Kuliah-Amdal Pertambangan Bagian 1

Rekayasa Lingkungan

Bagian pertama:

Amdal Pertambangan

Sistematika Kuliah Rekayasa Lingkungan

• Bagian pertama: Amdal pertambangan – Sejarah dan Perkembangan Amdal di

Indonesia

– Peraturan perundang-undangan tentang Amdal

– Metodologi dan proses penyusunan Amdal Pertambangan

• Bagian kedua: Pengelolaan Lingkungan Pertambangan – Pengelolaan Lingkungan pada kegiatan

pertambangan

– Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan pada kegiatan pertambangan

10/04/2013 Rudy Sayoga Gautama - Teknik

Pertambangan ITB 2

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AMDAL DI INDONESIA


Pertambangan ITB 3

Sejarah & perkembangan Amdal di Indonesia

• Perhatian terhadap masalah-masalah lingkungan hidup di tingkat dunia baru muncul pada tahun 1960-an – seiring dengan tingkat kemakmuran yang telah dicapai di negara-negara maju (Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang) dan telah diidentifikasinya kondisi lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia

• Penyakit Minamata: – Pertama kali ditemukan di kota Minamata pada tahun 1956 - suatu sindrom

syaraf yang disebabkan oleh keracunan akut air raksa (merkuri) – Akibat dilepaskannya methylmecury pada limbah cair dari pabrik kimia milik

Chisso Corporation – Bahan kimia yang berracun mengalamai bioakumulasi dalam kerang dan ikan di

teluk Minamata dan laut Shiranui yang disantap oleh penduduk lokal – Lebih dari 10 ribu orang diidentifikasi menderita penyakit ini

• DDT – Merupakan pestisida sintetik yang dikembangkan pada tahun 1939 – Banyak dipakai untuk membasmi nyamuk malaria dan kutu – Paul Hermann Mueller (Swiss) mendapat hadiah Nobel pada tahun 1948 – Adalah Rachel Carson dalam bukunya “The Silent Spring” – mengulas dampak

dari penggunaan DDT pada kulit telur burung sehingga mudah pecah


Pertambangan ITB 4

• Pada tahun 1972 untuk pertama kalinya diselenggarakan konferensi PBB tentang lingkungan (UN Conference on Human Environment) di Stockholm (Swedia) – hasilnya adalah pembentukan UNEP (United Nations Environment Programme) dan rekomendasi rencana aksi

• Inilah momentum awal dari gerakan lingkungan hidup di dunia • Indonesia juga mengirim delegasi ke konferensi tersebut –

membawa bahan yang dirangkum dari Seminar Nasional Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1972 dimotori oleh Prof. Otto Soemarwoto (UNPAD)

• Seminar ini mengawali gerakan untuk mengangkat perlunya pengelolaan lingkungan hidup

• Pada tahun 1976 mulai disusunlah rencana undang-undang tentang lingkungan hidup

• Tahun 1978 untuk pertama kalinya ada menteri yang mengurus lingkungan hidup – Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup: Emil Salim


Pertambangan ITB 5

• Dengan adanya menteri yang bertanggungjawab tentang lingkungan hidup membuka jalan RUU tentang lingkungan hidup ditindaklanjuti ke DPR (diserahkan ke DPR pada tahun 1981)

• Pada tanggal 25 Februari 1982 terbitlah undang-undang lingkungan hidup pertama, yaitu UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

• Dalam UU 4/1982 pertama kalinya diperkenalkan “Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)” atau environmental impact assessment sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan penting dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan

• Aturan pelaksanaan tentang Amdal dituangkan dalam Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 1986

• Sejak saat itu amdal menjadi bagian penting dari upaya pengelolaan lingkungan hidup, terutama bagi suatu rencana usaha dan/atau kegiatan


