KPS Migas dan Panas Bumi
Transcript of KPS Migas dan Panas Bumi
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73/PMK.03/2010 TENTANG PENUNJUKAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS
BUMI, UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA
1. Policy Statement2. Dasar Hukum3. Muatan Pasal4. Tanggal berlaku
2
MATERI
Ketentuan lama:PMK 11/PMK.03/2005
Ketentuan baru: PMK 73/PMK.03/2010
1. Policy Statement
4
Ketentuan lamauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 27 dan 16A ayat (2) UU 18/2000
Ketentuan baruuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (2) UU 18/2000
2. Dasar HukumPasal 16A UU PPNPasal 16A UU PPN
5
Ayat (1)Ayat (1) Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
Ayat (2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan
Pasal 16A tidak diubah dalam UU No.42 Tahun 2009Pasal 16A tidak diubah dalam UU No.42 Tahun 2009
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
6
Definisi Definisi KontraktorKontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang atau Pemegang Kuasa/Pemegang IzinIzin
Ketentuan lama
Kontraktor adalah Kontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi.
Ketentuan baru
Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin adalah:
• Kontraktor Kontrak Kerja Sama pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi;dan
• Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin pengusahaan sumber daya panas bumi,
yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun unitnya.
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
7
Definisi RekananDefinisi Rekanan
Ketentuan lamaRekanan adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor.
Ketentuan baruRekanan adalah Pengusaha Kena Pajak yang melaukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin.
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
8
Definisi DPPDefinisi DPP
Ketentuan lama -
Ketentuan baru
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
9
Penunjukan Kontraktor atau Pemegang Penunjukan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang izinKuasa/Pemegang izin
Ketentuan lama -
Ketentuan baruKontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang izin ditunjuk sebagai pemungut Pajak izin ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan nilai.Pertambahan nilai.
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
10
Saat Pembuatan Faktur PajakSaat Pembuatan Faktur Pajak
Ketentuan lama
Faktur Pajak Standar wajib dibuat paling lambat:a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya Setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
b. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal: 1) penerimaan pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah
bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;2) penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak
dan atau Jasa Kena Pajak; atau3) penerimaan pembayaran terjadi pada saat yang sama dengan saat
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
Ketentuan baru
Faktur Pajak harus dibuat pada saat: a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; b. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi
sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
c. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
11
Saat PemungutanSaat Pemungutan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilakukan
paling lambat :
Ketentuan lama
a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya Setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
b. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal: 1) penerimaan pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah
bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;2) penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena
Pajak dan atau Jasa Kena Pajak; atau3) penerimaan pembayaran terjadi pada saat yang sama dengan saat
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
Ketentuan baru
a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;b. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi
sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
c. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
12
Saat Penyetoran dan PelaporanSaat Penyetoran dan Pelaporan
Ketentuan lama
Saat Penyetoran: paling lambat pada hari ke-15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemungutan Saat Pelaporan:paling lambat pada hari ke-20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pemungutan
Ketentuan baru
Saat Penyetoran:paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah setelah berakhirnya Masa Pajak. Saat Pelaporan: Paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
13
Aturan PeralihanAturan Peralihan
Ketentuan lama -
Ketentuan baru
PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP kepada kontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian kerjasama dengan Pemerintah republik Indonesia di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi sebelum tanggal 1 April 2010 dan Faktur Pajaknya diterbitkan pada tanggal 1 April 2010 atau sesudahnya, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010
44. . Tanggal berlakuTanggal berlaku
14
TERIMA KASIH
15