami peningkatan dari 49.668 jiwa pada Tahun 2012 menjadi

55.595 jiwa di Tahun 2013. Selain itu pengangguran terjadi disebabkan antara lain

karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja.

Keadaan pasar kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota

Makassar Tahun 2013 yaitu pencari kerja sebanyak 9.418 jiwa, dan penempatan

tenaga kerja sebanyak 2.531 jiwa, sedangkan pasar kerja pada Tahun 2012 yaitu

pencari kerja sebanyak 7.203 jiwa, lowongan kerja sebanyak 2.553 dan

penempatan tenaga kerja sebanyak 2.512 jiwa. Dari data tersebut terlihat bahwa

pencari kerja mengalami peningkatan tanpa diikuti peningkatan lowongan kerja.

Dalam hal penyelesaian kasus sengketa pengusaha Pemerintah Kota

Makassar telah berhasil menyelesaikan 93 kasus dari 95 kasus yang dilaporkan.

Sehingga terdapat 2 kasus yang masih dalam tahap mediasi, hal ini disebabkan

karena pengaduan kasus tersebut dilaporkan menjelang berakhirnya Tahun

Anggaran 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 71

Page 72: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Berkaitan dengan indikator penerapan standar kesehatan dan keselamatan

kerja (K3) bagi tenaga kerja, dari 6.121 perusahaan yang terdaftar di Kota

Makassar sebanyak 4.121 perusahaan yang telah menerapkan standar K3 atau

sebesar 67,33%

Sedangkan dalam hal keikut sertaan tenaga kerja dalam program

Jamsostek, pemerintah Kota Makassar telah berhasil mencapai 82,47%, dimana

dari 118.427 orang tenaga kerja yang terdaftar, 97.661 orang tenaga kerja telah

menjadi peserta Jamsostek..

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung

terlaksananya program utama peningkatan kesempatan kerja dan berusaha

diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja;

2) Pencarian lowongan dan penyuluhan pencari kerja;

3) Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

4) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;

5) Pembinaan serikat pekerja (SP) / serikat buruh (SB);

6) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap

keselamatan dan kesehatan kerja.

13.PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan

kegiatan untuk mendukung terlaksananya program utama peningkatan kapasitas

kelembagaan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan

program ini adalah ketersediaan dokumen perencanaan dan jumlah kegiatan

dialog/audiensi. Capaian indikator program utama ini adalah sebesar 95,55.%.

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan (KUA DAN PPAS)

90% 90% 100%

2 Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD

90% 90% 100%

3. Prosentase ketepatan waktu penyusunan RKPD

90% 90% 100%

4 prosentase peningkatan hasil musrembang yang ditindak lanjuti

5% 4% 80%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 72

Page 73: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

5 Persentase SKPD yang melakukan kegiatan sesuai dengan aliran kas

90% 88%  97,77%

Rata-rata Capaian 95,55%

Prosentase ketetapatan waktu penyusunan dokumen perencanaan adalah

dalam hal penyusunan RKPD, KUA dan PPAS tahun 2013 dan KUA serta PPAS

Perubahan. Pencapaian pada indikator ini oleh karena penyampaian KUA dan

PPAS dilaksanakan dengan tepat waktu dan penyampaian RKPD juga telah

dilakukan tepat waktu.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aliran kas capaiannya adalah

95,55%. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 90% telah dicapai 90%. Dari 59

SKPD/ Unit Kerja yang selalu dimonitoring pelaksanaan kegiatan Kemajuan

Realisasi Belanja Langsung Perunit Kerja pada APBD Kota Makassar 52 SKPD

mendapat kategori baik.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini diantaranya

adalah:

1) Koordinasi Penataan Ruang ;

2) Rapat Koordinasi pejabat Pemerintah Daerah;

3) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah lainnya;

4) Sosialisai APBD;

5) Survey Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan;

6) Fasilitas/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan

pelayanan publik;

7) Penyelenggaraan musrenbang RKPD;

8) Koordinasi DAK dan Tugas Pembantuan;

9) Penyusunan LKPJ;

10) Koordinasi Penyusunan APBD.

14.PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR

Capaian program peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah Kota

Makassar adalah sebesar 92,91%. Untuk mengukur keberhasilan program ini

ditetapkan indikator persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan jabatan,

persentase pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan, pejabat yang telah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 73

Page 74: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

memenuhi persyaratan kepangkatan, proporsi pegawai dengan kualifikasi S1, dan

pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut.

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Prosentase promosi dan penempatan PNS dalam jabatan struktural sesuai kompotensi melalui Baperjakat

90% 90,00% 100,00%

2 Prosentase promosi dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional sesuai kompotensi melalui Baperjakat

90% 90,00% 100,00%

3 Proporsi pegawai dengan kualifikasi S1 75% 49,37% 65,82%4 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan

pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya

96% 96,00% 100,00%

5 Prosestase PNS yang telah mengikuti diklat tekhnis fungsional.yang dilaksanakan oleh Badan Diklat

90% 88,89% 98,76%

Rata-rata Capaian 92,91%Dari 1.590 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar seluruhnya

telah memenuhi syarat kepangkatan. Sehingga, capaian indikator persentase

pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan adalah 100%. Jumlah pejabat

yang telah mengikuti diklat kepemimpinan hingga Tahun 2013 sebanyak 876

pejabat atau 53,54%. dari seluruh pejabat. Rendahnya jumlah pejabat yang

mengikuti diklat ini disebabkan oleh karena keterbatasan Anggaran dan adanya

pejabat-pejabat yang baru dilantik setelah adanya penerapan PP Nomor 41 Tahun

2007. Proporsi pegawai dengan kualifikasi S1 hingga Tahun 2013 sebesar 49,37%

atau sebanyak 6.991 pegawai dari jumlah total pegawai sebanyak 14.159 pegawai.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya

program utama ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Diklat Prajabatan Golongan lll Eks Honorer;

2) Diklat tata kepemerintahan;

3) Diklat prajabatan gol II dan I eks. Honorer;

4) Bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa;

5) Seleksi penerimaan calon PNS;

6) Pengangkatan tenaga honorer menjasi CPNSD;

7) Pemberian bantuan tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas;

8) Penyelenggaraan penerimaan ikatan dinas;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 74

Page 75: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

9) Pengelolaan kepegawaian.

