kpud-bantulkab.go.idkpud-bantulkab.go.id/filestorage/berkas/2016/11/REVISI RENSTRA KPU... · dan...

ii

DAFTAR ISI

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2015-2019

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………...... i

Daftar Isi …………………………………………………………………………………....... ii

Daftar Tabel…………………………………………………………………………………..... iii

Daftar Gambar dan Daftar Grafik …………………………………………………………... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum ....………………………………………………………….... 2

B. Potensi dan Permasalahan…..……………………………………………… 24

1. Potensi …………………………………………………………………... 24

2. Permasalahan ……………………………………………………………. 28

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI

A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul ……………………….. 33

B. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul ………………………. 33

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul …………………… 34

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul ………... 34

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional …………………………………… 37

B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bantul ………………………………………………………………………..

39

C. Kerangka Regulasi …………………………………………………………. 50

D. Kerangka Kelembagaan …………………………………………………… 51

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja …………………………………………………………........ 53

B. Kerangka Pendanaan ……………………………………………………… 60

BAB V PENUTUP ……………………………………………………………………….. 67

iii

DAFTAR TABEL

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

Tabel 1.1 Jumlah Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Bantul Tahun 2010-2014 14

Tabel 1.2 Karakteristik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009 – 2014 14

Tabel 1.3 Karakteristik Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

Tahun 2009-2014 15

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai PNS Organik, PNS DPK dan Non PNS di KPU

Kabupaten Bantul 16

Tabel 1.5 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Bantul Berdasarkan

Pendidikan 17

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Bantul Menurut

Golongan/Kepangkatan Tahun 2010-2014 18

Tabel 1.7 Jumlah Pegawai Menurut Eselon di KPU Kabupaten Bantul Tahun 2010-

2014 18

Tabel 1.8 Rincian Aset Tahun 2010-2014 di KPU Kabupaten Bantul 19

Tabel 1.9 Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 2010 – 2014 20

Tabel 1.10 Komposisi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun

2010 – 2014 20

Tabel 1.11 RingkasanAnalisis Faktor Internal 30

Tabel 1.12 Ringkasan Analisis Faktor Eksternal 31

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 35

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,

KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Tabel 3.1 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 42

Tabel 3.2 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Bantul 46

Tabel 3.3 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan

Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 47

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Tabel 4.1 Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Kurun Waktu

2015-2019 53

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul

selama 5 tahun (2015-2019) 60

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul SetiapKegiatan

selama 5 tahun (2015-2019) 61

Tabel 4.4 Rincian Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul selama 5

tahun (2015-2019) 62

iv

DAFTAR GAMBAR


TAHUN 2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 7

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bantul 9

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,

KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Gambar 3.1 Peta Strategi KPU Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019 40

DAFTAR GRAFIK


TAHUN 2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

Grafik 1.1 Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Bantul Tahun 2014 16

Grafik 1.2 Jumlah pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

berdasarkan pendidikan tahun 2010-2014

17

Grafik 1.3 Aset Tahun 2010-2014 di KPU Kabupaten Bantul 19

Grafik 1.4 Komposisi anggaran KPU Kabupaten BantulTahun 2011-2014 22

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang

strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Tanpa sebuah perencanaan yang

matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.

Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam

memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program

agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan

Iingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang

dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi

seluruh jajaran KPU Kabupaten Bantul dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan. Renstra KPU Kabupaten Bantul disusun dengan berpedoman pada

Renstra KPU RI yang mengacu RPJMN 2015-2019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan

kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia

2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019.

Mengingat hal tersebut, maka pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul harus

melaksanakanya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja, demi menjamin

keberhasilan pelaksanaan Renstra dan mewujudkan pencapaian Visi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bantul 2015-2019 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri,

Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Atas segala

masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra

KPU Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih.

Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga

penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Ketua,

Muhammad Johan Komara

1

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan

strategi atau arahan, serta mengambil keputusan guna mengalokasikan sumber dayanya

(termasuk modal dan sumber daya manusia) dalam mencapai strategi ini. Secara umum

berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social,

Technological), atau STEER (Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory).

Perencanaan Strategis (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan

untuk mengelola kondisi saat ini guna melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga

rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini

untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzner, 2001)

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja

pemerintah baik jangka pendek, menengah, maupun panjang telah digagas dalam sebuah

framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk 20 tahun ke

depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap

Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan

Pemilihan Umum (Pemilu) secara nasional dan lokal. Demikian juga KPU Kabupaten Bantul

sebagai unit kerja di bawah KPU RI, memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan

Undang Undang. Tentu saja dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya berbagai

tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi, timbul

seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya

masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui

sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan

yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya

menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu (lima) tahun ke

depan. Atas dasar inilah, maka KPU Kabupaten Bantul menyusun Rencana Strategis untuk

periode 2015-2019.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Bantul disusun dengan berpedoman pada Rencana

Strategis KPU RI periode 2015-2019 yang pada dasarnya mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015-2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 2019

dan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi

2

Pemilihan Umum Tahun 2015-2018, maka Renstra KPU Kabupaten Bantul memuat visi, misi,

tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi

seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

selama periode (lima) tahun mendatang.

A. KONDISI UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilu merupakan titik awal strategis bagi

peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen

terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah

perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 11 (sebelas)

kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Sedangkan KPU Kabupaten

Bantul yang telah terbentuk sejak tahun 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70

tahun 2001, telah melaksanakan 3 (tiga) kali Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden yaitu : tahun 2004, 2009 dan 2014.

Pada tahun 2015 berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015, Bantul termasuk daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada

gelombang pertama bersama 269 daerah lainnya di Indonesia, mengingat bahwa Akhir

Masa Jabatan Bupati Bantul berakhir pada tanggal 27 Juli 2015.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep

birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan

aturan tersebut hendak mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga negara yang

sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam

uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh KPU.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa Penyelenggara Pemilu

adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri dari KPU dan Badan Pengawas

Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur,

bupati, dan walikota secara demokratis.

KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota.

Sebagaimana halnya KPU Kabupaten/Kota lainnya, maka KPU Kabupaten Bantul memiliki

tugas dan wewenang yang diatur UU Nomor 15 Tahun 2011 sebagai berikut :

3

1. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di

Kabupaten Bantul;

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Bantul

berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;

c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelengggaraan oleh PPK,

PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

f. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau

pemilihan bupati dan wakil bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar

pemilih;

g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan hasil

rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara

rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Bantul

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara

serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten

Bantul, dan KPU Provinsi;

j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Bantul untuk mengesahkan hasil Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan

mengumumkannya;

k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bantul terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di

kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh

Panwaslu Kabupaten Bantul;

m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota

PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Bantul , dan pegawai sekretariat

KPU Kabupaten Bantul yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi

Panwaslu Kabupaten Bantul dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan;

n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bantul kepada masyarakat;

4

o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu; dan

p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden meliputi

a. Menjabarkan program dan melaksankan anggaran serta menetapkan jadwal di

kabupaten/kota

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggraan di kabupaten/kota berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelengggaraan oleh PPK,

PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan

dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai

daftar pemilih;

f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden di Kabupaten Bantul yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara

dan sertifikat hasil penghitungan suara;

h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara

serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu

Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bantul atas

temuan dan laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilu;

j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota


KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan


Panwaslu Kabupaten Bantul dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan;

k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bantul kepada masyarakat;

l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu;

m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,

dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pemilihan

bupati/walikota meliputi:

a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal di kabupaten;

5

b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Bantul dengan

memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan walikota berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati dan wakil bupati

dalam wilayah kerjanya;

e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

penyelengggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU

dan/atau KPU Provinsi;

f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan

bupati/walikota;

g. Memutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau

pemilihan bupati dan wakil bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar

pemilih;

h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur

dan menyampaikan kepada KPU Provinsi

i. Menetapkan calon bupati dan wakil bupati yang telah memenuhi persyaratan;

j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan

bupati dan wakil bupati berdasarkan penghitungan suara dari seluruh PPK di

wilayah Kabupaten Bantul yang bersangkutan;

k. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara

serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten,

dan KPU Provinsi;

l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Bantul untuk mengesahkan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya;

m. Mengumumkan calon bupati walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

n. Melaporkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepada KPU melalui KPU

Provinsi;

o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bantul atas

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota


KPU Kabupaten Bantul yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan


Panwaslu Kabupaten Bantul dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota

dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Bantul kepada

masyarakat;

6

r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU

dan/atau KPU Provinsi;

s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

pemilihan bupati dan wakil bupati;

t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul ;dan

u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,

dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penamaan dan pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Bantul sesuai

dengan Surat Ketua KPU RI Nomor 420/KPU/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016 dan Surat

Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-013.329600/TAHUN 2016

adalah sebagai berikut :

1. Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik

2. Divisi Teknis

3. Divisi Perencanaan dan Data

4. Divisi Hukum

5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat

Uraian tugas dari setiap divisi sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

a. Administrasi Perkantoran;

b. Kearsipan;

c. Protokol dan Persidangan;

d. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;

e. Kerumahtanggaan Kantor;

f. Keamanan;

g. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan;

h. Logistik;

i. Pengadaan Barang dan Jasa;

j. Hubungan Antar Lembaga.

2. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;

b. Pencalonan;

c. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Penetapan Hasil Pemilu;

d. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD;

3. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

a. Penyusunan Program dan Anggaran;

b. Pemutakhiran Data Pemilih;

c. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;

d. Pengelolaan Jaringan IT;

7

e. Scan Hasil Pemilu;

f. Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu.

4. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

a. Pembuatan Rancangan Keputusan;

b. Verifikasi Partai Politik;

c. Verifikasi DPD;

d. Pelaporan Dana Kampanye;

e. Telaah Hukum;

f. Advokasi Hukum;

g. Sengketa Pemilu;

h. Dokumentasi Hukum;

i. Pengawasan/Pengendalian Internal.

5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

a. Administrasi dan Rekruitmen Kepegawaian;

b. Rekruitmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock;

c. Diklat dan Pengembangan SDM;

d. Pengembangan Budaya Kerja Organisasi;

e. Penegakan Disiplin Organisasi;

f. Kampanye;

g. Sosialisasi, Publikasi, dan Kehumasan;

h. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;

i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, KPU Kabupaten/Kota beranggotakan 5

(lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan

sumpah/janji. Adapun bagan organisasi KPU Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar

di bawah ini :

Gambar 1.1

Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

Sumber : PKPU Nomor 05 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 06 Tahun 2008

KETUA KPU-----------------------------

ANGGOTA KPU

SEKRETARIS KPU

KEPALA SUB. BAGIAN

PROGRAM DAN DATA

KEPALASUB. BAGIAN

TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS

KEPALASUB. BAGIAN

HUKUM

KEPALA SUB. BAGIAN

KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK

8

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten

Bantul dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Bantul dalam melaksanakan

tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten yang bersifat hirarkis dan dalam satu

kesatuan manajemen. Sesuai dengan Undang-undang 15 Tahun 2011 dinyatakan bahwa

Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang

KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,

Sekretariat KPU Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Sekretariat KPU Kabupaten Bantul bertugas :

1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

2) Memberikan dukungan teknis admistratif;

3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan

Pemilu.

4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten

Bantul;

6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bantul.

8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

b. Sekretariat KPU Kabupaten Bantul berwenang :

1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelengggaraan Pemilu

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh

KPU;

2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud

pada huruf sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3) Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;

4) Memberikan layanan admistrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

c. Sekretariat KPU Kabupaten Bantul berkewajiban :

1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

3) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Bantul.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka KPU

menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan

Sekretariat KPU Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 22

Tahun 2008.Sekretariat KPU Kabupaten Bantul adalah lembaga yang dipimpin oleh

Sekretaris KPU Kabupaten, dibantu oleh empat Ka. Sub Bag. sebagai pendukung yang

9

profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan

anggaran Pemilu.

