kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian...

72

Transcript of kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian...

Page 1: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
hukum
Stamp
Page 2: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 3: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 4: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 5: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 6: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 7: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 8: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 9: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 10: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 11: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 12: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 13: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 14: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 15: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 16: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 17: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 18: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 19: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 20: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 21: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 22: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 23: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 24: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 25: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 26: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 27: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 28: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 29: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 30: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 31: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 32: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 33: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 34: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 35: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 36: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 37: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 38: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 39: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 40: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 41: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 42: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 43: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 44: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 45: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 46: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 47: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 48: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 49: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 50: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 51: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 52: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 53: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 54: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 55: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 56: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 57: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 58: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 59: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 60: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 61: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 62: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 63: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 64: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 65: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 66: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 67: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 68: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 69: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 70: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 71: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009
Page 72: kpud-purbalinggakab.go.id NOMOR 1.pdf · setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009

kpud-purbalinggakab.go.id OLEH SUSU DPRD... · kabupaten/kota. rekapitumsi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten[kota dalam pemilu angcota

kpud-purbalinggakab.go.id OLEH SUSU DPRD... · kabupaten/kota. rekapitumsi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten[kota dalam pemilu angcota

kpud-purbalinggakab.go.id 23 2014 Tahapan_Pileg.pdf · Bimbingan Teknis di Setiap Tingkatan 28 Feb 2014 Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, ... 2014 5) KPPS 8 April 2014 e. Distribusi

kpud-purbalinggakab.go.id 23 2014 Tahapan_Pileg.pdf · Bimbingan Teknis di Setiap Tingkatan 28 Feb 2014 Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, ... 2014 5) KPPS 8 April 2014 e. Distribusi

2 - kpud-purbalinggakab.go.id Nomor 13 Tahun 2015.pdf · Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia . . . - 3 - Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

2 - kpud-purbalinggakab.go.id Nomor 13 Tahun 2015.pdf · Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia . . . - 3 - Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

kpud-purbalinggakab.go.id 27 Th 2013 ttg... · - 2 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

kpud-purbalinggakab.go.id 27 Th 2013 ttg... · - 2 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

kpud-purbalinggakab.go.id atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Urnum atau Pemilihan; f. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK,

kpud-purbalinggakab.go.id atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Urnum atau Pemilihan; f. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK,

-2- - kpud-purbalinggakab.go.id 14 2016.pdf · Partai Politik adalah organisasi yang ... Formulir yang digunakan dalam ... menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan

-2- - kpud-purbalinggakab.go.id 14 2016.pdf · Partai Politik adalah organisasi yang ... Formulir yang digunakan dalam ... menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan

opendata.kpu.go.id€¦ · Keuangan KomiSi Peróilihan Umum, Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dun Kabupaten/Kota, Sur-at Suara Pernilu Presiden Wakil Presiden; set-ta Sur-at

opendata.kpu.go.id€¦ · Keuangan KomiSi Peróilihan Umum, Surat Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dun Kabupaten/Kota, Sur-at Suara Pernilu Presiden Wakil Presiden; set-ta Sur-at

KPU · 2020. 5. 12. · Suara Pemilu Tahun2019 (Model C2-KPU). L3.Tanda Terirna Penyerahan salinan BerÏta Acara Can Sertifikat 'Hasil Penghitungan Suara Pernilu Tahun 2019 kepadaSaRsiPespt'ta

KPU · 2020. 5. 12. · Suara Pemilu Tahun2019 (Model C2-KPU). L3.Tanda Terirna Penyerahan salinan BerÏta Acara Can Sertifikat 'Hasil Penghitungan Suara Pernilu Tahun 2019 kepadaSaRsiPespt'ta

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN …kpud-purbalinggakab.go.id/images/DATA_PEMILIH/BA_PLENO...KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA BERITA ACARA Nomor: 1204/PL.Ol.2-BA/3303/KPU-Kab/XI/2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN …kpud-purbalinggakab.go.id/images/DATA_PEMILIH/BA_PLENO...KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA BERITA ACARA Nomor: 1204/PL.Ol.2-BA/3303/KPU-Kab/XI/2018

