Kuis BPIW Kementerian PUPR Rumuskan di hal. 61 Program...
Transcript of Kuis BPIW Kementerian PUPR Rumuskan di hal. 61 Program...
Buletin Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah • Edisi 26/Februari 2018
Info Produk BPIW: Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Baru BimindoBPIW • Kementerian PUPR
Kementerian PUPR RumuskanProgram Infrastruktur Terpadu 2019
IkutiKuis BPIWdi hal. 61
SINERGI / Edisi 26 - Februari 20182
InfRasTRUKTUR PUPRTeRPadU UnTUK negeRI
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210
Email: [email protected]. +6221-2751 5804
Badan PengemBangan InfRasTRUKTUR WIlaYaH (BPIW)KemenTeRIan PUPR
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 1
Salam Redaksi
Salam Sinergi
Pembaca yang terhormat, Buletin Sinergi edisi Februari 2018 ini
pada rubrik utama kita akan ulas kegiatan Pra Konsultasi Regional
(Pra Konreg) yang dilaksanakan Badan Pengembangan Infrastruktur
Wilayah (BPIW).
Dalam Laporan Khusus kami sajikan inovasi BPIW dalam teknologi
informasi. Rangkuman berita selama bulan Februari ditampilkan
dalam rubrik Kilas BPIW.
Kami sajikan wawancara Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi
Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR), Ir Iwan Nurwanto, M.Soc, Sci. Dalam Rubrik Wawancara
tersebut di sampaikan beberapa hal seperti tujuan dan harapan atas
pelaksanaan Pra Konreg 2018.
Kami juga akan mengupas buku ke-4 Panduan Praktis Implementasi
Agenda Baru Perkotaan New Urban Agenda (NUA) “Tata Kelola
Perkotaan, Mengembangkan Sistem Pengelolaan Kota yang Inklusif,
Responsif dan Efisien”.
Beberapa rubrik reguler juga tetap dihadirkan seperti rubrik Jalan-
jalan yang membahas keindahan Kota Banjarmasin dan ulasan berita
yang terbit di media massa dalam rubrik Teropong Media.
Kami berharap Buletin Sinergi edisi Februari 2018 dapat memenuhi
harapan pembaca serta memperkaya pengetahuan dan informasi
pembangunan infrastruktur bidang PUPR.
Salam hormat,
Pemimpin Redaksi
SINERGI / Edisi 26 - Februari 20182
04 Kabar Utama:Kementerian PUPR RumuskanProgram Infrastruktur Terpadu 2019
54 Potret:Pra Konsultasi Regional
Tim Penyusun:
Pelindung: Lana Winayanti
Pengarah: Firman Hatorangan Napitupulu
PenasehatBobby PrabowoIwan Nurwanto Hadi SucahyonoAgusta Ersada Sinulingga
Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:P. Yudantoro
Redaktur Pelaksana:Shoviah
editor :Hendra DjamalMutri Batul Aini
Tim Pembuat artikel:Indira Dwi KusumatutiDaris AnugrahAlis ListalatuRian FarhanFitri Selva
sekretariat:Untung PriyonoNur Wahyu
Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruk-tur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.
Tulisan dapat dikirim ke email: [email protected], [email protected]
Design : Heri HitoInfografis & Kartunis : Ajeng Ayuning Pertiwi
diterbitkan oleh: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR
alamat Redaksi:Gedung G, BPIW Lantai 1Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110Email: [email protected], [email protected]: bpiw.pu.go.idNo. Telp. +6221-2751 5804
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 3
Perspektif
daftar isi
18 38
Edisi 26/Februari 2018
Wawancara:Ir. Iwan Nurwanto, M.Soc.SciBPIW Berperan Penting Menyinkronkan dan Memadukan Program Infrastruktur PUPR
Lapsus:Ciptakan Sibas Ripi, Terobosan Baru untuk Pengembangan Wilayah
62 Teknologi:Balitbang PUPR Terapkan Teknologi IPAL Tahu56 Serba Serbi
7 Taman Kota Cantik di Indonesia
Kabar Utama
SINERGI / Edisi 26 - Februari 20184
Kementerian PUPRRumuskan ProgramInfrastruktur Terpadu 2019Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) kembali digelar di 4 kota. Program pembangunan infrastruktur dirumuskan melalui keterpaduan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait infrastruktur sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baik di pusat maupun daerah.
Pra Konsultasi Regional di 4 Kota
Kabar Utama
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 5
Kementerian PUPRRumuskan ProgramInfrastruktur Terpadu 2019
Setiap tahun Kementerian PUPR
menggelar Pra Konreg. Pada tahun
2018, kegiatan yang dilakukan sebelum
Konsultasi Regional tersebut membahas
pembangunan infrastruktur untuk tahun
2019 yang melibatkan stakeholder terkait
seperti bappeda provinsi, dinas provinsi
bidang PUPR, balai-balai di lingkungan
Kementerian PUPR yang ada di daerah,
dan unit organisasi (unor) yang ada di
Kementerian PUPR.
Pra Konreg kali ini dilaksanakan di 4
kota. Pra Konreg pertama dilaksanakan
di Semarang (12-14 Februari). Di kota ini
dibahas program infrastruktur PUPR untuk
wilayah Jawa-Bali. Pra Konreg kedua di
Kendari (21-23 Februari) yang membahas
program infrastruktur wilayah Sulawesi,
Maluku dan Papua.
Pra Konreg ketiga diselenggarakan di
Banjarmasin pada 28 Februari hingga
2 Maret yang membahas program
infrastruktur di Kalimantan dan Nusa
Tenggara. Pra Konreg keempat atau
yang terakhir dilaksanakan di Jambi
pada 7-9 Maret yang membahas program
infrastruktur untuk Pulau Sumatera.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pra
Konreg tahun 2018 diawali dengan kick
off atau Pembukaan Konsultasi Regional
bertempat di Universitas Diponegoro,
12 Februari lalu. Saat membuka kick
off tersebut Menteri PUPR, Basuki
Hadimuljono mengatakan kebijakan
program infrastruktur PUPR tahun 2019
diarahkan untuk mendukung pengentasan
kemiskinan. Hal itu dilakukan dengan
program infrastruktur berbasis masyarakat
(Padat Karya).
Selain itu kebijakan tersebut untuk
menciptakan lapangan kerja dan
pemerataan hasil pembangunan sebagai
upaya mengurangi kesenjangan antar
wilayah. Ia juga mengingatkan kepada
seluruh satuan kerja Kementerian PUPR di
daerah agar mempertajam program kerja
dengan beberapa target prioritas tahun
2019.
Dalam menyusun program, Basuki
menegaskan mengenai 3 pokok kebijakan
belanja infrastruktur 2019. Tiga pokok
Rumah Khusus Nelayan Desa Pulo Bajo Kab. Bima NTB Sumber: Dok. PUPR
Kebijakan program infrastruktur PUPR tahun 2019 diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Hal itu dilakukan dengan program infrastruktur berbasis masyarakat (Padat Karya). Selain itu kebijakan tersebut untuk menciptakan lapangan kerja dan pemerataan hasil pembangunan
Kabar Utama
SINERGI / Edisi 26 - Februari 20186
kebijakan tersebut pertama, besaran
belanja barang operasional sama dengan
realisasi tahun 2017 atau pagu 2018
apabila lebih rendah. Dilakukan penajaman
belanja barang yang akan diserahkan atau
hibahkan kepada pemerintah daerah dan
masyarakat.
Kedua, meningkatkan belanja modal yang
produktif untuk membiayai kegiatan atau
proyek prioritas. Membatasi belanja modal
dalam bentuk kendaraan bermotor dan
gedung baru. Mendorong belanja modal
yang meningkatkan kapasitas produksi
dan konektivitas. Ketiga, realokasi belanja
barang menjadi belanja produktif termasuk
menambah volume output kegiatan atau
proyek prioritas.
“Pada 2019 tidak lagi beorientasi untuk
memulai pekerjaan baru yang sifatnya
kontrak tahun jamak, kecuali bendungan
dan irigasi/air baku untuk mendukung
fungsi bendungan. Tahun 2019 lebih
difokuskan pada penyelesaian proyek
infrastruktur, sehingga tidak ada yang
mangkrak (tidak terawat, red) di tengah
jalan, terutama Proyek Strategis Nasional,”
tegas Basuki.
Sekjen Kementerian PUPR, Prof. Anita
Firmanti, instansinya terus melakukan
perbaikan pelaksanaan Pra Konreg,
seperti penyiapan materi dan juga konsep
penyelenggaraanya. “Bila tahun lalu
langsung dilaksanakan Pra Konreg, maka
tahun ini dimulai dengan kick off Konsultasi
Regional (Konreg,red). Dalam kick off tu,
ada arahan kebijakan dari Pak Menteri
untuk program 2019. Itu sangat penting,”
tutur Anita saat membuka pelaksanaan Pra
Konreg, Semarang, (12/2).
Anita berharap pembangunan infrastruktur
yang sudah direncanakan PUPR bisa
tercapai dengan dukungan pembiayaan
melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU). “Dengan bantuan
kerja sama pemerintah dan badan usaha
tersebut, bisa mempercepat pencapaian
target sebagaimana yang tercantum dalam
Renstra (Rencana Strategis. red),” ucap
Anita.
Saat memberikan paparannya di acara
tersebut, Plt. Kepala BPIW Kementerian
PUPR, Lana Winayanti menyatakan Pra
Konreg bertujuan untuk mengumpulkan
program, usulan dari pemerintah pusat
dan daerah. “Usulan program tersebut
"Tahun 2019 lebih difokuskan pada
penyelesaian proyek infrastruktur, sehingga
tidak ada yang mangkrak (tidak terawat,red) di
tengah jalan, terutama Proyek Strategis
Nasional,”tegas Basuki.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono Sumber: Dok. PUPR
Kabar Utama
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 7
dikonsolidasikan melalui rangkaian
pembahasan, sehingga kita mendapatkan
program prioritas untuk tahun 2019,”
ungkap Lana.
Pra Konreg untuk pembangunan infra-
struktur 2019 ini fokus pada pertumbuhan
dan pemerataan pembangunan.
“Infrastruktur PUPR diharapkan dapat
mengikis masalah tersebut, dan itu menjadi
kriteria untuk kita menentukan prioritas
pembangunan di 2019,” ucap Lana.
Lana juga mengatakan salah satu
permasalahan yang ada di Indonesia
adalah adanya disparitas atau kesenjangan
ekonomi dan sosial antar daerah, Data
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan,
tahun 2016, struktur perekonomian
Indonesia secara spasial, masih didominasi
oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang
memberikan kontribusi sebesar 58,49%
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Presentase ini berbeda jauh dengan pulau-
pulau lain di Indonesia, seperti Pulau
Papua dan Maluku yang rata-rata kontribusi
PDRBnya hanya 7,4% serta Pulau Sulawesi
7,42%.
Untuk mengatasi hal itu, menurut Lana
Kementerian PUPR memfokuskan pada
pembangunan infrastruktur berbasis
pengembangan wilayah. Kemudian juga
percepatan pertumbuhan di wilayah
pengembangan strategis.
Lana juga menyebutkan bahwa
pengembangan wilayah dilakukan
Kementerian PUPR dengan membangun
konektivitas, penyediaan penampung
air baku, irigasi, penyediaan infrastruktur
permukiman, dan penyediaan perumahan.
Pembangunan infrastruktur berbasis
pengembangan wilayah ini menurutnya
mendukung pembangunan infrastruktur
di Kawasan Timur Indonesia, perbatasan,
Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
(KPPN), Pulau Kecil Terluar, Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN),
Kawasan Eknomi Khusus (KEK) dan
Kawasan Industri (KI).
Pengembangan wilayah
dilakukan Kementerian
PUPR dengan membangun
konektivitas, penyediaan
penampung air baku,
irigasi, penyediaan
infrastruktur permukiman,
dan penyediaan
perumahan
Sumber: Dok. Ditjen Penyediaan Perumahan PUPRWisma Atlet Kemayoran, Jakarta
Kabar Utama
SINERGI / Edisi 26 - Februari 20188
“Diperlukan keterpaduan perencanaan dan
sinkronisasi program untuk pelaksanaan
program. Dukungan infrastruktur PUPR
sangat diperlukan untuk konektivitas multi
moda seperti bandara, kereta api dan
sebagainya,” ujar Lana.
Terkait penyusunan program 2019 menurut
Lana, tantangan BPIW adalah memilih
dan memprioritaskan pembangunan
infrastruktur. Hal ini mengingat terbatasnya
anggaran yang ada.
Meski demikian, pendekatan pembangunan
infrastruktur yang dilakukan BPIW
menurutnya sudah sesuai dengan yang
disarankan Bappenas, yakni pendekatan
pembangunan holistik, integratif, tematik,
dan spasial.
Tahun 2019, ada beberapa isu strategis
terkait pembangunan infrastruktur sektor
PUPR. Berikut uraiannya:
Pulau Sumatera
Di tahun 2019, beberapa isu strategis
di Pulau Sumatera seperti rencana
Pembangunan Bendungan Rokan Kiri
di Riau. Kemudian juga ada dukungan
konektivitas untuk pengembangan
industri di Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Lhokseumawe dan Kawasan
Strategis Langsa. Selanjutnya ada rencana
pengembangan aksesibilitas, air baku, air
bersih, sanitasi, dan pengendalian banjir
di Kawasan Metropolitan Mebidangro
(Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo.
Dukungan pembangunan infrastruktur
PUPR terkait pengembangan konektivitas
Pelabuhan Muaro Sabak di Jambi. Tak
hanya itu, dukungan infrastruktur PUPR
juga terkait konektivitas, penataan
kawasan, pengendali banjir, sanitasi di
Kawasan Metropolitan Patungraya Agung
(Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin,
Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten
Di tahun 2019, beberapa isu strategis di Pulau
Sumatera seperti rencana Pembangunan
Bendungan Rokan Kiri di Riau. Kemudian juga ada
dukungan konektivitas untuk pengembangan
industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Lhokseumawe dan Kawasan Strategis
Langsa.
Kabar Utama
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 9
Program padat karya tunai irigasi, di Desa Pasuruan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
Ogan Komering Ilir). Tak hanya itu, di Pulau Sumatera ini
akan diselesaikan Jalan Tol Trans Sumatera. Kemudian
ada dukungan pengembangan konektivitas, air baku, air
minum, sanitasi, dan penataan lingkungan permukiman
untuk mendukung KEK dan Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang, Bangka Belitung.
Beberapa arah pengembangan wilayah di Pulau Sumatera,
salah satunya pengembangan kawasan strategis seperti
KI, KEK, dan KSPN melalui pengembangan sektor ekonomi
unggulan dan penguatan konektivitas seperti peningkatan
jaringan jalan di Lintas Timur dan Jalan Tol Trans Sumatera.
Selain itu pengembangan wilayah di Pulau Sumatera
diarahkan pada Pengembangan Kawasan Perkotaan
(Metropolitan dan Pusat Kegiatan Nasional) dan Kawasan
Perdesaan yang berdaya saing dan kawasan perdesaan
yang sejahtera. Hal ini dilakukan melalui penguatan simpul
transportasi darat serta pemenuhan infrastruktur dasar
perumahan dan permukiman.
Pulau Jawa
Untuk sektor Sumber Daya Air (SDA) beberapa isu
strategis di Pulau Jawa seperti Penanganan Daerah Aliran
Sungai (DAS) seperti Citarum, DAS Ciliwung (Bendungan
Ciawi dan Sukamahi), DAS Citanduy (Bendungan Leuwi
Keris) dan banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
dan Bekasi (Jabodetabek). Tidak hanya itu, ada juga
penyelesaian bendungan (Karian, Bajul Mati, Tukul, Tugu,
Bendo, Nipah, Gondang) dan tindak lanjut jaringan irigasi.
Sedangkan untuk sektor perumahan, beberapa isu
strategis seperti pembangunan rumah susun di Jakarta,
penanganan kumuh di sekitar Kali Code dan revitalisasi
kawasan Malioboro Yogyakarta.
Isu strategis lainnya di pulau ini seperti dukungan
kebutuhan infrastuktur untuk Kota Baru Maja dan
Kemayoran, pembangunan infrastruktur pendukung dan
konektivitas (Patimban, Kertajati, Kulon Progo, Wiriadinata,
Bandara Sukabumi), dan dukungan konektivitas KSPN
Bromo Tengger Semeru.
Sedangkan program arahan 2019 untuk Pulau Jawa
beberapa diantaranya adalah program mendukung KSPN
di Kepulauan Seribu, Borobudur, dan Bromo- Tengger-
Semeru. Program arahan untuk mendukung Metropolitan
seperti Pembangunan Rusun bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kab. Sidoarjo dan
Pembangunan Jalan Lingkar Utara Semarang (Kaliwungu
Yos Sudarso).
Bali
Beberapa isu strategis Pulau Bali yakni penanganan
bencana alam Gunung Agung, peningkatan pelayanan
ketercukupan air bersih sebagai penunjang sektor
pariwisata, dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional di
Bali (energi asal sampah dari kota-kota besar, Bendungan
Sidan, Bendungan Telaga Waja). Kemudian juga ada isu
terkait Kemacetan Metropolitan Sarbagita (Denpasar,
Badung, Gianyar, dan Tabanan) dan Kawasan Ubud.
Kemudian juga ada isu strategis penanganan fenomena
banjir rutin di by pass Nusa Dua.
Program arahan 2019 terkait dukungan program prioritas
lumbung pangan, yaitu Peningkatan jaringan irigasi Daerah
Irigasi Tukad Ayung di Kab. Badung. Program arahan
lainnya yakni dukungan terhadap program Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasiona (KPPN) Tabanan. Terkait hal
itu, program arahannya berupa Pembangunan Rumah
Swadaya di kabupaten tersebut.
