Lain-Lain - bi.go.id · surat penunjukan keikutsertaan pemohon dari instansi atau departemen...

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Lain-LainPersyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

Tim Penyusun Ramlan Ginting Dudy Iskandar

Gantiah Wuryandani Tresna Kholilah

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia Telp: 021-3817321 Fax.: 021-3501912 email: [email protected] Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia 2013

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Lain-Lain

Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

mailto:[email protected]

Lain-Lain Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah RI

i

DAFTAR ISI

Paragraf Halaman

Dasar Hukum

Hal. i

Rekam Jejak Regulasi Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

Hal. ii

Dasar Hukum

Hal. iii

Regulasi Terkait

Hal. iii

Regulasi Bank Indonesia

Hal. iii

Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

Ketentuan Umum Pg. 1 Hal. 1

Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Pg. 2 – 5 Hal. 1 – 5

Sanksi Administratif Pg. 6 – 10 Hal. 5 – 6

Lampiran

Hal. 7 – 14

Lampiran 1 : Format Permohonan Izin Untuk Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia oleh Pemilik Uang Rupiah

Hal. 7

Lampiran 2 : Format Permohonan Izin Untuk Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia oleh Pihak Lain atau tanpa Sarana Pengangkut

Hal. 8

Lampiran 3 : Format Surat Klarifikasi Keaslian Uang Rupiah

Hal. 9

Lampiran 4 : Format Surat Berita Acara Serah Terima Uang Rupiah (Seluruh Uang Asli)

Hal. 10

Lampiran 5 : Format Surat Klarifikasi Keaslian Uang Rupiah (Sebagian Uang Asli)

Hal. 11

Lampiran 6 : Contoh Perhitungan Sanksi Administratif

Hal. 12 – 13

Lampiran 7 : Daftar Alamat Kantor Bank Indonesia

Hal. 14


ii

Rekam Jejak Regulasi Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

4/8/PBI/2002Persyaratan dan Tata Cara Membawa

Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

PBI/ KEP DIR Masih Berlaku

Keterangan :

Terkait

Regulasi Terkait

SE 6/22/DLN 2004

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pengeluaran atau Pemasukan Uang Rupiah dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia

SE Masih Berlaku

3/18/PBI/2001Persyaratan dan Tata Cara Membawa

Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

30/191A/KEP/DIR/1998Pengeluaran atau Pemasukan Mata

Uang Rupiah dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia

30/271A/KEP/DIR/1998Perubahan SK DIR BI No.30/191A/KEP/

DIR Tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari

atau ke Dalam Wilayah Republik Indonesia

30/278/KEP/DIR/1998Tata Cara Pengeluaran atau Pemasukan

Mata Uang Republik Indonesia dari atau ke Dalam Wilayah Republik

Indonesia

Dicabut

Diubah

PBI/ KEP DIR Tidak Berlaku

14/48/KEP/DIR ULN/1981Pengeluaran atau Pemasukan Mata

Uang Rupiah dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia

Pasal 1,2, menambah Pasal 2A dan 2B


iii

Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Regulasi Terkait : - Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pengeluaran atau Pemasukan Uang Rupiah dari atau

ke dalam Wilayah Republik Indonesia Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang

Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Republik Indonesia - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/22/DLN 2004 perihal Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang

Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Republik Indonesia


1

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan

Lain-Lain Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau

Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia BAB I Ketentuan Umum

1 Pasal 1 4/8/PBI/2002 Angka 1 - 5 SE 6/22/DLN 2004 Romawi I No. 2 - 3

1. Uang Rupiah adalah uang kertas maupun uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia;

2. Membawa Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia adalah mengeluarkan atau memasukkan Uang Rupiah yang dilakukan dengan cara membawa sendiri atau melalui pihak lain, dengan atau tanpa menggunakan sarana pengangkut;

3. Wilayah Pabean Republik Indonesia adalah daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

4. Izin Bank Indonesia adalah surat izin tertulis dari Bank Indonesia atas pembawaan Uang Rupiah dalam jumlah tertentu keluar wilayah pabean Republik Indonesia;

5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 6. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang

terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

7. Hari kerja adalah 5 (lima) hari kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum’at kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah 2 Pasal 2

4/8/PBI/2002 Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih keluar wilayah pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

3 Pasal 3 4/8/PBI/2002 SE 6/22/DLN 2004 Romawi III No. 2 - 6

(1) Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih masuk wilayah pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memeriksakan keaslian uang tersebut kepada petugas Bea dan Cukai di tempat kedatangan.

