Kspn Komodo 2014

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

DIREKTORAT PERANCANGAN DESTINASI DAN INVESTASI PARIWISATA

TAHUN ANGGARAN 2014

PEKERJAAN:

PENYUSUNAN RENCANA DETIL

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN)

KOMODO, NUSA TENGGARA TIMUR

2

1. LATAR BELAKANG

1.1 Gambaran Umum

1.1.1 Kondisi Umum Kepariwisataan Indonesia Saat Ini

Pariwisata dalam dekade terakhir ini menunjukkan pertumbuhan yang

mantap, ditandai dengan perkembangan perjalanan domestik oleh

wisatawan nusantara, maupun perkembangan kunjungan wisatawan

mancanegara. Pariwisata nusantara, selain tumbuh dari segi jumlah pelaku

perjalanannya, juga dari jumlah perjalanan yang dilakukan, sementara

wisatawan mancanegara mengalami perluasan pasar.

Dari sisi sediaan, juga ditengarai munculnya berbagai destinasi baru,

atas dukungan pemerintah pusat maupun atas inisiatif daerah, selain itu juga

muncul produk-produk baru menanggapi perkembangan pasar, termasuk

diantaranya industry kreatif yang menjadi daya tarik wisata. Kontribusi

pariwisata secara total terhadap PDB, penerimaan pajak, maupun

penciptaan lapangan kerja meningkat dari tahun ke tahun. Disamping

perolehan devisa, pariwisata juga menciptakan dan memperluas lapangan

usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pelestarian

lingkungan hidup, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya

bangsa dan mendorong perkembangan daerah.

Pekerjaan pariwisata juga merupakan pekerjaan yang sangat sensitif

terhadap adanya perubahan, baik yang disebabkan oleh faktor internal

maupun faktor eksternal sehingga pekerjaan ini sangat membutuhkan

kemampuan untuk terus menerus beradaptasi dengan kebutuhan wisatawan

yang berubah. Bentuk adaptasi ini salah satunya adalah dengan

perencanaan yang baik.

Namun demikian, perkembangan kepariwisataan Indonesia bukannya

tidak menghadapi masalah dan kendala. Pertumbuhan masih perlu diikuti

dengan persebaran karena sampai saat ini ketimpangan antar wilayah masih

tinggi. Selain itu juga Kementerian Parekraf sudah mencanangkan

pertumbuhan yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing dan dalam

rangka pembangunan yang berkelanjutan.

Kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kendala untuk tumbuh

dan berkembang secara berkualitas, disamping hambatan klasik koordinasi

antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan yang masih perlu

ditingkatkan.

Perencanaan yang baik diharapkan dapat mengurangi hambatan-

hambatan untuk melangkah ke depan menuju pariwisata Indonesia yang

dapat meningkatkan kualitas hidupmasyarakat, mengembangkan industri

yang kredibel, serta perluasan pasar didukung oleh institusi yang kondusif.

1.1.2 Kondisi Umum Kepariwisataan Komodo dan Sekitarnya

Obyek wisata alam hingga saat ini merupakan andalan pariwisata

Manggarai Barat, khususnya dengan obyek dan daya tarik wisata (ODTW)

satwa komodo (varanus komodoensis) yang terletak di kawasan Taman

Nasional Komodo (TNK). TNK meliputi Pulau Komodo (33.937 hektar),

3

Pulau Rinca (19.625 hektar), dan Pulau Padar (2.017 hektar), serta pulau-

pulau kecil di sekitarnya. Di Kawasan ini selain menawarkan eksotisme

satwa komodo, juga menawarkan obyek wisata perairan yang tak kalah

menarik, yakni kehidupan bawah laut yang indah, baik ragam terumbu

karang dan fauna bawah laut yang indah, merupakan pemandangan

menarik bagi wisatawan. Diving dan snorkling juga menjadi wisata andalan

di kawasan ini. Mengingat Manggarai Barat terdiri dari 162 pulau sedang-

kecil, hal itu merupakan obyek wisata bahari yang potensial.

1.1.3 Permasalahan Kepariwisataan Komodo dan Sekitarnya

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Komodo ini terletak di

jantung pariwisata Indonesia yang sangat padat dikunjungi wisatawan

mancanegara maupun nusantara. Kawasan Komodo terletak di Kabupaten

Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur tepatnya kecamatan Komodo..

Industri kepariwisataan juga berkembang baik dengan kepemilikan

asing maupun nasional di kawasan ini. Peningkatan pekerjaan

kepariwisataan di kawasan ini memberikan konsekuensi penyiapan

prasarana pariwisata yang lebih banyak lagi. Dengan demikian, pelaku

pemanfaatan ruang di kawasan tersebut didominasi oleh pelaku usaha,

disusul masyarakat dan pemerintah.

Pemanfaatan tata ruang oleh ketiga pelaku tersebut sering menyimpang

dari rencana tata ruang. Penyimpangan yang terjadi dipengaruhi oleh tingkat

pemahaman dan kesadaran para pelaku pemanfaatan ruang terhadap

rencana tata ruang. Pelanggaran rencana tata ruang yang terjadi di kawasan

tersebut umumnya berkaitan dengan pemanfaatan jalur hijau dan sempadan

jalan, maupun sempadan pantai untuk fasilitas pariwisata.

1.1.4 Perencanaan yang Menyeluruh

Perencanaan pembangunan kepariwisataan yang mengacu pada

Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, mencakup

aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan

kelembagaan kepariwisataan.

Dengan adanya perencanaan secara menyeluruh terhadap ke empat

aspek tersebut diharapkan KSPN yang menjadi tanggung jawab pemerintah

pusat, dapat dibuatkan rencana yang menyeluruh dan terintegrasi, sebagai

model yang dapat diturunkan ke daerah yang bertanggung jawab terhadap

KPPN.

1.2 Dasar Hukum

Dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Pengembangan

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) umumnya, harus sesuai dengan

ketentuan mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;

2. Undang Undang Nomor 7 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025;

3. Undang - Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;

4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

4

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN);

6. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional tahun 2010-2014

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025

8. Dan produk hukum terkait lainnya.

2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Maksud

Maksud dari Pekerjaan Penyusunan Perancangan Pengembangan Kawasan

Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wilayah Komodo di Nusa Tenggara

Timuradalah agar tersedianya dokumen rujukan atau referensi dalam rangka

pengembangan kawasan wilayah Komodo dan sekitarnya di Nusa Tenggara Timur

sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

2.2 Tujuan

Pekerjaan Penyusunan Perancangan Pengembangan Kawasan Strategis

Pariwisata Nasional (KSPN) Wilayah Komodo di Nusa Tenggara Timur bertujuan

untuk dapat memberi arahan bagi pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan

yang strategis, sesuai dengan karakteristik dan fungsi yang ditetapkannya sebagai

kawasan strategis pariwisata nasional, untuk mendukung terwujudnya

kepariwisataan Indonesia yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas

hidup masyarakat.

2.3 Sasaran

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1) Terpetakannya aspek pembangunan kepariwisataan, meliputi: destinasi,

industri, pemasaran, dan kelembagaan di wilayah KSPN,

2) Teranalisanya potensi, permasalahan, dan isu strategis aspek pembangunan

kepariwisataan yang mendukung fungsi KSPN,

3) Terciptanya perencanaan yang komprehensif dan holistik di KSPN.

3. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pemilik Pekerjaan adalah Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perancangan Destinasi

dan Investasi Pariwisata, Satuan Kerja Perancangan Destinasi dan Investasi

Pariwisata.

4. SUMBER PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar Rp. 2.999.623.000 (Dua

milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu

rupiah), termasuk PPN dibiayai oleh APBN Tahun Anggaran 2014.

5

5. LINGKUP KEGIATAN, LOKASI KEGIATAN, DATA PENUNJANG SERTA ALIH

PENGETAHUAN

5.1 Lingkup Kegiatan

Lingkup pekerjaan Penyusunan Perancangan Pengembangan KSPN wilayah

Komodo, Nusa Tenggara Timur mencakup:

1. Kajian terhadap berbagai kebijakan pembangunan nasional yang tertuang di

dalam berbagai produk hukum lainnya seperti : RTRWN, RPJPN dan RPJMN,

dan Rencana KSN yang akan mempengaruhi pola pengembangan

kepariwisataan di KSPN Komodo.

2. Kajian terhadap kebijakan di tingkat Provinsi serta Kabupaten terkait yang

tertuang di dalam RTRW Provinsi maupun Kabupaten;

3. Kajian terhadap rencana sektoral lain

4. Pertimbangan multiaspek dalam penentuan batas wilayah perencanaan;

5. Penyusunan profil kewilayahan perencanaan yang terkait langsung atau tidak

langsung dengan upaya pengembangan kepariwisataan sesuai dengan posisi

KSPN yang bersangkutan, yang meliputi aspek destinasi, industri, pemasaran

dan kelembagaan, yang antara lain tetapi tidak terbatas kepada:

(i) Kondisi fisik geografik, serta bio-geologi/morfologi;

(ii) Pemanfaatan lahan di wilayah perencanaan saat kini;

