LAKIP 2012 DISHUTBUN
-
Upload
henry-eko-putra-siregar -
Category
Documents
-
view
35 -
download
0
Transcript of LAKIP 2012 DISHUTBUN
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Terbentuknya instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Daerah nomor 35 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
Labuhanbatu.
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis maka arah perkembangan
instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan (khusus kebijakan publik)
mengalami perubahan pendekatan. Yang semula dari pendekatan
pembangunan sumber daya manusia kearah konsep pertumbuhan ekonomi
kerakyatan.
Sejalan dengan tuntutan amanat TAP MPR RI No. IX/MPR/1998 dan UU
No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara didasarkan atas
INPRESS No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP). Berpedoman terhadap aspek yuridis sebagaimana
tersebut diatas maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan diwajibkan untuk
membuat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mana
penyusunannya berpedoman kepada surat Lembaga Administrasi Negara
(LAN) nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Petunjuk
Teknis Implementasi Sistem AKIP.
Berpedoman kepada ketentuan tersebut diatas, Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengembangan
mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan
mengacu kepada Rencana Jangka Menengah (RPJMD) Daerah
Kabupaten Labuhanbatu.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu menjalankan
Tugas Pokok dan Fungsinya didasarkan atas Pembentukan Instansi Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2009 sebagai
implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008. Sehingga
dengan demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu belum terwujud. Untuk itu pada
Tahun Anggaran 2011 yang akan datang telah direncanakan penyusunan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Labuhanbatu berpedoman terhadap Rencana Jangka
Menengah dan Panjang (RPJMD) Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
B. Maksud dan TujuanMaksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai
wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu.
Tujuan dari penyusunan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja (LAKIP) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu adalah untuk memperoleh suatu gambaran mengenai
pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan
sebagai masukan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu. Laporan Akuntabilitas Kinerja
(LAKIP) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu
mencakup realisasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2011.
Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu adalah ini diharapkan dapat diperoleh
suatu kesimpulan mengenai pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka
meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu.
Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan
gambaran tentang:
a. Peningkatan akuntabilitas Dinas Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu.
b. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Kehutanan dan
Perkebunan.
c. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi kewenangan.
d. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan
tugas-tugas, sehingga dengan demikian dapat dilaksanakan lebih
efektif dan efisien dan responsif terhadap perubahan lingkungan.
C. Tugas Pokok dan FungsiDalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Labuhanbatu nomor 35 Tahun 2008 telah ditetapkan
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu.
Adapun Tugas Pokoknya adalah melaksanakan urusan Pemerintah
Daerah Bidang Kehutanan serta Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
khusus Perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah Kabupaten.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan fungsi adalah :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang kehutanan dan perkebunan.
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksnaan Teknis Dinas (UPT-D)
dibidang Kehutanan dan Perkebunan.
4. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas.
STRUKTUR ORGANISASIa. Sekretaris, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Program
3. Sub Bagian Keuangan
b. Bidang Sarana dan Inventarisasi, terdiri dari :
1. Seksi Inventarisasi Kehutanan dan Perkebunan
2. SeksiPengukuran dan Pemetaan
3. Seksi Sarana Kehutanan dan Perkebunan
c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan, terdiri dari :
1. Seksi Pengamanan Hutan
2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
d. Bidang Pengelolaan dan Produksi Hasil Hutan, terdiri dari :
1 Seksi Produksi Hasil Hutan
2 Seksi Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan
3 Seksi Pemungutan Iuran
e. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
1. Seksi Produksi Hasil Hutan
2. Seksi Tanaman Perkebunan
3. Seksi Usaha Tani
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT-D)
g. KelompokJabatan Fungsional.
SUMBER DAYA MANUSIAJumlah Pegawai pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebanyak 59
orang, terdiri dari :
Pejabat Eselon II : 1 orang Pejabat Eselon III : 5 orang Pejabat Eselon IV : 15 orang Staf : 32 orang Tenaga Honorer : 6 orang
----------------------------------------Jumlah : 59 orang
Komposisi Sumber Daya Manusia sebagaimana tersebut diatas,
berdasarkan strata pendidikan terdiri dari :
S3 : - S2 : 1 orang (setara) S1 : 21 orang D3 : 5 orang D2 : - orang SLTA : 25 orang Lain-lain (SD) : 1 orang
-------------------------------------------
Jumlah : 53 orang
SARANA DAN PRASARANA1. Bangunan Kantor
Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan sampai dengan saat ini
belum memiliki Sarana berupa Gedung Kantor. Sampai dengan saat ini
Gedung Kantor yang dipergunakan masih milik Pemerintah Provinsi
cq.Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Status Gedung Kantor
yang dipergunakan masih pinjam pakai, oleh karenanya melalui Bupati
Labuhanbatu atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada
bulan Maret 2009 telah memohon kepada Gubernur Sumatera Utara
agar Gedung Kantor milik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
dapat diserahkan / dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu.
2. Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas operasional baik berupa kendaraan roda 4 atau
roda 2 untuk mendukung tugas-tugas rutin dan tugas lainnya, baik
untuk pengamanan kawasan hutan dan lahan perkebunan dirasakan
masih belum memadai. Perkembangan kendaraan dinas operasional
pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu
adalah :
Kendaraan Roda 4, sebanyak 3 unit (kebutuhan 6 unit)
Kendaraan Roda 2, sebanyak 19 unit (kebutuhan 25 unit).
3. Fasilitas Pendukung Perkantoran
Dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan sehari-hari
perkantoran guna mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu didukung fasilitas
antara lain :
Komputer PC 11 unit
Notebook 12 unit
Mesin Tik 1 unit
Infocus 2 unit
Handycam 2 Unit
II. RENCANA KERJA
Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pembangunan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan
berkelanjutan sesuai dengan potensi sumber daya alam yang tersedia, sehingga
pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan mempunyai peran yang cukup
besar dalam mendukung perekonomian daerah, memacu pembangunan wilayah,
menyerap tenaga kerja, mendorong pengembangan industri hilir serta
mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara
berkesinambungan.
