KPK TA 2014... · BELANJA TRANSAKSI KAS B.2.1 624 .180 262 000 556 997 956 258 89,24 ... Untuk...

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA 2014 Audited

Lihat Catatan atas Laporan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

Uraian Catatan

TA 2014 TA 2013

Anggaran Realisasi

(Neto)

% Real. Angg.

Realisasi

1 2 3 4 5 6

PENDAPATAN B.1

Penerimaan Negara Bukan Pajak 63.670.932.000 110.048.517.476 172,84 122.556.123.049

JUMLAH PENDAPATAN 63.670.932.000 110.048.517.476 172,84 122.556.123.049

BELANJA NEGARA B.2

BELANJA TRANSAKSI KAS B.2.1 624.180.262.000 556.997.956.258 89,24 465.831.958.792

Rupiah Murni

Belanja Pegawai B.2.1.1 325.262.272.000 290.835.688.185 89,42 227.383.117.479

Belanja Barang B.2.1.2 152.977.363.000 126.535.267.615 82,72 140.238.872.120

Belanja Modal B.2.1.3 145.940.627.000 139.627.000.458 95,67 97.501.083.577

Pinjaman dan Hibah

Belanja Pegawai 0

Belanja Barang B.2.1.2 645.249.252

Belanja Modal B.2.1.3 63.636.364

BELANJA TRANSAKSI NON KAS B.2.2 0 1.514.503.850 0,00 913.154.450

Belanja Pegawai Non Kas 0

Belanja Barang Non Kas B.2.2 11.421.800

Belanja Modal Non Kas B.2.2 0 1.514.503.850 0,00 901.732.650

JUMLAH BELANJA 624.180.262.000 558.512.460.108 89,48 466.745.113.242



II. NERACA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NERACA

PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (dalam rupiah)

Nama Perkiraan Catatan 31 Desember 2014 31 Desember 2013

ASET

Aset Lancar C.1

Kas dan Bank

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1 484.968.500 582.997.500

Kas di Bendahara Penerimaan C.1.2 9.366.450 75.000.000

Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.3 621.875.600 612.817.808

Jumlah Kas dan Bank 1.116.210.550 1.270.815.308

Piutang

Piutang Bukan Pajak C.1.4 480.593.644.944 501.567.745.604

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

C.1.5 (3.489.128.038) (30.252.843.810)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR C.1.6 73.683.805 0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar TP/TGR

C.1.6 (368.419) 0

Jumlah Piutang (Bersih) 477.177.832.292 471.314.901.794

Belanja Dibayar Di Muka/Uang Muka Belanja C.1.7 17.902.090.307 897.247.292

Persediaan C.1.8 27.787.711.285 29.716.663.603

Jumlah Aset Lancar 523.983.844.434 503.199.627.997

Aset Tetap C.2

Tanah C.2.1 128.412.767.500 128.390.705.000

Peralatan dan Mesin C.2.2 237.737.713.814 224.881.586.890

Gedung dan Bangunan C.2.3 129.000.060 129.000.060

Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.2.4 96.080.554.350 82.568.038.322

Aset Tetap Lainnya C.2.5 51.465.451.805 50.559.530.114

Konstruksi Dalam Pengerjaan C.2.6 126.238.958.673 33.747.108.771

Akumulasi Penyusutan Aset tetap (206.902.915.814) (181.407.816.819)

Jumlah Aset Tetap 433.161.530.388 338.868.152.338

Aset Lainnya C.3

Aset Tak Berwujud C.3.1 33.045.612.876 28.775.595.567

Aset Lain-lain C.3.2 778.659.027 604.024.396

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (754.501.894) (596.862.312

Jumlah Aset Lainnya 33.069.770.009 28.782.757.651

JUMLAH ASET 990.215.144.831 870.850.537.986

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek C.4

Utang Kepada Pihak Ketiga C.4.1 6.968.014.776 5.535.057.237

Uang Muka Dari KPPN C.4.2 484.968.500 582.997.500

Pendapatan yang Ditangguhkan C.4.3 631.242.050 687.817.808

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 8.084.225.326 6.805.872.545

JUMLAH KEWAJIBAN 8.084.225.326 6.805.872.545



Nama Perkiraan Catatan 31 Desember 2014 31 Desember 2013

EKUITAS DANA

Ekuitas Dana Lancar C.5

Cadangan Piutang C.5.1 477.177.832.292 471.314.901.794

Cadangan Persediaan C.5.2 27.787.711.285 29.716.663.603

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

C.5.3 (6.968.014.776) (5.535.057.237)

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima C.5.4 17.902.090.307 897.247.292

Jumlah Ekuitas Dana Lancar 515.899.619.108 496.393.755.452

Ekuitas Dana Investasi C.6

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap C.6.1 433.161.530.388 338.868.152.338

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya C.6.2 33.069.770.009 28.782.757.651

Jumlah Ekuitas Dana Investasi 466.231.300.397 367.650.909.989

JUMLAH EKUITAS DANA 982.130.919.505 864.044.665.441

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 990.215.144.831 870.850.537.986

Jakarta, 31 Desember 2011 Sekretaris Jenderal

Komisi Pemberantasan Korupsi,

Bambang Sapto Pratomosunu NIP 19521107.197901.1.001

Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi TA. 2014 Audited

Catatan atas Laporan Keuangan - Umum 1

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum

Rencana Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor: 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat.

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011

tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan

Transfer pada Bagan Akun Standar.


tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Neraca pada

Bagan Akun Standar.


tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KPK

RENCANA STRATEGIS

KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan

manapun. Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, tugas

KPK meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya

pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang

berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap

tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak

pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan

pemerintahan negara.

Visi

“Menjadi Lembaga Penggerak Pemberantasan Korupsi yang Berintegritas,

Efektif, dan Efisien”.



Misi

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan

pemberantasan TPK.

2. Melakukan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan

pemberantasan TPK.

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK.

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK.

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Fokus Area

Fokus pelaksanaan tugas KPK pada Renstra KPK 2011-2015 adalah sebagai

berikut:

1. Penanganan Kasus Grand Corruption dan Penguatan Aparat Penegak

Hukum (APGAKUM).

Pengertian Grand Corruption adalah tindak pidana korupsi yang memenuhi

salah satu atau lebih kriteria berikut:

a. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi.

b. Melibatkan aparat penegak hukum.

c. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional.

d. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir.

Penguatan APGAKUM dilakukan melalui Koordinasi dan Supervisi.

2. Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentingan nasional (national interest),

meliputi:

a. Ketahanan pangan plus.

b. Ketahanan energi dan lingkungan.

c. Penerimaan negara.

d. Bidang infrastruktur.

3. Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN).

4. Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham

integritas.

5. Persiapan Fraud Control.

Tujuan Strategis

Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi

Sasaran Strategis

1. Keberhasilan Penanganan Grand Corruption.

2. Efektivitas Penanganan Perkara Korupsi oleh APGAKUM.

3. Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis.

4. Terwujudnya Pelembagaan SIN secara Formal.



5. Terbangunnya Integritas di Sektor Politik.

6. Terbangunnya Konsep Fraud Control sebagai Sistem Pemberantasan

Korupsi yang Terintegrasi.

7. Terwujudnya Integritas Organisasi KPK.

Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran KPK, strategi yang digunakan adalah:

1. Pencegahan yang terintegrasi

Pencegahan dilakukan secara terintegrasi dalam satu ”paket pencegahan

KPK” yakni dalam rangka membangun Sistem Integritas Nasional (SIN)

sesuai dengan fokus area pada masing-masing fase.

Pencegahan diawali dengan kajian komprehensif terhadap sistem atau

peraturan atau prosedur pada fokus area yang potensial/rawan terjadi

korupsi, kemudian diberikan rekomendasi/saran perbaikan, dan dipantau

implementasinya oleh KPK hingga tuntas. Secara paralel, dilakukan juga

pendidikan dan kampanye tentang SIN kepada K/L dan CSO untuk

mengubah mindset dan perilaku mereka, dan dilakukan internalisasi dan

impementasi pondasi dan pilar-pilar integritas nasional pada fokus area

secara bertahap (sesuai fase) untuk memperkuat SIN.

Pencegahan yang terintegrasi juga mencakup kegiatan koordinasi dan

supervisi pencegahan berupa kegiatan pelaksanaan koordinasi dengan

instansi yang melaksanakan usaha-usaha pencegahan korupsi serta

supervisi layanan publik.

2. Penindakan yang terintegrasi

Penindakan yang dilakukan terhadap grand corruption sesuai dengan fokus

area pada masing-masing fase, dengan pembangunan kasus (case building)

yang bersumber dari:

a. Pengaduan masyarakat yang potensial mengandung grand corruption.

b. Proaktif investigasi.

Penanganan kasus non grand corruption bisa dilakukan:

a. Ditangani oleh KPK.

b. Dilimpahkan kepada instansi penegak hukum lain dengan mekanisme

koordinasi dan supervisi secara berjenjang.

3. Pencegahan dan Penindakan yang terintegrasi

Terhadap fokus area yang telah dilakukan penindakan, akan dilakukan

perbaikan (recovery) melalui pencegahan. Atau sebaliknya, penindakan

akan dilakukan apabila pencegahan yang dilakukan terhadap fokus area

tidak efektif (belum berhasil).