Pertambangan ITB 6

Perkembangan Undang-undang Lingkungan Hidup

• UU No. 4 tahun 1982 merupakan kebijakan nasional pertama di bidang lingkungan: – Memperkenalkan konsep tata penyelenggaraan lingkungan,

partisipasi luas dan menyeluruh – Menegaskan wewenang sektor dan wilayah, memperkuat

kebijakan sektoral – AMDAL sebagai instrumen pengendalian

• Perubahan menjadi UU No. 23 tahun 1997: – Menekankan penegakan hukum, membuka peluang untuk

class action – Memperkuat command & control – Partisipasi lebih selektif – melalui organisasi lingkungan – Memperkuat Menteri LH: perintah audit, izin limbah – Selain AMDAL juga ada instrumen lain: Audit Lingkungan

• Perubahan menjadi UU No. 32 tahun 2009 – Otonomi daerah, Ekoregion, RPPLH (Rencana Perlindungan

& Pengelolaan LH), KLHS (Kajian LH Strategis) – Izin lingkungan, analisis risiko lingkungan hidup – Sanksi pidana, tidak saja pada pelaku tetapi juga kepada

pejabat yang berwenang


Pertambangan ITB 7

Peraturan perundang-undangan tentang Amdal

UU 4/1982

• PP 29/1986

• PP 51/1993

UU 23/1997

• PP 27/1999

UU 32/2009

• PP 27/2012


Pertambangan ITB 8

Perkembangan Amdal

1986-1993

1993-1999

2001-2009

Sejak 2012


Pertambangan ITB 9

Masa 1986-1993 • Rujukan: PP 29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan • Amdal baru diperkenalkan yang terdiri atas tahapan:

– Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) – Analisis dampak lingkungan (Andal) – Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL)

• Setiap tahapan dilakukan evaluasi oleh tim Penilai Amdal dan memerlukan persetujuan sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya

• Karena bersifat sentralistik dan sektoral, semua amdal pertambangan yang menjadi kewenangan Menteri (untuk golongan A dan B) dinilai oleh Departemen Pertambangan & Energi (Komisi Pusat Penilai Amdal Departemen Pertambangan & Energi yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal


Pertambangan ITB 10

Masa 1986-1993 (lanjutan)

• Bagi pertambangan yang sudah beroperasi, wajib menyusun SEMDAL yang terdiri atas:

– Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL)

– Studi Evaluasi Lingkungan ISEL)

– RKL-RPL

• Evaluasi oleh Komisi Pusat Penilai Amdal DPE selain untuk tambang-tambang baru juga untuk tambang-tambang yang eksisting

• Awal 1993 evaluasi Semdal untuk kegiatan eksisting dapat diselesaikan


Pertambangan ITB 11

Masa 1993-1999

• Evaluasi dilakukan berdasarkan pengalaman pelaksanaan dan penilaian amdal/semdal – perlu disempurnakan

• PP 29/1986 diganti dengan PP no. 51 tahun 1993

• Amdal diubah menjadi:

– Kerangka Acuan Andal

– Andal

– RKL-RPL

• Proses evaluasi dan persetujuan hanya dua kali, yaitu persetujuan KA Andal dan persetujuan Andal & RKL-RPL


Pertambangan ITB 12

Masa 1993-1999 (lanjutan)

• Diperkenalkan tiga macam amdal, yaitu:

– Amdal kegiatan tunggal

– Amdal kegiatan terpadu

– Amdal kawasan

• Amdal terpadu – sangat cocok untuk proyek pertambangan yang membangun tidak saja areal tambang tetapi juga pabrik pengolahan, jalan angkut dan pelabuhan serta fasilitas penunjang


Pertambangan ITB 13

Masa 1999-2009 • Perubahan PP 51/1993 menjadi PP No. 27 tahun 1999 • Terutama mengatur keterlibatan masyarakat dari

sejak pengumuman sampai di Komisi Penilai Amdal • Tahun 2001 – penerapan Otonomi Daerah, dimana

Kabupaten/Kota sebagai daerah otonomi, termasuk kewenangan untuk melakukan menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan

• Komisi Penilai Amdal di tingkat Kabupaten/Kota mulai dibentuk

• Problem: Komisi Penilai Amdal tingkat Kabupaten/Kota umumnya kurang memiliki kapasitas untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik – bentukan baru


