1 | H a l a m a n  

RINGKASAN EKSEKUTIF

Seluruh lokasi pilot program PNPM Agribisnis Perdesaan di 6 Kecamatan Provinsi NTT telah menyelesaikan alur/tahapan perencanaan pada bulan November 2008. Seluruh kecamatan telah melaksanakan MAD - 2 (100%), Pertemuan Kabupaten (100%), MAD - 3 (100%) dan MD - 3 (100%). Saat ini pelaksanaan kegiatan pilot PNPM Agribisnis Perdesaan [SADI] Provinsi NTT memasuki tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu pembangunan sarana & prasarana pendukung kegiatan pengembangan agribisnis, dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas kelompok tani. Total usulan kegiatan terdanai yang dikelola di 6 Kecamatan Lokasi SADI Provinsi NTT adalah 130 usulan kegiatan. Usulan kegiatan terdanai terbagi atas 13 usulan kegiatan sarana-prasarana (fisik) dan 117 usulan kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat (non-fisik). Seluruh usulan kegiatan fisik terdanai terdapat di Kabupaten Ngada. Jumlah usulan kegiatan yang mencapai 130 tersebut tersebar di 67 Desa di 6 Kecamatan lokasi pilot SADI, atau dapat dikatakan terdapat 67 desa berpartisipasi (90,5 %) dari 76 Desa di lokasi pilot SADI. Sampai dengan 11 April 2009, perkembangan total Desa terdanai yang telah melakukan kegiatan MPJ - I sudah mencapai 40 Desa (50,7%) dari 67 Desa terdanai, atau naik sekitar 14,9 % dari laporan bulan sebelumnya. Sementara Desa yang telah melakukan kegiatan MPJ – II baru mencapai 17 Desa (25 %). Lambannnya perkembangan kegiatan di lapangan akan dijelaskan kemudian dalam laporan bulanan ini. Pada akhir Maret 2009, dilaporkan bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur (kegiatan fisik) pendukung agribisnis rata-rata sudah mencapai lebih dari 80 %. Hanya satu usulan kegiatan fisik yang perkembangannya sangat terlambat yaitu pembuatan pembangunan bendungan dan pengarah arus daerah irigasi sepanjang 200 M di Desa Bentengtawa-Kec. Riung Barat. Keterlambatan ini disebabkan karena cuaca yang masih belum memungkinkan untuk pelaksanaan pembangunan sarana-prasarana. Tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini dijelaskan secara tersendiri dalam dalam laporan ini. Sementara, kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dilakukan di Kec. Kuan Fatu, yaitu pembangunan kandang penggemukan sapi bali secara intensif untuk kebutuhan pendukung demonstrasi-plot. Pelaksanaan kegiatan pelatihan penguatan kapasitas petani (non-fisik), berupa pelatihan pengembangan pertanian/agribisnis dan demplot, terdapat 38 pelaksanaan kegiatan pelatihan dari total 54 usulan kegiatan pelatihan di Kabupaten Ngada. Progress perkembangan kegiatan pelatihan berkisar antara 33,3 % bahkan terdapat usulan 10 usulan kegiatan pelatihan yang telah mencapai 100%. Sementara, perkembangan kegiatan non-fisik di Kabupaten TTS juga dalam proses pelaksanaan, dari 63 kegiatan yang menjadi usulan terdanai, saat ini perkembangan kegiatan pelatihan telah mencapai 60 – 85 %, meningkat sekitar 30 sampai 55 % dari laporan bulan sebelumnya. Berkaitan dengan pelibatan BDSP di Kab. TTS, dari 63 usulan kegiatan non-infrastruktur telah dilibatkan 21 BDSP (12 Lembaga dan 9 Tim Individu). Dari seluruh usulan kegiatan Pilot Program SADI di Provinsi NTT, total penyerapan BLM SADI Provinsi sampai dengan akhir Maret 2009 mencapai sebesar Rp. 3.888.350.511,- (56,81 %) terhadap total penerimaan BLM atau terjadi peningkatan sebesar 5,94 % dari bulan sebelumnya. Sementara, penyerapan DOK Provinsi mencapai sebesar Rp. 374.854.022,- (62,18 %) dari total penerimaan DOK atau terjadi peningkatan sebesar 4,49 % dari bulan sebelumnya. Sumber data: laporan bulanan FK-SADI bulan Maret 2009 dan hasil pemantauan KMN Propinsi NTT di lapangan terhadap rekonsiliasi rekening di lokasi pilot program.

Dari pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan di 6 lokasi, beberapa permasalahan mendesak yang diidentifikasi yaitu: 1) Kekosongan FK PNPM Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Amanuban Selatan -Kab. TTS sangat menghambat percepatan dan mutu pelaksanaan kegiatan di lapangan; 2) Kegiatan pembuatan jalan tani di Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat yang masih 0 % yang menurut pengakuan pelaku konsultan di Kecamatan akibat dari cuaca yang masih belum mendukung, namun sebagai tindak lanjut akan dilakukan pemantauan oleh Fas.T-Kab. Ngada mengenai fakta yang terjadi di lapangan; 3) Belum adanya asupan modul pengembangan agribisnis untuk mendukung pencapaian mutu pelaksanaan kegiatan di lapangan berdampak pada kualitas analisa dan pemantauan pelaku di tingkat Provinsi yang belum dapat dilakukan dengan optimal; 4) Belum adanya mekanisme yang mengatur mengenai kerjasama antar pilar SADI (SP-1, SP-2, dan SP-3) berdampak pada pencapaian target yang diharapkan oleh program belum optimal, terutama dukungan dari SP-3 (ACIAR-BPTP). Beberapa permasalahan lain, rekomendasi dan tindak lanjut akan dibahas kemudian dalam Laporan ini.

2 | H a l a

1. PEN

1.1. GAM SelurtelahmelaPenckegipela PadaKabuGedSelabudiNgaDesayangTimobali Kegiberskegipengwilaykegiusula% daAmaevekKabu

a m a n  

DAHULUAN

MBARAN UMU

ruh wilayah dh menyelesaikaksanakan MAcairan BLM diatan yaitu p

aksanaan kegi

a akhir Mareupaten Ngad

dung Pos Penytan, pembangdaya Sapi suda telah mel

a Bentengtawag menyulitkanor Tengah Selasecara intensi

iatan pengemamaan yaitu atan pengemgembangan kyah NTT yangatan penguat

an kegiatan pari total usula

anuban Selataktif. Berikut mupaten Timor

“Pelaksanaanyang selama tahun  terkonpendidikan. peningkatan prasarana yadalam  penindibangun akapiki selama p “Saya menggsecara  informterinspirasi  basistensi  agripasca evaluaSehingga  kappioneer, menjyang saat ini bagi  UPK  kmemperhatikmelatih,  namBahwa kelomjelas  akan  mmendampingPerdesaan 

 

UM

di 6 Kecamatakan alur/tahaAD 2 (100%i seluruh Kecapembangunanatan Pelatihan

et 2009, dilada yaitu keguluhan Pertangunan infrastrdah mencapaakukan MDSTa, Kec. Riung n proses pematan hanya df sebagai pen

mbangan kapadi Bulan Febrmbangan agkapasitas sumg masih subsistan kapasitas

pembangunan n terdanai. Da

an, investasi Berupakan penTengah Selata

n PNPM ‐ AP di ini sudah dilak

nsentrasi  pada PNPM  –  MP kapasitas  SDM

ang sudah dibanngkatan  kapasan dimanfaatkaroses pelatihan

ganggap bahwamal  di  desa  mbahwa  merekaibisnis  yang  lebasi nanti, kita bpasitas  kelompnjadi guru dan dilatih dan dikekarena  merekakan mereka, janmun  nantinya mmpok yang  saatmasuk  dalam  dgi  dan  mengop

an lokasi piloapan perenca%), Pertemuan

matan juga sun sarana & n dan pelaksa

aporkan kegiaiatan pembaian sudah menuktur dilakuka

ai 85 %. BerkaT I. Perkemba Barat, Kab. Nbangunan. Seilakukan di Kendukung pelak

asitas kelompuari sampai d

gribisnis, di ber daya maten. Sehingga,dengan jumlasarana-prasa

ari hasil wawaBLM SADI untndapat para an mengenai p

Kec. Amanubakukan oleh PNPkegiatan  fisik memang  ma

M  rumah  tangngun. Ketika paitas  SDM,  dihan oleh masyanr.“, Winfrit Ma

a kita sudah mmasing‐masing a  harus  dipacubih  baik. Mungbisa melakukanpok  bisa  menitempat belajarembangkan olea  terlatih  secngan sampai mmereka  pinjamt  ini dilatih dandatabase  UPK ptimalkan  mer

