Perpajakan 2_S1

KUP – NPWP dan NPPKP

Perpajakan 2_S1

Wajib Pajak (WP)

Definisi (KUP, Pasal 1 ayat (2))

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Perpajakan 2_S1

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Definisi (KUP Pasal 1 ayat (4))Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean

Perpajakan 2_S1

Cont’d

Definisi (KUP Pasal 1 ayat (5))Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya

Perpajakan 2_S1

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan

Format NPWP adalah sebagai berikut: XX.XXX.XXX.X.XXX.XXX

Perpajakan 2_S1

Yang Wajib Ber-NPWP

Wajib Pajak Badan Wajib Pajak Orang Pribadi:

yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP) Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap

wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta

Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP

Perpajakan 2_S1

Cont’d

Khusus untuk Wajib Pajak berstatus cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta diberikan NPWP dengan aturan sebagai berikut: Kode WP sama dengan kode WP pusat, kode

WP domisili atau kode WP suami Kode Administrasi perpajakan: 3 (tiga) digit

pertama merupakan kode KPP dimana WP mendaftar dan 3 (tiga) digit terakhir menunjukkan kode urutan cabang

Perpajakan 2_S1

Cont’d

Wajib Pajak sebagai pemotong/ pemungut (WP Non Subjek) seperti Bendaharawan dan badan-badan tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan

Bentuk Usaha Tetap (BUT) yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

Perpajakan 2_S1

Yang Wajib ber-NPPKP

Pengusaha yang bukan pengusaha kecil yang menyerahkan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak

Pengusaha kecil yang menyerahkan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak dan memilih menjadi PKP (KMK No. 571/KMK.03/2003)

Perpajakan 2_S1

Fungsi NPWP & NPPKP

a. Fungsi NPWP: Sarana dalam administrasi perpajakan Tanda Pengenal diri atau identitas WP dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan

pengawasan administrasi perpajakan

b. Fungsi NPPKP: Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban

PKP di bidang PPN dan PPn BM Sebagai identitas PKP yang bersangkutan

Perpajakan 2_S1

Tempat Pendaftaran NPWP & NPPKP

Setiap WP wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang :

Wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal (Orang Pribadi) atau tempat kedudukan Wajib Pajak (badan)

Wilayah kerjanya meliputi tempat – tempat kegiatan usaha Wajib Pajak

Yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja KPP

Perpajakan 2_S1

Tempat Pendaftaran WP Tertentu dan Pelaporan Usaha PKP Tertentu

(Kep-67/PJ./2004 sdtd Per-91/PJ./2005)

Yang dimaksud WP tertentu dan PKP tertentu adalah BUMN, BUMD, PMA, BUT dan orang asing serta perusahaan masuk bursa.WP tertentu dan PKP tertentu itu harus mendaftarkan diri di:a. KPP Badan Usaha Milik Negara WP BUMN, termasuk anak perusahaan b. KPP Penanaman Modal Asing Satu WP PMA yang

tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri kimia dan barang galian non-logam

c. KPP Penanaman Modal Asing Dua WP PMA yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri logam dan mesin

Perpajakan 2_S1

Cont’d

d. KPP Penanaman Modal Asing Tiga WP PMA yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan dan perdagangan

e. KPP Penanaman Modal Asing Empat WP PMA yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri tekstil, makanan dan kayu

f. KPP Penanaman Modal Asing Lima WP PMA yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor agribisnis dan jasa kecuali

Perpajakan 2_S1

Cont’d

g. KPP Penanaman Modal Asing Enam WP PMA yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor jasa dan perdagangan

h. KPP Badan dan Orang Asing Satu WP BUT yang berkedudukan di DKI dan orang asing yang bertempat tinggal di DKI, yang berasal dari negara-negara di benua Asia dan Afrika, termasuk Maldives, Cape Verde, Comoros, Mauritius, Mayotte, Saint Helena, Seychelles, S3o Tome dan Principe

Perpajakan 2_S1

Cont’d

i. KPP Badan dan Orang Asing Dua WP BUT yang berkedudukan di DKI dan orang asing yang bertempat tinggal di DKI yang berasal dari negara-negara selain negara sebagaimana dimaksud pada huruf h

j. KPP Perusahaan Masuk Bursa WP yang pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawasan Pasar Modal, termasuk badan-badan khusus (Self Regulatory Organization) yang didirikan dan beroperasi di bursa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahan 1995 tentang Pasar Modal, Perusahaan efek non bank, Reksa Dana, serta Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA)

Perpajakan 2_S1

Cont’d

k. KPP Wajib Pajak Besar perusahaan besar tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

l. KPP yang wilayah kerjanya meliputi:1) tempat kedudukan WP BUT untuk yang

berkedudukan di luar DKI Jakarta2) tempat tinggal WP orang asing yang bertempat

tinggal di luar DKI Jakarta m. KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat pusat,

cabang, perwakilan, atau kegiatan usaha dilakukan yang lokasinya berada di luar DKI Jakarta untuk WP BUMN, PMA, BUT dan orang asing, perusahaan masuk bursa dan perusahaan besar tertentu, terbatas dalam hal sebagai pemotong dan atau pemungut Pajak Penghasilan