Pertambangan ITB 14

Masa sejak 2012

• Berdasarkan UU 32/2009 kemudian terbitlah PP no 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menggantikan PP 27/1999

• Komisi Penilai Amdal harus memiliki lisensi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

• Konsultan penyusun Amdal harus juga memiliki lisensi

• Penyusun Amdal harus memiliki sertifikat sebagai Ketua Tim Penyusun Amdal dan anggota tim penyusun Amdal


Pertambangan ITB 15

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG AMDAL


Pertambangan ITB 16

Definisi (UU 32/2009)

• Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

• Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan


Pertambangan ITB 17

Aturan tentang amdal dalam UU 32/2009

• Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal (pasal 22 ayat 1)

• Kriteria dampak penting (pasal 22 ayat 2): a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena

dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. Luas wilayah penyebaran dampak; c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang

akan terkena dampak; e. Sifat kumulatif dampak; f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;

dan/atau g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi


Pertambangan ITB 18

• Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal (pasal 23): a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun

yang tidak terbarukan; c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya

d. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya

f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi

pertahanan negara; dan/atau i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi

besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup


Pertambangan ITB 19

Dokumen amdal memuat (pasal 25, UU 32/2009)

a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan

b. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan

c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan

d. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan

e. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup

f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup


Pertambangan ITB 20

Pelibatan masyarakat (pasal 26)

• Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan

• Masyarakat meliputi:

a. Yang terkena dampak

b. Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau

c. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal


Pertambangan ITB 21

Rencana kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal (PerMen LH

No. 5/2012) • Rencana usaha/kegiatan yang dilakukan:

– Di dalam kawasan lindung; dan/atau

– Berbatasan langsung dengan kawasan lindung

• Jenis rencana usaha/kegiatan yang wajib memiliki Amdal dapat ditetapkan menjadi rencana usaha/kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal jika: – Dampak dari rencana tsb dapat ditanggulangi

berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi;

– Berdasarkan pertimbangan ilmiah tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup


Pertambangan ITB 22

Lampiran III: Daftar kawasan lindung

1. Kawasan hutan lindung 2. Kawasan bergambut 3. Kawasan resapan air 4. Sempadan pantai 5. Sempadan sungai 6. Kawasan sekitar danau

atau waduk 7. Suaka margasatwa darat &

laut 8. Cagar alam (termasuk laut) 9. Kawasan pantai hutan

bakau 10. Taman nasional (termasuk

laut)

11. Taman hutan raya 12. Taman wisata alam & laut 13. Kawasan cagar budaya dan

ilmu pengetahuan 14. Kawasan cagar alam

geologi 15. Kawasan imbuhan air tanah 16. Sempadan mata air 17. Kawasan perlindungan

plasma nutfah 18. Kawasan pengungsian

satwa 19. Terumbu karang 20. Kawasan koridor bagi jenis

satwa atau biota laut yang dilindungi


Pertambangan ITB 23

Jenis rencana usaha/kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan berdasarkan: • Potensi dampak penting

– Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak

– Luas wilayah penyebaran dampak

– Intensitas dan lamanya dampak berlangsung

– Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak

– Sifat kumulatif dampak

– Berbalik atau tidak berbaliknya dampak

– Kriteria lain sesuai dengan perkembangan iptek; dan/atau

– Referensi internasional yang diterapkan di beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal

• Ketidak pastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul

10/04/2013

Rudy Sayoga Gautama - Teknik Pertambangan ITB

24

Bidang energi dan sumberdaya mineral

No Jenis Kegiatan Skala/besaran

K.1 Mineral

1 OperasiProduksi Mineral dan Batubara

a. Luas perijinan ≥ 200 ha

b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan

≥ 50 ha (kumulatif pertahun)