(2) Apabila pada saat dilakukannya pemeriksaan keaslian Uang Rupiah oleh Petugas Bea dan Cukai ditempat kedatangan dijumpai adanya Uang Rupiah yang diragukan keasliannya, maka petugas Bea dan Cukai dapat meminta klarifikasi secara tertulis dengan menyampaikan Uang Rupiah yang diragukan keasliannya tersebut secara lengkap kepada Bank Indonesia.

(3) Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia, memberikan klarifikasi tentang keaslian Uang Rupiah kepada Bea dan Cukai yang mengajukan permintaan klarifikasi, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya permintaan klarifikasi dari Bea dan Cukai dengan menggunakan surat sebagaimana contoh pada Lampiran 3. disertakan fisik uangnya, kecuali dalam hal tertentu yang memerlukan penelitian lebih lanjut, penyelesaian klarifikasi Uang rupiah dimaksud akan diberitahukan oleh Bank Indonesia.

(4) Dalam hal hasil penelitian Bank Indonesia menunjukan bahwa keseluruhan fisik Uang Rupiah yang bersangkutan adalah asli, maka


2


Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia mengembalikan fisik Uang Rupiah dimaksud kepada Bea dan Cukai yang mengajukan permintaan klarifikasi, disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Uang Rupiah dengan menggunakan format sebagaimana contoh pada Lampiran 4.

(5) Dalam hal hasil penelitian Bank Indonesia menunjukan bahwa sebagian dari Uang Rupiah yang dimintakan klarifikasi merupakan uang palsu, maka Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia mengembalikan fisik Uang Rupiah yang asli kepada Bea dan Cukai yang mengajukan permintaan klarifikasi, disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Uang Rupiah dengan menggunakan format sebagaimana contoh pada Lampiran 5. Selanjutnya, seluruh uang yang dinyatakan palsu diproses oleh Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Dalam hal hasil penelitian Bank Indonesia menunjukan bahwa uang yang diserahkan oleh Bea dan Cukai seluruhnya merupakan uang palsu, maka Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia memberitahukan kepada Bea dan Cukai, dan memproses secara hukum uang palsu tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

4 Pasal 4 4/8/PBI/2002 Ayat (1)a SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.2.a

Pasal 4 4/8/PBI/2002 Ayat (1)b SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.2.b Pasal 4 4/8/PBI/2002 Ayat (1) c Pasal 4 4/8/PBI/2002 Ayat (2)

(1) Izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 hanya dapat diberikan untuk kepentingan : a. Uji coba mesin uang;

Yang dimaksud dengan mesin uang adalah mesin ATM, mesin sortir, mesin racik, mesin hitung dan mesin lain yang penggunaannya terkait dengan uang.

b. Kegiatan pameran di luar negeri;

Yang dimaksud dengan kegiatan pameran di luar negeri adalah setiap pameran uang atau pameran umum maupun pameran dagang lainnya yang mengikutsertakan kegiatan pameran uang yang diselenggarakan di luar negeri.

c. Hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia perlu diberikan izin atas dasar kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya pembawaan Uang Rupiah ke luar wilayah pabean Republik Indonesia untuk pengujian keaslian uang karena belum terdapat alat penguji keaslian uang tersebut di dalam negeri. Kewenangan pemberian izin dimaksud merupakan kewenangan Direktur Direktorat Luar Negeri Bank Indonesia.

