Kup 2008
-
Upload
dudi-wahyudi -
Category
Economy & Finance
-
view
14.215 -
download
9
description
Transcript of Kup 2008
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA
PERPAJAKAN 2008
DUDI WAHYUDI(www.dudiwahyudi.com)
P2 HUMASKANWIL DJP SUMSEL DAN
KEP. BABEL
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 2
UU No. 6 Th. 1983 tentangKETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No. 28 Th. 2007
KECUALI DIATUR TERSENDIRIDALAM UU YANG BERSANGKUTAN
PPh PPN / PPn BM
PBB
MENGATURKETENTUAN FORMAL
BAGI
Pajak lainnya yang mengacu kepada UU ini
BPHTB PPSP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 3
Definisi Pajak
• kontribusi wajib kepada negara • terutang oleh orang pribadi atau
badan • bersifat memaksa• berdasarkan Undang-Undang• tidak mendapatkan imbalan
langsung• untuk keperluan negara • bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat
Pasal 1 angka 1 UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 4
WAJIB PAJAKWAJIB PAJAKPasal 1 angka 2 UU KUP
ORANG PRIBADI
PEMBAYAR/ PEMUNGUT /
PEMOTONG PAJAKTERTENTU
BADAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 5
KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI
KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI
Pasal 2 ayat (1) UU KUP
WAJIB PAJAK
MEMENUHI PERSYARATAN ■ SUBJEKTIF■ OBJEKTIF
MENDAFTARKAN DIRI
KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIBERIKAN NPWP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 6
• Persyaratan subjektif : sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh
• Persyaratan objektif : subjek pajak menerima/memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh
• Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah
• Wanita kawin selain di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri
KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI
KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 7
FUNGSINPWP / PPKP
FUNGSINPWP / PPKP
tanda pengenal diri atau identitas WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan;
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;
(juga untuk mendapatkan pelayanan dari Instansi tertentu)
SEBAGAI SARANA
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 8
KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA
KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA
Pasal 2 ayat (2) UU KUP
WAJIB PAJAK
SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN KEWAJIBAN PPN
MELAPORKAN USAHANYA
KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI :
• TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN
• TEMPAT KEGIATAN USAHA
DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 9
TEMPAT PENDAFTARANWAJIB PAJAK
TEMPAT PENDAFTARANWAJIB PAJAK
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP
TEMPAT TINGGAL
TEMPAT KEDUDUKAN
ORANGPRIBADI BADAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK
WAJIB PAJAK
PEMUNGUT/PEMOTONG
DAN TEMPAT
KEGIATAN USAHA
PENGUSAHATERTENTU
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 10
TEMPATPELAPORAN USAHA
TEMPATPELAPORAN USAHA
ORANGPRIBADI B A D A N
WP SEBAGAI PENGUSAHAYANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN
KANTOR PELAYANAN PAJAK
TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
Pasal 2 ayat (2) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 11
APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
WP/PKP TETAPI TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN
USAHANYA
DIRJEN PAJAK
MENERBITKANNPWP DAN ATAU PPKP
SECARA JABATAN
PENERBITANNPWP DAN ATAU
PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN
PENERBITANNPWP DAN ATAU
PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN
Pasal 2 ayat (4) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 12
paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau
dikukuhkan sbg PKP
dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan
SAAT DIMULAINYAKEWAJIBAN PERPAJAKAN
BAGI WP/PKP YG DIKUKUHKAN SECARA JABATAN
SAAT DIMULAINYAKEWAJIBAN PERPAJAKAN
BAGI WP/PKP YG DIKUKUHKAN SECARA JABATAN
Pasal 2 ayat (4a) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 13
Sebelum penyerahan BKP/JKP
Paling lama akhir bulan berikut setelah s/d suatu masa dalam tahun buku nilai peredaran usaha melebihi batasan Pengusaha Kecil
Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha
mulai dijalankan
Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila penghasilan sampai dengan suatu bulan yg disetahunkan telah melebihi PTKP
WP BADAN / OP Usahawan
WP ORANG PRIBADI
Non Usahawan
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN
PELAPORAN PPKP
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN
PELAPORAN PPKPPasal 2 ayat (5) UU KUP jo. PER-44/PJ/2008
PPKPNPWP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 14
Alasan NPWP DihapuskanPasal 2 ayat (6) UU KUP
• diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP/ ahli warisnya dalam hal tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif
• Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha
• WP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
• dianggap perlu oleh Dirjen Pajak untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan / atau objektif
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 15
Jangka Waktu Penyelesaian Penghapusan NPWP
Pasal 2 ayat (7) UU KUP
Permohonan Penghapusan NPWP
Pemeriksaan oleh Dirjen Pajak
Jangka Waktu Terbitnya Keputusan
WP Orang Pribadi
WPBadan
6 Bulan 12 Bulan
Sejak Tanggal Permohonan Diterima Lengkap
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 16
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Pasal 2 ayat (8) dan (9) UU KUP
Permohonan
Pemeriksaan oleh Dirjen Pajak
Jangka Waktu Terbitnya Keputusan
6 Bulan
Sejak Tanggal Permohonan Diterima Lengkap
PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP
SecaraJabatan
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 17
jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang
sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan PMK paling lama 3 bulan kalender
Masa Pajak dan Tahun PajakPasal 1 angka 7 & 8, Pasal 2A
MASA PAJAK
jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
TAHUN PAJAK
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 18
SURAT PEMBERITAHUAN(SPT)
SURAT PEMBERITAHUAN(SPT)
Pasal 1 angka 10, 11, 12 UU KUP
SPT MASA SPT TAHUNAN
SPTSurat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan
Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak,
dan atau Harta dan Kewajiban
UNTUK SUATUMASA PAJAK
UNTUK SUATUTAHUN PAJAK ATAU
BAGIAN TAHUN PAJAK
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 19
FUNGSI SPT PPhFUNGSI SPT PPh
a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
b. melaporkan tentang : pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ; penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ; Harta dan Kewajiban ; pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak.
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP
SEBAGAI SARANA UNTUK :
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 20
FUNGSI SPT PPNFUNGSI SPT PPN
a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan
b. melaporkan tentang: pengkreditan PM terhadap PK; pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak; melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut).