Sumbe

t program PNnaan pada bn Kabupatenudah mencapaprasarana p

anaan demplo

atan pembanangunan Jalanncapai lebih dan di Kecamaaitan dengan angan yang pNgada. Hal inementara, kegec. Kuan Fatu,ksanaan kegia

pok tani di Prdengan akhir MProvinsi NTTanusia. Hal in, usulan kegiah usulan seba

arana yang haancara kepadtuk kegiatan pelaku PNPM

pelaksanaan S

n Selatan sudahPM ‐ MP. PNPMpenunjang  keg

asih  kurang  dgga  miskin  unada tahun 2008harapkan  saranarakat  secara  leandala, Ketua U

membangun dasberkaitan  den

u  di  siklus  berigkin  setelah  kin kontrak untukingkat  lagi.  Kir di Desa  itu seeh program PNcara  akademismereka jatuh kem  ke  lembaga n dikembangkasebagai  kelomreka.”,  Nickod

er: Transkrip Do

NPM Agribisnibulan Novemb (100%), MAai 100%. Saapendukung keot.

ngunan infrastn Usaha Tandari 80 %. Seatan Kuan Fatpembangunanpaling lambatni karena lokagiatan pemba, yaitu pembaatanDemonstra

rovinsi NTT diMaret 2009. T memang lni berkaitan dtan pelaksana

anyak 117 (90anya sebesar

da pelaku PNPpengembang

M Mandiri PerSADI:

h  cukup baik kM – MP yang segiatan  ekonomdirasa  dalam ntuk  dapat  me8 PNPM – AP mna  prasarana ebih optimal kaUPK  

sar  (fondasi) yangan  adanya  dikutnya  denganita  buat  shortlik proses pendata  beharap  Pendiri. Saya berpPM – AP merups.  Saya  yakine lembaga micrlai`n,  itu  khanan dalam progrmpok  potensialdemus  Asbano

okumen Hasil W

is Perdesaan ber 2008, SeAD 3 (100%at ini memasukegiatan peng

truktur (kegiai, Jembatan mentara di Kau berupa Kann infrastruktur,t pembangunaasi pembanguangunan infra

angunan Kandaasi-Plot.

ilakukan dalaDari segi alokebih menekadengan pola aan Pilot SADI0 %). Hal ini b 13 usulan ke

PM Mandiri Pegan kapasitasrdesaan di Ke

karena melengkelama kurang lmi,  kesehatan mmelakukan  intengoptimalkan memberikan intekonomi  yangarena perubah

aitu sekolah agdemplot.  Saya n  penyediaan ist  BDSP  yang ampingan  selaneserta  dapat  mrpikir bahwa kepakan modal pon  bahwa  UPKrocredit lain. Ki  sangat  disayaram PNPM – A.  Sehingga  UPo,  FK  PNPM  M

Wawancara Mo

/ SADI di Proeluruh kecama

%) dan MD 3ki tahapan pelgembangan

atan fisik), terTitian, Salura

abupaten Timondang Demon, 6 Desa di Kan infrastruktuunan yang maastruktur di Kang penggem

am waktu yankasi investasi ankan pada masyarakat I didominasi oberbeda dengegiatan atau serdesaan di Ks kelompok taec. Amanuban

kapi apa lebih 10 maupun tervensi sarana tervensi g  telah an pola 

gribisnis sangat tenaga terbaik njutnya. menjadi elompok otensial K  akan ita yang angkan. AP yang PK  akan Mandiri 

onev SADI, 16 M

ovinsi NTT atan telah 3 (100%). laksanaan agribisnis,

rutama di an Irigasi, or Tengah

nstrasi Plot Kabupaten ur ada di asih banjir Kabupaten mukan sapi

ng hampir BLM untuk

investasi Petani di

oleh usulan gan jumlah sekitar 10

Kecamatan ani dinilai n Selatan,

Maret 2009 

3 | H a l a m a n  

Instrumentasi pelaksanaan kegiatan di lapangan sebagai pendukung penguatan kapasitas pelaku dan alat pengendalian di lapangan masih lemah. Berkaitan dengan hal itu, pada Bulan Maret 2009, KMN Propinsi (Sp.SADI/Monev) melakukan pengembangan instrumentasi pendukung pelaksanaan kegiatan bagi FK SADI di lapangan. Selain pengembangan instrumentasi juga dilakukan kegiatan IST/OJT bagi FK-SADI yang umumnya dilakukan pada saat kunjungan lapangan. Kegiatan IST/OJT dilakukan dengan melibatkan resource person dari SP-2 (IFC-REDC NTT). Dari seluruh usulan kegiatan Pilot Program SADI di Provinsi NTT, total penyerapan BLM SADI Provinsi sampai dengan 11 April 2009 sebesar Rp. 3.888.350.511,- (56,81 %) terhadap total penerimaan BLM atau terjadi peningkatan sebesar 5,94 % dari bulan sebelumnya. Sementara, penyerapan DOK Provinsi sudah mencapai sebesar Rp. 374.854.000,- (62,18 %) dari total penerimaan DOK atau terjadi peningkatan sebesar 4,49 % dari bulan sebelumnya.1

1.2. KEGIATAN BULAN MARET 2009 Fokus kegiatan KMN Provinsi NTT selama Bulan Maret 2009 adalah: penyusunan sistem informasi keuangan penggunaan dana BLM dan DOK, supervisi kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh BDSP, IST/OJT FK SADI, penyusunan instrumentasi pendukung pelaksanaan kegiatan SADI bagi FK SADI dan kegiatan administrasi pelaporan. Secara lebih lengkap berikut disampaikan kegiatan pengelolaan Pilot Program SADI di KMN Provinsi NTT:

No Kegiatan Mitra Terlibat Hasil 1. Penyusunan sistem informasi

keuangan penggunaan dana BLM dan DOK dan uji validasi di lapangan.

FMS Provinsi NTT. Sampai dengan laporan ini dibuat, sistem informasi masih belum optimal dan masih dalam tahap pengembangan.

2. Supervisi kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh BDSP.

FK-SADI, Pendamping Loka, BDSP (Reomarni Mnune, LPM UNDANA, YPMD-NTT, YPPL, Yayasan Sutra)

Pemahaman bersama mengenai konsep pelibatan BSP, dan umpan balik hasil observasi lapangan yang dilakukan melalui diskusi informal.

3. Penyusunan instrumentasi pendukung dan pelaksanaan IST/OJT tentang framework pelaksanaan SADI di Kab. TTS.

IFC-REDC NTT, Fas.Kab. dan FK-SADI Kab. TTS.

RKTL penyusunan framework pelaksanaan program SADI oleh FK-SADI Kab. TTS yang direncanakan selesai pada pertengahan bulan April 2009.

4. Penyusunan instrumentasi audit pelaksanaan kegiatan SADI di lapangan.

- Beberapa instrumen yg siap digunakan di lapangan yaitu:

Pelaksanaan Kegiatan SADI -UMUM-. Bidang Sarana Prasarana Penunjang

Pengembangan Agribisnis. Kegiatan Pelibatan BDSP Dalam

Pengembangan Agribisnis. Pelaksanaan Kegiatan MDST. Pengelolaan Masalah dan Kendala

Pelaksanaan Program. Kinerja Konsultan Lapangan. Pengelolaan Laporan Keuangan UPK. Pengelolaan Kegiatan Oleh TPK. Upaya Pemanfaatan & Pemeliharaan

Kegiatan. Rekapitulasi Hasil Penilaian.

5. Penyusunan instrumentasi TNA pelaku KAD dan TPK.

- Instrumentasi siap digunakan dan akan divalidasi pada kunjungan lapangan ke Kabupaten Ngada pada Bulan April 2009.