Perpajakan 2_S1

Jangka Waktu Pendaftaran NPWP (PMK No. 20/PMK.03/2008)

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya

Perpajakan 2_S1

Jangka Waktu Pelaporan Kegiatan Usaha (PMK No. 20/PMK.03/2008)

Wajib Pajak yang telah memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP

Wajib Pajak sebagai Pengusaha kecil yang: Memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, wajib

mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP

Tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam satu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya

Perpajakan 2_S1

Sanksi yang Berhubungan dengan NPWP DAN NPPKP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 39 (1))

Perpajakan 2_S1

Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal: diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP

dan/atau ahli warisnya apabila WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif;

b. WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;

c. WP bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau

d. dianggap perlu oleh Dirjen Pajak untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif.

Keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak harus diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap

Penghapusan NPWP

Perpajakan 2_S1

Pencabutan NPPKP

Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan dalam hal: PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain WP Badan yang telah dibubarkan secara

resmi PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi

sebagai PKP

Keputusan atas permohonan penghapusan NPPKP harus diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap

Penghapusan NPPKP

Perpajakan 2_S1

NPWP Bagi WP Orang Pribadi yang Berstatus Karyawan

Tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP: Melalui KPP Domisili Melalui KPP Lokasi KPP bisa memberikan NPWP secara jabatan

kepada karyawan yang tidak merespon himbauan

Perpajakan 2_S1

Sentralisasi & Desenstralisasi Pajak

Bila WP mempunyai beberapa tempat usaha/cabang/pabrik yang tersebar di beberapa wilayah kerja KPP, Wajib Pajak dapat memilih melalui mekanisme sebagai berikut:

SentralisasiPemenuhan Kewajiban PPN / PPn BM dipusatkan ke satu KPP (ijin pemusatan PPN) yaitu Kantor Pusat (tempat kedudukan berada), sedangkan pemenuhan kewajiban PPh pasal 25/29 tetap di kantor pusat serta pemenuhan kewajiban PPh pasal 21/23/26/4(2) di masing-masing cabang/ tempat usaha/ pabrik

DesentralisasiPemenuhan kewajiban PPN / PPn BM dan kewajiban PPh pasal 21/23/26/4(2) di masing-masing cabang/ tempat usaha/ pabrik sedangkan pemenuhan kewajiban PPh pasal 25/29 tetap di kantor pusat

Perpajakan 2_S1

KUP – PEMBAYARAN & PELAPORAN

Perpajakan 2_S1

Surat Setoran Pajak (SSP)

Setelah Wajib Pajak menghitung jumlah pajak yang terutangnya, maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran / penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP)

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Perpajakan 2_S1

Batas Waktu Pembayaran Pajak

Perpajakan 2_S1

Cont’d

Perpajakan 2_S1

Cont’d

Untuk SPT Tahunan PPh Badan dan OP, pembayaran paling lambat adalah sebelum jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan OP tersebut

PPh Pasal 21 Tahunan saat ini tidak ada lagi

Perpajakan 2_S1

Sanksi Terlambat / Tidak Membayar Pajak

Sanksi Administrasi Terlambat Membayar Pajak (bunga Pasal 9 (2a)) Apabila pembayaran atau penyetoran pajak

dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan

Perpajakan 2_S1

Surat Pemberitahuan (SPT)

Definisi:

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Perpajakan 2_S1

Jenis SPT

1. SPT Masa yaitu surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim)

2. SPT Tahunan yaitu surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak (jangka waktu 1 tahun takwim) atau Bagian Tahun Pajak (bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak)

Perpajakan 2_S1

Batas Waktu Penyampaian SPT Untuk SPT Masa:

PPh Pasal 21, yang menyampaikan Pemotong PPh Pasal 21, disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak

PPh Pasal 22, yang menyampaikan Bea Cukai, disampaikan paling lambat 7 hari setelah penyetoran

PPh Pasal 22 Bendaharawan, yang menyampaikan bendaharawan, disampaikan paling lambat tanggal 14 setelah akhir masa pajak

PPh Pasal 23/26, yang menyampaikan Pemotong PPh Pasal 23/26, disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak

PPN dan PPnBM, yang menyampaikan Pengusaha Kena Pajak, disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak

Perpajakan 2_S1

Cont’d

Untuk SPT Tahunan : SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771), yang

menyampaikan Wajib Pajak, disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak

SPT Tahunan PPh OP (Formulir 1770), yang menyampaikan Wajib Pajak, disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak

Perpajakan 2_S1

Sanksi Terlambat / Tidak Menyampaikan SPT

SPT yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan (terlambat), dikenakan sanksi administrasi berupa denda (denda Pasal 7): Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya Rp 100.000 untuk SPT Tahunan OP Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan

Perpajakan 2_S1

Cont’d

WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP dan WP tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB (Pasal 13A)

Perpajakan 2_S1

Cont’d

WP karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun (Pasal 38)

Perpajakan 2_S1

Cont’d

WP dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 39 (1))

Perpajakan 2_S1

Direktur Jenderal Pajak atas

permohonan Wajib Pajak dapat

memperpanjang jangka waktu

penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan untuk paling lama 2 bulan

Perpajakan 2_S1

Prosedur Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan

Permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berakhir dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Menyampaikan penghitungan sementara pajak penghasilan yang terutang dan dilampiri Laporan Keuangan sementara tahun pajak yang bersangkutan (bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan)

Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang apabila menurut penghitungan sementara Kurang Bayar berupa Surat Setoran Pajak (SSP)

Permohonan menggunakan formulir 1770Y (Orang Pribadi) / 1771Y (Badan)

Perpajakan 2_S1

Sanksi Akibat Perpanjangan SPT

Sanksi Administrasi berupa bunga (Pasal 19 (3)): Dalam hal WP diperbolehkan memperpanjang

waktu penyampaian SPT Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang (di form 1770Y/ 1771Y) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang (di form 1770/ 1770S/ 1771), maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Perpajakan 2_S1

Cont’d

Sanksi Administrasi berupa denda (Pasal 7 (1)): Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 untuk SPT PPh OP dan Rp 1.000.000 untuk SPT PPh Badan

Perpajakan 2_S1

Pembetulan SPT

Secara umum syarat mengajukan pembetulan adalah:

Pembetulan dengan kemauan sendiri Melampirkan fotocopi SPT yang telah

disampaikan Melampirkan SSP lembar ke-3 jika ada

pembayaran tambahan

Perpajakan 2_S1

Sanksi Akibat Pembetulan SPT

Sanksi Administrasi berupa bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar (Pasal 8 (2)): Apabila pembetulan SPT dilakukan sebelum

Direktur Jenderal Pajak melakukan tindakan pemeriksaan. Bunga dihitung sejak penyampaian SPT Tahunan berakhir atau untuk SPT Masa sejak jatuh tempo pembayaran, sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT itu

Perpajakan 2_S1

Cont’d

Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar(Pasal 8 (3)): Pembetulan SPT dilakukan sekalipun telah

dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak (yaitu kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar)

Perpajakan 2_S1

Cont’d

Sanksi Administrasi berupa kenaikan 50% dari pajak yang kurang bayar (Pasal 8 (5)) Apabila pembetulan SPT dilakukan setelah ada pemeriksaan pajak namun Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak dan WP mengungkapkan ketidakbenaran SPT dengan kemauan sendiri dalam laporan tersendiri. Pengungkapan ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut : Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih

besar atau lebih kecil; Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih

besar atau lebih kecil; Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil

Perpajakan 2_S1

KUP – PEMBUKUAN & PENCATATAN

Perpajakan 2_S1

Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur, untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut

Perpajakan 2_S1

Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan

Wajib Pajak Badan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000

Perpajakan 2_S1

Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah

Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak dengan persetujuan Menteri Keuangan dalam rangka: Penanaman modal asing Kontrak karya pertambangan kontrak bagi hasil pertambangan/pengeboran Bentuk Usaha Tetap (BUT) Wajib Pajak yang berafiliasi dengan

perusahaan induk di luar negeri

Perpajakan 2_S1

Cont’d

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: Bahasa asing dan mata uang selain Rupiah yang boleh

di pergunakan adalah bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat

Mendapat izin dari Menteri Keuangan Permohonan izin kepada Menteri Keuangan harus

dilampiri dengan: Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun terakhir (WP

yang telah berdiri lebih dari 1 tahun) Fotokopi NPWP dan fotokopi Akta Pendirian, atau

dokumen lain yang serupa (bagi WP BUT) (WP yang baru berdiri dalam tahun berjalan)

Perpajakan 2_S1

Pencatatan

Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final

Perpajakan 2_S1

Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Perpajakan 2_S1

Norma Penghitungan Penghasilan Netto

Yaitu pedoman untuk menentukan penghasilan netto Wajib Pajak, karena Wajib Pajak tersebut tidak wajib melakukan pembukuan

Wajib Pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi syarat-syarat berikut:

Perpajakan 2_S1

Cont’d

Peredaran bruto dalam 1 tahun tidak mencapai Rp 4.800.000.000

Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku

Menyelenggarakan Pencatatan Dalam hal Wajib Pajak tersebut tidak

menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak seperti tersebut di atas, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan

Perpajakan 2_S1

Daluwarsa

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan (Pasal 28 (11))

Perpajakan 2_S1

Daluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali (Pasal 22 (1))

Perpajakan 2_S1

END OF PRESENTATION

THANK YOU