HUKUM KELUARGA DAN HARTA PERKAWINAN

Destri Budi Nugraheni

Kontrak perkuliahan

• Kuliah 11.00 – 12.40• Bobot penilaian

1. paper 202. ujian tulis 703. keaktifan di kelas 10

SILABUS

• Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan menurut KUH Perdata dengan memperhatikan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974.

• Hukum Keluarga dan Hukum Harta Kekayaan adalah hukum yang mengatur hubungan mengenai perorangan, baik dalam hubungan keluarga dan dalam masyarakat.

• Dalam Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan ada empat materi hukum yang dibicarakan, yaitu Hukum Perjanjian, Hukum Jaminan, Hukum Perkawinan beserta akibat-akibatnya dan Hukum Waris.

POKOK BAHASANHUKUM KELUARGA

1. Perkawinan a. Pengertian perkawinan b. Asas-asas perkawinan c. Syarat-syarat perkawinan d. Pencegahan dan pembatalan e. Putusnya perkawinan

2. Anak a. Anak sah b. Anak luar kawin c. Anak adopsi

3. Kekuasaan Orang Tua a. Akibat terhadap diri anak b. Akibat terhadap harta kekayaan anak

4. Perwalian a. Yang dapat menjadi wali b. Kewenangan dan tugas wali c. Berakhirnya perwalian d. Wali pengawas

5. Pengampuan a. Alasan pengampuan b. Cara menetapkan pengampu c. Prosedur di muka pengadilan d. Akibat pengampuan e. Berakhirnya pengampuan

6. Keadaan Tidak Hadir a. Masa tindakan sementara b. Barangkali meninggal dunia c. Peralihan hak kepada ahli waris d. Akibat terhadap perkawinan

7. Hukum Harta Perkawinan1. Persatuan harta secara bulat

2. Perjanjian kawin a. Persatuan terbatas

1) yang diatur oleh UU2) yang ditentukan para pihak

b. Sama sekali terpisah harta

3. Persatuan harta dan perjanjian kawin dalam perkawinan kedua dan seterusnya

REFERENSI

• Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Bina Aksara, Jakarta.

• J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

• Klaasen, J.C. & Eggens, J., Huwelijksgoederen en Erfrecht, Tjeenk Willink Zwolle.

• Komar Andasasmita, Notaris III (Hukum Harta Perkawinan dan Waris), I.N.I Jawa Barat, Bandung.

• R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, S.H., Hukum Orang dan Keluarga, Airlangga University Press, Surabaya.

• R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya.

Pertanyaan1. Apakah dengan diundangkannya UUP,

ketentuan BW sudah tidak berlaku ?2. Apakah dengan diundangkannya PP 9/75,

UUP sudah efektif berlaku ?

DASAR HK. BERLAKUNYA BW1. Proklamasi Kemerdekaan RI, 17-08-19452. Pasal II Aturan Peralihan UUD’45

“Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UU ini”.

3. Penetapan Presiden berupa PP No. 2 Tahun 1945, tgl. 10 Oktober 1945“Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada sampai berdirinya negara R.I. tgl. 17-08-1945 selama belum diadakan yang baru menurut UUD, masih berlaku asal tidak bertentangan dengan UUD tersebut”.Fungsi dari PP ini :- Menguatkan Pasal II Aturan Peralihan- Menasionalisasi semua peraturan peninggalan Belanda.

• Ps 66 UUP, utk perkw dan sgl sesuatu yg berhub dgn perkw berdsrkan atas UU ini, mk dgn berlakunya UU ini, ketent2 yg diatur dlm KUHPerdata, Ordonansi Perkwn Ind Kristen, peraturan perkw campuran dan peraturan2 lain yg mengatur ttg perkw sejauh tlh diatur dlm UUP dinyatakan tdk berlaku.

• Ps 67 UUP, pelaks scr efektif UUP lewat PP (9/75 ttg pelaks UUP) Cttn :

PP 9/75 hanya mengatur ttg perkawinan dan perceraian (anak, perwalian, kekuasaan orang tua tidak diatur)

Isi Surat MA (Surat M.A. No.0807/75 “Petunjuk M.A. mengenai pelaksanaan UUP

dan PP 9/1975”)

“ Mengingat PP No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta perwalian dan disamping itu belum ada peraturan pelaksanaan lain yang mengatur hal tersebut maka ketentuan UUP mengenai masalah tersebut di atas belum diberlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama”

PENDAHULUAN•HKHP merupakan bagian dari HK. Perdata (Buku I KUHPerdata)•Berlakunya dipengaruhi oleh :

1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP).2. PP No. 9 Tahun 19753. PP No. 10/83 Tentang Perkawinan PNS4. Hukum Adat5. Hukum Islam6. Ketentuan-ketentuan Catatan Sipil yang ada sebelum

Proklamasi Kemerdekaan, seperti : UU No. 32/1954 Tentang Nikah, talak, Rujuk.

PERKAWINANMenurut BW: BW tidak mengatur secara tegas mengenai definisi tentang perkawinan. Pasal 26 BW “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan- hubungan perdata”.