6. Kegiatan administrasi dan pelaporan

- Input data dan konsolidasi data laporan mingguan 129 usulan kegiatan;

Analisa data laporan FK-SADI; Penyusunan laporan perjalanan dinas,

individu dan bulanan. 7. Diskusi informal strategi

pengendalian program dan kebijakan pendukungnya.

Internal KMN (Korprop. Sp.SADI/Monev)

Tgl. 06 Maret 2009: No: 86/Memo/Korprov-NTT/PNPM-MP/III/2009, tentang Laporan Bulanan FK – AP.

                                                            1 Sumber: laporan bulanan FK­SADI bulan Maret 2009 dan hasil pemantauan Sp. SADI/Monev NTT di lapangan terhadap rekonsiliasi rekening di lokasi pilot program. 

4 | H a l a m a n  

No Kegiatan Mitra Terlibat Hasil Tgl. 17 Maret 2009: Memorandum Korprop. No. 269/KMN-PNPM MP/SADI/III/2009, tentang Dana BPNPM-AP (BLM SADI).

Tgl. 13 April 2009: Memorandum Korprov. No. 95/KMN-PNPM MP/SADI/IV/2009, tentang hasil kunjungan lapangan Spesialis SADI/Monev.

2. KEMAJUAN PROGRAM 2.1. Lokasi Program: Lokasi Kecamatan & Desa Berpatisipasi Dalam Pelaksanaan SADI Ta. 2008 Jumlah kecamatan berpartisipasi / lokasi pilot program yaitu di 2 Kabupaten dari total 20 Kabupaten di Provinsi NTT. Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Ngada dan Kabupaten TTS. Berikut merupakan data pendukung lokasi pelaksanaan SADI di Provinsi NTT Ta. 2008:

Kabupaten  ∑ Total Kecamatan di 

NTT 

∑ Lokasi Kecamatan 

SADI 

∑ Total  Desa di 

Lokasi SADI 

∑ Desa Terdanai 

(berpartisipasi) 

∑ Usulan Kegiatan Terdanai 

Ngada  9  3 39 38  67Timor Tengah Selatan  32  3 35 29  63

Total  41  6  74  67  130  Provinsi NTT memiliki total Desa dan Kelurahan yaitu sejumlah 2836 Desa dan Kelurahan2. Sementara, Desa berpartisipasi (terdanai) dalam program SADI di provinsi NTT hanya 67 dari total 74 Desa di lokasi Kecamatan pilot program SADI. Dari total Desa berpartisipasi (terdanai), terdapat 129 usulan kegiatan pengembangan agribisnis. 2.2. KEMAJUAN TAHAPAN KEGIATAN DAN USULAN KEGIATAN MASYARAKAT Pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan di Provinsi NTT pada Ta. 2008 mengampu 129 usulan kegiatan di 67 Desa berpartisipasi di 6 Kecamatan. Jumlah usulan kegiatan di lokasi pilot program Provinsi NTT dapat dibaca di tabel berikut: Tabel Jumlah Usulan Kegiatan SADI Provinsi NTT Kabupaten  Kecamatan  Fisik  Non­Fisik  Sub­Total Ngada  Golewa  4 26 30

Aimere  3 18 21Riung Barat  6 10 16

13  54  67 

TTS  Mollo Utara  0 26 26Amanuban Selatan  0 18 18Kuan Fatu  0 19 19

0  63  63 Total Usulan kegiatan NTT:  12  117  130 Persentase Usulan Kegiatan  10 %  90 %  Dari 130 usulan kegiatan di Provinsi NTT, dilakukan melalui serangkaian tahapan pelaksanaan. Berikut dilaporkan kemajuan rangkaian tahapan kegiatan pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan / SADI di Provinsi NTT sampai dengan 11 April 2009: NO  NAMA TAHAPAN  KAB. NGADA  KAB. TTS  TOTAL PERKEMBANGAN 

PROVINSI NTT 1  MAD I  100,0%  100,0%  100,0% 2  MD I  100,0%  100,0%  100,0% 3  PELATIHAN KAD  100,0%  100,0%  100,0% 4  PENGGALIAN GAGASAN  100,0%  100,0%  100,0% 5  MDKP  100,0%  100,0%  100,0% 6  MD II  100,0%  100,0%  100,0% 

                                                            2 Sumber: Biro Pemdes Provinsi NTT, Jan’09 

5 | H a l a m a n  

NO  NAMA TAHAPAN  KAB. NGADA  KAB. TTS  TOTAL PERKEMBANGAN PROVINSI NTT 

7  TPU  100,0%  100,0%  100,0% 8  TV  100,0%  100,0%  100,0% 9  MAD II  100,0%  100,0%  100,0% 10  PERTEMUAN KABUPATEN  100,0%  100,0%  100,0% 11  MAD III  100,0%  100,0%  100,0% 12  MD III  100,0%  100,0%  100,0% 13  SALUR DANA I  81,6%  100,0%  89,6% 14  SALUR DANA II  68,4%  27,6%  50,7% 15  SALUR DANA III  0,0%  0,0%  0,0% 16  MDPJ I  68,4%  31,0%  52,2% 17  MDPJ II  28,9%  0,0%  16,4% 18  MDST  0,0%  0,0%  0,0% 19  PEMBENTUKAN TP  0,0%  0,0%  0,0% 20  PELATIHAN TP  0,0%  0,0%  0,0% Keterangan : MAD = Musyawarah Antar Desa ; MD = Musyawarah Desa ; KAD = Kader Agribisnis Desa; PAGAS = Penggalian Gagasan; MDKP = Musyawarah Desa Khusus Perempuan ; PU = Penulisan Usulan ; TV = Tim Verifikasi; PK = Pertemuan Kabupaten ; MD PJ = Musyawarah Desa Pertanggungjawaban; MDST= Musyawarah Desa serah terima; TP = Tim Pemelihara.  Dibandingkan dengan laporan perkembangan kegiatan Bulan Februari 2009, perkembangan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan di Provinsi NTT mengalami peningkatan yang relative kecil. Perkembangan pelaksanaan tahapan kegiatan di Desa terdanai di Provinsi NTT dapat dibaca pada tabel berikut:

TAHAPAN KAB. NGADA (%) KAB. TTS (%) TOTAL PERKEMBANGAN (%)

SALUR DANA I 21% 0% 12% SALUR DANA II 47% 0% 27% MPJ I 24% 24% 24% MPJ II 26% 0% 16%

Jika dilihat dari perkembangan tahapan lingkup Kabupaten, terjadi kenaikan di Kabupaten Ngada pada tahapan: penyaluran dana tahap pertama mengalami kemajuan sebesar 21 %, penyaluran dana tahap kedua mengalami kemajuan sebesar 47 %, musyawarah pertanggungjawaban pertama mengalami kenaikan sebesar 24 %, sementara musyawarah pertanggungjawaban kedua mengalami kenaikan sebesar 26 %. Pada pelaksanaan kegiatan infrastruktur terdapat pencapaian perkembangan kegiatan mencapai 80 s/d 100 %, kecuali pembangunan sarana bendungan dan pengarah arus irigasi di Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kab. Ngada yang masih mengalami kendala. Hal ini menjadi permasalahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Memorandum KMN Provinsi terhadap Kabupaten Ngada untuk melakukan investigasi dan mendorong percepatan perkembangan kegiatan di lapangan. Di Kecamatan Aimere dan Kecamatan Golewa yang pada Bulan Januari 2009 masih belum mengalami perkembangan dalam kegiatan pengembangan kapasitas bagi kelompok tani yang lolos dalam usulan kegiatan, pada Bulan Maret 2009 kegiatan-kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh BDSP masih dalam proses pelaksanaan.

Kondisi Sebelum Intervensi Program (0 %) Kondisi Setelah Intervensi Program (90 %)

Pembangunan  infrastruktur penunjang pengembangan agribisnis penangkapan  ikan hasil  laut di Desa Kezewea, Kecamatan Golewa, Kabupaten  Ngada.  Nilai  investasi:    Rp.  49.764.800,­.  Desa  Kezewea  merupakan  satu­satunya  Desa  yang  mendistribusikan  hasil tangkapan  laut untuk kebutuhan pangan di Kecamatan Golewa dan sekitarnya. Selain dampak ekonomi program yaitu peningkatan jumlah  distribusi  hasil  tangkapan  laut,  dampak  yang  dirasakan  secara  sosial  adalah  peningkatan  kesadaran  masyarakat  untuk bermusyawarah  untuk mencapai mufakat,  peningkatan  rasa  saling  berbagi  antara  komunitas Katolik  yang merupakan mayoritas penduduk Katolik terhadap komunitas Muslim yang menjadi mayoritas di Desa Kezewea.