(iii) Sistem transportasi dan kondisi aksesibilitas dengan cakupan

nasional/internasional ke, dari dan intra destinasi;

(iv) Ketersediaan prasarana dan sarana umum pelayanan masyarakat/atau

wisatawan;

(v) Sumber daya alam dan lingkungan;

(vi) Potensi sumberdaya pariwisata;

(vii) Kunjungan wisatawan dan karakteristik pasar internasional maupun

domestik;,

(viii) Profil ekonomi lokal dan wilayah serta profil dan struktur industri

kepariwisataan, berbagai kegiatan usaha formal maupun informal yang

ada di wilayah perencanaan;

(ix) Sistem kelembagaan yang ada pada tingkat lokal, Kabupaten/kota dan

provinsi;

(x) Kajian terhadap Peraturan-peraturan daerah terkait pariwisata;

(xi) Kondisi SDM kepariwisataan di wilayah KSPN

5.2 Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini meliputi Kawasan Komodo dan Sekitarnya (Taman Nasional Komodo

dan Labuan Bajo), Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5.3 Data Penunjang

Pengguna Jasa menyediakan bahan-bahan kebijakan kepariwisataan di tingkat

nasional serta data dan informasi lainnya yang dimiliki.

Penyedia jasa menyediakan peta, citra dan data terkait dengan pekerjaan ini. Data

antara lain berupa :

6

Data dan Kebijakan di bidang Kepariwisataan, baik di tingkat Regional,

Nasional, Provinsi dan Kabupaten (Daerah),

Data dan Kebijakan sektoral dan wilayah,

Data Sarana dan Prasarana Pariwisata,

Data Fisik dan Lingkungan,

Data Ekonomi Wilayah,

Data Sosial dan Budaya,

Data tersebut di atas difungsikan diantaranya sebagai atribut peta yang melekat

pada data spasial.

5.4 Alih Pengetahuan

Penyedia Jasa diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan instansi Provinsi

dan Kabupaten terkait di bidang pariwisata dalam proses pelaksanaan pekerjaan

ini, dan berkonsultansi dengan stakeholder yang ada di daerah dalam rangka

memahami substansi pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung

dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.

6. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

1. Menyiapkan tim kerja yang bekerja secara simultan dan sinergis serta tidak saling

tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Melakukan desk study (studi literatur) : best practice, pedoman, literatur, studi

terdahulu, terkait.

3. Melakukan field study (studi lapangan) untuk inventarisasi data dilakukan dengan

pengumpulan data sekunder pada instansi terkait maupun survey pengamatan

langsung.

4. Melakukan pembahasan dengan Tim Teknis sebelum melakukan pembahasan

Laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir (diskusi teknis).

5. Melakukan pembahasan internal dengan Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata

dan Dinas Pariwisata terkait.

6. Mengadakan peta yang mempunyai tingkat ketelitian sesuai dengan ketentuan

dibutuhkan. Peta skala 1: 25.000 untuk rencana detil Pengembangan KSPN.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan selama 6 (enam) bulan sejak proses persiapan,

pelaksanaan sampai evaluasi dan penyusunan laporan.

8. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan 12 keahlian dengan 12 orang tenaga

ahli sebanyak 62 OB sesuai bidang keahliannya dengan pengalaman profesi sebagai

berikut:

1) Ahli Perencanaan Wilayah sebagai Ketua Tim (Team Leader)

Mempunyai sertifikat keahlian Perencanaan Wilayah dengan jumlah Orang Bulan

sebesar 6 OB. Ketua Tim disyaratkan berpendidikan Strata 2 (S2)

7

Perencanaan Wilayah lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau

perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian

Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan

berpengalaman profesional dalam melaksanakan pekerjaan minimal 10

(sepuluh) tahun. Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan

mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan

sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

2) Ahli Pariwisata

Ahli Pariwisata dengan jumlah Orang Bulan sebesar 6 OB, disyaratkan seorang

sarjana S2 Pariwisata lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau



berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan minimal 5 (lima) tahun.