(2) Izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penggunaan dengan ketentuan :


3


Yang dimaksud dengan 1 (satu) kali penggunaan adalah digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan. a. Masa berlaku izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung

sejak tanggal izin diberikan; b. Surat izin wajib diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai di tempat

keberangkatan; c. Jumlah Uang Rupiah yang dibawa paling banyak sama dengan

jumlah yang tercantum dalam surat izin.

5 Pasal 5 4/8/PBI/2002 Ayat (1) SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.3.c Pasal 5 4/8/PBI/2002 Ayat (2) SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.4.a SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.4.b SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.4.c

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan. Yang dihitung sejak diterimanya surat permohonan di Bank Indonesia berdasarkan tanggal stempel penerimaan permohonan dimaksud di Bank Indonesia. Dalam hal surat permohonan disampaikan melalui faksimili maka Izin Bank Indonesia dikeluarkan setelah asli surat diterima oleh Bank Indonesia. Izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh Direktorat Luar Negeri (DLN) Kantor Pusat Bank Indonesia, atau Kantor Bank Indonesia setempat.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan identitas diri bagi perorangan, nama dan alamat perusahaan bagi perusahaan, jumlah Uang Rupiah yang akan dibawa, tujuan penggunaan, tempat keberangkatan dan tanggal keberangkatan yang dijelaskan pada surat permohonan sebagaimana contoh pada Lampiran 1 ketentuan ini. Dalam hal pemohon mengajukan permohonan Izin Bank Indonesia untuk kepentingan uji coba mesin uang, maka surat permohonan harus dilengkapi dengan: i. kontrak pengadaan barang (sales contract ); dan atau ii. surat penunjukan rekanan dari pembeli dan atau surat dari principal

atau produsen mesin. Dalam hal pemohon mengajukan permohonan izin untuk kepentingan pameran di luar negeri, maka surat permohonan harus dilengkapi dengan: i. surat penawaran dari penyelenggara pameran; dan atau ii. surat penunjukan keikutsertaan pemohon dari instansi atau

departemen terkait, dilengkapi dengan surat pernyataan pemohon mengenai keikutsertaan dalam kegiatan pameran.

Dalam hal pemohon mengajukan permohonan izin untuk kepentingan hal-hal yang menurut pertimbangan Bank Indonesia perlu diberikan izin atas dasar kepentingan umum, maka surat permohonan harus diajukan oleh instansi atau lembaga negara terkait dan harus ditandatangani


4


SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.3.c.ii Pasal 5 4/8/PBI/2002 Ayat (3) Pasal 5 4/8/PBI/2002 Ayat (4) Pasal 5 4/8/PBI/2002 Ayat (5)

SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.5.a

SE 6/22/DLN 2004 Romawi II.5.b

oleh pimpinan tertinggi instansi atau lembaga negara atau pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan prinsip pendelegasian wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi atau lembaga yang bersangkutan, dilengkapi dengan fotokopi keputusan pendelegasian wewenang yang berlaku atau surat kuasa dari pimpinan tertinggi instansi atau lembaga negara atau surat pernyataan bermeterai dari pejabat yang diberi kewenangan mengenai adanya pemberian kewenangan dimaksud.

Dalam hal Uang Rupiah dibawa ke luar Wilayah Pabean Republik Indonesia oleh pihak lain dengan atau tanpa menggunakan sarana pengangkut, surat permohonan diajukan oleh pemilik Uang Rupiah dengan mencantumkan nama dan atau identitas pembawa dan atau sarana pengangkut sebagaimana contoh pada Lampiran 2.

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diajukan untuk kepentingan uji mesin uang dan kegiatan pameran di luar negeri, disampaikan kepada : a. Direktorat Luar Negeri - Kantor Pusat Bank Indonesia, bagi pemohon

yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABOTABEK);

b. Kantor Bank Indonesia terdekat dengan alamat pemohon, bagi pemohon yang berdomisili di luar wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABOTABEK). Daftar alamat Kantor Bank Indonesia sebagaimana dalam Lampiran 7 ketentuan ini.