Sekretariat KPU Kabupaten Bantul terdiri atas 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat)

Kepala Sub Bagian (Ka. Sub Bag.), yaitu :

a. Sekretaris KPU Kabupaten Bantul;

b. Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik;

c. Ka. Sub Bag. Program dan Data;

d. Ka. Sub Bag. Hukum;

e. Ka. Sub Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas.

Adapun struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bantul dapat dilihat pada

gambar dibawah ini :

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

Sumber : PKPU Nomor 06 Tahun 2008

Selanjutnya pada PKPU Nomor 04 Tahun 2010 dijelaskan tentang Uraian Tugas Staf

Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada

Pasal 61 disebutkan bahwa staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantul terdiri

dari atas :

a. Staf pelaksana pada Sub Bagian Program dan Data;

b. Staf pelaksana pada Sub Bagian Hukum;

c. Staf pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi

Masyarakat;

d. Staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantul memiliki tugas sebagai berikut :

a. Staf Pelaksana pada Sub bagian Program dan Data mempunyai tugas;

1) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu

2) Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu;

3) Mengelola, menyusun data pemilih;

SEKRETARIS KPU

KEPALASUB BAGIAN

PROGRAM DAN DATA

KEPALASUB BAGIAN

TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS

KEPALA SUB BAGIAN

HUKUM

KEPALASUB BAGIAN

KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK

10

4) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga

pemerintah yang terkait;

5) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga

non pemerintahan;

6) Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu;

7) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;

8) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;

9) Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian Program

dan Data;

10) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU

Kabupaten Bantul;

11) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada

Sekretaris KPU Kabupaten Bantul;

12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten

Bantul;

13) Menyusun dan merencanakan anggaran proses rekruitmen anggota KPU

Kabupaten Bantul;

14) Menyusun dan merencanakan anggaran proses Pergantian Antar Waktu

Anggota KPU;

15) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Staf Pelaksana pada Sub. bagian Hukum mempunyai tugas :

1) Konsultasi mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan

peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;

2) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum

penyelenggara Pemilu;

3) Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi

dan hukum penyelenggara hukum;

4) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa

hukum penyelenggara pemilu;

5) Menyusun dan mengolah bahan bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual

partai politik peserta Pemilu;

6) Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik

peserta pemilu dan pelaporannya;

7) Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Bantul;

8) Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;

9) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan

faktual perseorangan peserta pemilu;

10) Menyusun dan mengolah bahan- bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi

administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu;

11) Mengumpulkan dan mengelola bahan bahan informasi administrasi pelaporan

dana kampanye peserta pemilu;

12) Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;

11

13) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakanteknis,

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya

berhubungan dengan bidang tugas Sub bagian Hukum;

14) Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan

menyiapkanbahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;

15) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten

Bantul ;

16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten

Bantul;

17) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub. Bagian Hukum

Kabupaten Bantul ;

18) Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;


c. Staf Pelaksana pada sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi

Masyarakat mempunyai tugas

1) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian

daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Kabupaten Bantul ;

2) Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu

Anggota DPRD Kabupaten Bantul ;

3) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang

pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapam hasil pemilu;

4) Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan,

perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;12

5) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan

pedoman dan petunjuk teknis pergantian antar waktu dan pengisian Anggota

DPRD Kabupaten Bantul ;

6) Menyiapkan semua berkas kelengkapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD

Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan

persyaratan;

7) Mengumpulkan dan mengindetifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan

informasi Pemilu;

8) Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;

9) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan

kampanye;

10) Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

11) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknisbina

partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;

12) Melakukan identifikasi kinerja staf di Subagian Teknis Pemilu dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat;

13) Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan

yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;

12


Bantul ;

15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten

Bantul;

16) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub. Bagian Hukum

Kabupaten Bantul ;

17) Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;


d. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1) Mengelola dan menyusun rencana Sub bagian Keuangan;

2) Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi

kewenangan KPU Kabupaten Bantul ;

3) Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;

4) Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran

(SAI dan LPJ/LPAK);

5) Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan

yang terbaru;

6) Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;

7) Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;

8) Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;

9) Mengelola dan membuat kartu pengawasan yang telah diajukan oleh PPK dan

diseslesaikan oleh KPPN;

10) Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti dokumen

pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku;

11) Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum

diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;

12) Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan serta pedoman dan petunjuk tentang pengelolaan keuangan Pemilu;

13) Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan

pengelolaan keuangan;


Bantul;


Bantul;

16) Menyusun dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

KPU Kabupaten Bantul;

17) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan sub bagian lain;


e. Staf Pelaksanan pada Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

1) Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;

2) Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;

13

3) Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah

dinas;

4) Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di sub bagian masing-masing;

5) Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;

6) Mencatat dan menyusun surat masuk keluar;

7) Menyusun dan mengarsipkan surat masuk;

8) Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;

9) Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;

10) Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;

11) Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;

12) Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;


Bantul;

14) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU

Kabupaten Bantul;

15) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris


16) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub bagian lain;


f. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Logistik mempunyai tugas;

1) Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian logistik;

2) Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian

dan penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;

3) Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta

membuat laporannya;

4) Mengalokasikan barang keperluan pemilu;

5) Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia

Pemilu;


Bantul;

7) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU

Kabupaten Bantul;

8) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

KPU Kabupaten Bantul

9) Mengelola dan melakukan koordinasii dengan subbagian lain;


Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012 – 2014, aktivitas organisasi KPU

dibalut dalam 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar

(eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 30 (tiga

puluh) indikator kinerja kegiatan; dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

14

KPU yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan.

Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan

kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran

kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan. Meskipun tidak semua sasaran ada

di KPU Kabupaten Bantul, namun disesuikan dengan kebutuhan KPU Kabupaten Bantul.

Seperti halnya Program kerja Sarana dan Prasarana, tidak setiap tahun ada, hanya pada

tahun 2012.

Tabel 1.1

Jumlah Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Bantul tahun 2010-2014

NO TAHUN PROGRAM KEGIATAN

1 2010 7 15

2 2011 2 5

3 2012 3 8

4 2013 2 7

5 2014 2 7

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, sebagai satker yang

bersifat hirarkis, KPU Kabupaten Bantul berpegang pada legalitas formal berupa peraturan

KPU yang telah dihasilkan dan didiseminasikan kepada seluruh stakeholder's organisasi

karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah

harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar

organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian

kinerja organisasi.

Melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari

kebijakan yang baru ditetapkan. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun, yakni dari tahun

2009 sampai dengan 2014, KPU telah menghasilkan 158 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum (PKPU) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2

Karakteristik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009 – 2014

No Karakteristik Peraturan Jumlah

1. Berdasarkan tujuan pembentukannya:

1. Mengikat ke dalam

2. Mengikat ke luar

Total

31

127

158

2. Berdasarkan sifat pembentuknya :

Baru diatur

Perubahan atas aturan sebelumnya

Total

86

72

158

15

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan tujuan

pembentukannya, KPU telah berhasil membuat 31 peraturan yang mengatur dan berlaku

untuk internal organisasi. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan kebijakan yang

bersifat pendukungan (supporting) terhadap core business KPU, yaitu penyelenggaraan

pemilu. Sedangkan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan pemilu

itu sendiri, KPU telah berhasil membuat 127 peraturan.

Dari jumlah peraturan tersebut diatas, yang merupakan kebijakan baru diatur

sebanyak 86 peraturan dan 72 peraturan yang bersifat perubahan dari peraturan

sebelumnya. Informasi ini sangat berguna untuk melihat dan memetakan peraturan apa

saja yang sebenarnya penting, namun belum diatur dan memiliki potensi untuk

dilakukannya penyusunan naskah akademik dari aturan tersebut, terutama yang berkaitan

dengan penguatan kelembagaan KPU.

Sesuai kewenangannya, KPU Kabupaten Bantul membuat Keputusan yang mengikat

secara internal maupun eksternal, sebagai petunjuk teknis maupun turunan dari peraturan

diatasnya. Sejak kurun waktu tahun 2009 sampai 2014 KPU Kabupaten Bantul telah

mengeluarkan keputusan sejumlah 483 (empat ratus delapan puluh tiga), sebagaimana

terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 1.3

Karakteristik Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014

No Tahun Berdasar Kewenangan Berdasar Sifatnya Jumlah

1. 2009 1. Keputusan Ketua Mengikat keluar dan kedalam 45

2. Keputusan Seketaris Mengikat kedalam 33











TOTAL 483

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan

kelembagaan KPU Kabupaten Bantul juga didukung oleh sumber daya manusia

penyelenggara pemilu yang berintegritas.

16

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai PNS Organik, PNS DPK dan Non PNS

di KPU Kabupaten Bantul

NO TAHUN PNS ORGANIK PNS DPK KOMISIONER KONTRAK

1 2010 5 15 5 5

2 2011 10 11 5 6

3 2012 10 10 5 6

4 2013 10 8 5 6

5 2014 10 8 5 6

Grafik 1.1

Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Bantul Tahun 2014

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM KPU Kabupaten Bantul

pada tahun 2014 sejumlah 29 (dua puluh sembilan) orang dengan status kepegawaiannya

dibagi menjadi (tiga), yakni:

1. Komisioner KPU Kabupaten Bantul sebanyak 5 (lima) orang atau secara prosentase

sebesar 17%;

2. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS

yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai DPK di KPU

Kabupaten Bantul adalah 8 (delapan) orang atau secara prosentase sebesar 28%;

3. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU

Kabupaten Bantul sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 34%; dan

4. Pegawai dengan status kontrak atau non PNS sebanyak 6 (enam) orang atau 21%.

Adapun jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bantul pada dilihat dari tingkat

pendidikannya, sebagai berikut :

PNS ORGANIK

34%

PNS DPK28%

KOMISIONER17%

KONTRAK21%

17

1. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.5

NO.

TAHUN

JENJANG PENDIDIKAN

SD SMP SMA SARJANA

( S1)

PASCA SARJANA

( S2)

1 2010 0 0 9 11 0

2 2011 0 0 7 14 0

3 2012 0 0 6 13 1

4 2013 0 0 4 13 1

5 2014 0 0 4 13 1

Grafik 1.2 Jumlah pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

berdasarkan pendidikan tahun 2010-2014

Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan

sebagai Sekretaris dan Kepala Sub Bagian telah memiliki jenjang pendidikan yang cukup

memadai. Dan untuk meningkatkan kualitas kemampuan teknis kepemiluan, KPU

Kabupaten Bantul telah mengikutsertakan sejumlah pegawai dalam diklat teknis

kepemiluan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Dengan demikian kualitas pegawai KPU

Kabupaten Bantul baik staf maupun pejabatnya memiliki kemampuan yang memadai dalam

menangani Pemilu maupun Pilkada.

2010 2011 2012 2013 2014

0 0 0 0 00 0 0 0 0

9

76

4 4

11

1413 13 13

0 01 1 1

SD SMP SMA SARJANA ( S1) PASCA SARJANA ( S2)

18

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Bantul menurut Golongan/

Kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6

GOLONGAN KEPANGKATAN TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

II-a Pengatur Muda 2 1 1 - -

II-b Pengatur Muda Tk.I 1 1 1 2 2

II-c Pengatur 1 1 1 1 1

II-d Pengatur Tk.I 1 - - - -

III-a Penata Muda 6 10 11 9 6

III-b Penata Muda Tk.I 3 3 - 1 4

III-c Penata 3 2 2 0 0

III-d Penata Tk.I 2 1 2 3 4

IV-a Pembina 1 2 2 2 1

IV-b Pembina Tk. I - - - - -

3. Jumlah jabatan berdasarkan eselonisasi dan jabatan struktural di KPU Kabupaten

Bantul sebagai berikut :

Tabel 1.7

Eselon IV -b Eselon IV-a Eselon III- b Eselon III-a

2010 - 4 - 1

2011 - 4 - 1

2012 - 4 - 1

2013 - 4 - 1

2014 - 4 - 1

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat

berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU

Kabupaten Bantul memiliki masalah terkait dengan sarana prasana yang dimaksud

terutama dengan bangunan kantor dan gudang yang tanah dan sebagian bangunannya

masih milik Pemerintah Kabupaten Bantul dimana surat kontrak pinjam pakainya

diperbaharui setiap tahun. Padahal sebagai lembaga yang mandiri, seharusnya KPU

Kabupaten Bantul telah memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhannya.

a. Tanah.