15.PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan

kegiatan untuk mendukung program utama pengelolaan keuangan daerah.

Capaian indikator program pengelolaan daerah adalah 143,81 %. Indikator kinerja

yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah peningkatan

target PAD dan peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Rincian capaian

indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut.

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,0 %

9% 22,55% 250,55%

2 Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan sebesar 7,1 %

7,1% 13,58 191,26%

3 % Capaian Pengawasan Obyek Pajak 72% 54,54% 75,75%4 % Capaian Pengawasan Wajib Pajak 63% 36,36% 57,71%

Rata-rata Capaian 143,81 %

Target peningkatan PAD sebesar 9,0 % dari Tahun 2013 telah direalisasikan

sebesar 22,55 % atau dengan capaian 250,55.%. Mengingat dalam metodologi

pengukuran ini ditetapkan batas atas capaian maka realisasi capaian ini sebesar

15,40%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 sebesar Rp.

408.143.023.010,97 dan meningkat menjadi Rp.629.933.814.696,74 pada Tahun

2013. Jika dibandingkan dengan target pencapaian PAD yang telah ditetapkan

dalam APBD maka telah terealisasi sebesar 108,16 %. Grafik berikut menunjukan

tren target dan realisasi PAD dari Tahun 2009 hingga Tahun 2013.

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggaran 2009 – 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 75

Page 76: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

2009 2010 2011 2012 2013

-

100,000,000,000

200,000,000,000

300,000,000,000

400,000,000,000

500,000,000,000

600,000,000,000

700,000,000,000

TARGET REALISASI

Realisasi peningkatan penerimaan pendapatan daerah Tahun 2013 sebesar 108,16

%. Dengan demikian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik sebesar,

9,0 % pada Tahun 2013 telah dicapai 22,55%. Pendapatan daerah merupakan total

penerimaan dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi

penerimaan 2012 sebesar Rp. 1.935.110.404.919,40 dan meningkat menjadi

Rp. 2.370.020.124.241,48 pada Tahun 2013. Jika dibandingkan dengan target yang telah

ditetapkan dalam APBD maka capaiannya adalah 108,16 %. Tren target dan realisasi

pendapatan daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2009 – 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 76

Page 77: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

2009 2010 2011 2012 2013

-

500,000,000,000

1,000,000,000,000

1,500,000,000,000

2,000,000,000,000

2,500,000,000,000

TARGET PENDAPATANREALISASI PENDAPATAN

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 - 2013

NO. URAIANTAHUN 2011

% TAHUN 2012

% TAHUN 2013

% TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 9 10 11 12 13 14 12 13 14

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 345,335,311,000.00 345,300,562,825.00 99.99 441,234,952,000.00 408,143,023,010.97 92.50 569,727,462,000.00 629,933,814,696.74 110.56

1 PAJAK DAERAH 260,486,460,000.00 266,065,576,931.00 102.14 337,167,338,150.00 319,160,466,213.00 94.66 460,567,090,000.00 519,343,580,313.23 112.76 2 RETRIBUSI DAERAH 66,549,806,000.00 58,015,145,863.00 87.18 84,141,194,850.00 63,345,683,558.00 75.28 86,772,319,000.00 79,260,655,173.00 91.34

3 6,391,525,000.00 6,355,200,146.00 99.43 6,553,899,000.00 6,288,544,026.97 95.95 6,975,558,000.00 6,355,687,310.80 91.11

4 11,907,520,000.00 14,864,639,885.00 124.83 13,372,520,000.00 19,348,329,213.00 144.69 15,412,495,000.00 24,973,891,899.71 162.03

B. DANA PERIMBANGAN 923,001,825,000.00 905,316,278,541.00 98.08 1,087,716,308,000.00 1,071,324,641,104.00 98.49 1,152,041,812,000.00 1,161,254,961,236.00 100.79

C. 468,982,576,000.00 470,533,063,523.00 100.33 448,055,833,000.00 455,642,740,804.43 101.69 565,887,358,000.00 578,831,348,308.74 102.26

JUMLAH PENDAPATAN 1,737,319,712,000.00 1,721,149,904,889.00 99.07 1,977,007,093,000.00 1,935,110,404,919.40 97.88 2,287,656,632,000.00 2,370,020,124,241.48 103.60

PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Capaian lain dalam mendukung keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah

adalah ditetapkannya APBD Tahun 2013 yang tepat waktu. Namun demikian, target untuk

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 77

Page 78: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

mendapatkan opini WTP dari BPK belum dapat dicapai, Tahun 2013 Pemerintah Kota

Makassar mendapatkan opini WDP atas laporan keuangan Tahun 2012.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran dimaksud maka Dinas

Pendapatan Kota Makassar telah berupaya untuk melaksanakan beberapa kegiatan

sebagai berikut :

1. Peningkatan potensi pajak dan retribusi daerah.

2. Peningkatan kegiatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan.

3. Peningkatan kinerja aparatur DISPENDA.

4. Pengelola pendapatan yang berprestasi.

5. Tim penertiban hotel dan hiburan.

6. Tim penertiban / pembongkaran reklame.

7. Penyuluhan / sosialisasi peraturan - peraturan tentang pengelolaan pajak /

retribusi daerah.