Beberapa arah pengembangan wilayah
di Pulau Sumatera, salah satunya pengembangan
kawasan strategis seperti KI, KEK, dan KSPN
Kabar Utama
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201810
Sulawesi
Pulau Sulawesi ada beberapa isu strategis, seperti
pengembangan jalan nasional Palu – Parigi, Konektivitas
Manado Bitung (Tol Manado-Bitung), dukungan Kawasan
Industri (KI) Bantaeng (aksesibiltas, air minum, sanitasi,
air limbah, penanganan kumuh dan perumahan), dan
penyediaan air baku dan pengendalian daya rusak air
untuk pengembangan KSPN Wakatobi.
Program tahun anggaran 2019 di pulau ini yang mendukung
kawasan industri seperti Pembangunan Jaringan Intake
Air Baku Desa Laikit di Bitung, pembangunan fly over
Pantoloan di Palu, dan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Penyediaan Air Baku Kota Unaaha di Konawe.
Kepulauan Maluku
Pulau Maluku juga memiliki beberapa isu strategis di
2019, seperti penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar
Morotai, penyelesaian Bendungan Way Apu, Kab. Buru,
dan pembangunan jalan Trans Maluku. Selain itu juga ada
isu mengenai penyediaan infrastruktur air minum, sanitasi
dan penanganan kumuh untuk mendukung kawasan
pariwisata Morotai.
Sedangkan program yang mendukung Kawasan Industri
Buli di tahun 2019 seperti Pelebaran Jalan Buli Maba di
Halmahera Timur. Kemudian juga ada dukungan KSPN
prioritas seperti Pembangunan Unit Air Baku di Morotai
Selatan Barat dan Pembangunan Seawall Pantai Morotai.
Terkait program 2019 yang mendukung pengembangan
Kota Baru Sofifi seperti Penataan/Peningkatan Infrastruktur
Permukiman Kumuh Kec. Oba Selatan dan Peningkatan
Kualitas Rumah Swadaya.
Papua
Pulau Papua merupakan pulau terujung dari Indonesia.
Pembangunan infrastruktur di pulau ini juga menjadi
perhatian Kementerian PUPR. Beberapa isu strategis
di Papua seperti penyediaan infrastruktur air baku,
pengendalian daya rusak air, air minum, sanitasi dan
penanganan kumuh untuk mendukung KSPN Raja Ampat,
dan Penyelesaian pembangunan jalan Trans Papua
(Nabire- Enarotali, Lanny Jaya-Jayawijaya).
Kemudian juga ada pembangunan prasarana dasar
permukiman Asmat dan dukungan air baku, pengaman
pantai dan infrastruktur permukiman untuk pulau-pulau
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 11
kecil terluar. Selanjutnya juga ada pembangunan dan
dukungan konektivitas serta air baku untuk PLBN Sota-
Merauke.
Untuk program 2019 yang mendukung kawasan industri
di Teluk Bintuni seperti Pengendalian Banjir Sungai Tubhi
di Kab. Teluk Bintuni. Selain itu ada Pembangunan Baru/
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di kabupaten
tersebut.
Dukungan infrastruktur PUPR untuk KEK Sorong,
dimana tahun 2019 diprogramkan Pembangunan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Sorong Raya.
Dukungan PUPR juga terkait pengembangan perbatasan
negara yakni Perbatasan Papua-Merauke. Program 2019 di
daerah tersebut yakni Pembangunan Akses Jalan ke Kota
Terpadu Mandiri (KTM) Muting.
Dalam membangun infrastruktur tahun depan itu,
Kementerian PUPR memiliki 6 prioritas. Keenam prioritas
itu yakni, pertama, pelaksanaan pekerjaan yang sudah
committed proyek yang multiyears, Middle Years
Programme (MYP) maupun proyek dari Pinjaman dan Hibah
Luar Negeri (PHLN). Prioritas kedua yakni pembangunan
bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan
lanjutan dan irigasi. Selanjutnya, prioritas yang ketiga
adalah pembangunan konektivitas antar wilayah, kawasan
perbatasan Kalimantan dan NTT, dan Jalan Trans Papua.
Prioritas yang keempat adalah program kerakyatan seperti
Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi
(P3TGAI), Jembatan Gantung, Kotaku, Pengembangan
Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW),
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Untuk prioritas yang kelima adalah pembangunan
dan perbaikan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur
permukiman dan perumahan. Sedangkan prioritas yang
keenam adalah pembangunan berbasis kawasan strategis.
Dengan keterpaduan dan sinkronisasi program yang
melibatkan seluruh stakeholder terkait infrastruktur PUPR
diharapkan program infrastruktur tersebut benar-benar
dapat dilaksanakan dengan optimal. (Tim Redaksi)
Dengan keterpaduan dan sinkronisasi program yang melibatkan seluruh
stakeholder terkait infrastruktur PUPR
diharapkan program infrastruktur tersebut benar-
benar dapat dilaksanakan dengan optimal.
Simpang Susun Jombang
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201812
Kata mereka Tentang Pra Konreg Pra Konreg yang digelar Kementerian PUPR yang melibatkan ratusan peserta, memberikan ruang keterpaduan seluruh stakeholder terkait infrastruktur dalam membahas program infrastruktur 2019. Beberapa kalangan juga menyambut positif agenda tahunan tersebut, karena dapat mewujudkan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Berikut rangkuman pendapat mereka saat diwawancarai reporter Hendra Djamal dan Indira.
Keterpaduan Program Infrastruktur PUPR semakin Baikarie setiadi moerwanto
Plt. dirjen Bina marga Kementerian PUPR
“Melalui Pra Konreg ini BPIW mengambil perannya menjadi lead terkait integrasi program pembangunan infrastruktur sektor PUPR. Selain itu dengan Pra Konreg, program infrastruktur
PUPR dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua stakeholder terkait infrastruktur baik pusat maupun daerah. Menurut saya setiap tahun keterpaduan dalam
membahas program infrastruktur melalui Pra Konreg ini semakin baik. Bina Marga sendiri selalu mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar untuk pembangunan infrastruktur
PUPR, tetapi kita harus bertanggung jawab penuh menggunakan anggaran tersebut untuk menggerakan semua jalur logistik. Penggunaan anggaran untuk pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi tugas Bina Marga bisa dilakukan secara optimal, bila dilakukan dengan lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah”.
Pembangunan Jalan Baru di Bali diperlukan dewa ayu Puspa dewi
sekretaris dinas PUPR Provinsi Bali
“Pra Konreg bermanfaat untuk mensinkronkan kebutuhan infrastruktur di daerah dengan pogram pemerintah pusat. Sehingga program-program yang dilaksanakan pusat bisa tepat sasaran di daerah. Prioritas program infrastruktur PUPR yang kita harapkan dapat direalisasikan tahun 2019 terkait isu-isu yang ada di Bali, salah satunya masalah kemacetan lalulintas. Untuk itu dibutuhkan penyempurnaan alinyemen jalan, baik alinyemen vertikal maupun horizontal. Hal ini lebih mengarah pada keamanan pengguna jalan. Pembangunan jalan baru sangat dibutuhkan di Bali, mengingat sudah hampir 10 tahun lebih belum ada ruas jalan baru. Sedangkan saat ini pertumbuhan kendaraan di Bali sangat pesat, terutama di kawasan Bali Selatan yang masuk WPS 15 Gilimanuk-Denpasar-Padang Bay. Kita berharap pembangunan jalan baru dapat masuk dalam program infrastruktur PUPR 2019”.
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 13
melalui Pra Konreg seluruh daerah di sumatera dapat Bekerja samafachrori UmarWakil gubernur Jambi
“Pelaksanaan Pra Konreg saat baik sekali untuk kita mengusulkan program infrastruktur PUPR untuk tahun 2019. Kita berharap di tahun 2019, kita fokuskan pada program infrastruktur jalan dan penyediaan air minum. Disamping itu kita juga berharap teknologi aspal dengan menggunakan karet dapat segera diterapkan Kementerian PUPR terutama di Jambi. Meski saat ini sedang di uji coba oleh Kementerian PUPR, namun kita sangat berharap teknologi tersebut segera direalisasikan. Dengan teknologi tersebut diyakini kandungan aspal akan semakin kokoh. Melalui kegiatan ini saya berharap seluruh daerah di Pulau Sumatera mulai dari Aceh hingga Lampung dapat saling bekerja sama”.
diharapkan Proyek nasional dilaksanakan sesuai Target
sri Puryonosekda Provinsi Jawa Tengah
Harapan saya proyek strategis nasional di bidang PUPR di Jawa Tengah dapat dilaksanakan sesuai target seperti Jalan Tol Trans Jawa, Bendungan, Sistem
Penyediaan Air Minum atau SPAM, dan juga jalan tol Semarang-Demak. Untuk jalan tol tersebut sudah mendapat persetujuan Menteri Badan Pertanahan Nasional/ Agraria
dan Tata Ruang (ATR). Selanjutnya kita menunggu kajian analisis dampak lingkungan dari pemerintah pusat. Setelah kajian itu selesai dilakukan pemerintah pusat, kemudian
diproses oleh kita, pemerintah daerah.
Kawasan Pesisir dan Pantai Perlu menjadi Prioritasla Ode andi Pili Plh. sekda Provinsi sulawesi Tenggara
Di Sulawesi Tenggara ada 17 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut banyak yang berada di pesisir dan pantai dibandingkan dengan daratan. Mudah-mudahan dari acara Pra Konreg ini dapat memprioritaskan akses di kawasan pesisir dan pantai tersebut. Hal ini sangat penting karena barang dan jasa jadi mahal, karena ketidak ketersediaan infrastruktur. Salah satu contohnya di Wakatobi yang juga merupakan kawasan pariwisata. Penduduk di Wakatobi tinggal di pesisir dan pantai. Kita berharap adanya konektivitas di destinasi wisata itu. Saya juga melihat keterpaduan dalam membangun infrastruktur PUPR berjalan bagus. Keterpaduan dan sinkronisasi program ini perlu ditingkatkan, misalnya keterpaduan dan sinkronisasi program antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Kehutanan. Dengan dukungan infrastruktur PUPR dapat mendukung program-program dari Kementerian Kehutanan tersebut. Saya juga berharap kinerja BPIW dapat terus berjalan dengan bagus.
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201814
selayang Pandang
segera menindak lanjuti Hasil-hasil Pra Konreg Pahri Yamsul
Kepala dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang sulawesi Tenggara
Penyelenggaraan Pra Konreg ini sangat bagus, karena program-program yang disusun dapat berdampak positif bagi masyarakat di daerah kami. Untuk itu, kami segera menindak lanjuti hasil-
hasil dari Pra Konreg ini dengan mengadakan pertemuan internal di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertemuan internal tersebut melibatkan beberapa instansi teknis seperti
lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk bidang keciptakaryaan, program yang paling prioritas adalah air bersih di kawasan permukiman kumuh, terutama di Kota Kendari. Selain itu itu kami juga memprioritaskan perbaikan drainase di kota ini, mengingat sering terjadi banjir.
Sedangkan untuk BPIW, kami berharap BPIW dapat terus memperhatikan daerah tertinggal akan pembangunan infrastrukturnya, terutama di provinsi kami.
Pengembangan Pariwisata di sulawesi Utara membutuhkan dukungan Kementerian PUPR Ricky s. ToemandoekKepala Bappeda sulawesi Utara
Kita sangat berterimakasih, karena Pra Konreg menghimpun masukan-masukan dari daerah. Pra Konreg ini juga memadukan program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi kita. Realisasi dari pelaksanaan Pra Konreg ini, akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi daerah. Program yang kita harapkan dapat berjalan di tahun 2019 beberapa diantaranya adalah pengembangan pariwista yang didukung dengan adanya Sistem Penyediaan Air Minum. Dengan demikian, akan tersedianya air bersih di daerah kami. Air bersih merupakan salah satu yang menjadi prioritas kita. Tahun depan akan dibuat Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Kupang, itu yang menjadi salah satu andalan kita. Banyak usulan yang sudah direspon dengan baik oleh BPIW seperti pembangunan jalan dan jembatan.
air minum Jadi Kebutuhan Prioritas di Papua BaratYustus Indou
Kepala Bidang Cipta Karya dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua Barat
Pra Konreg ini sangat penting untuk Provinsi Papua Barat, karena selain menyusun program di 2019, kita bisa mereview program yang sudah dilaksnakan. Bagi kita di
Papua Barat, infrastruktur PUPR sangat penting, karena mendukung konektivitas dari provinsi hingga ke kampung-kampung. Salah Program infrastruktur PUPR yang sangat
penting di provinsi kita seperti jalan dan penyediaan air minum. Untuk air minum, memang kita sangat memerlukan dibangunnya SPAM, karena banyak daerah yang
belum terlayani dengan baik. Harapan saya seluruh kawasan di Papua Barat dapat dibangun infrastruktur PUPR secara merata, sehingga dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat.
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 15
selayang Pandang
Pra Konreg mewujudkan Harapan Presidensahbirin noor
gubernur Kalimantan selatan
Sangat penting sekali Pra Konreg ini, karena menyerap aspirasi masyarakat dari bawah terkait pembangunan infrastruktur PUPR di 2019. Dengan adanya Pra Konreg,
ini berarti mewujudkan harapan Presiden yakni adanya sinergi dan keterpaduan program antara pusat dan daerah. Untuk tahun 2019, kita berharap Kementerian
PUPR memprioritaskan program pembangunan jalan tol di Kalimantan Selatan. Hal ini penting karena dapat membuka akses jalan bagi masyarakat. Selain itu juga butuh
dukungan Kementerian PUPR terkait pembangunan jembatan dan rumah susun atau rusun. Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga telah memberikan dukungan
pembangunan 3 ribu rumah. Terkait proyek infrastruktur PUPR ini, saya berperan untuk semua pihak agar tidak bermain-main dengan anggaran atau melakukan
korupsi, karena bila korupsi dilakukan maka dapat merugikan diri sendiri dan juga negara.
WidiartoKepala Biro Perencanaan dan Kerja sama luar negeri Kementerian PUPR
“Pembangunan infrastruktur PUPR diprioritaskan pada program kerakyatan. Terkait hal itu, Kementerian PUPR punya program infrastruktur berbasis masyarakat mulai dari irigasi
hingga rumah khusus. Hal itu yang menjadi prioritas program infrastruktur PUPR 2018-2019. Sementara BPIW berfungsi membumikan perencanaan berbasis wilayah. BPIW menjadi
kompas bagi seluruh direktorat jenderal dalam menentukan prioritas pembangunan. Misalnya, tahun 2019 Pak Presiden membangun pelabuhan Patimban di Sumedang.
Untuk itu Kementerian PUPR memberi dukungan, mulai dari akses jalannya. Selain itu dibutuhkan sanitasi dan air bersih. BPIW harus memandu direktorat jenderal untuk
mendorong pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Melalui Pra Konreg keterpaduan juga dilakukan, dengan melibatkan stakeholder terkait infrastruktur PUPR baik pusat maupun daerah. Kita juga akan sempurnakan pelaksanaan Pra
Konreg agar hasilnya lebih baik lagi”.
Program Kemasyarakatan menjadi Prioritas 2018-2019
Infrastruktur Jalan di Perbatasan Jadi Prioritas Kalimantan Utara di 2019Tri Wahyu WibowoKasubid Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Bappeda dan litbang Provinsi Kalimantan Utara
Pelaksanaan Pra Konreg sudah banyak kemajuan. Dalam Pra Konreg kita membahas program infrastruktur PUPR 2019, baik program yang masuk dalam baseline maupun stock program. Pada tahun 2019, untuk provinsi kita, difokuskan pada program infrastruktur jalan di perbatasan. Selain itu juga bisa mendukung kawasan prioritas di Kalimantan Utara, seperti Kota Baru Mandiri. BPIW sebagai bidang yang membuat perencanaan dari Kementerian PUPR, sangat berperan dan sangat penting, karena dari BPIW sinkronisasi program nasional dan daerah dapat terlaksana. Dengan adanya keterpaduan antar stakeholder, maka program infrastruktur dapat saling mendukung dan harmonis.
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201816
selayang Pandang
Perumahan swadaya Prioritas Program Infrastruktur Provinsi lampung di 2019
darwin efendidinas Perumahan,Pengawasan Pemukiman, dan Pengelolaan
sumber daya air Provinsi lampung
“Dengan kegiatan ini sangat membantu kami dari daerah, sehingga ada sinkronisasi program antara pusat dengan daerah. Program infrastruktur PUPR di tahun 2019 yang kita prioritaskan di Provinsi Lampung yakni program perumahan
swadaya.
Hal ini dikarenakan banyak sekali unit rumah yang perlu ditingkatkan sehingga menjadi rumah yang layak huni. Peranana BPIW cukup strategis untuk
menggabungkan pengembangan wilayah di daerah, sehingga program-program antara pusat dan daerah dapat terintegrasi dengan optimal”.
Tuan Rumah Pra Konreg, momen Penting Bagi Jambim.alfiansyah Kabid Pengembangan Wilayah sumber daya alam dan lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Jambi
“Pra Konreg merupakan permintaan Gubernur kepada Pak Menteri PUPR dan merupakan momen penting bagi Jambi. Ada beberapa alasan mengapa penyelenggaraan Pra Konreg diusulkan dilaksanakan di Jambi. Salah satunya agar para pejabat atau petinggi dari pemerintah pusat dapat melihat langsung kondisi Jambi, sehingga dapat diketahui infrastruktur yang perlu dibangun di provinsi ini.
Dengan kata lain, kita berharap pembangunan infrastruktur di Jambi dapat didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Untuk pembangunan infrastruktur kita prioritaskan pada dukungan untuk mendorong outlet distribusi kita yaitu pelabuhan Muara Sabak.