Catatan: perkawinan hanya merupakan ikatan lahir; tidak memasukkan unsur agama dg. tegas;

Menurut UUP:• “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Catatan:• Perkawinan tidak hanya urusan lahiriah saja

tetapi juga urusan bathiniah;• Tujuan perkawinan adalah membentuk

keluarga yang bahagia;

Sahnya PerkawinanPasal 2 ayat (1):• “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Pencatatan Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) UUP:• “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku”a) UU No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan NTR;b) Ord. CS untuk Perkawinan Campuran, S. 1904 No. 279;c) Ord. CS untuk Gol. Tionghoa, S. 1917 No. 130;d) Ord. CS untuk Gol. Kristen Indonesia, S. 1933 No. 75;e) Ord. CS untuk Gol. Bumi Putera - S. 1927 No. 564.

ASAS PERKAWINAN1. asas kesepakatan

Pasal 6 UUP, “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Catatan:• Persamaan kesepakatan dalam UUP dengan

perikatan perdata adalah diberikan dalam keadaan bebas.

• Perbedaan kesepakatan UUP dengan perikatan perdata adalah mengenai isi (UU >< pr pihak, kebebasan berkontrak), lapangan pengaturan, hak yang bersumber (dpt dialihkan atau tdk).

• Penyampaian kesepakatan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

ASAS PERKAWINAN2. Asas Monogami

Pasal 3 UUP:(1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria

hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak2 ybs

Catatan:• Asas monogami BW bersifat mutlak (ps 27), sedang

UUP tidak mutlak.• Pembatasan Poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5

UUP.

Syarat-syarat Perkawinan

Syarat Materiil Mutlak meliputi:1. Tidak terikat dengan perkawinan lain;2. Persetujuan kedua calon mempelai;3. Harus memenuhi batas umur;4. Bagi janda berlaku ketentuan waktu tunggu;5. Calon yang belum 21 tahun harus ijin kedua

orang tua.

Syarat Materiil Relatif meliputi:1. Larangan kawin dengan orang yang mempunyai

hubungan darah terlalu dekat;2. Larangan kawin dengan orang yang ada hubungan

semenda atau susuan;3. Larangan kawin dengan saudara isteri, bibi atau

kemenakan isteri;4. Larangan kawin karena mempunyai hubungan yang

oleh agamanya dilarang kawin;5. Larangan kawin dengan orang yang telah dua kali

bercerai dengannya, kecuali hukum agamanya tidak menentukan lain;

6. Larangan kawin dengan orang yang menurut putusan hakim melakukan perzinahan dengannya.

Syarat Formil meliputi:1. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat

Perkawinan;2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat

Perkawinan;3. Pelaksanaan Perkawinan, sesuai dengan

hukum masing-masing agama dan keprcayaannya.

Pencegahan Perkawinan

• Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

• Yang dapat mencegah perkawinan adalah tersebut dalam Pasal 14 UUP dan Pasal 64 BW yang ditafsirkan berdasarkan Pasal 66 UUP.

Pembatalan Perkawinan

• Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

• Yang dapat mengajukan pembatalan tersebut dalam Pasal 23 UUP.

• Akibat pembatalan diatur dalam Pasal 28 UUP.

Putusnya Perkawinan• Pasal 38 UUP menentukan bahwa

“Perkawinan dapat putus karena :a. Kematian

b. Perceraian 1) Tatacara (Pasal 39 – 40 UUP jo.

Pasal14-36 PP 9/75 2) Akibat Perceraian (Pasal 41 UUP)

Putusnya Perkawinan

c. Keputusan Pengadilan 1) Berlaku ketentuan Pasal 66 2) Perpisahan Meja dan Ranjang

- Alasannya (200)- Maknanya (233 & 236)- akibatnya (235, 242, 243)

3) Keadaan Tak Hadir (Pasal 493 - 495 BW)

ANAKDalam Hukum Keluarga, anak dibedakan:1. Anak sah2. Anak luar kawin3. Anak adopsi / angkat

Anak Sah:• Pasal 42 UUP, “anak sah adalah anak yang dilahirkan

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

• Pasal 250 BW, “anak sah adalah anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan”.

Penyangkalan AnakAlasan penyangkalan menurut BW:1. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum hari ke 180 sejak

perkawinan dilangsungkan;2. Jika suami sejak hari ke 300 sampai ke 180 sebelum lahirnya

anak berada dalam ketidak mungkinan untuk mengadakan hubungan dengan isterinya;

3. Jika isteri berzinah dan melahirkan anak yang kelahirannya disembunyikan dari suami;

4. Jika anak dilahirkan 300 hari setelah putusan perpisahan meja dan ranjang.

Alasan penyangkalan menurut UUP:• Isteri berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.

Pihak dalam penyangkalan:• penggugat : suami atau ahli waris suami• tergugat : wali khusus untuk perkara penyangkalan.

Apakah Ibu sebagai pihak ?• Ibu bukan pihak tergugat tetapi harus dipanggil secara sah

(260 BW);• Ibu pihak tergugat, karena ibu dapat mengajukan bukti untuk

melawan gugat suami (254 BW).

Saat dilakukan penyangkalan:• penyangkalan oleh suami:

1 bulan jika diam ditempat kelahiran anak;2 bulan setelah pulang dari keadaan tak hadir;2 bulan setelah tipu muslihat diketahui.