8. Pengumpulan / penelitian dan perumusan rencana target pendapatan dari

masing - masing pengelolaan PAD.

9. Sosialisasi pekan panutan PBB 14 Kecamatan dalam wilayah Kota Makassar.

10. Pembinaan administrasi pendataan, penetapan, penagihan dan pengawasan

pajak daerah.

11. Sosialisasi kepatuhan wajib pajak daerah / penyuluhan.

12. Penyampaian SPPT – PBB.

13. Administrasi pengelolaan dan penatausahaan pendapatan pajak daerah dan

retribusi daerah.

14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah.

15. Evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

16. Verifikasi, survey dan pemetaan obyek PBB.

17. Pengelolaan BPHTB.

18. Tim pendamping pengalihan PBB menjadi pajak daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 78

Page 79: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

19. Up dating penyusunan database pajak reklame.

20. Pengembangan sistem penerimaan pajak-pajak daerah.

21. Pengelolaan sistem IT pajak daerah.

22. Tim verifikasi obyek pajak BPHTB.

23. Launching PBB menjadi pajak daerah.

24. Pengumpulan informasi harga jual obyek pajak.

25. Pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem manajemen informasi obyek

pajak PBB.

26. Pengembangan aplikasi pembayaran online pajak reklame.

27. Pembangunan jaringan LAN lingkup DISPENDA.

28. Penyusunan database pajak dan retribusi.

29. Pengembangan monitoring data wajib pajak.

30. Tim pembentukan basis data nilai pasar standar BPHTB dan PBB di 6

Kecamatan.

16.PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Capaian atas keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik Pemerintah Kota Makassar adalah sebesar 84,78.%. Indikator

kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini

adalah persepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan, penerbitan dokumen

kependudukan dan tingkat penyelesaian pelayanan kependudukan dan catatan

sipil sesuai dengan standar waktu. Rincian capaian indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai berikut:

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 79

Page 80: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

1 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Penerbitan (KTP)

150.750 lbr KTP

71.409 lbr KTP 47,37 %

2 Penerbitan KK 125.000 KK 71.584 KK 57,27 %3 Penerbitan Dokumen Akta Capil

termasuk Akta Perkawinan 51.110 lbr Akta 48.636 lbr

akta 95,16 %

4 Prosentase akta perkawinan yang diterbitkan tepat waktu

95 % 95 % 100,00 %

5 Prosentase kepemilikan KTP Elektronik dari seluruh kepemilikan KTP

92 % 79,94 % 86,89 %

6 Prosentase Kepemilikan Akta Capil 94 % 83,99 % 89,35 %7 Prosentase dokumen kependudukan

yang diterbitkan sesuai standar waktu90 % 80 % 88,88 %

8 Prosentase akta capil yang diterbitkan sesuai standar

90 % 87 % 96,67%

9 Tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani 14 Kecamatan

75 % 76,05 % 101,40%

Rata-rata Capaian 84,78%

Dalam hal penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil, persentase

kepemilikan KTP dan akta capil telah berhasil dicapai dengan optimal. Penerbitan

dokumen kependudukan dan penerbitan KK sesuai hasil capaian kinerja yaitu

sebesar 57,27 % dari target yang ditentukan untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Konvensional dan surat keterangan kependudukan menunjukkan bahwa pemilikan

KTP konvensional yang dilaksanakan bersamaan dengan kebijakan Kementerian

Dalam Negeri RI untuk penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) secara massal

mempunyai korelasi langsung antara kepentingan identitas warga terhadap

antusias masyarakat untuk memiliki e-KTP, sehingga penerbitan KTP konvensional

menjadi pilihan warga apabila yang bersangkutan sangat membutuhkan identitas

sebagai warga kota. Sedangkan prosentase penerbitan Kartu Keluarga (KK)

sebanyak 57,27 % ini juga dipengaruhi oleh banyaknya data keluarga yang tidak

valid pada saat pemutakhiran data penduduk, sehingga warga masyarakat tidak

sempat menerbitkan KK baru karena masih banyak warga yang datang ke kantor

Catatan Sipil untuk divalidasi data KK-nya.

Untuk penerbitan dokumen akta capil yang terdiri dari akta kelahiran, akta

perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian secara keseluruhan menunjukkan

prosentase capaian kinerja yang lebih baik yaitu sebesar 95,16 %. Ini disebabkan

karena sosialisasi tentang pentingnya pemilikan dokumen kependudukan oleh

masyarakat telah mengetahui secara luas, termasuk penerbitan akta kelahiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 80

Page 81: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

berdasarkan PERDA No. 9 Tahun 2009 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Secara

Gratis, juga sanksi terhadap keterlambatan pelaporan akta-akta capil.

Pelayanan khusus KTP Elektronik (e-KTP) untuk Tahun 2013 berdasarkan

surat Kementrian Dalam Negeri Nomor: 470.13/1090/SJ tanggal, 01 Maret 2013

kepada Kab/Kota termasuk Kota Makassar perihal Percepatan Penyelesaian

Perekaman e-KTP secara reguler bagi penduduk wajib KTP sampai batas waktu 31

Desember 2013, selanjutnya mulai Januari 2014 diserahkan kepada Kab/Kota

untuk melakukan pencetakan fisik KTP elektronik.