6 | H a l a m a n  

Kondisi Sebelum Intervensi Program (0 %) Kondisi Setelah Intervensi Program (70 %)

Pembangunan  infrastruktur  penunjang  pengembangan  agribisnis  jalan  usaha  tani  sepanjang  1800 M  di Desa  Kelitey,  Kecamatan Aimere,  Kabupaten  Ngada.  Nilai  investasi:    Rp.    348.341.500,­.  Desa  Kelitey  merupakan  salah  satu  Desa  yang  memiliki  potensi komoditas mete  dan  kelapa/kopra.  Sebelum  intervensi  program,  para  Petani  biasa membawa  hasil  produksi mereka  dengan  cara memikul hasil produksi ke pasar.

Pembangunan  infrastruktur  Pos  Penyuluhan  Pertanian  sebagai  penunjang  pengembangan  agribisnis  di  Desa  Inerie,  Kecamatan Aimere,  Kabupaten  Ngada.  Nilai  investasi:    Rp.    348.341.500,­.  Desa  Kelitey  merupakan  salah  satu  Desa  yang  memiliki  potensi komoditas mete  dan  kelapa/kopra.  Sebelum  intervensi  program,  para  Petani  biasa membawa  hasil  produksi mereka  dengan  cara memikul hasil produksi ke pasar.

“Ayo Mama, Isi Botolnya !!”, Seru para Bapak­Bapak. 

Pembuatan pupuk cair, salah satu contoh dinamika “Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik” di Kelurahan Aimere, 

Kecamatan Aimere 

“Biar Mama yang pegang, Bapa saja yang mainkan…..parangnya”, ungkap seorang ibu ketika melakukan kegiatan pencacahan sampah kebun sebagai bahan baku praktek pembuatan pupuk 

kompos di Desa Waebela, Kecamatan Aimere.  Sementara perkembangan tahapan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) masih belum terjadi perkembangan yang cukup berarti kecuali pada tahapan kegiatan musyawarah pertanggungjawaban tahap I yang mengalami kenaikan sebesar 24 %. Tahapan kegiatan musyawarah pertangungjawaban kegiatan diakibatkan karena pelaku Desa yang masih belum menghargai pentingnya sebuah Kesepakatan atas RKTL yang telah disusun bersama dengan para pelaku FK di Kecamatan. Untuk it, FK akan didorong untuk memberikan pendampingan dan menjadikan kendala tersebut sebagai sebuah lesson learn bersama dengan Pelaku di Desa.

7 | H a l a m a n  

Dinamika pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan digambarkan dalam ragam foto berikut.

Penugasan kepada Partisipan Pelatihan untuk mencari jenis serangga dan hama tanaman di sekitar kebun mereka. Salah satu 

dinamika kegiatan ­Pelatihan Teknologi Pengolahan  Kesuburan Tanah  Pada Lahan Kering & Usaha  Hortikultura Serta Pembuatan Pupuk dan Insektisida Organis  di Desa Kakan, Kecamatan Kuan Fatu, Kab. Timor Tengah Selatan. Setelah itu, Peserta mendiskusikan temuan mereka bersama dengan BPP – Kec. Kuan Fatu selaku BDSP yang memenangkan proses lelang. Pembahasan dilakukan di out­

door sambil melepas lelah. 

Mesin untuk mencacah sampah kebun ini merupakan bantuan dari Pemkab. Timor Tengah Selatan. Sebelum intervensi program, mesin 

pencacah ini tidak termanfaatkan selama kurun waktu hampir 2 tahun. Namun, setelah program PNPM Agribisnis Perdesaan dilaksanakan, Desa­Desa di Kecamatan Kuan Fatu memanfaatkannya untuk praktek pembuatan pupuk kompos. Nampak dinamika Partisipan Pelatihan di Kec. Kuan Fatu mencacah sampah kebun dan mengaduk hasil proses pencacahan untuk difermentasi menjadi 

pupuk kompos.  2.3. KEMAJUAN PENYERAPAN DANA BLM PROGRAM & DOK PNPM AP/SADI Dari seluruh usulan kegiatan Pilot Program SADI di Provinsi NTT, total penyerapan BLM SADI Provinsi sampai dengan 11 April 2009 sebesar Rp. 3.888.350.511,- (56,81 %) terhadap total penerimaan BLM atau terjadi peningkatan sebesar 5,94 % dari bulan sebelumnya. Grafik disamping merupakan posisi penyerapan BLM PNPM Agribisnis Perdesaan di masing-masing Kabupaten lokasi pilot program. Total penerimaan mengalami kenaikan akibat bunga bank dan pengembalian rekening pokja pertanian kke rekening BLM PNPM – AP. Pengembalian rekening pokja pertanian akibat dari penutupan rekening pokja sesuai dengan Memorandum NMC Nomor ………………..

8 | H a l a m a n  

Adapun penyerapan dana BLM PNPM AP / SADI di masing-masing Kecamatan ditampilkan pada tabel berikut:

LOKASI PNPM AP ­ PROV. NTT PENERIMAAN PENYERAPAN % PENYERAPAN

Kec. Riung Barat 1.100.100.000          421.215.600              38,29%Kec. Aimere 1.344.543.526          964.571.975              71,74%Kec. Golewa 1.100.200.000          587.795.000              53,43%SUB­TOTAL BLM KAB. NGADA 3.544.843.526        1.973.582.575        55,67%

Kec. Amanuban Selatan 1.100.100.000          459.907.136              41,81%Kec. Mollo Utara 1.100.000.000          605.061.300              55,01%Kec. Kuanfatu 1.100.000.000          849.799.500              77,25%

SUB­TOTAL BLM KAB. TTS 3.300.100.000        1.914.767.936        58,02%TOTAL BLM PROVINSI NTT 6.844.943.526        3.888.350.511        56,81%

KABUPATEN NGADA

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN (TTS)

Penyerapan di Kecamatan Amanuban Selatan mengalami kendala akibat ketiadaan FK Agribisnis Perdesaan sehingga mempengaruhi perkembangan pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan kegiatan di lapangan. Untuk itu sangat diharapkan dari pengambil keputusan di tingkat Nasional agar mempercepat proses rekruitmen FK AP di Kecamatan Amanuban Selatan. KMN Provinsi telah berupaya untuk melakukan rekruitmen dari FK PNPM Reguler cadangan, namun sudah 3 kali terjadi penolakan dari FK PNPM Reguler cadangan pra-tugas ketika diminta mengisi kekosongan FK AP di Kec. Amanuban Selatan.

Kendala penyerapan di Kecamatan Riung Barat salah satunya adalah belum terealisasinya pembangunan saluran pengarah irigasi di Desa Bentengtawa (0 %). Berkaitan dengan ini, telah dikeluarkan Memorandum KMN Provinsi NTT No:95/Korprov-NTT/PNPM-MP/IV/2009 tentang percepatan pembangunan sarana di Desa Bentengtawa, Kec. Riung Barat, Kab. Ngada. Selain juga pelaksanaan pembangunan sarana fisik lain di Kec. Riung Barat yang pada umumnya masih mencapai 65 s/d 80 %.

Sementara, penyerapan DOK Provinsi sudah mencapai sebesar Rp. 374.854.000,- (62,18 %) dari total penerimaan DOK atau terjadi peningkatan sebesar 4,49 % dari bulan sebelumnya.3 Tingkat penyerapan DOK PNPM – AP yang paling rendah ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini akibat dari beberapa tahapan kegiatan yang belum dilaksanakan misalnya seperti Musyawarah Desa Pertanggungjawaban I-MDST, Pelatihan Tim Pemelihara, dan lainnya.