• penyangkalan oleh ahli waris suami: 2 bulan setelah suami meninggal (256 ayat 5 BW).

Pembuktian Keturunan

1. Akta kelahiran (261 BW)2. Terus menerus menikmati kedudukan

sebagai anak sah (262 BW)3. Pembuktian dengan saksi-saksi, setelah ada

bukti permulaan dengan tulisan.

ANAK LUAR KAWIN• Pengertian sempit, anak yang lahir dari hubungan

laki-laki dan wanita yang sebetulnya boleh kawin tetapi tidak kawin (anak alami);> disahkan> diakui> tidak diakui

• Pengertian luas, anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan wanita yang menurut UU dilarang untuk kawin;> anak zinah> anak sumbang

Pengesahan anak• yang dapat disahkan hanya anak alami• tujuannya untuk memberikan status sebagai anak sah

• cara pengesahan:> dengan perkawinan kedua orang tuanya, dengan syarat sebelum kawin telah mengakuinya atau pengakuan dilakukan dalam akta perkawinan (272);> dengan surat pengesahan dari Presiden (274/276).

• akibat pengesahan> sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan;> berlaku sejak surat pengesahan diberikan;

• pengesahan dapat dilakukan terhadap anak yang masih hidup atau sudah meninggal

Pengakuan Anak Luar KawinCatatan:• hanya dapat dilakukan terhadap anak alami• anak zinah dan anak sumbang tidak dapat diakui (283)• dilakukan oleh bapak atau ibunya (280)

Pengakuan sukarela:• pernyataan seseorang yang dilakukan menurut cara-cara yang

ditentukan oleh UU bahwa ia adalah bapak / ibu dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan;

• dilakukan terhadap anak yang sudah lahir, dalam kandungan dan yang sudah meninggal;

• terhadap anak sumbang yang kedua orangtuanya diberi dispensasi untuk menikah (273);

• pengakuan harus dinyatakan dengan tegas

Cara pengakuan (281):• akta kelahiran anak• akta perkawinan bapak / ibunya• akta otentik• akta pegawai Catatan Sipil, yang dibukukan dalam

register Catatan Sipil.

Akibat pengakuan:• adanya hubungan keperdataan alk dengan yang

mengakui:> hak memakai nama> kewajiban alimentasi> perwalian> ijin kawin> mewaris

Catatan:• pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan

tidak boleh merugikan bapak / ibu serta anak dari perkawinan mereka (285)

• pengakuan dapat disangkal oleh pihak-pihak yang berkepentingan (286)

Pengakuan batal jika:• karena paksaan, kesesatan atau penipuan;• dilakukan anak di bawah umur karena bujukan;• dilakukan orang yang belum 18 tahun, kecuali

dilakukan saat me;angsungkan perkawinan;• tanpa persetujuan ibunya yang masih hidup;• bertentangan dengan cara pasal 281 BW.

Pengakuan yang dipaksakan:

• terjadi karena putusan pengadilan atas gugatan anak alami;

• ditujukan kepada ibunya atau kepada ayahnya dalam hal kejahatan yang diatur dalam Pasal 285-288, 294 dan 332 KUHP

• akibat pengakuan yang dipaksakan sama dengan pengakuan sukarela;

• apakah seseorang dapat mengakuai anak orang lain ?

ALK YANG TIDAK DIAKUI

• Pasal 280 BW, tidak ada hubungan keperdataan dengan orang tua biologisnya.

• Pasal 43 UUP, mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

• Pasal 221 NBW, mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sedangkan dengan bapaknya tidak tanpa adanya pengakuan.

ANAK ADOPSI / ANGKAT

Menurut Hukum Adat• tidak ada keseragaman mengenai motifnya;• akibat hukumnya:

> terhadap status anak> terhadap hubungan keluarga asalnya> terhadap harta warisan

Menurut Hukum Islam• Surat Al-Ahzab (33: 4,5,37)

> Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia;> Anak angkat bukan anak kandungmu;> Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Menurut Peraturan Perundang-undangan

1. Staatsblad 1917 No. 129• Motifnya melanjutkan garis keturunan atau pemujaan arwah leluhur• Dilakukan laki-laki beristri, duda atau janda (pasal 5)• Hanya terhadap laki-laki tidak beristeri dan tidak beranak serta belum

diangkat oleh orang lain• Syaratnya:

> berumur 18 tahun lebih muda dari suami dan 15 tahun lebih muda dari isteri atau janda yang mengangkatnya;> ada kata sepakat dari yang mengangkat;> ada persetujuan dari bapak/ibunya, atau walinya;> ada kata sepakat dari yang diangkat.

• Dilakukan dengan akta otentik (notaris).• akibat adopsi:

> anak memperoleh nama dari bapak angkatnya;> anak mempunyai kedudukan sama dengan anak sah;> anak menjadi ahli waris orang tua angkat;> terputus hubungan dengan orang tua kandung.

2. UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI

• motifnya memberikan kesejahteraan terhadap anak angkat asing oleh orang tua WNI (pasal 2).

• syaratnya:> batas usia anak asing di bawah 5 tahun;> disahkan pengadilan dalam waktu 1 tahun;

• akibatnya:> menjadi anak layaknya anak sah;> menjadi WNI

3. Surat Edaran Dirjen Kumdang No. JHA 1/1/2 tanggal 12 Februari 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak WNIoleh Orang Asing.