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran KPK dalam melaksanakan tugas

dengan fokus area periode 2011-2015 digambarkan dalam peta strategi

sebagai berikut:



Pendekatan

Penyusunan Laporan

Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPK. Laporan Keuangan dihasilkan

melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

KPK merupakan satuan kerja dan tidak ada satuan kerja lain dibawah

lembaga KPK.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang

untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan

Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi

aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan

barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2014 telah mengacu

pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan



Pendapatan

Belanja

Aset

Aset Lancar

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-

kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

penyusunan LK KPK adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana

lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak

pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi

pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan

sesuai dengan jenis pendapatan.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana

lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat

terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban

atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada lembar muka

laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

3. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik

oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam

satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini

tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut,

dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada

saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka

Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera

untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12

(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari

kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs

tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang



Aset Tetap

Piutang Jangka

Panjang

akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

sebagai Bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional

pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir,

apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh

dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai

penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

b. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa

manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dilaporkan pada neraca per

31 Desember 2014 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

Untuk BM/KN yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan

Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana tersebut di atas dicatat

didalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel). Hal ini

sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001

tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam

Sistem Akuntansi Pemerintah.

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau

akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan

Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang

Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset

pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintahan yang

dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset

yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah

dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan

penjualan angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara



Aset Lainnya

Kewajiban

yang lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri

bukan bendahara atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan

tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita

oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu

perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh

bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan

tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo kurang atau sama dengan 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Aset Lancar.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap,

dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah

Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi

software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten,

goodwill, hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan

manfaat jangka panjang.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan

sebagai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi

Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap KPK yang

dihentikan dari penggunaan aktifnya.

4. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain

karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat,

lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional.

Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang

bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut

hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan

perundang-undangan.

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,

Utang Bunga (accrued interest), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.



Ekuitas Dana

Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai

nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama

kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan

penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan

lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan

menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

5. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara

aset dan utang KPK. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana

Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih

antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi

mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka

panjang.

6. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk

sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan

kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan

yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi

masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Piutang

Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo 0,5%

Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

100%

Karena kekhasan jenis piutang KPK, maka kebijakan penggolongan

kualitas piutang di KPK adalah:

a. Piutang Gratifikasi

Piutang gratifikasi dikategorikan lancar dan macet. Piutang gratifikasi

dikategorikan lancar sampai piutang tersebut diserahkan kepada

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan disisihkan sebesar 0.5%.

Piutang gratifikasi dikategorikan macet jika telah diserahkan ke PUPN

dan disisihkan sebesar 100%.

b. Piutang Uang Pengganti

Piutang uang pengganti dikategorikan lancar dan macet. Piutang Uang



Penyusutan Aset Tetap

Pengganti dikategorikan lancar dan disisihkan sebesar 0.5%, jika:

1. Para terpidana mengangsur pembayaran Uang Pengganti, atau.

2. Para terpidana masih/sedang menjalani pidana penjara, baik

pidana pokok maupun pidana tambahan sebagai subsider

pembayaran Uang Pengganti.

Piutang Uang Pengganti dikategorikan macet dan disisihkan sebesar

100%, jika Para terpidana telah menjalani pidana penjara, baik pidana

pokok maupun pidana tambahan sebagai subsider pembayaran Uang

Pengganti.

7. Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 ini, KPK telah menerapkan

penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap. Penyusutan Barang

Milik Negara berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset

Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas

dan manfaat dari suatu aset.

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

a. Gedung dan Bangunan

b. Peralatan dan Mesin

c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

d. Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik modern.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas

Pemerintah Pusat metode penyusutan yang digunakan adalah metode

Garis Lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari

Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Terdapat peraturan baru mengenai penyusutan yakni PMK Nomor

90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013

tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah

Pusat. Terdapat penambahan ayat pada pasal 21 yakni:

(5). Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4), sepanjang Aset Tetap diperoleh sebelum Tahun 2005,

Maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian :

a. Penghitungan penyusutan dilakukan sejak Semester II Tahun 2010

sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap;

b. Pencatatan penyusutan dalam Neraca dilakukan sejak penghitungan

Penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan Aset

Tetap tersebut dihapuskan.

Dampak dari penerapan PMK Nomor 90 ini pada Neraca KPK, yaitu tidak

terdapat aset yang bermasalah pada pencatatan aset KPK sehingga Nilai

Normalisasi tidak ada.

8. Kebijakan Akuntansi Terkait Perolehan Aset Tetap dari Belanja Barang

Untuk Kegiatan yang Bersifat Rahasia

Khusus pembelian alat-alat untuk kegiatan rahasia, yang dimaksudkan

sebagai barang habis pakai, tidak untuk dipelihara, dan bukan untuk

operasional KPK sehari-hari, maka atas pembelian tersebut dikategorikan

sebagai Belanja Barang.


Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 10

Realisasi PNBP & Non

PNBP KPK

Rp115.795.711.650,00

Realisasi PNBP

Rp110.048.517.476,00

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI

ANGGARAN

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan KPK dapat dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

dan non PNBP. Pendapatan non PNBP merupakan pendapatan yang dihasilkan dari

pelaksanaan tugas fungsi KPK namun tidak dapat disetorkan ke Kas Negara, karena

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)

pendapatan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah atau lainnya.

Realisasi Pendapatan KPK yang disetor ke Kas Negara dan Kas Daerah/BUMN/BUMD

pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp115.795.711.650,00. Dari jumlah tersebut,

sebesar Rp110.048.517.476,00 atau 172,84 persen dari estimasi pendapatannya

merupakan PNBP yang disetorkan ke Kas Negara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No. Uraian Estimasi

Pendapatan Realisasi %

1 Pendapatan dari Pemindahtanganan dari BMN Lainnya

0 27.300.000 0,00

2 Pendapatan Jasa Giro 6.200.000 5.668.406.724 91425,91

3 Pendapatan Hasil Denda 7.320.500.000 8.950.000.000 122,25

4 Pendapatan Ongkos Perkara 732.000 837.500 114,41

5 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang TPK 2.000.000.000 0 0,00

6 Pendapatan Uang Sitaan TPPU 0 100.000.000 0,00

7 Pendapatan Uang Sitaan TPK 21.961.500.000 81.970.405.567 373,24

8 Pendapatan Gratifikasi 3.100.000.000 2.489.843.023 (80,31)

9 Pendapatan Uang Pengganti TPK 29.282.000.000 10.295.648.128 (35,16)

10 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

0 69.403.675 0,00

11 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

0 171.126.882 0,00

12 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

0 277.835.091 0,00

13 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi (TP/TGR)

0 6.263.330 0,00

14 Pendapatan Anggaran Lain-lain 0 21.447.556 0,00

Jumlah 63.670.932.000 110.048.517.476 172,84

Perbandingan realisasi PNBP TA 2014 dan 2013 baik PNBP Fungsional maupun Umum

disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini:



Realisasi Non PNBP

Rp5.747.194.174,00

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Fungsional TA 2014 dan 2013

Jenis Pendapatan TA 2014 TA 2013 Kenaikan/ (Penurunan)

Rp %

Pendapatan Jasa Giro 5.668.406.724 346.425.134 5.321.981.590 1536,26

Pendapatan Hasil Denda 8.950.000.000 6.750.000.000 2.200.000.000 32,59

Pendapatan Ongkos Perkara

837.500 482.000 355.500.0 73,76

Pendapatan Uang Sitaan TPPU

100.000.000 0 100.000.000.0 0,00

Pendapatan Uang Sitaan TPK

81.970.405.567 22.400.158.244 59.570.247.323 265,94

Pendapatan Gratifikasi 2.489.843.023 1.548.619.812 941.223.211 60,78

Pendapatan Uang Pengganti TPK

10.295.648.128 90.965.447.061 (80.669.798.933) (88,68)

Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara

0 35.900.000 (35.900.000) 0,00

JUMLAH 109.475.140.942 122.047.032.251 (12.571.891.309) (10,30)

Pendapatan Jasa Giro pada TA 2014 mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan

dengan TA 2013. Kenaikan ini disebabkan oleh penutupan 180 rekening dari beberapa

kasus yang telah inkracht. Rincian rekening yang telah ditutup dapat dilihat pada

Lampiran 9.

Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Umum TA 2014 dan 2013

Jenis Pendapatan TA 2014 TA 2013 Kenaikan/(Penurunan)

Rp %

Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/ dihapuskan

27.300.000 15.050.000 12.250.000 81,40

Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

69.403.675

177.816.285

(108.412.610)

(60,97)

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

277.835.091 192.579.666 85.255.425 44,27

Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara

6.263.330 2.797.000 3.466.330 123,93

Pendapatan Anggaran Lain-lain 21.447.556 0 21.447.556 0,00

Penerimaan kembali Belanja Pegawai TAYL

171.126.882 120.847.847 50.279.035 41,61

JUMLAH 573.376.534 509.090.798 64.285.736 12,63

Sedangkan realisasi Non PNBP KPK (pendapatan disetorkan ke Kas

Daerah/BUMN/BUMD) pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp5.747.194.174.00 dengan

penjelasan sebagaimana Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7 Pendapatan KPK yang Disetorkan Ke Kas Daerah/BUMN/BUMD

Dasar Putusan Jenis Penyetoran Jumlah

No.472K/Pid.Sus/2012 Tgl.3 Mei 2012

Uang pengganti, a.n Syamsul Arifin

Pemkab Langkat

5.747.194.174

JUMLAH 5.747.194.174



Realisasi Belanja Kas

Rp556.997.956.258,00

B.2. Belanja Negara

Belanja Negara terdiri dari belanja transaksi kas dan belanja transaksi non kas. Belanja

transaksi kas adalah belanja yang telah dianggarkan dalam DIPA KPK, sedangkan

belanja transaksi non kas adalah belanja yang berasal dari hibah langsung dalam

bentuk barang/jasa yang tidak masuk dalam DIPA KPK.

B.2.1. Belanja Transaksi Kas

Realisasi belanja transaksi kas pada TA 2014 adalah sebesar Rp556.997.956.258,00

atau sebesar 89,24 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja.

Realisasi belanja tersebut berasal dari realisasi belanja rupiah murni.