Untuk mendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu telah
menyusun pengaturan yg diperlukan dlm merencanakan kegiatan formulasi,
implementasi dan evaluasi hasil kebijakan dgn menggunakan sumberdaya secara
efektif dan efisien serta memperhatikan lingkungan internal dan eksternal dlm
rangka mencapai tujuan yg telah ditetapkan. Adapun model manajemen kinerja
dalam rangka penilaian kinerja dan evaluasi tingkat pencapaian kinerja selama
tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut.
Gambar 2. Alur Evaluasi Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu.
Lingkungan Strategis yang berpengaruhDalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti disebutkan terdahulu,
dinamika dan kinerja organisasi / lembaga Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Labuhanbatu tentu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan kondisi
sektor pembangunan lainnya.
Berikut ini akan diuraikan secara singkat faktor-faktor lingkungan strategis
dibidang kehutanan dan perkebunan.
Bidang kehutanan dan perkebunan keberadaannya mempunyai hubungan
saling berkaitan dan ketergantungan dengan sistim/sektor lainnya. Sistim
kehutanan dan perkebunan menerima masukan dari lingkungan (sistim/sub sektor
lainnya) dan memberikan keluaran yang kemudian dapat menjadi masukan bagi
sistim/sektor lainnya. Kesemuanya itu secara potensial dapat memberi corak dan
kontribusi terhadap misi dan kinerja sistim kehutanan dan perkebunan. Faktor
lingkungan tersebut adalah geografi, sumberdaya manusia, sosial, budaya,
agama, ekonomi, politik, hankam, iptek, serta transportasi dan komunikasi.
Dari sejumlah faktor lingkungan setidaknya terdapat tiga faktor lingkungan
strategis yang menjadi fokus perhatian dan telaahan dalam penyelenggaraan
pembangunan kehutanan dan perkebunan tahun 2011 ini yaitu :
a. Geografis.
Faktor geografis, seperti letak wilayah
dan ketersediaan sumber daya alam dapat
berpengaruh besar terhadap pembangunan
perkebunan, baik yang bersifat menunjang
maupun menghambat. Letak yang strategis,
jelas memperlancar perolehan barang modal /
input, dan memperlancar pemasaran produksi.
Tersedianya sumberdaya alam merupakan
faktor yang menunjang pembangunan
perkebunan baik langsung maupun tidak
langsung.
Keadaan geografis yang tidak menguntungkan antara lain letak areal
kehutanan dan perkebunan yang terisolir dan terpencil sehingga sangat
berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan.
b. Sumber Daya Manusia.Sumberdaya manusia, adalah pelaku pembangunan perkebunan oleh
karenanya perlu diberikan pendidikan yang berkwalitas kepada SDM yang
berkecimpung di sub sektor kehutanan dan perkebunan. Melalui pendidikan
yang berkwalitas dapat dihasilkan sumber daya manusia yang memiliki
kemampuan memanfaatkan dan mengembangkan iptek yang sangat
diperlukan guna mendukung pembangunan kehutanan dan perkebunan.
Pelaku usaha kehutanan dan perkebunan khususnya dari kalangan
perkebunan rakyat tingkat SDM masih belum sejajar dengan pelaku usaha
perkebunan besar sehingga produktivitas perkebunan rakyat masih lebih
rendah dibandingkan dengan perusahaan perkebunan.
c. Ekonomi.
Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring
dengan peningkatan kwalitas sumber daya manusia.
Kondisi perekonomian sangat berpengaruh terhadap pembangunan
prasarana jalan dan jembatan kesentra-sentra produksi perkebunan rakyat.
Jika pengangkutan hasil produksi produksi perkebunan rakyat lancar dan
cepat nilai jual hasil perkebunan rakyat akan tinggi.
Kondisi perekonomian rakyat juga sangat berpengaruh dengan kondisi
perekonomian nasional maupun internasional terutama yang menyangkut
harga jual para petani perkebunan. Bila perekonomian berkembang pesat,
maka sub sektor perkebunan dengan sendirinya turut berkembang dan
sebaliknya bila perekonomian lesu akibat krisis ekonomi dan keuangan
(moneter) maka sub sektor perkebunan juga akan turut terkena dampaknya.
IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEJIK
INTERNAL EKSTERNALKEKUATAN (STRENGTHS)
PELUANG (OPPERTUNTIES)
1. Kewenangan Pemkab sesuai PP. 38 Tahun 2008 terkait kawasan hutan.
2. Adanya kepastian dana APBD, APBN, DAK dan dana sah lainnya
3. Adanya kawasan hutan produksi dan hutan lindung
4. Political will dan goodwill dari Pemerintah Kabupaten dengan Tupoksi Dishutbun.
5. Peraturan perundangan dalam pengelolaan/pengurusan kawasan hutan.
6. Meningkatnya animo masyarakat akan kebutuhan bibit unggul perkebunan yang bersertifikasi.
7. Program Revitalisasi Perkebunan merupakan harapan bagi kesejahteraan masyarakat pekebun.
8. Tersedianya SDM Aparatur.9. Adanya Kelembagaan.10 Adanya dana APBD dan TP11 Adanya Perda & Tupoksi.12 Adanya Dukungan Pimpinan
1. Peluang investasi pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung melalui program HKm, Hutan Desa, HTR.
2. Terbukanya peluang lapangan kerja di sektor kehutanan
3. Semakin meningkatnya kepedulian akan pentingnya hutan ataupun penghijauan untuk mengurangi dampak global warming.
4. Semakin meningkatnya pendanaan APBN (DAK, Dana Dekonstrasi dan Tugas Perbantuan).
5. Dengan menggunakan bibit unggul bersertifikasi maka produksi perkebunan kelapa sawit dan karet masyarakat meningkat.
6. Meningkatnya komitmen pemerintah melalui program kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR).
7. Dukungan Pemerintah Kabupaten8. Dukungan DPRD.9. Dukungan Instansi Terkait.10. Potensi Produk Unggulan Lokal 11. Sumber Daya Alam12. Sumber Daya Manusia (SDM)
KELEMAHAN (WEAKNESSES)
TANTANGAN/ANCAMAN (TREATS)
1. Maraknya perambahan kawasan hutan (HP dan HL).
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam operasi pengamanan hutan
3. Kurangnya SDM dalam pengamanan dan pengawasan kawasan hutan
4. Kurangnya peran aparat di desa dlm hal pengamanan kawasan hutan.
5. Minimnya dana pengamanan kawasan hutan.
6. Kurangnya minat masyarakat thd program HTR, HKM, Hutan Desa sebagai solusi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan hutan.