-2- - kpud-purbalinggakab.go.idkpud-purbalinggakab.go.id/files/Peraturan KPU...(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

-2- - kpud-purbalinggakab.go.idkpud-purbalinggakab.go.id/files/Peraturan KPU...(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

kpud-purbalinggakab.go.id OLEH...KTP PENGGUNA HAK Tetap 2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Penilih Tambahan (Dprb)/pemllih Tps Pengguna 4. hak dan KK/Nama OTA TEN KOTA KALIMANA MREBET

kpud-purbalinggakab.go.id OLEH...KTP PENGGUNA HAK Tetap 2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Penilih Tambahan (Dprb)/pemllih Tps Pengguna 4. hak dan KK/Nama OTA TEN KOTA KALIMANA MREBET

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA B - purbalinggakab.go.id · Persentase rumah layak huni Persen 89,4 88,58 93,8 ... Ketersediaan air baku irigasi persen 88,5 87,09 91 Persentase rumah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA B - purbalinggakab.go.id · Persentase rumah layak huni Persen 89,4 88,58 93,8 ... Ketersediaan air baku irigasi persen 88,5 87,09 91 Persentase rumah

purbalinggakab.go.id · 2021. 2. 4. · KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024 Menimbang Mengingat b. 1. 2. 3. BUPATI PURBALINGGA, bahwa sesuai

purbalinggakab.go.id · 2021. 2. 4. · KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024 Menimbang Mengingat b. 1. 2. 3. BUPATI PURBALINGGA, bahwa sesuai

Rancangan - purbalinggakab.go.id · Daerah (Musrenbang) RPJMD. Pelibatan pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan menyerap aspirasi sehingga dokumen perencanaan

Rancangan - purbalinggakab.go.id · Daerah (Musrenbang) RPJMD. Pelibatan pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan menyerap aspirasi sehingga dokumen perencanaan

kpu-sumbawakab.go.id fileDPD atau pihak lain; Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanve (LPSDK) adalah pcmbukuan yang seluruh yang diterima Peserta Pernilu setelah penyampaian LADK;

kpu-sumbawakab.go.id fileDPD atau pihak lain; Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanve (LPSDK) adalah pcmbukuan yang seluruh yang diterima Peserta Pernilu setelah penyampaian LADK;

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negarakpud-purbalinggakab.go.id/files/Peraturan KPU Pilkada 2015/PKPU...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program,

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negarakpud-purbalinggakab.go.id/files/Peraturan KPU Pilkada 2015/PKPU...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program,

kpud-purbalinggakab.go.idkpud-purbalinggakab.go.id/images/DATA_PEMILIH/BA... · sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 990/PL.01.2- BA/3303/KPU-KAB/1X/2018 tentang Pencermatan

kpud-purbalinggakab.go.idkpud-purbalinggakab.go.id/images/DATA_PEMILIH/BA... · sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 990/PL.01.2- BA/3303/KPU-KAB/1X/2018 tentang Pencermatan

KOMISI PEMILIHAN UMUWI - kpud-purbalinggakab.go.id 10 Th 2013 Penyus... · yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat

KOMISI PEMILIHAN UMUWI - kpud-purbalinggakab.go.id 10 Th 2013 Penyus... · yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat

kota-tasikmalaya.kpu.go.id · Berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Tenaga Pendukung Tahapan Pernilu 2019 tahun Anggaran 2018 Nomor 1/SDM.02-BA/01/l/2018 tentang hasil seleksi

kota-tasikmalaya.kpu.go.id · Berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Tenaga Pendukung Tahapan Pernilu 2019 tahun Anggaran 2018 Nomor 1/SDM.02-BA/01/l/2018 tentang hasil seleksi

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahunkpud-purbalinggakab.go.id/files/Peraturan KPU Pilkada 2015/PKPU...3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahunkpud-purbalinggakab.go.id/files/Peraturan KPU Pilkada 2015/PKPU...3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata