kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah...

65

Transcript of kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah...

Page 1: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 2: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 3: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 4: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 5: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 6: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 7: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 8: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 9: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 10: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 11: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 12: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 13: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 14: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 15: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 16: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 17: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 18: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 19: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 20: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 21: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 22: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 23: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 24: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 25: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 26: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 27: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 28: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 29: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 30: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 31: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 32: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 33: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 34: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 35: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 36: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 37: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 38: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 39: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 40: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 41: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 42: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 43: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 44: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 45: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 46: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 47: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 48: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 49: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 50: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 51: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 52: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 53: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 54: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 55: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 56: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 57: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 58: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 59: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 60: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 61: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 62: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 63: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 64: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Page 65: kpu-denpasarkota.go.id · 3. Undang-Undang Nomor Tahun 201S tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-tJndang NOtnor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

BERLAKUNYA UNDANG - Bank Sinarmas · 2 BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang – undang

BERLAKUNYA UNDANG - Bank Sinarmas · 2 BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang – undang

· PDF fileRANG UNDANG-UNDANG DIBAWA KE DALAM MESYUARAT (Halaman 20) RANG UNDANG-UNDANG: Rang Undang-undang Perbekalan

· PDF fileRANG UNDANG-UNDANG DIBAWA KE DALAM MESYUARAT (Halaman 20) RANG UNDANG-UNDANG: Rang Undang-undang Perbekalan

Undang-Undang dan Peraturan Pengganti Undang …...Undang-Undang Undang-Undang adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama

Undang-Undang dan Peraturan Pengganti Undang …...Undang-Undang Undang-Undang adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama

UNDANG REPUBLIK INDONESIA - download.lpjk.orgdownload.lpjk.org/UNDANG - UNDANG NO.18 Tahun 1999.pdf · undang - undang republik indonesia undang - undang republik indonesia nomor

UNDANG REPUBLIK INDONESIA - download.lpjk.orgdownload.lpjk.org/UNDANG - UNDANG NO.18 Tahun 1999.pdf · undang - undang republik indonesia undang - undang republik indonesia nomor

LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 …€¦ · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran ... Undang - Undang Nomor 12

LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 …€¦ · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran ... Undang - Undang Nomor 12

undang-undang Tort dan undang-undang Pentadbiran

undang-undang Tort dan undang-undang Pentadbiran

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 UNTUK … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 UNTUK … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) … Undang-undang Hukum Acara...KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab I Ketentuan Umum

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) … Undang-undang Hukum Acara...KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab I Ketentuan Umum

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG … · undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG … · undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN …...Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN …...Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8

ppid.bengkaliskab.go.id€¦ · Tahun 2014 Notnor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

ppid.bengkaliskab.go.id€¦ · Tahun 2014 Notnor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

jdih.setjen.kemendagri.go.idjdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_ACEH TAMIANG_18_2003.pdfNamar 8 lea I Acara Indonesia LemÚaran Negara Republik Indonesia Nomor 2. Undang-tJndang

jdih.setjen.kemendagri.go.idjdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_ACEH TAMIANG_18_2003.pdfNamar 8 lea I Acara Indonesia LemÚaran Negara Republik Indonesia Nomor 2. Undang-tJndang

SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN 1 - kpf2.org · I UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PERMODALAN FELDA MALAYSIA 2 SERHAD SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN 1 PERMULAAN Undang-undang

SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN 1 - kpf2.org · I UNDANG-UNDANG KECIL KOPERASI PERMODALAN FELDA MALAYSIA 2 SERHAD SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL BAHAGIAN 1 PERMULAAN Undang-undang

Banjarbaru - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Banjarbaru - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang ...

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG … · huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG … · huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANGjdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_no_24_th_2003[1].pdf · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANGjdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_no_24_th_2003[1].pdf · Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor

UNDANG-UNDANG MALAYSIAreg.upm.edu.my/eISO/portal/softcopy_rujukan_luar... · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di

UNDANG-UNDANG MALAYSIAreg.upm.edu.my/eISO/portal/softcopy_rujukan_luar... · undang-undang cetakan semula malaysia diterbitkan oleh pesuruhjaya penyemak undang-undang, malaysia di

Undang-undang petanque

Undang-undang petanque