2 Operasi Produksi Batubara

a. Kapasitas , dan/atau ≥ 1.000.000 t/thn

b. Jumlah batuan penutup yang dipindahkan

≥ 4.000.000 bcm/thn

3 Operasi Produksi Mineral Logam

a. Kapasitas, dan/atau ≥ 300.000 t/thn

b. Jumlah batuan penutup yang dipindahkan

≥ 1.000.000 bcm/thn

4 Operasi Produksi Mineral non Logam/batuan

a. Kapasitas, dan/atau ≥ 500.000 m3/thn


Pertambangan ITB 25

No

Jenis Kegiatan Skala/Besaran

5 Pengolahan dan pemurnian

a. Mineral logam Semua besaran

b. Mineral bukan logam ≥ 500.000 m3/thn

c. Batuan ≥ 500.000 m3/thn

d. Batubara ≥ 1.000.000 m3/thn

e. Mineral radioaktif Semua besaran

6 Operasi Produksi Mineral Radioaktif Semua besaran

7 Penambangan di laut Semua besaran

8 Melakukan penempatan tailing di bawah laut

Semua besaran

K.3

KETENAGALISTRIKAN

2 Pembangunan PLTU ≥ 100 MW (dalam 1 lokasi)


Pertambangan ITB 26

Pedoman untuk penyusunan amdal

• PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan

• Permen LH No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

• Permen LH No 17/2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Andal & Izin Lingkungan


Pertambangan ITB 27

PP 27/2009

• Izin lingkungan – izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan

• Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan

• Izin lingkungan diperoleh melalui tahapan: a) Penyusunan Amdal dan UKL-UPL b) Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL, dan c) Permohonan dan penerbitan izin lingkungan


Pertambangan ITB 28

Pendekatan studi dalam menyusun dokumen Amdal

• Pendekatan studi tunggal – apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah satu kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota

• Pendekatan studi terpadu – apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari satu jenis usaha/kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 kementerian, lpnk, satker prov, satker kab/kota

• Pendekatan studi kawasan – lebih dari 1 jenis usaha/kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan


Pertambangan ITB 29

Pengikutsertaan masyarakat

• Dilakukan melalui: – Pengumuman rencana usaha/kegiatan

– Konsultasi publik

• Dilakukan sebelum penyusunan KA

• Dalam jangka waktu 10 hari kerja masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan thd rencana usaha/kegiatan

• Disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan menteri, gubernur, bupati/walikota

10/04/2013

Rudy Sayoga Gautama - Teknik Pertambangan ITB

30

Pengecualian dari kewajiban menyusun Amdal

• Lokasi rencana usaha/kegiatan berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan

• Lokasi rencana usaha/kegiatan berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang kab/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kab/kota, atau

• Usaha/kegiatan dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana

• (wajib menyusun UKL-UPL)


Pertambangan ITB 31

Penyusunan UKL-UPL • Melalui pengisian formulir UKL-UPL yang ditentukan

oleh Menteri • Paling sedikit memuat:

a) Identitas pemrakarsa b) Rencana usaha dan/atau kegiatan c) Dampak lingkungan yang akan terjadi, dan d) Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

• Jika lebih dari 1 jenis usaha/kegiatan – perencanaan dan pengelolaannya saling terkait – hanya satu UKL-UPL

• Pemeriksaan UKL-UPL paling lama 14 hari • Pemeriksaan dilakukan oleh:

– Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri – Kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau – Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota


Pertambangan ITB 32

Kerangka acuan

• Jangka waktu penilaian paling lama 30 hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi

• KA tidak berlaku apabila:

– Perbaikan KA tidak disampaikan kembali oleh pemrakarsa paling lama 3 tahun terhitung sejak dikembalikannya KA oleh Komisi Penilai Amdal, atau

– Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan KA


Pertambangan ITB 33

Kerangka acuan

• Memuat: Pendahuluan, Pelingkupan, Metode studi, Daftar pustaka, Lampiran

• Tujuan penyusunan KA: a. Merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal b. Mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif

dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia

• Fungsi dokumen KA: a. Sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun

dokumen Amdal, instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai Amdal tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan

b. Sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen Andal untuk mengevaluasi hasil studi Andal


Pertambangan ITB 34

1. Pendahuluan (informasi tentang latar belakang tujuan rencana usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan studi Amdal):