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP
SEBAGAI SARANA UNTUK :
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 21
PENANDATANGANAN SPTPasal 3 ayat (1b) UU KUP
• SECARA BIASA• DENGAN TANDA TANGAN
STEMPEL• TANDA TANGAN ELEKTRONIK
ATAU DIGITAL
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
YANG SAMA
TATACARA PELAKSANAANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 22
KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT
KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT
Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (7) UU KUP
WP
KPPP/KP2KP
• MENGAMBIL SENDIRI• MENGISI • MENANDATANGANI• MENYAMPAIKAN
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN
• SPT MASA : PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK
• SPT TAHUNAN : PALING LAMBAT 3 BULAN (OP) ATAU 4 BULAN (BADAN) SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK
SPT
SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI KETENTUAN (TIDAK
LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 23
TANGGAL JATUH TEMPO
PELAPORAN PAJAK
TANGGAL JATUH TEMPO
PELAPORAN PAJAKPasal 3 ayat (3c) UU KUP jis. PMK No.184 /PMK.03/2007
PPh Ps. 4 ayat (2) Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 21 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 23 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 25 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
• Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
• Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 24
WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU
WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU
Pasal 3 ayat (3a) dan (3b) UU KUP
WP Dengan Kriteria Tertentuantara lain WP Usaha Kecil
dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 SPT Masa
SPT Masa PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa
Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran
dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak
yang terakhir
SPT Masa selain PPh Pasal 25 untuk beberapa
Masa Pajak sekaligus dengan syarat
pembayaran untuk masing-masing Masa
Pajak dilakukan sesuai batas waktunya
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporannya diatur dengan Peraturan Menkeu
(182/PMK.03/2007)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 25
SPT TIDAK LENGKAP (SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN)
Pasal 3 ayat (7) dan (7a)
SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN
APABILA
• tidak ditandatangani • tidak sepenuhnya dilampiri keterangan
dan/atau dokumen yg disyaratkan • SPT LB disampaikan setelah 3 (tiga)
tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis
• SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKP
DIRJEN PAJAK WAJIB MEMBERITAHUKAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 26
a. Dalam Bahasa Indonesia
b. Huruf latin
c. Menggunakan angka arab
d. Satuan mata uang rupiah
( Kecuali WP yang telah mendapat izin
Menkeu untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa
asing dan mata uang selain rupiah, yaitu
dalam mata uang US $ )
SPT harus diisi dengan benar lengkap dan jelas, dan :
PENGISIAN SPTPENGISIAN SPTPasal 3 ayat (1), (1a) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 27
BENAR
BENAR, LENGKAP DAN JELAS
BENAR, LENGKAP DAN JELAS
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP
LENGKAP JELAS
benar dalam perhitungan,
termasuk benar dalam penerapan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
memuat semua unsur-unsur
yang berkaitan dengan objek
pajak dan unsur-unsur lain
yang harus dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan
melaporkan asal-usul atau sumber dari
objek pajak dan unsur-unsur
lain yang harus dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 28
BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT
BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT
BENTUK
MENTERI KEUANGANMENETAPKAN
ISI LAMPIRANBERUPA
KETERANGAN DAN
ATAU DOKUMEN
Pasal 3 ayat (6) UU KUP
CARA MENYAMPAIKAN SPT
181/PMK.03/2007
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 29
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
DISERTAI JUGA SSP SBG BUKTI PELUNASAN
ATAS KEKURANGAN PENYETORAN
PAJAK YG TERUTANG YG KETENTUANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007)
APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MEMPERPANJANG
JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN SECARA TERTULIS ATAU DENGAN CARA LAIN YG
KETENTUANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007)
DISERTAI DENGAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK YG TERUTANG DLM 1 TH
PAJAK YG KETENTUANNYA DIATUR PMK (181/PMK.03/2007)
Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) UU KUP
CARA :
UNTUK PALING LAMA 2 BULAN
APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUT
DITERBITKAN SURAT TEGURAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 30
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT
Pasal 3 ayat (8) UU KUP jo. PMK No.183/PMK.03/2007
WAJIB PAJAK TERTENTUWAJIB PAJAK TERTENTU
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT ADALAH : WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25 DAN SPT TAHUNAN PPh)
WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 31
PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPT
Pasal 4 ayat (1), (2), (3) & (4) UU KUP
PENGISIAN SPTPENGISIAN SPT
BENAR LENGKAP JELAS DITANDATANGANI :
BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA
KHUSUS
WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN
(NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN)
WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN
(NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 32
PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPT
Pasal 4 ayat (4a), (4b), & (5) UU KUP
Laporan Keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak
Dalam hal laporan keuangan diaudit Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada SPT, maka SPT dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT dianggap tidak disampaikan
Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT diatur dengan PMK (185/PMK.03/2007)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 33
PENYAMPAIAN SPTPENYAMPAIAN SPTPasal 6 UU KUP
Dengan Cara
Disampaikan langsung ke KPP/ KP2KP
WP menerima tanda bukti dan
tanggal penerimaan
Disampaikan melalui Pos
Tanda bukti dantanggal pengirimandianggap sebagai tanda bukti dan
tanggal penerimaan sepanjang SPT telah
lengkap
ATAU CARA LAIN YANG DIATUR PERATURAN MENTERI KEUANGAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 34
SANKSI ADMINISTRASIATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
SANKSI ADMINISTRASIATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
SPT MASA
PPN
WP TERLAMBAT/TIDAK MENYAMPAIKAN
WP TERLAMBAT/TIDAK MENYAMPAIKAN
Pasal 7 (1) UU KUP
DENDARp. 500 RB
SPT MASA
LAINNYA
SPTTAHUNAN
BADAN
SPT TAHUNAN
OP
DENDARp. 100 RB
DENDARp. 1 JT
DENDARp. 100 RB
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 35
DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA
DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA
Pasal 7 ayat (2) UU KUP
WP TERTENTU DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA
WP OP yang telah meninggal dunia; WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas; WP OP yang berstatus sebagai WNA yang tidak
tinggal lagi di Indonesia; BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di
Indonesia; WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha
lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; Wajib Pajak yang terkena bencana, yang
ketentuannya diatur dengan PMK; atau WP lain yang diatur dengan atau berdasarkan PMK
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 36
PEMBETULAN SPTPEMBETULAN SPT
PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta lampiran sendiri)
BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN DISAMPAIKAN PALING LAMA 2 TAHUN
SEBELUM DALUARSA PENETAPAN UNTUK SPT RUGI DAN LB
APABILA PEMBETULAN SPT MENYEBABKAN PAJAK KURANG BAYAR DIKENAKAN SANKSI BUNGA 2% PER BULAN ATAS JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR
DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN
Pasal 8 ayat (1), (1A), (2) & (2A) UU KUP
SPT YG PENGISIANNYATERDAPAT KEKELIRUAN
SYARAT
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 37
TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, sehubungan TINDAK PIDANA
PASAL 38
PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN
SENDIRI
PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN
SENDIRI
APABILA WP :Mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan
sendiriMelunasi pajak yg kurang dibayar + denda
150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
SPT TELAH DISAMPAIKAN
TIDAK DISIDIK
Pasal 8 ayat ( 3 ) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 38
PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI
PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI
SEKALIPUN DIRJEN PAJAK TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN DG SYARAT
BELUM DITERBITKAN SKP
WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN
TERSENDIRI
WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN
TERSENDIRI
PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU LEBIH KECIL
RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU LEBIH BESAR JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU LEBIH KECIL JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR ATAU LEBIH
KECIL MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR + KENAIKAN 50 %
SEBELUM LAPORAN DISAMPAIKAN
Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP
PROSES PEMERIKSAAN TETAP DILANJUTKAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 39
PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN
ATAU PUTUSAN BANDING
PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN
ATAU PUTUSAN BANDING
Pasal 8 ayat 6 UU KUP
WP Menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau
Putusan PK tahun (- tahun) pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal
yang berbeda dengan yg dalam SPT
Dapat menyampaikan pembetulan SPT dg syarat
belum dilakukan pemeriksaan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau
Putusan PK
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 40
TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK
TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK
Pasal 9 ayat (1) UU KUP PMK No.184 /PMK.03/2007
PPh Ps. 4 ayat (2) yg dipotong pemotong pajak
Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
PPh Ps. 4 ayat (2) yg dibayar sendiri
Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
PPh Pasal 21 Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
PPh Pasal 23 Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
PPh Pasal 25 Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
• Dalam hal tanggal jatuh tempo dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya
• Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 41
BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29
BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29
KEKURANGAN BAYAR PPhBERDASARKAN SPT TAHUNAN
PPh (Ps.29)
TAHUN BUKU=
TAHUN TAKWIM
TAHUN BUKU
TAHUN TAKWIM
SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN
HARUS DILUNASI
Pasal 9 ayat (2) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 42
SANKSI ADMINITRASIKETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PAJAK
SANKSI ADMINITRASIKETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PAJAK
PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAKSETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/
PENYETORAN PAJAK UNTUK SUATU MASA PAJAK
BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL
PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULANDIHITUNG PENUH SATU BULAN)
DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI
Pasal 9 ayat (2a) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 43
SANKSI ADMINITRASIKETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PAJAK
SANKSI ADMINITRASIKETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PAJAK
KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK BERDASARKAN SPT TAHUNAN YANG
DIBAYAR SETELAH TANGGAL JATUH TEMPOPENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SAMPAI
DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULANDIHITUNG PENUH SATU BULAN)
DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI
Pasal 9 ayat (2b) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 44
JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK
JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK
STP SKPKB SKPKBT
SK PEMBETULAN SK KEBERATAN PUTUSAN
BANDING
HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN
PAJAK TERUTANG ATAS :
YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR
BERTAMBAH
Pasal 9 ayat (3) UU KUP
Bagi WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu, dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang
ketentuannya diatur dengan PMK
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 45
PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 9 ayat (4) UU KUP
STPSKPKBSKPKBTPPh Pasal 29
SK PEMBETULANSK KEBERATANPUTUSAN BANDINGYg mengakibatkan pajak yg harus dibayar bertambah
ATAS PERMOHONAN WP UNTUK MENGANGSUR/MENUNDA
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANGATAS :
DIREKTUR JENDERAL PAJAKDAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN
Ketentuannya diatur dengan PMK (184/PMK.03/2007)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 46
TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK
TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK
Pasal 10 ayat (1) & (1a) UU KUP
WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK TERUTANG DENGAN
MENGGUNAKAN SSP KE KAS NEGARA
tempat pembayaran yang diatur dengan PMK (184/PMK.03/2007)
MELALUI
SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima
pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur PMK
(184/PMK.03/2007)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 47
SARANAPEMBAYARAN PAJAKPasal 10 ayat (2) UU KUP jo 184/PMK.03/2007
PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK
MENGGUNAKANSURAT SETORAN PAJAK (SSP)
ATAU SARANA ADMINISTRASI LAINYG DISAMAKAN DG SSP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 48
SURAT KETETAPAN PAJAK SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 1 angka 14 UU KUP
Surat Ketetapan Pajak
PASAL 13
PASAL 15
PASAL 17, 17B, 17C, 17D DAN
17E
PASAL 17 A
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPKBT)
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 49
KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAKKEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAKPasal 12 AYAT (1) UU KUP
WAJIB PAJAK
WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANGTERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGANPERPAJAKAN
TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA
SURAT KETETAPAN PAJAK
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 50
JUMLAH PAJAK TERUTANGJUMLAH PAJAK TERUTANGPasal 12 Ayat (2) & (3) UU KUP
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANGMENURUT SURAT PEMBERITAHUAN
YANG DISAMPAIKAN WP
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANGMENURUT KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH
PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR
Atau Apabila
MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAHPAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 51
BUNGA 2%SEBULAN
MAX 24 BLN
SPT tidak di-sampaikan da-lam jangka waktu yg di-tentukan dalam surat tegoran
Berdasarkan hasil pemeriksaan/ket lain, PPN/PPnBM: - tidak seharusnya dikompensasikan- tidak seharusnya dikenakan tarip 0 %
Kewajiban:
Pasal 28 dan
Pasal 29tidak dipenuhi
PPh /PPN / PPn BM
PPh Sendiri
PPh Sendiri
KENAIKAN 50%
KENAIKAN 100%
KENAIKAN 100%
KENAIKAN 50%
Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) aPsl. 13 (3) b
Psl. 13 (2)
SKPKBDapat diterbitkan dalam jangka waktu 5
tahun, dalam hal : SKPKB
Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal :
Berdasarkan hasil pemerik-saan/ket. lain pajak yg teru-tang tidak/ku-rang dibayar
PPh PEMOTONG/
PEMUNGUTAN
PPN /PPn.BM
PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN
KENAIKAN 100%
Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP
Psl. 13 (3) c
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 52
BUNGA 2%SEBULAN
MAX 24 BLN
PPh /PPN / PPn BM
Psl. 13 (2)
SKPKBDapat diterbitkan dalam jangka waktu 5
tahun, dalam hal : SKPKB
Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal :
apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a)
Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP
Tata cara penerbitan SKPKB diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (23/PMK.03/2008)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 53
PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT
PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT
KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT
KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT
DALAM JANGKA WAKTUDALAM JANGKA WAKTU
5 TAHUN5 TAHUNTIDAK DITERBITKAN SKPTIDAK DITERBITKAN SKP
MENJADI
PASTI
Pasal 13 ayat (4) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 54
S K P K Bdapat diterbitkan dalam j.w.
> 5 tahun dalam hal :
S K P K Bdapat diterbitkan dalam j.w.
> 5 tahun dalam hal :
Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yg dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yg dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
ditambah sanksiditambah sanksiBUNGA 48 %BUNGA 48 %
ditambah sanksiditambah sanksiBUNGA 48 %BUNGA 48 %
Pasal 13 ayat (5) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 55
TINDAK PIDANA ALPA PERTAMA KALI
TINDAK PIDANA ALPA PERTAMA KALI
Tidak menyampaikan SPT Menyampaikan SPT tidak benar
BERAKIBATdapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara
wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang , serta
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
ditetapkan melalui penerbitan SKPKB
Pasal 13A UU KUP
WAJIB PAJAK YANG KARENA KEALPAANNYA
tidak dikenai sanksi pidana jika kealpaan tersebut pertama kali dilakukan
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 56
PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar
Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung
Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga
PKP tidak membuat faktur pajak, PKP membuat faktur pajak tidak tepat waktu
Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan
Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan
Denda 2 % x DPPDenda 2 % x DPP
Psl 14 (1) a Psl 14 (1) dPsl 14 (1) b
Psl 14 (1) c
Psl 14 (3)Psl 14 (3) Psl 14 (4)Psl 14 (4)
Catatan: (Pasal 14 (2)Catatan: (Pasal 14 (2)
STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skpSTP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skp
STP dapat diterbitkan dalam hal :
STP dapat diterbitkan dalam hal :
Pasal 14 UU KUP
PKP membuat faktur pajak tidak lengkap
Psl14(1) e
PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masanya
Psl14(1) f
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 57
STP dapat diterbitkan dalam hal :
STP dapat diterbitkan dalam hal :
Pasal 14 UU KUP
Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN
Psl14(1) g
bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan SKPKPP
s.d. tanggal penerbitan STP
bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan SKPKPP
s.d. tanggal penerbitan STP
Psl 14 (5)Psl 14 (5)
Tata cara penerbitan STP diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan (189/PMK.03/2007)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 58
SKPKBT Diterbitkan dlm jangka waktu 5 tahun
apabila
SKPKBT Diterbitkan dlm jangka waktu 5 tahun
apabila
• ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT
Ditemukan
oleh FISKUS
dikenakan kenaikan 100 %
Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)UU KUP
Keterangan tertulis
dari WP atas
kehendak sendiri
tidak dikenakan kenaikan
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 59
S K P K B Tdapat diterbitkan dalam j.w. > 5
tahun dalam hal :
S K P K B Tdapat diterbitkan dalam j.w. > 5
tahun dalam hal :
Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya
yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
ditambah sanksiditambah sanksiBUNGA 48 %BUNGA 48 %
ditambah sanksiditambah sanksiBUNGA 48 %BUNGA 48 %
Pasal 15 ayat (4) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 60
S K P K B TPeraturan Pelaksanaan
S K P K B TPeraturan Pelaksanaan
Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan
23/PMK.03/200823/PMK.03/200823/PMK.03/200823/PMK.03/2008
Pasal 15 ayat (4) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 61
PEMBETULANKETETAPAN PAJAK
PEMBETULANKETETAPAN PAJAK
PERMOHONAN WP
Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan UU KUP
SALAH TULIS, SALAH HITUNGDAN ATAU KELIRU PENERAPAN UU
SALAH TULIS, SALAH HITUNGDAN ATAU KELIRU PENERAPAN UU
SKP, STP, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK
Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau SKPIB
SECARA JABATAN