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diajukan untuk kepentingan hal-hal lain selain uji mesin uang dan kegiatan pameran di luar negeri, disampaikan kepada Direktorat Luar Negeri - Kantor Pusat Bank Indonesia, bagi pemohon baik yang berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor,Tangerang, Bekasi (JABOTABEK) maupun di luar wilayah JABOTABEK.

(5) Bank Indonesia memberikan jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Bank Indonesia.

Jawaban Bank Indonesia dapat berupa pemberian izin atau penolakan atas permohonan izin.

a. Dalam hal surat permohonan disampaikan melalui faksimili maka Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan setelah asli surat permohonan diterima

b. Izin Bank Indonesia hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penggunaan dan untuk 1 (satu) kepentingan, dengan ketentuan : i. masa berlaku Izin Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) Hari

Kerja, terhitung sejak tanggal izin diberikan; ii. Izin Bank Indonesia wajib diserahkan kepada petugas Bea dan

Cukai di tempat keberangkatan; iii. jumlah Uang Rupiah yang dibawa paling banyak sama dengan

jumlah Uang Rupiah yang tercantum dalam Izin Bank Indonesia.


5


BAB III Sanksi Administratif 6 Pasal 6

4/8/PBI/2002 Ayat (1) dan (2) SE 6/22/DLN 2004 Romawi IV.3 Pasal 6 4/8/PBI/2002 Ayat (3)

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Uang Rupiah yang dibawa, dengan batas maksimal pengenaan sanksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Uang Rupiah yang dibawa, dengan batas maksimal pengenaan sanksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

Dalam hal uang yang dibawa ke luar atau masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia sebagian palsu atau seluruhnya palsu, maka perhitungan dan pembayaran sanksi administratif berupa denda dilakukan atas dasar jumlah Uang Rupiah asli yang dibawa.

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Paragraf 4 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah yang dibawa setelah dikurangi dengan jumlah yang diberikan izin, dengan batas maksimal pengenaan sanksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

7 Pasal 7 4/8/PBI/2002 Ayat (1) SE 6//22/DLN 2004 Romawi IV.6 Pasal 7 4/8/PBI/2002 Ayat (2) dan (3)

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa denda dilakukan dengan memperhitungkan dari jumlah Uang Rupiah yang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia. Dalam hal ternyata uang yang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia tersebut palsu, maka pembayaran denda tetap dilakukan dengan Uang Rupiah yang asli;

Perhitungan sanksi administratif mengacu pada contoh Lampiran 6.

(2) Sisa Uang Rupiah setelah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 dikembalikan kepada pihak yang dikenakan sanksi.

(3) Uang Rupiah yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dibawa keluar wilayah pabean Republik Indonesia setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2.

8 Pasal 8 4/8/PBI/2002

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6 merupakan penerimaan negara yang harus disetor ke Kantor Kas Negara.

9 Pasal 9 4/8/PBI/2002

Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan.

10 Pasal 10 4/8/PBI/2002

Kewajiban pelaporan atas pembawaan Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)


6


atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak menghapuskan kewajiban untuk memperoleh izin Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 dan kewajiban untuk memeriksakan keaslian uang, sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.

Lampiran SE EKSTERN No.6/ 22 /DLN tgl. 10 Mei 2004 ------------------------------------------------------------------------------------

Lampiran 1

Kepada Yth : Jakarta, Direktur Direktorat Luar Negeri Kantor Pusat Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Kotak Pos 1035 J A K A R T A 10010 Kepada Yth : Pemimpin Bank Indonesia…………….. Jalan………………………….***)

Perihal : Permohonan Izin Untuk Membawa Uang Rupiah Keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia

Dengan hormat, Dengan ini kami …………………(nama perusahaan dan alamat), mengajukan permohonan izin untuk membawa Uang Rupiah keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia menuju………………………..dengan rincian sebagai berikut : Nama :………………………… Perusahaan :………………………… Alamat :………………………… Jumlah Rupiah : ………………………. Tujuan penggunaan****) : a. Uji coba mesin uang b.Kegiatan pameran di luar negeri c.Lain-lain (…………………………………………) Tempat keberangkatan : ……………………… Tanggal keberangkatan : ……………………… Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih. ………………………… Alamat surat permohonan bagi pemohon yang berdomisili di JABOTABEK Alamat surat permohonan bagi pemohon yang berdomisili di luar JABOTABEK Sesuai lampiran 6 SE Ektern No.6/ 22 /DLN tanggal 10 Mei 2004 Coret yang tidak perlu. Dalam hal tujuan penggunaan adalah lain-lain perlu ditambahkan penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan dimaksud (isi pada kolom yang disediakan)

**)

*) **)

***) ****)

7

Sulistiadi Dono I

TextBox

Lampiran 1

Sulistiadi Dono I

Rectangle


Lampiran 2

Kepada Yth : Jakarta, Direktur Direktorat Luar Negeri Kantor Pusat Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Kotak Pos 1035 J A K A R T A 10010 Kepada Yth : Pemimpin Bank Indonesia…………….. Jalan………………………….***)

Perihal : Permohonan Izin Untuk Membawa Uang Rupiah Keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia

Dengan hormat, Dengan ini kami : Nama : ……………………….. Perusahaan : ………………………. Alamat : ………………………. mengajukan permohonan izin untuk membawa Uang Rupiah keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia dengan menggunakan jasa pengiriman sebagai berikut : Nama Perusahaan :………………………… Alamat :………………………… Jumlah Rupiah : ………………………. Tujuan penggunaan****) : a. Uji coba mesin uang b.Kegiatan pameran di luar negeri c.Lain-lain (…………………………………………) Tujuan pengiriman : ……………………… Sarana pengiriman : ……………………… Tanggal pengiriman : ……………………… Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih. Penerima Amanat Pemberi Amanat

……………………………….. ………………………… *) Alamat surat permohonan bagi pemohon yang berdomisili di JABOTABEK

Alamat surat permohonan bagi pemohon yang berdomisili di luar JABOTABEK Sesuai lampiran 6 SE Ekstern No.6/ 22 /DLN tanggal 10 Mei 2004 Coret yang tidak perlu. Dalam hal tujuan penggunaan adalah lain-lain perlu ditambahkan penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan dimaksud (isi pada kolom yang disediakan)

**)

*) **) ****) ****) ***)

8

Sulistiadi Dono I

TextBox

Lampiran 2

Sulistiadi Dono I

TextBox

Lampiran 2

Sulistiadi Dono I

Rectangle


Lampiran 3 No. …. (Kota), (tanggal, bulan, tahun) Kepada Yth : …………… ……………. di ……………. Perihal : Klarifikasi Keaslian Uang Rupiah Menunjuk surat Saudara No……. tanggal… perihal permohonan klarifikasi keaslian Uang Rupiah, dengan ini kami beritahukan bahwa Uang Rupiah yang Saudara mintakan klarifikasi keasliannya, dengan rincian : 1. Nama Pembawa : ………………………. 2. Perusahaan : ………………………. 3. Alamat : ………………………. 4. Jumlah uang : ………………………. 5. Tujuan penggunaan : ………………………. 6. Tempat kedatangan : ………………………. 7. Tanggal kedatangan : ………………………. 8. Tempat asal : ……………………….

berdasarkan penelitian kami keseluruhannya merupakan Uang Rupiah ASLI. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kembali Uang Rupiah dimaksud kepada Saudara. Demikian, agar Saudara maklum. (…………………………..) cc : - Direktur Pencegahan dan Penyidikan – Ditjend. Bea dan Cukai

9

Sulistiadi Dono I

TextBox

Lampiran 3

Sulistiadi Dono I

Rectangle


Lampiran 4

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG RUPIAH (Seluruh Uang Rupiah Asli)

Pada hari ini ………. tanggal … bulan ……………. tahun ……., yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak pertama : Nama : ………………………….. Pangkat/jabatan : ………………………….. KP/KBI : ………………………….. Pihak kedua : Nama : ………………………….. Pangkat/jabatan : ………………………….. Kantor Bea Cukai (KBC) : …………………………..