Adapun penyerapan dana DOK PNPM AP / SADI di masing-masing Kecamatan ditampilkan pada tabel berikut:

LOKASI PNPM AP ­ PROV. NTT PENERIMAAN PENYERAPAN % PENYERAPAN

Kec. Riung Barat               100.000.000                   55.028.300  55,03%

Kec. Aimere               102.835.000                   89.897.800  87,42%Kec. Golewa               100.000.000                   61.804.300  61,80%SUB­TOTAL DOK KAB. NGADA 302.835.000            206.730.400            68,27%

Kec. Amanuban Selatan               100.000.000                   66.269.800  66,27%

Kec. Mollo Utara               100.000.000                   52.854.300  52,85%

Kec. Kuanfatu               100.000.000                   48.999.500  49,00%SUB­TOTAL DOK KAB. TTS 300.000.000            168.123.600            56,04%TOTAL DOK PROVINSI NTT 602.835.000            374.854.000            62,18%

KABUPATEN NGADA

KABUPATEN TTS

                                                            

3 Sumber: Hasil pemantauan laporan rekonsiliasi rekening tanggal 11 April 2009 Sp. SADI/Monev NTT 

9 | H a l a m a n  

Berkaitan dengan antisipasi terhadap sisa DOK PNPM AP/SADI, pada Bulan April 2009 direkomendasikan bagi masing-masing Kabupaten lokasi pilot program untuk mendorong pelaku FK – AP melakukan review terhadap DOK Ta. 2008. Selain itu juga mulai menyusun DOK PNPM AP / SADI Ta. 2009.

2.4. TINGKAT PARTISIPASI Tabel dibawah menggambarkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam tahapan pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan musyawarah di tingkat kecamatan, desa ataupun dusun lokasi pilot program PNPM Agribisnis Perdesaan. Perimbangan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan masih cenderung didominasi oleh laki-laki. Hal-hal berkaitan dengan isu budaya masyarakat, kesibukan antara aktivitas ekonomi dengan kepentingan program yang menjadi alasan mengapa tingkat partisipasi kaum laki-laki menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan.

Laki­2 Perempuan Laki­2 Perempuan Laki­2 Perempuan

1 MAD I 61% 39% 62% 38% 61% 39%2 MD I 55% 45% 70% 30% 60% 40%3 Pagas 54% 46% 58% 42% 56% 44%4 MDKP 99% 98% 99%5 MD II 52% 48% 52% 48% 52% 48%6 MAD II 56% 44% 54% 46% 60% 45%7 MAD III 61% 39% 63% 37% 60,18 40,988 MD III 49% 51% 57% 43% 51% 49%9 MPJ I 57% 43% 68% 32% 60% 40%10 MPJ II 59% 41% 0% 0% 59% 41%11 MDST 0% 0% 0% 0% 0% 0%12 PELATIHAN TP 0% 0% 0% 0% 0% 0%

No TahapanKab. Ngada (%) Kab. TTS (%) Total Partisipasi (%)

 Keterangan : MAD = Musyawarah Antar Desa ; MD = Musyawarah Desa ; KAD = Kader Agribisnis Desa; PAGAS = Penggalian Gagasan; MDKP = Musyawarah Desa Khusus Perempuan ; PU = Penulisan Usulan ; TV = Tim Verifikasi; PK = Pertemuan Kabupaten ; MD PJ = Musyawarah Desa Pertanggungjawaban; MDST= Musyawarah Desa serah terima; TP = Tim Pemelihara. 

3. KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU

3.1. KOMUNIKASI-INFORMASI-EDUKASI WEBSITE Pembuatan website ini digunakan dengan tujuan sebagai media komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pelaku konsultan dan transparansi perkembangan pelaksanaan kegiatan PNPM AP/SADI di Provinsi NTT. Sampai dengan tanggal 18 April 2009, blogsite http:nusataniterpadu sebagai media komunikasi, informasi dan edukasi telah dikunjungi sebanyak 4,258 kali. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan jumlah pengunjung yang mengakses sampai dengan 17 April 2009.

Blog traffic details for http://nusataniterpadu.wordpress.com 

TANGGAL    # 

PENGUNJUNG  GRAFIK 

09/03/’09  3.117  217  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

31/03/’09  3.761  644 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

17/04/’09  4.258  497  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Dari data yang masuk, secara umum pengunjung lebih banyak mengakses informasi mengenai isu teknologi tepat guna daripada informasi lain yang dimuat dalam website.

10 | H a l a m a n  

PAPAN INFORMASI Sampai sejauh ini papan informasi desa sebagai media komunikasi, informasi dan edukasi di Desa masih belum menjadi fokus bagi pelaku FK AP. Untuk itu pada tanggal 08 April 2009, KMN Provinsi NTT telah memfasilitasi FK – AP mengenai Papan Informasi Sebagai Media Transparansi dan Pembelajaran Masyarakat di Desa. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah tersedianya media informasi di masing-masing Desa lokasi pilot program PNPM AP/SADI. 3.2. TRAINING NEED ASSESSMENT Pada Bulan Maret 2009 dikembangkan sebuah instrumen Training Need Assessment bagi pelaku KAD. Berikut merupakan hasil penilaian FK AP terhadap KAD yang menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan di Desa-Desa lokasi pilot program. Berikut merupakan grafik rerata tingkat ketrampilan dan sikap pelaku program di Desa. Untuk sementara, TNA pada laporan Bulan April 2009 hanya menyajikan penilaian pelaku desa di Kabupaten Ngada.

Grafik Penilaian Tingkat Ketrampilan dan Sikap Pelaku KAD (Kader Agribisnis Desa) di Kecamatan Aimere‐Kabupaten Ngada. Jumlah KAD = 12 orang 

 Grafik Penilaian Tingkat Ketrampilan dan Sikap Pelaku KAD (Kader Agribisnis Desa) 

di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Jumlah KAD = 42 orang 

 Grafik Penilaian Tingkat Ketrampilan dan Sikap Pelaku KAD (Kader Agribisnis Desa) 

di Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada. Jumlah KAD =12 orang 

   NO  INDIKATOR PENILAIAN KETRAMPILAN KAD  INDIKATOR PENILAIAN KETRAMPILAN KAD 1  Pemahaman terhadap konsepsi, tujuan dan prinsip PNPM 

‐ AP. Pelaku memiliki semangat utk memperoleh ketrampilan, pengetahuan, pengalaman dan pengembangan diri. 

2  Pemahaman alur tahapan PNPM‐AP dari proses  Yang bersangkutan teguh memegang janji dan menghargai 

6,2 6,0 6,3 6,55,8

6,55,8 6,0

5,3

6,35,6

6,8 7,0 6,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TINGKAT KETRAMPILAN

6,5 6,66,1 6,1 5,9

5,3 5,5 5,7 5,8 5,85,2 5,3 5,3 5,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SIKAP ‐ PERILAKU

7,2 7,1 7,2 7,0 6,66,1 5,9 6,1 5,7 5,5 5,8 5,9 5,8 5,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TINGKAT KETRAMPILAN

6,6 6,25,5 5,5 5,5 5,8 5,8 5,6 5,8 5,8 5,5

6,9 6,4 6,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SIKAP ‐ PERILAKU

7,0 6,86,3 6,0 5,8 5,6

6,25,5

6,1 6,06,7 6,6 6,3

5,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TINGKAT KETRAMPILAN

7,8 7,46,7 7,2 7,1 7,1

6,2 6,77,6

6,6 6,8 6,8 6,5 6,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SIKAP ‐ PERILAKU

11 | H a l a m a n  

NO  INDIKATOR PENILAIAN KETRAMPILAN KAD  INDIKATOR PENILAIAN KETRAMPILAN KAD perencanaan (MMDD), pelaksanaan dan pelestarian  komitmen. 

3  Kemampuan komunikasi dlm proses sosialisasi dan menyampaikan pendapat. 

Pelaku mengerjakan suatu hal melebihi harapan dan dengan menggunakan segenap daya. 

4  Kemampuan memfasilitasi pertemuan di tingkat desa dan dusun sesuai dgn prinsip POD. 

Pelaku kreatif dalam mengembangkan ide dan mampu mewujudkannya. 

5  Kemampuan mengelola data pendukung agribisnis utk pengembangan ekonomi perdesaan. 

Pelaku memiliki motivasi diri, konsisten dan produktif. 

6  Kemampuan menulis (proposal usulan kegiatan, laporan dan best­practice). 

Pelaku mampu mengintegrasikan antara tujuan organisasi & tujuan pribadi. 