Hal ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur. kita juga berharap BPIW dapat tetap pada koridor perencanaan infrastruktur berbasis pengembangan kawasan”.
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 17
Tata kelola menjadi salah satu komponen yang turut menentukan keberhasilan kegiatan pembangunan perkotaan
dan permukiman, khususnya dalam mewujudkan visi, prinsip, dan komitmen yang disepakati dalam Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda-NUA). Buku ini akan memberikan panduan yang fokus pada aspek tata kelola perkotaan yang ingin diwujudkan berdasarkan kesepakatan NUA dengan mengkaitkan pada isu-isu perkotaan yang dihadapi oleh aktor-aktor pembangunan di tingkat lokal.
Bagian pertama panduan ini memberikan gambaran mengenai konsep besar dari aspek tata kelola seperti pengertian, urgensi tata kelola, dan prinsip-prinsip yang diusung. Dalam bagian ini juga disampaikan kondisi tata kelola perkotaan ideal yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs).
Bagian kedua menguraikan isu-isu terkait tata kelola perkotaan yang sering dihadapi oleh aktor pelaku pembangunan di tingkat lokal, serta akan dilengkapi dengan pilihan kebijakan yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menata kembali tata kelola perkotaan. Dalam bagian ini, dijelaskan bagaimana cara membentuk kelembagaan yang baik dan kuat. Hal ini karena lembaga adalah salah satu sarana implementasi tatakelola perkotaan. Baik/buruknya kelembagaan akan mempengaruhi performance sebuah kota. Selain tentang kelembagaan, juga dipaparkan:
- Strategi koordinasi antara lembaga dan antar aktor, - Strategi mewujudkan pemerintah yang responsif,- Pembiayaan pembangunan perkotaan,- Kemitraan, dan- Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
Pada bagian akhir, panduan ini memberikan gambaran peran yang dapat dilakukan oleh aktor pelaku pembangunan yang ingin turut aktif berperan dalam mewujudkan tata kelola perkotaan yang lebih baik lagi. Pembagian peran disuguhkan dalam bentuk table, sehingga terlihat jelas perbedaan peran yang diambil masing-masing pihak. Ada 7 pihak yang dipaparkan di sini, yaitu: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi/ Perguruan Tinggi, Swasta-Bisnis-Filantropi, Komunitas/ Kelompok Masyarakat, dan Lembaga Internasional.
Mengembangkan Sistem Pengelolaan Kota yang Inklusif,Responsif, dan Efisien
Judul Buku :
Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan
(New Urban Agenda): Buku 4 Mengembangkan Sistem
Pengelolaan Kota yang Inklusif, Responsif, dan Efisien
Pengarang : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
bekerjasama dengan Kemitraan Habitat dan Ruang Waktu
Penerbit : Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan
Tahun Terbit : 2017
Jumlah Halaman : 68 halaman
Buku ini akan memberikan panduan yang fokus pada aspek tata kelola perkotaan yang ingin diwujudkan berdasarkan kesepakatan NUA
Review
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201818
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BPIW Berperan Penting Menyinkronkan dan Memadukan Program Infrastruktur PUPR
Iwan nurwanto
Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW
Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) kembali digelar pada tahun ini. Seluruh pihak yang berkaitan dengan
infrastruktur sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) baik pusat maupun daerah, selama 4 minggu penuh, urun rembuk berkoordinasi untuk keterpaduan dan sinkronisasi program infrastruktur PUPR tahun 2019. Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto mengatakan BPIW
punya kepentingan dan peran yang strategis dalam pelaksanaan Pra Konreg, yakni menyinkronkan dan memadukan program infrastruktur antara pemerintah pusat dan daerah. Harapannya program-program yang disusun dapat mendukung pengembangan kawasan-kawasan prioritas yang pada akhirnya mewujudkan tujuan pengembangan wilayah yang diinginkan. Berikut wawancara Buletin Sinergi dengan Ketua Panitia Pra Konreg tersebut.
Wawancara
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 19
Adakah perbedaan Pra Konreg tahun ini dengan sebelumnya?
Pada tahun ini pelaksanaan Pra Konreg sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana bila dulu Pra Konreg seolah-olah berdiri sendiri, tapi sekarang kita integrasikan menjadi bagian utuh dan tidak terpisahkan dari proses Konsultasi Regional atau Konreg.
Oleh karenanya pelaksanaan Pra Konreg tahun ini, diawali dengan kick off atau pembukaan Konreg dan dibuka langsung oleh Bapak Menteri PUPR.
Dalam acara kick off yang kita laksanakan di Semarang, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memberi arahannya terkait program infrastruktur PUPR sebagai awal dilaksanakannya Pra Konreg yang merupakan bagian dari proses Konreg PUPR.
Pra Konreg tahun ini dilaksanakan di 4 kota, yakni Semarang, Kendari, Banjarmasin, dan Jambi. Kemudian nanti sekitar bulan Juni akan dilaksanakan Konreg, dimana kita sudah mendapatkan data dan infromasi mengenai pagu indikatif.
Pada pelaksanaan Pra Konreg tahun ini, juga kita lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya dengan Biro
Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Setjen Kementerian PUPR yang nantinya bersama-sama BPIW akan mengawal proses penganggaran seluruh program yang kita susun.
Dari sisi tingkat peran serta pemerintah daerah (pemda) terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi dan dinas bidang PUPR Provinsi, kami melihat mereka cukup antusias dan aktif untuk mengikuti seluruh proses atau kegiatan Pra Konreg.
Ratusan peserta hadir dalam setiap Pra Konreg di empat kota tersebut. dan keikutsertaan stakeholder terkait infrastruktur PUPR ini, menjadi pemicu semangat mendukung BPIW mewujudkan keterpaduan infrastruktur di kawasan-kawasan prioritas di Indonesia.
Bagaimanapun juga mereka memiliki kepentingan pada kegiatan itu yakni untuk mengidentifikasi program PUPR yang dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan secara sinergi untuk pengembangan kawasan di masing-masing provinsi.
Pada pelaksanaan Pra Konreg tersebut, BPIW memiliki kepentingan memadukan perencanaan dan menyinkronkan program pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur PUPR.
Wawancara
“Pada pelaksanaan Pra Konreg tersebut, BPIW memiliki kepentingan memadukan perencanaan dan menyinkronkan program pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur PUPR”
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201820
Wawancara
Masing-masing daerah memiliki isu strategis yang perlu ditangani dalam bentuk program yang dapat dimasukkan menjadi program infrastruktur yang akan direalisasikan di tahun 2019.
Misalnya, untuk wilayah Jawa- Bali ada beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya terkait konektivitas di kawasan pantai selatan Pulau Jawa, Jawa Barat Selatan dan Jawa Timur Bagian Selatan. Kemudian juga kita mendukung konektivitas akses menuju pelabuhan laut maupun bandara, seperti Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, dan Bandara Kulonprogo.
Selain itu, dalam upaya untuk mendukung pariwisata nasional, kita optimalkan program-program PUPR yang mendukung pengembangan pariwisata seperti di Borobudur.
Untuk pengembangan kota-kota baru, di Pulau Jawa, kita terus mendorong program PUPR untuk mendukung pengembangan Kota
Baru Maja, karena kota yang berada di Provinsi Banten tersebut, sudah kita rencanakan sejak awal sebagai pusat pertumbuhan baru mengantisipasi pertumbuhan kota Jabodetabek dan Banten. Untuk saat ini kita optimalkan dukungan infrastruktur jalan dan air baku untuk Kota Baru Maja.
Tantangan apa yang dihadapi untuk merealisasikan program infrastruktur PUPR?
Banyak tantangan yang harus kita tindak lanjuti dan lakukan. Dalam arahannya Pak Menteri meminta kita untuk mengoptimalkan program-program yang sudah committed seperti proyek multiyears, pendampingan dan loan. Tantangan
yang lain adalah tidak ada program multiyears baru, kecuali bendungan. Untuk itu, kita harus merealisasikan arahan tersebut menjadi prioritas utama.
Disamping itu, banyak prioritas program yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti
pembangunan jalan Trans Kalimantan, Trans Papua, perbatasan Kalimantan serta konektivitas antar wilayah.
Program-program kerakyatan juga menjadi perhatian kita seperti program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau Pamsimas, Sanitasi atau
sanitasi berbasis masyarakat, dan proyek jembatan gantung.
Untuk merealisasikan banyak program itu, tentu dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar. Namun kita dihadapkan pada masalah klasik yakni keterbatasan anggaran.
Untuk itu kita harus mengoptimalkan anggaran yang ada untuk seefisien
“Didalam keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dibutuhkan komitmen dan konsistensi dukungan terutama dari pemerintah daerah dalam memastikan
infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR berfungsi optimal”
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 21
Wawancara
“Dengan alokasi anggaran yang
ada, kita berharap program-pro-
gram yang diusulkan betul-betul
optimal, sehingga dapat mendu-
kung pengembangan kawasan-
kawasan prioritas, serta ang-
garan yang ada bisa digunakan
secara efisien dan efektif.”
dan seefektif mungkin mendorong pengembangan wilayah yang didukung infrastruktur terpadu. Kita harus melaksanakan keterpaduan program dengan optimal, tepat sasaran dan tentu saja efisien, sejalan dengan prinsip-prinsip good governance.
Tantangan lain adalah komitmen dan konsisten pemerintah daerah terkait kesepakatan dengan pemerintah pusat mengenai realisasi pembangunan infrastruktur. Misalnya ketika pemerintah pusat sudah membuat jembatan, maka pemerintah daerah yang membuat jalan penghubungnya. Jangan sampai, ketika jembatan sudah dibuat, namun pemerintah daerah tidak membuat jalan penghubung tersebut.
Kemudian, tantangan yang tak kalah penting adalah konsisten penetapan status pelabuhan. Jadi jangan sampai ketika Kementerian PUPR sudah mendukung akses ke pelabuhan besar, tetapi tiba-tiba status pelabuhan diturunkan jadi pelabuhan lokal atau pengumpul.
Intinya, di dalam keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR dibutuhkan komitmen dan konsistensi dukungan terutama dari pemerintah daerah dalam memastikan infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR berfungsi optimal. Jadi jangan sampai proyek-proyek yang sudah dibangun Kementerian PUPR belum bisa difungsikan, karena dukungan pemerintah daerah belum optimal.
Apakah Pra Konreg ini, bisa merekomendasikan alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastrutur diluar APBN seperti melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU?
Tentunya APBN dipergunakan untuk program pembangunan yang benar-benar prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan. Berdasarkan diskusi di beberapa desk pada Pra Konreg ini, tentunya kita dapat melihat adanya
pembicaraan mengenai alternatif pembiayaan tersebut.
Namun untuk saat ini kita hanya mengarahkan saja, karena skema pembiayaan melalui KPBU atau sumber dana lain itu membutuhkan proses yang panjang dan tahapan tersendiri. Jadi diskusi di dalam Pra Konreg itu tidak semata-mata mengenai berapa anggaran dan program apa yang akan dijalankan, tapi kita juga mengarahkan, mana program-program yang sekiranya bisa didukung pendanaan di luar APBN.
BPIW diharapkan memberikan guide terkait masalah daya dukung lingkungan. Apakah hal itu bisa dimasukkan di Pra Konreg ini?
Bisa, karena pelaksanaan Pra Konsultasi Regional ini melibatkan unsur-unsur perencanaan dan pemrograman daerah, dengan harapan mereka dapat memberikan saran atau masukan terkait kesiapan lahan lokasi dimana pembangunan infrastruktur tersebut berada.
Harusnya pemerintah daerah dapat memberikan rekomendasi atau catatan mengenai kondisi lingkungan di lokasi tempat infrastruktur yang akan dibangun. Tentunya hal itu menjadi bahan diskusi yang harus dibahas secara mendetail juga didalam Pra Konreg. Dalam pembahasan di desk, semua hal dan informasi terkait program dan kesiapannya akan diungkapkan dan dicarikan solusinya. Jadi bukan hanya mendata program, tapi juga membahas apakah suatu program bisa dilanjutkan atau tidak.
Harapan besar apa dari penyelenggaraan Pra Konreg di 4 kota?
Dengan alokasi anggaran yang ada, kita berharap program-program yang diusulkan betul-betul dioptimalkan, sehingga dapat mendukung pengembangan kawasan-kawasan prioritas serta anggaran yang ada bisa digunakan secara efisien dan efektif. (Tim Redaksi)
"Pelaksanaan Pra Konsultasi Regional ini melibatkan unsur-unsur perencanaan dan pemrograman daerah, dengan harapan mereka dapat memberikan saran atau
masukan terkait kesiapan lahan lokasi dimana pembangunan infrastruktur tersebut berada”
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201822
Teropong Media
Kami mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan Kementerian PUPR. Guntingan berita tersebut kami sarikan dari 5 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu,dapat berguna sebagai media
monitoring BPIW. Berikut ini 2 potongan pemberitaan terpilih pada bulan Februari.
Kliping berita BPIW dapat di download di: bpiw.pu.go.id/publication/scrapbook
Infrastruktur PUPR dalam media Cetak
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 23
Teropong Media
Ulasan Teropong Media pertama yang dibahas dalam
rubrik “Teropong Media” kali ini adalah berita dari
Koran Tempo edisi Jumat 2 Februari 2018, halaman
22. Berikut ulasannya:
BPIW Ambil Peran Mendukung Isu Mitigasi Bencana
Berita pada rubrik Bisnis ini mengulas upaya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dalam membangun infrastruktur yang tahan
bencana. Untuk mensukseskan misi ini, Kementerian
PUPR berkolaborasi dengan Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), karena fungsi
tanggap bencana dari BMKG dinilai mendukung
perencanaan proyek-proyek infrastruktur strategis.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan
bahwa kerjasama antara Kementerian PUPR dan
BMKG bersifat timbal balik. Kementerian PUPR
membutuhkan data-data dari BMKG untuk menjadi
pedoman perencanaan proyek infrastruktur,
sedangkan BMKG juga membutuhkan infrastruktur
untuk memantau lokasi rawan bencana.
Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW)
juga mengambil peran untuk mendukung isu
kebencanaan ini. BPIW memprakarsai penyusunan
Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) PUPR
tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim serta Pengurangan Risiko Bencana
(RAN MAPI PRB) Kementerian PUPR.
Rapermen RAN MAPI PRB diharapkan dapat menjadi
pedoman dalam menghasilkan infrastruktur PUPR
yang memiliki kemampuan pengurangan risiko
dan kerugian dari bencana dalam kehidupan, mata
pencaharian, kesehatan, aset ekonomi, fisik, sosial,
budaya, lingkungan, bisnis, masyarakat dan negara.
Progress terakhir per Januari 2018 ini, BPIW telah
menyusun draft Rapermen RAN MAPI PRB dan akan
diagendakan untuk pembahasan selanjutnya dari
setiap unit-unit organisasi di Kementerian PUPR.
(Mutri)
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 25
Teropong Media
Ulasan kedua yang dibahas dalam rubrik “Teropong
Media” kali ini adalah berita dari Harian Bisnis
Indonesia edisi Kamis 15 Februari 2018, halaman 27.
Masterplan Kota Baru Harus Dilakukan SInergis
Berita yang dimuat dalam rubrik “Properti” ini
membahas mengenai usulan Kementerian PUPR
mengenai 4 wilayah yang berpotensi didukung
menjadi kota baru mandiri di luar 10 kota baru yang
telah dicanangkan di dalam RPJMN 2015-2019, yaitu:
Padang, Palembang, Maja, Pontianak, Banjarbaru,
Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan Tanjung
Selor.
Dalam berita tersebut, Direktur Rumah Umum dan
Komersial (RUK) Ditjen Penyediaan Perumahan
Kementerian PUPR, Dadang Rukmana menyatakan
bahwa 4 wilayah tersebut adalah: Sofifi di Maluku
Utara, Tanjung Selor di Kalimantan Utara, Sei Mangkei
di Sumatera Utara, dan Bandar Kayangan di Lombok.
Pembentukan kota baru ini didasari atas kebutuhan
ruang baru seiring bertambahnya jumlah penduduk.
Pertumbuhan penduduk yang pesat dan masih
tingginya arus urbanisasi menyebabkan berbagai
masalah di perkotaan. Sementara ruang kota yang
ada tidak bertambah (terbatas). Hal ini menyebabkan
pertumbuhan penduduk merambah kemana-mana.
Oleh karena itu, diperlukan suatu lokasi baru berupa
kota mandiri sebagai alternatif tempat tinggal dan
tempat bekerja penduduk.
Pengerjaan masterplan kota baru ini harus
dilakukan sinergis dengan berbagai pihak, termasuk
pengembang yang menguasai lahan di wilayah
masing-masing. Pembangunan perumahan di kota-
kota baru juga diharapkan mendukung program 1 juta
rumah, yang menyediakan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).
Inisiasi pembentukan Kota Baru di Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)
dilakukan di Pusat Pengembangan Kawasan
Perkotaan. Selain itu, BPIW juga yang membentuk
Masterplan dan Development Plan (MPDP) kota-kota
baru tersebut.
Pembangunan wilayah perkotaan harus berpedoman
pada prinsip Cerdas Berkelanjutan. Daengan prinsip
"Cerdas", maka pembangunan kawasan perkotaan
dialokasikan secara efektif, efisien, serta dapat
menjawab kebutuhan masyarakat dalam era teknologi.
Kemudian, "Berkelanjutan" dalam mewujudkan
kawasan yang nyaman, layak huni saat ini dan dimasa
yang akan datang. (Mutri)
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201826
Kunjungi BPIW, Mahasiswa Unbraw Serap Pengetahuan Praktis PWK
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima kunjungan belajar dari mahasiswa program studi sarjana Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK/Planologi), Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (2/2).