DIRJEN PAJAK DAPAT MEMBETULKAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 62
PERMOHONANPEMBETULANPERMOHONANPEMBETULAN
APABILA JANGKA WAKTU TELAH LEWAT, TIDAK MEMBERI SUATU KEPUTUSAN, MAKA PERMOHONAN PEMBETULAN YG DIAJUKAN
TSB DIANGGAP DIKABULKAN
Pasal 16 AYAT (2), (3) UU KUP
DIREKTUR JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK
HARUS MEMBERI KEPUTUSAN
DALAM JANGKA WAKTU 6 BULANSEJAK TANGGAL SURAT PERMOHONAN DITERIMA
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 63
PERMOHONANPEMBETULANPERMOHONANPEMBETULAN
WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TERTULIS MENGENAI HAL-HAL YANG MENJADI DASAR UNTUK
MENOLAK ATAU MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN WAJIB
PAJAK
Pasal 16 AYAT (4) UU KUP
DIREKTUR JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK
APABILA DIMINTA OLEH WAJIB PAJAK
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 64
PERMOHONANPEMBETULANPERMOHONANPEMBETULAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
19/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN
TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU
DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN
Pasal 22 Ayat (4) PP No. 80 Th. 2007
PERATURAN PELAKSANAANPERATURAN PELAKSANAAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 65
PENERBITAN S K P L BPENERBITAN S K P L BPasal 17 ayat (1), (2) & (3) UU KUP
JUMLAH KREDIT PAJAKATAU JUMLAH PAJAK
YG DIBAYARLEBIH BESAR DARI PADA
JUMLAH PAJAKYG TERUTANG
TELAH DILAKUKANPEMBAYARAN PAJAK
YANG TIDAKSEHARUSNYA
TERUTANG
SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN THD
SPT LB TANPA PERMOHONAN RESTITUSI,
SPT KB, DAN SPT NIHIL
SETELAH MENELITI KEBENARAN
PEMBAYARAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENERBITKAN SKPLB
BERDASARKAN PERMOHONAN WP
KETENTUANNYA DIATUR PMK(190/PMK.03/2007)
SKPLB masih dapat diterbitkan lagi berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data
baru
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 66
PENERBITAN S K P NPENERBITAN S K P NPasal 17 A ayat (1) & (2) UU KUP
JUMLAH KREDIT PAJAKATAU JUMLAH PAJAK
YG DIBAYARSAMA DENGANJUMLAH PAJAKYG TERUTANG
PAJAK TIDAK TERUTANGDAN TIDAK ADAKREDIT PAJAK /
PEMBAYARAN PAJAK
SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN
Tata cara penerbitan SKPN diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
(23/PMK.03/2008)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 67
SPTLBdengan permohonan dalam SPT
(Selain permohonan sebagaimana dalam Pasal 17C dan 17D)
SPTLBdengan permohonan dalam SPT
(Selain permohonan sebagaimana dalam Pasal 17C dan 17D)
DIPERIKSADIPERIKSA
SKPLBSKPLBSKPKBSKPKB SKPNSKPNditerbitkan dalam jangka waktu 12 bulan
Sejak permohonan diterima secara lengkap
Pasal 17B ayat (1)& (1A) UU KUP
tidak berlaku terhadap WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan PMK
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 68
SPT LBdengan permohonan dalam SPT
SPT LBdengan permohonan dalam SPT
SKPLB = SPT
SKPLB = SPT
DITAMBAH
IMBALAN BUNGA
2 % SEBULAN
MELAMPAUI 12 BULANMELAMPAUI 12 BULANTIDAK ADA TIDAK ADA
KEPUTUSANKEPUTUSAN
DITERBITKAN DITERBITKAN DALAM WAKTU DALAM WAKTU
PALING LAMBATPALING LAMBAT1 BULAN1 BULAN
Pasal 17B ayat (2), ayat (3) UU KUP
DITERBITKAN DITERBITKAN LEWAT JANGKA LEWAT JANGKA WAKTU 1 BULANWAKTU 1 BULAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 69
SKPLBWP yang dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan
SKPLBWP yang dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan
APABILA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAANAPABILA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Pasal 17B ayat (4) UU KUP
• tidak dilanjutkan dengan penyidikan,• dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak
dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, atau
• dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
DALAM HAL KEPADA WP DITERBITKAN SKPLB
KEPADA WP DIBERIKAN BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN (MAKS 24 BULAN), DIHITUNG
SEJAK BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU 12 BULAN SAMPAI DENGAN SAAT DITERBITKAN
SKPLB
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 70
Penerbitan SKPPKP(Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak)
Penerbitan SKPPKP(Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak)
Setelah Dilakukan Penelitian terhadap Setelah Dilakukan Penelitian terhadap Permohonan Permohonan
Pasal 17C ayat (1) UU KUP
PPNPPNJangka Waktu Jangka Waktu
1 bulan1 bulan
WP DENGAN WP DENGAN KRITERIA KRITERIA
TERTENTUTERTENTU
PPhPPhJangka Waktu Jangka Waktu
3 bulan3 bulan
Diterbitkan SKPPKP
SEJAK PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 71
• tepat waktu dalam menyampaikan SPT
• tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
• Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan
• tidak pernah dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam jk. waktu 5 tahun terakhir
WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU
WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU
Pasal 17C ayat (2) & (3)
DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 72
WP DENGAN KRITERIA TERTENTU
WP DENGAN KRITERIA TERTENTU
DAPAT DIPERIKSADALAM JANGKA WAKTU 5
TAHUN
DAPAT DIPERIKSADALAM JANGKA WAKTU 5
TAHUN
SKPLBSKPLBSKPNSKPN SKPKBSKPKB
DITAMBAH SANKSIDITAMBAH SANKSIKENAIKAN 100 %KENAIKAN 100 %
Pasal 17C ayat (4) , (5) dan Penjelasan UU KUP
SETELAH DITERBITKAN SKPPKP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 73
TIDAK DAPAT DIBERIKAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN TIDAK DAPAT DIBERIKAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN Pasal 17C ayat (6) UU KUP
• terhadap WP tsb dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
• terlambat menyampaikan SPT Masa suatu jenis pajak tertentu 2 Masa Pajak berturut-turut
• terlambat menyampaikan SPT Masa suatu jenis pajak tertentu 3 Masa Pajak dalam 1 tahun kalender, atau
• terlambat menyampaikan SPT Tahunan.
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 74
TATACARA PENETAPAN WP
KRITERIA TERTENTU TATACARA PENETAPAN WP
KRITERIA TERTENTU Pasal 17C ayat (7) UU KUP
DIATURPERATURAN MENTERI KEUANGAN
192/PMK.03/2007
PER-1/PJ/2008
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 75
Penerbitan SKPPKP(Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak)
Penerbitan SKPPKP(Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak)
Setelah Dilakukan Penelitian terhadap Setelah Dilakukan Penelitian terhadap Permohonan Permohonan
Pasal 17D ayat (1) UU KUP
PPNPPNJangka Waktu Jangka Waktu
1 bulan1 bulan
WP DENGAN WP DENGAN PERSYARATAN PERSYARATAN
TERTENTUTERTENTU
PPhPPhJangka Waktu Jangka Waktu
3 bulan3 bulan
Diterbitkan SKPPKP
SEJAK PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 76
• WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
• WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet dan lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu
• WP badan dengan omzet dan lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau
• PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan omzet dan lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu
WAJIB PAJAK DG PERSYARATAN TERTENTU
WAJIB PAJAK DG PERSYARATAN TERTENTU
Pasal 17D ayat (2) & (3)
Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih
bayar diatur dengan PMK 193/PMK.03/2007 Jo. 54/PMK.03/2009
PER-40/PJ/2009
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 77
WP DG PERSYARATAN TERTENTU
WP DG PERSYARATAN TERTENTU
DAPAT DIPERIKSA oleh DIREKTUR JENDERAL
PAJAK
DAPAT DIPERIKSA oleh DIREKTUR JENDERAL
PAJAK
SKPLBSKPLBSKPNSKPN SKPKBSKPKB
DITAMBAH SANKSIDITAMBAH SANKSIKENAIKAN 100 %KENAIKAN 100 %
Pasal 17D ayat (4) , (5) UU KUP
SETELAH DITERBITKAN SKPPKP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 78
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 11 ayat (1), (2) & (3) UU KUP
SKPLBPasal 17 (1)
SKPPKPPasal 17 C dan 17 D
SISALEBIH
SISALEBIH
DITERBITKAN SKPKPP dan
SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK
DITERIMANYA PERMOHONAN WP
DITERBITKAN SKPKPPDAN SPMKPDLM JANGKA WAKTU1 BULAN SEJAKDITERBITKAN SKPPKP
IMBALAN BUNGA 2% SEBULANAPABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA
DIKOMPENSASIdengan utang pajak baik pusat maupun cabang-cabang
KELEBIHANPEMBAYARAN PAJAK
SISALEBIH
SKPLBPasal 17 (2) dan
17 B
DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM
JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK
DITERBITKANNYA SKPLB
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 79
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 11 ayat (1a), (2) & (3) UU KUP
akibat adanya SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan
Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau
Putusan PK, serta SKPIB
DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK
diterbitkannya SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK
Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan PK, serta SKPIB
IMBALAN BUNGA 2% SEBULANAPABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA
(195/PMK.03/2007)
DIKOMPENSASIdengan utang pajak baik pusat maupun cabang-cabang
KELEBIHANPEMBAYARAN PAJAK
SISALEBIH
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 80
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 11 ayat (4) UU KUP
188/PMK.03/2007
DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 81
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
(Konsumsi PPN di luar Daerah Pabean)
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
(Konsumsi PPN di luar Daerah Pabean)
Pasal 17E UU KUP
ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
DIATUR DENGAN PMK
DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN YG TELAH DIBAYAR
MEMBELI BKP DI DALAM DAERAH PABEAN
TIDAK DIKONSUMSI DI DALAM DAERAH PABEAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 82
PENAGIHAN PAJAKPENAGIHAN PAJAK
Pasal 18 AYAT (1) UU KUP
STP SKPKB SKPKBT
SK PEMBETULAN SK KEBERATAN PUTUSAN
BANDING PUTUSAN PK
DASAR PENAGIHAN PAJAK
YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG MASIH HARUS DIBAYAR
BERTAMBAH
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 83
BUNGA PENAGIHANBUNGA PENAGIHAN
1.
SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan PK yang menyebabkan pajak yang msh harus dibayar bertambah, apabila pada saat jatuh tempo pemba-yaran tidak/ kurang dibayar
Bunga dihitung dari tanggal jt. Tempo pem bayaran s/d tgl. Pem bayaran atau tgl STP
2.
Pajak yg terutang dlm hal WP diperbolehkan mengangsur / menunda pembayaranBunga 2% per bulan dari jumlah yg msh harus dibayar
3.