Luas tanah kantor KPU Kabupaten Bantul 1950 m² (status pinjam pakai dari

Pemerintah Kabupaten Bantul).

19

b. Bangunan

Bangunan Kantor terdiri dari :

- Bangunan di sisi selatan dengan dua lantai yang pembangunannya

menggunakan APBN dengan luas total bangunan 253 m2. Status gedung milik

KPU Kabupaten Bantul.

Bangunan Gudang :

Gudang dengan luas bangunan 200 m2. Status bangunan gudang, milik KPU

Kabupaten Bantul.

Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya,

merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah

direncanakan. Berdasarkan Laporan Barang Milik Negara di Neraca posisi per tanggal 31

Desember 2014, sejumlah Rp 1.909.301.775 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta

Tiga Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Tabel 1.8

Rincian Aset Tahun 2010-2014 di KPU Kabupaten Bantul

PERALATAN DAN MESIN

GEDUNG DAN

BANGUNAN JARINGAN

ASET TETAP

LAINNYA

ASET TETAP TIDAK

DIGUNAKAN

BA RANG BERSEJARAH

ASET TAK

BERWU JUD

KONS TRUKSI DALAM

PENGER JAAN

TOTAL

Dalam Rupiah (Rp)

2010 312.278.000 618.966.050 5.700.000 10.619.575 - - - - 947.563.625

2011 835.569.400 618.966.050 5.700.000 11.039.425 37.187.000 - 8.000.000 - 1.516.461.875

2012 899.222.400 618.966.050 15.607.150 11.039.425 27.733.000 - 8.000.000 - 1.580.568.025

2013 957.052.400 618.966.050

15.607.150 11.039.425 50.958.000 - 8.000.000 - 1.661.623.025

2014 1.177.214.150 618.966.050 15.607.150 11.039.425 78.475.000 - 8.000.000 - 1.909.301.775

Grafik 1.3

Aset Tahun 2010-2014 di KPU Kabupaten Bantul

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2.000.000.000

2010 2011 2012 2013 2014

PERALATAN DAN MESIN

GEDUNG DAN BANGUNAN

JARINGAN

ASET TETAP LAINNYA

ASET TETAP TIDAK DIGUNAKAN

BARANG BERSEJARAH

ASET TAK BERWUJUD

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

TOTAL

20

Aspek lainnnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja (sarana dan prasarana)

adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi harus berjalan seiring-sejalan dengan ketersediaan anggaran dimana

prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan

anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun

2010 - 2014 anggaran KPU Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul mengalami perubahan

sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan

Pemilu 2014, maka anggaran pada tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan yang

signifikan dibandingkan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 dengan anggaran tahun

sebelumnya. Adapun kenaikan anggaran tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.9

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 2010 – 2014

NO TAHUN ANGGARAN ( Rp )

1 2010 1.882.720.000,-

2 2011 1.219.133.000,-

3 2012 2.117.209.000,-

4 2013 11.086.109.000,-

5 2014 32.884.641.000,-

Tabel 1.10 Komposisi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

Tahun 2010 – 2014

NO TAHUN NAMA PROGRAM JUMLAH ( RP)

1 2010 - Program Penyempurnaan dan Penguatan

Kelembagaan Demokrasi 61.000.000,-

- Program Perbaikan Proses Politik 40.000.000,-

- Program Penerapan Kepemerintahan

Yang Baik 1.712.955.000,-

- Program Peningkatan Pengawasan Dan

Akuntabilitas Aparatur Negara 10.000.000,-

- Program Pengelolaan Sumber Daya

Manusia Aparatur 20.000.000,-

- Program Peningkatan Pelayanan Dan

Bantuan Hukum 30.765.000,-

- Program Penguasan Serta

Pengembangan Aplikasi Dan Teknologi

Informasi Dan Komunikasi

8.000.000,-

21

NO TAHUN NAMA PROGRAM JUMLAH ( RP)

2 2011 - Program Dukungan Manajemen &

Pelaksanaan Teknis Lainnya 1.161.331.000,-

- Program Penguatan Kelembagaan

Demokrasi & Perbaikan Proses Politik 57.802.000,-


Pelaksanaan Teknis Lainnya KPU 1.692.398.000,-

- Program Peningkatan Sarana &

Prasarana Aparatur KPU 5.000.000,-


Demokrasi & Perbaikan Proses

Politik

419.811.000,-




Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

1.306.249.000,-




Demokrasi & Perbaikan Proses Politik 24.563.824.000,-

Besaran anggaran tersebut diatas merupakan komposisi dari 3 (tiga) program

kegiatan yang dimiliki oleh KPU sebagaimana tersebut diatas dimana program dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya oleh KPU merupakan program dengan

anggaran yang cukup besar setiap tahunnya. Berbeda pada pelaksanan pemilu, yaitu

tahun 2014 persiapan mulai tahun 2013, maka program Penguatan Kelembagaan jauh

lebih besar. Sementara program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tidak selalu

ada pada setiap tahun anggaran. Adapun gambaran komposisi anggaran dimaksud adalah

sebagaimana diperlihatkan pada grafik berikut ini :

22

Grafik 1.4

Komposisi anggaran KPU Kabupaten Bantul Tahun 2011-2014

Berdasarkan grafik 1.4 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa postur anggaran

KPU Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun sangat variatif, salah satunya tergantung dari

prioritas program yang dilaksanakan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, KPU

Kabupaten Bantul selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan

laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan

fungsi organisasi. Usaha yang dilakukan adalah menyajikan laporan keuangan (SAKPA)

dan laporan barang sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu. Demikian juga dalam

hal pemeriksaan, KPU Kabupaten Bantul dapat menyajikan laporan sesuai dengan

permintaan tim auditor.

Sebagai lembaga vertikal, arah kebijakan KPU Kabupaten Bantul selaras dengan

arah kebijakan KPU RI, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya

sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi

organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi sesuai dengan yang telah

dicanangkan oleh KPU sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini

merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika

tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010

2025 dan Rencana Strategis Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2010 -2014, maka agenda reformasi birokrasi KPU Kabupaten Bantul

mencakup 7 (tujuh) area perubahan, antara lain :

2011 2012 2013 2014

57.802.000 419.811.000

1.306.249.000

24.563.824.000

1.161.331.000 1.692.398.000

9.779.860.000 8.320.817.000

0 5.000.000 0 0

Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Teknis Lainnya

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur KPU

23

(1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan

dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas

yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit

terkecil sampai unit terbesar;

(2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui

pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan

berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;

(3) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat KPU Kabupaten

Bantul yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari

perencanaan kebutuhan pegawai, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem

informasi kepegawaian yang handal;

(4) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas

pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat KPU

Kabupaten Bantul;

(5) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU

Kabupaten Bantul;

(6) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan

minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan

(7) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bantul

yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih

dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur

negara.

Proses reformasi birokrasi tidak bisa dijalankan dengan seketika, perlu perubahan

paradigma terutama bagi birokrasi itu sendiri. Tuntutan perubahan adalah sesuatu yang

tidak bisa ditawar lagi, karena ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan semakin tinggi.

KPU sebagai pelayan masyarakat dalam upaya memfasilitasi dalam menggunakan hak

pilihnya baik hak memilih maupun hak dipilih, KPU Kabupaten Bantul mendapat ujian yang

sangat berat ketika melaksanakan Pemilukada tahun 2010 dan Pemilu Legislatif tahun

2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Ditengah regulasi yang

datang terlambat atau berubah-ubah dan dinamika politik yang sarat dengan kepentingan,

pada pelaksanaan Kedua pemilu tersebut, KPU Kabupaten Bantul telah membuktikan

bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan transparan. Bukti

keberhasilan ini adalah :

a. Pada Pemilukada tahun 2010 tidak terdapat gugatan atas hasil pemilu dan juga tidak

ada gugatan pelanggaran kode etik.

b. Pada pemilukada tahun 2010, partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul adalah yang

tertinggi di tingkat provinsi, yakni sebesar 73,69%

c. Pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 tidak terdapat

gugatan atas hasil pemilu dan juga tidak ada gugatan pelanggaran kode etik.

24

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU sebagai pengemban amanah

penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul, dituntut untuk menyelenggarakan pemilihan

umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Dalam

pelaksanaannya, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruh, diantaranya

adalah :

1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas,

kapabilitas dan akuntabilitas;

2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk

berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan

3. Kemampuan Partai Politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan

kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja

KPU khususnya KPU Kabupaten Bantul, disamping performa lembaga demokrasi lainnya

seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan

dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang

berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam

organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman

(threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan

pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis

dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi :

1. Aspek Kelembagaan,

2. Aspek Sumber Daya Manusia,

3. Aspek Kepemimpinan,

4. Aspek Perencanaan dan Anggaran,

5. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan,

6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi,

7. dan Aspek Hubungan dengan Stakehoders.

1. POTENSI

a. Aspek Kelembagaan

Secara kelembagaan, posisi KPU sangat kuat karena dalam UUD 1945 pada

Pasal 22 ayat (5) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang bersifat

nasional, tetap dan mandiri, serta UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilu. Berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga riset dalam

negeri maupun riset luar negeri menyatakan kepuasaan atas kinerja lembaga

KPU.

Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi

terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan

organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Secara umum struktur

25

kelembagaan KPU telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban.

Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri

dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan

Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi

suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas,

integritas, transparansi dan akuntabilitas.

Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program

reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai

inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang

professional dan independen. Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.

Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi

sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja

organisasi.

Secara kelembagaan, KPU Kabupaten Bantul telah menjalankan tugas dan

fungsinya secara profesional dan berintegritas. Hal ini terbukti dengan tidak

adanya sengketa pemilu/pemilihan dan perselisihan hasil pemilu/pemilihan di

Mahkamah Konstitusi maupun aduan di DKPP selama pelaksanaan Pemilu dan

Pemilukada.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM secara umum KPU belum

sepenuhnya menerapkan merit sistem pada pola pembinaan pegawainya.

Terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi

publik dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen

sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan

kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi,

study banding/benchmarking, dan sebagainya.

2) Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif

maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan.

Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili,

dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik

yang dilakukan oleh anggota KPU.

3) Dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan etos kerja Komisioner dan

pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul,

dilaksanakan apel pagi setiap hari dilanjutkan dengan kegiatan kerohanian,

kegiatan olah raga mingguan dan rapat internal mingguan yang

dilaksanakan setiap hari Senin pagi.

26

c. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan, secara umum KPU telah

menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif.

Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat

diuraikan sebagai berikut :

1) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Bantul

memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Bantul kearah lebih

baik.

2) Pimpinan organisasi mampu menanamkan visi sampai pada jenjang

organisasi terendah.

3) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya

komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam

mengelola sumber daya organisasi dengan baik.

4) Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling

menghormati antar seluruh elemen organisasi.

5) Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang

produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk

seluruh elemen organisasi.

6) Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas

eksistensi organisasi.

7) Pimpinan mampu mengoptimalkan potensi SDM yang ada sesuai dengan

kearifan lokal.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran secara

umum KPU telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan

anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis lebih

lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai

berikut:

1) Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan

partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.

2) Tata kelola anggaran seluruh program KPU Kabupaten Bantul dapat

dilaksanakan dengan optimal, efektif, efisien dan memenuhi asas

transparansi dan akuntabilitas. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan

fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

3) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP).

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU yang

merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke

depan dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan tatalaksana

dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Adapun hasil analisis lebih

27

lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan

sebagai berikut:

1) Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan

mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi

mereviu dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan

perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai

stakeholders.