Anggaran dan realisasi belanja TA 2014 menurut program dapat dilihat pada tabel

berikut ini: Tabel 8

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2014

Kode Program Anggaran Realisasi Belanja %

093.01.01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK

518.762.315.000 465.796.101.511 89,79

093.01.06 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

105.417.947.000 91.201.854.747 86,51

Jumlah 624.180.262.000 556.997.956.258 89,24

Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada

tabel berikut ini: Tabel 9

Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

Kode Jenis Belanja

Jenis Belanja Anggaran Realisasi Belanja

%

51 Belanja Pegawai 325.262.272.000 290.835.688.185 89,42

52 Belanja Barang 152.977.363.000 126.535.267.615 82,72

53 Belanja Modal 145.940.627.000 139.627.000.458 95,67

JUMLAH 624.180.262.000 556.997.956.258 89,24

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014



Pengembalian Belanja

Rp2.930.377.406,00

Belanja Pegawai

Rp290.835.688.185,00

Realisasi belanja TA 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp91.165.997.466,00

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013

Kode Jenis

Belanja Jenis Belanja

Realisasi Belanja Naik/(Turun)

TA 2014 TA 2013 Rp %

51 Belanja Pegawai 290.835.688.185 227.383.117.479 63.452.570.706 27,91

52 Belanja Barang 126.535.267.615 140.884.121.372 (14.348.853.757) (10,18)

53 Belanja Modal 139.627.000.458 97.564.719.941 42.062.280.517 43,11

JUMLAH 556.997.956.258 465.831.958.792 91.165.997.466 19.57

Pengembalian Belanja

Sampai dengan akhir TA 2014, terdapat pengembalian belanja sebesar

Rp2.930.377.406,00 berasal dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Rincian

pengembalian belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11

Pengembalian Belanja TA 2014

Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja Realisasi

Pengembalian

5115 Belanja Gaji dan Tunjangan Pokok Pegawai Non PNS 765.922.417

5212 Belanja Barang Non Operasional 254.228.926

5221 Belanja Jasa 1.900.000

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 1.022.394.081

5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 885.931.982

JUMLAH 2.930.377.406

Pengembalian belanja yang terkait dengan Belanja Pegawai diantaranya disebabkan

oleh: (i) pegawai yang keluar dari KPK tidak pada akhir bulan (tanggal 30 atau 31),

sehingga gaji yang telah dimintakan ke Kas Negara tidak dapat ditransfer seluruhnya

ke pegawai yang keluar tersebut, dan (ii) pemutakhiran data penghasilan instansi asal

bagi para PNS yang dipekerjakan, sehingga tunjangan yang terlanjur dibayarkan

dikembalikan ke Kas Negara.

Pengembalian Belanja Barang Non Operasional diantaranya berasal dari kegiatan

perekaman persidangan oleh beberapa universitas di daerah, sedangkan

pengembalian belanja perjalanan dinas disebabkan terutama oleh penggunaan metode

langsung (SPM-LS Bendahara) untuk perjalanan dinas.

B.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar

Rp290.835.688.185,00 dan Rp227.383.117.479,00. Kenaikan realisasi belanja

pegawai antara lain disebabkan oleh pergeseran tingkat kompetensi dari para pegawai

dan penambahan pegawai sepanjang Tahun 2014. Rincian Belanja Pegawai disajikan

dalam tabel berikut:



Belanja Barang

Rp126.535.267.615,00

Tabel 12

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan 2013

Jenis Belanja Realisasi Belanja Naik/(Turun)

TA 2014 TA 2013 Rp %

Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara

305.760.000 305.760.000 0 0,00

Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara

845.208.000 845.208.000 0 0,00

Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara

859.877.522 840.450.998 19.426.524 2,31

Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara

86.580.000 86.580.000 0 0,00

Belanja Tunj. Fasilitas KPK 3.067.614.500 3.005.180.150 62.434.350 2,08

Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS

145.790.130.015 118.085.728.585 27.704.401.430 23,46

Belanja Tunj. Pegawai Non PNS

95.387.125.468 68.233.787.555 27.153.337.913 39,79

Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS

1.119.630 965.316 154.314 15,99

Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS

45.258.195.467 37.662.994.830 7.595.200.637 20,17

Realisasi Belanja Bruto 291.601.610.602 229.066.655.434 62.534.955.168 27,30

Pengembalian Belanja 765.922.417 1.683.537.955 (917.615.538) (54,51)

Realisasi Belanja Neto 290.835.688.185 227.383.117.479 63.452.570.706 27,91

B.2.1.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar

Rp126.535.267.615,00 dan Rp140.884.121.372,00. Penurunan Belanja Barang

antara lain disebabkan penurunan Belanja barang Operasional, Non Operasional, dan

Belanja Jasa. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 13

Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan 2013


TA 2014 TA 2013 Rp %

Belanja Barang Operasional 11.393.794.702 28.956.872.661 (17.563.077.959) (60,65)

Belanja Barang Non Operasional

24.104.567.702 25.258.421.390 (1.153.853.688) (4,57)

Belanja Jasa 41.308.058.435 42.196.000.521 (887.942.086) (2,10)

Belanja Pemeliharaan 10.884.127.433 8.623.849.184 2.260.278.249 26,21

Belanja Perjalanan Dinas 41.009.174.332 37.013.212.291 3.995.962.041 10,80

Realisasi Belanja Bruto 128.699.722.604 142.048.356.047 (13.348.633.443) (9,40)

Pengembalian Belanja 2.164.454.989 1.164.234.675 1.000.220.314 85,91

Realisasi Belanja Neto 126.535.267.615 140.884.121.372 (14.348.853.757) (10,18)



Belanja Modal

Rp139.627.000.458,00

B.2.1.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA. 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar

Rp139.627.000.458,00 dan Rp97.564.719.941,00. Kenaikan Belanja Modal antara

lain disebabkan kenaikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung

dan Bangunan, dan Belanja Modal Lainnya. Rincian Belanja Modal disajikan dalam

tabel berikut ini:

Tabel 14

Perbandingan Belanja Modal TA 2014 dan 2013


TA 2014 TA 2013 Rp %

Belanja Modal Tanah 0 9.027.604.000 (9.027.604.000) (0,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

23.559.888.301 39.400.799.317 (15.840.911.016) (40,20)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

109.246.578.393 35.890.536.355 73.356.042.038 204,39

Belanja Modal Fisik Lainnya 0 13.245.780.269 (13.245.780.269) (0,00)

Belanja Modal Lainnya 6.820.533.764 0 6.820.533.764 0,00

Realisasi Belanja Bruto 139.627.000.458 97.564.719.941 42.062.280.517 43,11

Pengembalian Belanja 0 0 0 0,00

Realisasi Belanja Neto 139.627.000.458 97.564.719.941 42.062.280.517 43,11

B.2.2. Belanja Transaksi Non Kas

Belanja Barang dan Belanja Modal Non Kas sebesar Rp1.514.503.850,00 merupakan

realisasi penerimaan hibah langsung berupa barang dan jasa berasal dari:

1. Pemerintah Jerman/GIZ (Reg Nomor 70745701) sebesar Rp1.348.580.450,00

berdasarkan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat

Berharga (MPHL-BJS) Nomor 01242 tanggal 9 September 2014, persetujuan MPHL-

BJS Nomor 357412K/175/702 tanggal 11 September 2014, dan Surat Perintah

Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

(SP3HL-BJS) Nomor SP3HL-BJS-0095/PU.6/2014 tanggal 25 Juli 2014.

2. Pemerintah Jerman/GIZ (Reg Nomor 70745701) sebesar Rp165.923.400,00

berdasarkan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat

Berharga (MPHL-BJS) Nomor 01248 9 September 2014 dan Surat Perintah

Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

(SP3HL-BJS) Nomor SP3HL-BJS-0113/PU.6/2014 tanggal 25 Agustus 2014.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Hibah yang Diterima KPK

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan

Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, hibah yang dicantumkan dalam DIPA

adalah hibah yang diterima dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan,

sedangkan hibah dalam bentuk barang/jasa cukup dicantumkan dalam LRA dan

diungkap dalam CaLK.

a. Hibah Dalam Bentuk Barang

Pada Tahun 2014 KPK menerima hibah barang dari GIZ – Project Support for

Anti Corruption Clearing House of CEC. Berdasarkan the Implementation

Agreement for Technical Cooperation Projects antara Deutsche Gesellschaft fur



Internationale Zusammenarbeit/GIZ Gmbh (sebelumnya bernama Deutsche

Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit/GTZ), KPK memperoleh hibah

dalam bentuk barang berupa satu unit bus Hino beserta dokumen

kepemilikannya. Periode proyek hibah ini adalah 6 tahun dari Januari 2007 s.d

Desember 2015, dengan proyek keseluruhan adalah EUR 5.950.000,00.

b. Hibah Dalam Bentuk Jasa

Hibah dalam bentuk jasa merupakan hibah yang diterima KPK berupa kegiatan

yang pelaksanaan dan pengelolaan dananya dilakukan oleh negara donor.

Hibah dalam bentuk jasa yang diterima KPK tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1) USAID – Strengthening Integrity and Accountability Program 1

Berdasarkan USAID Agreement Nomor 497-026 tanggal 30 September

2009, KPK menerima hibah berupa bantuan penelitian untuk road map,

kampanye pembuatan film K vs K, bantuan court monitoring, e-learning

gratifikasi, dan pengembangan SDM KPK. Pelaksana proyek (implementing

agency) adalah Management System International (MSI).

Periode proyek hibah ini adalah 6 tahun dari Januari 2011 s.d. Januari

2016, dengan nilai proyek keseluruhan adalah USD 5.152.109,00.