7. Kurangnya dukungan Bank yang ditunjuk untuk pendanaan.
8. Kurangnya SDM profesional9. Rendahnya plafond anggaran.10. Lemahnya Pengawasan.11. Kurangnya Koordinasi.12. Lemahnya Pendataan.13. Kurangnya pemahaman tentang Lingkungan SDA.14. Kuragnya sarana gedung kantor
1. Konflik lahan dan tekanan terhadap penggunaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang tidak prosedural .
2. Pemekaran berakibat wilayah hilir DAS bergantung akan penanganan serius wilayah hulu DAS di Kabupaten lain.
3. Kurangnya pemahaman dan Persepsi masyarakat tentang pemanfaatan kawasan hutan secara baik dan benar.
4. Peningkatan jumlah penduduk di sekitar dan di dalam kawasan hutan signifikan dengan laju deforestasi kawasan hutan.
5. Permasalahan Kawasan Hutan bersumber dari kebutuhan sosial ekonomi masyarakat yang tidak sejalan dengan aspek kelestarian hutan.
6. Meningkatnya Perambahan Hutan dan Lahan.7. Persaingan tingkat agrobisnis8. Harga komodity ditingkat petani rendah9. Terbatasnya Modal.10.Rendahnya Kreativitas dan Tehnologi.11.Meningkatnya kebutuhan lahan
A. PENJABARAN STRATEGIS ORGANISASI.Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja
instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi pemerintah memerlukan
integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar
mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis
terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan
langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts),
kelemahan (weaknesses), peluang (oppurtunities) dan tantangan/kendala
(threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan
merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misis serta strategi instansi
pemerintah.
Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu
instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran,
program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan
anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, dan
menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan
strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan
dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.
Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja
serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita
akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan
analisis internal dan eksternal pada perencanaan strategis mendefinisikan
misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian
visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa.
Penjabaran dari viisi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis
organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh
organisasi didalam memenuhi visi misinya. Pertanyya “bagaimana kita menuju
kesana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran
dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan
oleh organisasi.
Dari uraian singkat diatas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal
didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan
misi penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi
pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.
B. VISI DAN MISI
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, yang merefleksikan cita-
cita, yakni hendak menjadi apa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu dimasa depan, dan sekaligus menentukan arah perjalanan
institusi ini. Karena Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu merupakan bagian internal dari Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu, secara logis visinya merupakan turunan dari dan mendukung
visi Kabupaten Labuhanbatu.
Penetapan Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu sangat penting sebagai sumber acuan pelaksanaan tugas yang
diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan karyawan. Visi tersebut digali dari
keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut seluruh anggota organisasi,
dengan mempertimbangkan faktor lingkungan sekitarnya.
VISI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LABUHANBATU
Untuk mewujudkan Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu tersebut perlu dirumuskan misi yang menggambarkan tujuan yang
ingin dicapai oleh organisasi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil
sesuai dengan visi yang ditetapkan.
Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan dapat mengetahui peran dan program serta kegiatan-kegiatan
yang akan dilaksanakan dimasa akan datang.
MISI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LABUHANBATU
1. TUJUAN
1. Meningkatanya Kualitas SDM Aparatur yang Inovatif
2. Meningkatnya sarana dan prasarana
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari
4. Meningkatnya Agrobisnis perkebunan rakyat
“ Terwujudnya Kelestarian dan Manfaat Fungsi Kawasan Hutan Serta Meningkatkan Agrobisnis Perkebunan Yang Unggul Menuju
Masyarakat Labuhanbatu Sejahtera Tahun 2020 “
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan
merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu
tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
Karakteristik tujuan adalah sebagai berikut :
Idealistis : mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat
untuk menjadi baik dan berhasil
Jangkauan kedepan dicapai dalam waktu 5 tahun atau lebih
sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi.
Abstrak : belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian
tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan.
Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Labuhanbatu menetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Misi Pertama “Meningkatanya Kualitas SDM Aparatur yang Inovatif” dengan tujuan :1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif dan
inovatif
2. Misi Kedua , “ Meningkatkan Sarana dan Prasarana” dengan tujuan :1) Meningkatkan sarana kerja
2) Meningkatkan prasarana kerja
3) Meningkatnya fasilitas pendukung lainnya
3. Misi Ketiga, “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari ” dengan tujuan :1) Meningkatkan SDM Masyarakat didalam dan sekitar hutan
2) Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat didalam dan
disekitar hutan tentang manfaat dan fungsi hutan
4. Misi Keempat, “ Meningkatnya Agrobisnis perkebunan rakyat” dengan tujuan :1) Meningkatkan peran serta petani dalam Agrobisnis perkebunan
2) Revitalisasi perkebunan
3) Meningkatkan sosialisasi Peraturan perundang-undangan
perkebunan dan meningkatkan pengawasan.
4) Meningkatkan pengawasan perijinan usaha perkebunan
5) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap usaha-usaha
perkebunan rakyat
2. SASARANSasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai
secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.
Fokus utama sasaran adlah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan
sumberdaya yang mengarah pada hasil nyata.
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu menetapkan sasaran sebagai berikut :
Tujuan 1 :Meningkatanya Kualitas SDM Aparatur yang Inovatif
Sasaran Program1. Meningkatkan kualitas pendidikan
sebagian aparaturPeningkatan kualitas aparatur pemerintah yang inovatif
2. Meningkatkan kemampuan teknis sebagian aparatur
Tujuan 2 :Meningkatkan sarana kerja
Sasaran Program1. Peningkatan sarana transportasi
operasional aparatur Peningkatan peranan kelembagaan pemerintah2. Penigkatan pengadaan sarana
administrasi lainnya
Tujuan 3 :Meningkatkan Prasarana kerja
Sasaran Program1. Terwujudnya pembangunan
gedung kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu
Peningkatan peranan kelembagaan pemerintah
Tujuan 4 :Meningkatkan SDM Masyarakat didalam dan sekitar hutan
Sasaran Program1.Meningkatkan sosialisasi tentang
pemanfaatan kawasan hutana.Terwujudnya program
penanganan kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar hutan
2.Meningkatkan rehabilitasi hutan b.Meningkatnya rehabilitasi dan penghijauan didalam dan diluar kawasan hutan
3.Menurunnya tingkat perambahan kawasan hutan
C.Meningkatnya pengawasan dan patroli didalam kawasan hutan.