Kunjungan mahasiswa dalam rangka kuliah tamu “Managing Our Capital City” ini, diterima langsung Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman Napitupulu beserta jajaran. Pada kuliah tamu tersebut hadir nara sumber Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Dr. Eko Budi Kurniawan.
Firman menyatakan, Indonesia sebagai negara besar memiliki rentang wilayah sangat luas akan memerlukan banyak planner. Hal itu dalam rangka mewujudkankan pengembangan wilayah yang lebih baik dan ideal.
Terlebih, perkembangan kota saat ini bergerak sangat cepat seiring
dengan tingginya populasi penduduk yang tinggal di perkotaan. Dari kondisi tersebut, tentunya memerlukan peraturan pemerintah yang mengatur batas ruang, serta perencanaan tata kota yang lebih baik, agar keberadaan kota-kota di Indonesia semakin tertib dan ideal lagi,” ujar Firman.
Ia juga mendorong, para mahasiswa PWK Universitas Brawijaya untuk rajin belajar dan senantiasa mengembangkan kapasitas diri, agar dapat menjadi sosok professional dalam bidang PWK.
Menurutnya, persoalan tata wilayah negeri ini juga akan menjadi tanggung jawab generasi muda. “Iya termasuk mahasiswa zaman Now ini,” ujar Firman diiringi riuh tawa peserta.
Selain itu, Firman menganjurkan para mahasiswa untuk dapat segera menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Banyak hal di BPIW yang dapat dijadikan bahan skripsi. “Cepat selesaikan kuliahnya, jangan khawatir BPIW membutuhkan banyak planner. Hidup PWK!” ungkap Firman menyemangati mahasiswa.
Di tempat sama, Dr. Eko Budi Kurniawan mengatakan, saat ini Jabodetabekpunjur menjadi satu dari 13 Kawasan Strategis Nasional (KSN) perkotaan di Indonesia. “Malah Jabodetabekpunjur merupakan kota metropolitan terbesar di negeri ini dengan populasi penduduk mencapai 29,6 juta jiwa,” ungkap
Eko yang menyampaikan materi “Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Jakarta dalam Konstelasi Metropolitan Jabodetabekpunjur”.
Diungkapkan Eko, sejumlah isu wilayah dan perkotaan yang masih mengemuka di Jabodetabekpunjur antara lain, perkembangan yang tak terkendali atau Urban Sprawl, krisis air baik banjir atau kekeringan. “Termasuk persediaan air baku yang terbatas, kemacetan lalu lintas, serta meluasnya permukiman
Kilas BPIW
Kunjungan mahasiswa dalam rangka kuliah tamu “Managing Our Capital City” ini, diterima
langsung Sekretaris BPIW Kemen-terian PUPR, Firman Napitupulu
beserta jajaran.
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 27
kumuh,”ujarnya. Menurut Eko, dalam menghadapi persoalan perkotaan, BPIW telah melakukan penanganan dengan menyusun konsep dan perencanaan pengembangan infrastruktur perkotaan yang layak huni, green serta kota cerdas berdaya saing yang berbasis teknologi.
Menurutnya, konsep itu salah satu pendekatannya adalah WPS atau Wilayah Pengembangan Strategis. WPS merupakan metode pengembangan berbasis wilayah. “Hasil kajian BPIW menunjukkan, seluruh wilayah di Indonesia cocok untuk dikelompokan pada 35 WPS,” jelas Eko. Premisnya, lanjut Eko, ekonomi tidak tumbuh di setiap tempat, namun tumbuh di tempat-tempat tertentu, sehingga pengembangan infrastrutur
juga harus selektif sesuai tempat tumbuhnya ekonomi. “Harapannya agar biaya belanja infrastruktur lebih efektif dan efisien. Terlebih, keuangan negara saat ini masih mengalami keterbatasan,” jelasnya.
Sementara itu, Dosen Pembimbing Mahasiswa PWK, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Aris Subagyo mengakui, tujuan kunjungan ke BPIW Kementerian PUPR sebagai upaya
menambah pengetahuan mahasiswa dalam dunia praktisi PWK.
Ia menjelaskan, mahasiswa yang turut dalam rombongan merupakan angkatan menengah hingga akhir, yakni
mulai 2014, 2015 hingga 2016.
“Kami harapkan juga, selain mendapat pengetahuan dunia praktisi, terjalin juga silaturahmi serta kerja sama dengan Kementerian PUPR,” terang Aris. Terlebih, saat ini banyak Universitas Brawijaya, khususnya alumni PWK yang telah tergabung di Kementerian PUPR.(ris/infoBPIW)
BPIW telah melakukan pen-anganan dengan menyusun
konsep dan perencanaan pengembangan infrastruktur perkotaan yang layak huni
Kilas BPIW
Sesi tanya jawab pada saat kunjungan mahasiswa Unbraw Sumber: Dok. BPIW
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201828
Kilas BPIW
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memiliki peran
penting dalam pembangunan infrastruktur nasional. Pasalnya, BPIW berperan untuk memastikan keterpaduan pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Dengan pembangunan yang terpadu, akan membuat belanja infrastruktur yang dilakukan negara menjadi efektif dan efisien," ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIW Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (7/2).
Dalam sesi yang dimoderatori Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Hadi Sucahyono ini hadir juga pembicara, Widyaiswara Utama BPIW, Rido Matari Ichwan.
Lana menjelaskan, tugas BPIW sesuai Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 yakni melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR.
Dengan begitu, BPIW berfungsi melakukan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur
di bidang PUPR. Salah satunya menerpadukan pembangunan infrastruktur Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Perumahan dengan prioritas nasional sektor lain, seperti intermoda pelabuhan, bandar udara dan lainnya.
"BPIW melakukan penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR," terangnya. Selain itu,
melakukan pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR.
Termasuk, lanjut Lana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. "Selain itu, pelaksanaan administrasi BPIW serta fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PUPR," papar Lana.
Hingga saat ini BPIW telah melakukan berbagai kegiatan, seperti penyusunan dan review Rencana
Strategis (Renstra) PUPR 2015-2019, penyusunan rencana pengembangan infrastruktur terpadu di kawasan strategis, antarkawasan strategis (WPS) dan Kawasan perkotaan/perdesaan.
"Kemudian penyusunan, sinkronisasi, dan pembahasan program pada kegiatan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan Konreg Kementerian PUPR," terang Lana.
Ada juga penyiapan Integrated Tourism Master Plan di 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yakni Danau Toba, Borobudur, dan Lombok/Mandalika. Kemudian, penyiapan dan koordinasi pengembangan kota baru, seperti Kota Baru Maja.
"Termasuk penyiapan inkubasi pengembangan kawasan, contohnya pembangunan pilot project Anjungan Cerdas. Serta ada juga penyiapan Policy Brief untuk isu-isu strategis pengembangan wilayah,î jelasnya.
Terkait struktur organisasi BPIW, Lana menerangkan, BPIW dipimpin Kepala BPIW dibantu Sekretaris BPIW dan 4 Pusat. "Pusat 1, Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat 2, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan PUPR, Pusat 3, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis serta Pusat 4, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan," papar Lana.Untuk Sumber Daya Manusia (SDM)
Hingga saat ini BPIW telah melakukan ber-bagai kegiatan, seperti penyusunan dan review Rencana Strategis (Renstra) PUPR
2015-2019, penyusunan rencana pengem-bangan infrastruktur terpadu di kawasan
strategis
BPIW Berperan Wujudkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 29
BPIW, saat ini terdapat 167 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 168 orang staf profesional non-PNS atau kontrak serta 100 orang tenaga pendukung non-PNS seperti pramubakti, satpam, sekretaris dan sopir.
Menurutnya, berdasarkan analisis beban kerja (ABK) kebutuhan pegawai BPIW yaitu sebanyak 303 orang, sehingga, terdapat selisih kebutuhan PNS sebanyak 127 orang. Adapun kekurangan PNS BPIW tersebut ditutupi oleh staf profesional sebanyak 168 orang.
Lana juga menjelaskan, hingga awal tahun ini, produk yang telah dihasilkan BPIW antara lain, Renstra PUPR 2015-2019, Rencana Induk Pulau/Kepulauan, Dokumen Master Plan / Development Plan (MPDP), Kawasan Strategis, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Perdesaan. Produk BPIW lainnya yakni Inkubasi Kawasan dengan Pilot Project Anjungan Cerdas, Program Jangka
Pendek dan Program Tahunan serta Evaluasi Keterpaduan, Sistem Informasi, Website, Buletin dan lainnya.
Di tempat yang sama, Rido Matari Ichwan mengatakan, dalam mewujudkan sasaran pembangunan
infrastruktur PUPR 2015-2019, BPIW Kementerian PUPR melakukan inovasi pendekatan yang berbasis kewilayahan atau yang dikenal Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Saat ini, terang Rido, seluruh wilayah yang ada di Indonesia semuanya sudah terkelompokan menjadi
35 WPS. Penerapan metode WPS tersebut dilakukan untuk mendapat prioritas wilayah strategis. "Salah satu tujuannya agar wilayah strategis yang disentuh pengembangan infrastruktur PUPR, memberi efek berantai yang dapat mendukung percepatan berkembangnya wilayah-wilayah di
sekitarnya," papar Rido.
Ia juga mengakui, saat ini masih terdapat kesenjangan antara kemampuan dan kebutuhan anggaran negara dalam pembangunan infrastruktur PUPR.
Sehingga, dalam belanja infrastruktur diperlukan strategi, supaya pengembangan infrastruktur yang dilakukan benar-benar efektif dan efisien dan memberi efek berantai pada pengembangan wilayah.(ris/infoBPIW)
Sumber: Dok. BPIW
Hingga awal tahun ini, produk yang telah dihasilkan BPIW antara lain, Renstra PUPR 2015-2019, Rencana Induk Pulau/Kepulau-an, Dokumen Master Plan/Development
Plan (MPDP), Kawasan Strategis, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Perdesaan.
Paparan Plt. Kepala BPIW, Lana Winayanti
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201830
Sebanyak 40 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 yang
memasuki masa habituasi di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) diminta untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Pasalnya, tantangan tugas Kementerian PUPR, termasuk BPIW akan semakin kompleks.
Hal itu ditegaskan Sekretaris BPIW Kementerian PUPR, Firman H. Napitupulu saat memberikan arahan dalam "Habituasi CPNS 2017 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah" di Kantor BPIW, Senin (26/2).
Hadir juga dalam penyampaian arahan pimpinan BPIW tersebut, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto, serta Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Ersada Sinulingga.
Lebih lanjut Firman menyatakan, tugas yang diemban BPIW memiliki karakteristik berbeda dengan tugas pada Unit Organisasi (Unor) teknis di Kementerian PUPR. "Dalam hal ini, BPIW sebagai unor perencana selalu dituntut terdepan dan menjadi arah dalam pengembangan infrastruktur PUPR bagi seluruh unor teknis," jelasnya.Untuk itu, lanjutnya, jajaran BPIW
senantiasa dituntut inovatif, kreatif, mumpuni dalam pekerjaan unor teknis lain, memiliki pemikiran-pemikiran maju dan terkadang diperlukan berfikir "out of the boxî (di luar kebiasaan,-red).
"Saya percaya semua yang memasuki masa habituasi di BPIW ini merupakan kumpulan manusia pilihan. Orang pintar-pintar lulusan universitas bagus
di Indonesa. Kendati demikian, jangan sampai cepat merasa puas diri, namun teruslah tanamkan tekad untuk bisa mengembangkan kapasitas diri," harap Firman.
Ia juga menyatakan, saat ini dunia sudah mengglobal, sehingga persaingan pun sudah berubah. "Persaingan bukan lagi antar sesama anak bangsa, namun persaingan itu sudah semakin terbuka antar anak bangsa di dunia," paparnya.
Menurutnya, salah satu modal untuk memenangkan persaingan adalah pengetahuan. Sehingga setelah
bergabung di BPIW ini silakan belajar dan pelajari persoalan-persoalan yang ada untuk dicarikan solusinya.
"Selain itu, hal yang penting adalah cari kesempatan kuliah lagi pada universitas ternama di berbagai belahan dunia, agar kelak dengan pengalaman dan pengetahuan yang didapat bisa berkontribusi besar pada
republik tercinta ini. Terlebih, jalan kalian ke depan masih panjang dan tanggung jawab pembangunan infrastruktur sudah menempel pada pundak kalian" terangnya.
Di tempat sama, Bobby Prabowo mengarahkan, seluruh CPNS 2017 yang memasuki masa habituasi di BPIW agar dapat membentuk kelompok dan mencari buku-buku penting mengenai keBPIWan. "Kemudian, beberapa saat kedepan, setiap kelompok membuat laporan yang paling
sederhana tapi lengkap. Kemudian presentasi di depan forum. Sebab, metode tersebut ini akan menjadi salah satu percepatan dalam belajar menghayati tugas BPIW," terangnya.
Kemudian, Bobby juga menyarankan, setelah CPNS tersebut digabungkan ke bidang atau bagian masing-masing, untuk senantiasa aktif melakukan diskusi-diskusi santai dengan PNS seniornya. "Selain cepat untuk menyerap ilmu, hal itu juga bagus dalam rangka membangun hubungan baik dengan rekan-rekan kerja" jelasnya.
Kilas BPIW
Firman menegaskan, tugas yang diem-ban BPIW memiliki karakteristik berbe-da dengan tugas pada Unit Organisasi
(Unor) teknis di Kementerian PUPR. “Dalam hal ini, BPIW sebagai unor per-
encana selalu dituntut terdepan dan menjadi arah dalam pengembangan infrastruktur PUPR bagi seluruh unor
teknis,”
40 CPNS 2017 Laksanakan Habituasi di BPIW
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 31
Di sisi lain, Iwan Nurwanto mengatakan, dunia kerja PNS tidak bisa lepas dari birokrasi. Sehingga, jangan heran walaupun CPNS memiliki keahlian dalam teknik sipil dan teknik lainnya, namun atasan kadang menugaskan untuk pembuatan surat dan hal-hal lainnya yang bersifat administratif.
Menurut Iwan, selama penugasan dari atasan terkait kelancaran kerja hukumnya wajib dituruti. "Yakinlah dengan kita bekerja tulus serta menjalankan tugas dari pimpinan dengan baik, kita akan mendapat banyak pengetahuan sebagai bekal menjalani dunia kerja sebagai PNS," terangnya.
Selain itu, Agusta Ersada Sinulingga menyatakan, bekerja sebagai PNS juga perlu kesiapan diri untuk ditempatkan dimana saja. Saat ini penempatan di Jakarta, namun beberapa tahun ke depan bisa saja bertugas di wilayah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Misalkan tugas di ujung Indonesia Timur atau Barat,î terangnya.
Menurutnya, bekerja ditempatkan dimana saja sebenarnya tetap bisa nyaman dan menyenangkan. "Asalkan, kita dapat pandai menempatkan diri dan terus mengembangkan kapasitas diri. Pengalaman saya, pernah
penempatan di Jakarta, kemudian ke Papua yang alamnya penuh tantangan dan saat ini di Jakarta. Ya kerja itu memang pengabdian yang perlu dinikmati dan dijalani dengan tulus,î terangnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, BPIW, Hasna Widiastuti
menerangkan, ada sebanyak 42 CPNS 2017 ditempatkan sementara di BPIW untuk mendapatkan pembinaan.
Menurutnya, pada masa habituasi ini sejumlah materi umum yang
akan disampaikan, antara lain pengarahan dari pimpinan BPIW, penjelasan struktur organisasi, tugas dan fungsi, proses bisnis BPIW, profil Sumber Daya Manusia (SDM) BPIW, administrasi kepegawaian seperti cuti, izin, absensi, gaji, tunjangan kinerja serta penilaian kinerja.
"Ada juga penjelasan tentang prasarana dan sarana di BPIW. Kemudian, penjelasan tentang
administrasi pemrograman dan anggaran, penjelasan tentang layanan informasi, penjelasan tentang produk-produk BPIW dan lainnya,î terang Hasna.(ris/infoBPIW)
Bekerja sebagai PNS juga perlu kesiapan diri untuk ditempatkan di-mana saja. Saat ini penempatan di Jakarta, namun beberapa tahun ke depan bisa saja bertugas di wilayah
yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya
Para pimpinan memotivasi CPNS BPIW Sumber: Dok. BPIW
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201832
Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Baru Bimindo
Info Produk BPIW
Executive Summary
Berdasarkan amanat Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, salah satu sasaran utama pembangunan perkotaan tahun 2015-2019 yaitu pembangunan 5 kawasan metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali.
ßKawasan metropolitan baru tersebut ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa. Kawasan Metropolitan Bitung-
Minahasa-Minahasa Utara-Tomohon - Manado (Bimindo) sebagai salah satu metropolitan baru ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional perkotaan atau sebagai pusat pertumbuhan wilayah di wilayah Sulawesi. Dalam kawasan metropolitan ini, Kota Manado dan Kota Bitung berkembang sebagai kota inti pelayanan yang di dalamnya melayani kegiatan perdagangan dan jasa. Sedangkan, tiga wilayah lainnya yaitu Minahasa, Minahasa Utara, dan Tomohon merupakan hinterland yang bergerak di sektor-sektor primer.
Dengan jumlah penduduk 1.557.047 jiwa dan luas ± 3.363,51 Ha (BPS, 2015) serta kontribusi ekonomi mencapai
68,18% terhadap Provinsi Sulawesi Utara, Kawasan Bimindo layak untuk dipersiapkan menjadi kawasan m e t r o p o l i t a n . K o n t r i b u s i signifikan Kawasan M e t r o p o l i t a n Bimindo terhadap p e r e k o n o m i a n Provinsi Sulawesi Utara yaitu melalui p e n g e m b a n g a n kawasan industri, pariwisata, jasa, pertanian, dan kegiatan ekonomi p e r k o t a a n lainnya. Kawasan M e t r o p o l i t a n B i m i n d o b e r o r i e n t a s i
meningkatkan spesialisasi fungsi pariwisata dan industri pengolahan dengan tetap mempertahankan budaya lokal. Kawasan ini juga memiliki sumber daya alam yang melimpah serta didukung oleh infrastruktur Bandara Sam Ratulangi dan Pelabuhan Bitung.
Dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo, isu yang berkembang yaitu bertambahnya jumlah penduduk di kawasan metropolitan yang mencapai 1,13%. Hal tersebut berdampak pada kebutuhan terhadap tempat tinggal dan lahan untuk bekerja sehingga meningkatkan persentase angka lahan terbangun menjadi 5%.
Selain itu, pertumbuhan penduduk juga menyebabkan urban sprawl pada Kawasan Metropolitan Bimindo. Kawasan permukiman di Bimindo yang terpusat di Kota Manado menyebar di pusat-pusat kegiatan Ibukota Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, dan Kota Tomohon.
Pada Tahun 2000, luas lahan permukiman Kawasan Metropolitan Bimindo sebesar 7.425,47 Ha dan mengalami peningkatan sebesar 38,34% pada Tahun 2014. Selain itu, isu dan permasalahan lainnya yang berkembang antara lain:
Kemacetan lalu lintas: Kemacetan terjadi terutama pada salah satu kota inti Kawasan Metropolitan Bimindo yaitu Kota Manado. Titik kemacetan antara lain di Jl. Boulevard, Jl. Pierre Tendean, Jl. Sam Ratulangi, Jl. Yos
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 33
Sudarso, ruas Pal Dua – Kairagi, Girian (Jalur Bitung-Manado), Air Madidi (Jalur Bitung – Manado), dan Maumbi (Jalur Bitung Manado). Kemacetan telah dicoba diatasi dengan pemberlakuan jalan satu arah pada beberapa ruas jalan, namun masih belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Penyebab kemacetan bukan hanya akibat tingginya volume kendaraan, namun juga perilaku berkendara dan belum tersedianya halte atau terminal untuk kendaraan angkutan umum.
Banjir dan Longsor: Tercatat pada bulan Februari 2017, terjadi banjir dan longsor di Kota Bitung, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, dan Kota Tomohon.
Penyebab utama adalah perubahan fungsi lahan yang semula daerah resapan menjadi kawasan terbangun, kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan kurang terintegrasinya saluran drainase perkotaan.
Perubahan ruang terbuka menjadi lahan terbangun mengurangi luas daerah resapan air di Kota Manado yang mengakibatkan wilayah ini berada dalam wilayah dengan resiko
yang tinggi dalam menghadapi bencana banjir, sedangkan Kabupaten Minahasa Utara termasuk dalam wilayah resiko tinggi menghadapi bencana tanah longsor.
Persampahan: Permasalahan persampahan yang terjadi di Kawasan Metropolitan Bimindo antara lain dikarenakan pengelolaan persampahan di Kawasan Bimindo yang masih menggunakan sistem open dumping, tidak
semua daerah memiliki peraturan terkait persampahan, kurangnya armada untuk melakukan operasi pengangkutan sampah, dan beberapa daerah tidak memiliki master plan/outline plan persampahan. Selain itu, telah disusun berbagai rencana penanganan persampahan yaitu pengolahan sampah berbasis modern dan limbah B3 di Kota Bitung dan pengembangan konsep
Non Destructive Testing (NDT) atau pembangunan sistem composting pada pengelolaan sampah Kota Manado dengan melakukan kerja sama dengan World Bank.
Kawasan kumuh: Kawasan kumuh di Kawasan Metropolitan Bimindo terletak pada 2 kota inti yaitu Kota Manado dan Kota Bitung. Kota Manado memiliki 26 titik kawasan kumuh, sedangkan kawasan kumuh di Kota Bitung terletak di sekitar
Pelabuhan Bitung.
Pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo telah tercantum dalam Keputusan Presiden maupun dalam Peraturan Pemerintah. Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1998 menetapkan Kawasan Andalan Manado – Bitung sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).
Kawasan Metropolitan Bimindo menempati posisi yang cukup strategis dalam Kawasan Timur Indonesia bagian utara maupun kawasan BIMP-EAGA (East ASEAN Growth Area) atau ASEAN bagian timur.
Posisi strategis tersebut yaitu terletak di Pasifik Rim yang secara langsung berhadapan dengan negara-negara
Metropolitan Bimindo menem-pati posisi yang cukup strategis dalam Kawasan Timur Indone-sia bagian utara maupun ka-
wasan BIMP-EAGA (East ASEAN Growth Area) atau ASEAN ba-
gian timur
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201834
Info Produk BPIW
Asia Timur dan negara-negara Pasifik. Keuntungan letak geografis tersebut menjadikan Provinsi Sulawesi Utara, terutama Kawasan Bimindo, sebagai pintu gerbang Indonesia ke Pasifik dan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi komoditas ekspor daerah hinterland seperti olahan kelapa, perikanan, dan logistik.
Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Kawasan Perkotaan Bitung-Minahasa-Manado merupakan salah satu dari kawasan perkotaan (metropolitan) yang merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan ekonomi dengan tujuan rehabilitasi/revitalisasi kawasan.
Kawasan Perkotaan Manado-Bitung di dalam RTRWN juga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota pertumbuhan Nasional melalui pengembangan/peningkatan fungsi.
Selain itu, dalam konteks pengembangan wilayah berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), Kawasan Metropolitan Bimindo berada dalam WPS 24 Manado – Bitung – Kawangkoan – Tumpaan – Amurang – Inoboto/
Bolaan Mongondow.
Pengembangan Kawasan Bimindo paling banyak dipengaruhi oleh pengembangan kegiatan perekonomian pada setiap kabupaten/kota yang tercakup dalam Kawasan Metropolitan Bimindo.Selain itu, pola dan struktur ruang Kawasan Metropolitan Bimindo tergantung dari fungsi masing-masing kabupaten/kota dalam struktur pengembangan metropolitan.
Untuk itu, pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo dilakukan dengan mengintegrasikan rencana pola ruang yang sudah tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disetiap kabupaten/kota kedalam satu sistem perkotaan yang terpadu, baik dalam aspek aksesibilitas maupun infrastruktur lainnya.
Kawasan Metropolitan Bimindo memiliki pola pengembangan multiple nuclei, yaitu 2 inti atau titik
yang menjadi kutub pergerakan dan mempengaruhi pola jaringan yang ada. Kedua titik tersebut adalah Kota Manado dan Kota Bitung. Kota Manado yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan pusat berbagai aktivitas, pemerintahan, dan perdagangan.
Sedangkan Kota Bitung didominasi kegatan industri dan pelabuhan. Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon berfungsi sebagai hinterland dengan kegiatan utama di bidang pertanian dan mensuplai bahan baku untuk diolah di Kota Bitung dan Manado. Kabupaten Minahasa Utara merupakan kabupaten penghubung antara Kota Manado dan Kota Bitung. Posisi tersebut memberikan keuntungan pada Kabupaten Minahasa Utara untuk mengembangkan kegiatan jasa perdagangan atau pengembangan kawasan permukiman. Selain itu, Kabupaten Minahasa Utara berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan dan kawasan pariwisata.
Kawasan Metropolitan Bimindo dikembangkan dengan konsep metropolitan hijau yaitu konsep pengembangan metropolitan konvensional dengan menekankan pada pencadangan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, dan peningkatan mutu kehidupan secara berkelanjutan serta berkeseimbangan dengan tetap mengembangkan intensifikasi fungsi dan peran metropolitan secara efektif dan
efisien namun tetap terkendali.
Berdasarkan konsep pengembangan ekonomi dan pengembangan spasial di Kawasan Metropolitan Bimindo, perlu dukungan pengembangan infrastruktur yang dapat mengitegrasikan perkembangan kawasan maupun mendorong pengembangan kegiatan ekonomi serta pengembangan ruang yang telah diarahkan di dalam RTRW kabupaten dan kota. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan
Kawasan Metropolitan Bimindo dikembangkan dengan konsep metropolitan hijau yaitu
konsep pengembangan metropolitan konvensional dengan menekankan pada pencadangan
sumber daya alam
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 35
kawasan metropolitan Bimindo mencakup infrastruktur PUPR maupun infrastruktur non PUPR. Pengembangan infrastruktur bertujuan untuk: mendorong percepatan pengemba-ngan Pelabuhan Bitung dan kawasan sekitarnya;
Mengintegrasikan pengembangan antarwilayah dalam Metropolitan Bimindo; dan Mengintegrasikan pengembangan infrastruktur antarkawasan dalam wilayah kabupaten kota.
Adapun sasaran Pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo
pada Tahun 2025 yaitu: 1) Kawasan Metropolitan Bimindo berdaya dukung lingkungan yang berkelanjutan; serta 2) Kawasan Metropolitan Bimindo sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional. Untuk mencapai sasaran pengembangan kawasan metropolitan tersebut, disusun Skenario Rencana
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201836
Pembangunan Metropolitan termasuk Bimindo, sangat tergantung kepada kerja sama dan koordinasi multi stakeholder, baik
dengan kementerian atau lembaga lain, pemerintah daerah, dan juga pihak swasta. Untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang
lebih komprehensif, maka perlukan mekanisme koordinasi yang baik. (Alis/Farhan/Fitri)
Skenario Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar dan pengembangan kawasan strategis di Kawasan Metropolitan Bimindo yang dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan dalam Masterplan
Pengembangan Infrastruktur Metropolitan Bimindo dan arahan program yang tertuang dalam Masterplan (Gambar 5 ).
Selain itu, terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di Kawasan Metropolitan Bimindo berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, yaitu sebagai berikut:
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 37
Gambar 8.a Program Cipta Karya Metropolitan Bimindo 2019-‐2021
Gambar 8.b Program Cipta Karya Metropolitan Bimindo 2019-‐2021
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201838
Laporan Khusus
Perkembangan teknologi informasi kini telah begitu pesat. Bahkan, kemajuan teknologi
tersebut hingga menembus seluruh sendi kehidupan. Kini, kemajuannya memang sudah
tidak bisa dibendung. Terlebih, teknologi tersebut juga dapat memberikan kemudahan dan
manfaat untuk mendukung tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Seperti apakah inovasi Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) terhadap teknologi informasi dalam menunjang tugasnya? Berikut ulasannya.
Ketika BPIW Respons Kemajuan Teknologi
Ciptakan Sibas Ripi, Terobosan Baru untuk Pengembangan Wilayah
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 39
Laporan Khusus
Siang itu, sejumlah peserta tampak serius menyimak
paparan sosialisasi tentang Sistem Informasi dan Data
Base Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur
(Sibas Ripi). Ya, kegiatan yang berlangsung di salah satu
sudut Kota Semarang, Jawa Tengah itu disambut peserta
dengan penuh antusias.
Para peserta sosialisasi mengikuti dengan seksama
paparan nara sumber. Informasi yang disampaikan nara
sumber dapat menjawab rasa
penasaran peserta terhadap
teknologi informasi yang
kini memang bukan hanya
berkembang pesat, namun juga
kerap hadir dengan penemuan
baru yang sangat cepat. Hampir
setiap saat ada penemuan baru
yang bertujuan memperbaiki atau
menyempurnakan hasil teknologi
sebelumnya.
Pemanfaatan teknologi informasi juga sudah masuk pada
beragam kepentingan sendi kehidupan. Salah satunya
untuk kebutuhan organisasi pemerintahan. Bagi organisasi
pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dapat
digunakan untuk mendukung tujuan yang diinginkan,
antara lain mencapai keunggulan kompetitif.
Organisasi pemerintahan yang juga memungkinkan
menggunakan teknologi informasi, salah satunya sektor
perencanaan pengembangan wilayah, seperti yang
dilakukan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
(BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR). Teknologi informasi dapat banyak
membantu dalam mengolah, memproses, mendapatkan,
menyusun, serta menyimpan data untuk perencanaan
pengembangan wilayah.
Hal itu tentunya dapat
dimanfaatkan untuk menghasilkan
informasi yang berkualitas, yaitu
informasi relevan untuk keperluan
perencanaan pengembangan
wilayah dan informasi yang
strategis untuk para pimpinan
dalam mengambil keputusan.
Banyak fungsi teknologi informasi
dalam menunjang kerja perencanaan, diantaranya sebagai
alat bantu dalam pemetaan. Hal itu sangat membantu
untuk dapat mengetahui kondisi terkini dan menentukan
prioritas pembangunan di lokasi tertentu.
Kemudian, untuk mengetahui penataan ruang serta
pembangunan sarana-prasarana yang diperlukan.
Termasuk, analisis dampak lingkungan, daerah serapan air,
“Inovasi terbaru BPIW ini diharap-kan dapat memberikan banyak manfaat terhadap perencanaan pengembangan wilayah. Hal itu juga menjadi salah satu tugas
yang diemban BPIW Kementeri-an PUPR,”
Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby Prabowo saat memimpin rapat terkait Sibas Ripi Sumber: Dok. BPIW
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201840
dan hal lainnya lagi. Dalam merepons
perkembangan teknologi informasi
yang pesat dan kebutuhan kerja
perencanaan dalam menerpadukan
pembangunan infrastruktur, BPIW
kini berupaya membuat inovasi. Kali
ini, BPIW menciptakan aplikasi sistem
informasi baru, yakni Sistem
Informasi dan Data Base Online
Rencana Induk Pengembangan
Infrastruktur (Sibas Ripi).
“Inovasi terbaru BPIW ini
diharapkan dapat memberikan
banyak manfaat terhadap
perencanaan pengembangan
wilayah. Hal itu juga menjadi
salah satu tugas yang diemban
BPIW Kementerian PUPR,”
papar Kepala Pusat Perencanaan
Infrastruktur PUPR, BPIW, Bobby
Prabowo dalam Sosialisasi Sibas
Ripi kepada jajaran pejabat BPIW di
Semarang, beberapa waktu lalu.
Sibas Ripi merupakan aplikasi untuk
membantu penyusunan perencanaan
jangka panjang dan menengah.
Sarana komputerisasi yang
memudahkan dalam penyusunan
rencana induk pengembangan
infrastruktur PUPR secara terpadu
dengan pengembangan wilayah, baik
untuk pulau dan kepulauan.
Keberadaan Sibas Ripi, terang Bobby,
dapat juga nantinya difungsikan
sebagai media koordinasi antar
unit organisasi (Unor) di lingkungan
Kementerian PUPR. Bahkan,
koordinasi antar lembaga pemerintah
yang melakukan perencanaan. “Baik
yang berada di tingkat pusat hingga
daerah serta pelaku pembangunan
lainnya,” terang Bobby.
Sibas Ripi termasuk akan mempunyai
sistem informasi dan database yang
relatif lengkap, sehingga dapat
dioptimalkan sebagai perangkat
Decision Making Support System
(Sistem Pendukung Pengambilan
Keputusan,-red). “Hal itu terkait
analisis data yang dapat disediakan
kepada pimpinan di Kementerian
PUPR secara cepat dan tepat,
untuk pengambilan keputusan
lebih lanjut,” ungkapnya.
Saat ini aplikasi Sibas Ripi telah
ditautkan pada Website BPIW
dalam menu “Aplikasi” bersama-
sama aplikasi Bank Data BPIW,
Sipro dan Sominah. menampilkan
informasi tentang rencana induk
pengembangan infrastruktur.
Aplikasi ini juga menyediakan
informasi yang disajikan di tiap provinsi
Laporan Khusus
BPIW menciptakan aplikasi sistem informasi baru, yakni Sistem Informasi dan Data
Base Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur
(Sibas Ripi)
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 41
Laporan Khusus
terdiri dari Profil, Kondisi Eksisting
dan Gap Analysis yang berbentuk
narasi (flat file). Bahkan, terdapat juga
informasi per-kota/kabupaten dimana
di dalamnya terdapat informasi
profil dan informasi Matriks Indikasi
Program yang disajikan dalam
bentuk tabular. Informasi Matriks
Indikasi Program tersebut juga
ditampilkan dalam bentuk peta
pada menu Data Spasial.
Bobby menegaskan, secara
garis besar Sibas Ripi telah siap
dioperasikan, meski masih ada
hal-hal yang perlu disempurnakan
serta dikembangkan. “Desainnya
masih perlu perbaikan-
perbaikan, agar dapat tampil makin
menarik serta aplikasinya juga
perlu penyempurnaan agar dapat
digunakan pada semua jenis piranti
atau multi platform,” tambahnya.
Ke depannya, Bobby berharap,
keberadaan teknologi tersebut akan
membantu jajaran BPIW maupun
lembaga perencana pengembangan
infrastruktur dan wilayah di provinsi
dan kabupaten/kota untuk menyusun
perencanaan yang efektif, efisien
dan implementatif. Sehingga,
pembangunan yang dilakukan dapat
sesuai harapan pemerintah dan
masyarakat luas.
Penggunaan aplikasi Sibas Ripi
sendiri, resminya akan dimulai
setelah Rancangan Peraturan Menteri
(Rapermen) PUPR tentang Rencana
Induk Pengembangan Infrastruktur
PUPR secara Terpadu dengan
Pengembangan Wilayah disahkan
menjadi Peraturan Menteri (Permen)
PUPR. Sebab, Permen tersebut
merupakan landasan hukum dalam
pelaksanaan perencanaan induk
pengembangan infrastruktur
PUPR termasuk pemanfaatan
aplikasi teknologi informasi Sibas
Ripi sebagai alat bantunya. (Ris/
info BPIW)
Secara garis besar Sibas Ripi telah siap
dioperasikan, meski masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan serta
dikembangkan
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201842
Tahun 2019, pemerintah memiliki 3 kebijakan program khusus, yakni pengentasan kemiskinan, menciptakan
lapangan kerja, dan pemerataan. Untuk kebijakan pengentasan kemiskinan dan menciptakan lapangan
kerja, Kementerian PUPR mendukung penuh dengan program infrastruktur berbasis masyarakat (Padat Karya). Untuk kebijakan khusus terkait pemerataan, Kementerian PUPR melakukan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Tujuannya, untuk menanggulangi disparitas.