2) CIDA 2 - Project Support to Indonesia's Island Integrity Program for Sulawesi

(SIPS)

Berdasarkan Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia

dan Pemerintah Kanada pada tanggal 14 Mei 2009, KPK menerima hibah

untuk proyek The Support to Indonesia’s Island Integrity Program for

Sulawesi (SIPS) dengan Nomor Register 70876401, berupa perbaikan dan

peningkatan kapasitas pemerintah daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan

dan Sulawesi Utara serta 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

dan Sulawesi Utara. Perbaikan dan peningkatan kapasitas Pemda pada

Provinsi tersebut di atas diutamakan pada pelayanan publik, pengadaan

barang dan jasa, serta administrasi kependudukan melalui penelitian,

seminar, workshop, training, dan implementasinya. Pelaksana proyek

(implementing agency) adalah Cowater International.

Periode proyek hibah ini adalah 5 tahun dari Desember 2009 s.d. 14 Mei

2016 dengan nilai proyek keseluruhan adalah CAD11,000,000.00.

3) Jerman - Assistance in Combating and Preventing Corruption in Indonesia

Berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Jerman dan Pemerintah

Indonesia tanggal 21 September 2007, KPK menerima hibah untuk proyek

Assistance in Combating and Preventing Corruption in Indonesia dengan

Nomor Register 70745701, berupa Kegiatan peningkatan pelayanan

Manajemen KPK melalui Training, penyediaan peralatan multimedia, buku

perpustakaan, server, software, ACLC Bus, kerja sama KPK-CAC Timor Leste-

Pemerintah Jerman, dsb. Pelaksana proyek (implementing agency) adalah

GIZ.

Periode proyek hibah ini dari 21 September 2007 s.d. 14 September 2015

dengan nilai proyek keseluruhan adalah EUR 5.950.000,00.

4) AUSAID - Australia Indonesia Partnership for Justice

Berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Australia dan Pemerintah

Indonesia tanggal 2 Mei 2011, KPK menerima hibah untuk proyek Australia

Indonesia Partnership for Justice dengan Nomor Register 2D76N3G8,

berupa kegiatan kajian hukum dan internalisasi penyidik KPK, kegiatan

kampanye anti korupsi terutama untuk kaum perempuan (SPAK), dukungan

promosional produk pencegahan KPK, Enterprise Architecture, Assessment

NTB. Pelaksana proyek (implementing agency) adalah CARDNO.



Periode proyek hibah ini dari 2 Mei 2011 s.d. 2 Mei 2016 dengan nilai

proyek keseluruhan adalah AUD 1.300.000,00.

2. Pengelolaan Tunjangan Hari Tua (THT) Pimpinan dan Pegawai KPK

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006

tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pasal 15 Ayat (3a) Peraturan

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi

Pemberantasan Korupsi, Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai KPK diberikan

Tunjangan Hari Tua (THT).

THT tersebut dikelola pihak ketiga dan akan dibayarkan kepada pimpinan/pegawai

saat pimpinan/pegawai selesai menjalani tugas di KPK. Sampai dengan 31

Desember 2014, THT 647 peserta dengan nilai sebesar Rp39.745.040.075,00

dikelola dengan metode syariah oleh PT BNI Life, sedangkan THT 444 peserta

dengan nilai sebesar Rp27.391.088.249,00 dikelola dengan metode konvensional

oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

3. Jaminan Bank/Bank Garansi untuk Pemeliharaan

Berdasarkan Surat dari Dirjen Perbendaharaan Nomor S-9284/PB/2013 tanggal 20

Desember 2013 tentang Perlakuan Akuntansi Atas Jaminan Pemeliharaan/Garansi

Bank.

Sesuai dengan surat tersebut terdapat Jaminan Bank Nomor

088.114.14.01090/GPH atas Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi

Perencanaan Arsitektur IT Gedung KPK dari PT Global Piranti Solusi sebesar

Rp179.393.000,00 dan Jaminan Bank Nomor PI.0264021.41.0020.SBY.01/S0006

atas Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Unit Gedung Tahap

2 berupa pengadaan mesin genset di Gedung KPK dari CV Quadra Insan Makmur

sebesar Rp45.004.500,00.

4. Jaminan Bank/Bank Garansi untuk Pelaksanaan

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini KPK sedang melaksanakan pembangunan

gedung secara multi years. Sebagaimana kontrak single years, pada akhir tahun

anggaran KPK dihadapkan pada kondisi dimana Berita Acara Penyelesaian

Pekerjaan (BAPP) akan dibuat pada tanggal 31 Desember 2014, namun SPM-LS

harus diterima KPPN paling lambat pada tanggal 23 Desember 2014. Oleh karena

itu, walaupun pelaksanaan kontrak multi years tidak diatur dalam Pedoman

Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir TA 2014, KPK berinisiatif

meminta PT Hutama Karya untuk menyerahkan jaminan bank sebesar

Rp17.606.565.000,00 sebagai jaminan atas pembayaran yang telah dilakukan

KPK untuk persentase pekerjaan yang belum diselesaikan.

5. KPK Kasus Hukum Terkait Gugatan yang Dikabulkan Hakim

Berdasarkan putusan Nomor 2580 K/PDT/2013, Mahkamah Agung menghukum

KPK untuk membayar Rp100.000.000,00 kepada bekas hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Syarifuddin Umar. Putusan kasasi itu mengabulkan gugatan

praperadilan Syarifudin karena penyitaan barang bukti berupa sejumlah uang oleh

KPK dianggap tidak berkaitan dengan kasus suap yang menjeratnya.

Sampai dengan laporan ini disusun, KPK sedang membuat draft permohonan

peninjauan kembali (PK) untuk diajukan kepada Mahkamah Agung.


Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 18

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp484.968.500,00

Kas di Bendahara

Penerimaan

Rp9.366.450,00

Kas Lainnya dan Setara

Kas Rp621.875.600,00

Piutang Bukan Pajak

sebesar Rp480.593.644.944,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing

sebesar Rp484.968.500,00 dan Rp582.997.500,00 merupakan kas yang dikuasai,

dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa

Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum

dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-8504/PB/2014 tanggal 9

Desember 2014, KPK diberikan dispensasi penggunaan sisa UP TA 2014 untuk

membiayai kegiatan penanganan kasus tindak pidana korupsi pada awal bulan Januari

2015 sebesar Rp500.000.000,00. Dengan demikian, KPK tidak menyetorkan sisa UP

tersebut ke Kas Negara, namun akan diperhitungkan dengan pemberian UP TA 2015.

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing

sebesar Rp9.366.450,00 dan Rp75.000.000,00 yang mencakup seluruh kas, baik saldo

rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab

Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan

berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo Kas sebesar Rp9.366.450,00 berasal

dari Uang Gratifikasi. Saat laporan ini selesai disusun pada tanggal 28 Februari 2015,

uang dimaksud telah disetor ke Kas Negara.

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar

Rp621.875.600,00 dan Rp612.817.808,00 merupakan kas yang berada di bawah

tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo

rekening di bank maupun uang tunai.

Saldo Kas sebesar Rp621.875.600,00 merupakan konversi dari valuta asing sebesar

USD 49.990,00 (USD 50.000,00 dikurangi biaya transfer bank sebesar USD 10,00) yang

diterima KPK dari Ramon Magsaysay Foundation, sebagai salah satu pemenang Ramon

Magsaysay Award Tahun 2013. Pada tanggal 31 Desember 2014, uang tersebut masih

tersimpan dalam rekening Nomor 0378.02.000012.30.7 atas nama KPK qq.

Penampungan Sementara (USD). Namun, pada tanggal 18 Mei 2015 KPK telah

menyetorkan uang dari Ramon Magsaysay Foundation tersebut senilai USD 49.990,00

atau setara Rp651.369.700,00 ke Kas Negara.

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar

Rp480.593.644.944,00 dan Rp501.567.745.604,00 yang merupakan semua hak atau

klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan

belum diselesaikan pada tanggal laporan keuangan.

Rincian Piutang Bukan Pajak KPK per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:



Tabel 15

Rincian Piutang Bukan Pajak Per Akun TA 2014 dan 2013

Jenis Piutang TA 2014 TA 2013 Kenaikan/(Penurunan)

Rp %

Piutang Pendapatan Gratifikasi

742.741.679 202.096.691 540.644.988 267.52%

Uang Pengganti 479.470.161.753 501.190.734.109 (21.720.572.356) -4.33%

Biaya Perkara 717.500 880.000 (162.500) -18.47%

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

377.377.202 174.034.804 203.342.398 116.84%

Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah

2.646.810 0 2.646.810 0.00%

J u m l a h 480.593.644.944 501.567.745.604 (20.974.100.660) -4.18%

C.1.4.1. Piutang Pendapatan Gratifikasi

Piutang Pendapatan Gratifikasi sebesar Rp742.741.679,00 merupakan gratifikasi yang

telah ditetapkan menjadi milik negara namun sampai dengan 31 Desember 2014

belum ada penyetoran ke Kas Negara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16

Rincian Piutang Bukan Pajak-Gratifikasi

No. Nama Pelapor Surat Keputusan

Saldo (Rp)

Nomor Tanggal

1 ALT KEP 374/01/X/2008

20.650.000

2 TL KEP 120/01-13/03/2010

2.500.000

3 HS KEP 54/01-13/02/2012 2-Feb-12 6.301.840

4 IHA KEP-500/01-13/07/2013 16-Jul-13 200.000

5 DS KEP 747/01-13/10/2013 23-Oct-13 1.000.000

6 II KEP 800/01-13/11/2013 4-Nov-13 500.000

7 AAN KEP 970/01-13/12/2013 31-Dec-13 5.000.000

8 DYL KEP 04/01-13/01/2014 9-Jan-14 200.000

9 EB KEP 30/01-13/01/2014 13-Jan-14 1.561.413

10 MJ KEP 197/01-13/03/2014 7-Mar-14 200.000

11 AH KEP 647/01-13/05/2014 13-May-14 200.000

12 BA KEP 902/01-13/07/2014 7-Jul-14 3.900.000

13 MI KEP 923/01-13/07/2014 14-Jul-14 6.500.000

14 DRS KEP 924/01-13/07/2014 14-Jul-14 2.800.000

15 DEP KEP 925/01-13/07/2014 14-Jul-14 5.000.000

16 WK KEP 927/01-13/07/2014 14-Jul-14 2.500.000

17 BP KEP 950/01-13/08/2014 6-Aug-14 1.500.000

18 ARI KEP 982/01-13/08/2014 19-Aug-14 1.750.000

19 NA KEP-993/01-13/08/2017 22-Aug-14 100.000

20 LS KEP 1006/01-13/08/2014 22-Aug-14 1.700.000

21 JS KEP-1157/01-13/10/2014 1-Oct-14 5.000.000

22 LH KEP-1161/01-13/10/2014 1-Oct-14 500.000

23 WI KEP-1166/01-13/10/2014 2-Oct-14 500.000

Jumlah Dipindahkan 72.063.253



No. Nama Pelapor Surat Keputusan

Saldo (Rp)