Tugas utamanya adalah membantu ketua tim dalam melakukan analisa

kepariwisataan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

3) Ahli Ekonomi Pembangunan

Ahli Ekonomi Pembangunan dengan jumlah Orang Bulan sebesar 5 OB,

disyaratkan seorang sarjana S1 Ekonomi jurusan Studi Pembangunan

lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang

telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar

negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan

pekerjaan minimal 5 (lima) tahun. Tugas utamanya adalah membantu ketua tim

dalam melakukan analisa ekonomi sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

4) Ahli Prasarana Wilayah

Ahli Prasarana Wilayah dengan jumlah Orang Bulan sebesar 5 OB, disyaratkan

seorang sarjana S1 Teknik Sipil lulusan universitas/perguruan tinggi negeri

atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian




prasarana wilayah dan transportasi sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai

5) Ahli Sosial Budaya/Antropologi

Ahli Sosial Budaya dengan jumlah Orang Bulan sebesar 5 OB, disyaratkan

seorang sarjana S1 Sosial Budaya Jurusan Sosiologi atau Antropologi

lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang

telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar

negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan

pekerjaan minimal 5 (lima) tahun. Tugas utamanya adalah membantu ketua tim

dalam melakukan analisa Sosial Budaya sampai dengan pekerjaan dinyatakan

selesai.

6) Ahli Geodesi

Ahli Geodesi dengan jumlah Orang Bulan sebesar 5 OB, disyaratkan seorang

sarjana S1 Geodesi Strata 1 (S1) Jurusan Teknik Geodesi lulusan

8

universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah

diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri

yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan

minimal 5 (lima) tahun. Tugas utamanya adalah membantu ketua tim dalam

melakukan analisa pemetaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

7) Ahli Keanekaragaman Hayati

Ahli Keanekaragaman Hayati dengan jumlah Orang Bulan sebesar 5 OB,

disyaratkan seorang sarjana S1 Biologi lulusan universitas/perguruan tinggi

negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus

ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan



keanekaragaman hayati sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

8) Ahli Kelautan/Bahari

Ahli Kelautan dengan jumlah Orang Bulan sebesar 5 OB, disyaratkan seorang

sarjana S1 Kelautan Jurusan Teknik Kelautan lulusan universitas/perguruan

tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah

lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan


Tugas utamanya adalah membantu ketua tim dalam melakukan analisa kelautan

sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

9) Ahli Arsitektur

Ahli Arsitektur dengan jumlah Orang Bulan sebesar 5 OB, disyaratkan seorang

sarjana S1 Arsitektur Jurusan Teknik Arsitektur lulusan universitas/perguruan

tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah

lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan


Tugas utamanya adalah membantu ketua tim dalam melakukan perencanaan

arahan pengendalian pemanfaatan kawasan sampai dengan pekerjaan

dinyatakan selesai.

10) Ahli Kelembagaan

Ahli Kelembagaan dengan jumlah Orang Bulan sebesar 5 OB, disyaratkan

seorang sarjana S1 Hukum/Administrasi Negara Jurusan

Hukum/Administrasi Negara lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau





kelembagaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

11) Ahli Lingkungan

Ahli Lingkungan dengan jumlah Orang Bulan sebesar 5 OB, disyaratkan

seorang sarjana S1 Ilmu Lingkungan/Manajemen Lingkungan/Teknik

Lingkungan lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi

9

swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan

tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam

melaksanakan pekerjaan minimal 5 (lima) tahun. Tugas utamanya adalah

membantu ketua tim dalam melakukan analisa lingkungan sampai dengan

pekerjaan dinyatakan selesai.

12) Ahli Komunikasi Pemasaran

Ahli Komunikasi Pemasaran dengan jumlah Orang Bulan sebesar 5 OB,

disyaratkan seorang sarjana S1 Komunikasi Pemasaran lulusan

universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah

diakreditasi atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri

yang telah diakreditasi dan berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan

minimal 5 (lima) tahun. Tugas utamanya adalah membantu ketua tim dalam

melakukan analisa pencitraan kawasan sampai dengan pekerjaan dinyatakan

selesai.

Tenaga Pendukung, dengan jumlah dan kualifikasi yang disesuaikan dengan

kebutuhan, meliputi :

1) Asisten Tenaga Ahli

Bertugas sebagai tim pendukung tim ahli dalam melaksanakan kegiatan

kompilasi data, survey/ FGD, serta pengolahan data untuk analisis dan

penyusunan pelaporan.

2) Surveyor

Bertugas sebagai tim pendukung tim ahli dalam melaksanakan survey lapangan

dalam mencari dan mengumpulkan data primer maupun sekunder.

3) Drafter

Bertugas sebagai tim gambar dalam mendukung pemetaan dan visualisasi

kondisi eksisting dan rencana dalam bentuk grafis dan peta.

4) Tenaga Administrasi

Bertugas sebagai tim pendukung kesekretariatan.

9. KELUARAN

Keluaran yang harus dihasilkan adalah sebagai berikut:

9.1 Dokumen Fakta dan Analisis KSPN Komodo, Nusa Tenggara Timur;

Substansi dari Dokumen Fakta dan Analisis ini antara lain berupa evaluasi

terhadap kondisi eksisting maupun potensi dari pekerjaan pariwisata berdasarkan

data yang diperoleh baik dari studi literatur, observasi, dokumentasi maupun FGD.