Adapun pelayanan e-KTP mulai Tahun 2011 s/d 2013 telah mencapai

766.406 lembar dari total perekaman sebanyak 953.688 orang, sehingga masih

terdapat KTP elektronik yang dalam prosespencetakan dipusat sebanyak 187.282

lembar.

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan penerbitan dokumen

kependudukan yang terdiri dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan

pencatatan sipil telah menunjukkan prosentase capaian yang sangat baik yaitu

sebesar 242,11%. Ini disebabkan karena penerbitan KTP Elektronik (e-KTP)

dilakukan secara massal artinya bagi penduduk yang masih berlaku KTP

konvensional juga mendapatkan pelayanan secara keseluruhan bagi wajib KTP.

Sehingga menunjukkan prosentase penerbitan KTP yang sangat tinggi untuk

penerbitan KTP konvensional hanya dilakukan dalam bentuk reguler, artinya setiap

penduduk yang masa berlaku KTP-nya habis pada Tahun itu harus segera

memperpanjang KTP-nya.

Indikator hasil pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan akta

catatan sipil dari aspek prosentase capaian menunjukkan intensitas dan kuantitas

pelayanan kepada masyarakat meningkat dan mempunyai pengaruh terhadap

kualitas akurasi database kependudukan, dalam hal ini indikator kinerja bidang

tugas admnistrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukan prosentase

rata-rata kinerja sebesar .84,78 %, khususnya bidang pendaftaran penduduk untuk

penerbitan dan pemilikan Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dll, sudah

menunjukan prosentase target pelayanan yang memadai dari wujud peran aktif

masyarakat pada pemilikan dokumen kependudukan, dengan prosentase sebesar

86,89. %, hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 81

Page 82: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Pemerintah Kota Makassar tentang Pemberian pelayanan administrasi

kependudukan gratis.

Berkaitan dengan dengan kepemilikan KTP untuk Tahun 2013 ini sesuai hasil

validasi pelayanan pendaftaran penduduk di wilayah 14 kecamatan berdasarkan

hasil rekaman database kependudukan terdapat jumlah penduduk yang wajib Kartu

Tanda Penduduk (KTP) sebesar 1.193.018 jiwa dari 424.550 KK dan terdapat

953.688 jiwa yang telah melakukan perekaman KTP elektronik, keadaan ini masih

terdapat potensi penduduk yang belum memiliki KTP sebanyak 239.330 jiwa,

sehingga didapatkan prosentase pemilikan KTP dari seluruh wajib KTP sudah

mencapai 79,94 % dan 20,06 % menjadi potensi penerbitan KTP tahun berikutnya

dari wajib KTP pemula dan penduduk pindah datang tahun 2013.

Adapun dari survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan

Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil kepada 100 responden yang

melakukan pelaporan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil Tahun

2013 didapatkan hasil sebesar 89,35 %. Nilai ini menunjukkan angka yang

tergolong cukup baik, oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan

tetap melaksanakan upaya peningkatan kinerja pelayanan, termasuk bidang

pendaftaran penduduk dan catatan sipil untuk Tahun 2013.

Jika diukur dari target penerimaan pendapatan Tahun 2013 sebesar

Rp. 2.376.290.000 dengan realisasi penerimaan pendapatan sebesar Rp.

2.965.460.000,- atau mencapai 124,79 % mengalami kenaikan jika dibanding tahun

sebelumnya, bagi penduduk yang membayar untuk memenuhi pemilikan dokumen

kependudukan karena keterlambatan waktu pelaporan sebagaimana diatur

ketentuan Perda Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Administrasi

Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kota Makassar.

Sedangkan indikator pemberian pelayanan akta pencatatan sipil meliputi

penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian

juga menunjukan prosentase peningkatan pelayanan sebesar 89,35 %, hal ini

disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat untuk segera melaporkan

peristiwa penting yang dialaminya dilakukan tepat waktu. Sehingga menunjukkan

tingginya hasil capaian target. Untuk penerimaan pendapatan khusus pelayanan

akta catatan sipil sesuai target sebesar Rp. 280.155.000- dengan pencapaian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 82

Page 83: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

realisasi sebesar Rp. 317.865.000,- perolehan prosentase pencapaian penerbitan

akta catatan sipil yang membayar karena keterlambatan pelaporan khusus untuk

akta kelahiran pencapainnya sebesar 6,70%.

Realisasi Penerimaan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Akta

Catatan Sipil :

Jenis Penerimaan Satuan Target Realisasi % Capaian

Dokumen

KependudukanRupiah 2.226.990.000 2.804.560.000 125,93

Akta Catatan Sipil Rupiah 149.300.000 160.900.000 107,77

J u m l a h Rupiah 2.375.290.000 2.965.460.000 124,79

Untuk mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

khususnya pada kantor pelayanan administrasi perizinan telah dilakukan pada 14

Kecamatan berdasarkan pada beberapa penilaian dan unsur-unsur pelayanan.

Hasil survey menunjukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat sebesar 101,40 %

yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Dalam hal penanganan pengaduan, Tahun 2013 tidak ada pengaduan dari

masyarakat. Pada Tahun 2012 ada 1 pengaduan. Pengaduan ini diadukan kepada

Lembaga Ombudsman Makassar dan telah ditindaklanjuti atau telah diselesaikan

sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Penurunan jumlah pengaduan

ini menunjukkan bahwa pelayanan pada Kantor Pelayanan Administrasi perizinan

meningkat.