Tujuan 5 :Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat didalam dan disekitar hutan tentang manfaat dan fungsi hutan
Sasaran Program
1.Meningkatnya sosialisasi pengawasan hutan
a.Peningkatan Program Penyuluhan
2.Meningkatnya kelestarian fungsi kawasan hutan
b.Peningkatan program penanaman “One Man One Tree” dan Hari Menanam Nasional.
Tujuan 6 :Meningkatkan peran serta petani dalam Agrobisnis perkebunan
Sasaran Program1.Meningkatnya kualitas kelembagaan
masyarakat perkebunana.Peningkatan peranan kelembagaan
petani
Tujuan 7 :Revitalisasi Perkebunan
Sasaran ProgramMeningkatnya usaha masyarakat petani pekebun
Fasilitasi dalam program revitalisasi perkebunan
Tujuan 8 :Meningkatkan sosialisasi Peraturan perundang-undangan perkebunan dan meningkatkan pengawasan
Sasaran ProgramMeningkatnya tingkat pemahaman tentang perundangan bidang perkebunan
Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pihak lainnya.
Rencana strategis tahun 2011 merupakan bagian dari Renstra lima tahun yang
ditetapkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu yang
terdiri dari sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun
2011.
Rencana Strategis Tahun 2011
Rencana strategis tahun 2011 merupakan bagian dari Renstra lima tahun yang
ditetapkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu yang
terdiri dari sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun
2011.
Untuk tahun 2011 program kerja dan kegiatan/aktivitas yang ditetapkan adalah
sebagai berikut :
Sasaran 1 :Meningkatkan Kwalitas Pendidikan sebagian Aparatur
Program Kerja Kegiatan/Aktivitas
Peningkatan kualitas aparatur pemerintah
- Meningkatkan pelatihan/bimbingan teknis
- Meningkatkan diklat aparatur.Indikator Kinerja
Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan / bimbingan serta diklat
Sasaran 2 :Meningkatkan kemampuan teknis sebagian aparatur
Program Kerja Kegiatan/AktivitasPeningkatan kwalitas aparatur - Mengikutsertakan dalam diklat
pemerintahteknis bidang kehutanan dan perkebunan
- In House TrainingIndikator Kinerja
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan in house training
Sasaran 3 :Peningkatan sarana transportasi operasional aparatur
Program Kerja Kegiatan/AktivitasPeningkatan peranan kelembagaan pemerintah
- Pengadaan kendraan roda 2- Pengadaan kendraan roda 4
Indikator KinerjaJumlah kendaraan dinas untuk sarana transportasi operasional
aparatur
Sasaran 4 :Penigkatan pengadaan sarana administrasi lainnya
Program Kerja Kegiatan/Aktivitas
Peningkatan peranan kelembagaan pemerintah
a. Pengadaan Komputer PC b. Pengadaan Note Bookc. Pengadaan Printer Canon d. Pengadaan ACi. Pengadaan Website
Indikator KinerjaJumlah pengadaan sarana administrasi lainnya
Sasaran 5 :Meningkatnya sosialisasi tentang pemanfaatan kawasan hutan
Program Kerja Kegiatan/AktivitasTerwujudnya program pemanfaatan kawasan hutan
Penyuluhan tentang pemanfaatan fungsi kawasan
melalui pemberdayaan didalam dan disekitar hutan hutan
Indikator KinerjaJumlah peserta sosialisasi tentang pemanfaatan kawasan hutan
Sasaran 6 :Meningkatnya rehabilitasi hutan
Program Kerja Kegiatan/Aktivitas
Meningkatnya rehabilitasi dan penghijauan didalam dan
diluar kawasan hutan
a.Rehabilitasi hutan mangrove di Kecamatan Panai Hilir
b.Pengadaan bibit tanaman dalam rangka pembinaan desa (P2WKSS) di Kabupaten Labuhanbatu
c. Pengadaan bibit mahonid. Pengadaan bibit duriane. Penanaman “One Man One
TreeIndikator Kinerja
Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi
Sasaran 7 :Menurunnya tingkat perambahan kawasan hutan
Program Kerja Kegiatan/Aktivitas
Meningkatnya pengawasan dan patroli didalam kawasan
hutan
Patroli dan pengawasan untuk pengamanan dan perlindungan
hutan
Indikator KinerjaJumlah patroli dan pengawasan yang dilakukan terhadap kawasan
hutan
Sasaran 8 :Meningkatnya sosialisasi dan pengawasan hutan
Program Kerja Kegiatan/Aktivitas
Peningkatan program penyuluhan
Penyuluhan kepada masyarakat didalam dan disekitar hutan
Indikator KinerjaJumlah peserta penyuluhan untuk sosialisasi dan pengawasan
hutan
Sasaran 9 :Meningkatnya kelestarian fungsi kawasan hutan
Program Kerja Kegiatan/Aktivitas
Meningkatnya program One Man One Tree
Kegiatan penanaman program One Man One Tree
Indikator KinerjaLuas hutan dan lahan yang direhabilitasi
Sasaran 10 :Meningkatnya kualitas kelembagaan masyarakat perkebunan
Program Kerja Kegiatan/Aktivitas
Peningkatan peranan kelembagaan petani Penyuluhan kepada petani
Indikator KinerjaJumlah peserta yang mengikuti penyuluhan
Sasaran 11 :Meningkatnya usaha masyarakat petani pekebun
Program Kerja Kegiatan/Aktivitas
Fasilitas dalam program revitalisasi perkebunan Tugas-tugas perbantuan
Indikator KinerjaJumlah aparatur yang diperbantukan untuk meningkatkan usaha
masyarakat petani pekebun
Sasaran 12 :Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap klasifikasi perkebunan
Program Kerja Kegiatan/Aktivitas
Monitoring klarifikasi usaha perkebunan Monitoring dan evaluasi
Indikator KinerjaJumlah data monitoring dan evaluasi terhadap klasifikasi
perkebunan
Rencana Kinerja Tahun 2011
Rencana Kinerja 2011 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi
untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya
memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan
pengendalian aktivitas operasional Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja 2011 ini.
Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Stratejik
tahun 2011 diatas, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu
menetapkan target dan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran yang harus
dicapai dan dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2011 yang dijabarkan sebagai
berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1. Meningkatkan kualitas
pendidikan sebagai aparatur- Meningkatkan
pelatihan/bimbingan teknis
- Meningkatkan diklat aparatur.
Orang
2 Meningkatkan kemampuan teknis sebagian aparatur
- Mengikutsertakan dalam diklat teknis bidang kehutanan dan perkebunan
- In Kouse Training
Orang
3. Peningkatan sarana transportasi operasional aparatur
Pengadaan kenderaan roda 2 1 Unit
4. Penigkatan pengadaan sarana administrasi lainnya
Pengadaan Website 1 bh
5. Meningkatkan sosialisasi tentang pemanfaatan kawasan hutan
Penyuluhan tentang pemanfaatan fungsi kawasan hutan
-
7. Meningkatkan rehabilitasi hutan
a.Rehabilitasi hutan mangrove di Kecamatan Panai Hilir
b.Pengadaan bibit tanaman dalam rangka pembinaan desa di Kabupaten Labuhanbatu
c. Pengadaan bibit mahonid.Penanaman “One Billion
Indonesia Trees”
92 Ha
Btg
BtgBtg
8. Menurunnya tingkat perambahan kawasan hutan
Patroli dan pengawasan untuk pengamanan dan perlindungan hutan
Kab. Labuhanbatu
9. Meningkatnya sosialisasi pengawasan hutan
Penyuluhan kepada masyarakat didalam dan disekitar hutan
Kab. Labuhanbatu
10. Meningkatnya kelestarian fungsi kawasan hutan
Kegiatan penanaman program One Billion Indonesia Trees
Kec. Rantau Selatan
11. Meningkatnya kualitas kelembagaan masyarakat perkebunan
Penyuluhan kepada petani Termyn
12. Meningkatnya usaha masyarakat petani pekebun Tugas-tugas perbantuan -
13. Meningkatnya tingkat pemahaman tentang perundang-undangan bidang Kehutanan dan perkebunan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kehutanan dan Perkebunan kepada Stake Holders dan instansi teknis terkait
Termyn
III. AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Labuhanbatu dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode
pengukuran yang berpedoman pada RENSTRA tahun 2011 – 2015. Pengukuran
kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya,
dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja outcomes
yang dikaitkan dengan capaian sasaran.
Pada bagian ini akan dikemukakan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan
analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Pengukuran KInerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur
kinerja organisasi, dimana hasil pengukuran kinerja organisasi dimaksud lebih
lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan
kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan
pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.
Tingkat capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator
kinerja yang meliputi indikator inputs, outputs, outcomes, sedangkan untuk
indikator kinerja benefits dan infact belum dikembangkan pengukurannya.
Beberapa penyebab dan belum dapat dikembangkannya pengukuran pada tingkat
indikator kinerja benefit dan infact antara lain : kesulitan untuk menetapkan secara
tepat apa yang mesti diukur; penampakan indikator benefit dan infact adalah hasil
integasi dari banyak kegiatan bahkan lebih dari satu program dengan jangka
waktu melebihi satu tahun; disamping belum tersedianya media atau sistem
pengumpulan data kinerja.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan yang pada dasarnya menjadi dasar atau awal dari pengukuran kinerja
instansi pemerintah, untuk LAKIP tahun 2011 telah diupayakan mengembangkan
pengukuran sampai indikator kinerja outcomes.
Indikator kinerja kegiatan digunakan untuk menganalisis “ tingkat efisiensi”
dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana
maupun realisasi sehingga didapat data nilai output per unit yang dihasilkan.
Demikian juga dalam menganalisis “Tingkat Efektivitas” dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi capaian indikator outcomes.
Berikut disajikan efesiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu per program kerja.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Analisis Efisiensi(Output/Input)
TingkatEfisiensi
Analisis efektifitas (indikator Kinerja
Outcomes)
Tingkat Efektifitas
Anggaran Realisasi % Target Realisasi %- Penyediaan
jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / tehnis
- Rapat-rapat koordinasi dan
9.920.000
13.080.000
119.820.000
5.000.000
35.261.600
26.425.000
21.200.000
4.950.000
295.925.000
49.800.000
50.000.000
8.820.000
9.989.583
83.456.000
4.850.000
33.221.600
22.287.650
21.140.000
4.777.500
230.930.840
49.200.000
26.065.000
88.91
76,37
69,65
97,00
94,21
84,34
99,72
96,52
78,04
98,80
52,13
1 Paket
12 bulan
Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
12 Bulan
11 Bulan
12 Bulan
8 Orang
12 Bulan
1 Paket
12 bulan
Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
12 Bulan
11 Bulan
12 Bulan
8 Orang
12 Bulan
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
konsultasi kedalam daerah.
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut
dalam menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut :
Kegiatan Efisien EfektifYa Tidak Ya Tidak
- Penyediaan jasa surat menyurat- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik- Penyediaan jasa administrasi keuangan- Penyediaan jasa kebersihan kantor- Penyediaan alat tulis kantor- Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan- Penyediaan makan dan minuman- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah.- Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi / tehnisRapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.