Nomor Tanggal

Jumlah Pindahan 72.063.253

24 ZB KEP-1183/01-13/10/2014 6-Oct-14 2.000.000

25 RS KEP-1217/01-13/10/2014 17-Oct-14 100.000

26 RC KEP-1227/01-13/10/2014 21-Oct-14 6.000.000

27 APK KEP-1227/01-13/10/2014 23-Oct-14 200.000

28 CJFM KEP-1229/01-13/10/2014 23-Oct-14 200.000

29 YAP KEP-1238/01-13/10/2014 23-Oct-14 2.000.000

30 SPD KEP-1287/01-13/11/2014 4-Nov-14 200.000

31 MW KEP-1317/01-13/11/2014 14-Nov-14 54.906.854

32 SAD KEP-1360A/01-13/11/2014 28-Nov-14 1.800.000

33 AK KEP-1360D/01-13/11/2014 28-Nov-14 78.000.000

34 AD KEP-1360E/01-13/11/2014 28-Nov-14 5.000.000

35 BP KEP-1360F/01-13/11/2014 28-Nov-14 5.000.000

36 HH KEP-1360G/01-13/11/2014 28-Nov-14 15.000.000

37 SR KEP-1360H/01-13/11/2014 28-Nov-14 15.000.000

38 AMYR KEP-1392/01-13/12/2014 11-Dec-14 30.516.704

39 AS KEP-1393/01-13/12/2014 11-Dec-14 30.516.704

40 MU KEP-1395/01-13/12/2014 11-Dec-14 25.000.000

41 WI KEP-1397/01-13/12/2014 11-Dec-14 1.373.200

42 WA KEP-1403/01-13/12/2014 15-Dec-14 4.057.400

43 VG KEP-1408/01-13/12/2014 16-Dec-14 230.958.000

44 MUH KEP-1409/01-13/12/2014 16-Dec-14 65.420.000

45 TSB KEP-1411/01-13/12/2014 16-Dec-14 10.000.000

46 ES KEP-1418/01-13/12/2014 18-Dec-14 1.500.000

47 LA KEP-1426/01-13/12/2014 19-Dec-14 36.108.360

48 MSP KEP-1430/01-13/12/2014 24-Dec-14 2.000.000

49 HL KEP-1438/01-13/12/2014 30-Dec-14 23.129.524

50 IP KEP-1440/01-13/12/2014 30-Dec-14 9.500.000

51 NF KEP-1447/01-13/12/2014 30-Dec-14 100.000

52 II KEP-1448/01-13/12/2014 30-Dec-14 1.000.000

53 H KEP-1450/01-13/12/2014 30-Dec-14 15.091.680

54 MRR KEP-1456/01-13/12/2014 30-Dec-14 1.000.000

Total 742.741.679

Saat laporan ini selesai disusun pada tanggal 28 Februari 2015, piutang gratifikasi yang

telah dibayarkan atas nama DS, II, DYL, EB, MJ, BA, MI, DRS, DEP, WK, BP, ARI, NA, LS,

LH, RS, RC, YAP, SAD, AD, BP, HH, SR, AMYR, AS, M, WI, W, VG, M, TSB, ES, LA, MSP, HL,

IP, NS, II, H, dan MRR telah menyelesaikan kewajibannya ke Kas Negara.



C.1.4.2. Piutang Uang Pengganti

Uang Pengganti sebesar Rp479.470.161.753,00 merupakan uang yang harus dibayar

terpidana sehubungan dengan korupsi yang dilakukannya. Rincian Uang Pengganti

selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 4.

Piutang Uang Pengganti dicatat berdasarkan amar putusan yang sudah berkekuatan

hukum tetap. KPK melakukan upaya penagihan Piutang Uang Pengganti selama

Terpidana menjalani masa hukuman pokok. Untuk memantau masa hukuman

Terpidana, KPK melakukan pemantauan dengan mendasarkan pada data masa

penahanan Terpidana yang diperoleh dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia. Untuk selanjutnya, KPK akan membuat sistem informasi

pemantauan mengenai kondisi riil masa penahanan terpidana hasil penuntutan KPK.

Pada tanggal 29 April 2015, KPK telah melakukan penghapusan Piutang Uang

Pengganti untuk 17 orang terpidana dengan nilai sebesar Rp141.496.105.889,00.

Penghapusan tersebut dilakukan karena para terpidana sebagaimana surat Dirjen

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

PAS7.PK.01.01.02-1244 tanggal 7 Desember 2012 dan Nomor PAS.5.TI.01.04-171

tanggal 17 Maret 2015 telah selesai melaksanakan pidana penjara tambahan sebagai

subsider uang pengganti.

Penghapusan Piutang Uang Pengganti juga didasarkan pada Surat Komite Standar

Akuntansi Pemerintahan Nomor S-73/K.1/KSAP/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 yang

menyatakan bahwa:

Penghapusan Piutang Uang Pengganti tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah akan tetapi

mengikuti mekanisme penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga perlakuannya adalah

Piutang Uang Pengganti akan dihapuskan secara mutlak dari Neraca apabila:

1. Uang Pengganti telah dibayar lunas oleh terpidana.

2. Harta benda terpidana disita untuk kemudian dilelang.

3. Terpidana telah menjalani tambahan pidana penjara sebagai substitusi dari

kewajiban membayar Uang Pengganti (subsider).

Keputusan penghapusan Piutang Uang Pengganti dapat dilihat pada Lampiran 4.

Pada Tahun 2006, terdapat terpidana a.n Hamdani Amin yang telah meninggal dunia

saat menjalani pidana badan di Lembaga Pemasyarakatan. Ybs masih mempunyai

kewajiban membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.068.092.902,00. Karena belum

adanya ketentuan yang mengatur apakah seorang terpidana yang meninggal dunia saat

menjalani pidana badan hapus seluruh kewajibannya, maka saldo Piutang Uang

Pengganti sebesar tersebut di atas belum dapat dihapuskan.

Selain itu, untuk selanjutnya KPK akan meningkatkan upaya asset recovery dari Piutang

Uang Pengganti melalui optimalisasi Unit Pelacakan Aset, Pengumpulan Barang Bukti,

dan Eksekusi (Labuksi).

C.1.4.3. Piutang Biaya Perkara

Biaya perkara sebesar Rp717.500,00 merupakan biaya yang dikenakan terhadap para

terpidana sehubungan dengan perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi. Rincian biaya perkara selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 4.



Penyisihan Piutang Tak

Tertagih – Piutang

Bukan Pajak

Rp3.489.128.038,00

C.1.4.4. Piutang Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

Piutang Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL per 31 Desember 2014 sebesar

Rp377.377.202,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17

Rincian Piutang Bukan Pajak-Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

No. Penyedia Barang/Jasa Jumlah

(Rp)

1. PT Asuransi Reliance Indonesia 299.891.373

2. PT Grha Humaindo Manajemen 37.257.399

3. PT Marurat Torop Jaya 27.528.430

4. PT Intirasa Boga Utama 12.700.000

T o t a l 377.377.202

Saat laporan ini selesai disusun pada tanggal 28 Februari 2015 seluruh penyedia

barang/jasa tersebut telah membayar kewajibannya ke Kas Negara.

C.1.4.5. Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pemerintah

Piutang Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp2.646.810,00

adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pengadaan rehabilitasi interior

ruangan gedung lantai 4 (Kementerian BUMN). Saat laporan ini selesai disusun pada

tanggal 28 Februari 2015 PT Marurat Torop Jaya telah membayar kewajibannya ke Kas

Negara.

C.1.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2014

dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp3.489.128.038,00 dan

Rp30.252.843.810,00 merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka

pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Berikut disajikan perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek untuk

masing-masing jenis piutang:

Tabel 18

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Uang Pengganti

No. Kualitas Jumlah Debitur

Nilai Piutang (Rp)

Penyisihan Nilai Penyisihan

(Rp)

1 Lancar 23 478.402.068.851 0.50% 2.392.010.345

2 Macet 1 1.068.092.902 100.00% 1.068.092.902

T o t a l 479.470.161.753 3.460.103.247

Tabel 19

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Gratifikasi


Nilai Piutang (Rp)


(Rp)

1 Lancar 52 719.591.679 0.50% 3.597.958

2 Macet 2 23.150.000 100.0% 23.150.000

T o t a l 742.741.679 26.747.958



Bagian Lancar TGR Neto

Rp73.315.386,00

Belanja Dibayar Di

Muka/Uang Muka

Belanja

Rp17.902.090.307,00

Tabel 20

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Biaya Perkara


Nilai Piutang (Rp)


(Rp)

1 Lancar 27 342.500 0.50% 1.713

2 Macet 24 375.000 100.00% 375.000

T o t a l 717.500 376.713

Tabel 21

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Penerimaan Atas Belanja Lainnya TAYL


Nilai Piutang (Rp)


(Rp)

1 Lancar 4 377.377.202 0.50% 1.886.886

T o t a l 377.377.202 1.886.886

Tabel 22

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Denda Keterlambatan Atas Pekerjaan

Pemerintah


Nilai Piutang (Rp)


(Rp)

1 Lancar 1 2.646.810 0.50% 13.234

T o t a l 2.646.810 13.234

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 5.