Dengan ini Pihak pertama menyerahkan kembali seluruh Uang Rupiah yang diterima pada tanggal ……. kepada Pihak kedua, dan selanjutnya Pihak kedua menerima dari Pihak pertama atas penyerahan kembali Uang Rupiah sebesar Rp.…………………….. (terbilang: ………………………………….)

yang menyerahkan yang menerima

Materai

( ) ( )

10

Sulistiadi Dono I

TextBox

Lampiran 4

Sulistiadi Dono I

Rectangle


Lampiran 5

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG RUPIAH (Sebagian Uang Rupiah Asli)

Pada hari ini ………. tanggal … bulan ……………. tahun ……., yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak pertama : Nama : ………………………….. Pangkat/jabatan : ………………………….. KP/KBI : ………………………….. Pihak kedua : Nama : ………………………….. Pangkat/jabatan : ………………………….. Kantor Bea Cukai (KBC) : …………………………..

Dengan ini Pihak pertama menyerahkan kembali sebagian Uang Rupiah yang diterima pada tanggal ……… kepada Pihak kedua, yang berdasarkan penelitian ternyata merupakan Uang Rupiah asli, dan selanjutnya Pihak kedua menerima dari Pihak pertama atas penyerahan kembali Uang Rupiah asli tersebut sebesar Rp. …………………… (terbilang : ………………………………..). Sedangkan, untuk Uang Rupiah palsu dengan nilai sebesar Rp. ………………… (terbilang : ……… …………………………………) kami tahan, untuk kami laporkan kepada pihak kepolisian guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian uang palsu adalah sebagai berikut :

UK/UL Seri/emisi/ tahun cetak No. seri Nilai Nominal (Rupiah)

Total Rp.

yang menyerahkan yang menerima

Materai

( ) ( )

11

Sulistiadi Dono I

TextBox

Lampiran 5

Sulistiadi Dono I

Rectangle

Lampiran SE EKSTERN No.6/ 22 /DLN tgl. 10 Mei 2004 ------------------------------------------------------------------------------------ Lampiran 6

CONTOH PERHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. Membawa Uang Rupiah Keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia

1. Perseorangan atau korporasi yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia tanpa membawa surat Izin Bank Indonesia, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan :

10% x Rp.150.000.000,00 = Rp.15.000.000,00

2. Perseorangan atau korporasi yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia tanpa membawa surat Izin Bank Indonesia, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan :

Dikenakan sanksi maksimal sebesar Rp.300.000.000,00

3. Perseorangan atau korporasi yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia dengan membawa surat Izin Bank Indonesia sedangkan jumlah yang tercantum dalam surat izin sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), dikenakan sanksi adminitratif berupa denda dengan perhitungan :

10% x (Rp.250.000.000,00 - Rp.150.000.000,00) = Rp.10.000.000,00

4. Perseorangan atau korporasi yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia dengan membawa surat Izin Bank Indonesia sedangkan jumlah yang tercantum dalam surat izin sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan :

10%x(Rp.5.000.000.000,00-Rp.1.000.000.000,00) = Rp.400.000.000,00

maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi maksimal yaitu sebesar Rp.300.000.000,00

5. Perseorangan……

12

Sulistiadi Dono I

TextBox

Lampiran 6

Sulistiadi Dono I

Rectangle


Lanjutan Lampiran 6

5. Perseorangan atau korporasi membawa uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia dengan membawa surat Izin Bank Indonesia sedangkan jumlah yang tercantum dalam surat izin sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), kepada si pembawa uang tidak dikenakan sanksi administratif.