--
---
-
-
--
-
--
----
-
--
-
-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KegiatanAnalisis Efisiensi
(Output/Input)TingkatEfisiensi
Analisis efektifitas (indikator Kinerja
Outcomes)
Tingkat Efektifitas
Anggaran Realisasi % Target Realisasi %- Pengadaan
Kenderaan dinas/ operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan
15.000.000
15.000.000
25.000.000
13.020.000
14.751.000
24.860.000
86,80
98,34
99,44
1 Unit
3 unit
1 paket
1 Unit
3 unit
1 paket
100
100
100
gedung kantor- Pengadaan
mebeleur- Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas / operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
10.000.000
52.000.000
46.530.000
5.000.000
6.600.000
9.900.000
51.600.000
45.367.550
4.830.000
5.940.000
99,00
99,23
97,50
96.60
90,00
Bh
1 unit
Unit
17 unit
11 unit
Bh
1 unit
Unit
17 unit
11 unit
100
100
100
100
100
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam
menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut :
Kegiatan Efisien EfektifYa Tidak Ya Tidak
- Pengadaan Kenderaan dinas/ operasional- Pengadaan perlengkapan gedung kantor- Pengadaan peralatan gedung kantor- Pengadaan mebeleur- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor- Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan
dinas / operasional- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
------
-
-
------
-
-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Analisis Efisiensi(Output/Input)
TingkatEfisiensi
Analisis efektifitas (indikator Kinerja
Tingkat Efektifitas
Outcomes)Anggaran Realisasi % Target Realisasi %
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
21.500.000
33.100.000
18.985.725
29.711.440
88,31
89,74
86 Stel
172 Stel
86 Stel
172 Stel
100
100
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut
dalam menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut :
Kegiatan Efisien EfektifYa Tidak Ya Tidak
- Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapan nya
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
-
-
-
-
4. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur
Kegiatan Analisis Efisiensi(Output/Input)
TingkatEfisiensi
Analisis efektifitas (indikator Kinerja
Outcomes)
Tingkat Efektifitas
Anggaran Realisasi % Target Realisasi %- Sosialisasi
peraturan perundang-undangan
- Bimbingan teknis implementasi peraturan
37.045.000
86.000.000
0
71.691.600
0
83,36
100 orang
10 orang
100 orang
10 orang
70
100
perindang-undangan
- Study Banding 30.634.000 28.600.000 93,36 7 orang 7 orang 100
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam
menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut :
Kegiatan Efisien EfektifYa Tidak Ya Tidak
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan- Bimbingan teknis implementasi peraturan
perindang-undangan - Study Banding
--
-
-
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
KegiatanAnalisis Efisiensi
(Output/Input)TingkatEfisiensi
Analisis efektifitas (indikator Kinerja
Outcomes)
Tingkat Efektifitas
Anggaran Realisasi % Target Realisasi %- Penyusunan
laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.476.000
3.376.000
1.616.000
1.535.000
2.284.500
1.131.500
44,16
67,67
70,02
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
100
100
100
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut
dalam menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut :
Kegiatan Efisien EfektifYa Tidak Ya Tidak
- Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
-
-
-
-
-
-
6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kegiatan Analisis Efisiensi(Output/Input)
TingkatEfisiensi
Analisis efektifitas (indikator Kinerja
Outcomes)
Tingkat Efektifitas
Anggaran Realisasi % Target Realisasi %-Pembinaan, pengendalian dan pengawasan GNRHL
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
-Pembuatan Rancangan Teknis Tanaman (RTT)
-Rehabilitasi Hutan Mangrove
-Penyusunan RP-Rehabilitasi hutan dan lahan
-Inventarisasi kawasan hutan lindung
51.400.000
24.000.000
27.155.000
1.288.703.000
174.970.000
71.060.000
49.912.500
0
10.618.000
125.197.000
0
53.110.000
97,11
0
39,10
9,71
0
74,74
Paket
136 oh
Paket
Ha/btg
Paket
2 lokasi
Paket
oh
Paket
Ha/btg
Paket
2 lokasi
100
0
60
30
0
100
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam
menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut :
Kegiatan Efisien EfektifYa Tidak Ya Tidak
-Pembinaan, pengendalian dan pengawasan - -
GNRHL- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan-Pembuatan Rancangan Teknis Tanaman (RTT)-Rehabilitasi Hutan Mangrove-Penyusunan RP-Rehabilitasi hutan dan lahan-Inventarisasi kawasan hutan lindung
--
---
--
---
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
KegiatanAnalisis Efisiensi
(Output/Input)TingkatEfisiensi
Analisis efektifitas (indikator Kinerja
Outcomes)
Tingkat Efektifitas
Anggaran Realisasi % Target Realisasi %Operasi Pengamanan Hutan
18.967.000 18.640.000 98,28 Oh Oh 100
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dalam
menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut :
Kegiatan Efisien EfektifYa Tidak Ya Tidak
Operasi Pengamanan Gutan - -
8. Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan
KegiatanAnalisis Efisiensi
(Output/Input)TingkatEfisiensi
Analisis efektifitas (indikator Kinerja
Outcomes)
Tingkat Efektifitas
Anggaran Realisasi % Target Realisasi %-Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
--Pembuatan / rehabilitasi Jalan Usaha Tani
0
400.000.000
0
395.920.000
0
98,98
0
2 Lokasi
0
2 Lokasi
0
100
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut
dalam menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut :
Kegiatan Efisien EfektifYa Tidak Ya Tidak
-Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
--Pembuatan / rehabilitasi Jalan Usaha Tani
-
-
-
-
9. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
KegiatanAnalisis Efisiensi
(Output/Input)TingkatEfisiensi
Analisis efektifitas (indikator Kinerja
Outcomes)
Tingkat Efektifitas
Anggaran Realisasi % Target Realisasi %-Penyusunan master plan hutan kota
0 0 0 paket - 0
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut
dalam menunjang keberhasilan program kerja sebagai berikut :
Kegiatan Efisien EfektifYa Tidak Ya Tidak
-Penyusunan master plan hutan kota - -
Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode
pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja
sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance
plant) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai
organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya
celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang
diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk
memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana
pelaksanaan misi organsasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.
Secara umum Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu
telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.
Dari 9 (sembilan) Program sasaran yang telah ditetapkan telah dilaksanakan
semuanya untuk Tahun Anggaran 2011 yaitu Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan Disiplin aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja
dan keuangan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Perlindungan
dan Konservasi Sumber Daya Hutan, Program Peningkatan Produksi
pertanian/perkebunan dan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan,
dengan perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator
keberhasilannya dapat diwujudkan menjadi 71,89 %.
Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya
adalah sebagai berikut :
Kegiatan Target Realisasi %- Penyediaan jasa surat menyurat- Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1 Paket12 bulan
1 Paket12 bulan
100100
- Penyediaan jasa administrasi keuangan- Penyediaan jasa kebersihan kantor- Penyediaan alat tulis kantor- Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor- Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan- Penyediaan makan dan minuman- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah.- Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi / tehnis- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
kedalam daerah.