Kekurangan pajak yg belum dilunasi, apabila WP diberikan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPhBunga dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT s/d tgl pem bayaran kekurangan pjk
Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU KUP
2 % PER BULAN dikenakan terhadap :
BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 84
PENAGIHAN PAJAKDENGAN SURAT PAKSA
Pasal 20 ayat (1), (3) UU KUP
STPSKPKBSKPKBT
SK PEMBETULANSK KEBERATANPUTUSAN BANDING PUTUSAN PK
Yang mengakibatkan pajak yg msh harus dibayar bertambah
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURATPAKSA
TIDAK DIBAYAR SESUAIJANGKA WAKTU SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT(3) atau AYAT (3a)
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku (UU PPSP)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 85
PENANGGUNG PAJAKPENANGGUNG PAJAK
ORANG PRIBADI
BADAN
YANG BERTANGGUNG JAWABATAS PEMBAYARAN PAJAK
TERMASUK:Wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Pasal 1 angka 28 UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 86
PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS
Dilakukan apabila : Penanggung pajak akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
Penanggung pajak memindahtangankan barang yg dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaannya di Indonesia;
Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung pajak akan membubarkan Badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan berubahan bentuk lainnya;
Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; Terjadi penyitaan atas barang Penanggung
Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
Pasal 20 ayat (2) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 87
Negara mempunyaiHak Mendahulu untuk
Utang Pajak
Negara mempunyaiHak Mendahulu untuk
Utang Pajak
Barang- barang milik Penanggung Pajak
HAK MENDAHULUHAK MENDAHULUPasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP
Meliputi :Meliputi :- Pokok Pajak- Pokok Pajak- Sanksi Administrasi :- Sanksi Administrasi : BungaBunga DendaDenda KenaikanKenaikan- Biaya Penagihan Pajak- Biaya Penagihan Pajak
ATASATAS
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 88
DIKECUALIKAN DARI HAK MENDAHULU
1. Biaya perkara yg semata-mata 1. Biaya perkara yg semata-mata disebabkan suatu penghukuman disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang untuk melelang suatu barang bergerak / tidak bergerakbergerak / tidak bergerak
2. Biaya yg telah dikeluarkan untuk 2. Biaya yg telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang menyelamatkan suatu barang dimaksud, dan/ataudimaksud, dan/atau
3. Biaya perkara, yg semata-mata 3. Biaya perkara, yg semata-mata disebabkan pelelangan dan disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisanpenyelesaian suatu warisan
Pasal 21 ayat (3) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 89
HAK MENDAHULU
Pasal 21 ayat (3a) UU KUP
DALAM HAL :
WP DINYATAKAN PALILIT, BUBAR, ATAU DILIKUIDASI
KURATOR
LIKUIDATOR
ORANG/BADAN YG DITUGASI MELAKUKAN PEMBERESAN
DILARANG
membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut
untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 90
HAK MENDAHULUHILANG
HAK MENDAHULUHILANG
Pasal 21 ayat (4), dan ayat (5) UU KUP
SETELAH LAMPAUWAKTU 5 TAHUN
SEJAK TGL DITERBITKANNYA
STPSKPKBSKPKBT
SK PEMBETULANSK KEBERATANPUTUSAN BANDINGPUTUSAN PKYg mengakibatkanpajak yg masih harus dibayarbertambah
PERHITUNGAN JK WAKTUPERHITUNGAN JK WAKTU
dalam hal SP diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 tahun dihitung sejak pemberitahuan SP, atau
dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 tahun dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 91
DALUWARSA PENAGIHANDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22 ayat (1) UU KUP
HAK UNTUK MELAKUKANPENAGIHAN PAJAK
DALUWARSASETELAH LAMPAUWAKTU 5 TAHUN
SEJAK TERBITNYA :STPSKPKBSKPKBTSK PEMBETULANSK KEBERATANPUTUSAN BANDINGPUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 92
Diterbitkan Surat PaksaAda pengakuan utang pajak
dari WP baik langsung maupun tidak langsung, yaitu : pengajuan permohonan
angsuran/penundaan pembayaran
Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT karena WP melakukan Tindak Pidana perpajakan atau tindak pidana lain yang merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
Tehadap WP dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan
tanggal disampaikan surat paksa
tgl surat permohonan diterima
tgl diterbitkan ketetapan pajak dimaksud
Tgl surat perintah penyidikan
DALUWARSA PENAGIHAN TERTANGGUH
DALUWARSA PENAGIHAN TERTANGGUH
ApabilaApabila
Pasal 22 ayat (2) dan penjelasan UU KUP
Daluwarsa sejak :Daluwarsa sejak :
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 93
GUGATAN WP ATAU PENANGGUNG PAJAK
TERHADAP :
GUGATAN WP ATAU PENANGGUNG PAJAK
TERHADAP :
Pasal 23 ayat (2) UU KUP
Hanya dapat diajukan kepada :
badan peradilan pajak
Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman LelangKeputusan Pencegahan dlm rangka penagihan pajak Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan , selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 (1) dan Pasal 26penerbitan SKP atau SK Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 94
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN
BESARNYA PENGHAPUSAN
DIATUR OLEH MENTERI KEUANGAN
SPPT, SKP,SKPT, SKPKB,SKPKBT, SKBKB, SKBKBT,STB
SK PEMBETULAN, SK KEBERATANDAN PUTUSAN BANDING
yang tidak dapat ditagih lagi
Pasal 24 UU KUP
KMK No. 565/KMK.04/2000 JoKMK No. 539/KMK.03/2002
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 95
KEBERATAN WP
SKPKB SKPKBT SKPLB SKP Nihil Pemotongan atau Pemungutan
oleh Pihak Ketiga
Pasal 25 ayat (1), ayat (7) UU KUP
Diajukan hanya kepadaDiajukan hanya kepadaDirektur Jenderal PajakDirektur Jenderal Pajak
atas SUATU:atas SUATU:
Catatan :Catatan : Jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam SKP
tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK Keberatan
Penangguhan ini menyebabkan bunga Pasal 19 sebesar 2% per bulan tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 96
SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN
1. Tertulis dalam Bahasa Indonesia
2. Memuat jumlah Pajak yg terutang atau jumlah pajak yg dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP.
3. Memuat alasan yg menjadi dasar penghitungan
4. Dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim SKP atau sejak tanggal pemotongan / pemungutan kecuali di luar kekuasaan Wajib Pajak (force mayeur)
5. Dalam hal WP mengajukan keberatan atas SKP, WP wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir, sebelum surat keberatan disampaikan
Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (3a), & ayat (4) UU KUP
syaratTIDAK DIPENUHI
TIDAK DIANGGAP SURAT KEBERATAN SEHINGGA
TIDAK DIPERTIMBANGKAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 97
TANDA BUKTI PENERIMAANSURAT KEBERATAN
TANDA BUKTI PENERIMAANSURAT KEBERATAN
Pasal 25 ayat (5) UU KUP
TANDA BUKTI PENERIMAAN
TANDA TERIMA YG DIBUAT OLEH
PEGAWAI DITJEN PAJAKYG DITUNJUK UNTUK
MENERIMA SURAT KEBERATAN
TANDA PENGIRIMAN SURAT KEBERATAN
MELALUI POS DENGAN BUKTI PENGIRIMAN
SURAT, ATAU MELALUI CARA LAIN YANG
DIATUR PMK
CATATAN :Batas Waktu penyelesaian Keberatandihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan WP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 98
Untuk Meminta :• Dasar Pengenaan Pajak• Dasar Penghitungan Rugi, atau• Dasar Pemotongan atau
Pemungutan Pajak
HAK WAJIB PAJAK DALAMPENGAJUAN KEBERATANHAK WAJIB PAJAK DALAMPENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 25 ayat (6) dan Penjelasan UU KUP
WAJIB PAJAKDIBERI HAK
WAJIB DIPENUHI SECARA TERTULIS OLEH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
bila dimintabila diminta
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 99
KEBERATAN WP
Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak
Dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
Dalam hal WP mengajukan banding, sanksi denda sebesar 50% tidak dikenakan
Pasal 25 ayat (8), (9) & (10) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 100
PENYELESAIANSURAT KEBERATAN
PENYELESAIANSURAT KEBERATAN
Paling lama 12 bulan sejak tgl Surat Keberatan diterima, Dirjen Pajak harus
memberikan keputusan
Keputusan dapat berupa : Menerima seluruhnya Menerima sebagian Menolak Menambah jml pajak ymh
dibayar
Bila dlm waktu 12 bulan terlampaui, dan tdk diberikan keputusan, maka Surat Keberatan WP dianggap dikabulkan
Pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (5) UU KUP
Catatan:Catatan:Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dpt Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dpt menyampaikan alasan tambahan atau penjelasanmenyampaikan alasan tambahan atau penjelasan
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 101
PEMBUKTIAN KETIDAK-BENARAN KETETAPAN
PAJAK SECARA JABATAN
PEMBUKTIAN KETIDAK-BENARAN KETETAPAN
PAJAK SECARA JABATANPasal 26 ayat (4) UU KUP
SURAT KEBERATANATAS
SKP SECARA JABATAN KARENA :
• WP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN SETELAH DITEGOR SECARA TERTULIS;
• TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBUKUAN
• TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA MEMASUKI TEMPAT TERTENTU YG DIANGGAP PERLU
HARUS DIBUKTIKAN OLEH WPKETIDAKBENARAN SKP TSB.