• alasan keluarnya surat tersebut:> tidak ada persyaratan yang memberikan jaminan bagi kesejahteraan anak angkat;> legalitas prosedurnya diragukan negara lain;> tidak ada keseragaman prosedur pengangkatan anak.

• tujuan surat edaran tersebut adalah notaris, wakil notaris sementara dan notaris pengganti se Indonesia.

• motifnya perlindungan terhadap anak WNI yang diangkat oleh orang asing.

• syaratnya:> dilakukan melalui sidang pengadilan;> ada permohonan dari orang asing yang bersangkutan;> pemohon harus berdiam / ada di Indonesia;> pemohon harus datang sendiri;> pemohon di negaranya mempunyai ijin untuk mengangkat anak.

4. UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak• motifnya untuk kepentingan kesejahteraan anak • Pasal 12:

> pengangkatan menurut adat dan kebiasaan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.> pengangkatan di luar adat dan kebiasaan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. SEMA No. 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak• ditujukan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Hakim PT dan PN

seluruh Indonesia.• motifnya:

> untuk memperoleh jaminan kepastian hukum;> agar aspek keamanan, politik dan budaya bangsa menjadi pertimbangan dalam pengangkatan anak.

SEMA No. 6 tahun 1983 .....• prosedur pengangkatan anak harus dilakukan

melalui sidang pengadilan.• pengangkatan anak meliputi:

> pengangkatan anak antar WNI;> pengangkatan anak WNA oleh ortu WNI;> pengangkatan anak WNI oleh ortu WNA.

• akibat pengangkatan anak> menjadi anak angkat yang sah dari ortu yang mengangkat;> mendapatkan kewarganegaraan dari ortu yang mengangkat.

Kekuasaan Orang Tua

Perwalian

Pengampuan

HUKUM HARTA PERKAWINANDasar Hukum :•KUHPerdata Bk. I Bab VI s.d. Bab IX•UUP Pasal 35 s.d. 37•PP No. 9/1975•Surat M.A. No. M.A./Pemb.0807/75 “Petunjuk M.A. mengenai pelaksanaan UUP dan PP 9/1975”.

Pendapat IHukum Harta Perkawinan dalam UUP belum berlaku.Dasar : Kep. MA. No. 726K/SIP/1976 (Bagi yg dulunya tunduk BW UUP belum berlaku. Siapa ? Ps. 131 IS --- Skrg yg ada tinggal Tiong Hoa)Pendapat IIDasar : Kep. MA No. 1448K/SIP/1976•Bagi yang tunduk BW Hukum Harta Perkawinan UUP belum berlaku (karena perbedaan asas);•Bagi yang tunduk pada Hukum Adat, UUP sebagai pokok dan Hukum Adat sebagai pelaksanaannya (karena adanya persamaan asas)

HUKUM HARTA PERKAWINAN

• Dasar Hukum :• KUHPerdata Bk. I Bab VI s.d. Bab IX• UUP Pasal 35 s.d. 37• PP No. 9/1975• Surat M.A. No. M.A./Pemb.0807/75• “Petunjuk M.A. mengenai pelaksanaan UUP• dan PP 9/1975”.

• Pendapat I• Hukum Harta Perkawinan dalam UUP belum berlaku.• Dasar : Kep. MA. No. 726K/SIP/1976 • Pendapat II• Dasar : Kep. MA No. 1448K/SIP/1976• Bagi yang tunduk BW Hukum Harta Perkawinan UUP belum berlaku (karena

perbedaan asas);• Bagi yang tunduk pada Hukum Adat, UUP sebagai pokok dan Hukum Adat sebagai

pelaksanaannya (karena adanya persamaan asas)

Asas Hukum Harta Perkawinan BW* Harta persatuan terjadi demi hukum, kecuali ditentukan lain dengan perjanjian kawin;* Isi harta persatuan baik aktiva maupun pasiva sebelum dan sepanjang perkawinan;* Pengurusan ada pada suami sendiri;* Isteri tidak cakap dalam lapangan harta perkawinan;* Perjanjian kawin tidak dapat diubah.

Asas Hukum Harta Perkawinan UUP/Adat• Harta bersama terjadi demi hukum;• Isi harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang

perkawinan, kecuali hibah atau warisan;• Pengurusan ada pada suami/isteri secara bersama-sama;• Isteri tetap cakap bertindak;• Perjanjian kawin dapat diubah.

BENTUK HARTA DALAM PERKAWINANMenurut BW :* Persatuan Bulat* Persatuan Terbatas* Sama Sekali Terpisah harta

Menurut UUP :* Harta Bersama* Harta Bersama Terbatas* Terpisah Harta Sama Sekali

PERSATUAN BULAT• Terjadi demi hukum sejak saat perkawinan Pasal 119 ayat (1);• Bersifat tetap Pasal 119 ayat (2), sehingga antara suami isteri tidak boleh :

* mengadakan perjanjian jual beli;* mengadakan perjanjian tukar menukar;* mengadakan perjanjian perburuhan;* saling menghibahkan.