2) Organisasi KPU Kabupaten Bantul telah berhasil menyusun dan

melaksanakan SOP serta membuat peraturan pelaksanaan yang jelas dan

mudah dipahami.

3) Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara

internal maupun eksternal.

4) Organisasi KPU Kabupaten Bantul berupaya membangun mekanisme

monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

5) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara

cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi

informasi secara umum KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai

dan teknologi informasi yang tepat guna. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas

potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan

sebagai berikut:

1) Organisasi KPU Kabupaten Bantul memiliki aset berupa gedung dan gudang

yang didirikan di atas tanah milik Pemda Kabupaten Bantul.

2) Dukungan teknologi informasi yang tepat guna (sistem aplikasi manajemen)

mampu meningkatkan kinerja organisasi.

3) Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan

kualitas pelayanan kepada stakeholders.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders secara

umum KPU telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders-nya.

Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan

stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder’s sehingga

mereka puas dengan kinerja organisasi.

2) Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh

stakeholders.

3) Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan

strategis kepada stakeholder’s yang ada.

28

2. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Kabupaten

Bantul, KPU Kabupaten Bantul dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang

datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya

pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan

operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan

yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Bantul. Adapun permasalahan

KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kelembagaan

1) Kelembagaan yang dihadapi KPU masih rentan dengan dinamika dan

konstelasi politik di tanah air. Meskipun UUD 1945 dan UU No 15 Tahun 2011

menjamin keberadaan KPU yang cukup kuat dalam struktur kelembagaan

negara, tetapi pada kenyataannya lembaga KPU masih mengalami kesulitan

ketika berhadapan dengan kekuatan politik. Bahkan permasalahan antar

partai politik ataupun internal parpol sering menyeret KPU dalam posisi yang

sulit. Sebagai contoh dalam tahapan pencalonan.

2) Hubungan dengan Panwaslu sebagai sesama penyelenggara pemilu

mengalami pasang surut, meskipun dapat dikatakan relatif terkoordinasi

dengan baik sepanjang lima tahun terakhir.

3) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar

bagian sehingga menjadi tumpang tindih program dan kegiatan yang

mengarah pada inefisiensi kerja organisasi. Selain itu beban kerja antar unit

organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit bagian yang

memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit

lain yang beban tugasnya kurang memadai. Seharusnya ada analisa jabatan

untuk mengukur beban kerja masing–masing unit. Proses internalisasi

peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.

4) Secara umum kapasitas penyelenggara badan adhoc baru sebatas pada

kemampuan prosedural pemilu tetapi belum memahami secara maksimal

substansi dari pemilu itu sendiri.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Terdapat 8 (delapan) orang PNS yang berstatus pegawai daerah di KPU

Kabupaten Bantul atau sebesar 44% dari total 18 (delapan belas) orang PNS pada

Sekretariat. Keadaan ini menimbulkan beberapa masalah diantaranya :

1) Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS terkait

baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar.

2) PNS daerah masih belum bisa memutuskan alih status menjadi pegawai

KPU karena proses alih status masih dibatasi oleh KPU RI.

3) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan

beban kerjanya.

4) Perbandingan antara jumlah pegawai dan pekerjaan belum proporsional.

29

5) Peningkatan kompetensi pegawai belum didukung oleh struktur dan

anggaran yang memadai.

c. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi terhadap penafsiran regulasi perihal

ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan

keputusan menjadi lambat.

d. Perencanaan dan Anggaran

1) Proses perencanaan mulai dari proses Renja seringkali tidak sesuai dengan

RKAKL, karena mekanisme penyusunan RKAKL masih top down dari KPU RI.

Sehingga yang dapat dilakukan sebatas merubah akun belanja. Contoh: akun

perjalanan dinas menjadi belanja barang/jasa.

2) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan

demokrasi dan proses politik.

3) Implementasi dan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja

dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinirja

organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja

organisasi yang masih berpredikat C.

e. Business Process dan Kebijakan

1) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

2) Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP)

atas setiap jenis layanan yang berikan.

3) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara

cepat dan tepat.

4) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum

sepenuhnya dilakukan.4

f. Dukungan Infrastruktur dan IT

1) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum sepenuhnya mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2) Status kepemilikan atas tanah dan sebagian bangunan gedung KPU

Kabupaten Bantul masih berstatus pinjam pakai sehingga menutup peluang

untuk pengajuan pembangunan gedung baru.

g. Hubungan Stakeholders

1) Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun

oleh KPU Kabupaten Bantul.

2) Pengampu wilayah di kecamatan dan desa yang merupakan ujung tombak

dalam membantu KPU Kabupaten Bantul untuk pembentukan badan adhoc,

masih memakai kebiasaan dalam merekomendasi personel. Sehingga proses

regenerasi dalam tubuh badan adhoc tidak maksimal.

30

3) Konsolidasi diantara sesama lembaga penyelenggara pemilu belum

dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan

dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak

pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis.

Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang

diselenggarakan oleh KPU Kabupaten sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah

masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten.

2. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.

3. Perbedaan interpretasi terhadap regulasi antara KPU Kabupaten Bantul dan

Panwaslu Kabupaten Bantul.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan

faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang

sebagaimana diringkas dalam tabel berikut :

FAKTOR INTERNAL

Tabel 1.11

Ringkasan Analisis Faktor Internal

KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS)

Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011

tentang penyelenggara pemilu dan UU

No 1 Tahun 2015 dan perubahannya

(S1)

Komitmen pimpinan kuat (S2)

Komitmen semua SDM untuk

melaksanakan tugas secara

profesional dan berintegritas (S3)

Adanya reward terhadap pencapaian

kinerja (S4)

Tingkat pendidikan dan keahlian di

tingkat sekretariat cukup memadai (S5)

Pola hubungan Komisioner dan

Sekretariat yang harmonis (S6)

Peraturan tentang kepemiluan yang

terlambat atau berubah ubah (W1)

Beban kerja pegawai tidak terdistribusikan

dengan baik (W2)

Penyusunan anggaran masih bersifat top

down (W3)

Ketentuan tentang juknis pengelolaan

anggaran belum sepenuhnya selaras

dengan pedoman yang dikeluarkan oleh

Menteri Keuangan (W4)

Sebagian bangunan dan tanah belum

sepenuhnya milik KPU Kabupaten Bantul

(W5)

Belum adanya komisioner yang memiliki

jenjang pendidikan S2 dan S3 (W6)

Masih adanya disharmonisasi antar regulasi

dan adanya pemahaman regulasi

kepemiluan yang berbeda antara sesama

penyelenggara pemilu (W7)

31

FAKTOR EKSTERNAL

Tabel 1.12

Ringkasan Analisis Faktor Eksternal

PELUANG (OPPORTUNITY) ANCAMAN (THREAT)

Tingkat pemahaman politik masyarakat

cukup tinggi dipengaruhi oleh tingkat

pendidikan dan mudahnya akses

informasi (O1)

Hubungan dengan pemerintah daerah,

media massa, ormas, dan peserta

pemilu cukup baik (O2)

Tersedianya fasilitas IT dari tingkat

KPU Kabupaten Bantul, Kecamatan

dan Desa (O3)

Komitmen semua jajaran muspida

untuk untuk menjaga Kabupaten Bantul

yang kondusif (O4)

Konflik antar partai politik maupun

internal partai dapat berimbas kepada

KPU Kabupaten dalam menjalankan

tugas dan wewenangnya (T1)

Media massa yang berafiliasi pada

kepentingan tertentu mempengaruhi

opini publik (T2)

Pernyataan ketidakpuasan para

peserta pemilu dan pendukungnya

yang tidak dilakukan dengan cara

tertib dan damai (T3)

Stigma tidak independen dan sering

terkooptasi pada kekuasaan (T4)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT

yang dapat ditempuh, yaitu :

1) Strategi Strength Opportunity (S-O) Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan

jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

a) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya

Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;

b) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap

persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

c) Peningkatan kualitas dan integritas SDM KPU Kabupaten Bantul;

d) Memaksimalkan partisipasi pemilih dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan;

e) Memanfaatkan dan mendayagunakan sistem teknologi informasi Kepemiluaan

dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

2) Strategi Weakness Opportunity (W-O) Strategi untuk memanfaatkan peluang

eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.

a) Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit

kerja;

b) Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;

c) Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan kepemiluan

secara berkesinambungan;

d) Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan anggaran dengan pihak terkait;

32

e) Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja


f) Optimalisasi kegiatan kajian hukum;

g) Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;

h) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas

kepemiluan.

3) Strategi Strength Threat (S-T) Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman

dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

a) Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi

terkait dan media massa;

b) Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan

transparan;

c) Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;

d) Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap

perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

4) Strategi Weakness Threat (W-T) Strategi untuk menghindari ancaman untuk

melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.

a) Penataan dan pembinaan personil KPU Kabupaten Bantul termasuk

kesekretariatan;

b) Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi

terkait dan media massa;

c) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

d) Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan

kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

33

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI

A. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sesuai dengan visi KPU RI yaitu :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan

Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER, JURDIL”

Sebagaimana KPU RI, pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari

komitmen KPU Kabupaten Bantul untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil,

transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif,

efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan

berwawasan serta responsif pada kemajuan teknologi dan tuntutan sehingga menjadikan

KPU Kabupaten Bantul sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya

dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Serta bertekad

menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam menggunakan

haknya.

B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul untuk mewujudkan visi serta

menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, dirumuskan dalam

misi KPU Kabupaten Bantul yang selaras dengan misi KPU RI, sebagai berikut :

1) Membangun SDM yang Kompeten dan Berintegritas sebagai upaya menciptakan

Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

2) Melaksanakan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum,

progresif, dan partisipatif serta menyusun pedoman teknis dalam bentuk keputusan

terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,

akuntabel, serta aksesable, untuk para pemangku kepentingan dan seluruh

masyarakat;

4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan

pemilih yang berkelanjutan;

5) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman

secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara

Pemilu.

6) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel,

serta aksesable.

34

C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak

dicapai oleh KPU Kabupaten Bantul adalah :

1. Terwujudnya sumber daya manusia penyelenggara pemilu dan pemilihan yang

memahami dan menghayati serta menerapkan nilai dasar organisasi, yaitu mandiri,

profesional dan berintegritas.

2. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Bantul yang memiliki integritas, kompetensi,

kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan;

3. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku;

4. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di

Kabupaten Bantul;

5. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan

Pemilihan;

6. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan,

akuntabel, dan aksesabel.

D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak

dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas

penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang

ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi indonesia, meningkatnya indeks

penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas

nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat

pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi

pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3

tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU Kabupaten Bantul yang hendak dicapai

selama 5 (lima) tahun kedepan (2015-2019) selaras dengan sasaran-sasaran strategis

KPU RI, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut :

a. Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;

b. Prosentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan;

c. Prosentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak

pilihnya;

d. Prosentase tingkat suara sah;

e. Prosentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;

f. Prosentase data dan informasi hasil Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel;

g. Prosentase ketepatan waktu dalam verifikasi peserta Pemilu;

h. Prosentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Pemilu dan Pemilihan;

35

i. Prosentase pengelolaan logistik yang akuntabel;

j. Prosentase adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU);

k. Prosentase implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

l. Prosentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

m. Prosentase pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

n. Prosentase pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut :

a. Prosentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU

Kabupaten Bantul;

b. Prosentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian;

c. Prosentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;

d. Prosentase penyerapan anggaran;

e. Prosentase kinerja KPU Kabupaten Bantul;

f. Prosentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan;

g. Prosentase ketepatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan

adhoc.

3. Meningkatnya Kualitas Keputusan tentang Kepemiluan, dengan indikator kinerja

sasaran strategis sebagai berikut :

a. Prosentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi

tertentu (SK, Juknis, SE);

b. Prosentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Bantul.