C.1.6. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2014 sebesar

Rp73.683.805,00 merupakan ganti rugi atas hilangnya BMN oleh pegawai KPK.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2014 adalah

sebesar Rp368.419,00.

Dengan demikian, Bagian Lancar TGR neto per 31 Desember 2014 adalah sebesar

Rp73.315.386,00

C.1.7. Belanja Dibayar Di Muka/Uang Muka Belanja

Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar

Rp17.902.090.307,00 dan Rp897.247.292,00. Belanja Dibayar Di Muka merupakan

pengeluaran belanja yang telah dapat ditentukan penggunaannya, namun belum

menerima manfaat baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut.

Saldo Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2014 sebesar Rp17.902.090.307,00

merupakan pembayaran untuk:

1. Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio land mobile/SPP. 0235373 s.d 18

Desember 2015 sebesar Rp32.445.373,00.


Desember 2015 sebesar Rp380,007,189,00.






Persediaan Rp27.787.711.285,00

Aset tetap Rp433.161.530.388,00




6. Pengadaan sewa tanah dan bangunan s.d. 28 Februari 2015 sebesar

Rp16.438,356,00.

7. Pengadaan perpanjangan lisensi Symantec s.d. Nopember 2015 sebesar

Rp53.801.753,00.

8. Pengadaan Sewa Lisensi Enkripsi Web s.d. Agustus 2015 sebesar

Rp80.339.488,00.

9. Pengadaan Sewa Lisensi Creative Cloud Software s.d Oktober 2015 sebesar

Rp70.968.842,00.

10. Reklas dari Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan atas Audit BPK sebesar

Rp17.120.525.991,00.

C.1.8. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar

Rp27.787.711.285,00 dan Rp29.716.663.603,00. Persediaan merupakan jenis aset

dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca diperoleh

dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 23

Rincian Persediaan

Jenis Persediaan 31 Des 2014 31 Des 2013

Barang Konsumsi Rp 1.318.090.701 1.338.370.996

Amunisi Rp 408.379.235 408.379.235

Bahan Untuk Pemeliharaan Rp 203.166.429 130.302.738

Suku Cadang Rp 6.387.250 6.556.500

Pita Cukai, Materai dan Leges Rp 0 1.851.500

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

Rp 25.681.337.897 27.607.341.537

Bahan Baku Rp 99.118.555 197.899.400

Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Rp 30.019.870 8.499.353

Persediaan Lainnya Rp 41.211.348 17.462.344

Total Rp 27.787.711.285 29.716.663.603

C.2. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar

Rp433.161.530.388,00 dan Rp338.868.152.338,00 merupakan aset berwujud yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan

operasional entitas. Rincian Aset Tetap KPK adalah sebagai berikut:



Tabel 24

Rincian Aset Tetap

No. Aset 31 Des 2014 31 Des 2013 Kenaikan/

(Penurunan)

1 Tanah 128.412.767.500 128.390.705.000 22.062.500

2 Peralatan dan Mesin 237.737.713.814 224.881.586.890 12.856.126.924

3 Gedung dan Bangunan

129.000.060 129.000.060 0

4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

96.080.554.350 82.568.038.322 13.512.516.028

5 Aset tetap lainnya: 51.465.451.805 50.559.530.114 905.921.691

6 KDP 126.238.958.673 33.747.108.771 92.491.849.902

Jumlah 640.064.446.202 520.275.969.157 119.788.477.045

Akumulasi Penyusutan

(206.902.915.814) (181.407.816.819) (25.495.098.995)

Jumlah 433.161.530.388 338.868.152.338 94.293.378.050

Penambahan Aset Tetap dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal terdapat

perbedaan dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal TA 2014 139.627.000.458

Penambahan:

Hibah Langsung Barang dari GIZ 1.514.503.850

Perolehan Lain (Barang Display - Gratifikasi) 27.380.000

Hibah Danida & GIZ (2012) 573.000.000

Reklas Masuk Berdasarkan Audit BPK 403.138.518

Pengurangan:

Reklas Ekstrakomtabel (66.485.650)

Reklas ke Aset Tak Berwujud (4.173.877.309)

Reklas ke Aset Lain-lain (Penghentian Aset) (141.945.831)

Reklas Belanja Modal ke Aset Lainnya dari Hibah (821.022.200)

Reklas Keluar Berdasarkan Audit BPK (17.153.214.791)

Mutasi Penambahan Aset 2014 119.788.477.045

Posisi Aset Tetap pada Neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 25

Rincian Aset Tetap di Neraca dan SIMAK BMN

No. Uraian Aset Tetap dalam

Neraca (Rp) Aset Tetap dalam SIMAK BMN (Rp)

Selisih (Rp)

1. Tanah 128.412.767.500 128.412.767.500 0

2. Peralatan dan Mesin

237.737.713.814 237.737.713.814 0

3. Gedung dan Bangunan

129.000.060 129.000.060 0

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

96.080.554.350 96.080.554.350 0

5. Aset Tetap Lainnya:

51.465.451.805 51.465.451.805 0

6 KDP 126.238.958.673 126.238.958.673 0

Jumlah 640.064.446.202 640.064.446.202 0

Akumulasi Penyusutan (206.902.915.814) (206.902.915.814) 0

Nilai Buku Aset Tetap 433.161.530.388 433.161.530.388 0



Tanah

Rp128.412.767.500,00

Nilai Buku Peralatan

dan Mesin

Rp48.713.852.981,00

C.2.1. Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp128.412.767.500,00

dan Rp128.390.705.000,00. Tanah tersebut terletak di Jl. H.R. Rasuna Said No. 565

Guntur Setiabudi Jakarta Selatan dengan luas 8.663 m2. Tanah tersebut diperoleh dari

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan berdasarkan Berita Acara

Serah Terima Nomor BAST-02/KN/2009 tanggal 17 Februari 2009. Pada tanggal 2

November 2010, KPK telah menerima Sertifikat Hak Pakai Nomor 155 atas tanah

tersebut dari Badan Pertanahan Nasional.

Mutasi nilai Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2013 128.390.705.000

Penambahan:

- Reklas dari belanja Gedung dan Bangunan 22.062.500

Pengurangan


C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 dan

2013 adalah sebesar Rp237.737.713.814,00 dan Rp224.881.586.890,00. Sedangkan

nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi

akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp48.713.852.981,00

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:


Mutasi Masuk:

Pembelian Belanja MAK 53211 11.803.733/905

Mutasi tambah eks. Gratifikasi 27.180.000

Mutasi tambah perolehn hibah 2.020.669.850

Reklas masuk 46.400.000

Jumlah Mutasi Masuk 13.897.983.755

Mutasi Keluar:

Mutasi kurang karena penghentian penggunaan (141.945.831)

Mutasi kurang hibah (49.500.000)

Mutasi kurang alih status (771.322.200)

Reklasifikasi keluar (46.400.000)

Reklas keluar atas Audit BPK (32.688.800)

Jumlah Mutasi Keluar (1.041.856.831)


Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2014 (189.023.860.833)

Nilai Buku Per 31 Desember 2014 48.713.852.981

Transaksi penambahan berupa penambahan dari pembelian peralatan penunjang

operasional gedung, peralatan rumah tangga, peralatan perkantoran, dan peralatan

server.



Nilai Buku Gedung dan

Bangunan

Rp120.420.055,00

Nilai Buku Jalan, Irigasi,

dan Jaringan

Rp78.210.079.374,00

Nilai Buku Aset Tetap Lainnya Rp51.465.451.805,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar

Rp129.000.060,00 dan Rp129.000.060,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan

Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp120.420.055,00 yaitu nilai

perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp8.580.005,00.

Tabel 26

Tabel Penyusutan Gedung dan Bangunan

No Jenis Aset

Tetap Masa

Manfaat Nilai Bruto

Akm. Penyusutan

Awal

Penyusutan TA 2014

AKM Penyusutan s.d 31 Des

2014

Nilai Buku Per 31 Des

2014

1 Bangunan Gedung Tempat Kerja

50 22.900.000 1.145.000 458.000 1.603.000 21.297.000

2 Tugu/Tanda Batas

50 106.100.060 4.855.004 2.122.001 6.977.005 99.123.055

Jumlah 129.000.060 6.000.004 2.580.001 8.580.005 120.420.055

Penambahan Gedung dan Bangunan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja

modalnya terdapat selisih dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 109.246.578.393

Mutasi penambahan aset Rp 0

Selisih Rp 109.246.578.393

Selisih sebesar Rp109.246.578.393,00 menjadi realisasi Tanah sebesar

Rp22.062.500,00 dan realisasi Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar

Rp109.224.515.893,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah

masing-masing sebesar Rp96.080.554.350,00 dan Rp82.568.038.322,00. Sedangkan

nilai buku Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp78.210.079.374,00 yaitu

nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar

Rp17.870.474.976,00.

Tabel 27

Tabel Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No Jenis Aset

Tetap

Masa Man-faat

Nilai Bruto Akm.

Penyusutan Awal

Penyusutan TA 2014


2014

Nilai Buku Per 31 Des 2014

1 Instalasi Pertahanan

30 95.447.475.838 14.329.639.314 3.208.195.346 17.537.834.660 77.909.641.178

2 Jaringan Telpon

20 633.078.512 300.986.393 31.653.923 332.640.316 300.438.196

Jumlah 96.080.554.350 14.630.625.707 3.239.849.269 17.870.474.976 78.210.079.374

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar

Rp51.465.451.805,00 dan Rp50.559.530.114,00 terdiri dari Aset Tetap Dalam

Renovasi sebesar Rp49.769.750.367,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar

Rp1.695.701.438,00. Tidak ada penyusutan untuk Aset Tetap Lainnya.



Konstruksi Dalam

Pengerjaan

Rp126.238.958.673,00

C.2.5.1. Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-

masing sebesar Rp49.769.750.367,00 dan Rp48.977.322.936,00.


Penambahan:

- Realisasi dari Belanja Modal Lainnya 749.964.931

- Hibah 42.462.500

Pengurangan 0


Rincian Aset Tetap Dalam Renovasi tahun 2014 adalah sebagai berikut:

URAIAN Jumlah

Aset Renovasi Gedung KPK Kuningan Rp 45.180.641.976

Aset Renovasi Gedung Uppindo Rp 1.944.720.041

Aset Renovasi Gedung Wisma Pertamina Rp 99.841.500

Aset Renovasi Gedung Meneg BUMN Rp 705.118.484

Aset Renovasi Rutan Guntur Rp 1.791.378.708

Aset Renovasi Gedung Kemenkumham Rp 48.049.658

JUMLAH Rp 49.769.750.367

Posisi Aset Tetap Dalam Renovasi pada Neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap

dalam renovasi pada SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uraian Aset Tetap dalam

Neraca (Rp) Aset Tetap dalam SIMAK BMN (Rp)

Selisih (Rp)

Aset Tetap Dalam Renovasi

49.769.750.367 49.769.750.367 0

Tidak terdapat selisih antara pencatatan Aset Tetap Dalam Renovasi pada neraca dan

SIMAK BMN.

C.2.5.2. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar

Rp1.695.701.438,00 dan Rp1.582.207.178,00. Rincian Aset Tetap Lainnya Tahun 2014

adalah sebagai berikut:


Penambahan:

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya 113.494.260

Pengurangan


Penambahan Aset Tetap Lainnya tersebut diperoleh dari belanja Modal lainnya.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

adalah masing-masing sebesar Rp126.238.958.673,00 dan Rp33.747.108.771,00 yang

merupakan total biaya yang dapat dialokasikan sampai dengan 31 Desember 2014

untuk pembangunan gedung baru KPK.



Nilai Buku Aset Lainnya

Rp33.069.770.009,00

Aset Tak Berwujud

Rp33.045.612.876,00

Nilai Buku Aset Lain-lain

Rp24.157.133,00

C.3. ASET LAINNYA

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar

Rp33.824.271.903,00 dan Rp29.379.619.963,00 merupakan aset yang tidak dapat

dikelompokkan menjadi Aset Lancar dan Aset Tetap.

Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

Tabel 28

Rincian Aset Lainnya

No. Aset 31 Desember 2014 31 Desember 2013

1. Aset Tak Berwujud 33.045.612.876 28.775.595.567

2. Aset Lain-lain 778.659.027 604.024.396

Jumlah 33.824.271.903 29.379.619.963

Akumulasi Penyusutan (754.501.894) (596.862.312)

Nilai Buku Aset Lainnya 33.069.770.009 28.782.757.651

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing

sebesar Rp33.045.612.876,00 dan Rp28.775.595.567,00. Aset Tak Berwujud

merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud

fisik. Aset Tak Berwujud di KPK berupa perangkat lunak yang digunakan untuk

menunjang operasional kantor.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:


Penambah

Realisasi Belanja Modal Lainnya 4.149.505.809

Hibah masuk 24.371.500

Reklas masuk berdasarkan Audit BPK (Aplikasi e-Learning) 96.140.000

Pengurang

Nilai Buku Per 31 Desember 2014 33.045.612.876

C.3.2. Aset Lain-Lain

Nilai perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing

sebesar Rp778.659.027,00 dan Rp604.024.396,00. Sedangkan nilai buku Aset Lain–

Lain pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi

penyusutannya adalah sebesar Rp24.157.133,00 Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah

sebagai berikut:



Utang kepada Pihak

Ketiga

Rp6.968.014.776,00

Saldo Per 31 Desember 2013 604.024.396

Mutasi Masuk: 995.754.331

Reklas dari Aset Tetap 963.065.531

Reklas masuk berdasarkan Audit BPK 32.688.800

Mutasi Keluar: (821.119.700)

Penghentian BMN (820.822.200)

Reklas ke ekstrakomtabel (297.500)

Saldo Per 31 Desember 2014 778.659.027

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2014 (754.501.894)

Nilai Buku Per 31 Desember 2014 24.157.133

Tabel 29 Tabel Penyusutan Aset Lain-Lain

No Jenis Aset Tetap Masa

Manfaat Nilai Bruto

Akm. Penyusutan

Awal

Penyusutan TA 2014


2014

Nilai Buku Per 31 Des

2014

1 Alat Bantu 7 725.816 725.816 0 725.816 0

2 Alat Angkutan Darat Bermotor

7 121.667.000 118.708.357 1.972.429 120.680.786 986.214

3 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

2 1.573.340 1.573.340 0 1.573.340 0

4 Alat Kantor 5 14.722.596 14.722.596 0 14.722.596 0

5 Alat Rumah Tangga 5 226.444.933 218.121.933 8.323.000 226.444.933 0

6 Alat Studio 5 101,276,796 82.563.776 16,144,300 98,708,076 2,568,720

7 Alat Komunikasi 5 45.274.928 12.153.528 33.121.400 45.274.928 0

8 Peralatan Pemancar 10 12.483.250 12.483.250 0 12.483.250 0

9 Alat Kedokteran 5 10.357.768 10.357.768 0 10.357.768 0

10 Senjata Api 10 12.009.833 7.806.392 1.200.984 9.007.376 3.002.457

11 komputer Unit 4 195,472,570 80.995.359 96,877,469 177,872,828 17,599,742

12 Peralatan Komputer 4 36.650.197 36.650.197 0 36.650.197 0

Jumlah 778.659.027 596.862.312 157,639,582 754.501.894 24.157.133

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing

sebesar Rp6.968.014.776,00 dan Rp5.535.057.237,00 merupakan beban belanja yang

masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:

Akun Uraian TA 2014 TA 2013 Kenaikan/(Penurunan)

Rupiah %

511511 Kompensasi gaji Pegawai Oktober s.d. Desember 2014

45.994.353 18.601.884 27.392.469 147,26%

511512 Kompensasi Insentif Tidak Tetap Pegawai Sept s.d Des 2014

6.537.229.905 5.136.221.464 1.401.008.441 27,28%

511513 Pembulatan 49.628 0 49.628 0,00%

522111 Tagihan PT. PLN (Listrik) Bulan Desember 2014

301.267.850 285.829.540 15.438.310 5,40%

522113 Tagihan PT. PAM LYONNAISE (Air) Bulan Desember 2014

38.483.120 52.683.320 (14.200.200) -26,95%

522112 Tagihan PT. TELKOM (Telepon) Bulan Desember 2014

44.989.920 41.721.029 3.268.891 7,84%

Jumlah 6.968.014.776 5.535.057.237 1.432.957.539 25,89%



Uang muka dari KPPN

Rp484.968.500,00

Pendapatan yang

Ditangguhkan

Rp631.242.050,00

Cadangan Piutang

Rp477.177.832.292,00

Cadangan Persediaan

Rp27.787.711.285,00

Dana yang Harus

Disediakan untuk

Pembayaran Utang

Rp6.968.014.776,00

Barang/jasa yang Masih Harus Diterima Rp17.902.090.307,00

Dana diinvestasikan

dalam Aset Tetap

Rp433.161.530.388,00

Dana diinvestasikan

dalam Aset Lainnya

Rp33.069.770.009,00

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar

Rp484.968.500,00 dan Rp582.997.500,00 merupakan UP/TUP yang masih berada

pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.4.3. Pendapatan yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-

masing sebesar Rp631.242.050,00 dan Rp687.817.808,00 merupakan Pendapatan

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal

pelaporan.

C.5. EKUITAS DANA LANCAR

C.5.1. Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar

Rp477.177.832.292,00 dan Rp471.314.901.794,00 merupakan jumlah ekuitas dana

lancar KPK dalam bentuk piutang setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

C.5.2. Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan secara total per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-

masing sebesar Rp27.787.711.285,00 dan Rp29.716.663.603,00 merupakan

merupakan jumlah ekuitas dana lancar KPK dalam bentuk Persediaan.

C.5.3. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang per 31 Desember 2014 dan 2013

masing-masing sebesar minus Rp6.968.014.776,00 dan minus Rp5.535.057.237,00

merupakan bagian ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka

pendek.

C.5.4. Barang/Jasa yang masih Harus Diterima

Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-

masing sebesar Rp17.902.090.307,00 dan Rp897.247.292,00 merupakan ekuitas

dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.

C.6. EKUITAS DANA DIINVESTASIKAN

C.6.1. Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-

masing sebesar Rp433.161.530.388,00 dan Rp338.868.152.338,00 merupakan

jumlah Ekuitas Dana yang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap.

C.6.2. Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-

masing sebesar Rp33.069.770.009,00 dan Rp 28.782.757.651,00 merupakan jumlah

Ekuitas Dana yang Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya.



C.7. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Lokasi dan Status Kantor KPK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPK menempati beberapa gedung, yaitu:

a. Gedung di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan, Jakarta Selatan. Sampai

dengan saat ini, tanah dan gedung yang di tempati KPK masih dalam status izin

penggunaan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-164/MK.06/2005

tanggal 20 April 2005.

b. Lantai 3 dan sebagian lantai dasar Gedung eks Bank Uppindo di Jl. H.R. Rasuna

Said Kav. C-19 Kuningan Jakarta Selatan. Izin penempatan sesuai surat Menteri

Keuangan Nomor S-07/ MK.06/2008 tanggal 14 Januari 2008.

c. Lantai 4, 5, dan 15 Gedung Kementerian BUMN, Jl. Medan Merdeka Selatan

Nomor 13. Izin pinjam pakai sesuai surat Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara Nomor S-613/MBU/2009 tanggal 7 September 2009.

2. Titipan Uang Sitaan Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi

Terdapat titipan uang sitaan dan gratifikasi yang belum mempunyai putusan yang

berkekuatan hukum tetap sehingga belum dapat disetorkan ke Kas Negara. Titipan

tersebut, diadministrasikan di Biro Perencanaan dan Keuangan untuk uang sitaan

dan gratifikasi, serta Kedeputian Penindakan untuk titipan uang tindak pidana

korupsi. Sampai dengan 31 Desember 2014, rincian titipan uang yang belum

mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

Kas di Brankas Pengelola Titipan Uang Sitaan dan Gratifikasi Biro Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:

Rupiah IDR 29.809.790.000,00

Dolar Amerika USD 1.557.895,00

Dolar Singapura SGD 851.034,00

Ringgit Malaysia RM 2,00

Riyal Saudi Arabia SAR 4.366,00

Dolar Hongkong HKD 100,00

Dolar Australia AUD 5.180,00

Euro EUR 7.425,00

Poundsterling GBP 4.555,00

Franc CHF 10,00

Peso (Mil) 200,00

Kas di Bank, dititipkan oleh Pengelola Titipan Uang Sitaan dan Gratifikasi Biro Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:

Rupiah IDR 314.557.567.446,24

Dolar Amerika USD 967.091,33

Jepang Yen JPY 1.714.339,00

3. Benda Sitaan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Terdapat benda-benda sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap baik barang

rampasan yang sampai saat ini belum terlelang maupun barang rampasan yang

dipergunakan untuk perkara lain serta yang akan dikembalikan kepada yang berhak.

Daftar barang dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 6.

4. Denda yang Belum Dibayar

Dari kurun waktu 2005 s.d. 2014, terdapat Uang Denda yang belum dibayar para

terpidana. Sesuai fatwa Ketua MA Nomor: 040/KMA/III/2010 tanggal 29 Maret

2010 pembayaran denda merupakan pilihan dan dapat diganti dengan subsider

pidana penjara. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan HAM dengan surat Nomor PAS.7.PK.01.01.02-1244

tanggal 7 Desember 2012 Nomor PAS.5.TI.01.04-171 tanggal 17 Maret 2015

beberapa terpidana telah bebas/bebas bersyarat. Dengan memperhatikan kedua hal

tersebut, denda dari tahun 2005 s.d 2014 yang dapat ditagihkan adalah sebagai

berikut:



Tabel 30

Saldo Denda per 31 Desember 2014

Uraian Rp

Saldo Denda Terutang Per 31 Desember 2014

Penghapusan Denda (Subsider) 2014

Saldo Denda Per 31 Desember 2014

24.973.000.000

(6.973.000.000)

18.000.000.000

Tabel 31 Daftar Terpidana Yang Dihapuskan Dendanya

N0 Terpidana Saldo Denda (Rp)

1 BRAM MANOPPO

200.000.000

2 MOCH. HARUN LET LET

500.000.000

3 TARCISIUS WALLA

200.000.000

4 KHUSNUL YAKIN PAYOPO

100.000.000

5 ERICK HIKMAT SETIAWAN

100.000.000

6 HARINI WIYOSO

150.000.000

7 BAMBANG BUDIARTO

250.000.000

8 DASIRWAN

200.000.000

9 JULES FULOP PATTIASINA

200.000.000

10 MALEM PAGI SINUHAJI

150.000.000

11 ANDJAR SUPARMAN

200.000.000

12 SUPARMAN

200.000.000

13 SRIYADI

150.000.000

14 ACHMAD ROJADI

200.000.000

15 THEO F TOEMION

173.000.000

16 SUHARTOYO

150.000.000

17 PONO WALUYO

150.000.000

18 ISMED RUSDANY

100.000.000

19 PRIHATNA SETIAWAN

150.000.000

20 APENDI

200.000.000

21 ARIHKEN TARIGAN

200.000.000

22 SUGIYO PRASOJO

200.000.000

23 Ir. HIERONIMUS ABDUL SALAM. M.Sc.

200.000.000

24 HARI PURNOMO

200.000.000

25 MARGARETHA ET

200.000.000

26 MSM SIMANUHURUK

300.000.000

27 SUSENO CIPTO M

200.000.000

28 DAUD SOLEMAN BETAWI

200.000.000

29 MULYONO SUBROTO

300.000.000

30 ENANG HERNAWAN

200.000.000

31 GEORGIE KUMAAT

250.000.000

32 MUHAMMAD YAZID 200.000.000



33 DIEN RAJANA MULYA

200.000.000

34 Drs. YUSRIZAL. M.Si

100.000.000

35 IMAS DIANASARI

200.000.000

36 LISTO WELLY SABU

100.000.000

JUMLAH

6.973.000.000

5. Terpidana dengan Denda Terutang yang Tidak Tersedia Datanya

Sampai dengan posisi per 31 Desember 2014, tedapat delapan terpidana hasil

Penuntutan KPK dengan pidana denda, namun tidak diketahui keberadaannya

dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang ada di Ditjen PAS Kementerian

Hukum dan HAM. Hal ini diketahui berdasarkan hasil konfirmasi Tim BPK kepada

Ditjen PAS melalui Sekretaris Jenderal KPK yang dibalas dengan Surat Dirjen PAS

Nomor PAS.5.TI.01.04-171 tanggal 17 Maret 2015 perihal Data Pidana Penjara

Terpidana KPK dan hasil konfirmasi langsung Tim BPK kepada Ditjen PAS yang

dibalas dengan Surat nomor PASTI.01.04-243 tentang Permintaan Data Pidana

Penjara Terpidana KPK tanggal 21 April 2015 serta hasil cek fisik Tim BPK ke LP

Klas I Cipinang

Tabel 32

Daftar Terpidana Yang Dihapuskan Dendanya

No Terpidana Saldo Denda Terutang (Rp)

Hasil Konfirmasi ke

Ditjen PAS

Konfirmasi Langsung ke Ditjen PAS

Cek Fisik di LP Cipinang

1 TEUKU SYAIFUDDIN

50.000.000 Data tidak tersedia di SDP

Tidak Dijawab Tidak Pernah ditahan di LP Cipinang

2 SURATNO



3 SIHOL MANULANG

200.000.000

Pindah UPT tetapi tidak dijelaskan UPT mana

Telah Pindah UPT dari LP CIpinang

Tidak Pernah ditahan di LP Cipinang

4 DAAN DIMARA

200.000.000

Pindah UPT tetapi tidak dijelaskan UPT mana

Telah Pindah UPT dari LP CIpinang

Tidak Pernah ditahan di LP Cipinang

5 MUH. MUNZIR



6 RATNA DEWI UMAR



7 MAS TATA MACHRON

50.000.000

Data belum terinput di LP CIpinang

Data belum terinput di LP

Cipinang


8 MAKDUM TAHIR

50.000.000


Data belum terinput di LP

Cipinang


JUMLAH 1.450.000.000

6. Barang Gratifikasi Belum Diserahkan ke Kementerian Keuangan

Terdapat barang gratifikasi yang telah ditetapkan Pimpinan KPK menjadi milik

negara namun sampai dengan 31 Desember 2014 belum diserahkan ke

Kementerian Keuangan. Barang tersebut dikelola oleh Direktorat Gratifikasi Deputi

Bidang Pencegahan. Rincian barang gratifikasi tersebut dapat dilihat pada Lampiran

7.

7. Barang Gratifikasi Belum Diserahkan oleh Pelapor

Terdapat barang gratifikasi yang telah ditetapkan Pimpinan KPK menjadi milik

negara namun sampai dengan 31 Desember 2014 belum diserahkan oleh pelapor

ke Direktorat Gratifikasi Deputi Bidang Pencegahan. Rincian barang gratifikasi

tersebut dapat dilihat pada Lampiran 7.



D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Sesuai Surat BPK Nomor 158/S/XIV/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Hasil

Pemantauan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan

Semester II Tahun 2014 pada KPK, menunjukkan bahwa dari 5 LHP Laporan Keuangan

dengan 23 temuan dan 32 rekomendasi, 29 rekomendasi telah ditindaklanjuti KPK dan

3 rekomendasi belum sesuai. Monitoring Tindak Lanjut LHP Laporan Keuangan dapat

dilihat pada Lampiran 8.

D.2. REKENING PEMERINTAH

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2004 s.d 2013, tidak ditemukan rekening

pada KPK yang tidak dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun

Laporan Keuangan KPK.

Rekening yang ditutup untuk periode Januari s.d Desember 2014 sebanyak 180

rekening. Rekening-rekening ditutup karena: (i) perkara yang terkait dengan rekening

tersebut telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau (ii)

rekening tersebut batal menerima transaksi. Saldo dari rekening yang ditutup

diperlakukan sesuai amar putusan majelis hakim. Daftar seluruh rekening yang

dipertahankan dan ditutup dapat dilihat pada Lampiran 9.

D.3. INFORMASI PENDAPATAN & BELANJA SECARA AKRUAL

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa

lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

Transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari:

1. Pendapatan yang masih harus diterima (disajikan sebagai penambah pada informasi

pendapatan secara akrual dan sebagai piutang di neraca); dan/atau

2. Pendapatan diterima dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi

pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca).

Sedangkan transaksi belanja secara akrual meliputi:

1. Belanja yang masih harus dibayar (disajikan sebagai penambah pada informasi

belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca); dan/atau

2. Belanja dibayar di muka (disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara

akrual dan sebagai piutang pada neraca).

Daftar informasi pendapatan dan belanja secara akrual dapat dilihat pada Lampiran 10.

KPK TA 2014... · BELANJA TRANSAKSI KAS B.2.1 624 .180 262 000 556 997 956 258 89,24 ... Untuk...

Documents

Transcript of KPK TA 2014... · BELANJA TRANSAKSI KAS B.2.1 624 .180 262 000 556 997 956 258 89,24 ... Untuk...