* Isi persatuan adalah aktiva (Pasal 120) dan pasiva (Pasal 121); * ada penyimpangan dalam bentuk persatuan bulat karena kehendak pemberi hibah/warisan; * harta yang diperoleh dari santunan asuransi jiwa :

- premi dari harta pribadi (santunan milik pribadi isteri);- premi dari harta persatuan (santunan milik persatuan);- penunjukkannya dapat ditarik kembali atau tidak.

- dapat ditarik (santunan harta persatuan)- tidak dapat ditarik (santuan masuk harta pribadi istri)

• Hutang PersatuanTerjadinya hutang persatuan :- hutang sebelum perkawinan;- hutang untuk keperluan rumah tangga;- hutang untuk kepentingan usaha;- denda-denda;- ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum;- hutang warisan/hibahan yang masuk persatuan.

PEMBAYARAN HUTANG* Selama perkawinan berlangsung :

- dari harta persatuan;- dari harta pribadi pembuat hutang.

* Setelah perkawinan bubar :- harta suami, dengan hak menagih ½ pada mantan isteri;- harta isteri/suami atau ahli warisnya, jika hutang

dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

PENGURUSAN HARTA PERSATUAN :• Suami sendiri harus mengurus harta persatuan (Pasal 124);• Suami dapat menjual, memindahtangankan dan membebani tanpa

bantuan isteri.• Pembatasannya :

Pembatasannya :• Jika ada perjanjian kawin bahwa harta tak bergerak

dan piutang atas nama tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani (Pasal 140 ayat 3);

• Tak boleh menghibahkan harta persatuan, kecuali untuk memberi kedudukan anak dari perkawinan mereka;

• Disamping pembatasan tersebut, isteri dapat bersikap sebagai berikut :

•Jika perkawinan masih utuh :- menuntut pemisahan harta persatuan (Psl.186);- menuntut perpisahan meja & ranjang (Psl. 243);- suami ditaruh dibawah pengampuan (Psl. 434 ayat 3)

• Pengurusan Harta Pribadi Istri - dilakukan oleh suami kecuali ditentukan lain;- suami bertanggung jawab sebagai bapak RT

yg baik - untuk barang tak bergerak tidak boleh memindahtangankan atau membebani tanpa persetujuan isteri.

BUBARNYA PERSATUAN BULAT* Persatuan demi hukum bubar karena :

- kematian- berlangsungnya perkawinan atas ijin hakim setelah adanya keadaan tidak hadir;- perceraian- perpisahan meja dan ranjang- perpisahan harta benda

• Akibat bubarnya persatuan harta benda dibagi dua antara suami dan isteri atau ahli warisnya.

• Persatuan Berlanjut :Jika dalam suatu Persatuan Bulat :- salah satu suami/isteri meninggal dunia,- ada anak belum dewasa,- yang hidup terlama tidak melakukan pendaftaran dalam waktu tiga

bln, maka persatuan berlanjut terus atas kebahagiaan anak-anak.

PERJANJIAN KAWIN• Perjanjian antara calon suami dan calon isteri

sebelum perkawinan dilangsungkan mengenai harta benda setelah adanya perkawinan.

• Ada kebebasan berkontrak dgn pembatasan :- berkaitan kesusilaan & ketertiban umum;- pembtsn berkaitan dan btk perjanjian kawin;- pembtsn berkaitan dengan isi perjanjian kawin.

• Perbedaan perjanjian kawin BW dgn UUP,mengenai :- saat diadakannya - bentuk dan pengesahannya- perubahan perjanjian kawin

PERSATUAN UNTUNG RUGI• Terjadi krn adanya perjanjian kawin antara para pihak;• Dengan Persatuan Untung Rugi, maka ada 3 bentuk harta :• Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan suami isteri

bersama-sama;• Keuntungan adalah bertambahnya harta sepanjang perkawinan karena

hasil :- dari harta milik suami/isteri- dari pendapatan suami/isteri- dari usaha dan kerajinan- dari tabungan pendapatan yang tidak dihabiskan.

• Tidak termasuk keuntungan adalah yang diterima suami isteri dari :- warisan, hibah wasiat dan hibah;- kenaikan harga barang milik suami/isteri;- perbaikan barang tak bergerak karena alam.

• kerugian adalah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan karena pengeluaran yang melebihi

pendapatan; • Bukan kerugian adalah kerusakan harta pribadi

karena bencana;• Kepengurusan harta pada prinsipnya dilakukan oleh

suami, kecuali ditentukan lain (Psl. 153 jo. 124)• Isteri dapat menolak Persatuan Untung dan Rugi

(Pasal 153)• Jika Persatuan Untung dan Rugi dengan Harta

Bersama dalam Pasal 35 UUP diperbandingkan ada kesamaan dan perbedaannya.

PERSATUAN HASIL DAN PENDAPATAN• Terjadi karena perjanjian kawin yang menyatakan

antara mereka berlaku Persatuan Hasil dan pendapatan;

• Hasil dan Pendapatan sama dengan keuntungan dalam Persatuan Untung dan Rugi ditambah hibah wasiat, hibah atau pembayaran berkala;

• Kerugian (termasuk biaya hidup) diambilkan dari persatuan;

• Jika kerugian lebih besar, maka diambilkan dari harta pribadi suami;

• Kepengurusan berlaku asas umum yaitu harus dilakukan oleh suami.