– Latar belakang (justifikasi termasuk penjelasan ttg persetujuan prinsip dari pihak yang berwenang; alasan wajib Amdal dan pendekatan studi; alasan mengapa dinilai di pusat/provinsi/kab/kota

– Tujuan rencana kegiatan (uraian umum maupun rinci tentang tujuan,; justifikasi manfaat kepada masyarakat sekitar dan peranan terhadap pembangunan nasional dan daerah

– Pelaksanaan studi (informasi tentang pemrakarsa dan penanggungjawab; pelaksana studi Amdal


Pertambangan ITB 35

2. Pelingkupan : – Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan (status studi

amdal, bersamaan atau setelah FS; Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang; deskripsi dengan fokus pada komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan)

• Kajian amdal = studi kelayakan dari aspek lingkungan hidup sehingga ada kemungkinan komponen rencana usaha/kegiatan memiliki beberapa alternatif – kajian alternatif: 1. Memastikan bahwa pertimbangan lingkungan telah terintegrasi

dalam proses pemilihan alternatif selain faktor ekonomis dan teknis

2. Memastikan bahwa pemrakarsa dan pengambil keputusan telah mempertimbangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup

3. Memberi peluang bagi pemangku kepentingan yang tidak terlibat secara penuh dalam proses pengembilan keputusan untuk mengevaluasi berbagai aspek rencana dan bagaimana keputusan akhirnya disetujui

4. Memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang transparan dan berdasarkan kepada pertimbangan ilmiah


Pertambangan ITB 36

– Deskripsi rona lingkungan hidup awal • komponen lingkungan terkena dampak, minimal

memuat: a) Komponen geo-fisik-kimia (sumberdaya geologi, tanah,

ari permukaan, air tanah, udara, kebisingan, dlsb)

b) Komponen biologi (flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik, serta habitatnya)

c) Komponen sosio-ekonomi0budaya (tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya)

d) komponen kesehatan masyarakat (perubahan tingkat kesehatan masyarakat) lingkungan;

• usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar

– Hasil pelibatan masyarakat (dilakukan melalui pengumuman dan konsultasi publik)

– Dampak penting hipotetik

– Batas wilayah studi dan batas waktu kajian


Pertambangan ITB 37

3. Metode studi :

– Metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan

– Metode prakiraan dampak penting yang akan digunakan

– Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan

4. Daftar pustaka dan lampiran

5. Lampiran


Pertambangan ITB 38

Andal

• Komisi penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL – dalam bentuk: – Rekomendasi kelayakan lingkungan, atau – Rekomendasi ketidaklayakan lingkungan

• Rekomendasi ditetapkan berdasarkan: – Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat

penting dampak – Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak

penting – Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait dalam

menanggulangi dampak penting negatif dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan

• Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL paling lama 75 hari kerja sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap


Pertambangan ITB 39

Andal

• Tujuan: untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

• Hasil kajian dalam Andal berfunsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan

• Sistematika:


Pertambangan ITB 40

1. Pendahuluan (ringkasan deskripsi usaha dan/atau kegiatan; ringkasan dampak penting hipotetik; batas wilayah studi dan batas waktu kajian)

2. Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal (komponen lingkungan yang terkena dampak; usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar)

3. Prakiraan dampak penting (informasi mengenai besaran dan sifat penting dampak)

4. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan (hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik dalam rangka penentuan karakteristik dampak)

5. Daftar pustaka 6. Lampiran


Pertambangan ITB 41

RKL-RPL

• RKL : upaya penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

• RPL : upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan

• RKL-RPL harus memuat upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan terhadap keseluruhan dampak, bukan hanya dampak penting


Pertambangan ITB 42


Pertambangan ITB 43

1. Pendahuluan (pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL dan kebijakan lingkungan dari pemrakarsa)

2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (dampak lingkungan, sumber dampak, indikator keberhasilan pengelolaan LH, bentuk pengelolaan (pendekatan teknologi, sosial ekonomi, institusi), lokasi pengelolaan, periode pengelolaan, institusi pengelolaan LH)