APABILA TIDAK DAPAT DIBUKTIKANKEBERATAN DITOLAK
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 102
TATACARA PENGAJUAN PENYELESAIAN
KEBERATAN
TATACARA PENGAJUAN PENYELESAIAN
KEBERATANPasal 26A ayat (1), (2), (3) & (4) UU KUP
Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur PMK (194/PMK.03/2007)
Antara lain mengatur ttg pemberian hak kepada WP untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya
Apabila WP tidak menggunakan hak tsb, proses keberatan tetap dapat diselesaikan
WP yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh WP dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 103
PERMOHONAN BANDING
Ditulis dalam Bahasa Indonesia; Alasan yang jelas Dalam jangka waktu tiga bulan sejak SK
Keberatan diterima; Dilampiri salinan SK Keberatan
Hanya dapat diajukan banding
syaratsyarat
Pasal 27 ayat (1), (3) & (4a) UU KUP
ATAS SURATKEPUTUSAN KEBERATAN
Catatan :Catatan :- - Apabila diminta WP, Dirjen Pajak wajib memberikan Apabila diminta WP, Dirjen Pajak wajib memberikan
keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar SK Keberatan yang diterbitkanSK Keberatan yang diterbitkan
Kepada Badan Peradilan Pajak
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 104
PUTUSAN BANDING
MERUPAKAN PUTUSAN PENGADILAN KHUSUS
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Pasal 27 ayat (2), UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 105
BADAN PERADILAN PAJAK
Badan Peradilan Pajak diatur dengan UU
Pasal 27 ayat (6) UU KUP
UU NO. 14 TAHUN 2002TENTANG
PENGADILAN PAJAK
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 106
PERMOHONAN BANDINGPasal 27 ayat (5a), (5b), (5c) dan (5d) UU KUP
Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan utang pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak
Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan
Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak sebelum mengajukan keberatan
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 107
IMBALAN BUNGA ATASKEBERATAN/BANDING
Dikembalikan, ditambah bunga 2 % perbulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak :
Keberatan/Banding/PK dikabulkan sebagian atau seluruhnya
Pasal 27 A ayat (1) UU KUP
selama pajak ymh dibayar dalam SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB yang telah dibayar
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
SKPKB & SKPKBT SKPN & SKPLB
tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak s.d.
diterbitkannya SK Keberatan, Putusan
Banding, atau Putusan PK
tanggal penerbitan surat ketetapan pajak s.d.
diterbitkannya SK Keberatan, Putusan
Banding, atau Putusan PK
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 108
IMBALAN BUNGA ATASKEBERATAN/BANDING
Dikembalikan, ditambah bunga 2 % perbulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak :
SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak yang
dikabulkan sebagian atau seluruhnya
Pasal 27 A ayat (1a) UU KUP
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak
SKPKB & SKPKBT SKPN & SKPLB
tanggal pembayaran yang
menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak
Tanggal penerbitan surat ketetapan pajak
STP
tgl pembayaran yg menyebabkan
kelebihan pembayaran
pajak
s.d. diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 109
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
Pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) dan atau
bunga Pasal 19 ayat (1)
Pasal 27 A ayat (2) UU KUP
Berdasarkan SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan SK Keberatan, Putusan
Banding atau Putusan PK yang mengabulkan sebagaian atau seluruh
permohonan WP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 110
TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
Pasal 27 A ayat (3) UU KUP
DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
195/PMK.03/2007
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 111
PENGERTIAN PEMBUKUAN
MELIPUTI Harta Kewajiban Modal Penghasilan dan Biaya Harga Perolehan dan Penyerahan Barang/Jasa
Proses Pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan DATA dan INFORMASI
KEUANGAN
Dengan menyusun LAPORAN KEUANGAN Dengan menyusun LAPORAN KEUANGAN (NERACA & LABA RUGI) (NERACA & LABA RUGI) Untuk periode tahun pajakUntuk periode tahun pajak
Pasal 1 angka 29 UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 112
KEWAJIBAN PEMBUKUANKEWAJIBAN PEMBUKUAN
Pasal 28 ayat (1) UU KUP
WAJIB PAJAK ORANGPRIBADI YG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHAATAU PEKERJAAN
BEBAS
WAJIB PAJAKBADAN
DI INDONESIA
WAJIBMENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 113
DIKECUALIKAN DARIKEWAJIBAN PEMBUKUAN
DIKECUALIKAN DARIKEWAJIBAN PEMBUKUAN
Pasal 28 ayat (2) UU KUP
WP ORANG PRIBADIYG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA/PEKERJAAN BEBAS
YG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN
NORMA PENGHITUNGANPENGHASILAN NETO
TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPIWAJIB MELAKUKAN PENCATATAN
WP ORANG PRIBADIYG TIDAK MELAKUKAN
KEGIATAN USAHAATAU
PEKERJAAN BEBAS
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 114
Harus memperhatikan itikad baik Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha
sebenarnya Diselenggarakan di Indonesia Huruf latin Angka Arab Satuan mata uang Rupiah Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang
diizinkan Menteri Keuangan yaitu bahasa Inggris
Diselenggarakan dgn prinsip taat asas dan dgn stelsel akrual atau stelsel kas
Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian (sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang)
SYARAT PEMBUKUANSYARAT PEMBUKUANPasal 28 ayat (3), (4), (5), (7) UU KUP.