7  Pemahaman thd pengelolaan keuangan program.  Pelaku mampu mengelola konflik dlm diri maupun dalam kelompok secara positif. 

8  Kemampuan melakukan negoisasi dan memotivasi.  Pelaku bertanggungjawab atas suasana hati dan segala perbuatan yang telah dilakukan dan tidak menyalahkan orang lain melalui pembenaran‐pembenaran. 

9  Kemampuan mengelola hubungan dgn stakeholders (aparat desa, jaringan LSM, KSM, dll). 

Pelaku mampu memberikan kontribusi yg positif bagi tim/kelompok 

10  Kemampuan dlm melakukan pemantauan & evaluasi program. 

Pelaku disiplin dalam mengerjakan rencana yang sudah ditulis (mengabaikan penundaan dan hal lain yang membuang‐buang waktu). 

11  Kemampuan dlm melakukan pengorganisasian kelompok.  Pelaku mampu mengelola waktu dan mampu merumuskan prioritas kebutuhan. 

12  Kemampuan pendampingan kelompok (pertemuan kelompok dan kunjungan anggota). 

Pelaku mampu bekerjasama dengan pihak lain. 

13  Kemampuan mengelola administrasi program.  Pelaku berupaya memberikan solusi bagi kebaikan semua pihak ‐tanpa memihak‐. 

14  Pemahaman & ketrampilan bidang pengembangan agribisnis dan kewirausahaan skala perdesaan. 

Ketika mendengarkan, pelaku berupaya melihat suatu pandangan dari pihak lain, tidak hanya melihat pandangan dari diri pribadi semata (tidak egois). 

Kesimpulan Hasil TNA di Kecamatan Aimere, Golewa, an Riung Barat Kabupaten Ngada: A. Rerata penilaian ketrampilan di Kecamatan Aimere menunjukkan bahwa pelaku Desa memiliki kelemahan

dalam hal: 1) Kemampuan mengelola hubungan dgn stakeholders (aparat desa, jaringan LSM, KSM, dll); 2) Kemampuan dlm melakukan pengorganisasian kelompok; 3) Pemahaman thd pengelolaan keuangan program; 4) Kemampuan memfasilitasi pertemuan di tingkat desa dan dusun sesuai dgn prinsip POD. Sementara penilaian terendah terhadap sikap dan perilaku pelaku KAD yang menghambat kinerja program adalah tentang : 1) Kemampuan mengelola waktu dan mampu merumuskan prioritas kebutuhan; 2) Kemampuan bekerjasama dengan pihak lain.; 3) Kemampuan memberikan solusi bagi kebaikan semua pihak -tanpa memihak-; 4) Kemampuan mengintegrasikan antara tujuan organisasi & tujuan pribadi;

B. Rerata penilaian ketrampilan di Kecamatan Golewa menunjukkan bahwa pelaku Desa memiliki kelemahan

dalam hal: 1) Kemampuan mengelola hubungan dgn stakeholders (aparat desa, jaringan LSM, KSM, dll).; 2) Kemampuan dlm melakukan pemantauan & evaluasi program.; 3) Kemampuan dlm melakukan pengorganisasian kelompok.; 4) Kemampuan mengelola administrasi program.. Sementara penilaian terendah terhadap sikap dan perilaku pelaku KAD yang menghambat kinerja program adalah tentang : 1) Pelaku mengerjakan suatu hal melebihi harapan dan dengan menggunakan segenap daya; 2) Pelaku kreatif dalam mengembangkan ide dan mampu mewujudkannya; 3) Pelaku memiliki motivasi diri, konsisten dan produktif.; 4) Pelaku mampu mengelola waktu dan mampu merumuskan prioritas kebutuhan;

C. Rerata penilaian ketrampilan di Kecamatan Riung Barat menunjukkan bahwa pelaku Desa memiliki

kelemahan dalam hal: 1) Kemampuan melakukan negoisasi dan memotivasi.; 2) Pemahaman & ketrampilan bidang pengembangan agribisnis dan kewirausahaan skala perdesaan; 3) Kemampuan menulis (proposal usulan kegiatan, laporan dan best-practice); 4) Kemampuan mengelola data pendukung agribisnis utk pengembangan ekonomi perdesaan. Sementara penilaian terendah terhadap sikap dan perilaku pelaku KAD yang menghambat kinerja program adalah tentang : 1) Pelaku mampu mengelola konflik dlm diri maupun dalam kelompok secara positif.; 2) Pelaku berupaya memberikan solusi bagi kebaikan semua pihak -tanpa memihak-; 3) Yang bersangkutan teguh memegang janji dan menghargai komitmen; 4) Pelaku disiplin dalam mengerjakan rencana yang sudah ditulis (mengabaikan penundaan dan hal lain yang membuang-buang waktu).

4. MASALAH & REKOMENDASI

4.1. PERMASALAHAN Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Agribisnis di Provinsi NTT, secara garis besar dapat dilaporkan sebagai berikut:

12 | H a l a m a n  

a. Berkaitan pengelolaan DOK dan BLM: Lemahnya pemahaman FK-AP tentang mekanisme pencairan dan penyaluran dana BLM dari UPK ke

TPK, mengakibatkan lemahnya pengawasan FK-AP terhadap pencairan dan penyaluran dana BLM dari UPK ke TPK;

Sebagian UPK belum konsisten melakukan pencatatan keuangan per tanggal transaksi, baik DOK maupun BLM PNPM AP.

b. Berkaitan dengan pengelolaan Program :

Kekosongan FK-AP di Kecamatan Amanuban Selatan, Kab. TTS sangat menghambat pelaksanaan dan pengendalian program;

Perkembangan kegiatan pembangunan sarana – prasarana yang relatif lamban terutama di Kec. Riung Barat;

Perkembangan tahapan kegiatan MPJ I yang relatif lamban di Kecamatan Mollo Utara; Lemahnya asupan instrumentasi pendukung pengembangan agribisnis untuk kegiatan penguatan

kapasitas pelaku program di Kecamatan dan Desa; Lemahnya framework (kerangka kerja) FK berbasis komoditas unggulan di tingkat Kecamatan; Lemahnya pengendalian pelaksanaan kegiatan (kegiatan maupun keuangan) oleh FK-AP; Lemahnya dukungan kebijakan yang bisa menjadi rujukan dan kekuatan dalam melaksanakan kegiatan

PNPM Agribisnis Perdesaan (PTO dan Form-2x Pendukung); Belum tersedianya operasional kantor untuk administrasi dan kegiatan pendukung PNPM Agribisnis

Perdesaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten; Kerjasama antara Spesialis di Provinsi dengan Faskab/T-Kab. dalam pelaksanaan kegiatan di

lapangan belum optimal akibat beban kerja pelaku di Kabupaten terhadp pengelolaan program lainnya;

Belum adanya mekanisme yang mengatur sinergi antar pilar SADI yaitu SP-1;SP-2;SP-3 dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan;

Belum adanya indikator awal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perumusan strategi dan pelaksanaan pengembangan agribisnis di lokasi pilot program;

Laporan kegiatan mingguan yang seringkali tidak tepat waktu dan inkonsisten dari pelaku di Kecamatan.