Capaian lain dalam pelayanan publik ini adalah Pemerintah Kota Makassar

berhasil mendapatkan sertifikat ISO untuk pelayanan di salah satu Kecamatan

yaitu Kecamatan Panakukkang dan pada Badan Kepegawaian Daerah. Selain itu

Pemerintah Kota Makassar berhasil mendapatkan lima besar hasil Penilaian

Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK).

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian

program utama ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Penyempurnaan Standar Norma dan Prosedur Perizinan;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 83

Page 84: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

2) Peningkatan sistem informasi perizinan;

3) Pelayanan penerbitan akta bidang kelahiran dan kematian;

4) Pelayanan penerbitan akta bidang Perkawinan dan Perceraian;

5) Penyediaan biaya pengelolaan penerbitan dokumen kependudukan.

17.PENINGKATAN KUALITAS MATERI DAN PENYEBARAN INFORMASI

Capaian hasil atas program utama Peningkatan Kualitas Materi dan

Penyebaran Informasi adalah 107,50 %. Indikator kinerja yang digunakan untuk

mengukur sasaran ini adalah persentase Kelurahan yang mendapatkan

pembinaan KIM dan P2WKSS, Persentase peningkatan akses internet (M-CAP)

Kota Makassar dan Persentase Peningkatan SKPD yang terkoneksi internet.

Rincian masing-masing indikator sasaran ini adalah sebagai berikut.

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Jumlah peserta sosialisasi program Pemerintah Kota

825 1.050 127,%

2 Prosentase pelayanan akses internet (M-CAP) 33,60% 37,60% 116%3 Persentase kelurahan yang mendapatkan

pembinaan KIM dan P2WKSS1,40 % 1,40 % 100 %

4 Persentase aparatur yang mendapatkan bimbingan teknis migrasi open source

100 % 100 %   100 %

5 Prosentase penduduk yang ikut berpartisipasi dalam program Pemerintah Kota melalui Tabloid

100 % 100 %  100 % 

6 prosentase penduduk Kota Makassar yang mendapatkan informasi melalui pengumuman operasional mobil keliling

84,62% 84,62% 100 %

7 Jumlah pengunjung Media Center Kominfo 600 orang 550 orang 92 %

8 Prosentase pencapaian target PAD bidang usaha produktif Kominfo

88 % 100 % 125%

Rata-rata Capaian 107,50 %

Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan KIM dan P2WKSS

sebesar 1,40 % atau sebanyak 20 kelurahan dari total 143 kelurahan di Kota

Makassar. Kelurahan ini yang akan mewakili Kota Makassar dalam lomba

P2WKSS dan KIM 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 84

Page 85: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Secara umum capaian sasaran pelayanan data/informasi kearsipan

menunjukan angka yang cukup mengembirakan. Hal ini terlihat dari indikator

kinerja bidang pelayanan data/informasi berikut, seperti pengunjung web site yang

cendurung meningkat, tersimpannya arsip foto-foto kegiatan pemerintah serta

tersosialisasinya kearsipan, perpustakaan/data melalui pameran kearsipan dengan

jumlah pengunjung cenderung meningkat.

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah pengunjung 4315 5514 7612 8300 8884

5001,5002,5003,5004,5005,5006,5007,5008,500

Pengunjung Web Site Kota Makassar

Web Site Pemerintah Kota Makassar setiap Tahun mengalami peningkatan

pengunjung baik manca negara maupun domestik web site ini setiap saat dilakukan

updating data sesuai kebutuhan, web site ini juga berisi kegiatan pemerintah kota

Makassar baik pembangunan maupun kondisi Kota Makassar secara keseluruhan.

Dalam rangka peningkatan jumlah pengunjung website Kota Makassar telah

melakukan program-program untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Salah satu

indikator yang dapat digunakan untuk menilai peran Kantor Arsip, Perpustakaan

dan Pengolahan Data dalam mewujudkan terciptanya pelayanan data/informasi

kearsipan yang berkualitas salah satunya adalah jumlah pengunjung website.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 85

Page 86: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Semakin banyak jumlah pengunjung ini menunjukan bahwa website Kota

Makassar sering di akses untuk mencari informasi yang ada di kota Makassar.

Jumlah pengunjung website meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu

lima tahun telah mengalami peningkatan sebanyak 4.

/569 pengunjung atau sebesar 105,87%. Peningkatan jumlah pengunjung website

dialami pada Tahun 2009 yang meningkat sebanyak 2098 pengunjung atau

sebesar 38,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2013 jumlah

pengunjung website meningkat ……………….. pengunjung atau sebesar 7%.

Kenaikan ini didukung oleh keberhasilan pelaksanaan program peningkatan

layanan informasi serta konten (isi) yang ada di website setiap tahunya diadakan

perubahan sesuai dengan informasi yang abtudet.

2008 2009 2010 2011

Jumlah SKPD Terkoneksi Website 3 4 6 9

123456789

5,17%6,9%

10,34%

15,52%

Jumlah SKPD yang Terkoneksi Website

Dari jumlah SKPD yang ada di Kota Makassar sebanyak 58 SKPD yang

baru terkoneksi Website sebanyak 9 SKPD. Peningkatan jumlah SKPD yang

terkoneksi website Kota Makassar terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 86

SK

PD

Page 87: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk Tahun 2012 dan Tahun

2013 kenaikannya sebesar …………….%. Peningkatan paling rendah dialami

pada tahun 2008 ke Tahun 2009 yaitu dari 5,17% menjadi 6,9% dari jumlah SKPD

yang ada di Kota Makassar. Selama kurun waktu lima tahun jumlah SKPD yang

terkoneksi website Kota Makassar telah mengalami peningkatan sebanyak 6 SKPD

dengan capaian sebesar ………………..% atau menjadi ……………..% pada Tahun

2013. Peran Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data dalam peningkatan

jumlah SKPD yang terkoneksi website adalah sebagai penyedia sumber daya

manusia (SDM). Adapun SKPD yang sudah terkoneksi website Kota Makassar

yaitu :

1. Dinas Pekernaan Umum

2. Dinas Komunikasi dan Informatika

3. Sekretariat DPRD

4. Bagian Ekonomi dan Pembangunan

5. Dinas Pendapatan Daerah

6. Dinas Kesehatan

7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

8. Kantor Administrasi dan Perizinan

9. Perpustakaan Kota Makassar

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar

untuk mendukung terlaksananya program utama ini diantaranya adalah:

1) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

2) Pengembangan jaringan internet;

3) Perencanaan dan pemgembangan kebijakan komunikasi dan informasi;

4) Penyebarluasan informasi pemyelenggaraan pemerintah daerah;

5) Penyelenggaraan pameran;

6) Pembuatan dan sosialisasi profil digital Kota Makassar 2013;

7) Pengembangan jaringan media centre;

8) Alih media arsip konvensional ke media elektronik (cakram padat).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 87

Page 88: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

18.PEMBINAAN KEHIDUPAN POLITIK YANG DEMOKRATIS

Capaian hasil atas program utama pembinaan kehidupan politik yang

demokratis adalah 125% yang diukur dari jumlah kegiatan pembinaan LSM,

Ormas, dan OKP dan Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah telah

dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah Rincian

capaian masing-masing indikator adalah Seminar Kewaspadaan dini terhadap

potensi konflik, Verifikasi kelengkapan pengajuan bantuan partai politik, Verifikasi

dan pemantauan keberadaan ormas/LSM dan Yayasan, Pendidikan Politik Bagi

Pemilih Pemula dan Bimtek Resolusi Konflik.

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Jumlah Kegiatan Pembinaan Partai Politik dan Ormas

4 5 125%

Rata-rata Capaian 125%

19.PENINGKATAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAM

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk

mendukung program strategis Peningkatan Penegakan Hukum dan HAM. Capaian

kinerja program peningkatan penegakan hukum dan HAM adalah 100,60%. Rincian

masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

1 % hasil tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah

45% 22,32% 49,60%

2 % pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK

100% 100,% 100,00%

3 % Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler terhadap pengelolaan keuangan SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar

100% 100% 100,00%

4 % Pemantauan dan pemeriksaan terhadap kegiatan belanja modal SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar

100% 100% 100,00%

5 % Penyelesaian Kasus-kasus pengaduan masyarakat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar

100% 95,71% 95,71%

6 Persentase pelanggar perda yang ditertibkan 225 Pelanggar 224 99,55%7 Persentase pelanggar perda dan peraturan

walikota yang dilakukan penegakan hukum melalui pengadilan

10 Pelanggar 17 170,00%

8 Persentase konflik-konflik pertanahan yang terselesaikan

30% 27% 90,00%

Rata-rata Capaian 100,60%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 88

Page 89: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Untuk mengukur keberhasilan program ini indikator yang ditetapkan adalah

prosentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan. Target

yang ingin dicapai pada Tahun 2013 adalah sebesar 45% dari seluruh temuan hasil

pemeriksa aparat pengawasan. Dari target yang telah ditetapkan telah terealisasi

sebesar 22,32%. Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat

pengawasan merupakan alat ukur yang menilai tindak lanjut baik temuan

administrative maupun temuan keuangan. Dari 1.407 temuan administrative yang

ada telah ditindaklanjuti sebanyak 591 Sehingga capaian untuk tindaklanjut temuan

administrative sebesar 42%. Untuk temuan keuangan, dari Rp. 12.907.451.372,64

saldo temuan Tahun 2013 telah ditindalanjuti sebesar Rp.341.126.528,-. atau

sebesar 2,64.%. Sehingga rata-rata temuan untuk temuan administrative dan

temuan keuangan adalah 22,32.% atau presentase capaian terhadap target

sebesar 49,60%.

Adapun capaian persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil

pemeriksaan Aparat pengawasan Internal Pemerintah adalah 100% dari target

100% yang termuat dalam penetapan kinerja Tahun 2013. Hal ini terukur dari

jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

aparat pengawasan di 52 SKPD dari target 52 SKPD untuk Tahun 2013 atau

100%. Selain itu, pelaksanaan rapat pemutakhiran data temuan tindak lanjut hasil

pemeriksaan Inspektorat sebanyak 2. kali kegiatan dari target 2 kali kegiatan untuk

Tahun 2013.

Adapun capaian persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil

pemeriksaan BPK-RI adalah 100% dari target 100.% yang termuat dalam

penetapan kinerja Tahun 2013. Hal ini terukur dari jumlah pelaksanaan kegiatan

rapat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI sebanyak 6 kali kegiatan dari

target 6 kali kegiatan untuk tahun 2013.

Capaian kinerja pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada

SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2013 tercapai100% dengan

perbandingan jumlah SKPD sebanyak 52 dan terhadap semua SKPD tersebut

telah dilakukan pemeriksaan reguler tahunan dan pemeriksaan laporan

pertanggungjawaban keuangan unit-unit kerja lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 89

Page 90: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Capaian kinerja kegiatan pemantauan dan pemeriksaan kegiatan belanja

modal SKPD lingkup pemerintah Kota Makassar tercapai 100% dengan target

objek pemeriksaan 10 proyek belanja modal dan terealisasi pemantauan dan

pemeriksaan 10 proyek belanja modal.