9.2 Dokumen Perencanaan Pengembangan KSPN Komodo, Nusa Tenggara

Timur;

Substansi dari Dokumen Rencana Pengembangan adalah berupa kelanjutan dari

hasil pemetaan KSPN yang digunakan sebagai dasar melakukan pekerjaan

10

perencanaan yang terdiri dari Analisis Perencanaan Pengembangan KSPN serta

penyusunan Konsep Dan Strategi Perencanaan Pengembangan KSPN.

9.3 Dokumen Rancangan Inisiatif Pembangunan KSPN Komodo, Nusa Tenggara

Timur;

Substansi dari Dokumen Rancangan Pengembangan adalah berupa kelanjutan

dari hasil perencanaan yang digunakan sebagai dasar melakukan pekerjaan

perancangan yang didasarkan pada analisis kondisi saat ini dan melihat visi yang

akan dicapai di masa yang akan datang.

10. MANFAAT KEGIATAN

Manfaat dari kegiatan ini adalah agar penyelenggaraan pembangunan pariwisata di

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dapat berjalan dengan efektif dan

efisien.

11. PELAPORAN

Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap pelaporan sebagai berikut:

11.1 Laporan Pendahuluan

Laporan dibuat sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, yang didalamnya memuat:

pemahaman terhadap KAK (Kerangka Acuan Kerja), rencana kerja dan metoda

pelaksanaan, deskripsi awal target/sasaran wilayah dan pekerjaan. Laporan

diserahkan setelah melaksanakan 30% pekerjaan pada hari ke 54 pelaksanaan

pekerjaan.

11.2 Laporan Antara

Laporan dibuat sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, yang didalamnya memuat

laporan progress pekerjaan dengan lampiran laporan pemetaan yang

mencakup aspek destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan

kepariwisataan.Laporan diserahkan setelah melaksanakan 60% pekerjaan pada

hari ke 108 pelaksanaan pekerjaan.

11.3 Laporan Akhir

Laporan dibuat sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, yang didalamnya memuat

progress pekerjaan dengan lampiran laporan perencanaan dan perancangan

pengembangan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Komodo, Nusa

Tenggara Timur.Laporan diserahkan setelah melaksanakan 100% pekerjaan

pada hari ke 180 pelaksanaan pekerjaan.

11.4 Executive Summary

Dalam Executive Summary dibuat sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar, yang

memuat kesimpulan dari keseluruhan pelaksanaan pekerjaan penyusunan

perancangan pengembangan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional)

Komodo, Nusa Tenggara Timur.

11

11.5 Peta Perencanaan

Peta Perencanaan dibuat sebanyak 5 (lima) buah, yang memuat peta gambar

perencanaan wilayah pengembangan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata

Nasional) Komodo, Nusa Tenggara Timur.

11.6 Buku Laporan Hasil Fakta dan Analisis

Buku laporan ini adalah bagian dari Laporan Antara yang di dalamnya hanya

memuat materi pemetaan sebelum diolah dengan menggunakan perangkat

analisis. Buku laporan dibuat sebanyak 10 exemplar.

11.7 Buku Laporan Hasil Perencanaan

Buku laporan ini adalah bagian dari Laporan Akhir yang di dalamnya hanya

memuat materi perencanaan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional)

Komodo, Nusa Tenggara Timur.Buku laporan dibuat sebanyak 10 exemplar.

11.8 Buku Laporan Hasil Perancangan

Buku laporan ini adalah bagian dari Laporan Akhir yang di dalamnya hanya

memuat materi perancangan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional)

Komodo, Nusa Tenggara Timur.Buku laporan dibuat sebanyak 10 exemplar.

11.9 Soft Copy

Softcopy dibuat sebanyak 10 (sepuluh) buah dalam media flashdisk yang berisi

ketikan naskah berikut lampiran semua laporan dalam bentuk PDF dan MS

Word.

12. KEPEMILIKAN DATA DAN HASIL KEGIATAN

Semua bentuk data, dokumen, peta, peta citra, atau foto yang dipergunakan selama

pekerjaan, dengan terbitnya kontrak tersebut menjadi hak milik pemberi pekerjaan

(Direktorat Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata).

Jakarta, Maret 2014 Plt. Direktur Perancangan Destinasi dan

Investasi Pariwisata

LOKOT AHMAD ENDA

NIP. 19590702 198603 1 001

Kspn Komodo 2014

Documents

Transcript of Kspn Komodo 2014