Reaslisasi sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan

target kinerjanya. Indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan turunan dari Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang sebelumnya telah ditetapkan. Berikut ini Indikator Kinerja Utama

(IKU) KPU Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni tahun 2015-2019

beserta target capaiannya :

TABEL 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2015-2019

No. Indikator Kinerja Utama Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan

75% - - - 82%

2 Prosentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan

75% - - - 82%

3 Prosentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

35% - - - 75%

4 Prosentase Tingkat Suara sah 90% - - - 95%

36

No. Indikator Kinerja Utama Target

2015 2016 2017 2018 2019

5 Prosentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih

0,5% - - - 0,1%

6 Prosentase data dan informasi hasil Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel.

100% - - - 100%

7 Prosentase ketepatan waktu dalam verifikasi Peserta Pemilu

- - 100% 100% -

8 Prosentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Pemilu dan Pemilihan;

100% - - 100% -

9 Prosentase pengelolaan logistik yang akuntabel;

100% 100% - 100% 100%

10 Prosentase adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU);

0% - - - 0%

11 Prosentase implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

- 50% 75% 80% 90%

12 Prosentase pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

100% 100% 100% 100% 100%

13 Prosentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

- 100% 100% 100% 100%

14 Prosentase pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan

100% - 100% 100% 100%

15 Prosentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Bantul

70% 70% 70% 70% 75%

16 Prosentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian

100% 100% 100% 100% 100%

17 Prosentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu

0% 0% 0% 0% 0%

18 Prosentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan;

100% 100% 100% 100% 100%

19 Prosentase ketepatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc;

100% - - 100% 100%

20 Prosentase penyerapan anggaran; 90% 95% 95% 80% 75%

21 Prosentase kinerja KPU Kabupaten Bantul; 100% 100% 100% 100% 100%

22 Prosentase Partisipasi Pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi tertentu (SK,Juknis,SE)

95% - - 100% 100%

23 Prosentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bantul

100% - 100% 100% 100%

37

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk

masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam

pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke- 3, yakni pada tahun 2015-2019

bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan

pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang

tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019, yakni sasaran pembangunan di bidang

politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang

ditempuh antara lain adalah : membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya dengan cara : (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk

memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja

pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi

nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai

agenda tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih

kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh

dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis

termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan

pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi

melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang

aman,damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga

penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan

dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya

dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan

pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama

masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam

mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan

sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan

fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan

fasilitasi dialog;

b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui

strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan

38

pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU

Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat

sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan

pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol

sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang

terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah

secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh

melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern

pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional;

dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan

pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang

dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government

yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur

e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan

secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan

penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam

penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan

negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain:

Pembentukan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) pada

setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang

keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan,

penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing

K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi

pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi

proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard

Operating Procedure (SOP) layanan publik;pengelolaan Sistem dan Jaringan

Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatanlembaga pengarsipan karya-karya

fotografi indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan

sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan

pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal

pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi,

penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara

39

vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di

pusat maupun di daerah.

b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh

dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola

pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di

bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi

pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,

kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain:

penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif

sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem

rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi

informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran

diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis

kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur

Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan

penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara

lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara

konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas

pengawasan pelayanan publik.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANTUL

Arah kebijakan dan strategi merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk

mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam

sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses

penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan

sasaran strategis lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi KPU

Kabupaten Bantul sebagaimana peta strategi KPU RI mempunyai tiga perspektif yaitu:

perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok

lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal

dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif

pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang

dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi KPU. Sedangkan perspektif

pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders

terhadap pencapaian misi dan visi KPU. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah

Partai Politik, Ormas, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan

40

Panwaslu), Instansi vertikal dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta

strategi KPU Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana ditampilkan pada

gambar berikut ini :

Gambar 3.1 Peta Strategi KPU Kabupaten Bantul Tahun 2015 – 2019

Visi: Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Professional, Berintegritas dan Mandiri Untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas

Pers

pekti

f P

em

an

gku

Ke

pen

tin

gan

Pers

pekti

f P

ela

ks

an

aan

Tu

gas P

oko

k L

em

bag

a

Perumusan Kebijakan Pelayanan dan Diseminasi Pengawasan,

Pengendalian dan Evaluasi

Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan

penyelenggaraan pemilu yang partisipatif

Menetapkan Standar

Pelayanan Publik non diskriminatif

Mengoptimalkan pengawasan melekat

pada setiap level manajemen

Menetapkan agenda reformasi birokrasi yang

berkelanjutan

Pemanfaatan teknologi informasi dan pemutakhiran

data pemilih

Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan

dan efektifitas pencapaian kinerja

organisasi

Mendorong pengembangan inovasi

kebijakan

Memperkuat fungsi humas dan media center

Memperkuat fungsi hukum organisasi

Mendesiminasikan

kebijakan penyelenggaraan pemilu

Mendorong dan meningkatkan

pendidikan pemilih kepada semua segmen tanpa terkecuali

Meningkatnyapendidikan

pemilih

Regulasi yangtegas,

progresifdan

partisipatif

Menguatnyakedudukanorganisasi

Akuratnyadata pemilih

Menguatnya tata

kelolapenyeleng

garaanpemilu

SDM yangberkompeten

& berintegritas

Meningkatnyakualitas

pelayanan

Terwujudnya pemiludan demokrasi Indonesia

yang berkualitas

41

Pers

pekti

f P

en

ing

kata

n

Kap

asit

as

Kele

mb

ag

aan

Kelembagaan SDM Kepemimpinan Rencana & Dana Infrastuktur

& IT

Membangun organisasi

yang profesional, efektif dan

efisien

Mengembangkan SDM yang

berkompeten, berintegritas &

loyal

Mengembangkan sinergitas antara Komisioner dan

Sekretariat

Mengembangkan manajemen kinerja yang terintegrasi

Membangun infrastruktur dan IT yang tepat fungsi

KPU Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2015-2019, mengacu pada Rencana

Strategis KPU RI, maka akan menggunakan 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan

dalam beberapa kegiatan oleh KPU Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan pelaksanaan dari program generik KPU dengan

sasaran program (outcome) yang hendak dicapai yaitu: terlaksananya riset

kepemiluan, terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan

sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten, dan terselenggaranya pembinaan SDM,

pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Bantul.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : Prosentase Pemutakhiran Data

Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kabupaten Bantul;

serta Prosentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi

kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga,

data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian,

inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;

3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari

untuk KPU Kabupaten Bantul;

4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di

lingkungan Sekretariat KPU Bantul;

5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di

lingkungan Sekretariat KPU Bantul;

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

42

Tabel 3.1

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

1. Pelaksanaan

akuntabilitas

pengelolaan

administrasi keuangan

di Lingkungan

Sekretariat


Meningkatnya pembinaan

Perbendaharaan

Prosentase meningkatnya

kapasitas

pengetahuan/pemahaman para

pejabat pengelola keuangan

Terlaksananya sistem

akuntansi dan pelaporan

keuangan

Jumlah laporan sistem akuntansi

dan pelaporan keuangan

Jumlah petunjuk pengelolaan

keuangan di lingkungan KPU

Kabupaten Bantul

Jumlah petunjuk pengelolaan

keuangan Adhoc di lingkungan


Terselesaikannya

permasalahan pengelolaan

keuangan

Prosentase penyelesaian

permasalahan dalam pengelolaan

keuangan pada satker KPU

Kabupaten Bantul

Tersusunnya laporan

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

Penyampaian laporan

Pertanggungjawaban

penggunaan anggaran (LPPA)

yang tepat waktu dan valid

Terlaksananya Pelayanan

Perkantoran

Jumlah bulan layanan

pembayaran gaji dan tunjangan

2. Fasilitasi Pengelolaan

Data,Dokumentasi,

Pengadaan,

Pendistribusian,

Pemeliharaan dan

Inventarisasi Logistik

Pemilu

Meningkatnya kualitas

pengelolaan logistik Pemilu

dan Pemilihan

Peningkatan kualitas

pengelolaan logistik

Pemilu dan pemilihan

Tersusunnya standar


dan Pemilihan

Jumlah standar pengelolaan

logistik Pemilu dan Pemilihan

Terlaksananya standar


dan Pemilihan

Penyusunan jalur pemetaan

distribusi logistik Pemilu dan

Pemilihan

Prosentase KPPS yang telah

menerima perlengkapan

pemungutan dan penghitungan

suara paling lambat (satu) hari

sebelum hari pemungutan suara

tepat jumlah dan kualitas

43


Tata kelola dan tindak lanjut

logistik eks Pemilu dan Pemilihan

3. Pelaksanaan

Manajemen

Perencanaan dan Data

Tersedianya dokumen

perencanaan dan

penganggaran, data dan

informasi serta hasil

monitoring dan evaluasi

Jumlah dokumen Renstra KPU

Kabupaten Bantul

Jumlah dokumen revisi Renstra

Jumlah dokumen Renja dan RKA

Terwujudnya koordinasi

antar lembaga

Prosentase kerjasama KPU

Kabupaten Bantul dengan

lembaga lain

Fasilitasi pelaksanaan riset

kepemiluan

Terwujudnya sistem

administrasi

penyelenggaraan pemilu

yang tertib, efektif dan

efisien

Prosentase laporan monitoring

dan evaluasi yang akuntabel dan

tepat waktu

Prosentase target

Kinerja KPU Kabupaten Bantul

sesuai dengan penetapan kinerja

Tersedianya data,

informasi dan sarana

dan prasarana teknologi

informasi

Pemutakhiran data pemilih di

tingkat desa di Kabupaten Bantul

Prosentase data dan informasi

hasil Pemilu dan Pemilihan di

setiap TPS di Kabupaten Bantul

Tersusunnya rencana

penerapan e-Government

yang konkrit dan terukur

Jumlah sistem aplikasi yang

digunakan dalam

penyelenggaraan Pemilu

4. Pembinaan SDM,

Pelayanan dan

Administrasi

Kepegawaian

Tingkat ketepatan tertib

administrasi dan pengelolaan

SDM

Pembinaan dan pengelolaan

administrasi SDM

Dokumen kepegawaian Pengelolaan Data Base

Kepegawaian/ terlaksananya

Aplikasi SIADKA

Terlaksananya ketatalaksanaan

SDM

Terlaksananya penataan SDM

Terlaksananya diklat teknis

dan diklat structural

Jumlah laporan pegawai yang

mengikuti diklat-diklat teknis

44


Tingkat ketepatan proses

pelaksanaan Penggantian

Antar Waktu (PAW) Anggota


Penggantian Antar Waktu (PAW)

Anggota KPU Kabupaten Bantul

Terseleksinya Anggota KPU

Kabupaten Bantul

Prosentaswe terlaksananya

seleksi Anggota KPU Kabupaten

Bantul

5. Penyelenggaraan

Operasional dan

Pemeliharaan

Perkantoran



Pelayanan administrasi

perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana

administrasi penunjang kinerja

pegawai

Meningkatnya

akuntabilitas

penatausahaan persediaan

dan BMN KPU Kabupaten

Bantul

Prosentase pengadministrasian

ke dalam aplikasi Persediaan dan

SIMAK BMN

Terlaksananya penghapusan

BMN yang sudah tidak optimal

penggunaannya

Meningkatnya tertib

administrasi laporan BMN


Prosentase ketepatan dan tertib

administrasi dalam penyusunan

laporan persediaan dan SIMAK

BMN

Tersusunnya jumlah laporan

persediaan dan SIMAK BMN

Terwujudnya

pengelolaan persediaan

(Stock opname)