3. Rencana Pemantauan LH (dampak yang dipantau (jenis, komponen, indikator/parameter, sumber); bentuk pemantauan (metode pengumpulan & analisis data, lokasi, waktu dan frekuensi); institusi (pelaksana, pengawas, penerima laporan)

4. Jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan 5. Pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL 6. Daftar pustaka 7. Lampiran


Pertambangan ITB 44

Keputusan kelayakan lingkungan

a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan

b. Pernyataan kelayakan lingkungan c. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa

sesuai dengan RKL-RPL, dan d. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak

terkait • Dalam hal usaha/kegiatan yang

direncanakan wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keputusan kelayakan lingkungan harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup


Pertambangan ITB 45

Permohonan & penerbitan izin lingkungan

• Diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa

• Disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL , atau pemeriksaan UKL-UPL

• Permohonan harus dilengkapi: – Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL – Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan – Profil usaha dan/atau kegiatan

• Setelah diterima permohonan tsb wajib diumumkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melalui multi media dan pepan pengumuman paling lama 5 hari kerja sejak dokumen Andal & RKL-RPL dinyatakan lengkap (UKL-UPL 2 hari kerja)

• Masyarakat diberi kesempatan memberikan saran, pendapat dan tanggapan paling lama 10 hari kerja (UKL-UPL 3 hari kerja) sejak diumumkan


Pertambangan ITB 46

Izin lingkungan • Paling sedikit memuat:

– Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL

– Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota

– Berakhirnya izin lingkungan

• Jika usaha/kegiatan wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, izin lingkungan mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan

• Izin lingkungan berakhir dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan

• Izin lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak diterbitkan

• Penanggungjawab wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan jika ada perubahan


Pertambangan ITB 47

Perubahan izin lingkungan

• Perubahan kepemilikan

• Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

• Perubahan yang berpengaruh thd lingkungan yang memenuhi kriteria:

– Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh thd lingkungan

– Penambahan kapasitas produksi

– Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan

– Perubahan sarana usaha/kegiatan

– Perluasan lahan dan bangunan usaha/kegiatan

– Perubahan waktu dan durasi operasi

– Usaha/kegiatan dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan

– Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah

– Terjadinya perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain


Pertambangan ITB 48

Perubahan izin lingkungan

• Tedapat perubahan dampak dan/atau risiko thd lingkungan berdasarkan kajian analisis risiko lingkungan dan/atau audit lingkungan yang diwajibkan

• Tidak terlaksananya rencana usaha/kegiatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan


Pertambangan ITB 49

Kewajiban pemegang izin lingkungan

• Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat di dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

• Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan(disampaikan secara berkala setiap 6 bulan)

• Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup


Pertambangan ITB 50

Sanksi administratif

• Bentuk sanksi administratif: – Teguran tertulis

– Paksaan pemerintah

– Pembekuan izin lingkungan, atau

– Pencabutan izin lingkungan

• Penerapan didasarkan atas: – Efektifivitas & efisiensi

– Tingkat dan berat ringannya jenis pelanggaran

– Tingkat ketaatan

– Riwayat ketaatan

– Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran


Pertambangan ITB 51

METODOLOGI DAN PROSES PENYUSUNAN AMDAL PERTAMBANGAN


Pertambangan ITB 52

Tahapan kegiatan pertambangan

Tahap pra-konstruksi, contoh: ◦ Pengurusan perijinan

◦ Pemetaan

◦ Penyelidikan geologi (survei, sampling)

◦ Eksplorasi (pengeboran)

Tahap konstruksi (persiapan penambangan): ◦ Pembebasan lahan

◦ Pembukaan lahan (untuk infrastruktur (jalan, bangunan, dll), tambang)

◦ Mobilisasi peralatan

◦ Penerimaan tenaga kerja

◦ Pekerjaan konstruksi

Tahapan kegiatan (lanjutan)