Paket1 Paket1 Paket1 Paket
12 Bulan
11 Bulan12 Bulan
6 Orang
12 Bulan
Paket1 Paket1 Paket1 Paket
12 Bulan
11 Bulan12 Bulan
6 Orang
12 Bulan
100100100100
100
100100
100
100
Dalam tahun 2011 keberhasilan program pelayanan administrasi
perkantoran ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas pelayanan
administrasi perkantoran dapat meningkat 78,36 %.
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja
terhadap program pelayanan administrasi perkantoran dan kegiatannya tahun
2011 adalah kurangnya tenaga terlatih baik administrasi maupun teknis.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya
adalah sebagai berikut :
Kegiatan Target Realisasi %- Pengadaan Kenderaan dinas/
operasional- Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
100
100
- Pengadaan peralatan gedung kantor- Pengadaan mebeleur- Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor- Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan
dinas / operasional- Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1 paketPaketUnit
Unit
17 unit
11 unit
1 paketPaketUnit
Unit
17 unit
11 unit
100100100
100
100
100
Dalam tahun 2011 keberhasilan program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-
kegiatan. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dapat meningkatkan 97,22 %.
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja
terhadap program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan
kegiatannya tahun 2011 adalah tidak ada.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya
adalah sebagai berikut :
Kegiatan Target Realisasi %- Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapan nya
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
86 Stel
172 Stel
86 Stel
172 Stel
100
100
Dalam tahun 2011 keberhasilan program Peningkatan Disiplin Aparatur
ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Dengan adanya
kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas Peningkatan Disiplin
Aparatur dapat meningkatkan 89,17%.
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja
terhadap program Peningkatan Disiplin Aparatur dan kegiatannya tahun 2011
adalah tidak ada.
4. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur
Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya
adalah sebagai berikut :
Kegiatan Target Realisasi %- Sosialisasi peraturan perundang-
undangan- Bimbingan teknis implementasi
peraturan perindang-undangan - Study Banding
100 orang
10 orang
7 orang
0 orang
10 orang
7 orang
0
100
100
Dalam tahun 2011 keberhasilan program Peningkatan Kapasitas
sumberdaya Aparatur ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-
kegiatan. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas
Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur dapat meningkatkan 65,26 %.
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja
terhadap program Peningkatan Kapasitas sumberdaya Aparatur dan
kegiatannya tahun 2011 adalah kegiatan sosialisasi yang tidak dapat
dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan P.APBD 2011.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya adalah
sebagai berikut :
Kegiatan Target Realisasi %- Penyusunan laporan capaian kinerja
ikhtisar realisasi kinerja SKPD- Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran- Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
100
100
100
Dalam tahun 2011 keberhasilan program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ditandai dengan pencapaian
pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut
diharapkan kwalitas Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dapat meningkatkan 58,47%.
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja
terhadap program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dan kegiatannya tahun 2011 adalah tidak ada.
6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya
adalah sebagai berikut :
Kegiatan Target Realisasi %-Pembinaan, pengendalian dan pengawasan GNRHL
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan-Pembuatan Rancangan Teknis Tanaman (RTT)
-Rehabilitasi Hutan Mangrove-Penyusunan RP-Rehabilitasi hutan dan lahan
-Inventarisasi kawasan hutan lindung
Paket
136 ohPaket
Btg/haPaket
2 lokasi
Paket
0 ohPaket
Btg/haPaket
2 lokasi
100
0100
300
100
Dalam tahun 2011 keberhasilan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Dengan adanya
kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan dapat meningkatkan 14,59 %.
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja
terhadap program Rehabilitasi Hutan dan Lahan kegiatannya tahun 2011
adalah kurangnya tenaga terlatih baik administrasi maupun teknis, dan
kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove telah dilaksanakan, bahwa pelelangan
umum telah dilakukan 2 kali lelang ulang, para peserta tidak ada yang
memenuhi persyaratan untuk dihunjuk sebagai calon pemenang sehingga
dinyatakan gagal dan untuk dilanjutkan pengumuman kembali waktu tidak
memungkinkan lagi dan dapat dipastikan pekerjaan teserbut belum selesai
pada akhir Anggaran per 14 Desember 2011.
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya
adalah sebagai berikut :
Kegiatan Target Realisasi %Operasi Pengamanan Hutan Oh Oh 100
Dalam tahun 2010 keberhasilan program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-
kegiatan. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dapat meningkatkan
98,28%.
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja
terhadap program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
kegiatannya tahun 2010 adalah tidak ada.
8. Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan
Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya
adalah sebagai berikut :
Kegiatan Target Realisasi %-Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
-Pembuatan / rehabilitasi Jalan Usaha Tani
Termyn
2 lokasi
-
2 lokasi
0
100
Dalam tahun 2011 keberhasilan Program Peningkatan Produksi
pertanian/perkebunan ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-
kegiatan. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan kwalitas
Pemanfaatan kawasan hutan industri dapat meningkatkan 98,98%.
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja
terhadap Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan dan
kegiatannya tahun 2011 adalah untuk kegiatan Penyuluhan Peningkatan
Produksi Pertanian/ Perkebunan adanya pengurangan dana pada APBD
Kabupatn Labuhanbatu.
9. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Indikator keberhasilan pada program dan kegiatan, target dan capaiannya
adalah sebagai berikut :
Kegiatan Target Realisasi %Penyusunan master plan hutan kota 1 paket 0 0
Dalam tahun 2011 keberhasilan Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan ditandai dengan pencapaian pelaksanaan kegiatan-
kegiatan. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan tersebut diharapkan
pembangunan hutan kota di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilaksanakan 0%.
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja
terhadap Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan dan kegiatannya
tahun 2011 adalah adanya pengurangan dana pada APBD Kabupaten
Labuhanbatu.