4.2. REKOMENDASI Berkaitan dengan pengelolaan DOK dan BLM: a. Pengendalian, pemantauan dan pengawasan UPK secara berjenjang dari Spesialis SADI, Spesialis Monev,

FMS Provinsi, dan Faskab/Fastekab harus lebih kontinu dilakukan setiap kunjungan ke lapangan; b. Penguatan kapasitas dalam hal pengelolaan administrasi keuangan bagi pelaku di kecamatan dan desa,

harus selalu dilakukan oleh pihak yang berkompeten di PNPM MP. Berkaitan dengan pengelolaan program: a. Sesegera mungkin manajemen pengelola program PNPM Agribisnis Perdesaan mengisi kekosongan FK-AP

di Kecamatan Amanuban Selatan, Kab. TTS; b. KMN – Provinsi mendorong pelaku program di tingkat kabupaten untuk memantau percepatan pelaksanaan

program di lapangan melalui kunjungan lapangan dan penerbitan memorandum KMN Provinsi; c. Pengelola program perlu merancang sebuah sistem informasi keuangan yang kontekstual dengan

mekanisme program SADI sehingga memudahkan UPK maupun TPK dalam memahami logika administrasi keuangan, melakukan OJT/IST, dan memvalidasi data keuangan program di lapangan;

d. NMC perlu menunjang instrumentasi penguatan kapasitas pelaku yang memiliki focus pada pengembangan agribisnis dalam bentuk standar modul pembelajaran mandiri sesuai dengan karakteristik program SADI untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan;

e. Penyediaan biaya operasional kantor di Provinsi dan Kabupaten dalam Dipa pelaksanaan program PNPM AP Ta. 2009;

f. Berkaitan dengan hasil TNA, didorong pelaku konsultan Kecamatan di Kabupaten Ngada untuk melakukan koordinasi dengan Fas.Kab./T-Kab. dn atau Spesialis SADI/Monev dalam menyusun kurikulum penguatan kapasitas pelaku sesuai dengan hasil TNA;

g. Berkaitan dengan alokasi DOK PNPM Agrisbisnia Perdesaan / SADI Ta. 2008, didorong Fas.Kab./T-Kab. untuk menginstruksikan pelaku konsultan di lapangan agar melakukan review penggunaan DOK dan mulai merancang DOK PNPM Agribisnis Perdesaan / SADI Ta. 2009.

4.3. HASIL AUDIT BPKP KABUPATEN NGADA Secara umum, hasil audit BPKP di Kabupaten Ngada pada Bulan Maret 2009 menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan dana pada pengelolaan program PNPM Agribisnis Perdesaan / SADI di Kabupaten Ngada. Hal lain adalah minimnya partisipasi stakeholders terlibat sebagai BDSP dalam proses pelelangan jasa.

13 | H a l a m a n  

Berikut merupakan resume hasil audit BPKP di Kabupaten Ngada: 1. Kecamatan Aimere

Masalah: Pembangunan Pos Penyuluhan Pertanian terlambat dari jadwal Rekomendasi: Telah direkomendasikan oleh BPKP kepada Bupati Ngada agar menginstruksikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memerintahkan Camat Aimere agar mendorong PjOK dan FK-SADI/FT melakukan pendampingan dan monitoring untuk menyelesaikan sisa pekerjaan fisik yang belum dilaksanakan, segera melakukan MDST sehingga dapat dimanfaatkan peruntukannya sampai dengan akhir April 2009;

2. Kecamatan Golewa

a. Masalah: Pelaksanaan MDST pada pembangunan jembatan titian di Desa Kezewea belum dilakukan Rekomendasi: Telah direkomendasikan oleh BPKP kepada Bupati Ngada agar menginstruksikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Ketua Pelaksana pada Tim Koordinasi PNPM Kab. Ngada agar memerintahkan Camat Golewa untuk mendorong PjOK dan FK-SADI/FT melakukan pendampingan dan monitoring untuk melakukan MDST sehingga dapat dimanfaatkan peruntukannya sampai dengan akhir April 2009, memmelakukan pelatihan tim pemelihara dan membuat daftar pemelihara serta menetapkan besaran iuran untuk pemeliharaan.

b. Masalah: Pelaksanaan MDST pada pembangunan jembatan titian di Desa Kezewea belum dilakukan Rekomendasi: Telah direkomendasikan oleh BPKP kepada Bupati Ngada agar menginstruksikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Ketua Pelaksana pada Tim Koordinasi PNPM Kab. Ngada memerintahkan Camat Golewa untuk mendorong PjOK dan FK-SADI/FT melakukan pendampingan dan monitoring untuk kegiatan MDST sampai batas akhir April 2009 sehingga dapat dimanfaatkan peruntukannya, melakukan pelatihan tim pemelihara dan membuat daftar pemelihara serta menetapkan besaran iuran untuk pemeliharaan.

3. Kecamatan Riung Barat Masalah: Pembangunan jaringan irigasi terlambat dari jadwal Rekomendasi: Telah direkomendasikan oleh BPKP kepada Bupati Ngada agar menginstruksikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memerintahkan Camat Riung Barat agar mendorong PjOK dan FK-SADI/FT melakukan pendampingan dan monitoring penyelesaian sisa pekerjaan fisik dan segera melakukan MDST sampai batas akhir April 2009 sehingga dapat dimanfaatkan peruntukannya.

14 | H a l a m a n  

LAMPIRAN 1: JUMLAH AKTIVITAS, PEMANFAAT & PENGGUNAAN BLM PNPM AGRIBISNIS PERDESAAN PROVINSI NTT

No Locations Activities Number of Total Total Cost BLM Used 2009Activities Beneficiaries (Rp) Jan Feb Maret SP2 SP3

1.1 Kec. Mollo Utara Livelihood1 Demplot and training on peanut cultivation 6 90 248.125.526,00  124.000.000 158.777.800 √2 Demplot and training on cattle breeding 3 41 174.403.948,00  43.600.000 43.600.000 54.862.000 √3 Training on growing soybean and processing/producing tofu and  1 20 37.430.526,00  19.000.000 22.232.900 √4 Demplot and training on growing orange 3 43 113.012.369,00  57.500.000 67.211.150 √5 Demplot and training on growing vegetable  7 145 283.217.369,00  70.800.000 70.800.000 162.762.250 √6 Demplot and training on growing Cassava and processing cassava chip 1 21 41.667.632,00  21.000.000 24.851.250 √7 Demplot and training on growing carrot and processing chip 1 19 42.928.947,00  20.000.000 26.950.000 √8 Demplot and training on growing onion 1 17 41.861.579,00  21.000.000 24.428.900 √9 Demplot and training on growing fish 3 45 117.352.104,00  60.000.000 69.955.900 √

TOTAL 26 441 1.100.000.000,00  114.400.000 436.900.000 612.032.150100% 10,40% 39,72% 55,64%

Infrastructure1 ‐ 0 0 0 0 02 ‐ 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL FOR KECAMATAN MOLLO UTARA 26 1.100.000.000  114.400.000  436.900.000  612.032.150 100% 10,40% 39,72% 55,64%

1.2 Kec. Aban Selatan Livelihood

1 Training on chicken breeding 1 37 40.267.368,00  0 17.854.000 18.854.000 √2 Demplot and training on pig breeding 1 30 43.109.474,00  0 0 18.859.000 √3 Demplot and training on cattle breeding  8 279 676.189.414,00  0 107.607.250 207.386.230            √4 Demplot and training on goat breeding 2 78 90.185.440,00  0 0 54.646.632 √5 Training on growing horticulture  2 72 88.548.318,00  0 16.010.000 55.202.009 √6 Demplot and training on growing, post harvest and processing corn 2 74 93.651.216,00  0 0 61.883.868 √7 Training for  Farmer Water User  Association (P3A) 1 30 20.267.368,00  0 7.923.250 8.923.250 √8 Demplot and training on growing orange 1 25 47.781.402,00  0 35.028.000

TOTAL 18 625 1.100.000.000,00  0,00  149.394.500 460.782.989100% 0 13,58% 41,89%

Infrastructure1 ‐ 0 0 0 0 0

TOTAL  0 0 0 0 00% 0% 0% 0%

TOTAL FOR KECAMATAN AMANUBAN SELATAN 18 1.100.000.000,00  0,00  149.394.500,00  460.782.989,00 100% 0% 13,58% 41,89%

Linkages

15 | H a l a m a n  

No Locations Activities Number of Total Total Cost BLM Used 2009Activities Beneficiaries (Rp) Jan Feb Maret SP2 SP3

1.3 Kec. Kuan Fatu Livelihood1 Training on dry land cultivation for horticulture  6 221 321.081.500,00  200.005.000 297.005.000 297.005.000 √2 Training on livestock breeding 7 250 601.653.700,00  325.005.000 525.005.000 525.005.000 √3 Training on coconut processing 5 171 134.239.500,00  99.000.000 129.000.000 129.000.000 √4 Training on chicken breeding 1 38 43.025.300,00  8.814.700 38.814.700 38.814.700 √

TOTAL 19 680 1.100.000.000,00  632.824.700 989.824.700 989.824.700100% 57,53% 89,98% 89,98%

Infrastructure1 ‐ 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 00% 0% 0% 0%