Terlaksananya stock opname

persediaan

Meningkatnya pengelolaan

dan penerapan kearsipan

sesuai kaidah kearsipan

Prosentase jumlah arsip yang

dikelola sesuai dengan

penerapan kaidah kearsipan

Prosentase terkelolanya arsip

yang ada di KPU Kabupaten

Bantul

Meningkatnya akuntabilitas

penataan, pendataan dan

penilaian arsip

Tersusunnya laporan pengelolaan

kearsipan di lingkungan KPU

Kabupaten Bantul sesuai aturan

kearsipan

Prosentase penilaian arsip di

KPU Bantul sesuai dengan JRA-

nya

45


Terpenuhinya sarana

pendukung untuk

pengadaan barang

dengan e-procurement

Prosentase ketersediaan

dukungan sarana dan prasarana

e-Procurement


penyelenggaraan

keprotokolan,

persidangan, dan

perpustakaan

Prosentase penyerahan hasil

notulen rapat yang tepat waktu (3

hari)

Meningkatnya layanan

dukungan pengamanan

Prosentase keberhasilan

penanggulangan gangguan

keamanan, peningkatan

kapasitas personil anggota

keamanan yang ber-KTA dan

kegiatan KPU Kabupaten Bantul

berjalan aman dan nyaman

6. Pemeriksaan di

lingkungan Sekretariat

Kabupaten Bantul

Terselesaikannya

laporan hasil

pemeriksaan oleh BPK,

BPKP dan APIP KPU

Jumlah laporan penyelesaian

rekomendasi

BPK, BPKP dan APIP yang

ditindaklanjuti

Tersusun dan

terdokumentasikannya SPIP

dengan baik

Laporan penyelenggaraan SPIP

di KPU Bantul

Tersusunnya laporan

hasil tindak lanjut

pemeriksaan BPK, BPKP dan

APIP KPU


rekomendasi


ditindaklanjuti

Tersusunnya dan

terdokumentasikannya SPIP

dengan baik

Prosentase penyusunan

dokumen SPIP

Tersusunnya laporan

pelaksanaan dan review SPIP

Tersusunnya laporan

hasil evaluasi LAKIP


mendapatkan

nilai akuntabilitas kinerja

Tersusunnya laporan

hasil review laporan

keuangan

Kualitas penyusunan laporan

keuangan sesuai SAP

Tersusunnya laporan

hasil review RKA K/L

Prosentase penganggaran KPU

Bantul yang efektif dan efisien

46

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan pelaksanaan program generik KPU dengan

sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan

sarana dan prasarana KPU Kabupaten Bantul. Adapun indikator kinerja program

yang akan dilaksanakan di lingkungan KPU Kabupaten Bantul yaitu : Prosentase

dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang

berfungsi dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan

sarana dan prasarana KPU Kabupaten Bantul.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada

tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Bantul

No. Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

1. Penyelenggaraan

Dukungan Sarana

dan Prasarana

Meningkatnya dukungan sarana

transportasi/mobilitas pegawai

Prosentase pemenuhan

kendaraan bermotor bagi

pejabat dan operasional

pegawai

Meningkatnya pemenuhan

peralatan dan fasilitas

perkantoran


dukungan sarana dan

prasarana Mebelair/ Elektronik

Kantor KPU Kabupaten Bantul

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis KPU dengan sasaran program

(outcome) yang hendak dicapai adalah: tersusunnya rancangan keputusan KPU

Kabupaten Bantul, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan

penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah: Prosentase ketepatan waktu

harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan

kerangka regulasi; Prosentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan

keputusan KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan SOP; serta Prosentase penyediaan

dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bantul

pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

2. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Sementara sebagai tindak lanjut dari program penguatan kelembagaan

Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik di lingkungan KPU Kabupaten Bantul, maka

ditetapkan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel

3.3. berikut :

47

Tabel 3.3

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik


1. Penyiapan

penyusunan

Rancangan Keputusan

KPU Kabupaten

Bantul, Advokasi,

Penyelesaian

Sengketa dan

Penyuluhan Peraturan

Perundang undangan

yang berkaitan dengan

penyelenggaraan

Pemilu


Rancangan Keputusan


yang sesuai dengan

ketentuan pembentukan

peraturan perundang-

undangan

Prosentase ketepatan waktu

sinkronisasi antara PKPU, Keputusan

KPU dengan keputusan KPU

Kabupaten Bantul

Keputusan KPU dan Sekretaris KPU

Kabupaten Bantul yang sesuai format

peraturan perundang-undangan


advokasi dan bantuan

hukum

Prosentase target penyelesaian

sengketa hukum yang dimenangkan

oleh KPU Kabupaten Bantul

Penyiapan bahan

Identifikasi dan rumusan

masalah/kajian/dukungan untuk

pertimbangan/opini hukum dalam

penyelesaian sengketa hukum

dengan tepat waktu

Tersedianya pedoman teknis

kampanye, penyusunan pelaporan

dana kampanye, audit dana

kampanye, verifikasi partai politik


pelayanan dan kapasitas

penyelenggaraan

Pemilihan Umum

Terlaksananya verifikasi partai politik

peserta pemilu

Ketepatan waktu penyiapan bahan

pelayanan pelaporan dana kampanye,

audit dana kampanye, pendaftaran

partai politik

Terlaksananya kegiatan pengelolaan

dokumen produk hukum

Terlaksananya kegiatan penyediaan

dan penyajian dokumentasi dan

informasi hukum yang mutakhir

Prosentase terlaksananya dukungan

ketatausahaan hukum yang handal

(cepat, tepat, akurat)

Prosentase terlaksananya kualitas

aplikasi sistem informasi partai politik

(Sipol)

48


Prosentase terlaksananya kualitas

aplikasi sistem informasi laporan dana

kampanye


pelayanan verifikasi

partai politik dan system

informasi laporan dana

kampanye

Prosentase target stakeholder yang

mendapatykan penyuluhan peraturan

KPU

Prosentase ketepatan waktu

penyuluhan

Kegiatan pemangku kepentingan

yang menerima bimbingan/

penyuluhan kampanye, penyusunan

laporan dana kampanye, audit dana

kampanye, pendaftaran serta

verifikasi partai politik

2. Fasilitasi Pelaksanaan

Tahapan Pemilu

Legislatif, Pemilu

Presiden dan Wakil

Presiden, Pemilihan

Bupati dan Wakil

Bupati, Publikasi dan

Sosialisasi serta

Partisipasi Masyarakat

dan PAW


dukungan teknis dalam

Pemilu Legislatif, Pemilu

Presiden dan Wakil

Presiden serta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati

Prosentase Fasilitasi monitoring dan

supervisi pelaksanaan pemilihan dan

pemilu legislatif dan Presiden/Wakil

Presiden

Terlakananya proses

PAW Anggota DPRD

sesuai ketentuan

perundang-undangan

Jumlah PAW Anggota DPRD yang

terverifikasi dalam waktu 5 hari kerja

Terselenggaranya

kegiatan Bimbingan

Teknis Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Jumlah Laporan Kegiatan

Terselenggaranya

kegiatan sosialisasi


Jumlah laporan kegiatan Bimtek

Supervisi Sosialisasi dan kampanye

Jumlah laporan kegiatan pelayanan

Pers dan Media

Jumlah laporan kegiatan

pengembangan kehumasan

Jumlah dokumen penyelenggara

pemilihan yang terbentuk

Jumlah pemantau pemilukada

Laporan pelaksanaan Pencalonan

Laporan pelaksanaan kampanye

49


Jumlah laporan pelaksanaan

Pemilihan Bupati dan wakil Bupati


pelaksanaan pendidikan

pemilih

Jumlah kegiatan riset dan pemetaan

tingkat partisipasi masyarakat dalam

Pemilu 2014 yang tersusun dalam

bentuk buku laporan

Terselenggaranya

pembentukan dan

penguatan PPID

Jumlah Pembentukan dan Penguatan

PPID

Terselenggaranya

kegiatan informasi dan

publikasi serta sosialisasi

Pemilu dan Pemilihan

Jumlah laporan penyampaian

informasi dan publikasi serta

sosialisasi Pemilu dan Pemilihan

Terselenggaranya

penataan daerah

pemilihan

Jumlah dokumen penataan daerah

pemilihan

Tersusunnya dokumen

daftar inventarisasi

masalah teknis Pilkada

dan pengembangan

Instrumen pengelolaan

data dan dokumen

tahapan teknis Pilkada

Jumlah dokumen daftar inventarisasi

Masalah teknis Pilkada

Jumlah dokumen Instrumen

pengelolaan data dan dokumen

tahapan teknis Pilkada yang sudah

dikembangkan

Tersusunnya dokumen

hasil Pemilu dan Pilkada

Jumlah data serta dokumen hasil

rekapitulasi penghitungan

Jumlah data serta dokumen tahapan

pencalonan

Jumlah data dan dokumen

pelaksanaan kampanye

Proses penyelenggaraan

Pemungutan Suara pada


yang akuntabel

Prosentase jumlah TPS yang

melaksanakan PSU

Terlaksananya proses

verifikasi peserta pemilu

Prosentase peserta pemilu yang

terverifikasi tepat waktu


pencalonan

Jumlah calon yang terverifikasi tepat

waktu

50

C. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam

kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun

kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Bantul mempunyai tugas,

kewajiban dan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan teknis yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, dalam bentuk Peraturan

KPU.Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan

2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non

tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan oleh KPU Kabupaten Bantul

berupa Peraturan KPU :

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu

a. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1) Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara

serentak;

2) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

3) Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

4) Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

5) Dana kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu

Presiden;

7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan

Pemilu Presiden;

8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan

penyelenggraaan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu

Presiden;

10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden

serta penetapan calon terpilih.

b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara

serentak;

2) Pemutakhiran Data Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

3) Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

4) Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

5) Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati;

7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati;

51

8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan

penyelenggraaan pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati;

10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu

a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertangungjawaban;

c. Peraturan tentang kepegawaian;

d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;

e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Kabupaten Bantul,

pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur

KPU Kabupaten Bantul. Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Bantul akan

terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut :

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;

2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja KPU Kabupaten Bantul;

3. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal KPU Kabupaten Bantul dan lembaga lain

agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif

dan efisien;

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Bantul yang profesional,

berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi

KPU Kabupaten Bantul dengan baik;

5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan

partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;

6. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan

stakeholders dalam hal ini Disdukcapil, dan Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul,

atau pihak ketiga;

7. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam

prioritas pembangunan;

8. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, serta media,

maka pada Tahun 2015-2019 KPU Kabupaten Bantul berencana akan bekerjasama

dengan sejumlah lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam lingkup Kabupaten

Bantul.

Adapun untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan KPU

Kabupaten Bantul, maka dilakukan upaya peningkatan profesionalitas, integritas,

kapabilitas dan akuntabilitas SDM guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan

umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas

52

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan mengutamakan kesetaraan di

setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang ada.