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 115
PERUBAHAN TAHUN BUKU DAN ATAU
METODE PEMBUKUAN
PERUBAHAN TAHUN BUKU DAN ATAU
METODE PEMBUKUAN
TAHUN BUKU
METODEPEMBUKUAN,misal : Pengakuan Penghasilan & biaya Metode Penyusutan Aktiva Tetap Metode Penilaian Persediaan
- Harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak- Diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan alasan-alasan perubahan
Pasal 28 ayat (6) UU KUP
PERUBAHAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 116
PEMBUKUAN DLM BAHASA ASING dan MATA UANG
SELAIN RUPIAH
PEMBUKUAN DLM BAHASA ASING dan MATA UANG
SELAIN RUPIAH
PEMBUKUAN DENGAN BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH
SETELAH MENDAPAT IZIN MENTERI KEUANGAN
Pasal 28 ayat (8) UU KUP
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN
MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 117
PENGERTIAN PENCATATANPENGERTIAN PENCATATAN
PENGUMPULAN DATASECARA TERATUR
tentang Peredaran atau
penerimaan bruto dan atau;
Penghasilan bruto
SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG, (termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak
dan atau yg dikenai pajak yg bersifat final)
SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG, (termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak
dan atau yg dikenai pajak yg bersifat final)
Pasal 28 ayat (9) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 118
PENGECUALIAN dariWAJIB PEMBUKUAN & WAJIB PENCATATAN
D I H A P U S
Pasal 28 AYAT (10) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 119
KEWAJIBAN PENYIMPANANBUKU/CATATAN/DOKUMENKEWAJIBAN PENYIMPANANBUKU/CATATAN/DOKUMEN
BADAN ORANG PRIBADI
Pasal 28 ayat (11) UU KUP
PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & DOKUMEN
LAIN, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program
aplikasi on-line,
SELAMA 10 TAHUNDI INDONESIA
Tempat Kedudukan
Tempat Kegiatan
atau
Tempat Tinggal
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 120
BENTUK DAN TATACARA PENCATATAN
BENTUK DAN TATACARA PENCATATAN
Pasal 28 ayat (12) UU KUP
DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR197/PMK.03/2007
PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMORPER-4/PJ/2009
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 121
PENGERTIAN PEMERIKSAAN
Untuk : menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan, dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan
Ketentuan peraturan per- UU perpajakan
Serangkaian kegiatan untuk Menghimpun MengolahDATA, KETERANGAN dan/atau BUKTI
Pasal 1 angka 24 UU KUP
yang dilaksanakan secara OBJEKTIF dan PROFESIONAL berdasarkan suatu STANDAR
PEMERIKSAAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 122
WEWENANG DIRJEN PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAANWEWENANG DIRJEN PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
MENGUJI KEPATUHAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN WAJIB PAJAK
TUJUAN PEMERIKSAAN
TUJUAN LAIN DALAM RANGKA
MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
Pasal 29 ayat (1) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 123
SURAT PERINTAH
PEMERIKSAAN
SURAT PERINTAH
PEMERIKSAAN
PETUGAS PEMERIKSA HARUS MEMILIKI TANDA PENGENAL
PEMERIKSA & DILENGKAPI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
HARUS DIPERLIHATKAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA
Pasal 29 ayat (2) UU KUP
UNTUK KEPERLUANPEMERIKSAAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 124
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen
b. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, dan/atau
c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan
Pasal 29 ayat (3), (3a) & (3b) UU KUP
Buku, catatan, dan dokumen, serta data,
informasi, dan keterangan lain
wajib dipenuhi oleh WP paling lama 1 bulan
sejak permintaan disampaikan
Dalam hal WP OP yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi
ketentuan
penghasilan kena pajak dapat dihitung secara
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 125
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN
DITIADAKAN
Pasal 29 ayat (4) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 126
PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
Pasal 30 ayat (1) UU KUP
BILA WAJIB PAJAK :
TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA MEMASUKI TEMPAT/RUANGAN YG DIPANDANG PERLU;
TIDAK MEMBERI BANTUAN GUNA KELANCARAN PEMERIKSAAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
BERWENANG
MELAKUKAN PENYEGELANTEMPAT/RUANGAN TERTENTU serta
BARANG BERGERAK dan/atau BARANG TIDAK BERGERAK
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 127
TATACARA PENYEGELANTATACARA
PENYEGELANPasal 30 ayat (2) UU KUP
DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 198/PMK.03/2007
PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2008
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 128
TATA CARAPEMERIKSAAN
TATA CARAPEMERIKSAANPasal 31 ayat (1) dan (2) UU KUP
DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
199/PMK.03/2007Tanggal 28 DESEMBER 2007
Tata cara pemeriksaan di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu
pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam
pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 129
KEWAJIBAN PASAL 29 AYAT (3) TIDAK DIPENUHI
KEWAJIBAN PASAL 29 AYAT (3) TIDAK DIPENUHI
Pasal 31 ayat (3) UU KUP
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen
b. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, dan/atau
c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan
SEHINGGAPENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK
DILAKUKAN SECARA JABATAN
Dirjen Pajak wajib menyampaikan SPHP kepada WP dan memberikan hak kepada WP untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas
waktu yang ditentukan
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 130
WAKIL WAJIB PAJAKPasal 32 ayat (1), (4) UU KUP
Wajib Pajak Wakil
a. Badan Pengurus
b.Badan yang dinyatakan pailit
Kurator
c.Badan dalam pembubaran
Orang/badan yg ditugasi utk melakukan pemberesan
d. Badan dalam likuidasi Likuidator
e. Warisan belum terbagi
salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya
f.Anak belum dewasa atau orang dalam pengampuan
Wali atau pengampunya
Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam
menjalankan perusahaan
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 131
Tanggung Jawab WakilWajib Pajak
Tanggung Jawab WakilWajib Pajak
Bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas pembayaran pajak
Tidak bertanggung jawab, dalam hal WAKIL dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa benar-benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab
Pasal 32 ayat (2) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 132
ORANG PRIBADI / BADAN
DAPAT MENUNJUK SEORANG KUASA
DENGAN
UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN
SURAT KUASA KHUSUS
KUASA WAJIB PAJAK
Pasal 32 ayat (3), (3a) UU KUP
Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban KUASA
Diatur dengan Peraturan Menkeu
PERATURAN MENKEU NO. 22/PMK.03/2008
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 133
TANGGUNG JAWAB RENTENG
Pasal 33 UU KUP
D I H A P U S
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 134
RAHASIA JABATAN
Dilarangmemberitahukan rahasia Wajib Pajak
kepada pihak lain
Pasal 34 UU KUP
PEJABAT /TENAGA AHLI
Sebagaisaksi atausaksi ahli
dlm sidangpengadilan
untukkepenting-
annegara
untuk peme-riksaan perkarapidana/ perdata
atas permin-taan hakim
dengan izin tertulis Men.Keu.
KECUALIKECUALI
Memberikanketerangankpd pihaklain yg ditetapkanMenKeu
Kep. Menkeu 539/KMK.04/2000
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 135
PIHAK LAIN YANG DAPAT DIBERIKAN KETERANGAN OLEH
PEJABAT/TENAGA AHLIPasal 34 ayat (2a) huruf b UU KUP jo
KMK No.539KMK.04/2000
DIBERIKAN KEPADA : PEJABAT DARI LEMBAGA NEGARA (BPK) PEJABAT INSTANSI PEMERINTAH (BPKP)YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DI BIDANG KEUANGANNEGARA YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS
DENGAN SURAT TUGAS MENYEBUTKAN NAMA WP KETERANGAN YANG INGIN DIKETAHUI (YANG BERSIFAT UMUM MENGENAI PERPAJAKAN WP)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 136
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN OLEH
PIHAK KE 3 DITIADAKAN
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN OLEH
PIHAK KE 3 DITIADAKAN
Atas permintaan tertulis Dirjen Pajak
Kepada : Akuntan Publik Notaris. Konsultan Pajak Kantor
administrasi
Pihak ke - 3
lainnya
Atas permintaan tertulis Menteri Keuangan
Kepada : Bank
mengenai keterangan atau bukti-bukti dariWajib Pajak yang diperiksa atau disidik
Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 137
TATACARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTITATACARA PERMINTAAN
KETERANGAN ATAU BUKTI
Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 35 ayat (3) UU KUP
PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 201/PMK.03/2007
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 138
KEWAJIBAN MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI
KEWAJIBAN MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI
Setiap instansi pemerintah, lembaga,
asosiasi, dan pihak lain
Pasal 35A UU KUP
KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan
perpajakan
kepada Direktorat Jenderal Pajak
Dalam hal data dan informasi
tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data
dan informasi untuk
kepentingan penerimaan
negara
MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 35 AYAT (2)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 139
Direktur Jenderal Pajak berwenang
Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya
Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar
Karena jabatan atau atas permohonan WP
PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP
Pasal 36 ayat (1) UU KUP
mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) eks Pasal 14 yang tidak benar
membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang
dilaksanakan tanpa: • penyampaian surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan; atau • pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan
Wajib Pajak
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 140
Pengajuan Permohonan Oleh Wajib Pajak
Permohonan pengurangkan atau penghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan
kenaikan
Permohonan pengurangkan atau pembatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar
PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN SKP/STP
Pasal 36 ayat (1a) dan (1b) UU KUP
Permohonan pengurangkan atau pembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) eks Pasal 14 yang tidak
benar
Permohonan membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari
hasil pemeriksaan
Paling banyak 2 kali
Paling banyak 1 kali
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 141
KEPUTUSAN PERMOHONAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN,
DAN PEMBATALAN SKP/STP
KEPUTUSAN PERMOHONAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN,
DAN PEMBATALAN SKP/STP
Paling lama 6 bulan sejak tgl Surat Permohonan diterima, Dirjen Pajak harus
memberikan keputusan
Bila dlm waktu 6 bulan terlampaui, dan tdk diberikan keputusan, maka Surat
Permohonan WP dianggap dikabulkan
Pasal 36 ayat (1c), (1d) dan (1e) UU KUP
Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis
hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 142
PERATURAN PELAKSANAAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN,
DAN PEMBATALAN SKP/STP
PERATURAN PELAKSANAAN PENGURANGAN, PENGHAPUSAN,
DAN PEMBATALAN SKP/STP
Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e)
diatur dengan Peraturan Menkeu
Peraturan Menkeu No. 21/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau
Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan
Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan
Pasal 36 ayat (1c), (1d) dan (1e) UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 143
SANKSI BAGI
PETUGAS PAJAKPasal 36A ayat (1) dan (2) UU KUP
P E G A W A I P A J A K
Lalai atau sengaja menghitung atau
menetapkan pajak tidak sesuai dengan
ketentuan
Sengaja bertindak di luar kewenangannya
Dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Dapat diadukan ke unit internal Depkeu yang
berwenang melakukan pemeriksaan dan
investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 144
SANKSI BAGI
PEGAWAI PAJAKPasal 36A ayat (3), (4) dan (5) UU KUP
P E G A W A I P A J A K
Melakukan pemerasan dan pengancaman kepada WP untuk menguntungkan diri
sendiri secara melawan hukum
memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
Diancam dengan pidana Pasal 368
KUHP
diancam dengan pidana Pasal 12 UU Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan perubahannya
Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya
didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 145
KODE ETIK
PEGAWAI PAJAKPasal 36B ayat (1), (2) dan (3) UU KUP
Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
Diatur Dengan Peraturan Menkeu
Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai
Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik
Peraturan Menkeu No. 1/PM.3/2007Tentang Kode Etik Pegawai DJP
Peraturan Menkeu No. 72/PMK.01/2007Tentang Majelis Kode Etik di Lingkungan
Departemen Keuangan
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 146
KOMITE PENGAWAS
PERPAJAKANPasal 36C UU KUP
MENTERI KEUANGAN MEMBENTUK KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN
Peraturan Menkeu No. 54/PMK.09/2008
Tentang Komite Pengawas Perpajakan
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 147
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
Pasal 36D UU KUP
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DITETAPKAN MELALUI
APBN
dapat diberi INSENTIF atas dasar pencapaian kinerja tertentu
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF
DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 148
SUNSET POLICY
Pasal 37A ayat (1) UU KUP
WAJIB PAJAK
MENYAMPAIKAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPH SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN MENKEU (66/PMK.03/2008 Jo 12/PMK.03/2009)
MENGAKIBATKAN PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR
DILAKUKAN PALING LAMA DALAM JANGKA WAKTU 1 TAHUN SETELAH BERLAKUNYA UU INI
DAPAT DIBERIKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA BUNGA ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 149
SUNSET POLICY
Pasal 37A ayat (2) UU KUP
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
SECARA SUKARELA MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMPEROLEH NPWP
PALING LAMA 1 TAHUN SETELAH BERLAKUNYA UU INI
DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM
DIPEROLEH NPWP
TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAKkecuali terdapat data atau keterangan yang
menyatakan bahwa SPT yang disampaikan WP tidak benar atau menyatakan lebih bayar
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 150
TINDAK PIDANA KARENA ALPA
TINDAK PIDANA KARENA ALPA
Tidak menyampaikan SPT Menyampaikan SPT tidak benar
BERAKIBATdapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara
Didenda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yg tidak/kurang dibayar, atau
Dipidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun
Pasal 38 UU KUP
SETIAP ORANG KARENA KEALPAANNYA
perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13A
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 151
TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA
TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA
Setiap Orang Dengan Sengaja : Tidak mendaftarkan diri/melaporkan usahaMenyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau
Pengukuhan PKPTidak menyampaikan SPTMenyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya
tidak benar/tidak lengkapMenolak dilakukan pemeriksaanMemperlihatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen palsuTidak menyelenggarakan pembukuan /pencatatan/ tidak
memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan atau dokumenTidak menyimpan buku, catatan, dan dokumen yg menjadi
dasar pembukuanTidak menyetorkan pajak yang dipotong/ dipungut
BERAKIBATMenimbulkan kerugian pada pendapatan negara
Pasal 39 ayat (1) UU KUP
pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan
denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan, atau yang membantu
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 (1) UU KUP)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 152
TINDAK PIDANAKARENA PENGULANGAN
TINDAK PIDANAKARENA PENGULANGAN
SESEORANG MELAKUKAN LAGI TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT 1 TAHUN TERHITUNG SEJAK
SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN
ANCAMAN PIDANA ( PASAL 39 AYAT (1) )
DITAMBAHKAN 1 (SATU) KALI MENJADI 2 (DUA) KALI SANKSI PIDANA
Pasal 39 ayat (2) UU KUP
berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan,
atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 ayat (1) UU KUP)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 153
TINDAK PIDANAKARENA PERCOBAAN
TINDAK PIDANAKARENA PERCOBAAN
Menyalahgunakan atau menggunakan
tanpa hak NPWP atau PPKP Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar atau tidak lengkap
Dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi pajak atau pengkreditan pajak
Pasal 39 ayat (3) UU KUP
pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan
denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan,
atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Ps. 43 ayat (1) UU KUP)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 154
TINDAK PIDANA FAKTUR PAJAK FIKTIF
TINDAK PIDANA FAKTUR PAJAK FIKTIF
menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP
pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, dan
denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak
Pasal 39A UU KUP
SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA
berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
(Ps. 43 ayat (1) UU KUP)
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 155
DALUWARSA TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN
DALUWARSA TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN
setelah lampau
10 Tahun
Pasal 40 UU KUP
Sejak :Sejak : Saat terutangnya pajakSaat terutangnya pajak Berakhirnya masa Berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak ybspajak atau tahun pajak ybs
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 156
DELIK ADUANDELIK
ADUAN
A L P ATidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya
( seperti tersebut dlm Pasal 34 )
S E N G A J ATidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya
( seperti tersebut dalam Pasal 34 )
SANKSI
Pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun , dan
Denda paling banyak
Rp 50.000.000,00
SANKSI
Pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun , dan
Denda paling banyak
Rp. 25.000.000,00
Pasal 41 UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 157
Pihak ke 3 (Ps 35) yg dengan sengaja :
Tidak memberikan keterangan / bukti atau
Memberikan keterangan / bukti yang tidak benar
(Pasal 41 A)
Termasuk yang menyuruh / menganjurkan / membantu melakukan tindak pidana perpajakan
Pasal 43 ayat ( 2 )
Sanksi maksimal : Pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun, dan Denda paling banyak
Rp. 25.000.000,00
SANKSI PIDANA TERHADAP PIHAK KETIGA
Pihak ke 3 yang dengan sengaja :
Mengha-langi
Memper-sulit
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
Sanksi maksimal : Pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun, dan Denda paling banyak
Rp. 75.000.000,00
Pasal 41 B
Pasal 41 A dan 41B UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 158
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Pasal 37A ayat (2) UU KUP
DIRJEN PAJAK BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SEBELUM
DILAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas DJP, Menkeu dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan
Depkeu untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.
Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan Peraturan Menkeu
(202/PMK.03/2007)
BERDASARKAN INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN
Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai DJP yang tersangkut wajib
diproses menurut ketentuan hukum TIPIKOR
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 159
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU KUP
hanya dapat dilakukan oleh Pejabat PNS tertentu di lingkungan DJP yang diberi
wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.
hanya dapat dilakukan oleh Pejabat PNS tertentu di lingkungan DJP yang diberi
wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.
diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang
berwenang
diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang
berwenang
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam
UU Hukum Acara Pidana yang berlaku.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam
UU Hukum Acara Pidana yang berlaku.
penyidik dapat meminta bantuan aparat
penegak hukum lain
penyidik dapat meminta bantuan aparat
penegak hukum lain
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 160
PENYIDIKAN TINDAK PIDANADI BIDANG PERPAJAKAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANADI BIDANG PERPAJAKAN
SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN
PENYIDIK
MENEMUKANTERSANGKANYA
UNTUK MENCARI DAN
MENGUMPULKAN BUKTI
MEMBUAT TERANGTINDAK PIDANA
DI BIDANG PERPAJAKAN
Pasal 1 angka 31 UU KUP
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 161
Pasal 44 (2)
Wewenang
Penyidik
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas
c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
b. Meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
d. Memeriksa buku / catatan dan dokumen lain
f. Meminta bantuan tenaga ahli
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan
i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang/ dokumen.
j. Menghentikan penyidikan
k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 162
PELAKSANAAN PENYIDIKAN
PELAKSANAAN PENYIDIKAN
Pemberitahuan saat dimulainya
penyidikan
Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI kepada Jaksa
Penuntut umum
Penyampaian atas hasil
penyidikan
SESUAI UU HUKUM ACARA PIDANA
Pasal 44 ayat (3) UU KUP
PPNS
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 163
PENGHENTIAN PENYIDIKANPENGHENTIAN PENYIDIKAN
PPNS Jaksa Agung
DENGAN SYARAT:
Setelah WP melunasi pajak yg tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yg tidak atau kurang dibayar, atau yg tidak seharusnya dikembalikan
Pasal 44 B
Tidak cukup bukti Bukan tindak pidana Daluarsa Tersangka meninggal
dunia
Pasal 44 A
atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan
penerimaan negara
Pasal 44A dan 44B UU KUP
paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal
surat permintaan
KUP 2008 www.dudiwahyudi.com 164
KETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PERALIHANPasal II UU KUP
Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 s.d. Tahun Pajak 2007 yang belum
diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2000
Kecuali daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan
sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir
paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013
UNDANG-UNDANG INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 1 JANUARI 2008