LATAR BELAKANG Masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, salah satunya akibat dari ketimpangan kesempatan sosial dan ekonomi. Dalam Buku Rencana Induk Kebijakan Pemerataan Ekonomi (Komenko Bidang Perekonomian, 2017) disajikan Landasan Teori Ketimpangan. Dari teori tersebut, terdapat lima dasar ketimpangan. Kelima dasar ketimpangan itu adalah:
a. Berdasarkan PengeluaranKoefisien ini adalah koefisien yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan sesuai dengan distribusi
pendapatan, dan sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu negara/daerah. Perhitungan ketidakmerataan ini didasarkan pada Kurva Lorenz yang membandingkan distribusi dari suatu variabel.
Berdasarkan data BPS ketimpangan pengeluaran antara kaya dan miskin di Indonesia mencapai 0.391 di bulan September 2017. Turun sebesar 0.017 dari bulan Ma-ret tahun 2015. Ini menandakan bahwa telah terjadi peningkatan pengeluaran di kalangan menengah ke bawah. Membaiknya indeks ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain:
(1) Menguatnya perekonomian penduduk kelas menengah bawah;(2) Meningkatnya jumlah pekerja bebas di sektor pertanian dan non-pertanian;(3) Kenaikan upah buruh;(4) Meningkatnya pengeluaran masyarakat kelas menengah ke bawah.
b. Berdasar pendapatan (income)Kualitas penduduk Indonesia ditentukan dari besar
Iwan Nurwanto & Doedoeng Z. Arifin
Kebijakan Program Kerakyatan Kementerian PUPR
Penanggulangan Kemiskinan, Penciptaan Lapangan Kerja, dan
Pemerataan Pembangunan
*tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi
Opini
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 43
tingkat pendapatan yang diperoleh. Tingkat penghasilan/pendapatan suatu negara diukur dari pendapatan per kapita terhadap jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara.
Penyebab dari rendahnya pendapatan per kapita adalah karena rendahnya tingkat pendidikan penduduk, jumlah penduduk yang banyak sehingga persaingan untuk lapangan pekerjaan semakin ketat, dan besarnya angka ketergantungan angka pengangguran.
c. Berdasakan AsetSalah satu penyebab dari meningkatnya ketimpangan di Indonesia adalah karena adanya ketimpangan dari sisi kepemilikan aset yang semakin terkonsentrasi kepada beberapa orang kaya dan sebagian besar terkonsentrasi dalam skala yang besar. Beberapa orang yang menguasai sebagian besar aset ini biasanya akan terus berkembang dan melahirkan generasi yang mapan sejak lahir sehingga kesenjangan tetap terjadi.
d. Berdasarkan Penguasaan LahanTanah merupakan sumberdaya yang sangat vital. Tanah bukan hanya sekedar aset namun dapat juga sebagai sarana berlangsungnya kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.
Pengakuan hak atas tanah sangat dibutuhkan agar adanya jaminan kepastian akan kepemilikan tanah.
Pengakuan diperlukan baik dari masyarakat maupun dari pemegang kekuasaan tertinggi (pemerintah) agar dapat terlindungi. Permasalahan
agraria pada dasarnya terletak pada adanya ketimpangan dan ketidakselarasan.
Dalam aspek ketimpangan merupakan permasalahan yang sangat serius, karena terjadi ketidak seimbangan kepemilikan lahan, sehingga dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Data menunjukkan terdapat 73% petani hanya memiliki luas lahan kurang dari 0,1 ha hingga
Opini
Penyebab dari rendahnya pendapatan per kapita adalah
karena rendahnya tingkat pendidikan penduduk
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201844
0,9 ha. Sedangkan 27% petani memiliki luas lahan 1 ha hingga 3 ha (Sensus Pertanian, 2013).
e. Inklusi Keuangan dan Pendapatan Sektor InformalSalah satu penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia ialah masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan akses kepada lembaga keuangan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan akses bank (unbanked) yaitu jumlah kantor per 100.000 penduduk yang masih minim.
Bank Indonesia memiliki target keuangan inklusif pada tahun 2019 sebesar 75 %. Lembaga Penjamin Simpanan (2016) menyajikan data jumlah rekening pada bank umum dapat bahwa pemilik rekening bank dari tahun ke tahun terus meningkat. Tercatat terakhir pada tahun 2015 sebesar 175.501.916 akun rekening. Pada prinsipnya satu orang diasumsikan memiliki dua akun rekening bank, sehingga dari 250 juta penduduk Indonesia hanya sekitar 80 juta penduduk yang memiliki rekening bank.
1. TEORI KETIMPANGAN SOSIAL; BELAJAR DARI PENULIS BUKU WORLD ON FIREKetimpangan sosial merupakan bentuk ketidakadilan yang terjadi selama proses pembangunan. Konflik sosial
bisa terjadi, karena adanya ketimpangan sosial dalam masyarakat terutama masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas bawah akibat perbedaan pendapatan maupun kesempatan.
Persaingan ekonomi yang terjadi adalah karena sebagian kecil etnis pendatang dapat lebih menguasai perekonomian dibandingkan dengan etnis lokal. Dalam buku Amy Chua yang berjudul World on Fire – How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred And Global Instability, studi akademis terhadap kaum minoritas yang menguasai pasar dan pembagian pasar dalam sistem ekonomi dan politik di beberapa kelompok masyarakat menerangkan bahwa free-market democracy dapat menyebabkan konflik di tatanan masyarakat, berupa kekerasan etnis yang didasari oleh kebencian antar etnis.
Amy Chua memaparkan bahwa konflik etnis ini terjadi, karena warga pribumi Filipina menganggap etnis Tionghoa yang minoritas, sebagian besar menguasai sektor perekonomian. Amy Chua mengemukakan fakta, hanya 1% etnis Tionghoa dari total populasi di Filipina menguasai 60% perekonomian. Di Indonesia 3% etnis Tionghoa dari total populasi menguasai hampir 70% perekonomian.
O p i n i
Presiden Jokowi meninjau proyek saluran irigasi tersier di Lampung Selatan
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 45
tFOTO KUNJUNGAN KERJA PKT DI KAB. TABANAN, BALI
FOTO KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN DAN MENTERI PUPR DI KAB. TABANAN, BALI
O p i n i
Konflik etnis terjadi tidak hanya di Filipina, Amy Chua menjelaskan bahwa juga terjadi di Kroasia di negara-negara pecahan Yoguslavia, juga pada tahun 1994 terjadi Rwanda karena diversifikasi suku, di Indonesia pada 1998. Amy Chua menyimpulkan bahwa terjadinya konflik etnis di dunia di disebabkan tiga hal yang sedang berlangsung, yaitu: pasar, demokrasi, dan kebencian etnis.
Dampak yang disebabkan dari market-domination minoritie ini menyebabkan demokrasi pasar bebas berubah menjadi sumber konflik antar etnis, Dimana etnis minoritas sebagian besar bergantung kepada pasar dan menjadikan ketimpangan sosial yang tinggi terhadap etnis lokal (penduduk pribumi). Sehingga kebijakan pemerataan ekonomi perlu dilakukan untuk mempertahankan ekonomi berasaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang berkeadilan untuk mencegah terjadinya potensi konflik sosial.
2. PROGRAM KERAKYATANUntuk mengatasi kemiskinan, maka upaya penanggulangan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berdasarkan penciptaan lapangan kerja seluas-seluasnya.
Oleh karena itu perlu dilakukan upaya sebagai berikut :
· Perbaikan produktivitas nasional melalui peningkatan pendidilan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan pertumbuhan ekonomi;
· Penciptaan lapangan kerja formal yang melindungi pekerja Indonesia serta dilaksanakan berbasis hubungan industrial yang setara antara pekerja dengan pengusaha;
· Perlindungan pekerja Indonesia sebagai bagian dari perlindiungan sosial, bukan hanya diberikan kepada pekerja formal tetapi juga kepada pekerja informal;
· Perbaikan regulasi ketenagakerjaan untuk mendukung dunia usaha;
· Pembinaan dan perlindungan sektor informal, karena sektor informal memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan ribuan bahkan jutaan penduduk untuk kelangsungan hidup.
· Fakta yang ditemukan dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa sektor informal dapat dijadikan
Kunjungan Presiden Jokowi dan meteri PUPR di Kabupaten Tabanan Bali
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201846
sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Namun yang menjadi permasalahan adalah upah pekerja fomal relatif lebih tinggi dari pada upah pekerja informal.
Penanggulangan kemiskinan adalah upaya terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang masing-masing memiliki peran tersendiri, yaitu:
· Peran masyarakat dan dunia usaha diarahkan dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah menyelesaikan masalah kemiskinan yang riil terjadi di suatu daerah;
· Dunia usaha membantu penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada daerah tertentu melalui pelaksanaan corporate social resonsibility (CSR);
· Pemerintah Pusat mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, masyarakat, dan daerah.
3. KEBIJAKAN PROGRAM KERAKYATAN BIDANG INFRASTRUKTUR PUPRPenanganan penanggulangan kemiskinan yang sistematika dan terencana serta terukur akan berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan menikmati hasil pembangunan. Salah satu faktor yang
menyebabkan kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap keterampilan, kapasitas, dan kemampuan kerja masyarakat (sesorang). Hal tersebut menjadi masalah dan/atau kendala untuk akses ke pasar tenaga kerja.
Fakta menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja yang secara umum terbuka bagi anggota masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah adalah sektor informal. Misalnya dalam sektor perekonomian adalah kegiatan pasar kaki lima (PKL). Di sektor konstruksi berupa buruh bangunan di mana pendapatan mereka relatif lebih kecil dibandingkan mereka yang berkerja di sektor ekonomi formal.
Dampak rendahnya pendapatan masyarakat yang berkerja di sektor informal menyebabkan mereka menghadapi keterbatasan untuk membeli dan/atau membangun rumah yang layak huni. Akibatnya di banyak lokasi di kota-kota besar timbul secara sporadis permukiman kumuh yang dipenuhi rumah-rumah yang tidak sehat (tidak layak huni).
Tidak dapat dipungkiri bahwa Kementerian PUPR telah melaksanakan program pembangunan infrastruktur dan permukiman dan/atau penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program-program yang dilaksanakan meliputi skala regional (wilayah) dan perdesaan. Program-program tersebut
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 47
terutama terfokus pada penyediaan prasarana dan sarana (infrastruktur) dasar yang dapat menyediakan masyarakat untuk akses lebih mudah kegiatan ekonomi dan sosial termasuk ke prasarana dan sarana pendidikan. Program-program infrastruktur yang telah dilaksanakan antara lain PPIP, RIS-PNPM, PANSIMAS, AGROPOLITAN, dan banyak lagi program lainnya.
Khususnya untuk meningkatkan kualitas permukiman dan penanganan kawasan kumuh, dilaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 2016 5– 2019. Program KOTAKU adalah implementasi percepatan penanganan kumuh yang melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan dan pencegahan timbulnya kawasan permukiman kumuh baru. Skala kegiatan KOTAKU mencakup kegiatan kelurahan/desa, skala kawasan, dan skala kabupaten/kota.
Kegiatan program KOTAKU meliputi aspek pembangunan infrastruktur dan pendampingan sosial dan ekonomi guna keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Tujuan utama program ini meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Dalam buku Rencana Induk Kebijakan Pemerataan Ekonomi (Komenko Bidang Perekonomian, 2017) diuraikan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur, dalam kurun waktu hingga 2019 ke depan akan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN menggariskan beberapa langkah-langkah pembaruan dalam perencanaan, kebijakan, dan proyek-proyek prioritas dan strategis.
4. IMPLEMENTASI PROGRAM KERAKYATAN KEMENTERIAN PUPR TA. 2018Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp 11,2 triliun dari total Rp 107,3 triliun di 2018 untuk program padat karya cash. Program ini untuk mendukung target pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
Program tersebut yakni program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masayarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat
(Sanimas), pembangunan rumah swadaya maupun Rusun dan rumah tapak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pemeliharaan rutin jalan.
Program padat karya tahun 2018 mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja atau sebanyak 20,5 juta hari orang kerja (HOK) dengan upah yang dibayarkan secara harian mencapai Rp 2,4 triliun dari total alokasi. Upah yang diterima sekitar Rp 100 ribu sampai Rp 160 ribu per orang per hari.
Program padat karya di Kementerian PUPR antara lain terdapat (P3-TGAI) dengan nilai Rp 1,1 triliun dengan belanja upah Rp 379,7 miliar di 5.000 lokasi, tenaga kerja yang terserap 62.400 orang.
Proyek OP irigasi nilainya Rp 1,6 triliun dengan belanja upah Rp 664,2 miliar dengan 4.754 kegiatan dan menyerap tenaga kerja 53.136 orang. Lalu pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dengan nilai Rp 986,7 miliar, belanja upahnya Rp 418,5 miliar dengan target 44.366 km, 397.657 meter jembatan dan mampu menyerap 26.151 orang.
Rumah Khusus nilai anggarannya Rp 699,2 miliar dengan belanja upah Rp 157,3 miliar di 4.550 unit dan mampu menyerap 6.390 orang tenaga kerja.
Di bidang peningkatan kualitas permukiman melalui program Kotaku, Pisew, Sanimas, Pamsimas, dan TPS-3R dialokasikan anggaran Rp 3,5 triliun dengan belanja upah Rp 800,6 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 115.569 orang.
Kementerian PUPR membagi program padat karya menjadi dua tipe. Padat Karya Tipe 1 dengan alokasi anggaran Rp. 6,8 triliun yang terdiri dari komponen upah & bahan, sedikit alat bantu. Padat Karya Tipe 2 dengan anggaran Rp 4,4 trilun yang hanya komponen bantuan bahan/ Material Bangunan, Sedangkan Tenaga Kerjanya dilakukan Swadaya oleh Masyarakat Mandiri seperti Program Pamsimas dan Rumah Swadaya.
Alat bantu yang digunakan juga sederhana seperti Cangkul, Sekop, Cetok, Molen, dan Perkakas Tukang lainnya. Sementara peralatan untuk Rumah Khusus dilaksanakan secara kontraktual dan umumnya berlokasi di daerah terpencil (Nelayan, Perbatasan, MBR).
Khususnya untuk meningkatkan kualitas permukiman dan pen-
anganan kawasan kumuh, dilak-sanakan Program Kota Tanpa
Kumuh (KOTAKU) 2016 5– 2019. Program KOTAKU adalah imple-
mentasi percepatan penanganan kumuh yang melakukan pening-katan kualitas, pengelolaan dan pencegahan timbulnya kawasan
permukiman kumuh baru.
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 49
Kebijakan Program Tahun Anggaran 2019, memiliki 3 kebijakan khusus, yakni pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan
kerja, dan pemerataan. Untuk itu, Kementerian PUPR telah menyiapkan sejumlah program. Untuk pengentasan kemiskinan, PUPR mendukung dengan program infrastruktur berbasis masyarakat (Padat Karya). Dengan program Padat Karya ini diharapkan menciptakan lapangan kerja. Untuk kebijakan khusus terkait pemerataan, Kementerian PUPR melakukan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah untuk menanggulangi disparitas.
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201850
Menikmati PesonaKota Seribu Sungai
Jalan-jalan
Jika kita berbicara mengenai kota Seribu Sungai, pasti tak lepas dari icon
wisata terapung. Yap, kota Seribu Sungai merupakan julukan bagi kota Banjarmasin yang merupakan ibu kota dari Kalimantan Selatan. Pada edisi 26 kali ini, sesuai dengan kota ketiga dilaksanakanya Pra Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kami mengangkat pesona di Kota Banjarmasin.
Kota ini memiliki luas wilayah 98,46 km2 dimana wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai diantaranya pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantauan Keliling, dan Pulau Insan.
Banjarmasin merupakan salah satu pintu gerbang kegiatan ekonomi nasional yang memiliki sebuah bandar pelabuhan besar dan sudah puluhan tahun menjadi pintu keluar masuk bagi kegiatan perekonomian pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Berikut berbagai destinasi wisata yang dapat dikunjungi di Kota Banjarmasin:
Pasar Terapung Lok BaintanPasar Terapung di Lok Baintan merupakan pasar terapung yang ada sejak zaman kesultanan Banjar yang tepat berada di desa sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk. Barang dagangan berupa hasil bumi dan kebun yang dibawa penduduk yang
didominasi perempuan dengan memakai tutup kepala yang dinamakan tanggui. Pembeli dan pedagang berada dalam perahu masing-masing, dan transaksi pun berlangsung di atas perahu. Saat ini diperkirakan jumlah perahu pedagang mencapai 70 hingga 100 perahu. Para wisatawan yang ingin mengunjungi pasar terapung Lok Baintan, wajib berangkat sebelum matahari terbit dengan menggunakan klotok (perahu khas Kalimantan).
Perjalanan menggunakan perahu itu dapat ditempuh selama 40 menit dari kota Banjarmasin. Selain menggunakan klotok, juga dapat menggunakan kendaraan bermotor yang ditempuh sekitar 1 jam. Kenikmatan berkunjung di pasar ini semakin terasa ketika kita disambut
dengan wajah-wajah ceria para ibu-ibu penjual diatas perahu kayu dengan dayung kecil.