Capaian kinerja penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat dalam

lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 telah berhasil dicapai 95,71 %

yaitu penyelesaian kasus-kasus pengaduan sebanyak 70 kasus pengaduan dari

target 67 kasus

Dalam hal penyelesaian konflik pertanahan Pada tahun 2013 konflik

pertanahan yang masuk pada Bagian Tata Pemerintahan berjumlah 27 kasus.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung terlaksananya

program ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;

2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;

3) Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Per Triwulan Unit

Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar;

4) Rapat pemutahiran Data temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat

Kota Makassar;

5) Inventarisasi dan tindak lanjut Aparat Pengawasan Internal

6) Pemantauan Penyelesaian kerugian negara/Daerah Hasil temuan Aparat

Pengawasan internal.

7) Pemantauan dan Pemeriksaan kegiatan Belanja Modal SKPD Lingkup Kota

Makassar.

8) Evaluasi sistem Pengendalian intern pemerintah pada SKPD Kota Makassar

9) Rapat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI

10) Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; Kegiatan

unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.

20.LEGISLASI DAERAH

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program

Legislasi Daerah adalah persentase jumlah bantuan hukum yang ditindaklanjuti,

persentase Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda dan persentase jumlah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 90

Page 91: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

produk hukum daerah yang tersosialisasikan dan dapat diakses oleh masyarakat.

Secara umum capaian atas indikator program legislasi daerah sebesar 87,01%.

Rincian capaian indikator kinerja program ini adalah sebagai berikut.

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN1 Persentase Masyarakat yang mendapatkan

bantuan hukum 100% 68,64% 68,64 %

2 Persentase pra ranperda yang dibahas dan disampaikan ke DPRD dalam bentuk ranperda

100% 80% 80 %

3 Persentase perkara gugatan terhadap Pemerintah Kota yang terselesaikan

100% 99,40% 99,40 %

4 Persentase jumlah produk hukum daerah yang tersosialisasikan dan dapat diakses oleh masyarakat

100% 100% 100 %

Rata-rata Capaian 87,01 %

Berdasarkan data di atas, nampak bahwa pra Ranperda yang dibahas dan

disampaikan ke DPRD berjumlah 10 (sepuluh) dan 8. (delapan) Ranperda telah

ditetapkan, 8 (delapan) Ranperda ditetapkan atas inisiatif dari DPRD Kota

Makassar.

Ranperda yang ditetapkan pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tentang Penataan dan

Pengendalian Pembangunan menara Telekomunikasi;

2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar budaya;

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012;

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan tanpa rokok;

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2013;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang pemenuhan Hak-hak

Penyandang Disabilitas;

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Perda

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kota Makassar;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang APBD Pokok Tahun Anggaran

2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 91

Page 92: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Ranperda yang belum selesai dibahas ada 2 (dua) yaitu:

1. Ranperda tentang RTRW Kota Makassar Tahun 2011-2031;

2. Ranperda tentang Pelarangan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman

Keras.

Untuk mendukung sasaran ini pada Bagian Hukum dan HAM telah dilakukan

penanganan perkara gugatan terhadap Pemerintah Kota pada Tahun 2013 yang

telah terealisasi 8% dengan jumlah perkara 9 dan telah sampai pada tahap

penanganan di pengadilan.

Dalam mensosialisasikan peraturan daerah maupun peraturan yang

ditetapkan pemerintah pusat telah dilakukan sosialisasi peraturan perundang-

undangan, Sosialisasi RAN-HAM, pembinaan kadarkum, penyebarluasan produk

hukum daerah serta pemantapan Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum (SJDI).

Untuk Tahun 2013 telah dilakukan Judicial Review terhadap Undang-undang

Ombudsman Republik Indonesia dan telahan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi.

Untuk mendukung program Bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu

secara gratis pada Bagian Hukum dan HAM pada Tahun 2013 telah memfasilitasi 1

orang warga masyarakat Kota Makassar yang mendapatkan kasus, dan telah

ditindaklanjuti penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Negeri sebanyak 1 kasus

dan 2 kasus terselesaikan pada kepolisian.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya

program legislasi daerah diantaranya adalah sebagai berikut.

1) Penyusunan rencana kerja rancangan undang-undang;

2) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;

3) Penyebarluasan produk hukum daerah;

4) Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDI).

4. ANALISIS ATAS CAPAIAN KEUANGAN

Sesuai pokok-pokok kebijakan di bidang pendapatan yang meliputi;

optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan menjalankan prinsip-

prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya, peningkatan kualitas

koordinasi dan kerjasama dengan Unit Pengelola Pendapatan, pemberdayaan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 92

Page 93: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

aparat secara tepat dan produktif, meningkatkan kualitas pelayanan, maka

realisasi yang dapat dicapai selama Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2013

Penerimaan Pendapatan Daerah pada Tahun 2013 sebagaimana yang diuraikan

pada table di atas sebesar Rp.2.287.656.632.000,00 dengan terealisir sebesar

Rp.2.370.020.1240241,48. atau 103,60 %.

I. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Tahun

Anggaran 2013 sebesar Rp. 569.727.462.000,- terealisir sebesar Rp.

629.933.814.696,74 atau .110,56 % .