B. Membawa Uang Rupiah Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

1. Perseorangan atau korporasi membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia tanpa memeriksakan keaslian uang kepada petugas Bea dan Cukai ditempat kedatangan, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan :

10% x Rp.100.000.000,00 = Rp.10.000.000,00

2. Perseorangan atau korporasi membawa Uang Rupiah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia tanpa memeriksakan keaslian uang kepada petugas Bea dan Cukai ditempat kedatangan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan uang palsu sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) merupakan uang asli, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan :

10% x Rp. 90.000.000,00 = Rp. 9.000.000,00

3. Perseorangan atau korporasi membawa Uang Rupiah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia tanpa memeriksakan keaslian uang kepada petugas Bea dan Cukai ditempat kedatangan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan seluruh uang yang dibawa merupakan uang palsu, dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan perhitungan :

10% x Rp.0,00 = Rp.0,00

13

Sulistiadi Dono I

TextBox

a


Lampiran 7

DAFTAR ALAMAT KANTOR BANK INDONESIA

1. KBI Ambon Jl. Raya Pattimura No.7, Ambon 2. Balikpapan Jl. Jend. Sudirman No.20, Balikpapan 76111 3. Banda Aceh Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh 4. Bandar Lampung Jl. Hasanuddin No.38, Bandar Lampung 5. Bandung Jl. Braga No.108, Bandung 40111 6. Banjarmasin Jl. Lambung Mangkurat No.15, Banjarmasin 70111 7. Batam Jl. Engku Putri Batam Centre, Batam 29432 8. Bengkulu Jl. Jend. Ahmad Yani, Bengkulu 38116 9. Cirebon Jl. Yos Sudarso No.5-7, Cirebon 10. Denpasar Jl. WR. Supratman No.1, Denpasar 11. Jayapura Jl. Dr. Sam Ratulangi No.9, Jayapura 12. Jambi Jl. Jend. Ahmad Yani, Telanaipura, Jambi 13. Jember Jl. Gajah Mada No.224, Jember 14. Kediri Jl. Brawijaya No.2, Kediri 15. Kendari Jl. Sultan Hasanuddin No.150, Kendari 93122 16. Kupang Jl. Tom Pello No.2, Kupang 17. Lhokseumawe Jl. Merdeka No.1, Lhokseumawe 24312 18. Makassar Jl. Jend. Sudirman No.3, Makassar 19. Malang Jl. Merdeka Utara No.7, Malang 20. Mataram Jl. Pejanggik No. 2, Mataram 83126 21. Medan Jl. Balai Kota No.4, Medan 22. Menado Jl. 17 Agustus, Menado 23. Padang Jl. Jend. Sudirman No.22, Padang 24. Palangka Raya Jl. Diponegoro No.17, Palangka Raya 73111 25. Palembang Jl. Jend. Sudirman No.510, Palembang 26. Palu Jl. Sam Ratulangi No.23, Palu 27. Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No.464, Pekanbaru 28. Pontianak Jl. Rahadi Usman No.3, Pontianak 78111 29. Purwokerto Jl. Jend. Gatot Subroto No.98, Purwokerto 53116 30. Samarinda Jl. Gajah Mada No.1, Samarinda 75122 31. Semarang Jl. Imam Bardjo SH No.4, Semarang 32. Sibolga Jl. Kapten Maruli Sitorus No.8, Sibolga 22513 33. Solo Jl. Jend. Sudirman No.4, Solo 57111 34. Surabaya Jl. Pahlawan No.105, Surabaya 35. Tasikmalaya Jl. Sutisna Senjaya No.19, Tasikmalaya 46112 36. Ternate Jl. Jos Sudarso, Ternate 37. Yogyakarta Jl. Panembahan Senopati No.4-6, Yogyakarta 55121

14

Sulistiadi Dono I

TextBox

Lampiran 7

Sulistiadi Dono I

Rectangle

Lain-Lain - bi.go.id · surat penunjukan keikutsertaan pemohon dari instansi atau departemen...

Documents

Transcript of Lain-Lain - bi.go.id · surat penunjukan keikutsertaan pemohon dari instansi atau departemen...