Diwajah mereka tergores bedak dingin dan juga topi capil yang menutupi kepalanya sebagai penghalau panas jika matahari mulai menyingsing. Tentunya banyak yang dijual di pasar terapung, mulai dari sayur, buah, kue, mainan hingga topi tradisional, purun. Harga jual di
pasar terapung ini juga sangat terjangkau. Untuk wisatawan yang akan berbelanja, agar transaksi lebih mudah mungkin bisa disiapkan uang pecahan.
Museum WasakaMuseum Wasaka merupakan museum perjuangan rakyat Kalimantan Selatan yang diresmikan pada 10 November 1991 oleh Gubernur Kalimantan Selatan, HM Said. Wasaka merupakan singkatan dari Waja
Terdapat berbagai destinasi pariwisata yang cu-
kup menarik jika kita berkunjung di kota banjar-
masin, diantaranya pasar terapung lok baintan
yang merupakan icon dari kota banjarmasin,
museum wasaka, masjid sultan suriansyah yang
merupakan masjid tertua di kota banjarmasin,
dan juga menara pandang banjarmasin.
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 51
Menikmati PesonaKota Seribu Sungai
Pasar terapung di Banjarmasin
Sunrise di Sungai Martapura
Sampai Ka Puting yang merupakan motto perjuangan rakyat Kalimantan Selatan.
Museum ini beralamat di Jalan Kampung Kenanga Ulu dan telah dialihfungsikan dari hunian menjadi museum sebagai upaya konservasi bangunan tradisional. Di museum ini juga, para pengunjung dapat menyaksikan jejak-jejak perjuangan rakyat Kalimantan Selatan yang melawan penajajah Belanda serta melihat koleksi senjata – senjata modern hingga tradisional rakyat Banjar. Terdapat pula pakaian berajah seperti baju kaus dalam, baju luar, ikat kepala dan babat yang bertuliskan mantra-mantra tertentu agar pemakaianya kebal dari serangan musuh.
Masjid Sultan SuriansyahMasjid Sultan Suriansyah ini merupakan salah satu masjid tertua dan sangat bersejarah di Kalimantan Selatan. Masjid ini merupakan objek wisata religi yang dibangun di tepi sungai Kuin di masa pemerintahan Sultan Suriansyah yang merupakan Raja Banjar pertama dan menganut agama Islam.
Diperkirakan usia masjid ini mencapai 500 tahun dan memiliki bentuk bangunan yang unik, mimbar dan kaligrafi menjadi objek
utama yang dapat dinikmati oleh wisatawan asing maupun mancanegara. Model dan atap bangunan masjid ini juga hampir mirip dengan masjid Demak dimana masjid ini memiliki bentuk arsitektur tradisional Banjar dengan konstruksu panggung dan beratap tumpang. Pada bagian mihrab masjid ini memiliki atap sendiri yang terpisah dengan bangunan induk.
Menara Pandang BanjarmasinMenara Pandang Banjarmasin merupakan salah satu tempat wisata di Kota Banjarmasin, sekaligus ikon baru di kota ini yang diresmikan pada juni 2014. Menara setinggi 21 meter ini merupakan tempat favorit bagi para wisatawan yang berkunjung, karena dari menara ini, wisatawan bisa melihat dan menikmati pemandangan yang indah kota Banjarmasin dan Sungai Martapura.
Menara yang terletak di Jalan Kapten Tendean ini berlantai empat dan dibagian atasnya terdapat area yang terbuka. Tidak jarang tempat ini juga digunakan untuk kegiatan permainan tradisional khas Banjar dan juga sering digunakan untuk pengambilan video klip lagu-lagu daerah Banjar.
Untuk para wisatawan tidak perlu khawatir dengan ketinggian menara ini, karena pihak pengelola sudah menjamin keamanan para pengunjung. Meski bangunan cukup tinggi, tetapi terdapat pagar besi yang mengelilingi mereka. (Indira)
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201856
Serba-Serbi
7 Taman Kota Cantik di Indonesia
Taman kota merupakan taman yang berada di lingkungan perkotaan. Keberadaan taman kota tersebut dapat dinikmati
seluruh warga kota. Taman kota juga sangat bermanfaat bagi masyarakat kota. Pasalnya, taman kota memiliki sejumlah fungsi, antara lain untuk menjaga kualitas lingkungan serta sarana sosial.
Dalam menjaga kualitas lingkungan, keberadaan taman kota dapat berfungsi sebagai paru-paru kota yang menghasilkan banyak oksigen, filter debu serta asap kendaraan bermotor, sehingga dapat meminimalisir polusi udara.
Kemudian, taman kota dapat menjadi tempat penyimpanan air tanah, sehingga mencegah datangnya banjir dan erosi. Termasuk, menjamin pasokan air tanah. Selain itu, peredam kebisingan kota yang padat aktivitas serta pelestarian lingkungan ekosistem di lingkungan perkotaan.
Taman kota juga memiliki fungsi sosial, yakni sebagai tempat komunikasi sosial, sarana olahraga, bermain, dan rekreasi. Bahkan, sebagai landmark sebuah kota. Taman kota mampu menambah nilai estetika sebuah lingkungan, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah kota.
Kota-kota di Indonesia ternyata telah memiliki taman yang cantik. Bahkan, tidak kalah elok dengan taman kota yang ada di negara lain. Buktinya, jika Anda pergi ke taman-taman kota dijamin betah untuk berlama-lama.
Berikut tujuh taman kota cantik yang berada di Indonesia
1. Taman Bukit Bougenville, Singkawang, Kalimantan Barat Ketika berada ke Singkawang, Kalimantan Barat, ada baiknya untuk menyempatkan pergi ke Taman Bukit Bogenville. Di taman ini Anda bisa menikmati kecantikan bunga aneka warna dan udara yang sejuk. Cocok dijadikan tempat rekreasi. Taman Bougenville terletak di Desa Sijangkung ini berada di kaki bukit Gunung Pasi. Kawasan wisata ini terasa begitu asri
karena dikelilingi oleh hutan dan perkebunan.
Taman kota ini sesuai dengan namanya didominasi oleh bunga bougenville beraneka warna. Bougenville yang biasa disebut dengan nama bunga kertas, adalah koleksi utama Taman Bukit Bougenville. Tak tanggung-tanggung, aneka bougenville yang ditanam berasal dari dalam dan luar negeri.
2. Taman Bungkul, Surabaya, Jawa TimurTaman Bungkul sudah diakui keindahannya di mata dunia. Taman ini telah menyabet gelar sebagai ìThe 2013 Asian Townscape Sector Awardî atau taman terbaik se-Asia dari PBB.
Keberadaan Taman Bungkul ditata sedemikian rupa dengan banyak rumpun bunga, pepohonan yang rindang, sarana olahraga plus berbagai fasilitas penunjang rekreasi lainnya. Taman yang ada di Jalan Raya Darmo ini benar-banar di rawat dengan baik. Salah satu buktinya dapat dilihat dari kebersihan taman. Taman ini memang sangat cocok untuk piknik atau sekedar bersantai dengan keluarga.
3. Taman Kota Batu, Batu, Jawa TimurAlun-alun Kota Batu atau disebut juga taman Kota Batu telah
Foto: via Pegi-pegi
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 57
menjadi landmark pariwisata kota tersebut. Alun-alun Kota Batu ini memiliki konsep yang sangat unik dan menjadi satu-satunya alun-alun di Indonesia yang memiliki Bianglala.
Keunikan dari taman ini bisa dilihat dari adanya berbagai fasilitas seperti ruang informasi yang berbentuk buah stroberi serta toilet berbentuk apel. Tak hanya itu saja, alun-alun kota Batu dilengkapi pula dengan sebuah playground untuk anak-anak. Jika mencari tempat rekreasi gratis yang menyenangkan langsung datang saja ke alun-alun Kota Batu.
4. Taman Kota Pecangakan, Bali Ketika Anda =jalan-jalan ke Bali, ada baiknya untuk bisa mendatangi Taman Kota Pecangakan yang terletak di Jalan
Jenderal Sudirman, Negara, Jembrana, Bali. Taman ini terkenal sebagai salah satu taman terindah di Indonesia. Hal yang membuat unik dari taman ini adalah adanya kolam air mancur serta patung-patung tokoh Mahabarata di sekitar taman.
Taman Kota Pecangakan sebenarnya merupakan taman kota yang berada di sekitar area perkantoran.
Di tengah taman terdapat kolam air mancur dengan patung Dewa Ruci di tengahnya. Dewa Ruci merupakan wujud lain dari Bima, salah satu anggota Pandawa. Selain patung Dewa Ruci, terdapat pula patung tokoh Mahabarata seperti Arjuna, Drupadi, Srikandi dan lain-lainnya. Taman yang disebut-sebut sebagai peninggalan Jepang ini menjadi alternatif tempat rekreasi bersama keluarga.
5. Taman Alam Lumbini, Brastagi, Sumatera UtaraTaman ini terletak di Desa Tongkoh, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Taman ini sudah banyak dikenal wisatawan
lokal maupun mancanegara. Jika Anda ingin bersantai menikmati taman kota yang asri sambil melihat Pagoda. Hal itu dapat dilakukan sekalihus di Taman Alam Lumbini.
Di taman ini Anda bisa melihat replika Pagoda Shwedagon yang ada di Myanmar. Meski statusnya hanya replika, pagoda ini
juga menjadi pagoda termegah dan tertinggi di Indonesia. Di dekat pagoda ini terdapat taman super cantik dengan aneka bunga yang tertata rapi.
6. Taman Kota Giri Menang, Lombok Barat, Nusa Tenggara baratSelain pantai-pantainya yang memiliki nilai eksotis berbagai spot wisata, Lombok juga ternyata memiliki taman kota yang keren. Salah satunya adalah tempat wisata gratisan Taman Kota Giri Menang yang kecantikannya sudah kesohor.
Taman Kota Giri Menang menjadi salah satu landmark dan kebanggan Lombok Barat. Keelokan taman ini bisa dilihat sepanjang waktu, namun saat malam tiba kecantikan taman ini bisa berlipat ganda dengan paduan lampu warna-warni menghiasi taman. Di dalam Taman Kota ini terdapat Tugu Giri Menang yang berdiri dengan anggunnya. Masalah fasilitas tak usah diragukan lagi, taman ini difasilitasi dengan berbagai perlengkapan seperti lapangan basket, tempat bermain anak, lapangan voli bahkan tempat wisata kuliner juga ada di sana.
7. Taman Kota Regol, Bandung, Jawa BaratTaman Alun-alun Regol berada di Jalan Pasirluyu Selatan, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Taman kota ini menjadi alternatif wisata khususnya bagi warga yang tinggal di daerah Bandung selatan.
Taman yang berlokasi di bantaran Sungai Cikapundung ini merupakan merupakan jalur lintas Soekarno Hatta-Buah Batu. Lokasi taman ini perbatasan antara Kecamatan Regol dan Lengkong. Lokasinya memanjang sekitar satu kilometer dengan lebar rata-rata mencapai 20 meter. Di tempat ini terdapat sejumlah ornamen yang menjadi ciri khas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung, seperti kolam cetek atau kolam dangkal dan taman bunga berwarna-warni. Selain itu terdapat area bermain anak sebagai penunjang di sisi lainnya. Satu spot yang menarik perhatian juga adalah jembatan warna-warni. Jembatan ini berfungsi sebagai penyambung antara satu taman ke taman lainnya. Warna dan bentuknya unik, sehingga menjadikan salah satu tempat favorit bagi warga untuk berfoto.(*/berbagai sumber)
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201858
T i p s
Membagi waktu dengan baik antara anak, keluarga dan
pekerjaan bukanlah hal yang mudah dilakukan terutama oleh seorang wanita karir. Pilihan berkarir menuntut kita untuk mampu menghargai dan membagi waktu, serta menjalankan peran secara seimbang antara keluarga dan lingkungan pekerjaan.
Tidak adanya keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan kegiatan profesional dapat menyebablan salah satunya berakhir dengan kegagalan. Nah untuk menghindari kegagalan tersebut, berikut terdapat beberapa tips untuk menyeimbangkan kehidupan anda antara anak, keluarga dan pekerjaan:
1. Membuat Jadwal KegiatanPilihan pada dasarnya terbagi dua antara lain : Membatasi jumlah kegiatan yang bisa dilakukan dalam satu hari atau melakukan semua
kegiatan dalam satu hari dengan cepat. Untuk memutuskan pilihan di atas ada beberapa hal yang perlu Anda dilakukan adalah membuat daftar tujuan yang ingin Anda raih dalam jangka waktu pendek dan panjang.
Daftar hal yang harus dilakukan hari ini, minggu ini, bulan ini dan tahun ini. Dari daftar tujuan di atas, Anda bisa membaginya lagi dalam 3 kolom yakni, Yang harus dilakukan, sebaiknya dilakukan dan, tidak penting untuk dilakukan. Dengan membuat skala prioritas maka sebagai seorang wanita karir, Anda akan bisa melihat dengan jelas apa yang perlu dilakukan segera.
Dengan bekerja mengikuti jadwal maka satu demi satu pekerjaan akan terselesaikan dengan tepat waktu. Tanpa adanya bagan skala prioritas
maka Anda akan kebingungan harus memulai dari mana dan hal apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Berusahalah dengan keras untuk mentaati bagan skala prioritas yang sudah Anda buat. Pastikan apapun yang Anda pilih untuk dilakukan, Anda akan melakukannnya sampai selesai dengan sangat baik.
2. Berani Mengatakan TidakSebagai seorang wanita karir, Anda tentu banyak mendapatkan undangan dari lingkungan tempat bekerja, misalnya rapat dengan bos, makan siang atau makan malam dengan rekan kerja atau bahkan kegiatan dinas luar kota. Sebagai seorang ibu pun Anda kerap mendapatkan undangan menghadiri acara-acara sekolah yang diadakan di sekolah anak Anda.
Bila Anda kebingungan dalam menentukan jawabannya, maka Anda
TIPS MEMBAGI WAKTU PEKERJAAN DAN KELUARGA
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 59
harus kembali melihat daftar tujuan yang ingin Anda raih dalam waktu pendek dan panjang. Apakah dengan menghadiri undangan tersebut Anda akan lebih cepat meraih posisi pekerjaan yang Anda inginkan? Apakah Anda akan menikmati kegiatan yang akan Anda hadiri tersebut?
Berani untuk berkata tidak akan sangat membantu anda dalam membagi waktu. Tentu saja Anda ingin menghadiri semua undangan itu, tapi Anda juga harus sadar bahwa Anda harus selektif dalam menggunakan waktu Anda.
3. Jangan Segan Untuk Meminta Dukungan dari Orang LainJangan segan-segan untuk meminta bantuan atau dukungan kepada suami dan anak-anak di rumah. Jika Anda benar-benar sibuk, membutuhkan bantuan tenaga dan memiliki uang
lebih, Anda juga dapat menggunakan jasa pengasuh anak atau pembantu. Suami misalnya dapat membantu menggantikan popok anak atau memandikan anak. Tugas mengurus anak adalah tugas kedua belah pihak, suami dan istri. Percayalah, suami tidak akan merasa ini adalah beban/tugas untuk dikerjakan.
Suami akan dengan senang hati memandikan anak, membantu anak mengerjakan pekerjaan sekolah, menjaga anak sambil bermain bersama karena suami juga ingin menghabiskan waktu dengan si kecil. Anak-anak juga bisa membantu Anda, misalnya memasukan cucian ke mesin cuci, menata meja makan selama Anda memasak atau membersihkan kamar tidurnya sendiri.
Dengan begitu bukan saja Anda akan mendapatkan tambahan waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang lain,
tapi secara tidak langsung Anda juga mengajarkan anak-anak untuk turut bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan rumah dan mengajar anak untuk lebih mandiri.
4. Istirahat yang cukup agar kondisi badan selalu primaAnda harus ingat bahwa Anda bukanlah robot yang bisa bekerja tanpa henti. Istirahat atau tidur yang cukup dan berkualitas berperan penting dalam menjaga agar tubuh anda tetap prima. Tidak perlu membandingkan diri Anda dengan “supermoms”.
Jangan memaksa diri Anda bekerja melakukan semuanya sampai jatuh sakit. Kesehatan anda jauh lebih penting, karena bila Anda sakit justru tidak akan dapat melakukan apapun. Segera istirahat bila Anda merasa lelah dan usahakan pergi tidur cepat setiap malam.
Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari “Sinergi”.
Obrolan Santai
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201860
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201862
Teknologi
Pengolahan kacang kedelai untuk menghasilkan tahu, menimbulkan persoalan, seperti bau dari limbah tahu
yang menyengat serta memicu terjadinya luapan, ketika limbah tersebut dibuang ke sungai. Persoalan lain yang muncul adalah saluran pembuangan limbah cair pabrik tahu tergabung dengan saluran drainase dan limbah rumah tangga. Kondisi itu mengakibatkan saluran pembuangan yang ada, tidak mampu menampung limbah ketika sedang mencapai beban puncak.
Salah satu contoh sentra industri tahu yang belum melakukan pengolahan limbah cair terletak di Dusun Ponalan, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di dusun ini terdapat 17 pengrajin tahu dengan total produksi 2000-2500 kg/hari. Dengan produksi sebesar itu limbah cair yang dihasilkan belum dapat diolah dengan baik.
Saluran yang digunakan untuk pembuangan limbah, mengalir menuju Kali Bangkong yang melewati kompleks perumahan Tamanagung. Penghuni kompleks perumahan sudah mulai terganggu dengan keberadaan limbah tahu yang menimbulkan bau cukup menyengat tersebut.
Mengingat permasalahan yang cukup kompleks, maka dibutuhkan solusi alternatif untuk pengolahan limbah tahu sebelum terjadi pencemaran yang lebih berat. Keluhan warga telah disampaikan aparat pemerintah Desa Tamanagung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan Kementerian PUPR. Oleh karena itu, pada tahun 2017, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman menerapkan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengatasi pencemaran limbah industri tahu di daerah tersebut..