KPU Kabupaten Bantul merencanakan mengadakan Nota Kesepahaman dengan

beberapa instansi dan organisasi terkait diantaranya :

1. Perguruan Tinggi;

2. Organisasi Kemasyarakatan;

3. Organisasi penyandang disabilitas;

4. Pemda Kabupaten Bantul;

5. LSM;

6. Media massa

Selain itu KPU Kabupaten Bantul juga berencana melakukan studi banding pada

daerah dengan karakter wilayah dan potensi serta permasalahan yang hampir serupa

dengan Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan administrasi

pemilihan umum, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam teknis kepemiluan

53

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau

organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada tabel

4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1

Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Kurun Waktu 2015-2019

No Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja

Kegiatan

Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

1. Pelaksanaan

akuntabilitas

pengelolaan

administrasi

keuangan di

Lingkungan

Sekretariat

KPU Kabupaten

Bantul

Meningkatnya

pembinaan

Perbendaharaan

Prosentase meningkatnya

kapasitas

pengetahuan/pemahaman

para pejabat pengelola

keuangan

70% 75% 80% 85% 90%

Terlaksananya sistem

akuntansi dan

pelaporan keuangan

Jumlah laporan sistem

akuntansi dan pelaporan

keuangan

12 laporan

12 laporan

12 laporan

12 laporan

12 laporan

Jumlah petunjuk

pengelolaan keuangan di

lingkungan KPU

Kabupaten Bantul

1 dok - - - 1 dok

Jumlah petunjuk

pengelolaan keuangan

Adhoc di lingkungan KPU

Kabupaten Bantul

1 dok - - - 1 dok

Terselesaikannya

permasalahan

pengelolaan

keuangan


permasalahan dalam

pengelolaan keuangan

pada satker KPU

Kabupaten Bantul

100% 100% 100% 100% 100%

Tersusunnya laporan

pertanggungjawaban

penggunaan

anggaran

Penyampaian laporan

Pertanggungjawaban

penggunaan anggaran

(LPPA) yang tepat waktu

dan valid

12 laporan

12 laporan

12 laporan

12 laporan

12 laporan

Terlaksananya

Pelayanan

Perkantoran

Jumlah bulan layanan

pembayaran gaji dan

tunjangan

12 Bulan

layanan

12 Bulan

layanan

12 Bulan

layanan

12 Bulan

layanan

12 Bulan

layanan

54

Tabel 4.1. (Lanjutan)

No Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

2. Fasilitasi

Pengelolaan Data,

Dokumentasi,

Pengadaan,

Pendistribusian,

Pemeliharaan dan

Inventarisasi

Logistik Pemilu




Peningkatan kualitas


Pemilu dan pemilihan

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Tersusunnya standar



Jumlah standar


dan Pemilihan

1 dok - - - 1 dok

Terlaksananya

standar



Penyusunan jalur pemetaan

distribusi logistik Pemilu

dan Pemilihan

- 1

laporan

- - -

Prosentase KPPS yang

telah menerima

perlengkapan pemungutan

dan penghitungan suara

paling lambat (satu) hari

sebelum hari pemungutan

suara tepat jumlah dan

kualitas

100% - - - 100%

Tata kelola dan tindak lanjut

logistik eks Pemilu dan

Pemilihan

- 1

laporan

- - -

3. Pelaksanaan

Manajemen

Perencanaan dan

Data

Tersedianya dokumen

perencanaan dan

penganggaran, data

dan informasi serta

hasil monitoring dan

evaluasi

Jumlah dokumen Renstra


- 1 dok - - -

Jumlah dokumen revisi

Renstra

- 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Jumlah dokumen Renja dan

RKA


Terwujudnya

koordinasi

antar lembaga

Prosentase kerjasama KPU

Kabupaten Bantul dengan

lembaga lain

77,5% 100% 100% 100% 100%

Fasilitasi pelaksanaan riset

kepemiluan

100% - - - -

Terwujudnya sistem

administrasi

penyelenggaraan

pemilu yang tertib,

efektif dan

efisien

Prosentase laporan

monitoring dan evaluasi

yang akuntabel dan tepat

waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase target

Kinerja KPU Kabupaten

Bantul sesuai dengan

penetapan kinerja

100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya data,

informasi dan sarana

dan prasarana

teknologi informasi

Pemutakhiran data pemilih

di tingkat desa di

Kabupaten Bantul


Prosentase data dan

informasi hasil Pemilu dan

Pemilihan di setiap TPS di

Kabupaten Bantul

95% 100%

Tersusunnya rencana

penerapan e-

Government yang

konkrit dan terukur

Jumlah sistem aplikasi yang

digunakan dalam


4

Aplikasi

1

Aplikasi

1

Aplikasi

3

Aplikasi

3

Aplikasi

55



Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

4. Pembinaan SDM,

Pelayanan dan

Administrasi

Kepegawaian

Tingkat ketepatan

tertib administrasi dan

pengelolaan SDM

Pembinaan dan

pengelolaan administrasi

SDM


Dokumen

kepegawaian

Pengelolaan Data Base

Kepegawaian/

terlaksananya Aplikasi

SIADKA


Terlaksananya

ketatalaksanaan SDM


Terlaksananya penataan

SDM


Terlaksananya diklat

teknis dan diklat

struktural

Jumlah laporan pegawai

yang mengikuti diklat-diklat

teknis


Tingkat ketepatan

proses pelaksanaan

Penggantian Antar

Waktu (PAW) Anggota

KPU Kabupaten

Bantul

Penggantian Antar Waktu

(PAW) Anggota KPU

Kabupaten Bantul

100% 100% 100% 100% 100%

Terseleksinya

Anggota KPU

Kabupaten Bantul

Prosentaswe terlaksananya

seleksi Anggota KPU

Kabupaten Bantul

- - - 100% -

5. Penyelenggaraan

Operasional dan

Pemeliharaan

Perkantoran

KPU Kabupaten

Bantul


Pelayanan

administrasi

perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana

administrasi penunjang

kinerja pegawai

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

Meningkatnya

akuntabilitas

penatausahaan

persediaan dan BMN

KPU Kabupaten

Bantul

Prosentase

pengadministrasian ke

dalam aplikasi Persediaan

dan SIMAK BMN

100% 100% 100% 100% 100%

Terlaksananya

penghapusan BMN yang

sudah tidak optimal

penggunaannya

- 1 laporan

- - -

Meningkatnya tertib

administrasi laporan

BMN KPU Kabupaten

Bantul

Prosentase ketepatan dan

tertib administrasi dalam

penyusunan laporan

persediaan dan SIMAK

BMN

100% 100% 100% 100% 100%

Tersusunnya jumlah

laporan persediaan dan

SIMAK BMN

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

Terwujudnya

pengelolaan

persediaan

(Stock opname)

Terlaksananya stock

opname persediaan

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya

pengelolaan dan

penerapan kearsipan

sesuai kaidah

kearsipan

Prosentase jumlah arsip

yang dikelola sesuai

dengan penerapan kaidah

kearsipan

70% 100% 100% 100% 100%

56



Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

Prosentase terkelolanya

arsip yang ada di KPU

Kabupaten Bantul

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya

akuntabilitas

penataan,

pendataan dan

penilaian arsip

Tersusunnya laporan

pengelolaan kearsipan di

lingkungan KPU Kabupaten

Bantul sesuai aturan

kearsipan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Prosentase penilaian arsip

di KPU Bantul sesuai

dengan JRA-nya

100% 100% 100% 100% 100%

Terpenuhinya sarana

pendukung untuk

pengadaan barang

dengan e-

procurement

Prosentase ketersediaan

dukungan sarana dan

prasarana e-Procurement

100% 100% 100% 100% 100%


penyelenggaraan

keprotokolan,

persidangan dan

perpustakaan

Prosentase penyerahan

hasil notulen rapat yang

tepat waktu (3 hari)

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya layanan

dukungan

pengamanan

Prosentase keberhasilan

penanggulangan gangguan

keamanan, peningkatan

kapasitas personil anggota

keamanan yang ber-KTA

dan kegiatan KPU

Kabupaten Bantul berjalan

aman dan nyaman

90% 90% 90% 100% 100%

6. Pemeriksaan di

lingkungan

Sekretariat

Kabupaten Bantul

Terselesaikannya

laporan hasil

pemeriksaan oleh

BPK, BPKP dan APIP

KPU

Jumlah laporan

penyelesaian rekomendasi


ditindaklanjuti

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Tersusun dan

terdokumentasikannya

SPIP dengan baik

Laporan penyelenggaraan

SPIP di KPU Bantul

- 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Tersusunnya laporan

hasil tindak lanjut

pemeriksaan BPK,

BPKP dan APIP KPU


rekomendasi


ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

Tersusunnya dan

terdokumentasikannya

SPIP dengan baik

Prosentase penyusunan

dokumen SPIP

50% 100%

Tersusunnya laporan

pelaksanaan dan review

SPIP

- - 1 dok 1 dok 1 dok

Tersusunnya laporan

hasil evaluasi LAKIP


mendapatkan

nilai akuntabilitas kinerja

C CC B B B

Tersusunnya laporan

hasil review laporan

keuangan

Kualitas penyusunan

laporan keuangan sesuai

SAP

100% 100% 100% 100% 100%

57



Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

Tersusunnya laporan

hasil review RKA K/L

Prosentase penganggaran

KPU Bantul yang efektif

dan efisien

85% 85% 85% 85% 85%

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

1. Penyelenggaraan

Dukungan Sarana

dan Prasarana

Meningkatnya

dukungan sarana

transportasi/ mobilitas

pegawai


kendaraan bermotor bagi

pejabat dan operasional

pegawai

60% 60% 60% 70% 80%

Meningkatnya

pemenuhan peralatan

dan fasilitas

perkantoran


dukungan sarana dan

prasarana Mebelair/

Elektronik Kantor KPU

Kabupaten Bantul

60% 70% 80% 90% 100%

C. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

1. Penyiapan

penyusunan

Rancangan

Keputusan KPU

Kabupaten Bantul,

Advokasi,

Penyelesaian

Sengketa dan

Penyuluhan

Peraturan

Perundang-

undangan yang

berkaitan dengan

penyelenggaraan

pemilu


Rancangan

Keputusan KPU

Kabupaten Bantul

yang sesuai dengan

ketentuan

pembentukan


undangan

Prosentase ketepatan

waktu sinkronisasi antara

PKPU, Keputusan KPU

dengan keputusan KPU

Kabupaten Bantul

100% 100% 100% 100% 100%

Keputusan KPU dan

Sekretaris KPU Kabupaten

Bantul yang sesuai format


undangan



advokasi dan bantuan

hukum

Prosentase target

penyelesaian sengketa

hukum yang dimenangkan

oleh KPU Kabupaten Bantul

100% - - 100% 100%

Penyiapan bahan

Identifikasi dan rumusan

masalah/kajian/dukungan

untuk pertimbangan/opini

hukum dalam penyelesaian

sengketa hukum dengan

tepat waktu

1 dok - - 1 dok 1 dok

Tersedianya pedoman

teknis kampanye,

penyusunan pelaporan


kampanye, verifikasi partai

politik



pelayanan dan

kapasitas

penyelenggaraan

Pemilihan Umum

Terlaksananya verifikasi

partai politik peserta pemilu

- - 1 dok 1 dok -

Ketepatan waktu penyiapan

bahan pelayanan pelaporan


kampanye, pendaftaran

partai politik

1 lap -- 1 lap 1 lap 1 lap

Terlaksananya kegiatan

pengelolaan dokumen

produk hukum


58



Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

Terlaksananya kegiatan

penyediaan dan penyajian

dokumentasi dan informasi

hukum yang mutakhir


Prosentase terlaksananya

dukungan ketatausahaan

hukum yang handal (cepat,

tepat, akurat)

100% 100% 100% 100% 100%


kualitas aplikasi sistem

informasi partai politik

(Sipol)

- - 100% 100% 100%


kualitas aplikasi sistem

informasi laporan dana

kampanye

100% - - 100% 100%


pelayanan verifikasi

partai politik dan

system informasi

laporan dana

kampanye

Prosentase target

stakeholder yang

mendapatykan penyuluhan

peraturan KPU

100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase ketepatan

waktu penyuluhan

95% 95% 95% 95% 95%

Kegiatan pemangku

kepentingan yang

menerima

bimbingan/penyuluhan

kampanye, penyusunan

laporan dana kampanye,

audit dana kampanye,

pendaftaran serta verifikasi

partai politik

2 lap - - 4 lap 4 lap

2. Fasilitasi

Pelaksanaan

Tahapan Pemilu

Legislatif, Pemilu

Presiden dan Wakil

Presiden,

Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati,

Publikasi dan

Sosialisasi serta

Partisipasi

Masyarakat dan

PAW


dukungan teknis

dalam Pemilu

Legislatif, Pemilu

Presiden dan Wakil

Presiden serta

Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati

Prosentase Fasilitasi

monitoring dan supervisi

pelaksanaan pemilihan dan

pemilu legislatif dan

Presiden/Wakil Presiden

100% - - 100% 100%

Terlakananya proses

PAW Anggota DPRD

sesuai ketentuan

perundang-undangan

Jumlah PAW Anggota

DPRD yang terverifikasi

dalam waktu 5 hari kerja

- 5 5 5 5

Terselenggaranya

kegiatan Bimbingan

Teknis Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Jumlah Laporan Kegiatan 1 lap - - - -