Adapun rencana penerimaan Pendapatan Asli daerah dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 93

Page 94: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Tahun Anggaran 2013

II. Dana Perimbangan.

Rencana dana perimbangan setelah perubahan Tahun Anggaran 2013

direncanakan sebesar Rp. 1.152.041.812.000,- telah terealisir sebesar Rp.

1.161.254.961.236 %. Atau 100,79 %.

Adapun rincian Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Dana PerimbanganTahun Anggaran 2013

III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah

perubahan Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp. 565.887.358.000,- dan

terealisir sebesar Rp. 578.831.348.308,74 atau 102,28 %.

Rincian realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 94

Page 95: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2013

IV. Pembiayaan Daerah.

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.

Kebijakan umum tentang pembiayaan daerah yang diharapkan untuk memenuhi

kebutuhan dan menutupi defisit atau menggunakan surplus anggaran. Pelaksanaan

anggaran pada APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 mengalami defisit.

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagian pembiayaan

tersebut terdiri atas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Khusus untuk

penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu, transfer

dari dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman dan Obligasi, serta Penjualan Aset Daerah

yang dipisahkan. Sementara itu, pada sisi Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas

transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Pokok yang jatuh

tempo, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berjalan.

Seiring dengan semakin membaiknya pelaksanaan Otonomi Daerah dan

semakin meningkatnya permintaan kebutuhan warga masyarakat atas pelayanan

pemerintahan yang lebih berkwalitas maka kebutuhan pembangunan prasarana dan

sarana pelayanan semakin meningkat yang membutuhkan penyediaan anggaran

semakin besar dan meningkat setiap tahun. Disisi lain, pendapatan Daerah, baik yang

berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan menunjukkan

kecenderungan pertumbuhan yang tidak seimbang dengan kebutuhan. Kondisi ini

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 95

Page 96: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

membuat Pemerintah Kota untuk mencari sumber pendanaan lain yang memungkinkan

dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk menutup

kesenjangan tersebut adalah Pembiayan Daerah Netto yaitu selisih lebih antara

Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Netto diarahkan untuk menutupi defisit Anggaran direncanakan

sebesar Rp.210.299.278.000,00 dan terealisir sebesar Rp. 213.952.791.604,78 atau

101,73%. Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar

Rp.229.359.025.000,00 dan terealisir sebesar Rp229.201.716.264,77 atau 99,93%

sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar

Rp.19.059.747.000 dan terealisir sebesar Rp. 15.248.924.659,99 atau 80%.

Adapun rincian realisasi pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 96

Page 97: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

BAB IVPENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013

disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Refotmasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Laporan atas hasil pelaksanaan Program

utama Tahun Anggaran 2013. Kinerja yang diukur dalam LAKIP didasarkan atas

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Makassar Tahun 2009-2014 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota

Makassar Tahun 2013 .

Capaian rata-rata seluruh kinerja 20 program utama yang telah ditetapkan dalam

RPJMD adalah 101,15%. Secara umum capaian hasil atas pelaksanaan program

utama tersebut dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya lima kebijakan telah

ditetapkan. Dari 20 program utama yang ditetapkan, 9 program utama mendapat

skor diatas 100%, 4 program utama mendapat skor antara 92%-100%, 5 program

utama mendapat skor antara 80%-90% dan 2 program utama mendapat skor

antara 60%-80%. Ringkasan penjelasan atas capaian program tersebut

berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Peningkatan Kualitas Manusia

Capaian rata-rata hasil atas pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas

manusia adalah 90,16%. Program utama dilaksanakan terkait dengan kinerja

bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, dan kesejahteraan

social, agama, budaya serta kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender.

2. Kebijakan Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan

Secara umum capaian rata-rata hasil atas pelaksanaan program yang

mendukung kebijakan pengembangan tata ruang dan lingkungan adalah

sebesar 95,88%. Program yang mendukung kebijakan ini adalah program yang

terkait dengan penataan ruang, pembangunan infrastruktur kota dan

pengelolaan lingkungan hidup.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 97

Page 98: Lakip Kota Mks 2013.(Edit) Docx

3. Kebijakan Penguatan Struktur Ekonomi

capaian rata-rata hasil atas pelaksanaan program yang mendukung Kebijakan

penguatan struktur ekonomi adalah sebesar 111,88% dengan didukung

Kebijakan penguatan struktur ekonomi didukung oleh program peningkatan

komoditi unggulan, peningkatan ketahanan ekonomi, pengembangan investasi

dan regulasi usaha, dan peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.

4. Kebijakan Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan

Bebas Korupsi

capaian rata-rata hasil atas pelaksanaan program yang mendukung Kebijakan

desentralsisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi

adalah sebesar 104,91% dengan didukung oleh program utama peningkatan

Kebijakan desentralsisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas

korupsi didukung oleh program utama peningkatan kapasitas kelembagaan,

peningkatan profesionalisme aparatur, pengelolaan keuangan daerah,

peningkatan kualitas pelayanan public, peningkatan kualitas materi dan

penyebaran informasi.

5. Kebijakan Penegakan Hukum dan HAM

capaian rata-rata hasil atas pelaksanaan program yang mendukung Kebijakan

Penegakan Hukum dan HAM adalah sebesar 104,20% dengan didukung oleh

program-program pembinaan politik yang demokratis, peningkatan penegakan

hukum dan HAM dan legislasi daerah. Keberhasilan kebijakan ini terlihat dari

persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan yang

mencapai 104,20% yang merupakan temuan administratif dan keuangan.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP ini belum

sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai

kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan

untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa yang akan datang sehingga

diharapkan LAKIP ini dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

bersih (clean government) menuju pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2013 98