Limbah cair dihasilkan dari proses pencucian, perebusan, pengepresan, dan pencetakan tahu, sehingga jumlahnya
cukup banyak. Dengan karakteristik limbah yang mengandung bahan organik tinggi, kadar BOD dan COD yang dihasilkan juga cukup tinggi. Limbah dengan karateristik seperti ini membutuhkan perlakuan khusus, yaitu harus diolah dan dibuang disaluran tertutup, guna menghindari penguapan yang menimbulkan bau sangat menyengat. Selain itu, sukses tidaknya pengolahan limbah organik juga sangat tergantung pada bakteri yang sengaja ditanam pada setiap kompartemen dalam sistem IPAL.
Bakteri inilah yang menjadi lakon utama dalam proses pengolahan limbah organik, sehingga tipe pengolahannya disebut sebagai pengolahan anaerobik. Setidaknya terdapat beberapa keunikan atau kekhasan bakteri yang menjadi pengurai alami limbah, yaitu bakteri tidak menyukai tempat berbentuk kotak dengan sudut tajam.
Oleh karena itu, desain kompartemen yang ada dalam sistem ini rata-rata memiliki lengkung atau curve. Selain itu, agar bakteri tetap tumbuh subur dibutuhkan suplai makanan yang stabil, dalam hal ini adalah pasokan limbah tahu. Disamping pasokan makanan, bakteri juga harus seminimal mungkin, terekspos oleh sinar matahari. Ada anekdot sederhana yang muncul dalam proses pengolahan limbah organik seperti yang ada di Dusun Ponalan tersebut yakni, pengelola IPAL harus bersahabat dengan bakteri agar sistem yang diterapkan dapat berfungsi dengan baik.
IPAL yang diterapkan di Dusun Ponalan merupakan satu sistem yang terdiri dari beberapa teknologi. Teknologi tersebut telah melalui adjustment (pengaturan,red) untuk disesuaikan dengan kondisi yang ditemui di lapangan.
Teknologi yang diterapkan dalam IPAL adalah sebagai berikut:
Bak EkualisasiBak ekualisasi di desain berdarsarkan debit air limbah tahu (maksimum, rata – rata, minimum) yang dihasilkan setiap harinya, diasumsikan berapa
lama waktu tinggal air limbah di dalam bak Ekualisasi. Umumnya waktu tinggal di bak ekualisasi berkisar antara 2 - 5 Jam. Asumsi selanjutnya, yaitu perbandingan ukuran panjang dan lebarnya dan di tetapkan kedalaman yang direncanakan berdarsarkan kontur tanah.
BiodigesterBiodigester merupakan teknologi pengolahan air limbah dengan sistem anaerobik dimana pada teknologi ini dapat air limbah tahu yang dikelola dapat menghasilkan produk sampingan berupa gas methan (CH4), dan Pupuk cair. Biodigester dapat di desain berdarsarkan debit air limbah tahu (maksimum, rata – rata, minimum) yang dihasilkan setiap harinya.
Balitbang PUPR Terapkan Teknologi IPAL Tahu
Pengecekan kompartemen bak ekualisasi oleh Ketua KSM Sumber: Balai Litbang PTP/Nanda
IPAL yang diterapkan di Dusun Ponalan merupakan satu sistem yang terdiri dari
beberapa teknologi. Teknologi tersebut telah melalui
adjustment (pengaturan,red) untuk disesuaikan dengan
kondisi yang ditemui di lapangan
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 63
Teknologi
Pembangunan biodigester dapat dilakukan langsung di lokasi dengan menggunakan asumsi volume digester yang diinginkan dengan waktu tinggal air limbah di dalam digester minimal 7 hari untuk dapat menghasilkan produk sampingan berupa gas methan (CH4). Produk biodigester telah terdapat di jual di pasaran baik berbahan dasar plastik, plat baja, dan lain sebaginya, dengan berbagai ukuran.
Anaerobic Baffled Reactor (ABR)ABR merupakan unit pengolahan air limbah yang diolah dengan sistem anaerobik dimana jumlah dari masing – masing kompartemennya disesuaikan berdasarkan debit yang dihasilkan, maupun waktu tinggal air limbah di dalam kompartemen. Pada umumnya unit ABR dapat dibangun secara di lapangan dengan menggunakan bahan berupa beton bertulang pada bagian kerangka ABR dan pasangan bata bagian sekat ABR yang dilengkapi dengan perpipaan aliran Up Down Flow.
BiofilterBiofilter merupakan teknologi pengolahan air limbah yang mempunyai sekat berupa filter pada setia kompartemennya, sama halnya dengan teknologi biodigester, teknologi biofilter dirancang untuk mengurangi bahan pencemar yang terkandung dalam air limbah tahu, dimana teknologi ini merupakan pabrikasi yang berbahan fiberglass.
Kolam SanitaKolam sanita dibangun secara langsung di lapangan dengan berdasarkan kriteria desain. Kolam sanita dalam perencanaannya menggunakan media koral setinggi 80 cm yang ditanami tumbuhan air (Hydrophyte) seperti : Papyrus, Soluna, Melati Air, Lavender, Flagmites, Alica, Siperus Sp, Kana air, pisang – pisangan. Selanjutnya dialirkan air limbah, air harus dijaga berada pada ketinggian 70 cm atau 10 cm dibawah permukaan koral agar terhindar dari bau dan lalat serangga lainnya.
Untuk menghindari penyumbatan pada koral maka air limbah sebelum masuk unit wetland (kolam sanita) harus dilewatkan pada unit pengendap partikel discrate. Unit kolam sanita mampu mengurangi bahan pencemar berupa BOD (80-90)%, COD (86-96)%, TSS (75-95)%, Total N (50-70) %, Total P (70-90) %, dan bakteri coliform 99 %.
Rangkaian teknologi yang diterapkan dalam IPAL memiliki tujuan utama untuk menurunkan kadar pencemar dalam effluent (tembusan,red) sebelum dibuang ke badan air.
Selain itu, penerapan teknologi ini juga memiliki manfaat lanjutan untuk meningkatkan nilai ekonomi limbah menjadi biogas melalui instalasi biodigester dan juga menjadi pupuk cair.
Di sisi lain, keberadaan IPAL ini dapat dimanfaatkan sebagai ruang sosial baru bagi warga mengingat Desa Tamanagung termasuk permukiman padat yang masih kurang ruang interaksi warganya. Persepsi warga yang mengidentikkan IPAL dengan hal-hal kotor dan bau kini pelan-pelan diubah bahwa limbah jika diolah dengan baik tidak akan menjadi masalah, bahkan menjadi berdaya guna.
Pada tanggal 28 Februari 2018 lalu, IPAL Tahu telah resmi diserahkan oleh Kepala Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi kepada Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini diwakili oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda). Selanjutnya Bappeda memberikan IPAL Tahu ini kepada Pemerintah Desa Tamanagung selaku pembina dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang akan mengelola IPAL Tahu tersebut.
Penerapan sistem IPAL di Dusun Ponalan juga memiliki tujuan jangka panjang, yakni memberikan edukasi
bagi warga dan masyarakat pada umumnya mengenai pengolahan limbah, sehingga warga terutama para pengrajin tahu memiliki kesadaran untuk mengolah limbah hasil produksinya. Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman melibatkan secara aktif warga dan para pengrajin tahu dari proses perencanaan, konstruksi, hingga pemeliharaan.
Balai menggandeng paguyuban pengrajin tahu yang kini sudah dibentuk menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan memberikan edukasi mengenai pemeliharaan sistem IPAL. KSM ini yang kelak akan memegang estafet pemeliharaan aset teknologi IPAL dengan supervisi dari pemerintah Desa Tamanagung. Dengan demikian penerapan teknologi IPAL yang ada di Dusun Ponalan itu, tidak hanya menjadi monumen proyek semata, akan tetapi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan penerapan teknologi litbang. (Nanda Ika Dewi Kumalasari/Hendra)
Sumber: Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi Kementerian PUPR
Balai menggandeng paguyuban pengrajin tahu yang kini sudah
dibentuk menjadi Kelompok Swa-daya Masyarakat (KSM) dan mem-berikan edukasi mengenai pemeli-
haraan sistem IPAL.
SINERGI / Edisi 26 - Februari 201864
Keberadaan ahli jembatan di Indonesia memang dapat dikatakan cukup langka. Pasalnya bidang tersebut cukup sempit namun mendalam, sehingga orang-orang lebih menyukai bidang transportasi, perkerasan, atau manajemen lalu lintas..
Adalah Ir. Brawijaya, SE, MEIE, MSCE, Ph.D, salah seorang yang memilih untuk menekuni bidang tersebut pada awal karirnya. Pria yang juga Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Strategis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini mengungkapkan, dalam mencapai posisi kariernya dijalani dengan waktu yang panjang, ketekunan serta kerja keras.
Sejak awal berkarier di Kementerian PUPR, suami dari Evi Sofia, SE, MBA, MSM ini mengakui, telah turut “melahirkan” lebih dari 70 jembatan. Beberapa di antaranya Jembatan Bengawan Solo, Flyover Purwodadi, Flyover Simpang Polda Palembang, Pra Desain Jembatan Maluku (Cikal Bakal Jembatan Merah Putih), Jembatan Barito, Flyover Akses Tanjung Priuk, Flyover Lawang serta evaluasi jembatan di banyak daerah. Termasuk juga di tiga negara bagian Amerika Serikat, yaitu di New York, Connecticut dan Massachusetts.
Selain itu juga ikut melahirkan stuktur jembatan yang secara penuh menggunakan sistem pracetak, dan juga struktur perkerasan pracetak pratekan pertama di Indonesia, yang diberi nama Sistem Sangkuriang dan Rorojonggrang karena didesain untuk dikerjakan hanya malam hari pada jalan perkotaan padat.
Dari sejumlah proyek jembatan yang turut ditanganinya, pengerjaan jembatan Flyover Lawang di Malang merupakan pengalaman yang paling mengesankan. “Sebab, proyek tersebut merupakan proyek pertama dirinya yang memiliki tantangan cukup besar, yaitu rintangan rel kereta api dan tebing,” ujar Brawijaya saat dijumpai Sinergi beberapa waktu lalu.
Sebagai insan BPIW, Brawijaya mengatakan, dalam upaya menerpadukan infrastruktur sangat penting dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) berwawasan lengkap. Artinya, SDM yang mempunyai latar belakang ilmu tata ruang agar mau belajar dasar-dasar ilmu lain yang berkaitan perencanaan dan pemrograman, seperti teknik sipil, teknik lingkungan dan ilmu lainnya. Begitupun sebaliknya.
“Tak bisa hanya belajar ilmu tata ruang, karena menerpadukan
infrastruktur adalah program. Dan pemrogramanpun sudah teknis karena mencakup volume, biaya, dan waktu serta lokasi. Jadi tidak cukup hanya mempunyai pengetahuan perencanaan tanpa pengetahuan teknis dan sebaliknya,” ungkap Brawijaya.
Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas insan BPIW, pihaknya sudah pernah mengusulkan kepada pimpinan BPIW dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR melakukan pelatihan-pelatihan yang menunjang. “Adapun yang sudah di tingkat admistrator dapat melakukannya secara informal atau dari modul-modul,” terang PNS yang sempat bertugas di Direktorat Bina Teknis, Bina Marga Kementerian PUPR ini.
BPIW dibentuk untuk merencanakan infrastruktur PUPR secara menyeluruh, terpadu, dan tersinkronkan program-program arahannya. Sebelum ada BPIW basis perencanaan dan pemrograman di Kementerian PUPR sangat sektoral. Bahkan, perencanaan itu dimulai Satuan Kerja (Satker). “Walaupun ada basis perencanaan ilmiah programan, namun itu lebih seperti backup, maka istilahnya kita waktu itu bekerja seperti pemadam kebakaran, ada kerusakan ini dan itu baru kerja dan seterusnya,” ungkap pria yang dikenal murah senyum ini.
Hadirnya BPIW diharapkan dapat menghentikan pola kerja seperti pemadam kebakaran, agar dalam pengembangan infrastruktur menggunakan pola merencanakan apa yang akan dikerjakan, dan mengerjakan apa yang direncanakan (plan what you want to do, and do what you plan)
Brawijaya mengakui, saat ini sistem BPIW belum seluruhnya sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan. Salah satunya sistem informasi perencanaan. “Dalam sistem itu belum ada list yang menginformasikan, program mana yang terlaksana dan program mana yang belum. Namun itu akan ditindaklanjuti oleh kita semua di BPIW, dengan semangat kebersamaan,” terangnya.
Kendati demikian, Ia menilai, kekurangan yang ada itu dapat diperbaiki secara bertahap. “Tidak perlu pergantian sistem secara keseluruhan di BPIW, lantaran hal itu akan terlalu mahal. Apalagi kalau belum ada konsepnya yang matang,” terangnya.
Ke depan, Brawijaya menyatakan, bidang yang dipimpinnya akan memperbanyak quick assessment (penilaian cepat) untuk mempersiapkan masterplan dan development plan
Sosok
Berkesan denganPembangunanFlyover Lawang
Ir. Brawijaya, SE, MEIE, MSCE, Ph.D
SINERGI / Edisi 26 - Februari 2018 65
Di samping rutinitasnya sebagai abdi negara di BPIW, pria yang menyelesaikan pendidikan formal untuk program Doktoralnya di Renssalaer Polytechnic Institute, jurusan Transportation & InFrastructure Engineering, Amerika Serikat tahun 2005 ini memiliki hobi motret.
“Saya suka motret, sebetulnya sejak zaman kuliah di Bandung (Institut Teknologi Bandung/ITB,-red) dulu. Hobi itu semakin saya hayati saat kuliah di Amerika Serikat sejak tahun 1997 Profesor pembimbing kebetulan selalu menekankan, agar setiap mahasiswanya menekuni hal lain yang menjadi minat di luar bidang akademisnya, seperti hobi dan lain-lain,” papar Brawijaya.
Menurutnya, memotret merupa-kan salah satu kegiatan yang mendatangkan kepuasan batin. “Apalagi kalau jepretan kita itu hasilnya bagus. Kan dulu itu hasil motret baru bisa diketahui setelah proses cuci film menjadi foto. Terlebih lag fotografi menuntut penggunaan otak kanan dan otak kiri, perimbangan teknik, seni dan juga kondisi fisik yang harus baik,” terang Brawijaya yang juga jebolan S1 Universitas Padjajaran jurusan Manajemen tahun 1992 ini.
Hobi dunia fotografi, ungkap Brawijaya, hingga kini terus ditekuni. Terlebih, teknologi yang ada semakin memudahkan untuk melakukan pemotretan. “Setiap berkunjung ke luar kota atau daerah mana, saya selalu menyempatkan diri untuk menyalurkan hobi saya itu. Dengan memotret, saya dapat mengenal lebih mendalam suatu daerah karena kita harus memperlambat pergerakan kita dan mengamati,” ujar Brawijaya.
Di sisi lain, sebagai kepala keluarga yang memiliki banyak kesibukan, Brawijaya memiliki trik tersendiri agar hubungan dengan istri dan anak-anak tetap terjalin baik dan hangat. “Saya terbiasa melibatkan keluarga dengan berbagai kegiatan saya,” akunya.
Pria beranak tiga ini mencontohkan, dirinya aktif mendekatkan keluarga dengan komunitasnya. “Nah saat ada pertemuan komunitas, saya kadang mengajak istri dan anak-anak untuk kenal dengan teman-teman di komunitas. Iya keluarga juga agar tahu seperti apa komunitas yang saya ikuti serta seperti apa kegiatannya,” papar Brawijaya.
Saat ini dua anak laki-lakinya juga mempunyai hobi fotografi. Terkait pola asuh anak di keluarga, diakui Brawijaya, sentuhan lembut sang istri lebih banyak berperan. “Untuk hal domestik keluarga, mulai dari sekolah anak, les anak dan lainnya, saya lebih banyak mempercayakan kepada istri, ya berbagi peran,” terang pria yang menyelesaiakan studi S2 Civil & Environmental Engineering, USA, 1999 dan Decision Scince & Engineering Studie, USA, 1998.
Kendati begitu, diakui pria lulusan S3 bidang transfortasi 2015 di Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York ini, dirinya tidak lepas tangan baik untuk sekadar mengerjakan Pekarjaan Rumah (PR) atau memberikan pandangan kepada anak-anak kalau ada hal-hal yang dipilih. (Ris/infoBPIW)
Terbiasa Melibatkan Keluarga,Sejak Kuliah Suka Motret
“Saya suka motret, sebetulnya sejak zaman kuliah di Bandung (Institut Teknologi Bandung/ITB,-red) dulu. Hobi itu semakin saya hayati saat
kuliah di Amerika Serikat sejak tahun 1997 Profesor pembimbing kebetulan selalu menekankan, agar setiap ma-hasiswanya menekuni hal lain yang menjadi minat di luar bidang aka-
demisnya, seperti hobi dan lain-lain,” papar Brawijaya.
(MPDP) atau Rencana Induk Kawasan. Termasuk, memperbanyak kajian-kajian strategis untuk membantu pemrograman. “Melakukan kajian strategis untuk menghasilkan policy brief. Seperti dalam pembiayaan, di satu sisi kemampuan APBN terbatas, namun di sisi lain cita-cita pembangunan infrastruktur tinggi. Untuk itu ada skema KPBU, namun teknis KPBU seperti apa, hal itu yang sedang kami susun,” terangnya. Ia juga berharap, hal yang tengah digarapnya akan memberikan dorongan kepada teman-teman lain di BPIW untuk melakukan hal yang sama.(Ris/Hen/infoBPIW)