Tahap operasi (penambangan), contoh tambang terbuka: ◦ Pengupasan, pengangkutan dan penimbunan tanah

pucuk ◦ Pengupasan, pengangkutan dan penimbunan tanah

penutup (overburden atau waste rock) ◦ Penggalian, pengangkutan dan penimbunan bahan

tambang ◦ Proses pengolahan (pengecilan ukuran, pemisahan atau

pencucian) ◦ Pengangkutan bahan tambang hasil proses pengolahan

dan penimbunan ke pelabuhan ◦ Pemuatan ke kapal

Tahap pasca operasi (pasca penambangan) ◦ Reklamasi dan rehabilitasi lahan ◦ Pelepasan tenaga kerja ◦ Demobilisasi peralatan dan infrastruktur

Komponen lingkungan

• Komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, kebisingan, getaran, dll

• Komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dlsb

• Komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya, dsb

• Komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat


Pertambangan ITB 55

02/05/2013 58

Pembersihan Lahan: • hilangnya flora & fauna • peningkatan erosi

Pemberaian, penggalian, pemuatan, pengangkutan & penimbunan: debu, getaran, erosi lahan terbuka, bentang alam, perubahan aliran limpasan, air asam tambang, kualitas air, kualitas tanah

Penimbunan bijih/batubara, pengolahan, pemuatan untuk pengapalan: debu, kualitas air, kualitas tanah

Reklamasi lahan bekas tambang: kembalinya flora & fauna, perbaikan kondisi lingkungan

02/05/2013 59

Contoh metode matriks untuk identifikasi dampak

NO KOMPONEN LINGKUNGAN

KOMPONEN KEGIATAN

PRA KONSTRUKSI

KONSTRUKSI OPERASI PASCA OPERASI

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

A GEOFISIK & KIMIA

1 Iklim, Kualitas Udara dan Kebisingan

- Iklim Mikro X X

- Kualitas Udara Ambien X X X X X X X X X X X X X X

- Intensitas Kebisingan X X X X X X X X X X X X X X

- Getaran X

2 Bentang Alam X X

3 Geologi

- Kestabilan Lereng (Longsor) X X X X

4 Hidrogeologi

- Muka Air Tanah X X X

- Kualitas Air Tanah X X X

5 Tanah

- Kesuburan Tanah X X X

- Erosi dan Sedimentasi X X

6 Hidrologi

- Volume Air Larian (Run off) X

- Kualitas Air Permukaan X X X X

B TATA RUANG, LAHAN DAN TRANSPORTASI

1 Kesesuaian Lahan X

2 Pola Tata Guna Lahan X

3 Lalu Lintas Lokal X X


Pertambangan ITB 60

NO KOMPONEN LINGKUNGAN

KOMPONEN KEGIATAN

PRA KONSTRUKSI

KONSTRUKSI OPERASI PASCA OPERASI

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

C. BIOLOGI

1 Flora Terestrial X X

2 Fauna Terestrial X X X

3 Biota Air X X X X

D. SOSIAL

1 Demografi

- Populasi Penduduk X X X

- Mobilitas Penduduk X

2 Sosial Ekonomi

- Pendapatan Penduduk X X X X X X X

- Aktivitas Penduduk di Sungai X X X X

- Peluang Kerja & Usaha X X X X

3 Sosial Budaya

- Pola Hidup/Tradisi Masyarakat X

- Keresahan Masyarakat X X X X

- Gangguan Kamtibmas X X X X

- Spekulasi Lahan X

E. KESEHATAN MASYARAKAT

1 Prevalensi Penyakit X X X X X

2 Sanitasi Lingkungan X X


Pertambangan ITB 61

Contoh metode bagan alir untuk menentukan pentingnya dampak


Pertambangan ITB 62

Contoh Amdal Terpadu PTFI


Pertambangan ITB 63

Contoh pengumuman di media massa (surat kabar)


Pertambangan ITB 64

Contoh batas wilayah studi


Pertambangan ITB 65

Batas wilayah studi terdiri atas: a) Batas proyek b) Batas ekologis c) Batas sosial d) Batas administratif

Kuliah-Amdal Pertambangan Bagian 1

Documents

Transcript of Kuliah-Amdal Pertambangan Bagian 1