Inventarisasi Asal Usul Harta :

• Unt.barang yang tak bergerak & barang terdaftar;• untuk barang bergerak dicantumkan dalam akta

perjanjian kawin atau daftar lain yg ditandatangani calon suami isteri & notaris;

• Untuk barang yang tidak diketahui pemiliknya menjadi harta persatuan Untung dan Rugi atau Persatuan Hasil dan Pendapatan.

REPRISE dan RECOMPENSE

• Dapat terjadi apabila ada persatuan terbatas, dimana ada harta pribadi dan harta persatuan;

• Perhitungannya dilakukan setelah persatuan bubar;

• Reprise adalah hak tagih dari harta pribadi kepada harta persatuan;

• Recompense adalah kewajiban dari harta pribadi kepada harta persatuan.

TERPISAH HARTA SAMA SEKALI• Terjadi karena perjanjian kawin dan karena tuntutan

isteri yang dikabulkan Hakim;• Hanya ada dua bentuk harta yaitu harta pribadi

suami dan harta pribadi isteri;• Biaya hidup prinsipnya ditanggung suami, kecuali

ditentukan lain;• Yang mengurus harta isteri adalah berlaku asas

umum Pasal 105 ayat (3) dan ayat (5)• Untuk harta bergerak milik isteri secara a contrario

suami dapat menjual dan membebaninya.

PERSATUAN DAN PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN KEDUA DAN SELANJUTNYA

• Demi hukum berlaku persatuan bulat, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin;

• Meskipun persatuan bulat, ada pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 181, Pasal 852a dan Pasal 902 BW;

• Alasan pembatasan untuk melindungi anak dalam perkawinan terdahulu;• Kemungkinan suami/isteri diuntungkan dari :

- Persatuan bulat- Pewarisan ab intestato- Pewarisan testamenter- Perjanjian kawin

• Pasal 181 BWSuami/isteri baru tidak boleh mendapat keuntungan lebih dari bagian terkecil yang diterima salah seorang anak dari perkawinan terdahulu atau tidak lebih dari ¼ harta kekayaan suami/isteri yang meninggal dunia.

• Merupakan penyimpangan dari Pasal 128 BW.

Pasal 852a BWJika perkawinan itu untuk kedua kali dan seterusnya,

suami/isteri yang hidup terlama tidak boleh menerima warisan melebihi bagian terkecil yang diterima anak dari perkawinan terdahulu, dengan maksimal ¼ harta peninggalan isteri atau

suaminya.

Pasal 902 BWSuami/isteri dalam perkawinan kedua dan

selanjutnya tidak boleh menerima hibah wasiat lebih dari yang diterima berdasarkan

pewarisan ab intestato.

Jika anak dalam perkawinan terdahulu menolak atau tidak pantas mewaris maka :

• Suami/isteri baru tidak akan dirugikan;• Jika hanya sebagian menolak, berlaku Pasal 181,

852a dan 902;• Jika seluruhnya menolak, dianggap tidak ada anak

dalam perkawinan terdahulu.• ---------- A-------B - jika C menolak, B = 1/4 | | | | - jika C,D menolak, B =1/4 C D E F - jika C,D,E menolak, B =1/2 - jika C,D,E,F menolak, B = 1

Catatan Perkawinan Kedua & selanjutnya :

• Perkawinan ke 2 harus dilakukan dengan selain mantan suami/isteri;

• Membawa anak dari perkawinan terdahulu;• Jika persatuan bubar karena cerai, harta dibagi 2 (Ps.

181, 852a dan 902 tidak berlaku)• Anak dari perkawinan dahulu dapat melakukan

inkorting;• Jadi dalam pembagian boedel dalam PSB dalam

perkawinan ke 2 dan selanjutnya digunakan prinsip “ harta asal kembali ke asal, keuntungan dan kerugian di bagi 2”.

Harta dalam perkawinan Poligami

• Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anak-anaknya;

• Isteri yang ke-2 dan seterusnya tidak punya hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri ke dua atau berikutnya itu terjadi;

• Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Bagian Warisan Anak Luar Kawin yang diakui (Ps. 863 & 865 BW)

• 1/3 seandainya dia anak sah.• ½ bersama ahli waris golongan II• ¾ bersama ahli waris golongan III & IV• 1 jika tak meninggalkan ahli waris yang sah

• Cttn : Pengakuan harus sudah dilakukan sebelum orang yang mengakui tersebut kawin.

Kasus 1• Tahun 1970 Jo, seorang WNI keturunan Tiong Hoa menikah

dengan Hui dengan persatuan harta. Ke dalam perkawinan tersebut Jo membawa perusahaan kerajinan senilai 500 juta dan mobil senilai 50 jt. Sedangkan Hui membawa tanah beserta rumah tinggal seharga 200 juta.

• Dalam perkawinan Jo dan Hui dilahirkan 1 orang anak perempuan Huilan, tahun 1975. Sementara itu tahun 1980 Joe dan Hui mengadopsi anak laki-laki bernama Johan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

• Tahun 1982 Hui menerima hibah wasiat dari bibinya rumah senilai 150 juta dengan ketentuan tidak boleh masuk dalam persatuan.