TOTAL FOR KECAMATAN KUAN FATU 19 1.100.000.000,00  632.824.700,00  989.824.700,00  989.824.700,00 100% 58% 89,98% 89,98%

2.1 Kec. Golewa Livelihood1 Training on growing and processing cacao 11 225 175.984.500,00  0 19.377.500 61.965.000 √2 Training on growing and processing cashew 1 27 19.935.500,00  0 12.576.500 45.238.500 √3 Training on producing organic fertilizer 3 65 36.197.800,00  0 7.864.500 23.615.500 √4 Training on growing and processing coffee 11 235 318.565.200,00  0 0 45.789.000 √

TOTAL 26 552 550.683.000,00  0 39.818.500 176.608.00050% 0,00% 7,23% 32,07%

Infrastructure1 Rehabilitation of farm road 3 6000 496.157.400,00  311.642.000 52.806.500 46.638.5002 Construction bridge for fish market 1 300 53.159.600,00  16.026.000 30.522.500 46.638.500

TOTAL 4 6300 549.317.000,00  327.668.000 83.329.000 93.277.00050% 59,65% 25,43% 16,98%

TOTAL FOR KECAMATAN GOLEWA 30 6852 1.100.000.000,00  327.668.000,00  123.147.500,00  269.885.000,00 100% 30% 11,20% 24,54%

2.2 Kec. Aimere Livelihood1 Training on growing and processing cacao 6 265 107.231.500,00  0 0 34.057.000 √2 Training on producing organic fertilizer 5 117 27.588.750,00  0 20.588.750 15.257.550 √3 Training on producing coconut oil 1 30 14.046.375,00  0 0 0 √4 Training on growing and processing cashew 6 147.698.035,00  0 0 15.027.000 √

TOTAL 18 412 296.564.660,00  0 20.588.750 64.341.55027% 0,00% 6,94% 21,70%

Infrastructure1 Rehabilitation of farm road 2 3000 679.782.500,00  146.299.500 210.006.000 552.312.0002 Construction of 1 unit extention service Post  2 3500 123.652.840,00  61.315.400 44.729.200 106.044.655

TOTAL 4 6500 803.435.340,00  207.614.900 254.735.200 658.356.65573% 25,84% 31,71% 81,94%

TOTAL FOR KECAMATAN AIMERE 22 6912 1.100.000.000,00  207.614.900,00  275.323.950,00  722.698.205,00 100% 19% 25,00% 65,70%

Linkages

16 | H a l a m a n  

No Locations Activities Number of Total Total Cost BLM Used 2009Activities Beneficiaries (Rp) Jan Feb Maret SP2 SP3

2.3 Kec. Riung Barat Livelihood1 Training on growing of growing livestock feed materials and feed 

conservation 4 77 117.926.400,00  18.867.800 0 67.779.300

√2 Training on growing and processing of soybean   5 477 224.865.100,00  0 0 43.741.600 √

TOTAL 9 554 342.791.500,00  18.867.800 0 111.520.90031% 5,50% 0,00% 32,53%

Infrastructure1 Construction and rehabilitation farm road  4 4000 487.974.400,00  172.193.200 175.010.500 285.370.5002 Construction of dam/dyke of rural irrigation  3 3500 269.234.100,00  42.225.300 127.181.500 50.951.500

TOTAL 7 7500 757.208.500,00  214.418.500 302.192.000 336.322.00069% 0,28

TOTAL FOR KECAMATAN RIUNG BARAT 16 7652 1.100.000.000,00  233.286.300,00  302.192.000,00  447.842.900,00 100% 21,21% 27,47% 40,71%

Linkages

17 | H a l a m a n  

LAMPIRAN 2: RINCIAN PENGGUNAAN DOK PERENCANAAN & PELATIHAN MASYARAKAT PROVINSI NTT

1. Kab. Timor Tengah SelatanNo Locations Total Cost

(Rp)1.1 Kec. Mollo Utara 1 Pelatihan kader 4.888.625

2 Rakor kader 593.0003 Insentif kader 19.500.0004 Honor PL 5.500.0005 MKP 25.0006 Pelatihan TPU 1.208.5007 Verifikasi 5.922.5008 MAD Prioritas 2.750.0009 MAD Pendanaan 1.738.00010 Pelatihan TPK 5.939.00011 Pertemuan Pra Lelang 1.077.00012 Pertemuan BDSP dan TPK 650.50013 Pertemuan Kabupaten 4.000.000

TOTAL FOR KECAMATAN MOLLO UTARA 53.792.125,00 1.2 Kec. Amanuban Selatan 1 Pelatihan Dasar Kader Desa                           7.737.600 

2 MKP dan MD I (alat peraga)                              328.900 3 Pelatihan TPU                                 31.450 4 Pelatihan TV dan Verifikasi usulan                           2.152.600 5 MAD Prioritas usulan                           1.790.750 6 Survei dab Desain RAB                           2.026.000 7 MAD Penetapan usulan                           1.271.000 8 Transport Kader‐AP                        34.365.000 9 Rapat Koordinasi K‐AP                           1.111.250 10 Transport PL                           6.500.000 11 Transport pelaku ke Kabupaten                              902.400 12 Biaya Pertemuan kabupaten                           5.000.000 13 Pelatihan TPK dan PL                           5.300.000 

TOTAL FOR KECAMATAN AMANUBAN SELATAN 68.516.950,001.3 Kec. Kuan Fatu 1 MAD Prioritas 1.500.000

2 MAD Penetapan usulan 1.500.0003 MKP

MDP5 MD Informasi 700.0006 Pagas7 Pertemuan Kabupaten 5.000.0008 Honor PL 5.500.0009 Honor KAD 19.000.00010 Verifikasi 3.609.50011 Desain dan RAB 2.000.00012 Pelatihan KAD 2.451.00013 Pelatihan PL14 Pelatihan TPK/TPU 298000015 Pelatihan TP316 Konsumsi Rakor KAD dan IST 4759000

TOTAL FOR KECAMATAN KUAN FATU 48.999.500,00 

Activities

4

18 | H a l a m a n  

2.  Kab. NgadaNo Locations Activities Total Cost

(Rp)2.1 Kec. Golewa 1 Mad Prioritas usulan 5.169.100

2 Verifikasi usulan 3.692.5003 RAB dan Desain 1.749.0004 Transport PJOK 1.500.0005 Honor PL 4.500.0006 Insentif KPMD 15.600.0007 Pertemuan KPMD 1.430.0008 Pertemuan khusus Kabupaten 5.000.0009 Pelatihan KPMD 9.680.00010 Pelatihan PL                           1.583.500 11 Pelatihan Tim monitoring                           2.043.600 12 pelatihan TPK                           7.913.000 13 MAD Khusus                           2.443.600 

TOTAL FOR KECAMATAN GOLEWA 62.304.300,00 2.2 Kec. Aimere 1 MAD Prioritas usulan 5.285.500

2 MAD Pendanaan 3.468.0003 Honor PL 6.000.0004 Honor KPMD 26.400.0005 Rakor bulanan kader 3.933.5006 RAB dan DESIGN 3.917.5007 Verifikasi 4.818.3008 Papan informasi 4.600.0009 Pertemuan Kabupaten 5.000.00010 MAD Khusus 1.932.00011 Pelatihan kader 3.884.50012 Pelatihan TV 189.00013 Pelatihan PL 881.50014 pelatihan TPK 2.694.00015 Pelatihan Tim Monitoring 1.733.00016 Pelatihan UPK 1.500.00017 Pelatihan BKAD 1.500.00018 Rakor PJOK 3.300.000

TOTAL FOR KECAMATAN AIMERE 81.036.8002.3 Kec. Riung Barat 1 Pelatihan KPMD 4.511.000

2 Pelatihan TPK 2.948.5003 Honor KPMD 18.000.0004 Honor PL 5.500.0005 Pelatihan Tim Verifikasi 4.953.0006 papan informasi desa 1.080.0007 Pelatihan PL 1.054.0008 RAB dan Desain 930.0009 MAD Prioritas 674.30010 papan informasi kecamatan 250.00011 Pertamuan Kabupaten 5.000.00012 MAD Pendanaan 1.375.00013 Biaya pertemuan kader 11.380.50014 Lain­lain 592.000

TOTAL FOR KECAMATAN RIUNG BARAT 58.248.300,00