Dana yang tersedia untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2011, adalah
sebagai berikut :
PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN OUT PUT (%)TARGET REALISASI TARGET REALISASI
2 3 4 7
PENDAPATAN DAERAH 300,000,000 4,735,000
100
1.58
Pendapatan Asli Daerah 300,000,000 4,735,000
100
1.58
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
300,000,000 4,735,000
1.58
Pendapatan dari Pengembalian 300,000,000 4,735,000
Pendapatan dari Pengembalian dari pinjaman
300,000,000 4,735,000 100 1.58
BELANJA 5,879,732,189 4,227,058,768 100 71.89 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,800,208,589 2,754,714,780 100 98.38 BELANJA PEGAWAI 2,800,208,589 2,754,714,780 100 98.38 Gaji dan Tunjangan 2,256,323,589 2,256,323,589 100 100.00 Tambahan Penghasilan PNS 543,885,000 498,391,191 100 91.64
BELANJA LANGSUNG 3,079,523,600 1,472,343,988 100 47.81 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
631,381,600 494,738,173 100 78.36
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9,920,000 8,820,000 100 88.91
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13,080,000 9,989,583 100 76.37
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
119,820,000 83,456,000 100 69.65
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5,000,000 4,850,000 100 97.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,261,600 33,221,600 100 94.21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
26,425,000 22,287,650 100 84.34
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
21,200,000 21,140,0
00 1
00 99.7
2
Penyediaan Makanan dan Minuman 4,950,000
4,777,500
100
96.52
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 295,925,000
230,930,840
100
78.04
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
49,800,000 49,200,0
00 1
00 98.8
0
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 50,000,000
26,065,000
100
52.13
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175,130,000
170,268,550
100
97.22
Pengadaan kenderaan dinas/operasional 15,000,000
13,020,000
100
86.80
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 15,000,000
14,751,000
100
98.34
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25,000,000
24,860,000
100
99.44
Pengadaan mebeleur 10,000,000 9,900,000 100 99.00 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor 52,000,000
51,600,000
100
99.23
Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional 46,530,000
45,367,550
100
97.50
Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5,000,000
4,830,000
100
96.60
Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor 6,600,000
5,940,000
100
90.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 54,610,000
48,697,165
100
89.17
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 21,500,000
18,985,725
100
88.31
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 33,110,000
29,711,440
100
89.74
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
153,679,000 100,291,6
00 1
00 65.2
6
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 37,045,000
-
100
-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
86,000,000 71,691,6
00 1
00 83.3
6
Study Banding 30,634,000 28,600,000 100 93.36 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
8,468,000 4,951,0
00 1
00 58.4
7
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3,476,000 1,535,0
00 1
00 44.1
6
Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran 3,376,000
2,284,500
100
67.67
Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
1,616,000 1,131,500
100
70.02
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1,637,288,000
238,837,500
100
14.59
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan GNRHL
51,400,000 49,912,500
100
97.11
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
24,000,000 -
100
-
Pembuatan Rancangan Teknis Tanaman (RTT)
27,155,000 10,618,000
100
39.10
Rehabilitasi Hutan Mangrove 1,288,703,000 125,197,000 100 9.71
Penyusunan RP - Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Amanat PP 76 Thn 2008 dan surat Dirjen RLPS Kementerian Kehutanan)
174,970,000 -
100
-
Inventarisasi kawasan hutan lindung 71,060,000
53,110,000
100
74.74
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
18,967,000 18,640,0
00 1
00 98.2
8
Operasi Pengamanan Hutan 18,967,000 18,640,000 100 98.28 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 400,000,000
395,920,000
100
98.98
Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
- - -
-
Pembagunan / rehabilitasi Jalan Usaha Tani 400,000,000
395,920,000
100
98.98
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan -
- -
-
Penyusunan master Plan Hutan kota
- - -
-
Jumlah Belanja Tidak Langsung
2,800,208,589 2,754,714,780 100 98.38
Jumlah Belanja Langsung 3,079,523,600 1,472,343,988 100 47.81 TOTAL 5,879,732,189 4,227,058,768 100 71.89
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu sudah dapat
menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran. Hal
ini disebabkan sistem keuangan yang digunakan sudah mengacu pada sistem
keuangan yang berbasis kinerja.
IV. PENUTUP
A. TINJAUAN UMUM
Berangkat dari RENSTRA Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Labuhanbatu tahun 2011 – 2015, LAKIP ini disusun sebagai
bentuk laporan pertanggung jawaban kepada pemberi delegasi wewenang.
Seperti halnya dibanyak tempat penerapan bentuk sistem yang baru sangat
diperlukan persiapan sumberdaya untuk mengantisipasi perubahan tersebut,
oleh karena itu LAKIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses
pembelajaran dibanding sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan
organisasi. Akan sangat wajar apabila LAKIP ini masih jauh dari
kesempurnaan, karena itu sikap dan adaptif dan responsif diberikan terhadap
segala bentuk kritik dan saran perbaikannya.
Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian
angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi RENSTRA
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu 2011-2015 yang
dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.
Validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat bergantung dari sistem
informasi yang ada dan akan ada serta konsisten dari komitmen yang telah
dibangun bersama, karena pengukuran kinerja bersifat on going proccess
sehingga wajib secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat
diperoleh seperangkat indikator kinerja yang benar-benar realistis dan
didukung dengan sistem informasi yang memadai.
Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara tehnis dapat
dijadikan sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point
terhadap pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui
mekanisme sinergitas antar bidang, LAKIP adalah media komunikasi yang
efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauhmana keputusan-keputusan
strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi disekitar organisasi.
B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH.Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja
dalam tahun 2011 adalah sebagai berikut :
1. Minimnya sarana dan prasarana mobilitas aparatur dalam melaksanakan
tugas-tugas kelapangan.
2. Adanya pembongkaran papan larangan dan peringatan yang telah
dipasang dilapangan.
3. Pencairan anggaran kegiatan sering tidak sesuai dengan schedule/jadwal
yang direncanakan.
4. Kurangnya koordinasi instansi teknis terkait dengan penggunaan kawasan
hutan
Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan pencapaian kinerja
diperlukan strategi pemecahan masalah sebagai berikut :
1. Mengusulkan dalam APBD / APBN / DAK pengadaan sarana transportasi
kenderaan dinas roda 4 dan kenderaan dinas roda 2.
2. Peningkatan frekuensi patroli dan penyuluhan terhadap masyarakat
khususnya yang tinggal didalam dan disekitar kawasan hutan.
3. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk pencairan anggaran sesuai
dengan waktu yang diperlukan.