• Juni tahun 1990 Jo meninggal dunia dan dengan diawasi BHP Hui mengadakan pencatatan sebagai berikut :

1. Perusahaan kerajinan 800 juta2. Rumah tinggal 400 juta3. Rekening atas nama Jo 150 juta4. PBB belum dibayar 2 juta5. Biaya Rumah Sakit 10 juta6. Biaya kubur 5 juta7. Biaya pencatatan boedel 5 jutaPertanyaan :1. Hitung harta Jo dan Hui saat Jo meninggal !2. Berapa seluruh kekayaan Hui setelah menerima

pembagian warisan ?

Kasus 2• Tahun 1985 Liem, seorang WNI keturunan Tiong Hoa menikah dengan

Hwa dengan persatuan harta. Ke dalam perkawinan tersebut Liem membawa usaha rental mobil 750 juta, namun ia juga membawa hutang pada sebuah dealer sebesar 300 juta. Sementara itu Hwa membawa tanah beserta rumah tinggal seharga 200 juta.

• Dalam perkawinan Liem dan Hwa dilahirkan 2 orang anak perempuan yaitu Kim (tahun 1986) dan Hui (tahun 1988). Tahun 1988 Hwa menerima hibah wasiat dari bibinya rumah senilai 150 juta.

• Sebelum menikah dengan Hwa, Liem pernah berhubungan dengan seorang wanita bernama Sisi dan dari hubungan itu tahun 1983 dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Jhosua yang langsung diakui pada saat itu juga.

• Juni tahun 1990 Liem meninggal dunia dan dengan diawasi BHP Hwa mengadakan pencatatan sebagai berikut :

1. Usaha rental 800 juta2. Tanah dan rumah tinggal 400 juta3. Rekening atas nama Hwa 100 juta4. Hutang pada dealer 50 juta5. PBB belum dibayar 2 juta6. Tagihan pada pelanggan 50 juta7. Biaya Rumah Sakit 10 juta8. Biaya kubur 5 juta9. Biaya pencatatan boedel 5 jutaPertanyaan :1. Hitung harta Liem dan Hwa saat Liem meninggal !2. Berapa seluruh kekayaan Hwa setelah menerima

pembagian warisan ?

Kasus 3• Tahun 1970 Jo, seorang WNI keturunan Tiong Hoa menikah dengan Hui

dengan persatuan harta. Ke dalam perkawinan tersebut Jo membawa perusahaan kerajinan senilai 500 juta dan mobil senilai 50 jt. Sedangkan Hui membawa tanah beserta rumah tinggal seharga 200 juta.

• Dalam perkawinan Jo dan Hui tidak dilahirkan seorang anakpun. Tahun 1980 Joe dan Hui mengadopsi anak laki-laki bernama Johan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

• Tahun 1982 Hui menerima hibah wasiat dari bibinya rumah senilai 150 juta dengan ketentuan tidak boleh masuh dalam persatuan. Tahun yang sama Jo juga mendapat hibah dari pamannya mobil senilai 200 juta.

• Juni tahun 1990 Jo meninggal dunia dan dengan diawasi BHP Hui mengadakan pencatatan sebagai berikut :

1. Perusahaan kerajinan 800 juta2. Rumah tinggal 400 juta3. Rekening atas nama Jo 150 juta4. Mobil 180 juta5. PBB belum dibayar 2 juta6. Biaya Rumah Sakit 10 juta7. Biaya kubur 5 juta8. Biaya pencatatan boedel 5 jutaPertanyaan :1. Hitung harta Jo dan Hui saat Jo meninggal !2. Berapa seluruh kekayaan Hui setelah menerima

pembagian warisan ?

Kasus 4Pada tahun 1986, P seorang karyawan swasta WNI Keturunan Tionghoa

menikah dengan X janda dengan satu anak bernama A. Sebelum menikah kedua calon mempelai membuat perjanjian kawin “Persatuan Untung dan Rugi”, dengan ketentuan harta bawaan tetap menjadi harta pribadi, hasil dan biaya pemeliharaan mempertahankan harta serta pajak masuk persatuan.

Ke dalam perkawinan tersebut P membawa tanah dan bangunan dengan 20 kamar senilai Rp. 300.000.000,- dan tabungan bank Rp. 200.000.000,-. Tiap kamar disewakan Rp. 100.000,- per bulan dan diambil oleh P setiap tanggal 10 bulan yang bersangkutan. Bunga tabungan sebesar 1% per bulan diambil oleh P setiap tanggal 5 bulan yang bersangkutan. Sedangkan X membawa rumah tinggal seharga Rp. 200.000.000,- dan peralatan usaha salon kecantikan senilai Rp. 50.000.000,-

Gaji, uang sewa, bunga tabungan, hasil usaha salon dan penghasilan lainnya digunakan untuk biaya hidup dan sisanya ditabung di bank dengan rekening bersama dan merupakan tabungan persatuan.

Pada tahun 1990 P dengan persetujuan X membeli mobil seharga Rp. 50.000.000,- yang diambilkan dari tabungan persatuan. Selanjutnya pada tahun 1995 membeli tanah seharga Rp. 90.000.000,- yang dinayar dari tabungan persatuan Rp. 40.000.000,- dan sisanya Rp. 50.000.000,- dibayar dari penjualan seluruh peralatan salon kecantikan milik X.