Terselenggaranya

kegiatan sosialisasi

penyelenggaraan

Pemilu


Bimtek Supervisi Sosialisasi

dan kampanye

1 lap - - 1 lap -


pelayanan Pers dan Media

1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap

59



Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019


pengembangan kehumasan

1 lap - 1 lap 1 lap 1 lap

Jumlah dokumen

penyelenggara pemilihan

yang terbentuk

1 dok - - - -

Jumlah pemantau

pemilukada

1 paket - - - -

Laporan pelaksanaan

Pencalonan

1 lap - - - -

Laporan pelaksanaan

kampanye

1 lap - - - -

Jumlah laporan

pelaksanaan Pemilihan

Bupati dan wakil Bupati

- 1 lap

- - -


pelaksanaan

pendidikan pemilih

Jumlah kegiatan riset dan

pemetaan tingkat partisipasi

masyarakat dalam Pemilu

2014 yang tersusun dalam

bentuk buku laporan

1 buku lap

- - - -

Terselenggaranya

pembentukan dan

penguatan PPID

Jumlah Pembentukan dan

Penguatan PPID

- 1 satker 1 satker 1 satker 1 satker

Terselenggaranya

kegiatan informasi dan

publikasi serta

sosialisasi Pemilu dan

Pemilihan

Jumlah laporan

penyampaian informasi dan

publikasi serta sosialisasi


1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap

Terselenggaranya

penataan daerah

pemilihan

Jumlah dokumen penataan

daerah pemilihan

- - - 1 dok -

Tersusunnya

dokumen daftar

inventarisasi masalah

teknis Pilkada dan

pengembangan

Instrumen

pengelolaan data dan

dokumen tahapan

teknis Pilkada

Jumlah dokumen daftar

inventarisasi Masalah

teknis Pilkada

- 1 dok - - 1 dok

Jumlah dokumen Instrumen

pengelolaan data dan

dokumen tahapan teknis

Pilkada yang sudah

dikembangkan

- 1 dok - - 1 dok

Tersusunnya

dokumen hasil Pemilu

dan Pilkada

Jumlah data serta dokumen

hasil rekapitulasi

penghitungan


Jumlah data serta dokumen

tahapan pencalonan

1 dok - - 1 dok -

Jumlah data dan dokumen

pelaksanaan kampanye

1 dok - - - 1 dok

Proses

penyelenggaraan

Pemungutan Suara

pada Pemilu dan

Pemilihan yang

akuntabel

Prosentase jumlah TPS

yang melaksanakan PSU

0% - - - 0%

60



Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019


verifikasi peserta

pemilu

Prosentase peserta pemilu

yang terverifikasi tepat

waktu

- - 100% 100% -


pencalonan

Jumlah calon yang

terverifikasi tepat waktu

5 paslon - - 500 caleg

-

B. KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam kurun waktu

lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar

Rp. 27.531.626.400

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar

Rp. 1.410.000.000

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar

Rp. 32.607.635.800

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul

selama 5 tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan

Sasaran Program

(Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output)

/Indikator Kinerja

Alokasi

Jumlah

2015 2016 2017 2018 2019

076.01.01

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU

1.652.078.000 2.906.000.000 3.380.500.000 9.763.768.000 9.829.280.400 27.531.626.400

076.01.02

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

- 690.000.000 720.000.000 - - 1.410.000.000

076.01.06

Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

269.098.000 675.000.000 725.000.000 1.306.249.000 29.632.288.800 32.607.635.800

TOTAL 1.921.176.000 4.271.000.000 4.825.500.000 11.070.017.000 39.461.569.200 61.549.262.200

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019

dapat dilihat pada tabel berikut :

61

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul Setiap Kegiatan

Selama 5 tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja

Alokasi

Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019

076.01.01


1.652.078.000 2.906.000.000 3.380.500.000 9.763.768.000 9.829.280.400 27.531.626.400

3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

853.063.000 2.172.000.000 2.570.500.000 1.171.814.000 1.405.240.800 8.172.617.800

3356

Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistrubusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

-

15.000.000 36.000.000 1.022.787.000 6.902.088.000 7.975.875.000

3357

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

79.300.000 45.000.000 110.000.000 6.626.505.000 887.821.200 7.748.626.200

3358

Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

39.560.000 15.000.000 15.000.000 518.152.000 117.266.400 704.978.400

3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

675.555.000 655.000.000 640.000.000 424.510.000 516.864.000 2.911.929.000

3361

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota

4.600.000 4.000.000 9.000.000 - - 17.600.000

076.01.02


-

690.000.000 720.000.000 - - 1.410.000.000

3362

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

-

690.000.000 720.000.000 - - 1.410.000.000

076.01.06


269.098.000 675.000.000 725.000.000 1.306.249.000 29.632.288.800 32.607.635.800

3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

92.833.000 20.000.000 385.000.000 265.530.000 352.116.000 1.115.479.000

3364 Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu

176.265.000 655.000.000 340.000.000 1.040.719.000 29.280.172.800 31.492.156.800

TOTAL 1.921.176.000 4.271.000.000 4.825.500.000 11.070.017.000 39.461.569.200 61.549.262.200

62

Tabel 4.4 Rincian Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Bantul

Selama 5 tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome) /

Sasaran Kegiatan (Output) /

Indikator Kinerja

Alokasi

Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019

076.01.01


1.652.078.000 2.906.000.000 3.380.500.000 9.763.768.000 9.829.280.400 27.531.626.400

Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

853.063.000

2.172.000.000

2.570.500.000 1.171.814.000 1.405.240.800 8.172.617.800

Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan

5.600.000 5.000.000 5.500.000 - - 16.100.000

Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

20.650.000 35.000.000 35.000.000 43.686.000 58.038.000 192.374.000

Sasaran Kegiatan (output) 3 Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan

23.945.000 5.000.000 5.000.000 - - 33.945.000

Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

-

20.000.000 25.000.000 114.350.000 131.361.600 290.711.600

Sasaran Kegiatan (output) 5 Terlaksananya Layanan Perkantoran

802.868.000 2.107.000.000 2.500.000.000 1.013.778.000 1.215.841.200 7.639.487.200

Kegiatan 3356 : Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistrubusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

-

15.000.000 36.000.000 1.022.787.000 6.902.088.000 7.975.875.000

Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat Adhoc dalam mengelola logistik Pemilu

-

15.000.000 15.000.000 - 30.000.000

Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu

-

-

8.000.000 3.369.600 11.369.600

Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya standar logistik Pemilu

-

-

- 89.463.000 221.602.800 311.065.800

Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik

-

-

13.000.000 - 13.000.000

Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat

-

-

- 933.324.000 6.677.115.600 7.610.439.600

Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

79.300.000 45.000.000 110.000.000 6.626.505.000 887.821.200 7.748.626.200

63

Program/ Kegiatan



Indikator Kinerja

Alokasi

Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019

Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

44.650.000

35.000.000

50.000.000 11.150.000 31.970.400 172.770.400

Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga

-

-

- 76.922.400 76.922.400

Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien

15.800.000 10.000.000 15.000.000 6.575.395.000 169.989.600 6.786.184.600

Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi

18.850.000

- 45.000.000 8.200.000 512.960.400 585.010.400

Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur

-

-

- 31.760.000 95.978.400 127.738.400

Kegiatan 3358 : Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

39.560.000 15.000.000 15.000.000 518.152.000 117.266.400 704.978.400

Sasaran Kegiatan (output) 1 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

22.780.000 10.000.000 10.000.000 3.200.000 101.498.400 147.478.400

Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural

16.780.000 5.000.000 5.000.000 6.902.000 15.768.000 49.450.000

Sasaran Kegiatan (output) 3 Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Bantul

-

-

- - - -

Sasaran Kegiatan (output) 4 Dokumen kepegawaian

-

-

- 1.594.000 - 1.594.000

Sasaran Kegiatan (output) 5 Terseleksinya Anggota KPU Kabupaten Bantul

-

-

- 506.456.000 - 506.456.000

Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

675.555.000 655.000.000 640.000.000 424.510.000 516.864.000 2.911.929.000

Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

642.530.000 600.000.000 600.000.000 415.171.000 466.254.000 2.723.955.000

Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Bantul

- - - - 12.312.000 12.312.000

64

Program/ Kegiatan



Indikator Kinerja

Alokasi

Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019

Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)

- - - - 38.298.000 38.298.000

Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN

12.295.000 20.000.000 20.000.000 - - 52.295.000

Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Bantul

15.980.000 20.000.000 5.000.000 9.339.000 - 50.319.000

Sasaran Kegiatan (output) 6 Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan

-

-

- - - -

Sasaran Kegiatan (output) 7 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten Bantul

-

-

- - - -

Sasaran Kegiatan (output) 8 Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip

4.750.000 15.000.000 15.000.000 - - 34.750.000

Sasaran Kegiatan (output) 9 Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement

-

-

- - - -

Sasaran Kegiatan (output) 10 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan

-

-

- - -

Sasaran Kegiatan (output) 11 Meningkatnya layanan dukungan pengamanan

-

-

- - -

Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota

4.600.000 4.000.000 9.000.000 - - 17.600.000

Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan

-

-

- - -

Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu

-

-

- - -

Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU

-

-

- - -

Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP

4.600.000 4.000.000 4.000.000 - 12.600.000

65

Program/ Kegiatan



Indikator Kinerja

Alokasi

Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019

Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan

-

-

5.000.000 - 5.000.000

Sasaran Kegiatan (output) 6 Tersusunnya laporan hasil review RKA-K/L

-

-

- - -

076.01.02


-

690.000.000 720.000.000 - - 1.410.000.000

Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

-

690.000.000 720.000.000 - - 1.410.000.000

Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya dukungan Sarana Transportasi/ Mobilitas Pegawai

-

600.000.000 600.000.000 - 1.200.000.000

Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

-

60.000.000 60.000.000 - - 120.000.000

Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/ bangunan gudang di KPU Kabupaten Bantul

-

30.000.000 60.000.000 - - 90.000.000

076.01.06


269.098.000 675.000.000 725.000.000 1.306.249.000 29.632.288.800 32.607.635.800

Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

92.833.000 20.000.000 385.000.000 265.530.000 352.116.000 1.115.479.000

Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bantul yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan

-

- - - 155.700.000 155.700.000

Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum

21.468.000

10.000.000

135.000.000 193.226.000 154.905.600 514.599.600

Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum

24.115.000

- 240.000.000 69.104.000 - 333.219.000

66

Program/ Kegiatan



Indikator Kinerja

Alokasi

Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019

Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

47.250.000 10.000.000 10.000.000 3.200.000 41.510.400 111.960.400

Kegiatan 3364: Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu

176.265.000 655.000.000 340.000.000 1.040.719.000 29.280.172.800 31.492.156.800

Sasaran Kegiatan (output) Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

176.265.000 655.000.000 340.000.000 1.040.719.000 29.280.172.800 31.492.156.800

TOTAL 1.921.176.000 4.271.000.000 4.825.500.000 11.070.017.000 39.461.569.200 61.549.262.200

67

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 adalah

dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi Pimpinan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam menentukan rencana strategik dan rencana

kinerjanya sehingga konsisten dengan Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum dan sasaran

prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan,

sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun

mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan

selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bantul tahun 2015 2019 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan perkiraan dana yang

dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tahun 2015-2019

merupakan komitmen bersama seluruh Komisioner dan staf di sekretariat KPU Kabupaten

Bantul untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja

sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi

Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Jl. Wakhid Hasyim Sumuran Palbapang Bantul 55713

Telp. (0274) 368583, Fax. (0274) 368311

Email :[email protected], Website : www.kpud-bantulkab.go.id

mailto:[email protected]

http://www.kpud-bantulkab.go.id/

kpud-bantulkab.go.idkpud-bantulkab.go.id/filestorage/berkas/2016/11/REVISI RENSTRA KPU... · dan...

Documents

Transcript of kpud-bantulkab.go.idkpud-bantulkab.go.id/filestorage/berkas/2016/11/REVISI RENSTRA KPU... · dan...