Dari perkawinan P dan X lahir dua anak perempuan bernama B lahir tahun 1988 dan C lahir tahun 1990. Karena P dan X menginginkan anak laki-laki, maka pada tahun 1998 melalui sidang pengadilan telah mengadopsi anak laki-laki bernama D.

Pada bulan Mei 2000 P jatuh sakit, dan setelah dirawat di Rumah sakit akhirnya tanggal 20 Juni 2000 P meninggal dunia. Setelah P meninggal, dengan diawasi oleh BHP X mengadakan pencatatan harta dan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Semua harta bawaan tidak mengalami perubahan nilai;2. Uang sewa kamar bulan Mei dan Juni 2000 belum diambil;3. Bunga tabungan P bulan Juni 2000 belum diambil;4. Pajak Bumi dan bangunan ahun 2000 sebesar Rp. 600.000,- belum

dibayar;5. Saldo rekening bersama Rp. 80.000.000,-6. Harga tanah milik persatuan Rp. 120.000.000,-7. Hutang pada bengkel Rp. 400.000.000,- belum dibayar;8. Biaya Rumah Sakit Rp. 16.000.000,- dan iaya kubur sebesar Rp.

4.000.000,-9. Biaya pencatatan boedel Rp. 2.000.000,

Pertanyaan :

1. Berapa besarnya harta persatuan P dan X pada saat meninggalnya P ?

2. Berapa besarnya harta peninggalan P yang siap dibagikan kepada ahli warisnya ?

3. Berapa besarnya kekayaan X setelah adanya pembagian persatuan dan warisan ?

Kasus 5

Tahun 1986, P seorang karyawan swasta WNI Keturunan Tionghoa menikah dengan X janda dengan satu anak bernama A tanpa perjanjian kawin

Ke dalam perkawinan P membawa tanah dan bangunan dengan 20 kamar senilai Rp. 300.000.000,- dan tabungan bank Rp. 200.000.000,-. Tiap kamar disewakan Rp. 100.000,- per bulan dan diambil oleh P setiap tanggal 10 bulan yang bersangkutan. Bunga tabungan sebesar 1% per bulan diambil oleh P setiap tanggal 5 bulan yang bersangkutan. Sedangkan X membawa rumah tinggal seharga Rp. 200.000.000,- dan peralatan usaha salon kecantikan senilai Rp. 50.000.000,-.

Pada tahun 1990 P dengan persetujuan X membeli mobil seharga Rp. 50.000.000,- yang diambilkan dari tabungan persatuan. Selanjutnya pada tahun 1995 membeli tanah seharga Rp. 90.000.000,- yang dinayar dari tabungan persatuan Rp. 40.000.000,- dan sisanya Rp. 50.000.000,- dibayar dari penjualan seluruh peralatan salon kecantikan milik X.

Dari perkawinan P dan X lahir dua anak perempuan bernama B lahir tahun 1988 dan C lahir tahun 1990. Karena P dan X menginginkan anak laki-laki, maka pada tahun 1998 melalui sidang pengadilan telah mengadopsi anak laki-laki bernama D.

Pada bulan Mei 2000 P jatuh sakit, dan setelah dirawat di Rumah sakit akhirnya tanggal 20 Juni 2000 P meninggal dunia. Setelah P meninggal, dengan diawasi oleh BHP X mengadakan pencatatan harta dan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Semua harta bawaan tidak mengalami perubahan nilai;2. Uang sewa kamar bulan Mei dan Juni 2000 belum diambil;3. Bunga tabungan P bulan Juni 2000 belum diambil;4. Pajak Bumi & Bangunan Th.2000 sebesar Rp. 600.000,- belum dibayar;5. Saldo rekening persatuan Rp. 80.000.000,-6. Harga tanah milik persatuan Rp. 120.000.000,-7. Hutang pada bengkel Rp. 400.000.000,- belum dibayar;8. Biaya RS Rp. 16.000.000,- dan biaya kubur sebesar Rp. 4.000.000,-9. Biaya pencatatan boedel Rp. 2.000.000,Pertanyaan : 1. Berapa harta persatuan P dan X saat P meninggal dunia ?2. Berapa besarnya harta peninggalan P yang siap dibagikan pada ahli

warisnya ?3. Berapa jumlah seluruh kekayaan X setelah menerima pembagian waraisan ?

Pertanyaan :

1. Berapa besarnya harta persatuan P dan X pada saat meninggalnya P ?

2. Berapa besarnya harta peninggalan P yang siap dibagikan kepada ahli warisnya ?

3. Berapa besarnya kekayaan X setelah adanya pembagian persatuan dan warisan ?

Boedel Warisan

1. Aktiva2. Hibah (yg sudah diberikan akan dihitung an

diperhitungkan dalam pembagian warisan)

Hak Pengurusan Suami dalam PSB

• Meskipun bentuk persatuan harta yang dipilih adalah persatuan bulat akan tetapi hak pengurusan suami yang diatur dalam Ps. 124 BW tidak berlaku lagi, digunakan ketentuan dalam UUP.